Laporan Pertanggungjawaban Dewan Penilai MAPPI 2012-2016 1 PENGANTAR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN Oleh : DEWAN PENILAI – MAPPI Periode 2012-2016 Assalamualaikum, wr,wb Salam sejahtera untuk kita semua Penyampaian Laporan Pertanggung jawaban Akhir Masa Bakti Dewan Penilai MAPPI Periode 2012 – 2016 merupakan pemenuhan amanat organisasi yang tertuang di dalam Anggaran Dasar Bab X Pasal 27 ayat 4 yang menyebutkan “Dewan Penilai bertanggung jawab kepada MUNAS”. Secara organisatoris kepengurusan Dewan Penilai MAPPI ditetapkan berdasarkan Ketetapan Musyawarah Nasional MAPPI tahun 2012 Nomor: IV/MUNAS-MAPPI/2012. Secara Substansial Laporan Pertanggung jawaban ini merupakan rekapitulasi dari laporan dan Evaluasi oleh Dewan Penilai MAPPI yang dilakukan dalam periode kepengurusan. Perjalanan selama 4 (empat) tahun kepengurusan DP – MAPPI sejak tahun 2012 hingga 2016 kiranya banyak yang telah dilakukan oleh Dewan Penilai MAPPI namun masih banyak lagi hal-hal yang masih harus dilakukan yang selanjutnya menjadi catatan bagi kepengurusan mendatang. Kami sadari bahwa dalam pelaksanaan program masih banyak kekurangan baik yang disebabkan oleh keterbatasan kami maupun oleh faktor-faktor eksternal di luar kemampuan kami. Namun segala yang kami lakukan adalah dalam kerangka meningkatkan profesionalisme penilai Indonesia dan dalam upaya mengangkat marwah profesi penilai. Oleh karenanya kami mohon maaf kepada seluruh anggota atas segala kekurangan dalam menjalankan tugas dan amanah asosiasi. Semoga apa yang telah dilakukan oleh kepengurusan ini dapat diterima dengan baik dan menjadi dasar untuk pengembangan MAPPI dimasa yang akan datang. Wassalaamualaikum, Wr,Wb Jakarta, 29 Januari 2016 DEWAN PENILAI MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA Okky Danuza Abdullah Fitriantoro Ketua Sekretaris
28
Embed
PENGANTAR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN Oleh : … · Secara Substansial Laporan Pertanggung jawaban ini merupakan rekapitulasi dari laporan dan Evaluasi oleh Dewan Penilai MAPPI yang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Pertanggungjawaban Dewan Penilai MAPPI 2012-2016
1
PENGANTAR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN
Oleh : DEWAN PENILAI – MAPPI Periode 2012-2016
Assalamualaikum, wr,wb Salam sejahtera untuk kita semua
Penyampaian Laporan Pertanggung jawaban Akhir Masa Bakti Dewan Penilai MAPPI Periode 2012 – 2016 merupakan pemenuhan amanat organisasi yang tertuang di dalam Anggaran Dasar Bab X Pasal 27 ayat 4 yang menyebutkan “Dewan Penilai bertanggung jawab kepada MUNAS”. Secara organisatoris kepengurusan Dewan Penilai MAPPI ditetapkan berdasarkan Ketetapan Musyawarah Nasional MAPPI tahun 2012 Nomor: IV/MUNAS-MAPPI/2012. Secara Substansial Laporan Pertanggung jawaban ini merupakan rekapitulasi dari laporan dan Evaluasi oleh Dewan Penilai MAPPI yang dilakukan dalam periode kepengurusan. Perjalanan selama 4 (empat) tahun kepengurusan DP – MAPPI sejak tahun 2012 hingga 2016 kiranya banyak yang telah dilakukan oleh Dewan Penilai MAPPI namun masih banyak lagi hal-hal yang masih harus dilakukan yang selanjutnya menjadi catatan bagi kepengurusan mendatang. Kami sadari bahwa dalam pelaksanaan program masih banyak kekurangan baik yang disebabkan oleh keterbatasan kami maupun oleh faktor-faktor eksternal di luar kemampuan kami. Namun segala yang kami lakukan adalah dalam kerangka meningkatkan profesionalisme penilai Indonesia dan dalam upaya mengangkat marwah profesi penilai. Oleh karenanya kami mohon maaf kepada seluruh anggota atas segala kekurangan dalam menjalankan tugas dan amanah asosiasi. Semoga apa yang telah dilakukan oleh kepengurusan ini dapat diterima dengan baik dan menjadi dasar untuk pengembangan MAPPI dimasa yang akan datang. Wassalaamualaikum, Wr,Wb Jakarta, 29 Januari 2016 DEWAN PENILAI MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA
Okky Danuza Abdullah Fitriantoro Ketua Sekretaris
Laporan Pertanggungjawaban Dewan Penilai MAPPI 2012-2016
2
Setiawan Doli D. Siregar H.Eddy Soenaeddy Surkat Nirboyo Budisusilo Suryantoro Budisusilo Saiful M Ruki T. Fardly Noeshran
Laporan Pertanggungjawaban Dewan Penilai MAPPI 2012-2016
3
I. PENDAHULUAN
Ketentuan Umum Dewan Penilai adalah salah satu Badan Organisasi MAPPI, yang mengawasi kepatuhan profesi dan praktek penilaian anggota MAPPI terhadap Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia. Untuk pertama kalinya Dewan Penilai terbentuk pada Musyawarah Nasional MAPPI tahun 2001. Pengangkatan Dewan Penilai MAPPI untuk periode 2012-2016 dipilih dan disyahkan langsung oleh Musyawarah Nasional Anggota MAPPI pada Januari 2012 sebanyak 9 (sembilan) orang anggota MAPPI yang telah memenuhi syarat dan selanjutnya pada Januari 2012, telah terbentuk susunan kepengurusan sbb.: 1. Okky Danuza sebagai Ketua merangkap Anggota 2. Abdullah Fitriantoro sebagai Sekretaris merangkap Anggota 3. Setiawan sebagai Bendahara merangkap Anggota 4. Doli D. Siregar sebagai Anggota 5. Eddy S. Surkat sebagai Anggota 6. Nirboyo Budisusilo sebagai Anggota 7. Suryantoro Budisusilo sebagai Anggota 8. Saiful M Ruki sebagai Anggota 9. T. Fardly Noeshran sebagai Anggota
Landasan Hukum dan Kerja Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Dewan Penilai tercantum dalam Anggaran Dasar tahun 2010 BAB X Pasal 27 Ayat 3, sedangkan landasan kerja tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga BAB V Pasal 15 Ayat (3) mengenai Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab. Tupoksi Dewan Penilai: Pengawasan, Perlindungan, Arbitrase dan Penetapan Sanksi. Tanggung Jawab Dewan Penilai membuat : 1. Pedoman Klasifikasi Sanksi, 2. Anggaran Operasional Tahunan kepada Pengurus Pusat MAPPI, 3. Pertanggung Jawaban hasil kerja selama masa bakti kepada Musyawarah Nasional.
Laporan Pertanggungjawaban Dewan Penilai MAPPI 2012-2016
4
II. LAPORAN UMUM
Kegiatan Periode 2012-2016 1. Menangani kasus aduan
Dalam periode ini terdapat sebanyak 33 kasus yang masuk/diinformasikan ke DP MAPPI dan telah ditindak lanjuti oleh DP MAPPI sesuai dengan prosedur yang berlaku (Buku Panduan Dewan Penilai MAPPI).
Dari 33 kasus tersebut terdiri dari : 1. 16 kasus bidang pengawasan 2. 6 kasus bidang perlindungan 3. 2 kasus bidang arbitrase 4. 9 kasus konsultasi
Perbandingan dari periode 2008-2012 adalah 25 kasus terdiri dari : 1. 7 kasus bidang pengawasan 2. 8 kasus bidang perlindungan 3. 4 kasus bidang arbitrase 4. 6 kasus konsultasi
Penanganan Kasus Aduan Kasus yang sudah ditangani meliputi : a. Kompetensi penilai b. Waktu inspeksi yang tidak memadai c. Tidak melalui dua jenjang supervisi d. Pengawasan atas kantor perwakilan yang lemah e. Integritas penilai f. Salah objek penilaian g. Prosedur penugasan yang tidak sesuai h. Perbedaan tanda tangan i. Tanda tangan tidak asli/scan j. Tanda tangan blanko k. Penggunaan laporan tidak sesuai tujuan l. Penggantian laporan penilaian m. Laporan penilaian tidak sesuai dengan kontrak n. Ketelitian perhitungan dan penulisan o. Sumber data tidak jelas
Laporan Pertanggungjawaban Dewan Penilai MAPPI 2012-2016
5
p. Penggunaan dasar nilai yang keliru q. Standart fee r. Pemalsuan laporan
2. Bidang Perlindungan
Gugatan/Potensi Gugatan Terhadap Anggota dimana DP berfungsi sebagai Ahli Penilaian (Saksi ahli): a. KPK; penjualan aset daerah b. Kejaksaan Agung; kompensasi aset BUMN c. Pengadilan Jakarta Selatan; penilaian saham d. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara; kredit bermasalah e. Pengadilan Tinggi Sumatera Utara; kredit bermasalah f. Kepolisian Sumatera Utara; pengadaan tanah g. PTUN Jakarta Selatan; tukar guling h. Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang; penjualan aset BUMD i. Pengadilan Negeri Pasuruan; lelang jaminan kredit macet j. Polda Jatim; lelang jaminan kredit macet k. Kepolisian Bontang; pengadaan tanah l. Kejaksaan Negeri Bekasi m. Pengadilan Tanjung Pinang; lelang alat berat n. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; penilaian BOT o. Pengadilan TIPIKOR Bandung
3. Konsultasi a. Kemenkeu PPPK; pemeriksaan rutin dan sewaktu-waktu b. Anggota MAPPI; kasus penilaian c. Pengacara; konsultasi prosedur penilaian d. Pengguna Jasa; konsultasi hasil penilaian pembebasan tanah e. Pengguna Jasa (Perbankan);
i. Hasil penilaian dari KJPP dianggap tidak akurats ii. Hasil penilaian yang turun setelah dinilai ulang untuk kepentingan lelang
4. Bidang Arbitrase 1. Pengguna Jasa;
a. DP mendampingi Penilai lain yang ditunjuk untuk melakukan penilaian ulang. 2. Anggota;
a. Perselisihan internal antar sesama rekan b. Perselisihan internal antara KJPP dengan staf penilai
Laporan Pertanggungjawaban Dewan Penilai MAPPI 2012-2016
6
IV. PEDOMAN DAN KLASIFIKASI PEMBERIAN SANKSI
A. PEMBERIAN SANKSI TEKAIT DENGAN PROSES PENILAIAN
1. Jenis Kesalahan a. Kelalaian
- Typing Error
- Kurang Teliti
- Mathematical Error
- Ketidak hati-hatian
- Informasi yang tidak diungkapkan
- Prosedur yang tidak dijalankan b. Kekurang Mampuan
- Penandatangan Laporan
- Penilai c. Penipuan (Fraud)
2. Dampak Kesalahan terhadap hasil dan laporan penilaian a. Laporan Kurang Sempurna, b. Laporan Menyesatkan c. Hasil penilaian over/under value tidak signifikan d. Hasil penilaian over/under value secara signifikan
3. Pemberian Sanksi a. Karena Kelalaian
i. Untuk kesalahan kelalaian yang mengakibatkan laporan kurang sempurna diberi sanksi peringatan lisan
ii. Untuk kesalahan kelalaian yang mengakibatkan laporan menyesatkan diberi sanksi peringatan tertulis
iii. Untuk kesalahan kelalaian yang mengakibatkan Hasil penilaian over/under value tidak signifikan diberi sanksi pemberhentian sementara maksimum 6 bulan
iv. Untuk kesalahan kelalaian yang mengakibatkan Hasil penilaian over/under value secara signifikan diberi sanksi pemberhentian sementara maksimum 1 tahun
b. Karena Kekurangmampuan
i. Untuk kesalahan kekuranmampuan yang mengakibatkan laporan kurang sempurna diberi sanksi peringatan tertulis dan kewajiban mengikuti pendidikan minimal 5 cpd point
Laporan Pertanggungjawaban Dewan Penilai MAPPI 2012-2016
7
ii. Untuk kesalahan kekurangmampuan yang mengakibatkan laporan menyesatkan diberi sanksi peringatan tertulis dan kewajiban mengikuti pendidikan minimal 10 cpd point
iii. Untuk kesalahan kekurangmampuan yang mengakibatkan Hasil penilaian over/under value tidak signifikan diberi sanksi pemberhentian sementara maksimum 6 bulan dan mengikuti pendidikan minimal 20 cpd point
iv. Untuk kesalahan kekurangmampuan yang mengakibatkan Hasil penilaian over/under value secara signifikan diberi sanksi pemberhentian sementara maksimum 1 tahun dan mengikuti pendidikan minimal 30 cpd point
c. Penipuan (Fraud)
Untuk tindakan Penipuan yang mengakibatkan laporan kurang sempurna, menyesatkan, Over/under value baik signifikan atau tidak diberikan sanksi pemberhentian tetap.
B. PEMBERIAN SANKSI TEKAIT DENGAN PENGELOLAAN KJPP
1. Pengelolaan KJPP yang tidak baik, yang mengakibatkan poses penilaian yang
menyimpang dari Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik Penilai Indonesia 2. Merendahkan martabat dan citra profesi penilai Indonesia.
C. PROSES KEPUTUSAN DEWAN PENILAI
Laporan Pertanggungjawaban Dewan Penilai MAPPI 2012-2016
5 12 17 Jika tidak hadir, dilakukan pemanggilan kembali
Pemanggilan ke-2 Pengadu
5 12 22 Jika tidak hadir, dilakukan pemanggilan kembali
Pemanggilan ke-3 Pengadu
5 12 27
Pemeriksaan Pengadu 3 15 30 Pembahasan pengaduan dengan pihak pengadu
BAP
Pemanggilan ke-1 Teradu 5 15 35 Jika tidak hadir, dilakukan pemanggilan kembali
Pemanggilan ke-2 Teradu 5 15 40 Jika tidak hadir, dilakukan pemanggilan kembali
Pemanggilan ke-3 Teradu 5 15 45 Jika tidak hadir, dilakukan pemanggilan kembali
Pemeriksaan Teradu 3 18 38 Pembahasan pengaduan dengan pihak Teradu. Dapat dilakukan lebih dari satu kali pemeriksaan
BAP + Jawaban Tertulis dari Teradu
Laporan Pertanggungjawaban Dewan Penilai MAPPI 2012-2016
9
Rapat Majelis DP 10 28 48 Menyusun usulan Putusan berdasarkan hasil pemeriksaan. Dapat dilakukan lebih dari satu kali rapat
Usulan Putusan
Rapat Pleno DP 5 33 53 Pembahasan Usulan Putusan
diterima atau dirubah atau sidang DP memanggil pihak-pihak
Pemangilan Teradu (Pembelaan)
3 36 56 Tanda Terima
Sidang Pleno DP 5 41 61 Menghadirkan teradu untuk menyampaikan pembelaan dan dapat didampingi 0leh 2 orang bernilai berizin
BAP & Dokumentasi
Sidang Pleno DP 5 46 66 Menetapkan Putusan berdasarkan Usulan Putusan Majelis dan Pembelaan teradu. Dapat dilakukan lebih dari satu kali rapat
Putusan
Pemangilan Sidang Pembacaan Putusan
3 49 69
Sidang DP Pembacaan Putusan
5 54 74 Menghadirkan Pengadu & Teradu untuk mendengarkan Putusan
Surat Putusan
Laporan Pertanggungjawaban Dewan Penilai MAPPI 2012-2016
10
V. PEMBERIAN SANKSI Periode 2012-2016: a. Peringatan Tertulis : 2 orang
Terdiri dari 2 orang Anggota S
b. Pemberhentian sementara : 9 orang Terdiri dari 1 orang Anggota A, 2 orang Anggota P, dan 6 orang Anggota S
c. Pemberhentian Tetap : 3 orang 1. Bambang Wisnu Triutomo, Anggota P 2. Wahyu Dairiel Amin, Anggota P 3. M. Rijal Pamungkas, Anggota A
Total Penilai terkena sanksi 14 orang dari 10 KJPP Persentasi Anggota yang terkena sanksi Anggota S: 57,14% Anggota T: 0,00% Anggota P: 35,71% Anggota A: 7,14%
Perbandingan sanksi dengan periode sebelumnya Periode 2008-2012 : a. Peringatan Tertulis : 9 orang b. Pemberhentian sementara (6 bulan) : 2 orang c. Pemberhentian Tetap : 0 orang
Total Penilai terkena sanksi 11 orang atau sama dengan 0.32% dari total Anggota MAPPI + 3.400
Berbanding dengan periode 2012-2016 0.23% dari total Anggota MAPPI + 6.000
VI. ANGGARAN OPERASIONAL TAHUNAN
Anggaran Operasional Tahunan sudah disampaikan didalam Rakernas MAPPI tanggal 23 Maret 2012 sebesar Rp. 233.500.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan semua program kerja dan kegiatan rutin Dewan Penilai. Sumber pendanaan yang diharapkan adalah dari uang iuran anggota dan non anggota serta penerimaan biaya aduan/second opinion ke Dewan Penilai.
Laporan Pertanggungjawaban Dewan Penilai MAPPI 2012-2016
11
VII. PENUTUP Mengingat kasus-kasus yang dihadapi oleh Dewan Penilai, diperlukan : 1. Dewan Penilai yang memiliki kompetensi, integritas dan kematangan. 2. Dewan Penilai yang mampu dan bersedia untuk mengalokasikan waktu yang cukup. 3. Komposisi Dewan Penilai yang melingkupi seluruh bidang penilaian, yaitu bidang
property, perkebunan, mesin dan peralatan, bisnis dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Jakarta, 29 Januari 2016 DEWAN PENILAI MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA
Okky Danuza Abdullah Fitriantoro Ketua Sekretaris Setiawan Doli D. Siregar H.Eddy Soenaeddy Surkat Nirboyo Budisusilo Suryantoro Budisusilo Saiful M Ruki T. Fardly Noeshran
Laporan Pertanggungjawaban Dewan Penilai MAPPI 2012-2016
12
LAMPIRAN
1. Kegiatan Rapat Dewan Penilai
KEGIATAN DEWAN PENILAI 2012 Tanggal Kegiatan Agenda Terkait Kasus Tempat Tamu
Undangan 26-Jan-12 Rapat DP Pertemuan DP Lama dan DP Baru Sari Kuring
1-Feb-12 Rapat DP Pemilihan Ketua, sekretaris dan Bendahara Dewan Penilai Sari Kuring
9-Feb-12 Rapat Majelis DP Pemanggilan Anggota MAPPI Kasus Penilaian di Kalimantan Selatan
Sekretariat MAPPI Anggota MAPPI yang terkait
Pemanggilan Anggota MAPPI Kasus Penilaian di Kalimantan Selatan
Sekretariat MAPPI Anggota MAPPI yang terkait
Penentuan Keputusan Majelis Sekretariat MAPPI
14-Feb-12 Rapat Majelis DP Pemanggilan Anggota MAPPI Kasus Penilaian di Kalimantan Selatan
Sekretariat MAPPI Anggota MAPPI yang terkait
14-Feb-12 Pembahasan Klarifikasi Kasus Bandung Hotel Santika
15-Feb-14 Pembahasan Kasus Hulman Sinaga & Partner KJPP NADA
22-Feb-12 Rapat Majelis DP Pemanggilan Anggota MAPPI Law Office Hulman Sinaga & Partners
KJPP Ruky Safrudin
23-Feb-12 Rapat Majelis DP Klarifikasi Penolakan Mengakui Hasil Laporan Penilaian Sekretariat MAPPI Anggota MAPPI
yang terkait
Klarifikasi Penilaian Aset utk Second Opinion Sekretariat MAPPI Anggota MAPPI
yang terkait 23-Feb-12 Rapat Majelis DP Pembahasan Kertas Kerja dan Sanksi Sekretariat MAPPI
Laporan Pertanggungjawaban Dewan Penilai MAPPI 2012-2016
13
27-Feb-12 Rapat Majelis DP Menanggapi Permohonan Perlindungan Sekretariat MAPPI Anggota MAPPI yang terkait
6-Mar-12 Rapat Majelis DP Undangan kepada Anggota MAPPI Permintaan Keterangan Kasus Bandung
KJPP Ruky Safrudin
Anggota MAPPI yang terkait
7-Mar-12 Rapat DP Memutuskan hasil rekomendasi Majelis DP untuk kasus Anggota MAPPI Café & Restoran
Sinou
13-Mar-12 Rapat Majelis DP Membacakan keputusan sanksi Dewan Penilai kasus KJPP Sekretariat MAPPI Anggota MAPPI
yang terkait
14-Mar-12 Rapat Majelis DP Pemanggilan Anggota MAPPI Penilaian Di Bank Swasta Semarang
Sekretariat MAPPI Anggota MAPPI yang terkait
20-Mar-12 Rapat Majelis DP Membacakan keputusan sanksi Dewan Penilai kasus KJPP Kepada Anggota MAPPI
The Tee Box Cafe Anggota MAPPI yang terkait
20-Mar-12 Rapat DP Membahas Materi Dewan Penilai untuk Persiapan Rakernas 2012
27-Mar-12 Rapat DP Permohonan Pembelaan Anggota MAPPI KJPP Sekretariat MAPPI Anggota MAPPI yang terkait
2-Apr-12 Rapat Majelis DP Membahas Kelanjutan Kasus Anggota MAPPI KJPP Sekretariat MAPPI
25-Apr-12 Rapat DP Membahas Perkembangan Kasus-kasus di Dewan Penilai Sekretariat MAPPI
4-May-12 Rapat DP Revisi Buku Panduan Dewan Penilai Park Hotel
16-May-12 Rapat DP Lanjutan Pembahasan Revisi Buku Panduan Dewan Penilai Sekretariat MAPPI
21-May-12 Saksi Ahli Permohonan untuk menjadi Saksi Ahli di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Pengadilan N.
TJG Pinang
1-Jun-12 Rapat DP Membahas Kasus KJPP KJPP Sekretariat MAPPI
15-Jun-12 Rapat DP Pembahasan Surat dari Anggota MAPPI KJPP Sekretariat MAPPI Anggota MAPPI yang terkait
Laporan Pertanggungjawaban Dewan Penilai MAPPI 2012-2016
14
22-Jun-12 Rapat DP 1. Pembahasan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Bandung Kasus Bandung Sekretariat MAPPI
2. Penyusunan materi/konsep Organisasi Masa Depan untuk disampaikan dalam Pertemuan dengan PP MAPPI
3. Finalisasi Buku Panduan Dewan Penilai
2-Jul-12 Rapat DP Pemanggilan Anggota MAPPI KJPP Sekretariat MAPPI Anggota MAPPI yang terkait
14-Aug-12 Rapat DP 1. Rapat Pleno untuk memutuskan sanksi kepada Anggota MAPPI KJPP Sekretariat MAPPI
26-Sep-12 Rapat DP Sidang Pembelaan Anggota MAPPI KJPP Sekretariat MAPPI Anggota MAPPI yang terkait
17-Oct-12 Rapat DP Finalisasi Keputusan terhadap Anggota MAPPI KJPP Sekretariat MAPPI
1. Pemanggilan Anggota MAPPI terkait surat dari Surabaya Surabaya Sekretariat MAPPI
Anggota MAPPI yang terkait
2. Pembahasan draft revisi laporan dari Anggota MAPPI untuk kasus Solok Solok
Anggota MAPPI yang terkait
3. Draft Putusan Tingkat Pertama Anggota MAPPI JAMBI
15-Jun-15 Rapat Dewan Penilai Pertemuan dengan KPK Solok Sekretariat MAPPI KPK dan PPPK
17-Jun-15 Rapat Majelis Dewan Penilai Pemanggilan Anggota MAPPI Gorontalo Sekretariat MAPPI Anggota MAPPI
17-Jun-15 Rapat Majelis Dewan Penilai Pemanggilan Anggota MAPPI Solok Sekretariat MAPPI Anggota MAPPI
19-Jun-15 Rapat Majelis Dewan Penilai Pemanggilan Pelapor dari Surabya Surabaya Amaris Hotel
Tendean Surabaya
Rapat Pleno Dewan Penilai
Pembelaan Anggota MAPPI terhadap Surat Putusan Tingkat Pertama DP MAPPI JAMBI Amaris Hotel
Tendean Anggota MAPPI
26-Jun-15 Rapat Majelis Dewan Penilai Review / Klarifikasi Laporan Penilaian KJPP Surabaya Sekretariat MAPPI Anggota MAPPI
Rapat Majelis Dewan Penilai
Pembahasan Revisi Laporan Penilaian Anggota MAPPI untuk kasus Solok Solok Sekretariat MAPPI Anggota MAPPI
29 Juli 2015 Rapat Majelis Dewan Penilai
Memberikan tanggapan atas hasil klarifikasi terhadap Anggota MAPPI Gorontalo Sekretariat MAPPI Gorontalo
31 Juli 2015 Rapat Pleno Dewan Penilai Pembahasan Kasus Solok Solok Sekretariat MAPPI
07 Agustus 2015
Rapat Pleno Dewan Penilai
Pembahasan Hasil Keputusan Majelis untuk Kasus Solok Solok Sekretariat MAPPI
Laporan Pertanggungjawaban Dewan Penilai MAPPI 2012-2016
25
11 Agustus 2015
Rapat Pleno Dewan Penilai Pertemuan terkait kasus Solok Solok Sekretariat MAPPI KPK
18 Agustus 2015
Rapat Pleno Dewan Penilai
Pertemuan dengan Anggota MAPPI untuk finalisasi Laporan Penilaian kasus Kota Solok Solok Sekretariat MAPPI Anggota MAPPI
yang terkait 21 Agustus 2015
Rapat Majelis Dewan Penilai Review Laporan Anggota MAPPI Surabaya Sekretariat MAPPI
28 Agustus 2015
Rapat Pleno Dewan Penilai
1. Pertemuan dengan Kejaksaan Negeri Bogor Bogor Sekretariat MAPPI Bogor
2. Pembahasan draft surat untuk kasus Surabaya Surabaya
3. Pembahasan Final Laporan Anggota MAPPI untuk kasus Solok Solok
4. Pembahasan kasus Gorontalo Gorontalo
3-Sep-15 Rapat Majelis Dewan Penilai
Pemanggil Anggota MAPPI terkait Kasus Bogor Bogor Sekretariat MAPPI Bogor
9-Sep-15 Rapat Pleno Dewan Penilai
1. Klarifikasi Anggota MAPPI terkait kasus Surabaya Surabaya Sekretariat MAPPI
Anggota MAPPI yang terkait
2. Pemanggilan Anggota MAPPI Anggota MAPPI yang terkait
3. Pemanggilan Anggota MAPPI Tidak Hadir 30-Sep-15 Keterangan Ahli Permintaan Keterangan Ahli Solok Gedung KPK
2-Oct-15 Keterangan Ahli Permohonan bantuan penunjukan ahli dibidang Penilaian property (appraisal) Surabaya Ditreskrimum
Polda Jatim
07 Oktober 2015 Rapat Majelis Dewan Penilai
Klarifikasi Data Pembanding dari Anggota MAPPI Bogor Sekretariat MAPPI Anggota MAPPI
yang terkait
07 Oktober 2015 Rapat Pleno Dewan Penilai 1. Pembahasan Surat dari PT. Bank Swasta JAMBI Sekretariat MAPPI
2. Pembahasan Surat dari Kejaksaan Negeri Depok Permintaan Ahli Sekretariat MAPPI
Laporan Pertanggungjawaban Dewan Penilai MAPPI 2012-2016
26
3. Hasil pemanggilan dari Kepolisian Jawa Timur kasus Surabaya Surabaya Sekretariat MAPPI
23 Oktober 2015 Rapat Terbatas Pembahasan Pedoman Dewan Penilai 18 Office Park
18-Nov-15 Rapat Pleno Dewan Penilai
1. Pemanggilan Klarifikasi kepada Anggota MAPPI Laporan Palsu Sekretariat MAPPI
2. Pembahasan Surat dari Polda Sumatera Utara Polda Mandailing Natal
3. Pembahasan Surat dari Surabaya Surabaya 4. Pembahasan Surat dari Bank Swasta Bank Swasta 5. Pembahasan Surat dari Kantor Advokat Advokat 6. Pembahasan kasus Anggota MAPPI Bogor
25-Nov-15 Keterangan Ahli Permohonan Ahli Tukar Guling Tanah Pengadilan Negeri Jaksel
25-Nov-15 Rapat Pleno Dewan Penilai 1. Pembentukan Majelis kasus kantor Advokat Advokat Sekretariat MAPPI
2. Pembahasan Surat dari Kalimantan BAP 04 Desember 2015
Rapat Dewan Penilai Pertemuan dengan Polda Sumatera Utara Polda Mandailing Natal Sekretariat MAPPI
08 Desember 2015
Rapat Majelis Dewan Penilai Pemanggilan Anggota MAPPI Bogor Sekretariat MAPPI
Anggota MAPPI yang terkait
Rapat Majelis Dewan Penilai Pemanggilan Anggota MAPPI Polda Mandailing Natal Sekretariat MAPPI
Anggota MAPPI yang terkait
Rapat Pleno Dewan Penilai Pembahasan Keputusan Anggota MAPPI Bogor
16 Desember 2015
Rapat Pleno Dewan Penilai
1. Pembelaan Anggota MAPPI atas Putusan Tingkat Pertama Dewan Penilai Bogor Sekretariat MAPPI
2. Pembahasan Surat dari Depok Depok Sekretariat MAPPI
Laporan Pertanggungjawaban Dewan Penilai MAPPI 2012-2016
27
21 Desember 2015
Rapat Majelis Dewan Penilai Pemanggilan Pelapor dari Depok Depok Sekretariat MAPPI Depok
Rapat Majelis Dewan Penilai Pemanggilan Advokat Advokat Sekretariat MAPPI Advokat
KEGIATAN DEWAN PENILAI 2016
Tanggal Kegiatan Agenda Terkait Kasus Tempat Tamu Undangan
14-Jan-16 Rapat Terbatas Laporan Akhir Dewan Penilai Sekretariat MAPPI
18-Jan-16 Rapar Majelis Dewan Penilai 1. Pemanggilan Anggota MAPPI Depok Sekretariat MAPPI Tidak Hadir
2. Pemanggilan Anggota MAPPI Advokat Sekretariat MAPPI Anggota MAPPI yang terkait
Rapat Pleno Dewan Penilai
Pembahasan Laporan Akhir Periode 2012-2016 Dewan Penilai Sekretariat MAPPI
26-Jan-16 Rapat Majelis Dewan Penilai Pemanggilan Anggota MAPPI Depok Sekretariat MAPPI Anggota MAPPI
yang terkait
Rapat Pleno Dewan Penilai Pertemuan dengan KPK KPK Sekretariat MAPPI KPK
Laporan Pertanggungjawaban Dewan Penilai MAPPI 2012-2016
28
2. Pedoman Pemberian Sanksi
Lampiran : Pedoman Pemberian Sanksi Terkait Dengan Proses Penilaian
JENIS KESALAHAN DAN SANGSI ANGGOTA MAPPI
JENIS KESALAHAN DAMPAK KESALAHAN
Laporan Kurang
Sempurna Laporan Menyesatkan
Nilai Under/overvalued Tidak Signifikan
Nilai Under/overvalued Signifikan
KELALAIAN 1. Salah Ketik
PERINGATAN TERTULIS
PEMBERHENTIAN SEMENTARA MAKSIMUM
6 BULAN
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
MAKSIMUM 1 TAHUN
2. Kurang Teliti 3. Salah Hitung 4. Ketidak Hati-Hatian 5. Informasi Yang Tidak Diungkap 6. Prosedur Yang Tidak Dijalankan KEKURANG MAMPUAN 1. Penandatangan Laporan PERINGATAN TERTULIS
PENDIDIKAN MINIMAL 5 SKP
PERINGATAN TERTULIS PENDIDIKAN MINIMAL
10 SKP
PEMBERHENTIAN SEMENTARA (Maksimum
6 Bulan) Pendidikan Minimal 20 SKP
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
(Maksimum 1 Tahun) Pendidikan Minimal
30 SKP
2. Reviewer 3. Penilai 4. Surveyor
PENIPUAN
PEMBERHENTIAN TETAP PEMBERHENTIAN TETAP PEMBERHENTIAN TETAP