DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS PADJADJARAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menter: Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 pasal 9 ayat 1 butir c tentang penetapan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diterbitkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Padjadjaran Universitas Padjadjaran. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Penclirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Penclidikan Tinggi dan Pengelolaan Penclidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Sadan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301); 7. Peraturan Pernerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 137 /M/KP/IV /2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019; 10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 47 Tahun 2016; KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS PADJADJARAN Nomor : 4 /UN6.KPA/KP /2017 TENTANG PENGANGKATANPEJABATPENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) UNIVERSITAS PADJADJARAN
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS PADJADJARAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menter: Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 pasal 9 ayat 1 butir c tentang penetapan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diterbitkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Padjadjaran Universitas Padjadjaran.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Penclirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Penclidikan Tinggi dan Pengelolaan Penclidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Sadan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
7. Peraturan Pernerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 137 /M/KP/IV /2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 47 Tahun 2016;
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS PADJADJARAN Nomor : 4 /UN6.KPA/KP /2017
TENTANG PENGANGKATANPEJABATPENANDATANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) UNIVERSITAS PADJADJARAN
- --··------------------------------
Tembusan: 1. Ketua Majelis Wali Amanat Unpad; 2. Ketua Senat Akademik Unpad; 3. Para Wakil Rektor di lingkungan Unpad; 4. Para Dekan Fakultas di lingkungan Unpad; 5. Para Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Unpad; 6. Para Direktur di lingkungan Unpad; 7. Kepala KPPN Bandung 1; 8. Yang bersangku tan
NOACHMAD
Ditetapkan di Jatinangor Pada tanggal 3 Januari 2017
~ KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
KEEMPAT
KETIGA
KEDUA
UNIVERSITAS PEJABAT
(PPS PM)
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADJADJARAN TENTANG PEN GANG KATAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR UNIVERSITAS PADJADJARAN; Mengangkat Sdr. Iman Munajat, S.E., NIP 196602222001121001 Pangkat/Gol. Penata Tk. I (Gol. III/d) sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Universitas Padjadjaran; Segala biaya yang berkaitan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Padjadjaran; Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Menetapkan PERT AMA
MEMUTUSKAN :
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 232/M/KP/IV /2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Padjadjaran.
Related Documents
