PENGANTAR - inovasi.lan.go.idinovasi.lan.go.id/uploads/download/1475080223_KEMENDAGRI-(Hari-ke... · Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai

PENGANTAR

A N ATO M I U R U S A NP E M E R I N TA H A N

KONKURENABSOLUT

PILIHAN (8)WAJIB (24)

PELAYANAN DASAR (6)

NON PELAYANAN DASAR (18)

S P M

1. PERTAHANAN 2. KEAMANAN3. AGAMA4. YUSTISI5. POLITIK LUAR

NEGERI6. MONETER &

FISKAL

NSPK

PEMERINTAHAN UMUM

1. Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan Intrasuku, umat bergama, ras dan gol lainnya

4. Penanganan Konflik Sosial.5. Koordinasi Pelaksanaan tugas

antar instansi pemerintahan yang ada di Wilayah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

U R U S A N KO N KU R E N

1. kelautan dan perikanan;

2. pariwisata;3. pertanian;4. kehutanan;5. energi dan

sumber daya mineral;

6. perdagangan;7. perindustrian;

dan8. transmigrasi.

1. pendidikan;2. kesehatan;3. pekerjaan umum

dan penataan ruang;4. perumahan rakyat

dan kawasan permukiman;

5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan

6. sosial.

1. tenaga kerja;2. pemberdayaan perempuan dan

pelindungan anak; 3. pangan;4. pertanahan;5. lingkungan hidup;6. administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil;7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;8. pengendalian penduduk dan keluarga

berencana;9. perhubungan; 10.komunikasi dan informatika;11.koperasi, usaha kecil, dan menengah;12.penanaman modal;13.kepemudaan dan olah raga;14.statistik;15.persandian;16.kebudayaan;17.perpustakaan; dan18.kearsipan.

Non Yan DasarYan Dasar

PILIHANWAJIB

Inovasi Daerah

UU No. 23 Tahun 2014Tentang PemerintahanDaerah

Dasar Hukum

“DEFINISIInovasi

Kegiatan atau rangkaian kegiatandalam rangka pemenuhan kebutuhanpelayanan sesuai dengan PeraturanPerundang-Undangan bagi setiapWarga Negara dan penduduk atasbarang, jasa dan /atau pelayananadministratif yang disediakan olehpenyelenggara pelayanan publik.

“DEFINISIInovasi

Merupakan semua bentukpembaharuan dalam rangkapeningkatan kinerja penyelenggaraanPemerintah Daerah (psl 387)

Bab XXIInovasi Daerah

Diatur dalamBab XXI UU 23 Tahun 2014 tentang PemdaPasal 386 s.d390

Inovasidilakukandalam rangkapeningkatankinerjapenyelenggaraPemda (386).

Inovasi adalahsemua bentukpembaharuandalampenyelenggaraan Pemda(387).

Peningkatanefesiensidanperbaikanefektivitas.

PerbaikanKualitasPelayan-an.

TidakadakonflikKepen-tingan.

BerorientasipadaKepenti-nganUmum.

Dilaku-kansecaraTerbuka.

Meme-nuhiNilai-NilaiKepa-tutan,

Dapatdiper-tang-gung jawab-kan

Hasilnya, tidakuntukkepen-tingandirisendiri

Prinsip2 Inovda

Pasal 387

1 2 43 5 6 87

KepalaDaerah

AnggotaDPRD

ASN PerangkatDaerah

AnggotaMasyarakat

Inisiatif Inovda

1 2 3 4 5

Pasal 388:1

Usulan Inovasiyang berasaldari AnggotaDPRD ditetapkandalam RapatParipurna.

Usulan Inovasidisampaikankepada KepalaDaerah untukditetapkandalam Perkadasebagai InovasiDaerah..

Inisiatif DPRD

Pasal 388:2 & 3

Usulan Inovasi yang berasal dari ASN harus memperoleh izintertulis dari Pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi InovasiPerangkat Daerah.

Usulan Inovasi yang berasal dari Anggota Masyarakatdisampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemda.

Kepala Daerah melaporkan Inovasi Daerah yang akandilaksanakan kepada Menteri, meliputi : cara melakukaninovasi, dokumen bentuk inovasi dan hasil inovasi yang akandicapai.

Inovasi dari ASN dan Masyarakat

Pasal 388: 4, 5, 7

Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap Inovasi yangdilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi daerah, PemerintahPusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitiandan pengembangan.

Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentifkepada Pemda yang berhasil melaksanakan Inovasi.

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentifkepada individu atau perangkat daerah yang melakukan inovasi .

Penilaian Inovasi Daerah

Pasal 388:9, 10, 11 & 12

Inovasi yang telah menjadikebijakan Pemerintah Daerah,

dan inovasi tersebut tidakmencapai sasaran yang telah

ditetapkan, ASN tidak dapat di Pidana.

Sanksi ?

Pasal 389

Sinergisitas Penyelenggaraan

Inovasi Daerah

Gubernur selaku Wkl Pem. Pusat melakukan binwas penyelengaraan pemda kab/kota (373:2)

Binwas penyelenggaraan pemda prov secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri (373:3)

Binwas Pemda

UU 23 th.

2014

Penbinaan Penyelenggaraan Pemda Oleh MDN

UU No. 23 Tahun 2014

(374: 2)

Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:

• Pembagian urusan pemerintahan• Kelembagaan Daerah• Kepegawaian dan perangkat daerah• Keuda• Pembangunan daerah• Pelayanan publik di daerah• Kerjasama daerah• Kebijakan daerah• Kepala Daerah & DPRD• Pembinaan lain.

19

UU No. 23 Tahun 2014

(374:3)

Menteri Teknis dan Kepala LPNK melakukan pembinaan yg bersifat teknis terhadap teknis

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

diserahkan ke Daerah Provinsi.

Pembinaan Penyelenggaraan Pemda Oleh Menteri Teknis/ Ka LPNK

20

Bentuk Pembinaan thp Prov

Pembinaan yang bersifat Umum dan teknis

dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, diklat serta litbang

(374:4)

UU No. 23 Tahun 2014

(375:3)

(375:4)UMUMBIN

Gubernur selaku Wkl Pem Pstmelakukan pembinaan yangbersifat umum dan bersifat teknis

• Pembagian urusan pemerintahan• Kelembagaan Daerah• Kepegawaian dan perangkat daerah• Keuda• Pembangunan daerah• Pelayanan publik di daerah• Kerjasama daerah• Kebijakan daerah• Kepala Daerah & DPRD• Pembinaan lain.

Pembinaan Penyelenggaraan Pemda Oleh Gubernur

22

Gub sbg Wkl Pem. Pusat melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke Daerah kab/Kota

Dalam hal Gub sbg Wkl Pem. Pusat belum mampu melakukan pembinaan terhadap kab/kota, Pem. Pusat melaksanakan pembinaan kepada Daerah Kab/kota dengan berkoordinasi kepada Gub sbg Wkl Pem. Pusat.

375:5

375:7

Selayang pandang Isi RPP Inovasi Daerah

Ruang Lingkup RPP Inovasi Daerah

• Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah.• Pengusulan, Penilaian dan Penetapan Inovasi

Daerah.• Ujicoba Inovasi Daerah.• Penerapan dan Penilaian Hasil Inovasi Daerah.• Diseminasi dan Pemanfaatan Inovasi Daerah.• Pembinaan.• Pendanaan, dan• Informasi Inovasi Daerah.

Tujuan Inovasi Daerah

Prinsip Inovasi Daerah• Peningkatan efisiensi.• Perbaikan efektivitas.

• Perbaikan kualitas pelayanan.• Tidak ada konflik kepentingan.

• Berorientasi pada kepentingan umum dan tidak bersifat diskriminatif.

• Dilakukan secara terbuka• Memiliki nilai kepatutan, dan

• Dapat dipertanggung jawabkan hasilnya dan tidak utk kepentingan diri sendiri.

Bentuk Inovasi Daerah

Tata kelola Pemerintahan Daerah. Pelayanan Publi, dan/atau

Bentuk Inovasi Daerah lainnya sesuai kewenanganDaerah

Kreteria Inovasi Daerah

mengandung pembaharuan sebagian atau seluruh unsur dari obyek inovasi.

memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada

masyarakat yang dilarang oleh Per-UU-an. merupakan kewenangan daerah, dan

dapat direplikasikan.

Inisiatif Inovasi Daerah dpt berasal dari:

Kepala Daerah. Anggota DPRD.

Aparatur Sipil Negara (ASN). Perangkat Daerah, atau Anggota Masyarakat

Proposal inovasi daerah, paling sedikit memuat:

bentuk inovasi daerah. rancang bangun inovasi daerah, dan pokok-

pokok perubahan yg akan dilakukan. tujuan inovasi daerah.

manfaat yang diperoleh. waktu ujicoba inovasi daerah, dan

anggaran yang diperlukan.

Terima Kasih