Pengantar pengelolaan sampah

Pengelolaan Sampah

13/04/23 1

13/04/23 2

13/04/23 3

13/04/23

SAMPAH ADALAH SISA KEGIATAN SAMPAH ADALAH SISA KEGIATAN SEHARI-HARI MANUSIA DAN/ATAU SEHARI-HARI MANUSIA DAN/ATAU PROSES ALAM YANG BERBENTUK PROSES ALAM YANG BERBENTUK PADAT (PASAL 1)PADAT (PASAL 1)

Pengertian

4

13/04/23

HUKUM HUKUM SAMPAHSAMPAH((the law of the law of wastewaste))

Setiap orang menghasilkan sampah;Setiap orang menghasilkan sampah;

Tidak seorangpun yang bersedia Tidak seorangpun yang bersedia ketempatan sampahketempatan sampah..

5

13/04/23 6

SETIAP ORANG & SEMUA ORANG PENGHASIL SAMPAH

Karakteristk sampah berdasar klasifikasinya

• Garbage : Sampah yang terdiri dari bahan organik dan memiliki sifat segera membusuk (Sampah dapur)

• Rubish : sampah yang terdiri dari bahan organik atau anorganik yang tidak berubah sifatnya (Kaca, plastik, kertas, logam)

• Ashes : sampah sisa pembakaran dari bahan partikel kecil yang memiliki sifat mudah berterbangan

13/04/23 7

Sampah ditinjau dari sumbernya

• Sampah Domestik• Sampah Industri• Sampah dari jalan dan taman• Sampah dari pasar• Sampah dari kawasan komersil• dll

13/04/23 8

Sampah dari sifat kimia

• Organik• An-Organik• Bahan Beracun dan Berbahaya

13/04/23 9

. Jenis Limbah Padat Domestik 1. Berdasarkan Tingkat Bahaya a. Sampah Berbahaya (B3) * Sampah terkontaminasi oleh bahan beracun * Harus dikelola secara khusus b. Sampah Tidak Berbahaya * Sampah tidak tercemar oleh bahan beracun * Dapat dimanfatkan kembali 2. Berdasarkan Dekomposisi a. Sampah Organik * Dapat terurai * Berasal dari makluk hidup b. Sampah Anorganik * Tidak dapat terurai * Berasal dari benda mati

Dampak Negatif Sampah

1. Media Perkembangbiakan Vektor Penyakit Sampah organik tempat untuk perkembangbiakan lalat Sampah organik terdapat makanan lalat (bau busuk)

2. Tempat hidup kuman penyakit Kuman penyakit dapat berkembang biak pada sampah Gangguana kesehatan bagi manusia

3. Pencemaran lingkungan a. Pencemaran air b. Pencemaran tanah c. Pencemaan udara

Model Pengelolaan Sampah 1. Model di Pedesaan Unsur- Unsur

Model Konvensional / Tradisional tanpa pengolahan

Penimbulan

Pembuangan /Pemusnahan

Pembuangan “Pawuhan” dan pembakaranPembuangan di sungai, parit atau saluran IrigasiDampak negatif : * Asap * Bau * Pencemaran * Pennyumbatan * Pendangkalan * Banjir

Pengelolaan sampah Model ini tidak layak lagi

2. Model Perkotaan Unsur-unsur

PENIMBULAN

PENYIMPANAN

PENGUMPULAN

PENGOLAHANPENGANGKUTAN

PEMBUANGAN AKHIR

Masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab terhadap penanganan sampah pada semua unsur (penanganan dan pembiayaan) Masyarakat 2 unsur Pemerintah 4 unsur

Keberhasilan pengelolaan sampah tercermin pada keberhasilan penanganan di setiap unsur termasuk TPA (indikataor keberhasilan)

Model ini digunakan dalam pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia

3. Model Mandiri dan Produktif Unsur-unsur

Penerapan Teknologi Tepat Guna, menggali potensi lokal Ide : - tidak ada sesuatupun yang tidak berguna - sampah di TPA selalu dinanti kedatangannya Model ini diterapkan di Sukunan melalui pemberdayaan masyarakat

Penimbulan

Pengolahan /Pemanfaatan

a. Pemilahan (sistem 3 tempat)

Penjualan Sampah

b. Pembuatan Kerajinan

Hasil Olahan……2

Hasil Olahan…….3

Pengomposan

Kompos

Batako Gabus

RUMAH TANGGA

ORGANIKI

ORGANIKII

PLASTIK KERTAS LOGAMKACA

BUNGKUSKEMASAN

PLASTIK KERTASLOGAMKACA

TPSKAMPUNG KOMPOS

DIJUALPENDAPATAN WARGA

LINGKUNGAN BERSIH, SEHAT & INDAH

KERAJINAN

PENGHIJAUAN

13/04/23 27

Pendekatan ”3R”

1. REDUCE : mengurangi jumlah sampah

2. REUSE : pemanfaatan kembali sampah

3. RECYCLE : daur ulang sampah

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO. 18/2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

13/04/23

LIMBAH DAN SAMPAH

UU SAMPAH

KEGIATAN

PROSES KONSUMSI

LIMBAHPADAT

CAIR, GAS, DSB

CAIR

PADAT SAMPAH

USAHA

PROSES PRODUKSI

UU 23/1997, PP AIR, PP B3, PERMEN LH

PROSES ALAM

UU SD AIR, PP 16/2005, PERMEN PU

POLLUTER PAY PRINCIPLE

PUBLIC SERVICE PRINCIPLE

30

13/04/23

PRINSIP KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAHLIMBAH DAN SAMPAHSAMPAH

1.1. LIMBAH => 3P (LIMBAH => 3P (POLLUTER’S PAY PRINCIPLEPOLLUTER’S PAY PRINCIPLE).).

2.2. SAMPAH => SAMPAH => PUBLIC SERVICESPUBLIC SERVICES

KONSEKUENSINYA:KONSEKUENSINYA:

1.1. UNTUK UNTUK LIMBAHLIMBAH => UPAYA PENGENDALIAN => UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN MERUPAKAN TANGGUNG PENCEMARAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB JAWAB PELAKU USAHAPELAKU USAHA..

2.2. UNTUK UNTUK SAMPAHSAMPAH => => PADA PRINSIPNYAPADA PRINSIPNYA, , PENGELOLAAN SAMPAH MERUPAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHPEMERINTAH..

31

13/04/23

JENIS SAMPAH YANG DIATUR (PASAL 2)

SAMPAH RUMAH TANGGA

Sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik

Sampah ini bersumber dari rumah per rumah atau komplek perumahan

SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Sampah rumah tangga yang berasal bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain, misalnya: pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, stasiun, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, hutan kota, jalan, sungai, dan lain-lain.

Sampah ini bersumber dari fasilitas publik, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

SAMPAH SPESIFIK

Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, meliputi:

•Sampah yang mengandung B3 (batere bekas, obat bekas);

•Sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis);

•Sampah akibat bencana;

•Puing bongkaran;

•Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;

•Sampah yang timbul tidak secara periodik 32

04/13/23 setyo

HAK DAN KEWAJIBAN

KEWAJIBAN (PASAL 12-16)

1. Setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan.

Diatur Perda

1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

2. Setiap produsen harus mencantumkan label dan/atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

3. Produsen wajib mengelola kemasan dari barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Diatur PP

HAK SETIAP ORANG (PASAL 11)

1. Mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah dengan cara baik & berwawasan lingkungan.

2. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan.

3. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu.

4. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi akibat dampak negatif.

5. Mendapatkan pembinaan dalam pengelolaan sampah.

Diatur PP dan Perda

04/13/23 setyo

PENGELOLAAN SAMPAH

PENANGANAN (PASAL 22)

1. PEMILAHAN.

2. PENGUMPULAN.

3. PENGANGKUTAN.

4. PENGOLAHAN.

5. PEMROSESAN AKHIR.

Diatur PP dan/atau Perda

PENGURANGAN (PASAL 20 & 21)

1. PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH.

2. PENDAURAN ULANG SAMPAH.

3. PEMANFAATAN KEMBALI SAMPAH.

Diatur PP dan Perda

04/13/23 setyo

PENGURANGAN SAMPAH

PASAL 21

PEMERINTAH MEMBERIKAN:

1. INSENTIF KEPADA SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN PENGURANGAN SAMPAH.

2. DISINSENTIF KEPADA SETIAP ORANG YANG TIDAK MELAKUKAN PENGURANGAN SAMPAH.

Diatur PP dan/atau Perda

PASAL 20

DALAM MELAKUKAN KEGIATAN PENGURANGAN SAMPAH PEMERINTAH & PEMERINTAH DAERAH WAJIB:

•MENETAPKAN TARGET PENGURANGAN SAMPAH.

•MEMFASILITASI PENERAPAN TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN.

•MEMFASILITASI PENERAPAN LABEL RAMAH LINGKUNGAN.

•MEMFASILITASI KEGIATAN GUNA ULANG DAN DAUR ULANG.

•MEMFASILITASI PEMASARAN PRODUK DAUR ULANG.

Diatur PP dan Perda

04/13/23 setyo

LARANGAN

PASAL 29

1. Setiap orang dilarang:

a. Memasukkan sampah ke dalam wilayah NKRI;

b. Mengimpor sampah;

c. Mencampur sampah dengan limbah B3;

d. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

e. Membuang sampah tidak pada tempat yang ditentukan dan disediakan;

f. Melakukan penanganan sampah dengan sistem open dumping di TPA; dan/atau

g. Membakar sampah yang melanggar persyaratan.

Ketentuan a, c, dan d diatur PP sedangkan ketentuan e, f, dan g diatur Perda dimana Perda tersebut harus menetapkan sanksi pidana atau denda.

04/13/23 setyo

KETENTUAN PIDANA

PASAL 41

1. Pengelola sampah yang karena kealpaannya mengabaikan NSPK sehingga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan keamanan, pencemaran dan/atau perusakan lingkungan diancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta.

2. Jika tindak pidana di atas mengakibatkan mati atau luka berat, diancam pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

04/13/23 setyo

KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 44

1. Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka (open dumping) paling lama 1 tahun sejak berlakunya undang undang ini.

2. Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka (open dumping) paling lama 5 tahun sejak berlakunya undang undang ini.