RENCANA KERJA (RENJA-SKPD) BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018 i PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan. Renja merupakan bahan pertimbangan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan juga sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas bagi setiap instansi untuk mencapai visi dan misi SKPD. Renja ini selanjutnya menjadi masukan dalam penyusunan RKPD, RPJMD untuk tahun-tahun mendatang, sehingga diharapkan dari tahun ke tahun akan dapat mencapai peningkatan kinerja yang menunjukkan keberhasilan dan pelaksanaan tugas-tugas dan tanggungjawab Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua. Akhirnya semoga Renja ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua. Jayapura, Juni 2017 KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA ISRAIL ILOLU, SE., M.Si PEMBINA (IV/a) NIP. 19630517 198608 1 006
64
Embed
PENGANTAR - humas-protokol.papua.go.id · PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua dapat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
i
PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas
perkenannya Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua dapat menyelesaikan
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 dengan baik, sesuai dengan
ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan.
Renja merupakan bahan pertimbangan dan pedoman penyusunan Rencana
Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan juga sekaligus
menjadi bahan evaluasi dalam menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam
pelaksanaan tugas bagi setiap instansi untuk mencapai visi dan misi SKPD.
Renja ini selanjutnya menjadi masukan dalam penyusunan RKPD, RPJMD
untuk tahun-tahun mendatang, sehingga diharapkan dari tahun ke tahun akan dapat
mencapai peningkatan kinerja yang menunjukkan keberhasilan dan pelaksanaan
tugas-tugas dan tanggungjawab Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua.
Akhirnya semoga Renja ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam
penyusunan RKA-SKPD Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua.
Jayapura, Juni 2017
KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA PROVINSI PAPUA
ISRAIL ILOLU, SE., M.Si PEMBINA (IV/a)
NIP. 19630517 198608 1 006
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
ii
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR ...................................................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................................ 1
1.2. Landasan Hukum .................................................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................................... 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ....................................................................... 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun n-1 ......................................................... 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Tahun n-1 .......................................................... 36
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ................................ 41
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .................................................... 42
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................... 43
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ..................................................................... 43
3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2018 ............................................................... 45
BAB IV PENUTUP .................................................................................................................... 57
LAMPIRAN
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD) BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1
(satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan
Gubernur Papua Nomor 32 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Papua, maka Kedudukan Biro Humas dan Protokol
Setda Provinsi Papua adalah sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah
mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana
Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan
berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang
dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya
lebih operasional.
Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan
yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah
dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian
Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD
digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat
Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD
Provinsi dan APBN.
Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran
strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasi-
kannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat
ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga
penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam
menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasi-kan, mengendalikan dan
mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi
SKPD.
Page 1
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD) BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu
penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel
dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian
terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian
Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan
dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan
Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun
program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.
1.2 Landasan Hukum
Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD Biro Humas dan Protokol
Setda Provinsi Papua adalah :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
5. Undang-undang nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Page 2
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD) BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun
2013 – 2018;
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Tahun 2013 – 2033;
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah
12. Peraturan Gubernur Papua Nomor 32 tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua;
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan
dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018, dan
perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Biro Humas dan Protokol
Setda Provinsi Papua.
Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk
memasukkan program kegiatan/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke
dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(KUA-PPAS) Tahun 2017
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Renja Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun 2016
disusun sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
Page 3
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD) BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI KINERJA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA
PROVINSI PAPUA
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017
2.2 Analisis Kinerja Tahun 2017
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi
Papua
3.2. Program dan Kegiatan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi
Papua Tahun 2018
BAB IV PENUTUP
Page 4
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
Page 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
2.1 . Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan 2016
A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan 2016
Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Humas dan Protokol Setda
Provinsi Papua tahun 2017, Biro Humas dan Protokol mengelola 7 (tujuh)
program yang terdiri dari 30 (tiga puluh) kegiatan yang bersumber dari Dana
Bagi Hasil (DBH).
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran
(output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator
tersebut berupa dana, sumber daya manusia, dokumen atau lainnya.
Adapun Realisasi kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
NO URAIAN PAGU ANGGARAN(Rp)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.454.245.000,- 1 Penyediaan jasa surat menyurat 33.705.000,- 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 20.500.000,- 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 91.200.000,- 4 Penyediaan alat tulis kantor 346.794.000,- 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 109.046.000,-
6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.000.000,- 7 Penyediaan Makanan dan Minuman 150.000.000,- 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah dalam daerah 1.685.000.000,- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 299.835.000,- 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional 200.835.000,- 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 99.000.000,-
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 70.000.000,- 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 70.000.000,- 4. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 185.000.000,- 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 25.000.000,- 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 40.000.000,- 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 50.000.000,-
4 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 70.000.000,- 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.257.800.000,- 1 Penerbitan Kabar Papua dan Poster 210.000.000,- 2 Ekspos Pembangunan Papua Bangkit 1.000.000.000,- 3 Publikasi Media Luar Ruang 510.000.000,- 4 Penguatan Kapasitas PPID Provinsi Papua 80.250.000,-
5 Penguatan Peran BAKOHUMAS Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota 153.300.000,- 6 Pengumpulan Data dan Penyebaran Informasi melalui Website 200.000.000,- 7 Pengelolaan Analisis Informasi Melalui Media Cetak dan Online 104.250.000,- 6. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 2.175.710.000,- 1 Pendokumentasian Sambutan Gubernur 274.950.000,- 2 Iklan, Ucapan, Advetorial dan Ulasan Berita Provinsi Papua di Media Cetak 131.200.000,-
3 Kerjasama Media Cetak 1.219.600.000,- 4 Peliputan dan Dokumentasian Kegiatan Pemprov Papua 200.000.000,- 5 Iklan Layanan di Media Elektronik 149.960.000,- 6 Paket Siaran Langsung di Media Elektronik 200.000.000,- 7. Program Peningkatan Pelayanan Protokol dan Perjalanan 556.410.000,- 1 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Provinsi Papua 244.800.000,-
2 Rapat Koordinasi Daerah Protokol Se-Papua 311.610.000,- TOTAL 7.999.000.000
Pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017 sementara berjalan pada saat
penyusunan renja 2018. Secara garis besar, pengurangan pagu dana yang sangat
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
Page 6
signifikan pada TA 2017 menyebabkan berkurangnya pelaksanaan kegiatan yang
pada Tahun 2016 sebanyak 8 program 47 menjadi 7 program 30 kegiatan.
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
Page 7
TABEL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN 2016
No. Program / Kegiatan Jumlah Dana Indikator Output
Rencana Realisasi Hasil (Outcome) Permasalahan Solusi
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa surat menyurat
48.294.500 Jumlah surat yang disediakan 2795 2795 Terkirimnya surat dinas
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional
35.750.000
Jumlah kendaraan dinas yang harus dilengkapi dokumen pajak
29 29 Terlaksananya perpanjangan STNK mobil dan motor
3 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
82.480.000 Jumlah tenaga cleaning service
1 1 Tersedianya penyediaan peralatan kebersihan
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
367.210.000 Jumlah jenis ATK yang disediakan
50 50 Tersedianya jumlah alat tulis kantor
5 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
163.250.000
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
6000 6000 Tersedianya jumlah cetak dan penggandaan
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Peralatan rumah tangga
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
79.380.000
Pelaksanaan pengadaan bahan bacaan
12 12 Penyediaan bahan bacaan
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
118.557.500
Jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor
12 12 Ketersediaan bahan logistik kantor
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
250.000.000 Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat
78 78 Ketersediaan pelayanan makanan dan minuman tamu rapat tamu
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
Page 8
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
1.339.000.000
Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi
60 60 Terlaksananya tingkat koordinasi dan komunikasi
11 Pembenahan Arsip-arsip aktif in aktif
12 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan yang diadakan
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
14 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas
15 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
90.850.000
Jumlah pengadaan perlengkapan
13 13 Ketersediaan peralatan dalam menunjang kinerja aparatur
16 Pengadaan Peralatan Gedung kantor
170.000.000
Jumlah peralatan perlengkapan
30 30 Ketersediaan jumlah peralatan gedung kantor
17 Pengadaan Mebeleur
57.500.000 Jumlah mebeleur yang diadakan
11 11 Tersedianya mebeleur penunjang kegiatan kantor
18 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas operasional
140.785.000
Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 0 0
19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
144.450.000
Jumlah peralatan gedung kantor yang di pelihara
29 29 Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
20 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
1.689.440.000
1 1 Ketersediaan rumah jabatan
21 Pengadaan Alat Komunikasi
22 Pembuatan Konstruksi Bando jalan dan baliho
23 Pengadaan Tanah dan Rumah Wartawan/staf
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
Page 9
Program Peningkatan Disiplin/Aparatur
24 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan
179.400.000
Jumlah pakaian dinas yang diadakan
156 156 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas bagi PNS
25 Pengadaan Pakaian Dinas Khusus
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
26 Pendidikan dan Pelatihan Formal
70.000.000
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
15 15 Tersedianya jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
27 Diklat teknis Keprotokolan
28 Diklat teknis Kehumasan
29 Diklat Teknis Dokumentasi dan Publikasi
30 Bimtek Administrasi dan pelaporan
31 Bimtek Pengelola Informasi Publik
32 Diklat Fungsional
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
33 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitsar Realisasi Kinerja SKPD
40.000.000
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun
2 2 Tersedianya jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi sesuai aturan dan ketentuan
34 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran
20.000.000
Jumlah pelaporan keuangan semesteran
1 1 Tersedianya laporan keuangan semesteran yang sesuai aturan dan ketentuan
35 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
43.500.000
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di susun
1 1 Tersedianya laporan keuangan akhir tahun yang
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
Page 10
sesuai aturan dan ketentuan
36 Penyusunan Renja,RKA dan Perubahan APBD
70.000.000
Jumlah dokumen 3 3 Tersedianyan laporan Renja, RKA dan APBD
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
37 Pengelolaan Analisis Informasi melalui Media Cetak dan Online
339.000.000
Jumlah kliping online 12 12 Tersedianya informasi melalui media cetak dan Online
38 Penerbitan Kabar Papua
579.880.000 Jumlah majalah kabar papua 960 960
Terdistribusinya mading,buku,himpunan kliping
39 Ekspos Paket prospek di Media Massa
2.325.000.000
Jumlah siaran 582 582 Tersebarnya program prospek melalui media massa
40 Pengembangan Peran Pejabat PPID Provinsi Papua
41.645.000.000
Jumlah PPID yang terbentuk 14 14
Ketersediaan peserta yang mengikuti kegiatan Pengembangan peran pejabat PPID Provinsi Papua
41 Liputan Luar negeri
42 Penguatan peran Bakohumas Tingkat Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota
265.690.000
Jumlah peserta
Ketersediaan aparatur yang mengikuti kegiatan penguatan peran bakohumas tingkat provinsi Papua dan Kabupaten/Kota
43 Workshop Kelembagaan Pers
44 Pengumpulan Data dan Penyebaran Informasi melalui Website
231.570.000
Jumlah data/informasi badan publik
53 53 Tersedianya informasi/data badan publik yang dapat diakses oleh publik
45 Publikasi Media Luar Ruang Jumlah bahan/cetakan media 6433 6433 Tersedianya informasi yang
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
Page 11
1.160.470.000 publikasi terpublikasi
46 Raker PPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua
297.157.500
Jumlah peserta Raker 75 75 Ketersediaan peserta Raker PPID kab/kota
47 Publikasi Regulasi Perdasi dan Perdasus
48 Pengembangan Hubungan Kerjasama dengan
220.800.000
Jumlah peserta 75 75 Terlaksananya pertemuan hubungan kerjasama
49 Unsur Pers dan Lembaga Lainnya dengan unsur pers dan lembaga lainyya
50 Pengelolaan Jaringan Informasi Papua (JIP)
51 Sosialisasi Program dan Kebijakan Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur
4.000.000.000
Jumlah bahan sosialisasi yang tersebar
Terpublikasinya informasi program dan kebijakan pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur papua
52 Publikasi berbagai Kebijakan Pemda di media Massa
419.880.000
Jumlah dialog interaktif Terlaksananya dialog interaktif
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
53 Pendokumentasian Sambutan Gubernur
243.750.000
Jumlah buku kumpulan pidato 156 156 Tersedianya kumpulan/pidato/sambutan Gubernur
54 Produksi Paket Dialog khusus Gubernur Papua di Media massa
55 Iklan,Ucapan,Advetorial dan Ulasan Berita Provinsi Papua di Media Cetak
849.400.000
Jumlah Iklan pada media massa
131 131 Tersedianya iklan,ucapan,advetorial dan ulasan berita
56 Pengembangan Pengetahuan Jurnalistik dalam Menunjang Kegiatan Pemerintah Daerah
290.950.000
Jumlah peserta Ketersediaan peserta pelatihan jurnalistik
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
Page 12
57 Siaran Bakohumas di Media Elektronik
58 Iklan Layanan di Media Elektronik
470.950.000 Jumlah iklan di media elektronik
2445 2445 Tersedianya iklan layanan di media elektronik
59 Temu Wicara Pimpinan Daerah dengan Publik melalui Para-Para Publik
237.350.000
Jumlah peserta Terlaksananya pertemuan
60 Penyusunan Paket-paket Informasi Dokumentasi daerah
61 Liputan Khusus Media Nasional
62 Paket Siaran langsung di Media Elektronik
597.500.000
Jumlah siaran langsung 20 20 Tersedianya siaran langsung
63 Penyebarluasan Visi Misi Gubernur (Pemprov Papua)kepada Masyarakat
388.457.000
Tersebarnya Visi Misi Gubernur kepada masyarakat
64 Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Pemprov Papua
367.200.000
Jumlah data liputan yang tersedia
600 600 Tersedianya hasil liputan atau dokumentasi kegiatan Pemprov Papua
65 Pengembangan Wartawan melalui Bimbingan Teknis Jurnalistik
66 Pameran Informasi Kehumasan
294.113.000 Jumlah bahan pameran 65 65
Terwujudnya keikutsertaan dalam pameran
67 Kerjasama Media Cetak
3.416.400.000 Jumlah kerjasama media cetak 19 19 Terwujudnya kerjasama
Program Peningkatan Pelayanan Protokol dan Perjalanan
68 Forum Keprotokolan daerah
324.480.000 54 54
Terlaksananya rapat koordinasi teknis
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
Page 13
69 Perjalanan dalam rangka Pelantikan Bupati/Walikota dan Kunjungan Kerja Pimpinan Daerah
70 Sosialisasi Peraturan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil
71 Forum Keprotokolan Nasional
72 Fasilitas Pelayanan Protokol Pemerintah provinsi
325.080.000
200 200 Terwujudnya fasilitasi pelayanan protokol pemerintah provinsi papua
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
Page 14
B. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran
(output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator
tersebut berupa dana, sumber daya manusia, dokumen atau lainnya.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENYELESAIAN/
FORMULASI PERHITUNGAN Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta
Penguatan Otonomi Khusus
1. Meningkatnya Kinerja dengan peningkatan prasarana dan sarana, kualitas SDM, Kebijakan dan Manajemen.
a. Persentase tersedianya Peralatan gedung kantor
jumlah peralatan realisasi
Jumlah kebutuhan peralatan X 100
b. Persentase jumlah SDM yang terlatih
jumlah SDM yang terlatih
Jumlah Pegawai Biro X 100
2. Terciptanya hubungan komunikasi yang harmonis, efektif dan intens antara Pemerintah Daerah dengan publik., tersampaikannya kebijakan, program, kegiatan dan hasil-hasil pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat sehingga lebih tepat sasaran
a. Jumlah Berita tentang Papua pada media Online dalam satu tahun
jumlah berita yang tayang pada media online
b. Persentase SKPD yang memanfaatkan media dalam menyebarkan informasi 1. Cetak 2. Elektronik
jumlah SKPD yang memanfaatkan media
Jumlah SKPDX 100
c. Jumlah informasi pembangunan daerah yang disampaikan melalui media dalam setahun 1. Cetak 2. Elektronik
Jumlah Informasi yang dimuat oleh media
3. Terbangunnya kerjasama dengan media-media dalam upaya penyebarluasan informasi pemerintahan dan pembangunan berbasis
a. Jumlah media yang bekerjasama dalam penyebar luasan informasi 1. Cetak 2. Elektronik
Jumlah hasil kerjasama media
b. Persentase SKPD yang membentuk PPID dan melaksanakan fungsi PPID
jumlah SKPD yang membentuk PPID
Jumlah SKPDX 100
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
Page 15
keterbukaan informasi yang akurat, tepat, sederhana dan terjangkau.
c. Jumlah Pelayanan Informasi oleh PPID Provinsi 1. Jumlah
Pemohon Informasi
2. Jumlah Informasi yang dilayani
3. Jumlah Informasi yang tidak dilayani
4. Jumlah sengketa informasi
5. Jumlah Sengketa Informasi yang telah diselesaikan
Jumlah informasi
4. Terselenggaranya pelaksanaan acara/upacara yang tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
a. Jumlah tamu Pemerintah Daerah dalam setahun
Jumlah tamu
b. Jumlah kegiatan/acara yang terselenggara dalam lingkup Pemerintah Provinsi Papua dalam setahun
Jumlah kegiatan
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
a. Hasil evaluasi SAKIP
Nilai SAKIP
C. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2016
Dari keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016,
secara umum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah realisasi
keuangan mencapai 96,21 % dan realisasi fisik 97,58 %. Dengan melihat
angka tersebut dapat menunjukan bahwa realisasi kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 secara umum dapat memenuhi
target yang telah di tentukan meskipun ada sebagaian kecil yang tidak
berjalan sesuai harapan/rencana.
Adapun Realisasi kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
NO
URAIAN PAGU
ANGGARAN(Rp) REALISASI
ANGGARAN % SISA PAGU
ANGGARAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.483.922.000,- 2.416.484.400,- 97,29 67.437.600,- 1 Penyediaan jasa surat menyurat 48.294.500,- 45.702.500,- 94,63 2.592.000,- 2 Bahan Logistik Kantor 35.750.000,- 6.914.200,- 19,34 28.835.800,- 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
10.412.727.500,- 10.144.898.477,50
97,43 267.829.022,50
1 Penerbitan Kabar Papua dan Poster 579.880.000,- 577.168.000,- 99,53 2.712.000,- 2 Pengumpulan Data dan Penyebaran
Informasi Melalui Website 231.570.000,- 224.370.000,- 96,89 7.200.000,-
3 Ekspos Paket PROSPEK di Media Massa 2.325.000.000,- 2.324.978.977,50 100 21.022,50 4 Publikasi Berbagai Kebijakan Pemda 419.880.000,- 415.880.000,- 99,05 4.000.000,- 5 Publikasi Media Luar Ruang 1.160.470.000,- 1.147.615.000,- 98,89 12.855.000,- 6 Raker PPID Kabupaten/Kota se Provinsi
Papua 297.157.500,- 297.157.500,- 100 0,00
7 Penguatan Peran BAKOHUMAS Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota
265.690.000,- 194.596.000,- 73,24 71.094.000,-
8 Pengembangan Hubungan Kerjasama dengan Unsur Pers dan Lembaga Lainnya
220.880.000,- 206.880.000,- 93,66 14.000.000,-
9 Sosialisasi Program dan Kebijakan Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua
10 Pengelolaan Analisis Informasi Melalui Media Cetak dan Online
339.000.000,- 337.785.000,- 99,64 1.215.000,-
11 Pengembangan Kesekretariatan PPID Provinsi Papua
416.450.000,- 411.100.000,- 98,72 5.350.000,-
12 Temu Bakohumas Tingkat Nasional 156.750.000,- 156.669.000,- 99,95 81.000,- 7. Program Kerjasama Informasi dengan Mas
Media 7.156.070.000,- 6.831.988.900,- 95,47 324.081.100,-
1 Pendokumentasian Sambutan Gubernur 243.750.000,- 243.750.000,- 100 0,00 2 Iklan, Ucapan, Advetorial dan Ulasan Berita
Provinsi Papua di Media Cetak 849.400.000,- 847.780.000,- 99,81 1.620.000,-
3 Pameran Bakohumas dan Komunitas 294.113.000,- 294.113.000,- 100 0,00 4 Pengembangan Pengetahuan Jurnalistik
dalam Menunjang Kegiatan Pemerintah Daerah
290.950.000,- 289.950.000,- 99,66 1.000.000,-
5 Kerjasama Media Cetak 3.416.400.000,- 3.135.315.000,- 91,77 281.085.000,- 6 Temu Wicara Pimpinan Daerah dengan
Publik melalui para-para Publik 237.350.000,- 219.350.000,- 92,42 18.000.000,-
7 Penyebarluasan Visi Misi Gubernur (Pemprov Papua) Kepada Masyarakat
388.457.000,- 368.357.000,- 94,83 20.100.000,-
8 Peliputan dan Dokumentasian Kegiatan Pemprov Papua
367.200.000,- 365.050.000,- 99,41 2.150.000,-
9 Iklan Layanan di Media Elektronik 470.950.000,- 470.825.900,- 99,97 124.100,- 10 Paket Siaran Langsung di Media Elektronik 597.500.000,- 597.498.000,- 100 2000,- 8. Program Peningkatan Pelayanan Protokol dan
Perjalanan 649.560.000,- 646.382.000,- 99,51 3.178.000,-
1 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Provinsi Papua
325.080.000,- 322.730.000,- 99,28 2.350.000,-
2 Rapat Koordinasi Daerah Protokol Se-Papua 324.480.000,- 323.652.000,- 99,74 828.000,- TOTAL 23.418.204.500,- 22.530.798.357,
50 96,21 887.406.142,5
0
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
Page 17
(Realisasi Keuangan Belanja Langsung)
Realisasi Keuangan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua
Tahun 2016 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baik Belanja Tidak
Langsung (BTL) maupun Belanja Langsung (BL) secara keseluruhan mencapai
Rp. 31.092.855.456,- (Tiga Puluh Satu Milyar Sembilan Puluh Dua Juta
Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah
Lima Puluh Sen) atau 94,91% dari Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
(BTL) dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 32.760.412.170,- (Tiga Puluh
Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu
Seratus Tujuh Puluh Rupiah).
Adapun Realisasi Keuangan pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi
Papua Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:
Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL)
Pagu Dana : Rp 23.418.204.500,- Realisasi Keuangan : Rp 22.530.798.357.50,- (96,21 %) UP/GU : Rp 7.668.500.523,- LS : Rp 15.749.703.977,- Sisa Dana Disetor/SPD Mati : Rp 887.406.142.50,-
Adapun hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan
kegiatan antara lain:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 9 kegiatan yang
di biayai dengan Sumber Dana dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.
2.483.922.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta
Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu), dengan realisasi keuangan sebesar
Rp. 2.416.484.400,- (Dua Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Empat
Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 97,29 %
dengan hasil sebagai berikut:
Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran.
Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang proses
administrasi perkantoran pada Biro Humas dan Protokol Setda
Provinsi Papua.
Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi sebanyak 150 kali terdiri
dari luar daerah 47 kali dan dalam daerah 113 kali.
Pagu Dana : Rp 9.342.207.670,- Realisasi Keuangan : Rp 8.562.057.099,- (91,65 %) Sisa Dana per 31 Desember 2016 : Rp 780.150.571,-
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
Page 18
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini terdiri dari 6 (Enam) kegiatan yang di biayai dengan Sumber
Dana dari Dana Bagi Hasil (DBH) dengan besar anggaran Rp.
2.293.025.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua
Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
2.073.231.180,-(Dua Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh
Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah) atau 90,41 %, dengan hasil
sebagai berikut:
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 13 unit terdiri dari : meja
Paket Siaran Langsung di Media Elektronik Jumlah Paket Siarang Langsung
RRI Kali 15 15
TVRI Kali 5 5 Jaya TV Kali 5 5
5 Program Peningkatan Pelayanan Protokol dan Perjalanan
Pengembangan Tupoksi Keprotokolan Provinsi Papua
Persentase meningkatnya Fasilitas Kegiatan Protokol Pemerintah Provinsi Papua
100% 100% 100%
Rapat Koordiansi Daerah Protokol se-Papua Jumlah Peserta yang mengikuti Rakorda Protokol se-
Papua orang 100 100
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
Page 41
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Terbitnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik yang secara efektif mulai berlaku bulan Mei 2010, merupakan
momentum bagi perkembangan keterbukaan dan demokrasi. Informasi publik
adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima
oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan
negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai
dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan
public. Setiap badan publik wajib membuka informasi publik. Dengan demikian,
setiap badan publik wajib membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi).
Sepanjang berlaku efektifnya undang-undang tersebut, pembentukan
PPID dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua berjalan sangat lamban. Biro Humas
dan Protokol Setda Provinsi Papua sebagai PPID Provinsi Papua, telah
mengupayakan pembentukan tersebut. Namun hasilnya masih jauh dari harapan.
Untuk itu, diperlukan langkah-langkas strategis agar amanat undang-undang
tersebut berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Biro Humas dan
Protokol tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk tanggungjawab
dalam melaksanakan tupoksi dalam upaya mendukung tugas-tugas pemerintahan.
Adapun isu-isu penting tersebut adalah:
1. Belum optimalnya personil kehumasan dan keprotokolan yang mempunyai
kompetensi dan comitted terhadap tugas dan kewajibannya.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung tercapainya pelaksanaan
tupoksi secara maksimal baik secara internal maupun eksternal
3. Belum maksimalnya kerjasama dengan media massa sehingga jangkauan
pelayanan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat/publik masih
rendah. Penyebaran/penggunaan media tradisional dan media luar ruang,
media online, media konvensional dan media baru pada umumnya informasi
hanya terpusat di kota sedangkan banyak masyarakat Papua yang ada di
pedalaman-pedalaman, pelosok-pelosok dan pesisir yang juga butuh informasi
tentang penyelenggaraan pemerintahan.
4. Belum maksimalnya forum kehumasan sehingga penyebaran informasi dari
Provinsi ke daerah-daerah
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
Page 42
5. Pelan tapi pasti, SKPD atau badan publik, Kabupaten/Kota membentuk PPID
sebagaimana amanat undang-undang Nomor 14 tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Namun belum disertai dengan peningkatan pelayanan
informasi kepada publik karena perangkat-perangkat pendukung pelayanan
tersebut belum dibentuk.
6. Masih rendahnya koordinasi terkait pelaksanaan acara/upacara yang
melibatkan pimpinan daerah.
7. Minimnya alokasi dana ke SKPD sehingga upaya-upaya yang dilakukan
disesuaikan dengan pagu anggaran yang ada.
Berdasarkan isu-isu penting tersebut, langkah-langkah yang akan diambil adalah:
1. Meningkatkan kualitas SDM dengan pendidikn dan pelatihan yang sesuai
dengan kebutuhan teknis Biro Humas dan Protokol
2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung
2. Peningkatan kerjasama dengan media cetak dan elektronik, pemanfaatan media
online, media luar ruang dan media tradisonal serta pengembangan sistem
informasi dan komunikasi
3. Pembentukan forum kehumasan hingga tingkat kabupaten/kota
4. Pengembangan fungsi-fungsi dan perangkat pendukung pelayanan informasi
5. Peningkatan pelayanan dan fungsi keprotokolan
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018
menetapkan Prioritas pembangunan daerah:
Sasaran Pembangunan Daerah SKPD
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola
pemerintahan
Peningkatan sistem administrasi
umum, pemerintahan dan
kehumasan
Berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan, sebagai unsur pendukung, Biro Humas
dan Protokol menjalankan fungsi diseminasi informasi dan pelayanan keprotokolan
dengan meningkatkan kerjasama dibidang informasi dan komunikasi. Peningkatan
tersebut dengan menitikberatkan pada pengembangan sistem indormasi dan
komunikasi agar pelayanan PPID dapat berjalan maksimal serta peningkatan
kerjasama dengan berbagai media baik media massa, media elektronik, media
tradisional maupun media luar ruang.
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
Page 43
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
Page 43
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur
Papua Nomor 32 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Papua, maka Kedudukan Biro Humas dan Protokol Setda
Provinsi Papua adalah sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Dengan demikian, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua berkedudukan
sebagai unsur staf yang memberi dukungan pelayanan internal kepada Pimpinan
Daerah, instansi di jajaran Pemerintah Provinsi dan pelayanan kepada
masyarakat khususnya Penyebaran Informasi Publik melalui media.
Sebagai unsur staf, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua
mempunyai tugas pokok seperti yang terurai dalam Peraturan Gubernur Papua
Nomor 41 Tahun 2018 Pasal 39 ayat 1 yaitu :
Tugas pokok: “Merumuskan bahan pembinaan dan penyelenggaraan
urusan kehumasan dan keprotokolan’’.
Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut Biro Humas dan Protokol
mempunyai fungsi:
1. Penyiapan, bahan perumusan pembinaan kehumasan, dokumentasi dan
publikasi, protokol, tata upacara dan pelayanan umum.
2. Pelaksanaan urusan kehumasan, dokumentasi dan publikasi, protokol, tata
upacara dan pelayanan umum.
3. Pelaksanaan ketatausahaan.
Sebagai bagian dari kelembagaan Pemerintah Provinsi Papua, maka visi
dan misi Pemerintah Propinsi Papua merupakan landasan dalam penyusunan
visi Biro Humas dan Protokol. Berdasarkan visi Papua yaitu ”Papua Bangkit,
Mandiri dan Sejahtera ”, maka selanjutnya dirumuskan Visi Biro Humas dan
Protokol: “Terdepan dan Profesional dalam Pelayanan Kehumasan dan
Keprotokolan menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera”.
Berdasarkan Visi dan dengan memperhatikan peran dan kedudukan
lembaga serta tugas pokok dan fungsinya, maka Misi Biro Humas dan Protokol
adalah sebagai berikut:
1. Memantapkan tata kerja organisasi dalam penerapan prinsip manajemen
Good Governance dan Clean Government.
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
Page 44
2. Menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan komunikasi, publikasi dan
dokumentasi daerah sebagai pelayan masyarakat.
3. Mensukseskan berbagai program dan kegiatan pemerintah agar terwujud
Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
a. Tujuan
1. Meningkatkan Kinerja Biro Humas dan Protokol dengan meningkatkan
prasarana dan sarana, kualitas SDM, Kebijakan dan Manajemen.
2. Meningkatkan komunikasi dua arah yang efektif dan efisien dalam
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan
akuntabel, Meningkatkan citra Pemerintah Propinsi Papua dimata
masyarakat sehingga akan meningkatkan kepercayaan kepada
pemerintah dan mendorong partisipasi aktif semua pihak.
3. Mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efektif dan
efisien.
4. Meningkatkan tertib pelaksanaan tugas pimpinan Pemerintahan Propinsi
Papua.
b. Sasaran :
1. Terbangunnya kinerja yang baik dan terukur dengan peningkatan Sarana
dan Prasarana penunjang, kualitas SDM dan kebijakan dan manajemen
internal
2. Terciptanya hubungan timbal balik yang harmonis antara Pemerintah
Propinsi dengan masyarakat dan stake holder lainnya.
3. Terciptanya basis data dan pusat informasi kebijakan, program/ kegiatan,
dan hasil-hasil pemerintahan dan pembangunan di Propinsi Papua.
Sehingga informasi tersebut dapat disebarluaskan kepada publik.
4. Terselenggaranya pelaksanaan suatu acara/upacara yang tertib dan
lancar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun 2018
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja 1 2 3
Misi 1. Memantapkan tata kerja organisasi dalam penerapan prinsip manajemen Good Governance dan Clean Government.
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
Page 45
Meningkatkan Kinerja Biro Humas dan Protokol dengan meningkatkan prasarana dan sarana, kualitas SDM, Kebijakan dan Manajemen.
1) Terbangunnya kinerja yang baik dan terukur dengan peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang, kualitas SDM dan kebijakan dan manajemen internal
1. Jumlah pegawai sesuai kompetensi
2. Jumlah sarana dan prasarana pendukung
Misi 2. Menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan komunikasi, publikasi dan dokumentasi daerah sebagai pelayan masyarakat. Meningkatkan komunikasi dua arah yang efektif dan efisien dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Meningkatkan citra Pemerintah Propinsi Papua dimata masyarakat sehingga akan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan mendorong partisipasi aktif semua pihak.
1) Terciptanya hubungan timbal balik yang harmonis antara Pemerintah Propinsi dengan masyarakat dan stake holder lainnya.
Jumlah kerjasama dengan media
Mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efektif dan efisien.
2) Terciptanya basis data dan pusat informasi kebijakan, program/ kegiatan, dan hasil-hasil pemerintahan dan pembangunan di Propinsi Papua. Sehingga informasi tersebut dapat disebarluaskan kepada publik.
Jumlah PPID yang terbentuk dan berfungsi
Misi 3. Mensukseskan berbagai program dan kegiatan pemerintah agar terwujud Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Meningkatkan tertib pelaksanaan tugas pimpinan Pemerintahan Propinsi Papua
1) Terselenggaranya pelaksanaan suatu acara/upacara yang tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
Jumlah pelayanan keprotokolan
3.2. Program dan Kegiatan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua
Tahun 2018
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan
program dan kegiatan SKPD, pada tahun 2018 Biro Humas dan Protokol Setda
Provinsi Papua menyelenggaran 2 (dua) urusan wajib, yaitu urusan
Pemerintahan Umum dan urusan Komunikasi dan Informatika, meliputi 8
Program 45 kegiatan dengan total anggaran untuk tahun 2018 sebesar Rp.
10.975.800.000,-
Program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 disusun sebagai
upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi
daerah. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun
2013-2018.
Secara umum program dan kegiatan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi
Papua Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
(tabel terlampir)
Tabel 3.2.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun 2016