1 Sosialisasi RUU tentang Landas Kontinen Indonesia Selasa, tanggal 26 April 2011 jam 09. 00 -14. 00 WIB Hotel Maharani, Jl. Mampang Prapatan Raya 8, Jaksel Dr.-Ing. Khafid Pusat Geodesi dan Geodinamika Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) Jl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46 Cibinong-Bogor Pengalaman melakukan Parsial Submisi Landas Kontinen Indonesia di luar 200 mil laut di sebelah barat laut Sumatera untuk mendukung penyusunan RUU Landas Kontinen indonesia www.djpp.depkumham.go.id
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Sosialisasi RUU tentang Landas Kontinen IndonesiaSelasa, tanggal 26 April 2011 jam 09.00 -14.00 WIB
Hotel Maharani, Jl. Mampang Prapatan Raya 8, Jaksel
Dr.-Ing. KhafidPusat Geodesi dan Geodinamika
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)Jl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46 Cibinong-Bogor
Pengalaman melakukan Parsial Submisi Landas Kontinen Indonesia
di luar 200 mil laut di sebelah barat laut Sumaterauntuk mendukung penyusunan RUU Landas Kontinen indonesia
Laut wilayah Indonesia ialah lajur laut sebesar dua belas mil laut yang garisluarnya diukur tegak lurus atau garis dasar atau titik pada garis dasar yangterdiri dari garis‐garis lurus yang menghubungkan titik‐titik terluar pada garisair rendah daripada pulau‐pulau atau bagian pulau‐pulau yang terluar wilayahIndonesia dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang lebarnya melebihi 24mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan satu‐ satunya negara tepi,maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat.
Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Pada pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa:
menyatakan Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanahdibawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimanadiatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasidan eksploitasi kekayaan alam.
Indonesia dengan undang-undang nomor 1. tahun 1973, pasal 1a,
Landas kontinen suatu Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.
BAB IISTATUS HUKUM LANDAS
KONTINEN INDONESIAPasal 2
(1) Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di
bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah
daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur,
dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga
paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100
Daerah Potensi Daerah Potensi Batas Landas Kontinen di luar 200 mil lautBatas Landas Kontinen di luar 200 mil lautDaerah Potensi Daerah Potensi Batas Landas Kontinen di luar 200 mil lautBatas Landas Kontinen di luar 200 mil laut
2nd and 3rd Meetings30 March - 1 April and 12-13 August 2010
• The Subcommission appreciated the timely manner in which the further seismic data was acquired and processed
• Deliberation during 2nd and 3rd Meetings were focused on matters pertaining to sediment thickness, especially the velocity values in certain fixed points. The deliberation was conducted in a very open, friendly and professional manners
• The outcome of the deliberation is that Indonesia and the Subcommission have reached similar understandings
PenutupStudi dan kajian landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut telah dimulaisejak diratifikasinya UNCLOS 1982 oleh pemerintah Indonesia pada tahun1985.
Kajian-kajian ini tidak lagi mendasarkan pada Undang-undang nomor 1 tahun1973, tentang Landas Kontinen Indonesia, meskipun undang-undang ini belumada penggantinya atau masih berlaku.
Pengalaman Indonesia melakukan Parsial submisi batas landas kontinenIndonesia, memperkuat akan perlunya undang-undang baru sebagai penggantiundang-undang tahun 1973 tersebut.
Pasal 76, hukum laut Internasional yang mengatur tentang penentuan bataslandas kontinen di luar 200 mil laut harus menjadi sumber dalam penyusunanrancangan undang-undang baru tersebut.
Paparanmerupakan pengalaman praktis yang dapat dipakai untuk membantumembuat rumusan pasal-pasal sehingga di kemudian hari tidak menyulitkandalam pelaksanaannya.