Pengantar Ilmu Hukum - BEM FH UI 2017bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/diktat/pengantar-ilmu-hukum... · lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber
lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!
Sosiologi hukum, secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum
sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lain. (Soerjono Soekanto, 1975)
Antropologi hukum, mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya, maupun masyarakat yang
sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan/proses modernisasi. (Charles Winick,
1975)
Psikologi hukum, mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia. (J.
Drever, 1976)
Perbandingan hukum, cabang ilmu pengetahuan yang memperbandingkan sistem-sistem hukum
yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat.
Sejarah hukum, mempelajari perkembangan dan asal usul daripada sistem hukum dalam suatu
masyarakat tertentu.10
DOGMATIK HUKUM
Ajaran hukum dalam arti sempit, mencakup ilmu hukum yang terbagi atas ilmu tentang pengertian, kaidah,
dan kenyataan (bagan berwarna biru).
ARTI HUKUM
Belum ada definisi ajeg mengenai hukum karena luasnya ruang lingkup hukum mencakup banyak segi dan
aspek.11 Arti hukum dapat ditujukan pada cara-cara untuk merealisasikan hukum tersebut.12 Karena begitu sulit
untuk mendefinisikan atau mengartikan “hukum” ada baiknya kita mengutip seorang ahli filsafat dari
Cambridge, Ludwig Wittgenstein, yang berkata “Don’t ask for the meaning, ask for the use.”13 Berikut adalah
pengertian hukum menurut masyarakat pada umumnya oleh Purnadi Purbacaraka (1975)14
10 “Jika anda tidak memahami sejarah dengan benar, anda tidak akan dapat memahami ilmu hukum dengan benar” – Yu Un
Oppusunggu. 11 Ibid., hlm. 4, sebagaimana mengutip L.J. van Apeldoorn, Inleiding tot de studie van het Nederlandsche Recht, (Zwolle: Theenk-
Willink, 1966) 12 Ibid., sebagaimana mengutip Paul Moedikdo, Sociologie en Recht, (Boom: Meppel, 1992) 13 Raymond Wacks, Understanding Jurisprudence – An Introduction to Legal Theory, (New York: Oxford University Press, 2012),
hlm. 5. Salah satu contoh yang diberikan Wittgenstein adalah tentang “knight” (kuda dalam permainan catur). Definisi
“knight” hanya memiliki arti hanya jika kita sudah mengetahui aturan dalam permainan catur, jika kita tidak tahu aturannya,
maka “knight” hanya akan menjadi sekedar potongan kayu berbentuk kuda di atas papan catur. Begitu juga dengan definisi
atau arti dari “hukum” >> buku Raymond Wacks ini merupakan pengantar yang sangat bagus untuk mulai mempelajari
teori-teori hukum terutama yang berkaitan dengan Filsafat Hukum yang akan diajarkan di Semester 6 nanti. Silakan cari, beli,
pinjam, dsb. tapi yang terpenting adalah BACA! 14 Purbacaraka dan Soekanto, op.cit.
Disiplin
Hukum
Ilmu Hukum
Pengertian
Kaidah
Kenyataan
Sosiologi
Hukum
Antropologi
Hukum
Psikologi
Hukum
Perbandingan
Hukum
Sejarah
Hukum
Politik Hukum
Filsafat Hukum
Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber
lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!
Sistem ajaran mengenai kenyataan dan gejala-gejala yang dihadapi.
3. Hukum sebagai Kaidah
Pedoman sikap tindak yang pantas atau yang diharapkan.
4. Hukum sebagai Tata Hukum
Struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu,
serta bentuknya tertulis.
5. Hukum sebagai Petugas
Pribadi-pribadi yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (pejabat hukum seperti polisi, jaksa,
hakim, dsb).
6. Hukum sebagai Keputusan Penguasa
Hasil atau proses pertimbangan/kebijakan penguasa.
7. Hukum sebagai Proses Pemerintahan
Proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dalam sistem kenegaraan.
8. Hukum sebagai Perikelakuan Ajeg
Perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara sama dan bertujuan untuk mencapai kedamaian.
9. Hukum sebagai Jalinan Nilai-Nilai
Jalinan dari konsep-konsep abstrak tentang apa yang baik dan buruk.
SISTEM HUKUM, KLASIFIKASI HUKUM, DAN PENGGOLONGAN HUKUM
SISTEM HUKUM
Sistem: sesuatu yang bersifat menyeluruh dan terstruktur, suatu tatanan, suatu kesatuan utuh yang terdiri dari
bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain.15
Sistem Hukum: suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan
bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks
unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.16
Fungsi Sistem Hukum: menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat.
Unsur/Elemen Sistem Hukum:
Keseluruhan aturan, kaidah, dan asas-asas yang dirumuskan dalam sistem pengertian.
Elemen operasional hukum, termasuk didalamnya organ-organ, pranata, lembaga, dan para pejabat
pelaksana hukum.
Keputusan-keputusan dan tidakan konkrit dari pejabat hukum maupun warga masyarakat yang
berhubungan dengan sistem pengertian.
SISTEM HUKUM DI DUNIA
Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law)
Ciri khas: kodifikasi,17 hukum tertulis, pemisahan jelas privat dan publik.
Negara: Perancis, Belanda, Indonesia.
Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law)
Ciri khas: yurisprudensi, asas precedent18, tidak ada pemisahan tegas privat dan publik
Negara: Amerika Serikat, Inggris (termasuk jajahannya).
Sistem Hukum Islam
Ciri khas: berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits.
15 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2010), hlm. 159. 16 Ibid., hlm. 159-160. 17 Kodifikasi >> pengelompokan hukum yang sejenis, contoh KUHP, BW, dsb >> ini pengertian dasar di PIH, nanti di semester
5 Ilmu Perundang-Undangan udah beda lagi, baca buku Ilmu Perundang-Undangan I oleh Prof. Maria Farida Indrati 18 Asas Precedent >> lihat stare decisis di bagian asas-asas hukum
Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber
lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!
Hukum yang telah ditetapkan, hukum yang berlaku saat ini, pada suatu tempat dan waktu tertentu
(hukum positif), misalnya KUHP di Indonesia
Ius Constituendum
Hukum yang masih dicita-citakan untuk diberlakukan atau ditetapkan di kemudian hari, misalnya RUU
KUHP (masih sebatas rancangan, belum menjadi UU, belum menjadi hukum)
Berdasarkan Tempat Berlakunya
Hukum Nasional
Berlaku dalam batas wilayah suatu negara itu saja.
Hukum Internasional
Mengatur hubungan antar negara dan berlakunya tidak dibatasi oleh wilayah suatu negara. Berlaku
secara universal baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya
pada suatu perjanjian internasional, dapat juga berlaku secara nasional untuk perjanjian yang telah
diratifikasi.20
Berdasarkan Luas Berlakunya
Hukum Umum
Berlaku bagi setiap orang tanpa memandang statusnya.
Contoh: KUHP mengikat semua orang di Indonesia untuk tindak pidana.
Hukum Khusus
Berlaku hanya bagi golongan orang-orang tertentu saja
Contoh: SK (Surat Keputusan), putusan pengadilan yang sudah in kracht van gewijsde.21
TUJUAN HUKUM, TUGAS HUKUM, HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKUASAAN
TUJUAN HUKUM
Teori Etis
Hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan terhadap apa yang etis
dan apa tidak etis (Algra).
Hukum bertujuan mewujudkan keadilan (Geny)22
Konsep Keadilan menurut Aristoteles:
o Justitia Commutativa (sama rata, sama jumlah)
Contoh: setiap orang mendapatkan 1 karung beras saat pembagian sembako.
o Justitia Distributiva (proporsional sesuai hak)
Contoh: setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu, mendapatkan
lapangan pekerjaan, dsb.
Teori Utilitarian
Menjamin kebahagian yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (the
greatest good of greatest number) – Jeremy Bentham.23
20 Ratifikasi >> sumber hukum internasional (misalnya konvensi) yang disahkan dan diundangkan dalam hukum nasional,
contohnya Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage tahun 1969, yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No.
18 Tahun 1978 21 In kracht van gewijsde >> atau seringkali hanya ditulis in kracht, berkekuatan hukum tetap (BHT) suatu putusan memiliki
kekuatan hukum tetap jika terhadapnya tidak dilakukan upaya hukum yang masih mungkin (banding, kasasi, peninjauan
kembali) atau sudah dilakukan semua upaya hukum sampai tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan (sudah diajukan
banding, kasasi, bahkan sampai peninjauan kembali) 22 Francois Geny, ahli hukum Perancis “The Jurisprudence of Francois Geny, Villanova University School of Law” 23 Raymond Wacks, op.cit., hlm. 60-63. Bahwa perspektif-perspektif teori-teori tujuan hukum dapat digunakan untuk
menyelesaikan suatu permasalahan. Misalkan terdapat perdebatan apakah kloning manusia diperbolehkan menurut
hukum? Berdasarkan pendapat para Utilitarian, asalkan kloning itu membawa kebahagiaan yang terbesar bagi manusia, by
the greatest good of greatest number, maka sah-sah saja apabila kloning diperbolehkan. Berbeda halnya dengan pendapat
para Etis seperti Algra dan Geny, dimana bila kloning ini dianggap tidak etis, tidak mewujudkan keadilan, maka seharusnya
tidak diperbolehkan. Juga menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, jika kloning tidak membuat terwujudnya ketertiban
maka akan dilarang. Sama halnya dengan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, bila kloning tidak membuat
Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber
lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!
Kaidah adalah pedoman untuk bersikap tindak dalam hidup.26
Sudikno memberikan definisi kaidah sebagai pedoman sikap tindak dalam hidup yang seyogianya dilakukan
atau yang seyogianya tidak dilakukan. Bentuknya dapat tertulis maupun lisan.27
Hakekat Kaidah adalah perumusan suatu pandangan (ordeel)28
Sumber Kaidah adalah hasrat atau keinginan untuk hidup pantas atau hidup yang seyogianya (behoorlijk)29
Secara umum ada 2 macam tata kaidah:30
1. Aspek Hidup Pribadi
- Kaidah Kepercayaan, mencapai kesucian hidup pribadi atau kehidupan beriman (devout life)
- Kaidah Kesusilaan, (sitllichkeit) mencapai kebaikan hidup pribadi berdasarkan nurani dan akhlak.
2. Aspek Hidup Antar-Pribadi
- Kaidah Kesopanan, (sitte) bertujuan mencapai keselarasan hidup bersama
- Kaidah Hukum, bertujuan mencapai kedamaian hidup bersama (ketertiban dan keamanan dalam
proses interaksi antar individu dalam kelompok, serta ketentraman dalam diri batiniah masing-
masing individu, peaceful living together)
PERBEDAAN KAIDAH HUKUM DENGAN KAIDAH LAINNYA
PEMBEDA KEPERCAYAAN KESUSILAAN KESOPANAN KAIDAH HUKUM
Tujuan penyempurnaan hidup manusia ketertiban masyarakat
Isi ditujukan pada sikap batin ditujukan pada sikap lahir
Asal-Usul Tuhan hati nurani kekuasaan luar yang memaksa
Sanksi dari Tuhan (dosa) dari diri sendiri
(perasaan
bersalah)
dari masyarakat
(secara tidak resmi)
dari masyarakat
(secara resmi)
Daya Kerja membebani
kewajiban
membebani
kewajiban
membebani
kewajiban
membebani
kewajiban dan
melindungi hak
Ruang
Lingkup
Pribadi antar-pribadi
Kaidah kepercayaan, kesusilaan, dan sopan santun hanya membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban
saja. Namun kaidah hukum tidak hanya membebani kewajiban namun juga melindungi hak individu.31
Kaidah Fundamental
Bagaimana manusia seharusnya bersikap tindak sesuai dengan tata kaidah yang mengaturnya
Contoh: manusia seharusnya tidak mencuri barang milik sesamanya
Kaidah Aktual
Memberikan pedoman mengenai sikap tindak (tidak selalu identik dengan UU)
Contoh: adanya UU yang mengatur tentang hukuman bagi tindakan pencurian, dengan harapan manusia tidak
melakukan tindakan pencurian seperti yang ada dalam kaidah fundamental
26 Purnadi Purbacaraka, op.cit., hlm. 6. 27 Lebih lanjut yaitu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam
masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar,
Tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar-pribadi. Kedamaian adalah suatu keadaan yang sebagai
pengertian mencakup dua hal yaitu ketertiban atau keamanan (orde) dan ketentraman atau ketenangan
(rust).32 Setelah menguraikan hal istilah kedamaian atau damai, maka akan ditelaah masalah kaidah pokok atau
kaidah dasar (grundnorm) >> Hans Kelsen
TEORI HANS KELSEN
Reine Rechtslehre/The Pure Theory of Law
Menurut Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma. Hukum dibersihkan dari faktor-faktor politis, sosiologis,
filosofis, dll yang mempengaruhi hukum. Metode pengkajian tidak boleh dicampuradukkan dengan metode
pengkajian ilmu-ilmu lain, sehingga makna dan hakekat ilmu hukum terpelihara. (The Pure Theory of Law –
Hans Kelsen)33
Stufentheorie
Setiap tata hukum suatu negara merupakan susunan (hierarki) kaidah-kaidah (stufenbau) yang semuanya
berasal dari kaidah dasar (grundnorm). Grundnorm menjadi kaidah dasar hipotesis yang lebih tinggi dan
bukan merupakan kaidah positif, tetapi merupakan kaidah yang dihasilkan dari pemikiran yuridis yang
aktualisasinya dalam tingkatan dibawahnya menjadi hukum positif
GRUNDNORM PANCASILA
MENGAPA KAIDAH HUKUM HARUS ADA?
Ketiga kaidah lain belum cukup meliputi dan mengatur keseluruhan hidup manusia
Contoh: pembuatan KTP, pencatatan akta kelahiran, kontrak kerja, dsb
Kemungkinan hidup bersama menjadi kurang pantas jika hanya diatur oleh ketiga kaidah
Contoh: mencurigai seseorang (bertentangan dengan kaidah kesusilaan), menunjukkan sikap kecurigaan
terhadap seseorang (bertentangan dengan kaidah kesopanan), saat terjadi pencurian harus ada pihak
yang dicurigai dan disertakan bukti atas kecurigaan tersebut, tanpa kaidah hukum maka perkara
tumpang tindih antar kaidah tersebut tidak dapat diselesaikan
ISI, SIFAT, DAN ESSENSIALIA KAIDAH HUKUM
ISI KAIDAH HUKUM34
a. Gebod (Suruhan)
32 Purnadi Purbacarakan, op.cit., hlm. 20. 33 Ibid., hlm. 21. Baca lebih lanjut di http://plato.stanford.edu/entries/lawphil-theory/ 34 Untuk lebih mudah memahami keseluruhan segmen ini, baca dari Purnadi Purbacaraka, op.cit., hlm. 34-38.
Kaidah yang berisi suruhan untuk berbuat sesuatu (ciri-ciri: ada kewajiban)
Contoh: Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, mewajibkan orangtua untuk memelihara dan mendidik
anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya
b. Verbod (Larangan)
Kaidah yang berisi larangan untuk melakukan sesuatu (ciri-ciri: ada larangan)
Contoh: Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, tentang larangan perkawinan
c. Mogen (Kebolehan)
Kaidah yang berisi kebolehan, dilakukan boleh, tidak juga tidak ada sanksi (ciri-ciri: tidak ada larangan
& kewajiban)
Contoh: Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa pihak yang melakukan perkawinan boleh
mengadakan perjanjian tertulis, asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan
SIFAT KAIDAH HUKUM
Imperatif, Memaksa secara apriori35 yang bersifat imperatif adalah Gebod dan Verbod
Fakultatif, Tidak harus dilakukan, yang bersifat fakultatif adalah Mogen
PERUMUSAN KAIDAH HUKUM36
Dalam perumusan harus dibedakan antara Rules of Law dan Legal Norm
Rules of Law
Pandangan-pandangan hipotetis (hypothetical judgments) yang menyatakan, bahwa menurut tata
kaedah hukum nasional atau internasional, akibat-akibat ata konsekuensi-konsekuensi tertentu harus
terjadi sesuai dengan tata kaedah tersebut.
o Kaidah hukum hasil ciptaan hipotesis dan pandangan orang pada umumnya, merupakan suatu
fungsi pemahaman hukum.
Legal Norm
Putusan pejabat hukum yang harus ditaati oleh subjek hukum
o Kaidah hukum hasil ciptaan pejabat hukum, memiliki kekuatan hukum yang mengikat,
merupakan suatu fungsi pejabat hukum.
ESSENSIALIA KAIDAH HUKUM
Kaidah Hukum dikatakan memaksa karena dapat menyebabkan terjadinya paksaan oleh:
- Diri sendiri, yakni kebutuhan manusia untuk hidup bersama (gregariousness)37
- Pihak lain, yang karena kaidah hukum mendapat wewenang untuk melakukan paksaan, misalnya polisi,
hakim, jaksa, dsb
Sifat memaksa bukanlah essensi dari kaidah hukum
Essensi dari kaidah hukum adalah membatasi.38
KEBERLAKUAN DAN PENYIMPANGAN KAIDAH HUKUM
KEBERLAKUAN KAIDAH HUKUM39
Kekuatan berlaku secara Yuridis
Mempunyai kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya kaidah hukum tersebut
telah terpenuhi
o Hans Kelsen, mempunyai kekuatan berlaku yuridis, jika penerapannya didasarkan pada kaidah
yang lebih tinggi tingkatannya
35 Mau tidak mau harus dilakukan, memaksa, tidak boleh tidak. 36 Lebih lanjut baca dari Purnadi Purbacaraka, op.cit., hlm. 40-48. 37 Gregariousness >> naluri manusia untuk selalu hidup bersama 38 Purnadi Purbacaraka, op.cit., hlm. 56-59. 39 Ibid., hlm. 87-94.
Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber
lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!
Misalnya pada Pasal 50 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan
ketentuan undang-undang, tidak dipidana.” Perbuatan yang dilaksanakan atas dasar
wewenang yang sah dan dilindungi oleh hukum, sehingga tidak dapat dihukum.41
Contoh >> algojo yang melaksanakan hukuman mati
o Bebas Kesalahan (Schuldopheffingsgrond)
Apa yang dilakukan dapat dikatakan melanggar dan termasuk kesalahan, namun dilakukan
atas dasar terpaksa dan diluar kehendaknya (overmacht)42 sehingga meskipun melakukan
kesalahan, ia dapat bebas dari kesalahan tersebut
Contoh >> seseorang yang ditodong dengan senjata api namun berhasil melawan dan
memukul penodongnya hingga kabur. Perbuatannya memukul si penodong (noodweer)43 tidak
dapat dikatakan sebagai kesalahan karena dilakukan atas dasar overmacht. Kecuali jika
pembelaannya berlebihan (noodweer excess)44 tetap dapat dihukum.
Penyelewengan Delik/Perbuatan Salah
Penyimpangan dari pedoman tanpa mempunyai dasar yang sah. Perbuatan Salah ini dapat
dikenakan sanksi
Sanksi dalam arti sempit : hukuman
Sanksi dalam arti luas : ada 3 macam
o Pemulihan Keadaan
Contoh:
1. A hutang kepada B, namun A tidak mau mengembalikan uang kepada B
2. Hakim dapat memaksa A melunasi hutangnya sehingga harta B pulih keadaannya
o Pemenuhan Keadaan
Contoh:
1. X membeli mobil dari Y, setelah X menyerahkan uang, Y tidak menyerahkan mobil
2. Y dapat dipaksa menyerahkan mobil tersebut oleh hakim
3. Sehingga terpenuhi X sebagai pemilik barang (mobil) yang baru
o Hukuman dalam arti luas
Contoh:
1. Perdata : ganti rugi
2. Pidana : siksaan
3. HTN/HAN : skorsing, pemecatan
PENGERTIAN DASAR DALAM SISTEM HUKUM
MASYARAKAT, SUBJEK, PERANAN, PERISTIWA, HUBUNGAN, DAN OBJEK HUKUM
Secara Berurutan
Masyarakat Hukum >> Subjek Hukum >> Peranan Hukum >> Peristiwa Hukum >> Hubungan Hukum >>
Objek Hukum45
MASYARAKAT HUKUM
41 Ibid., hlm. 511-534. 42 Overmacht >> daya paksa (misal dalam keadaan ditodong oleh senjata api, tidak punya pilihan lain, maka orang tersebut
ada dalam overmacht, keadaan daya paksa dan diluar kehendaknya), Ibid., hlm. 427-440. 43 Noodweer >> bela paksa (misal orang yang ditodong membela diri dengan memukul si penodong, perbuatannya ini
dinamakan noodweer yaitu membela diri pada saat ada dalam keadaan overmacht), Ibid., hlm. 463-499. 44 Noodweer Excess >> bela paksa yang berlebihan, dapat dihukum (misal memukuli penodongnya sampai luka parah dan
mati), Ibid., hlm. 500-508. 45 Lebih lengkap dapat dibaca pada Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 39-44.
Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber
lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!
o B berkewajiban melunasi hutang didampingi hak untuk melawan gangguan terhadap pelunasan
hutang tersebut
Hak dan Kewajiban dapat dibedakan menjadi
- Searah/Relatif
Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum dan berlaku hanya oleh subjek hukum tertentu,
misal: perjanjian hutang-piutang A dan B, maka B hanya melunasi hutang kepada A saja, dan A hanya
menagih hutang kepada B saja (dengan siapa mereka mengadakan perjanjian)
- Jamak/Absolut
Hak yang dimiliki subjek hukum dan berlaku untuk semua
Contoh: hak milik, hak memungut pajak, hak suami-istri, hak anak-orangtua, hak kebendaan, hak
immateriil, dsb.
PERISTIWA HUKUM
Peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum, peristiwa yang menimbulkan adanya perkembangan
hukum. Ada 3 kelompok peristiwa hukum
Keadaan Bersegi
o Alamiah: siang dan malam
o Kejiwaan: normal dan abnormal
o Sosial: keadaan darurat (noodtoestand)46
Kejadian
o Bencana Alam (force majeure)47
Sikap Tindak
o Sikap tindak menurut hukum (taat pada hukum)
o Sikap tindak melanggar hukum
- Menyalahgunakan kekuasaan
- Merampas/mengganggu hak-hak orang lain
- Peristiwa yang melanggar ketentuan pidana, perdata, dsb
o Sikap tindak lainnya, misalnya perjanjian jual beli
HUBUNGAN HUKUM
Hubungan antara 2 subjek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak
dan kewajiban pihak lain
a. Hubungan sederajat: suami-istri
Hubungan tidak sederajat: anak-orangtua
b. Hubungan timbal balik dan timpang bukan sepihak
Satu pihak punya hak saja dan satu pihak punya kewajiban saja (misal membayar pajak, rakyat hanya
punya kewajiban membayar pajak, dan negara punya hak memungut pajak)
Macam Hubungan Hukum
Bersegi 1
Pihak yang satu hanya punya hak dan pihak yang lain hanya punya kewajiban (contoh: pajak)
Bersegi 2
Kedua pihak masing-masing berhak meminta sesuatu dari pihak lain dan berkewajiban memberi
sesuatu pada pihak lain (contoh: jual beli, satu pihak wajib membayar baru berhak menerima barang,
pihak lainnya berhak menerima pembayaran dan berkewajiban menyerahkan barang)
OBJEK HUKUM
46 Lihat pada Bab “Penyimpangan Kaidah Hukum” 47 Force Majeure >> Keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, ada orang yang tiba-tiba meninggal, dsb.
Ketika terjadi force majeure seseorang dapat lepas dari segala kewajibannya, seperti dalam perjanjian sewa menyewa rumah
jika suatu saat rumah tersebut hancur oleh gempa, si penyewa dibebaskan dari kewajiban membayar sewa
Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber
lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!
Tempat dari mana materi hukum itu diambil, merupakan faktor yang mempengaruhi terbentuknya
hukum, contohnya
o Hubungan sosial
o Kekuatan politik
o Situasi sosial ekonomi
o Keadaan geografis
o Tradisi (pandangan keagamaan, masyarakat)
o Penelitian ilmiah (kriminologi,48 dsb)
Sumber Hukum Formil
Tempat dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum, atau tempat dimana hukum dapat
ditemukan, berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal berlaku,
contohnya
o Undang-Undang
o Kebiasaan masyarakat adat
o Traktat/Perjanjian Internasional (perjanjian yang diadakan antara 2 negara atau lebih, traktat
hanya berlaku setelah diratifikasi49 oleh presiden melalui DPR)
o Yurisprudensi (putusan hakim terdahulu yang telah in kracht dan diikuti oleh hakim kemudian
mengenai masalah yang sama)
o Doktrin (pendapat para ahli hukum)
Sumber Hukum dapat juga dibedakan dari bentuknya
- Tertulis (KUHP, BW, UU)
- Tidak Tertulis (hukum adat)
- Tercatat (tertulis tapi tidak diundangkan dalam lembaran negara dan tidak dijadikan UU, misalnya
KHI/Kompilasi Hukum Islam)
UNDANG-UNDANG
- Secara teknis UU dibuat oleh badan legislatif (DPR)
- Semua orang dianggap tahu isi UU sejak diundangkan50
- UU Indonesia selalu dimulai dari angka 1 setiap tahunnya
- UU berlaku 30 hari sejak disahkan, guna jeda 30 hari adalah untuk menunggu nomor lembaran negara
saat diundangkan
- Masa berlaku UU jika tidak disebutkan didalamnya, adalah sampai ada UU baru yang menggantikan
- Ada beberapa UU yang keberlakuannya memiliki jangka waktu tertentu
UU dalam arti Materiil
Merupakan keputusan/ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya disebut UU dan mengikat setiap orang
secara umum
UU dalam arti Formil
Merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan UU karena cara pembentukannya
PERBEDAAN UU MATERIIL-FORMIL DAN SUMBER HUKUM MATERIIL-FORMIL
- Sumber hukum lebih general, karena UU pun termasuk sumber hukum
- UU lebih spesifik untuk mengatur dan menetapkan suat hal
48 Kriminologi >> berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu. Kriminologi secara garis besar
adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau tindak kriminal terutama dari sudut pandang pelakunya. 49 Ratifikasi >> pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian
antarnegara, dan persetujuan hukum internasional. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi berlaku sebagai UU bagi
negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut 50 Diundangkan berarti saat seluruh syarat formil UU terpenuhi dan dicatat dalam lembaran negara (staatgezette)
Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber
lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!
YURISPRUDENSI, ASAS PERADILAN, DAN ALIRAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
YURISPRUDENSI51
Yurisprudensi berasal dari bahasa Latin Jursiprudentia yang artinya “pengetahuan hukum” (rechstgeleerdheid)
Yurisprudensi dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan kata Jurisprudentie (Belanda) dan Jurisprudence
(Perancis) yang berarti peradilan tetap atau hukum peradilan
Jurisprudence (Inggris) berarti teori ilmu hukum (algemene rechtsleer) atau general theory of law.
Jurisprudenz (Jerman) berarti ilmu hukum adalm arti sempit (aliran ajaran ilmu hukum) sedangkan
yurisprudensi dalam basa Jerman adalah ueberlieferung
Aliran Legisme, yurispurdensi tidak atau kurang penting karena hakim hanyalah sekedar corong UU
Aliran Freie Rechtsbewegung, yurisprudensi hal primer karena hakim bebas dan pekerjaannya adalah
menciptakan hukum
Aliran Rehtsvinding, menyelaraskan UU dengan tuntutan zaman, dianggap sebagai aliran tengah
PENEGAKAN HUKUM
Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi
makahukum harus dilaksanakan dan ditegakkan.
Unsur-Unsur Penegakan Hukum
Kepastian Hukum (Rechtssisicherheit)
Perlindungan yustisiabel52 terhadap tindakan sewenang-wenang
Keadilan (Gerechtigkeit)
Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Anda tidak dapat menegakkan
hukum dengan cara melanggar hukum, misalnya: FPI sweeping dengan membakar dan menjarah toko-
toko (salah)
Kebermanfaatan (Zweckmassigkeit)
Penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat
PENEMUAN HUKUM
Proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang memiliki wewenang untuk
melaksanakan hukum
ALIRAN PENEMUAN HUKUM
Legisme (Montesquieu)
Menganggap bahwa semua hukum terdapat pada UU sehingga hakim dapat menggunakan yuridis
silogisme (deduksi logis) – asalnya dari Perancis
o Preposisi mayor : barangsiapa membeli maka harus membayar
o Preposisi minor : A membeli barang
o Kesimpulan : A harus membayar
Menurut aliran legisme, primer = penggunaan UU, sekunder = yurisprudensi. Hakim adalah
corong UU
Freie Rechtsbewegung (Kontorowicz)
Berlawanan dengan aliran legisme karena dalam aliran ini seorang hakim bebas menentukan untuk
menggunakan UU atau tidak. Hal ini disebabkan karena hakim bertugas untuk menciptakan hukum
atau rechtscepping.53
Latar Belakang
51 Yurisprudensi >> berasal dari kata jurisprudenz (aliran ilmu hukum, bahasa Jerman) berbeda dengan jurisprudence (ilmu
hukum), lebih jauh untuk memahami segmen ini baca dari Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perundang-
Undangan dan Yurisprudensi, hlm. 49-54. 52 Yustisiabel >> orang-orang yang ditundukkan dalam masing-masing badan pengadilan 53 Rechtscepping >> penciptaan hukum
Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber
lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!
menggantikan kerugian tersebut.” Maka kerugian yang wajib diganti adalah kerugian akibat perbuatan
pelaku saja, bukan kerugian akibat perbuatan lain
BEBERAPA CATATAN LEPAS
GOLONGAN UNDANG-UNDANG
A. Peraturan Pusat (Algemene Verordening)
Peraturan tertulis yang dibuat oleh Pemerintah Pusat yang berlaku umum diseluruh atau sebagian wilayah
negara. Misal KUHP untuk seluruh WNI di seluruh wilayah Indonesia. HIR (Herzien Inlandsch Reglement)
untuk pribumi yang berada Jawa-Madura, RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten) untuk pribumi di
luar Jawa-Madura, RV (Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering) untuk orang Eropa. Seluruh peraturan
tersebut adalah hukum acara pidana dan hukum acara perdata tinggalan masa penjajahan.57
B. Peraturan Setempat (Locale Verordening)
ASAS-ASAS PERUNDANG-UNDANGAN58
1. Non-Retroaktif, misalnya pada Pasal 1 ayat (1) KUHP59
2. UU yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
3. Lex specialis derogat legi generalis
4. Le psoteriori derogat legi priori
5. UU tidak dapat diganggu gugat60
6. UU sebagai sarana untuksemaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi
masyarakat maupun individu
Peraturan yang ada pada masa penjajahan apakah masih tetap berlaku sampai sekarang?
Masih berlaku selama belum dicabut dan diadakan peraturan yang lebih baru >> Pasal 1 dan Pasal 2 aturan
peralihan UUD 45, misalnya HIR/RBG untuk hukum acara perdata masih berlaku sampai sekarang, sedangkan
untuk hukum acara pidana sudah tidak berlaku dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana
Skema Periode Perundang-Undangan di Indonesia
1. Masa Penjajahan Belanda
2. Masa Penjajahan Jepang
3. Masa Republik Indonesia 1945
4. Masa Republik Indonesia Serikat (RIS)
5. Masa Republik Indonesia 1950
6. Masa Kembali ke UUD 45
Mengenai Sejarah Perundang-Undangan >> baca dari Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekantor,
Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, hlm. 19-34.
PRINCIPLE OF LEGALITY (Lawrence M. Friedman)
Untuk mengukur objektivitas hukum, ada 8 asas dalam sistem hukum yang disebut principle of legality
1. Mengandung peraturan-peraturan dan tidak boleh ada keputusan-keputusan yang bersifat ad
hoc/khusus
57 Khusus untuk HIR dan RBG bahkan menjadi anekdot di kalangan Hakim. Dimana calon Hakim yang telah lulus pendidikan
seringkali ditanya oleh sesama teman-temannya mengenai lokasi penempatannya. Jika menjawab HIR berarti Hakim tersebut
ditempatkan di Jawa/Madura, dan jika menjawab RBG berarti ditempatkan di luar Jawa/Madura 58 Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, op.cit., hlm. 5-12. 59 Seiring berjalannya waktu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menyimpangi ketentuan asas ini, antara
lain UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berlaku surut bagi pelaku tindak pidana pelanggaran
HAM berat sebelum diundangkannya UU tersebut 60 Kaitannya dengan kewenangan uji materiil UU (judicial review)
Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber
lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!