Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH Jl. Prof. Moh. Yamin No. 1 Palu - 94117 Telp.: (0451) 424784, 454866, 425053 Fax : (0451) 425053 Email : [email protected]Website : www.pt-palu.go.id Nomor Dokumen W21.U/ 1 /APM-DP/SOP/PID/2016 Tanggal Pembuatan 03 Februari 2016 Tanggal Revisi 20 Februari 2018 Revisi Ke 3 Tanggal Efektif 1 Maret 2018 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah SOP PENERIMAAN PERKARA PIDANA BANDING TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1|2 Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana; 2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum; 4. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Empat Lingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum; 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI; 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik; 7. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoring dan evaluasai terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 8. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariantan Peradilan. 9. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; 1. S-2 Hukum 2. S-1 Hukum 3. D3- Altri 4. SLTA Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : - SOP Pendaftaran Perkara Pidana Banding - SOP Pemeriksaan Perkara Pidana Formulir Check List, Alat Tulis Kantor (ATK), komputer/Laptop, Buku Register Penerimaan Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyelesaian berkas perkara Pidana tidak akan terlaksana 2. Apabila SOP ini tidak di laksanakan maka dikenakan sanksi sesuai peraturan hukum yang berlaku Berkas Perkara Pidana No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Petugas Meja I Staf / Operator Panitera Muda Pidana Panitera/ Wapan Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output 1 Menerima berkas perkara pidana banding - Berkas perkara - Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Hari Diterimanya berkas perkara banding 2 Memeriksa status penahanan terhadap terdakwa perkara pidana banding - Alat Tulis Kantor (ATK) - Buku register Penahanan - Berkas perkara 30 Menit Terdatanya status Penahanan 3 Memeriksa kelengkapan berkas perkara - Formulir Check List - Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Hari Terdatanya kelengkapan berkas perkara untuk tingkat banding 4 Membuat konsep surat permintaan kekurangan kelengkapan berkas perkara - Formulir Check List - Alat Tulis Kantor (ATK) 30 Menit Tersedianya konsep surat permintaan kekurangan untuk diketik 5 Mengetik konsep surat permintaan kekurangan kelengkapan berkas - Draf surat permintaan - Komputer / Laptop - Printer 15 Menit Tersedianya konsep surat permintaan 6 Koreksi surat permintaan kekurangan kelengkapan berkas T Y - Formulir CheckList - Alat Tulis Kantor (ATK) - Draft surat permintaan 15 Menit Konsep surat permintaan kekurangan kelengkapan diberi paraf
36
Embed
PENGADILAN TINGGI W21.U/ 1 /APM-DP/SOP/PID/2016 …pt-palu.go.id/images/zona_integritas/area_2/SOP/kepaniteraan/SOP Kep... · 4 Menunjuk Panitera Pengganti Melalui SIPP-Formulir Penetapan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
Tanggal Efektif 1 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERIMAAN PERKARA PIDANA BANDING
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Empat
Lingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Pidana Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentangjangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012 tentangStandar Pelayanan Publik;
7. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoring danevaluasai terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
8. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerjaKepaniteraan dan Kesekretariantan Peradilan.
9. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di PengadilanTingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
Tanggal Efektif 1 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENDAFTARAN PERKARA PIDANA BANDING
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Empat
Lingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Pidana Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentangjangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012 tentangStandar Pelayanan Publik;
7. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoring danevaluasai terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
8. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerjaKepaniteraan dan Kesekretariantan Peradilan.
9. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di PengadilanTingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan.
Tanggal Efektif 1 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 3
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Empat
Lingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Pidana Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentangjangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012 tentangStandar Pelayanan Publik;
7. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoring danevaluasai terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
8. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerjaKepaniteraan dan Kesekretariantan Peradilan.
9. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di PengadilanTingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
Tanggal Efektif 1 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERIMAAN MEMORI BANDING/ KONTRA MEMORI BANDING PIDANA BANDINGDARI PENGADILAN NEGERI PENGAJU
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Empat
Lingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Pidana Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentangjangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012 tentangStandar Pelayanan Publik;
7. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoring danevaluasai terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
8. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerjaKepaniteraan dan Kesekretariantan Peradilan.
9. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di PengadilanTingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
Tanggal Efektif 1 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENANGANAN REGISTER PERKARA PIDANA
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Empat
Lingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Pidana Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentangjangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012 tentangStandar Pelayanan Publik;
7. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoring danevaluasai terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
8. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
9. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di PengadilanTingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
Tanggal Efektif 1 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA PIDANA BANDING KE PENGADILAN NEGERI PENGAJU
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Empat
Lingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Pidana Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentangjangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012 tentangStandar Pelayanan Publik;
7. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di PengadilanTingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
8. Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012 Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya
9. Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
1. S-2 Hukum
2. S-1 Hukum
3. D3- Altri
4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Penerimaan Perkara Pidana Banding- SOP Pengelolaan Surat Keluar dan Berkas Banding
Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/Laptop,Buku Agenda Surat Keluar
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyelesaian berkas perkara Pidana tidakakan terlaksana
2. Apabila SOP ini tidak di laksanakan maka dikenakan sanksi sesuai peraturanhukum yang berlaku
- Berkas Perkara Pidana- Buku Ekspedisi Pengiriman berkas perkara
1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Empat
Lingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Pidana Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentangjangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012 tentangStandar Pelayanan Publik;
7. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di PengadilanTingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
8. Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012 Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya
1. S-2 Hukum
2. S-1 Hukum
3. D3- Altri
4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Penerimaan Perkara Pidana Banding- SOP Pengelolaan Surat Keluar dan Berkas Banding
Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/Laptop,Buku Agenda Surat Keluar
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyelesaian berkas perkara Pidana tidakakan terlaksana
2. Apabila SOP ini tidak di laksanakan maka dikenakan sanksi sesuai peraturanhukum yang berlaku
- Berkas Perkara Pidana- Buku Ekspedisi Pengiriman berkas perkara
pidana
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
PetugasMeja
I
PaniteraMuda
Pidana
Persyaratan /Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima berkasperkara yang telahselesai diminutasidan yang telahdikirimputusannya
- Berkas perkara Pidanabanding
5Menit
Diterimanyaberkas perkara yang telahsiapdiarsipkan
2 Mendata perkarayangmasih berjalan(aktif) dan berkasyang telah BHT
- Berkas perkara banding- Alat Tulis Kantor (ATK)- Buku register perkara
1hari
Terdatanya statusberkas perkaraPidana
3 Memisahkanberkasperkara aktif danberkas yang telahBHT
- Berkas perkara Pidanabanding
- Alat Tulis Kantor (ATK)- Buku register perkara
1Jam
Dikelompokkannyaberkas perkaraPidana yangaktif dan inaktif
4 Membuat sampuldanmenempelkannyapada box fileberkasperkara
- Alat Tulis Kantor (ATK)- Buku register perkara- Komputer / Laptop- Printer- Box file
Tanggal Efektif 1 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 27 KUHAP ( TAHAP I DAN II )
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Empat
Lingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Pidana Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentangjangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012 tentangStandar Pelayanan Publik;
7. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di PengadilanTingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
8. Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012 Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya
Tanggal Efektif 1 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 29 KUHAP (TAHAP I DAN II)
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Empat
Lingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Pidana Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentangjangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012 tentangStandar Pelayanan Publik;
7. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di PengadilanTingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
8. Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012 Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya
Tanggal Efektif 1 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERIMAAN KEBERATAN ATAS PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 29
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Empat
Lingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Pidana Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentangjangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012 tentangStandar Pelayanan Publik;
7. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di PengadilanTingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
8. Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012 Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya
Tanggal Efektif 1 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGIRIMAN KEBERATAN ATAS PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 29 KUHAP
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Empat
Lingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Pidana Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentangjangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012 tentangStandar Pelayanan Publik;
7. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di PengadilanTingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
8. Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012 Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya
Tanggal Efektif 1 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK KEPANITERAAN PIDANA
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Empat
Lingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Pidana Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentangjangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012 tentangStandar Pelayanan Publik;
7. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di PengadilanTingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
8. Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012 Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya
1. S-2 Hukum
2. S-1 Hukum
3. D3- Altri
4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum- SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Pidana
Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/Laptop,Printer, buku Agenda Surat Masuk
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka Asas Peradilan yang sederhana, cepatdan biaya ringan tidak akan terlaksana
2. Apabila SOP ini tidak di laksanakan maka dikenakan sanksi sesuai peraturanhukum yang berlaku
- Administrasi Persuratan KepaniteraanPidana
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Staf Panitera MudaPidana
Persyaratan /Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima Surat yangtelah di disposisi darisub bagian TataUsaha dan RumahTangga
- Disposisi SuratMasuk
- Buku ekspedisiPenerimaan surat
10Menit
Diterimanya disposisiSurat masuk padaKepaniteraan Pidana
2 Menyerahkan suratmasuk
- Disposisi suratmasuk
5Menit
Diterimanya disposisiSurat masuk olehPanitera Muda Pidana
Tanggal Efektif 1 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR KEPANITERAAN PIDANA
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Empat
Lingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Pidana Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentangjangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012 tentangStandar Pelayanan Publik;
7. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di PengadilanTingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
8. Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012 Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya
1. S-2 Hukum
2. S-1 Hukum
3. D3- Altri
4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum- SOP Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Pidana
Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/Laptop,Printer, buku Agenda Surat Keluar
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka Asas Peradilan yang sederhana, cepatdan biaya ringan tidak akan terlaksana
2. Apabila SOP ini tidak di laksanakan maka dikenakan sanksi sesuai peraturanhukum yang berlaku
- Administrasi Persuratan KepaniteraanPidana
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
PaniteraMuda
PidanaStaf
WakilPanitera
Panitera Persyaratan /Perlengkapan Waktu Output
1 MembuatKonsep suratkeluar sesuaidisposisiatasan
- Disposisi suratmasuk
- Data dukungyang diperlukanuntukmembalas surat
1hari
Selesainya Konsepsurat keluar
2 MengetikKonsep suratkeluar yangtelah selesaidikonsep T T
- Konsep suratkeluar
- Disposisi suratmasuk
- Data dukungyang diperlukanuntuk
- membalas surat
30Menit
DisiapkannyaKonsep surat keluaruntukditandatangani
3 Koreksi konsepsurat keluar Y Y
- Surat keluar- Data dukung
yang perludilampirkan
1hari
Isi surat telah sesuaidengan data dukungdan materi disposisi
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak5. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Empat
Lingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Pidana Umum;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentangjangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012 tentangStandar Pelayanan Publik;
8. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di PengadilanTingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
9. Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012 Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan5. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
6. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam EmpatLingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Pidana Umum;
7. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentangjangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012 tentangStandar Pelayanan Publik;
10. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoring danevaluasai terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
Tanggal Efektif 1 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (PERKARA PILKADA)
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 3
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum4. UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota5. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
6. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam EmpatLingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Pidana Umum;
7. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentangjangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012 tentangStandar Pelayanan Publik;
10. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoring danevaluasai terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
Tanggal Efektif 1 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYERAHAN BERKAS PERKARA KE KEPANITERAAN HUKUM
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
5. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam EmpatLingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Pidana Umum;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentangjangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012 tentangStandar Pelayanan Publik;
8. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
9. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoring danevaluasai terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
1. S-2 Hukum
2. S-1 Hukum
3. D3- Altri
4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Kepaniteraan Hukum Alat Tulis Kantor (ATK), komputer/Laptop,Buku Register Bantu
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyelesaian berkas perkara Pidana tidakakan terlaksana
2. Apabila SOP ini tidak di laksanakan maka dikenakan sanksi sesuai peraturanhukum yang berlaku
- Buku penyerahan berkas ke KepaniteraanHukum
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
PetugasMeja
I
PaniteraMuda
Pidana
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1.Memisahkan Berkas Perkarayang masih berjalan aktif danyang telah BerkekuatanHukum Tetap (BHT)
- Berkas PerkaraPidana
- Alat Tulis Kantor(ATK)
- Buku Bantu PerkaraPidana Banding
1hari
Dikelompokannyaberkas perkara yangaktif dan BHT
2Mencatat nomor perkarapidana banding yang telahBHT
- Berkas PerkaraPidana
- Alat Tulis Kantor(ATK)
- Buku Bantu PerkaraPidana Banding
- Buku EkspedisiPenyerahan BerkasPerkaraKeKepaniteraanHukum
30menit
TercatatnyaPerkara yang telahBHT
3 Melakukan pengecekanberkas perkara yang telah BHT
- Berkas PerkaraPidana
- Alat Tulis Kantor(ATK)
30menit
Berkas perkara yangtelah BHTsiap diserahkan keKepaniteraan Hukum
4Menyerahkan berkas perkarayang telah BHT keKepaniteraan Hukum
- Berkas PerkaraPidana
- Alat Tulis Kantor(ATK)
- Buku Bantu PerkaraPidana Banding
- Buku EkspedisiPenyerahan BerkasPerkara KeKepaniteraanHUkum
10menit
Tersedianya berkasperkara yang sudahBHT di KepaniteraanHukum
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
Tanggal Efektif 1 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA BANDING
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
5. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam EmpatLingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Pidana Umum;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentangjangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012 tentangStandar Pelayanan Publik;
8. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
9. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoring danevaluasai terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
1. S-2 Hukum
2. S-1 Hukum
3. D3- Altri
4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Penanganan perkara- SOP Panitera Pengganti
Alat Tulis Kantor (ATK), komputer/Laptop,Buku Register Bantu
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyelesaian berkas perkara Pidana tidakakan terlaksana
2. Apabila SOP ini tidak di laksanakan maka dikenakan sanksi sesuai peraturanhukum yang berlaku
- Buku bantu Hakim Penanganan perkara
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ketua /Wakil Ketua
Ketua /MajelisHakim
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1Penunjukan Majelis Hakimmengadili dan memeriksaperkara
- Berkas Perkara- Alat Tulis Kantor (ATK)- Komputer/Laptop
1hari
DitetapkannyaMajelis Hakim
2
Ketua Majelis Hakim / MajelisHakim menerima berkasperkara dari KepaniteraanPidana
- Berkas Perkara- Buku Agenda Sidang- Alat Tulis Kantor (ATK)- Komputer/Laptop
1hari
DiterimanyaBerkas PerkaraPerdata Banding
3
Ketua Majelis Hakimmenentukan danmenandatangani penetapanhari sidang
- Berkas Perkara- Agenda Sidang- Alat Tulis Kantor (ATK)- Komputer/Laptop
3hari
DitetapkannyaHari Sidang
4Ketua Majelis Hakim / HakimAnggota mempelajari berkasperkara
- Berkas Perkara- Buku Agenda Sidang- Alat Tulis Kantor (ATK)- Komputer/Laptop
15hari
Selesainyadipelajari berkasperkara
5 Musyawarah Majelis Hakim
- Berkas Perkara- Buku Agenda Sidang- Alat Tulis Kantor (ATK)- Komputer/Laptop
3hari
TerlaksananyaMusyawarahMajelis Hakim
6 Membuat dan mengetikKonsep Putusan
- Berkas Perkara- Buku Agenda Sidang- Alat Tulis Kantor (ATK)- Komputer/Laptop
5hari
TersedianyaKonsep Putusan
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
Tanggal Efektif 1 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PIDANA BANDING
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 2
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ketua /MajelisHakim
PaniteraPengganti
PaniteraMuda
Pidana
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima berkas perkara dariKetua Majelis Hakim
- Berkas Perkara- Alat Tulis Kantor
(ATK)- Buku Ekspedisi
1jam
Diterimanyaberkas perkara
2 Menyerahkan berkas perkarakepada Hakim Anggota I
- Berkas Perkara- Buku Ekspedisi- Alat Tulis Kantor
(ATK)
1jam
Diserahkannyaberkas perkarakepada HakimAnggota I
3Menerima kembali berkasperkara dan menyerahkannyakepada Hakim Anggota II
- Berkas Perkara- Buku Ekspedisi- Alat Tulis Kantor
(ATK)
1jam
Diserahkannyaberkas perkarakepada HakimAnggota II
4Menerima kembali berkasperkara dan menyerahkannyakepada Ketua Majelis Hakim
- Berkas Perkara- Buku Ekspedisi- Alat Tulis Kantor
(ATK)
1jam
Diserahkannyaberkas perkarakepada KetuaMajelis Hakim
5 Mengetik Berita Acara Sidang- Berkas Perkara- Konsep Putusan-Komputer/Laptop
2hari
TerketiknyaKonsep Putusan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
5. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam EmpatLingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Pidana Umum;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentangjangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012tentang Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
9. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoring danevaluasai terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilan yangberada dibawahnya.
1. S2 – Hukum2. S1 – Hukum3. D3 – Altri4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Register Perkara Pidana Banding2. SOP Pengiriman Berkas PerkaraPidana Banding Ke Pengadilan Negeri
Pengaju
1. Alat Tulis Kantor (ATK)2. Komputer/Laptop3. Buku Ekspedisi Panitera Pengganti4. Buku Bantu Minutasi Perkara
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyelesaian berkas perkara Pidanatidak akan terlaksana
2. Apabila SOP ini tidak di laksanakan maka dikenakan sanksi sesuaiperaturan hukum yang berlaku
1. Berkas Perkara Pidana2. Buku Agenda Sidang Perkara Pidana
Banding
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
Tanggal Efektif 1 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYELESAIAN REGISTER KASASI
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
5. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam EmpatLingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Pidana Umum;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentangjangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012tentang Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
9. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoring danevaluasai terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilan yangberada dibawahnya.
1. S2 – Hukum2. S1 – Hukum3. D3 – Altri4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. SOP Penanganan Register Perkara Pidana Banding2. SOP Kepaniteraan Hukum3. SOP Sub. Bag.Tata Usaha dan Rumah Tangga
1. Alat Tulis Kantor (ATK)2. Komputer/Laptop3. Buku Register Perkara
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Asas Peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan tidak akan terlaksana
2. Apabila SOP ini tidak di laksanakan maka dikenakan sanksi sesuaiperaturan hukum yang berlaku
1. Salinan Putusan Kasasi2. Buku Surat Masuk3. Buku Register Perkara4. Buku Ekspedisi Penyerahan Berkas Ke
Kepaniteraan Hukum
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Staf PanmudPidana
PanmudHukum
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima salinan Putusan Kasasikemudian ditelaah dan di disposisiuntuk dicatat ke dalam Buku SuratMasuk
- SalinanPutusanKasasi
- Buku SuratMasuk
1 jam - Lembardisposisi
- Diregister
2. Mengagendakan salinan PutusanKasasi ke dalam Buku Surat Masukdan mencatat amar putusan kasasikedalam Buku Register IndukPerkara Perdata
- SalinanputusanKasasi
- Buku RegisterInduk Perkara
1hari
TercatatnyaSalinan PutusanKasasi dalambuku suratmasuk dan bukuregister
3. Salinan Putusan Kasasi dicatatdalam Buku ekspedisi penyerahanberkas ke Kepaniteraan Hukum
Tanggal Efektif 1 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Empat
Lingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Pidana Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentangjangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012tentang Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoring danevaluasai terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilan yangberada dibawahnya.
8. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerjaKepaniteraan dan Kesekretariantan Peradilan.
9. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di PengadilanTingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
1. S2 – Hukum2. S1 – Hukum3. D3 – Altri4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penanganan Register Perkara Pidana Banding1. Alat Tulis Kantor (ATK)2. Komputer/Laptop3. Buku Register Perkara
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Asas Peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan tidak akan terlaksana
2. Apabila SOP ini tidak di laksanakan maka dikenakan sanksi sesuaiperaturan hukum yang berlaku
1. Buku Laporan Bulanan2. Buku Bantu Perkara Masuk
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Pidana
Panmud
Pidana
Persyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
1.Menyiapkan data keadaanperkara, KlasifikasiPerkara untuk pembuatanlaporan bulanan
- Data Perkara- Register Induk
1Jam
Tersedianya data laporan bulanan
2. Membuat LaporanBulanan
Data LaporanBulanan
30menit
Tersedianya Laporan Bulanan
3. Memeriksa LaporanBulanan
- LaporanBulanan
- Buku BantuPerkaraMasuk
30menit
Terkoreksinya data laporan bulanan
4. Menyerahkan Laporanbulanan keadaan perkarake Kepaniteraan Hukum
LaporanBulanan
15menit
Diserahkannya Laporan Bulanan
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
Tanggal Efektif 1 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Empat
Lingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Pidana Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentangjangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012tentang Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoring danevaluasai terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilan yangberada dibawahnya.
8. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerjaKepaniteraan dan Kesekretariantan Peradilan.
9. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di PengadilanTingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
1. S2 – Hukum2. S1 – Hukum3. D3 – Altri4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penanganan Register Perkara Pidana Banding1. Alat Tulis Kantor (ATK)2. Komputer/Laptop3. Buku Register Perkara
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyelesaian berkas perkara Pidana tidakakan terlaksana; dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP 53 tahun 2010dan Peraturan berlaku lainnya
1. Buku Laporan Tahunan2. Buku Bantu Perkara Masuk