PENGADILAN TINGGI MEDAN · Putusan Nomor.211/PDT/2016/PT.MDN Halaman 2 dari 50 halaman Barat IV No. 11 –D Jakarta 13310 dan MT. Haryono Square Lt. G Unit B 10 B Jl. MT.

Putusan Nomor.211/PDT/2016/PT.MDN Halaman 1 dari 50 halaman

P U T U S A N Nomor : 211 / PDT / 2016 / PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara :

S U R A T I N, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun V Kelurahan Kampung

Jawa, Kecamatan Kejuruan Muda, Kuala

Simpang, Aceh Tamiang, dalam hal ini diwakili

oleh Kuasa Hukumnya Letkol Chk Sutarno, SH

berkantor di Kantor hukum Kodam I / BB

beralamat di Jalan Diponegoro No.26 Medan, semula disebut Tergugat II sekarang

Pembanding ;

MELAWAN

PT. KARIMUN AROMATICS ; dalam hal ini diwakili oleh Mila Winata selaku

Direktur Utama PT. KARIMUN AROMATICS

beralamat di Jl. T. Amir Hamzah, Komplek

Griya Riatur Indah Blok C – No. 66 Helvetia

Medan memberikan kuasa kepada : 1. T.A.

Ronald Simanjuntak, SH., MH, 2. Nismar

Rumengan, SH, 3. Donal Pangaribuan, SH, 4.

Paul E. R. Simanjuntak, SH, 5. Merwin R. P.

Silalahi, ST., SH, Semuanya Advokat/

Konsultan Hukum dari Law Office TARS &

PARTNERS beralamat di Jl. Jatinegara Barat

IV No. 11 – D Jakarta 13310 dan MT. Haryono

Square Lt. G Unit B 10 B Jl. MT. Haryono Kav.

10 Jakarta Timur 13330 berdasarkan Surat

Kuasa No. 10/SK-TARS/III/2015 tanggal 30

Maret 2015 (Surat Kuasa terlampir), dalam hal

ini memilih domisili di Kantor Kuasanya Jl.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Barat IV No. 11 –D Jakarta 13310 dan MT.

Haryono Square Lt. G Unit B 10 B Jl. MT.

Haryono Kav. 10 Jakarta 13330 sebagaimana disebutkan di atas, semula disebut Penggugat sekarang Terbanding ;

D a n ;

I S M A I L, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Pangkalan Siata Kecamatan

Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, semula disebut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I ;

KUSNO ARIFIN, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun V Kelurahan Kampung

Jawa, Kecamatan Kejuruan Muda, Kuala

Simpang, Aceh Tamiang, semula disebut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III ;

NGATIRIN, Pekerjaan Kepala Desa Pangkalan Siata, beralamat di Desa

Pangkalan Siata Kecamatan Pangkalan Susu

Susu Kabupaten Langkat, semula disebut Tergugat IV sekarang Turut Terbanding IV ;

SULAIMAN, SH Notaris beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 6 D, Perdamaian,

Stabat, Kabupaten Langkat, semula disebut Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan surat gugatan Penggugat tanggal

15 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Stabat dibawah Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Stb tanggal 16 April 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


1. Bahwa PENGGUGAT merupakan suatu Perseroan Terbatas yang

bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahannya

yang didirikan berdasarkan Akte No. 83, tanggal 30 Mei 1972, dibuat

dihadapan A. P. Parlindungan, SH.; Notaris di Medan dan sudah dirubah

dan untuk terakhir sekali dengan Akte No. 146, tanggal 22 Juli 2008,

dibuat dihadapan Sugito Tedjimulya, SH.; Notaris di Jakarta dan sudah

disahkan dan disetujui Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik

Indonesia dengan No. AHU.85876.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 13

Nopember 2008 beserta Izin lain dari Instansi terkait.

2. Bahwa PENGGUGAT menerima/mendapatkan HIBAH ASSET dari PT.

EKA DURA INDONESIA berupa tanah perkebunan yang terletak di Desa

Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat

seluas kurang lebih (±) 1500 Ha sesuai AKTA HIBAH No. 281, tanggal 18

April 1990, dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di

Jakarta, termasuk areal/ tanah yang terletak di Dusun IV, Tanjung

Kramat, Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten

Langkat yang saat ini dipersengketakan selanjutnya disebut Tanah

Terperkara; Dimana sejak saat itu pula PENGGUGAT sudah langsung

menguasai dan mengusahakan areal/tanah milik PENGGUGAT tersebut

dengan menanam Kelapa Sawit, walaupun masih ada beberapa

areal/tanah yang pertumbuhan pohon sawitnya tidak sebaik yang lain,

sehingga masih terus dalam proses penanaman.

3. Bahwa selama PENGGUGAT menjalankan usahanya di areal/lahan

perkebunan Dusun IV, Tanjung Kramat, Desa Pangkalan Siata,

Kecamatan Pangkalan Siata, Kabupaten Langkat, sebagaimana

dimaksud angka 2 (dua) di atas, PENGGUGAT tidak pernah menghadapi

permasalahan apapun, baik menyangkut lingkungan usaha maupun

gugatan ganti rugi tanah dari masyarakat.

4. Bahwa TERGUGAT-I diketahui telah menjual areal/lahan milik

PENGGUGAT kepada TERGUGAT-II tanpa sepengetahuan dan izin

PENGGUGAT. Hal ini diketahui PENGGUGAT dari hasil penyidikan di

Unit Harda Polres Langkat dimana PENGGUGAT melaporkan

TERGUGAT-III di Polres Langkat dengan No. LP/311/IV/2012/SU/LKT

tanggal 18 April 2012, dalam perkara tindak pidana secara bersama-

sama melakukan kekerasan di muka umum terhadap barang atau orang

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


dan atau pembakaran, pengerusakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 170 ayat (1) Subsidair Pasal 188 subsider Pasal 187 Subsider

Pasal 406 KUHP sesuai Surat Panggilan No. S.Pgl./517

A/IV/2010/Reskrim Polres Langkat.

5. Bahwa adapun dasar/alas hak kepemilikan yang didalilkan oleh

TERGUGAT-II adalah berupa:

Surat Keterangan Kepala Desa Pangkalan Siata No. 593 –

03/PS/I/1990 tanggal 21 Januari 1990 tentang penguasaan tanah

darat/kebun karet.

Surat Keterangan Kepala Desa Pangkalan Siata No.

240/pst/IX/2010 tanggal 30 – 09 – 2010 tentang Asal Usul Tanah

dan Tidak Silang Sengketa.

Surat Kepala Kampung Pangkalan Siata di atas kertas bermeterai

tentang Keterangan Membuka Ladang tanggal 11 – 06 – 1973.

Surat Penyerahan Ganti Rugi tanah dari Ismai kepada Suraten

tanggal 20 – 01 – 2010.

Surat Pernyataan dari Ismail bahwa dirinya memiliki sebidang

tanah yang berlokasi di Dusun IV Tanjung Kramat Desa

Pangkalan Siata tanggal 20 – 01 – 2010.

Akte Keterangan Pemilikan No. 17 tanggal 30 September 2010

yang diterbitkan Sulaiman, SH, Notaris, Jl. Jenderal Sudirman No.

6 D Stabat.

6. Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut, TERGUGAT-II merasa menjadi

pemilik sah dari areal/lahan tersebut. Kemudian pada awal tahun 2010

TERGUGAT-II bersama–sama dengan sekelompok orang yang dipimpin

oleh TERGUGAT-III, datang menguasai lahan PENGGUGAT di

antaranya Blok IX dan Blok VIII yang terletak di Dusun IV Tanjung

Kramat, Desa Pangkalan Siata, luas kurang lebih 239.000 meter2 (23, 9

Ha) dengan cara membakar pohon–pohon kelapa sawit milik

PENGGUGAT yang ada di areal kebun tersebut maupun pohon–pohon

pelindung untuk konservasi air serta mendirikan bangunan rumah dan

menempatkan pekerja–pekerjanya di areal tersebut; Oleh karenanya

PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT-III dan kawan-kawannya ke

Polres Langkat sesuai Laporan Polisi No. LP/182/IV/2010/SU/LKT

tanggal 1 April 2010 dan sudah ditetapkan sebagai TERSANGKA.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


7. Bahwa yang menjadi Alas Hak PENGGUGAT atas areal / tanah tersebut

adalah :

a. Tanah atas nama Yahya, luas 10.000 meter (1ha) sesuai Surat

Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 21 Maret 1989 dan

dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu, No. 78/IV/89 tanggal 26 April

1989 dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan gegas

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gading

Sebelah Selatan berbatasan dengan gegas

Sebelah Barat berbatasan dengan Panglong.

b. Tanah atas nama Gading, luas 10.000 meter (1 ha) sesuai Surat


dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 267/V/89 tanggal 31 Mei

1989, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Syarifuddin

Sebelah Timur berbatasan dengan gegas

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ismail A

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yahya.

c. Tanah atas nama Ismail A, luas 20.000 m (2 ha) sesuai Surat

Pernyataan Melapaskan Hak Atas Tanah, tanggal 21 Maret 1989 dan

dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 80/IV/89, tanggal 26 April


Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gading


Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abdullah

Sebelah Barat berbatasan dengan gegas.

d. Tanah atas nama Ismail IB, luas 29.000 meter (2,9 ha) sesuai Surat





Sebelah Timur berbatasan dengan Ibrahim

Sebelah Selatan berbatasan dengan Ismail


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


e. Tanah atas nama Ismail Ibrahim, luas 40.000 meter (4 ha) sesuai

Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 21

September 1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No.

365/IX/89, tanggal 30 Septemberl 1989, dengan batas – batas

sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Eka Dura Indonesia

Sebelah Timur berbatasan dengan PT. Eka Dura Indonesia

Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibrahim

Sebelah Barat berbatasan dengan Bakau

f. Tanah atas nama Abdullah, luas 10.000 meter (1 ha) sesuai Surat




Sebelah Utara berbatasan dengan Ismail A

Sebelah Timur berbatasan dengan Amat B

Selatan berbatasan dengan Bakau

Barat berbatasan dengan Ibrahim

g. Tanah atas nama Hamid, luas 20.000 meter (2 ha) sesuai Surat

Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 25 September

1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 363/IX/89,

tanggal 30 September 1989, dengan batas – batas sebagai berikut:





h. Tanah atas nama Ridwan, luas 20.000 meter (2 ha) sesuai Surat

Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 25 September 1989

dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 368/IX/89, tanggal 30

September 1989, dengan batas – batas sebagai berikut:



Selatan berbatasan dengan gegas


i. Tanah atas nama Syarifudin, luas 20.000 meter (2 ha) sesuai Surat


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




Sebelah Utara berbatasan dengan Hamidah


Sebelah Selatan berbatasan dengan Gading


j. Tanah atas nama Ramlan, luas 20.000 meter (2 ha) sesuai Surat

Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 28 July 1989 dan

dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 315/VIII/89, tanggal 10

Agustus 1989, dengan batas – batas sebagai berikut :





k. Tanah atas nama A. Dadeh, luas 40.000 meter (4 ha) sesuai Surat

Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 22 September 1989

dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No.367/IX/89, tanggal 30

September 1989, dengan batas – batas sebagai berikut:



Selatan berbatasan dengan gegas


8. Bahwa Surat Keterangan No. 593-03/PS/I/1990 tanggal 21 September

1990 yang digunakan oleh TERGUGAT-III sebagai dasar untuk

menerbitkan Surat Keterangan No. 240/PST/IX/2010 tanggal 30-09-2010

yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah terperkara tidak dalam

keadaan silang sengketa, patut diduga palsu dengan tanda-tanda

pemalsuan antara lain:

Tandatangan saksi tidak sesuai dengan yang sebenarnya; Saksi

tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan tanah yang luasnya

200.000 meter (20 ha);

Huruf-huruf ketikan dalam Surat Keterangan tersebut ada yang

tidak sama dengan huruf ketikan aslinya khususnya yang

menyebutkan luas tanah dan ukuran-ukurannya;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Kepala Dusun IV Tanjung Kramat sebagai yang mengetahui dan

menandatangani Surat Keterangan tersebut bernama Abdul

Mutalib, padahal yang menjabat Kepala Dusun IV Tanjung Kramat

pada tahun 1990 adalah Abdullah Thaib, ayah kandung Abdul

Mutalib, sementara Abdul Mutalib sendiri baru menjabat Kepala

Dusun IV Tanjung Kramat menggantikan ayahnya yang wafat

pada tahun 1995;

Sketsa Gambar Tanah di halaman belakang Surat Keterangan

tersebut, memiliki kesalahan nyata yaitu tidak dibubuhi cap Kepala

Desa Pangkalan Siata dan ditandatangani oleh Abdul Mutalib yang

belum menjabat Kepala Dusun pada tahun 1990;

Huruf ketikan pada Sketsa Gambar Tanah tidak sama dengan

huruf ketikan aslinya di halaman depannya.

9. Bahwa TERGUGAT-IV selaku Kepala Desa Pangkalan Siata telah

dengan sengaja menggunakan Surat Keterangan No. 593-03/PS/I/1990

tanggal 21 September 1990 tersebut secara Melawan Hukum, karena

ternyata asli dari surat tersebut tidak pernah dapat ditunjukkan oleh

TERGUGAT-IV dihadapan Penyidik walaupun Penyidik sudah

berulangkali meminta kepada TERGUGAT-IV. Sehingga Penyidik

memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menerbitkan

Surat Penetapan Izin Penyitaan atas asli Surat Keterangan tersebut dan

dikabulkan sebagaimana Surat Penetapan No. 01/Pen.Pid/2014/PN.Stb

tanggal 21 Januari 2014. Akan tetapi TERGUGAT-IV tetap tidak

bersedia menyerahkan Surat Keterangan dimaksud kepada Penyidik

dengan berbagai dalih dan alasan yang dibuat-buat.

10. Bahwa dengan uraian diatas, jelas bahwa perbuatan TERGUGAT-I,

TERGUGAT-II, TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama telah terbukti secara sah merupakan Perbuatan

Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang menimbulkan kerugian

terhadap PENGGUGAT baik Materiil maupun Moriil.

11. Bahwa adapun Kerugian yang timbul akibat Perbuatan TERGUGAT-I,

TERGUGAT-II, TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV adalah sebagai

berikut :

Kerugian Materiil:

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Tanaman pohon kelapa sawit sebanyak kurang lebih 650 pohon

yang dibakar oleh Tergugat-I menyebabkan kerugian 650 pohon x

a Rp. 2.000.000.- = Rp. 1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta

rupiah)

Pohon-pohon pelindung sebanyak kurang lebih 2000 pokok yang

ditebang dan dibakar Tergugat-I menyebabkan kerugian 2000

pokok x a Rp. 200.000.- = Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta

rupiah).

Kehilangan keuntungan yang semestinya didapatkan dari hasil

mengelola perkebunan kelapa sawit di atas lahan 23.9 ha yang

rata – rata setiap bulan bisa menghasilkan 35.850 kg x Harga

Pokok Produksi (HPP) Rp. 1.100.-/kg = Rp. 39.435.000.- x 48

bulan = Rp. 1.92.000.000.- (satu milyar sembilan puluh dua juta

rupiah).

Biaya-biaya operasional sebesar Rp. 500.000.000.- yang sudah

dikeluarkan PENGGUGAT untuk mengurus perkara ini termasuk

biaya pengamanan lokasi karena TEERGUGAT-I, TERGUGAT-II,

TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV telah beberapa kali melakukan

unjuk rasa yang anarkis berikut biaya-biaya transportasi dan lain

sebagainya untuk menghadiri panggilan/undangan dari berbagai

instansi akibat pengaduan Tergugat-I antaralain, di Kantor Camat

Pangkalan Susu, Polres Langkat, DPRD Kab. Langkat, Kantor

Bupati Kabupaten Langkat dan DPRD Prov. Sumatera Utara.

Sehingga total seluruhnya menjadi Rp. 4.092.000.000.- (empat

milyar sembilan puluh dua juta rupiah).

Kerugian yang dialami PENGGUGAT tersebut huruf (c) di atas

harus dianggap sebagai denda dan wajib dibayar oleh

TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III dan Tergugat-IV

secara tanggung renteng.

Kerugian Moriil:

PENGGUGAT juga telah mengalami kerugian immaterial akibat

dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT-

I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama menyebabkan PENGGUGAT

sebagai Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit dan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Pengolahannya, tercemar nama baiknya dan kredibilitasnya di

mata pengusaha lainnya maupun di mata masyarakat, sekaligus

PENGGUGAT terganggu aktivitasnya dan konsentrasinya untuk

mengurus usahanya, sehingga produksi dan produktivitas

PENGGUGAT menjadi sangat berkurang, yang semuanya itu

menurut hukum dapat dimintakan ganti rugi berupa kerugian moriil

dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar

rupiah).

12. Bahwa oleh karena TERGUGAT-II telah terbukti melakukan perbuatan

melawan hukum maka untuk menjamin agar putusan Pengadilan kelak

dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak illusoir , serta karena

ada dugaan kuat TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III dan

Tergugat-IV akan memperjual belikan dan/atau mengalihkan harta

miliknya kepada pihak lain sehubungan dengan adanya gugatan ini,

maka bersama ini PENGGUGAT bermohon agar diletakkan sita jaminan

(conservatoir beslaag) terlebih dulu atas barang-barang bergerak dan

tidak bergerak milik TERGUGAT-II berupa tanah dan bangunan yang

berdiri di atasnya:

Milik TERGUGAT-I, terletak di Desa Pangkalan Siata, Kecamatan

Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.

Milik TERGUGAT-II, terletak di Dusun V Kelurahan Kampung

Jawa, Kecamatan Kejuruan Muda, Kuala Simpang, Kabupaten

Aceh Tamiang.

Milik TERGUGAT-III, terletak Dusun V Kampung Baru, Desa

Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten

Langkat.

Milik TERGUGAT-IV, terletak di Desa Pangkalan Siata,

Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.

13. Bahwa TURUT TERGUGAT hendaknya tetap ditarik dalam perkara ini,

karena bagaimana pun juga untuk proses jual beli tanah terperkara milik

PENGGUGAT tersebut pada tahun 2010 yang lalu hanya bisa terjadi

karena peran serta TURUT TERGUGAT sehingga sangat beralasan

bilamana TURUT TERGUGAT ditarik dalam perkara ini agar terlibat

dalam proses pemeriksaan perkara serta tunduk dan patuh pada putusan

Pengadilan.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


14. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti – bukti

otentik dan kuat menurut hukum, maka bersama ini PENGGUGAT

bermohon agar Pengadilan berkenaan menyatakan putusan ini dapat

dilaksanakan terlebih dulu (uitvoorbar bij vorrad) meskipun ada verset,

banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka PENGGUGAT bermohon

Pengadilan memutus perkara ini dengan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III,

TERGUGAT-IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang

merugikan PENGGUGAT

3. Menyatakan bukti kepemilikan PENGGUGAT atas Tanah Terperkara

berupa:

Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 21 Maret

1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu, No. 78/IV/89

tanggal 26 April 1989, luas 10.000 meter (1Ha) atas nama Yahya;


1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 267/V/89

tanggal 31 Mei 1989, luas 10.000 meter (1Ha) atas nama Gading;

Surat Pernyataan Melapaskan Hak Atas Tanah, tanggal 21 Maret

1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 80/IV/89,

tanggal 26 April 1989, luas 20.000 meter (2Ha) atas nama Ismail A;



tanggal 26 April 1989, luas 29.000 meter (2,9Ha) atas nama Ismail IB;



365/IX/89, tanggal 30 Septemberl 1989, luas 40.000 meter (4Ha) atas

nama Ismail Ibrahim;



tanggal 26 April 1989, luas 10.000 meter (1Ha) atas nama Abdullah;



PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


363/IX/89, tanggal 30 September 1989, luas 20.000 meter (2Ha) atas

nama Hamid;




nama Ridwan;



tanggal 26 April 1989, luas 20.000 meter (2Ha) atas nama Syarifudin;

Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 28 July 1989

dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 315/VIII/89, tanggal

10 Agustus 1989, luas 20.000 meter (2Ha) atas nama Ramlan;


September 1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu

No.367/IX/89, tanggal 30 September 1989, luas 40.000 meter (4Ha)

atas nama A. Dadeh. Adalah SAH MENURUT HUKUM.

4. Menghukum TERGUGAT-II untuk mengembalikan tanah terperkara

berikut ganti rugi kepada PENGGUGAT dengan tanpa syarat apapun dan

pengembalian tersebut sudah harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3

x 24 jam sejak Putusan ditetapkan.

5. Menghukum TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III dan

TERGUGAT-IV untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara

tanggung renteng berupa:

Kerugian materiil sebesar Rp. 4.092.000.000.- (empat milyar sembilan

puluh dua juta rupiah).

Kerugian moriil sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah).

6. Menghukum TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III dan

TERGUGAT-IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada

PENGGUGAT sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah)

untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan Pengadilan

dengan baik, terhitung sejak putusan tersebut diucapkan.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas

harta kekayaan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III dan

TERGUGAT-IV.

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu secara

serta merta (uit voerbar bij voorraad) meskipun ada verset, banding

maupun kasasi.

9. Menghukum TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III dan

TERGUGAT-IV secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya

yang timbul dalam perkara ini.

10. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat sebelum membacakan

gugatannya tertanggal 15 April 2015 telah mengajukan perbaikan surat gugatan

tertanggal 18 Mei 2015 , yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam halaman 1 paragrap 2 tertulis;

Semuanya Advokat/Konsultan Hukum dari TARS & PARTENERS,

beralamat kantor di Jl. Jatinegara Barat IV No. 11 D Jakarta 1330,

berdasarkan Surat Kuasa No. 10/SK-TARS/III/2015, tanggal 30 Maret

2015 (Surat Kuasa terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama PT. KARIMUN AROMATICS beralamat di Jl. T. Amir Hamzah,

Komplek Griya Riatur Indah Blok C No. 66 Helvetia Medan; dalam hal ini

diwakili oleh Direktur Utama Mila Winata yang berdomisili di Kantor

Kuasanya sebagaimana disebutkan di atas, selanjutnya di sebut

PENGGUGAT.

Diubah menjadi : Semuanya Advokat/Konsultan Hukum dari Law Office TARS &

PARTNERS beralamat di Jl. Jatinegara Barat IV No. 11 – D Jakarta

13310 dan MT. Haryono Square Lt. G Unit B 10 B Jl. MT. Haryono Kav. 10

Jakarta Timur 13330 berdasarkan Surat Kuasa No. 10/SK-TARS/III/2015

tanggal 30 Maret 2015 (Surat Kuasa terlampir), dalam hal ini bertindak

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


untuk dan atas nama PT. KARIMUN AROMATICS beralamat di Jl. T. Amir

Hamzah, Komplek Griya Riatur Indah Blok C – No. 66 Helvetia Medan yang

diwakili oleh Mila Winata, Direktur Utama PT. KARIMUN AROMATICS yang

memilih domisili di Kantor Kuasanya Jl. Jatinegara Barat IV No. 11 –D

Jakarta 13310 dan MT. Haryono Square Lt. GUnit B 10 B Jl. MT. Haryono

Kav. 10 Jakarta 13330 sebagaimana disebutkan di atas, selanjutnya di sebut PENGGUGAT;

2. Dalam halaman 6 angka 11 terulis :

Bahwa adapun kerugian yang timbul akibat perbuatan TERGUGAT – I,

TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV adalah sebagai

berikut : Kerugian Materiil : - Tanaman pohon kelapa sawit sebanyak kurang lebih 650 pohon

yang dibakar oleh TERGUGAT – I, menyebabkan kerugian 650

pohon x a Rp. 2.000.000.- = Rp. 1.300.000.- (satu milyar tiga ratus

juta rupiah).

- Pohon – pohon pelindung sebanyak kurang lebih 2000 pokok yang

ditebang dan dibakar TERGUGAT – I, menyebabkan kerugian 2000

pokok x a Rp. 200.000.- = Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah).

- Kehilangan keuntungan yang semestinya didapatkan dari hasil mengelola

perkebunan kelapa sawit di atas lahan 23, 9 ha yang rata – rata setiap

bulan bisa menghasilkan 35.850 kg x Harga Pokok Produksi (HPP) Rp.

1.100/kg = Rp. 39.435.000.- x 48 bulan = Rp. 1.92.000.000.- (satu milyar

sembilan puluh dua juta rupiah).

- Biaya – biaya operasional sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta

rupiah) yang sudah dikeluarkan PENGGUGAT untuk mengurus perkara

ini termasuk biaya pengamanan lokasi karena TERGUGAT – I,

TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV telah beberapa

kali melakukan unjuk rasa yang anarkis berikut biaya – biaya transportasi

dan lain sebagainya untuk menghadiri panggilan/undangan dari berbagai

instansi akibat pengaduan TERGUGAT – I ANTARALAIN di Kantor

Camat Pangkalan Susu, Polres Langkat, DPRD Kab. Langkat, Kantor

Bupati Langkat, dan DPRD Prov. Sumatera Utara. Sehingga total

seluruhnya menjadi Rp. 4.092.000.000.- (empat milyar sembilan puluh

dua juta rupiah).

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


- Kerugian yang dialami PENGGUGAT tersebut huruf (c) di atas, harus

dianggap sebagai denda dan wajib dibayar oleh TERGUGAT – I,

TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV secara

tanggung renteng.

Diubah menjadi :

11. Bahwa adapun kerugian yang timbul dan dialami oleh PENGGUGAT

akibat perbuatan TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan

TERGUGAT – IV adalah sebagai berikut : Kerugian Materiil :

- Tanaman pohon kelapa sawit milik PENGGUGAT yang terletak di

TANAH TERPERKARA sebanyak kurang lebih 659 pokok dibakar

oleh TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, dan TERGUGAT – III

menyebabkan kerugian PENGGUGAT sebagai berikut: 130

pokok/ha x 5 ha = 650 pokok x a Rp. 2.000.000.- = Rp.

1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

- Pohon – pohon pelindung sebanyak kurang lebih 100 pokok/ha x

18,9 ha = 1.890 pokok x a Rp. 200.000.- = Rp. 378.000.000.- (tiga

ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

- Kehilangan keuntungan yang semestinya didapatkan

PENGGUGAT dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS)

kelapa sawit di atas Tanah Terperkara yaitu perbulan 1.500 kg/ha

x 23,9 ha = 35.850 kg x a Rp. 1.100. = Rp. 39.435.000.- x 48 bulan

= Rp. 1.892.880.000.- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh

dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Biaya operasional sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta

rupiah) yang sudah dikeluarkan PENGGUGAT untuk mengurus

perkara ini termasuk biaya pengamanan di lokasi karena

TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III telah

beberapa kali melakukan unjuk rasa dengan melibatkan warga

masyarakat Pangkalan Siata termasuk melibatkan LSM

LembahTari beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Dusun Rukun – Gang

Kurnia No. 180, Desa Bundar, Karang Baru – Aceh Tamiang

24476 dan Forum Komunikasi Petani Perjuangan Pangkalan Siata

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


dengan cara antaralain memblokir jalan di Kampung Banten/Getek

sehingga kendaraan langsir TBS maupun kendaraan operasional

milik PENGGUGAT tidak bisa lewat selama beberapa hari,

melarang bekerja karyawan PENGGUGAT serta menguasai lahan

perkebunan PENGGUGAT yang terletak di Blok IV, sehingga

beberapa warga masyarakat yang digerakkan oleh TERGUGAT –

I, TERGUGAT – II dan TERGUGAT – III, dikenakan hukuman

Penjara oleh Pengadilan Negeri Stabat diantaranya TERGUGAT –

III sendiri sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri No.

10/Pid.C/TPR/2013/PN-Stb tanggal 21 Juni 2013; menghadiri

panggilan/undangan dari berbagai instansi akibat pengaduan

TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III antaralain

Camat Pangkalan Susu, Polsek Pangkalan Susu, Polres Langkat,

DPRD Kabupaten Langkat , Bupati Kabupaten Langkat, Polda

Sumatera Utara dan DPRD Provinsi Sumatera Utara, sehingga

total kerugian meteriil yang dialami PENGGUGAT adalah Rp.

4.070.880.000.- (empat milyar tujuh puluh juta delapan ratus

delapan puluh ribu rupiah).

- Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT tersebut di atas yaitu

seluruhnya/total Rp. 4.070.880.000.- (empat milyar tujuh puluh juta

delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) haruslah dinilai sebagai

denda dan wajib dibayar oleh TERGUGAT – I, TERGUGAT – II,

TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV secara tanggung renteng.

-

3. Dalam halaman 7 angka 12 tertulis :

Bahwa oleh karena TERGUGAT - II telah terbukti melakukan perbuatan

melawan hukum maka untuk menjain agar putusan Pengadilan kelak dapat

dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak ilusionir, serta karena ada

dugaan kuat TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan

TERGUGAT – IV akan menjual belikan dan/atau mengalihkan harta miliknya

kepada pihak lain sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama

ini PENGGUGAT bermohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir

beslaag) terlebih dulu atas barang – barang bergerak dan tidak bergerak

milik TERGUGAT –II berupa tanah dan bangunan di atasnya:

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


- Milik TERGUGAT – I, terletak di Desa Pangkalan Siata,


- Milik TERGUGAT – II, terletak di Dusun V Kelurahan Kampung

Jawa, Kecamatan Kejuruan Muda, Kuala Simpang, Kabupaten

Aceh Tamiang.

- Milik TERGUGAT – III, terletak di Dusun V Kampung Baru,

Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu,

Kabupaten Langkat.

- Milik TERGUGAT – IV, terletak di Desa Pangkalan Siata,


- Diubah menjadi : Bahwa oleh karena TERGUGAT - I, TERGUGAT – II, TERGUGAT III dan

TERGUGAT – IV telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum

maka untuk menjamin agar putusan Pengadilan kelak dapat dilaksanakan

sebagaimana mestinya dan tidak illusionir, serta karena ada dugaan kuat

TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III DAN TERGUGAT – IV

akan memperjualbelikan dan/atau mengalihkan harta miliknya kepada pihak

lain sehubungan dengan adanya gugatan ini, oleh karenanya PENGGUGAT

bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar diletakkan

sita jaminan (conservatoir beslaag) terlebih dulu atas barang – barang tidak

bergerak milik TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III DAN

TERGUGAT – IV berupa tanah dan bangunan berikut barang – barang

bergerak masing – masing:

- Milik TERGUGAT – I, terletak di Desa Pangkalan Siata,


- Milik TERGUGAT – II, terletak di Dusun V, Kelurahan

Kampung Jawa, Kecamatan Kejuruan Muda, Kuala Simpang ,

Kabupaten Aceh Tamiang.

- Milik TERGUGA T– III, terletak di Dusun V Kampung Baru,

Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu,

Kabupaten Langkat.

- Milik TERGUGAT – IV, terletak di Desa Pangkalan Siata,


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


4. Dalam halaman 8 dan 9 angka 5 tertulis :

Menghukum TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan

TERGUGAT – IV untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara

tanggung renteng berupa :

- Kerugian materiil Rp. 4.092.000.000.- (empat milyar sembilan

puluh dua juta rupiah).

Diubah menjadi :

Menghukum TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV secara tanggung renteng berupa :

- Kerugian materiil Rp. 4.070.880.000.- (empat milyar tujuh puluh

juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat tersebut dibacakan tanggal 25 Juni 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat

tersebut pihak Tergugat I telah menyangkal sebagaimana dalam jawabannya

diajukan dipersidangan tanggal 08 Juli 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penegasan :

1. Bahwa Tergugat I MENOLAK DENGAN KERAS dan TEGAS seluruh dalil-

dalil Penggugat dalam surat gugatan tersebut, terkecuali terhadap hal-hal

yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh Tergugat I.

2. Bahwa telah diadakan usaha kearah perdamaian melalui mediasi oleh hakim

mediator pada Pengadilan Negeri Stabat, akan tetapi belum dan tidak

berhasil. Oleh karenanya, proses atau tahap persidangan dilanjutkan ke

tahapan berikutnya, yaitu JAWABAN dalam perkara aquo.

Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa dalam gugatan hal 2 nomor 2, Penggugat menyatakan adalah pemilik

atas sebidang tanah seluas ± 1500 Ha yang terletak di Desa Pangkalan

Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, berdasarkan Akta

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Hibah No. 281 tanggal 18 April 1990 dari PT. EKA DURA INDONESIA, namun dalam Akte Hibah tersebut tidak dengan tegas dan jelas menyebutkan

alas hak kepemilikan yang sah serta batas-batasnya dari PT. EKA DURA

INDONESIA sehingga hal itu patut diragukan keabsahannya/kebenarannya

proses hibah tersebut; 2. Tergugat-I memperoleh tanah terperkara secara turun temurun dari kedua

orang tua yang terlebih dahulu mengerjakan tanah tersebut sebagai lahan

bertani yang dibuktikan melalui surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan

oleh Kepala Kampung Pangkalan Siata di atas kertas bermetrai tentang

keterangan membuka ladang tanggal 11 Juni 1973, kemudian dilanjutkan

dengan dibuat surat keterangan oleh Kepala Desa P. Siata Kec. P. Susu,

Kab. Langkat No : 543-03/PS/1990 tanggal 21 Januari 1990 tentang

penguasaan tanah darat/kebun karet kemudian dibuat surat keterangan

Kepala Desa P. Siata No : 240/Pst/IX/2010 tanggal 30 September 2010

tentang asal usul tanah dan tidak silang sengketa dimana sampai dan

kemudian Tergugat-I jual tanah tersebut kepada Tergugat-II

3. Bahwa sejak kedua orang tua Tergugat-I mengerjakan tanah tersebut selama

puluhan tahun, belum pernah ada orang lain atau badan usaha yang

mengklaim tanah milik Tergugat-I, namun setelah Tergugat-I menjual tanah

kepada Tergugat-II tiba-tiba sejak tahun 2010 PT. Karimun Aromatics

mengklaim merasa memiliki tanah terperkara tersebut, sehingga

saya/Tergugat-I dengan tegas menolak dalil-dalil kepemilikan yang

disampaikan dalam gugatan dalam perkara aquo, karena tanah tersebut

sudah puluhan tahun kami kerjakan tidak pernah ada masalah.

4. Bahwa sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Sumatera Utara Nomor 91/9-12.300/I/2015 tanggal 22 Januari 2015

menyatakan bahwa PT. KARIMUN AROMATICS CO LTD (Tergugat d.R)

memiliki lahan Perkebunan Kelapa Sawit bukan di Desa P. Siata melainkan

yang terletak di Desa Pasar Rawa, Kecamatan Pangkalan Susu Sertifikat

HGU No. 1-3 seluas 725.30 Ha dan Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak

di Desa Bukit Mas II dan Desa Pekan Besitang, Kecamatan Pangkalan Susu

& Besitang sesuai Serfitikat HGU No. 1-3 seluas 492.48 Ha padahal faktanya

lahan yang digarap oleh PT. Karimun Aromatics lebih dari 2.300 Ha.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


5. Penggugat dalam gugatannya juga tidak menyebutkan secara jelas dan

terang batas-batas kepemilikan tanah yang menjadi Objek perkara (gugatan),

dalil Penggugat yang menyatakan memiliki tanah berdasarkan Akta Hibah

No. 281 tanggal 18 April 1990 SANGAT BERTOLAK BELAKANG dengan

dalil Penggugat pada point 7 halaman 3 s/d 5 yang menyatakan juga bahwa

alas hak Penggugat adalah berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah

dari tanah perorangan (Sdr. Yahya, Sdr. Gading, Sdr. Ismail IB, Sdr.

Abdullah, Sdr. Abdullah, Sdr. Hamid, Sdr. Ridwan dan Sdr. Syarifuddin Sdr.

Ramlan dan Sdr. A. Dadeh), sehingga analogi cara berfikir Penggugat dalam

menyusun gugatan tidak dapat diterima secara hukum dan tidak jelas,

apakah alas hak kepemilikan tanah Penggugat berdasarkan akta hibah”, atau

Surat Pelepasan Hak Atas Tanah’;

6. Tergugat I menolak dalil Penggugat pada point 4 hal 2 yang menyatakan

Tergugat I telah dilaporkan oleh Penggugat ke Polres Langkat No LP :

311/IV/2012/Su/Lkt tanggal 18 April 2012 karena telah menjual tanah milik

Pengugat kepada Tergugat II, karena setelah 3 tahun lamanya hingga

sekarang pihak Kepolisian tidak dapat menindak lanjuti laporan tersebut

karena PT. Karimun Aromatics menggunakan alas hak kepemilikan tanah

yang tidak benar dimana antara surat dengan fakta di lapangan bertolak

belakang dan secara illegal PT. Karimun Aromatics telah menguasai lahan

masyarakat secara paksa melalui bantuan aparat Kepolisian dan menuduh

kami sebagai pemilik lama telah merusak dan menguasai tanah tersebut

secara melawan hukum, sehingga dalam hal ini dalil-dali yang diajukan oleh

Penggugat adalah tidak benar dan dengan tegas kami menolaknya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II dan IV juga

telah menyangkalnya dalam Jawabannya yang diajukan pada tanggal 8 Juli

2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: DALAM KONPENSI

PENEGASAN :

1. Bahwa Tergugat II dan IV MENOLAK DENGAN KERAS dan TEGAS

seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan tersebut, terkecuali

terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh

Tergugat II dan IV.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


2. Bahwa telah diadakan usaha kearah perdamaian melalui mediasi oleh

hakim mediator pada Pengadilan Negeri Stabat, akan tetapi belum dan tidak

berhasil. Oleh karenanya, proses atau tahap persidangan dalam dilanjutkan

ke tahapan berikutnya, yaitu EKSEPSI dan JAWABAN dalam perkara aquo.

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat II dan Tergugat IV MENOLAK dengan KERAS dan

TEGAS seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan tersebut, terkecuali

terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar Tergugat

II dan Tergugat IV.

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA PT. EKA GRADURA

TIDAK ditarik / diikutsertakan SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA AQUO

(Exceptio Plurium Litis Consortium).

1. Bahwa gugatannya Penggugat menyatakan adalah pemilik atas sebidang

tanah seluas ± 1500 Ha yang terletak di Desa Pangkalan Siata,

Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, berdasarkan Akta Hibah

No. 281 tanggal 18 April 1990 dari PT. EKA DURA INDONESIA, termasuk

tanah yang terletak di Dusun IV, Tanjung Kramat, Desa Pangkalan Siata,

Kecamatan Pangkalan Susu,, Kabupaten Langkat, namun ternyata dalam

gugatan Penggugat tidak menarik PT. EKA DURA INDONESIA sebagai

pihak dalam perkara aquo;

2. Bahwa sesuai dengan kaedah hukum yurisprudensi tetap Mahkamah

Agung R.I. yang menyatakan bahwa “Penggugat HARUS MENYERTAKAN

pihak-pihak yang MEMILIKI KAITAN LANGSUNG dengan OBYEK

PERKARA yang DIGUGAT.” (Putusan MARI Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 10 Juni 1985), sehingga secara hukum PT. EKA DURA

INDONESIA sebagai pihak yang menghibahkan atas tanah terperkara

seharusnya dilibatkan atau dijadikan para pihak dalam perkara aquo;

3. Dengan demikian, ternyata Gugatan Penggugat KURANG PIHAK, Karena

PT. EKA DURA INDONESIA TIDAK DITARIK turut serta sebagai Pihak

dalam perkara aquo/SUBJEK terperkara (Exceptio Plurium Litis

Consortium), oleh karena itu Gugatan Penggugat HARUS dinyatakan

TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke verklaard).

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


B. GUGATAN KABUR

1. Bahwa dalam gugatan hal 2 nomor 2, Penggugat menyatakan adalah

pemilik atas sebidang tanah seluas ± 1500 Ha yang terletak di Desa

Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat,

berdasarkan Akta Hibah No. 281 tanggal 18 April 1990 dari PT. EKA DURA INDONESIA, namun dalam Akte Hibah tersebut tidak dengan tegas

dan jelas menyebutkan alas hak kepemilikan yang sah serta batas-

batasnya dari PT. EKA DURA INDONESIA sehingga hal itu patut

diragukan keabsahannya/kebenarannya; 2. Disini patut dipertanyakan alas hak apakah yang dimiliki hak PT. EKA

DURA INDONESIA, yang menjadikan dasar hukum sehingga

menghibahkan tanah terperkara kepada PT. KARIMUN AROMATICS

tersebut, kenapa tidak dilakukan melalui proses peralihan hak sesuai

ketentuan hukum yang berlaku hal ini patut diduga lahan seluas 1.500 Ha

dari PT. Eka Dura Indonesia oeh karena itu penghibahan tersebut cacat

hukum dan bertentangan dengan hukum pertanahan;

3. Penggugat dalam gugatannya juga tidak menyebutkan secara jelas dan

terang batas-batas kepemilikan tanah yang menjadi Objek perkara

(gugatan), dalil Penggugat yang menyatakan memiliki tanah berdasarkan

Akta Hibah No. 281 tanggal 18 April 1990 SANGAT BERTOLAK

BELAKANG dengan dalil Penggugat pada point 7 halaman 3 s/d 5 yang

menyatakan juga bahwa alas hak Penggugat adalah berdasarkan Surat

Pelepasan Hak Atas Tanah dari tanah perorangan (Sdr. Yahya, Sdr.

Gading, Sdr. Ismail IB, Sdr. Abdullah, Sdr. Abdullah, Sdr. Hamid, Sdr.

Ridwan dan Sdr. Syarifuddin Sdr. Ramlan dan Sdr. A. Dadeh), sehingga

analogi cara berfikir Penggugat dalam menyusun gugatan tidak dapat

diterima secara hukum dan tidak jelas, apakah alas hak kepemilikan tanah

Penggugat berdasarkan akta hibah?, atau Surat Pelepasan Hak Atas

Tanah?;

4. Sedangkan penghibahan dari PT. Eka Dura Indonesia kepada PT Karimun

Aromatics (sesuai Akta Hibah No. 281 tanggal 18 April 1990) hanya siasat

dan taktik belaka untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak kepada

Negara atas peralihan lahan tersebut apabila diihat dari nilai ekonomi dari

obyek yang dihibahkan tersebut sangat fantastis dan tidak masuk akal

karena peralihan hak tersebut dilakukan hanya dengan cara hibah tanpa

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


adanya ganti rugi atau kompensasi apapun yang seharusnya diterima

oleh PT. Eka Dura Indonesia, apalagi berdasarkan surat Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 522.1/34813 tanggal 22

Desember 1986 yang ditanda tangani oleh Gubernur Sumatera Utara pada

waktu itu (Alm) Kaharudin Nasution dengan tegas dan jelas menerangkan

bahwa :

a. Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna

Hutan Departemen Kehutanan tangga 21 September 1985 Nomor :

516/VII-4/1985 perihal pencadangan areal hutan seluas 3.000 Ha di

Desa Salahaji dan Halaban Kec. Besitang Kab. Dati II Langkat

Perkebunan kelapa sawit PT Eka Dura Indonesia menyatakan untuk

memenuhi kebutuhan lahan perusahaan yang bersangkutan Menteri

Kehutanan menyetujui pencadangan areal hutan seluas 3.000 Ha

setelah ditelaah menurut Tata Guna Hutan kesepakatan Propinsi Dati

I Sumatera Utara merupakan Hutan Produksi tetap tidak dibebani

HPH dapat dipertimbangkan guna usaha perkebunan dengan cara

tukar menukar areal ratio I : I

1) Surat Bupati KDH Tk II Langkat tanggal 19 Mei 1986 Nomor : 522-

4121/1986 sesuai dengan hasil survey terakhir Team Departemen

Kehutanan menyatakan bahwa tidak menaruh keberatan jika

Menteri Kehutanan dapat menyetujui areal tanah seluas 2.840 Ha

yang terdiri dari 890 Ha di Desa Batu Jongjong, 1000 Ha antara

Desa Lau Damak dan Desa Batu Jongjong Kec. Bahorok,

mengingat letak tanah tersebut berbatasan dengan Hutan PPA

sebagai pengganti areal kawasan hutan yang diberikan kepada PT

Eka Dura Indonesia terletak di Kec. Besitang.

2) Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan

Departemen Kehutanan Nomor : 423/VII-4/1986 tanggal 13

Agustus 1986 menyatakan dalam rangka penyelesaian areal

pengganti yang menjadi kewajiban perusahaan dapat menyetujui

lahan pengganti seluas 2.840 Ha untuk dijadikan kawasan hutan

tetap yaitu seluas 600 Ha di Desa Kaparas Kec. Salapian, 350 Ha

di Desa Lau Damak, 840 Ha di Desa Batu Jongjong dan 1.000 Ha

antara desa Lau Damak dan Desa Batu Jongjong Kec Bahorok.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


3) Surat Kepala Kantor Wilayah Kehutanan Propinsi Sumatera Utara

Nomor : 522/5505 tanggal 30 September 1986 menyatakan dalam

rangka penyelesaian proses penyediaan areal pengganti yang

diusulkan Bupati KDH Tk II Langkat untuk dikukuhkan menjadi

kawasan hutan tetap masih memerlukan persetujuan rekomendasi

Gubernur Tk I Sumatera Utara.

b. Berhubung dengan itu kami menyetujui areal seluas 2.840 Ha dengan

perincian 600 Ha di Desa Kaperas Kec. Besitang, 350 Ha di Desa Lau

Damak, 840 Ha di Desa Batu Jongjong dan 1.000 Ha antara Desa Lau

Damak dan Desa Batu Jongjong Kec. Bahorok Kab. Dati II Langkat untuk

dikukuhkan menjadi kawasan Hutan Tetap sebagai pengganti areal

Hutan yang dimohonkan PT. Eka Dura Indonesia terletak di Desa

Salahaji dan Halaban Kec. Besitang Kab. Dati II Langkat guna

perkebunan kelapa sawit dengan ketentuan :

1) Harus menyelesaikan terlebih dahulu apabila di dalam areal yang

dimohon serta areal pengganti terdapat perkampungan, tanah

adat, tanah garapan, dan penggunaan lain di bawah pengawasan

Bupati KDH Tk II Langkat;

2) Biaya penataan batas calon areal pengganti untuk dikukuhkan

menjadi kawasan hutan tetap menjadi beban perusahaan;

3) Mengajukan permohonan kepada Departemen Kehutanan untuk

memperoleh surat keputusan pelepasan areal hutan guna tujuan

perkebunan dari Menteri Kehutanan sedangkan faktanya sampai

dengan saat ini pihak PT. Eka Dura Indonesia (selaku pemberi

hibah) maupun PT. Karimun Aromatics (selaku penerima hibah)

tidak pernah sama sekali melaksanakan amanah sebagaimana

yang diperintahkan dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Sumatera Utara yang tersebut di atas, sehingga sesuai dengan

fakta hukum bahwa keberadaan PT. KArimun Aromatics yang

telah membuka lahan kebun kelapa sawit di Desa P. Siata Kec.

Pangkalan Susu, Kab. Langkat telah jelas melanggar hukum

apalagi terbukti telah merampas dan menguasai lahan milik

Tergugat-II secara melawan Hukum.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


7. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas

apakah tanah tersebut secara sah adalah benar milik Penggugat dan/atau

diperoleh berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka gugatan

Penggugat tidak berdasarkan hukum dan dasar fakta yang tidak jelas

(kabur), maka sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II dan IV menolak dengan KERAS dan TEGAS seluruh

dalil-dalil Penggugat dalam surat Gugatan Penggugat, terkecuali terhadap

hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh

Tergugat II dan IV.

2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat II dan IV pada

bagian DALAM EKSEPSI tersebut diatas, dianggap terulang dan berlaku

kembali pada bagian DALAM POKOK PERKARA di bawah ini, oleh

karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pokok

Perkara ini;

3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak dilandasi oleh dasar hukum kepemilikan

tanah yang sah, dimana dalam gugatannya Penggugat menyatakan

adalah pemilik atas sebidang tanah seluas ± 1500 Ha yang terletak di

Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat,

berdasarkan Akta Hibah No. 281 tanggal 18 April 1990 dari PT. EKA

DURA INDONESIA, termasuk tanah yang terletak di Dusun IV, Tanjung

Kramat, Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten

Langkat (selanjutnya disebut tanah terperkara), dalil dan bukti mana

sangat bertentangan dan tidak berdasarkan ketentuan hukum pertanahan

(agraria) sebagaimana telah Tergugat-II uraikan pada halaman 3, 4, dan 5

di atas (berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatera Utara

Nomor : 522-I/4813 tanggal 22 Desember 1986);

4. Bahwa PT. KARIMUN AROMATICS (Penggugat) adalah Badan Hukum

yang proses pendirian maupun kepemilikan atas sebidang tanah harus

didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dasar

hukum sebuah Badan Hukum bisa memiliki tanah atau terhadap Badan

Hukum dapat diberikan / dibebankan hak, salah satunya adalah Hak Guna

Usaha, dimana ketentuan pengaturan hal tersebut diatus dalam Peraturan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang HAK GUNA USAHA, HAK GUNA

BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH sedangkan faktanya PT.

Karimun Armatics tidaklah demikian;

5. Namun kenyataannya, peralihan hak dan/atau penguasaan lahan

perkebunan oleh PT. EKA DURA kepada PT. KARIMUN AROMATICS

jelas dan tegas bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) dan (4) Peraturan

Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang HAK GUNA USAHA, HAK GUNA

BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH, sehingga segala tindakan

yang dilakukan oleh PT. EKA DURA dan PT. KARIMUN AROMATICS

yang telah menguasai tanah terperkara tanpa alas hak yang sah adalah

perbuatan melawan hukum;

6. Tergugat II dan Tergugat IV MENOLAK dalil Penggugat pada point 3 hal 2

yang menyatakan bahwa Penggugat telah menjalankan usahanya diatas

tanah terperkara, padahal faktanya Penggugat tidak pernah menguasai

atau mengusahai tanah terperkara bagaimana mungkin sedangkan tanah

seluas 200.000 M² yang diperoleh dari ganti rugi /pelepasan hak atas

tanah dari T-I yang mana tanah terperkara diperoleh dari warisan (Alm)

Bapak Tergugat-I dari sudah dikuasai dan digarap sejak tanggal 11 Juni

1973 sesuai surat keterangan membuka ladang dari Kepala Kampung

Pangkalan Siatak (a.n Burhanudin Razi) Kec. Pangkalan Susu Kab.

Langkat dimana tanah terperkara adalah tanah garapan/milik masyarakat

termasuk tanah milik Tergugat II yang sekarang menjadi sengketa;

7. Tergugat II menolak dalil Penggugat pada point 4 hal 2 yang menyatakan

Tergugat I telah dilaporkan oleh Penggugat ke Polres Langkat No LP :

311/IV/2012/Su/Lkt tanggal 18 April 2012 karena telah menjual tanah milik

Pengugat kepada Tergugat I, namun laporan Penggugat ke Penyidik

Polres bukan menyangkut kepemilikan tanah terperkara tetapi mengenai

dugaan tindak pidana pengerusakan barang, sehingga dalil Penggugat

yang mengaitkan laporan polisi tersebut dengan gugatan aquo adalah dalil

hukum yang tidak beralasan dan mengada-ada, karena objek terperkara

tidak ada kaitannya secara langsung dengan Laporan Polisi tersebut serta

tidak mempengaruhi legalitas kepemilikan Tanah dari Tergugat II, oleh

karenanya dalil hukum Penggugat tersebut harus dikesampingkan

dan/atau ditolak; akan tetapi LP sudah lebih dari 4 tahun tidak pernah ada

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


tindak lanjut proses hukum dan bahkan baik T-II maupun T-IV sampai

dengan sekarang masih tetap meguasai dan menggarap lahannya

tersebut meskipun sebagian lahan milik T-II telah dirampas dan dikuasai

secara melawan hukum oleh Penggugat, bahkan T-IV s/d sekarang masih

menjabat sebagai Kepala Desa P. Siata Kec. P. Susu Kab. Langkat yang

apabila sesuai laporan Polisi yang dilaporkan oleh Penggugat T-II maupun

T-IV seharusnya sudah masuk penjara, akan tetapi hingga hari ini tidak

demikian faktanya.

Apalagi faktanya, bahwa semua surat pernyataan pelepasan hak atas

tanah yang dimilik Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat

pada point 7 hal 3, 4 dan 5 sampai dengan sekarang tidak terdaftar pada

buku tanah Desa P. Siata Kec. P. Susu, Kab. Langkat serta juga luas dan

batas batasnya tidak sesuai dengan bukti yang dilaporkan.

8. Bahwa benar kepemilikan tanah terperkara oleh Tergugat-II didasarkan

pada dalil Penggugat pada point 5 hal 2 dan hal 3 yaitu surat Keterangan

Tanah Kepala Kampung Pangkalan Siata di atas kertas bermetrai tentang

keterangan membuka ladang tanggal 11 Juni 1973, surat keterangan

Kepala Desa P. Siata Kec. P. Susu, Kab. Langkat No : 543-03/PS/1990

tanggal 21 Januari 1990 tentang penguasaan tanah darat/kebun karet,

surat keterangan Kepala Desa P. Siata No : 240/Pst/IX/2010 tanggal 30

September 2010 tentang asal usul tanah dan tidak silang sengketa dimana

sampai dengan sekarang surat kepemilikan tanah terperkara milik T-II

masih tercatat dalam buku tanah Desa Pangkalan Siata serta masih tetap

taat membayar pajak PBB sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga sudah

seharusnya surat-surat tanah milik Tergugat II dinyatakan sah dan

berkekuatan hukum;

9. Bahwa Penggugat sama sekali tidak benar dan penuh dengan

kebohongan serta tipu muslihat dalam surat gugatan pada point 6 hal 3

yang menyatakan bahwa Tergugat-II bersama-sama dengan sekelompok

orang yang dipimpin oleh Tergugat-II datang menguasai lahan Penggugat

di antaranya Blok IX dan Blok VIII yang terletak di Dusun IV Tanjung

Kramat Desa P. Siata seluas 239.000 M² (23,9 Ha) dengan cara

membakar pohon kelapa sawit, pohon pelindung untuk konservasi air milik

Penggugat serta mendirikan bangunan rumah dan menempatkan

pekerjanya di areal tersebut, hal itu bagaimana mungkin bisa terjadi

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


sementara Penggugat merasa memiliki lahan atas dasar Akta Hibah No.

281 tanggal 18 April 1990 tidak bisa menunjukkan letak dan batas-batas

tanahnya apalagi hal itu SANGATLAH BERTENTANGAN DENGAN

SURAT GUBERNUR SUMUT No. 522-I/34813 tanggal 22 Desember 1986

yang menyatakan dengan tegas ijin membuka lahan yang diberikan

kepada PT. Eka Dura Indonesia adalah di Desa Salahaji, dan Halaban

Kec. Besitang, Kab. Langkat dan tidak seperti yang digarap dan dikuasai

sekarang oleh PT. Karimun Aromatics yang faktanya terletak di Desa P.

Siata, Kec. P. Susu, Kab Langkat, apalagi sampai dengan saat ini

Penggugat TIDAK PERNAH MENYIAPKAN PENCADANGAN AREAL

HUTAN SELUAS 3.000 Ha dengan cara tukar menukar dengan ratio 1:1

sedangkan Tergugat-II sebelum memperoleh lahan terperkara dari

Tergugat-I yang dahulu telah membuka lahan tersebut sejak Juni 1973

(sesuai surat keterangan membuka ladang dari Kepala Kampung

Pangkalan Siata tanggal 11 Juni 1973) sehingga hal ini sesuai fakta di

lapangan segala apa yang menjadi dalil gugatan dari Penggugat sangat

jauh dari kebenaran dan fakta hukum.

10. Bahwa Tergugat II dan Tergugat IV MENOLAK dalil Penggugat pada point

7 hal 3,4,5 yang menyatakan memiliki lahan perkebunan terperkara

berdasarkan :

a. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989

yang dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 78/IV/89 tanggal 26

April 1989;

b. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989

yang dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 267/V/89 tanggal 31

Mei 1989;

c. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989


April 1989;

d. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989


April 1989;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


e. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989


September 1989;

f. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989


April 1989;

g. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989


September 1989;

h. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989

yang dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 368/IX/89 tanggal 30

September 1989;

i. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989


April 1989;

j. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 28 Juli 1989

yang dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 315/VIII/89 tanggal

10 Agustus 1989;

k. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 22 September

1989 yang dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 367/IV/89

tanggal 30 September 1989;

11. Bahwa keberadaan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut

diatas sangat bertentangan dengan dalil Penggugat yang menyatakan

memiliki tanah terperkara berdasarkan Akta Hibah No. 281 tanggal 18 April

1990 sesuai dalam surat gugatan dari Penggugat sendiri pada hal 2 nomor

1 dan 2, sehingga secara hukum keberadaan Surat Pernyataan Pelepasan

Hak Atas Tanah tersebut harus dikesampingkan karena bertentangan bukti

surat kepemilikan Tergugat II apalagi dari beberapa surat pelepasan hak

atas tanah tersebut tanda tangan dari pemilik awal atau penjual ada

dugaan dipalsukan, karena tanda tangannya semua sama, padahal

pemiliknya berbeda seperti tanah milik Sdr. Ismail, Ibrahim Nago, dan

Ibrahim, apalagi semua surat tersebut juga tidak terdaftar pada buku tanah

desa P Siata Kec. P. Susu Kab. Langkat;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


12. Dalil Penggugat pada point 10 hal 6 yang menyatakan Tergugat II dan

Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum apalagi

menimbulkan kerugian terhadap Penggugat baik material dan immaterial

adalah dalil hukum yang sangat prematur penuh rekayasa dan jelas

mengada-ada karena kepemilikan lahan oleh Tergugat II atas tanah

terperkara adalah berdasarkan ketentuan hukum yang sah, oleh

karenanya dalil hukum Penggugat tersebut harus DITOLAK atau setidak-

tidaknya dikesampingkan apalagi faktanya justru sebaliknya Penggugatlah

yang telah merampas dan menguasai lahan T-II secara melawan hukum

dengan seenaknya menebang pohon rambung, aren, jengkol, sengon,

sawit, dan meratakan tanah milik T-II tanpa seijin dan sepengetahuan dari

T-II sehingga justru Tergugat-II lah yang jelas telah mengalami kerugian

yang tidak sedikit akibat ulah dan tindakan semena-mena dari Penggugat

yang mendapat perlindungan dari Pihak Kepolisian Polres Langkat

maupun Polsek setempat;

13. Bahwa keberadaan Akta Hibah No. 281 tanggal 18 April 1990 antara PT.

EKA DURA dengan PT. KARIMUN AROMATICS sangat merugikan

kepentingan hukum Tergugat II, Akta Hibah No. 281 tanggal 18 April 1990

yang dibuat juga telah bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku,

sehingga perbuatan Penggugat tersebut sudah dapat dikategorikan

sebagai Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu Akta Hibah No. 281

tanggal 18 April 1990 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan

hukum dan harus di cek ke lapangan/klarifikasi penguasaan lahan fisik dari

PT. Karimun Aromatics selain seharusnya tidak berada di Desa Siata Kec.

Pangkalan Susu Kab. Langkat melainkan di Desa Labuhan Haji Kec.

Besitang Kab. Langkat hal tersebut sesuai surat Gubernur Nomor : 522-

I/34813 tanggal 22 Desember 1986 tetapi fakta di lapangan penguasaan

lahan PT. Karimun Aromatics lebih dari 2.300 Ha sehingga jelas terjadi

manipulasi data luas tanah bila dibandingkan dengan surat HGU milik PT.

Karimun Aromatics sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadi manipulasi

pajak yang jelas merugikan Negara;

14. Tergugat IV juga membantah dan MENOLAK dengan tegas dalil

Penggugat pada point 8 halaman 5 yang menyatakan Tergugat IV secara

melawan hukum menggunakan Surat Keterangan Nomor 593-

03/PS/I/1990 tanggal 21 September 1990, bahwa Surat Keterangan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Nomor 593-03/PS/I/1990 tanggal 21 September 1990 adalah sah secara

hukum karena sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan atau pejabat

tata usaha negara yang mencabut dan/atau menyatakan Surat Keterangan

Nomor 593-03/PS/I/1990 tanggal 21 September 1990 tidak berlaku, karena

faktanya surat Keterangan Nomor : 593-03/PS/I/1990 tanggal 21

September 1990 sampai dengan saat ini masih jelas terdaftar dalam buku

tanah Desa P Siata Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat;

15. Bahwa benar Surat Keterangan Nomor 593-03/PS/I/1990 tanggal 21

September 1990 adalah produk hukum dari pemerintahan Desa Pangkalan

Siata, dimana sebelumnya Tergugat IV telah menelusuri kebenaran dan

keberadaan surat tersebut, ternyata benar bahwa surat Surat Keterangan

Nomor 593-03/PS/I/1990 tanggal 21 September 1990 tercatat dan terdaftar

dalam buku tanah di desa Pangkalan Siata, sehingga kemudian Tergugat

IV mengeluarkan kepastian hukum atas Surat Keterangan Nomor 593-

03/PS/I/1990 tanggal 21 September 1990 tersebut dengan mengeluarkan

Surat Keterangan Nomor 995/PST/SK/VIII/2013. oleh karena berdasarkan

hukum kiranya untuk selanjutnya menyatakan bahwa Surat Keterangan

Nomor 593-03/PS/I/1990 tanggal 24 September 1990 adalah sah dan

berkekuatan hukum;

16. berdasarkan uraian tersebut diatas, ternyata benar jelas dan tegas sesuai

fakta hukum bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat

tidak didasarkan pada alat bukti yang sah dan tidak ada dalil bagi

Penggugat untuk menyatakan Tergugat II dan Tergugat IV melakukan

perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ada alasan hukum bagi

Tergugat II untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan tanah terperkara

kepada Penggugat;

17. tidak benar dalil Penggugat pada point 11 yang menyatakan bahwa akibat

perbuatan Tergugat II dan Tergugat IV, Penguggat mengalami kerugian

materiil sebesar Rp. 4.070.880.000 (empat milyar tujuh puluh juta delapan

ratus delapan puluh rupiah) maupun immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000

(lima milyah rupiah), karena gugatan Penggugat selain tidak didasarkan

alasan dan alat bukti yang sah dan juga sesuai fakta di lapangan karena

tidak pernah ada terjadi pengrusakan apalagi pembakaran pohon sawit

sebanyak 650 pokok, pohon pelindung sebanyak 1890 pokok, milik dari

penggugat, tapi justru sebaliknya Tergugat-II lah yang mengalami kerugian

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


sebanyak 45 batang pohon jengkol, pohon aren 43 batang, pohon

rambung sebanyak 7.000 batang, pohon sengon 2.500 batang, pohon

sawit 50 batang, milik T-II yang telah dihancurkan oleh Peggugat;

18. Oleh karena tidak ada dugaan atau sangkaan bahwa Tergugat II dan

Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak ada

alasan hukum yang sah bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk

mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat

HARUS DITOLAK atau setidak-setidaknya dikesampingkan;

19. Bahwa untuk permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang

diajukan oleh Penggugat melalui gugatan ini HARUS DITOLAK, sebab

tanah aquo secara hukum adalah jelas dan tegas tanah milik Tergugat II

dengan alas hak kepemilikan / peralihan hak yang sah secara hukum dan

sampai dengan sekarang bukti surat hak kepemilikan atas tanah milik T-II

masih terdaftar pada buku tanah Desa P. Siatak Kec. Pangkalan Susu

Kab. Langkat serta dengan taat tetap membayar pajak PBB setiap tahun

hingga sekarang, sementara itu tidak ada satupun bukti outentik lainnya

yang dapat diajukan oleh Penggugat.

DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat II /Penggugat d.R mengajukan gugatan rekonpensi atas

gugatan Penggugat d.K, dan selanjutnya terhadap hal-hal yang telah Kami

uraikan dalam rekonpensi diatas secara mutatis mutandis berlaku juga dalam

dalam gugatan Rekonpensi ini, adapun dalil gugatan Rekonpensi tersebut

adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat d.R adalah pemilik atas tanah seluas ± 200.000 M2

sebagaimana dimaksud dalam Akte Keterangan Kepemilikan No. 11

tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dihadapan seorang Notaris Hj. Nur Asmalina Srg, S.H., M.Kn, yang terletak di Desa Pangkalan Siata,

Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas

sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Purba (600 M)

Sebelah Selatan berbatasan dengan : sawah rawa (600/120 M)

Sebelah Timur berbatasan dengan : Hutan (300 M)

Sebelah Barat berbatasan dengan : Panglong (310/70 M)

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


2. Bahwa kronologis kepemilikan tanah milik Penggugat d.R berdasarkan

peralihan hak antara Sdr. ISMAIL (anak Kandung Abdullah Banta) dengan

Penggugat II. d.R sesuai Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 20

Januari 2010 yang diketahui Kepala Desa Pangkalan Siata (Ngatirin) dan

saksi-saksi lainnya ;

3. Bahwa sejak tahun 1973 Alm. Abdullah Banta (bapak Kandung Tergugat I)

telah menguasai dan mengusahai tanah terperkara (tanah ladang),

selanjutnya secara turun temurun diusahai dan dikuasai oleh Tergugat I

(Sdr. Ismail), tanpa gangguan dari pihak manapun dan penguasaan tanah

terperkara oleh Abdullah Banta adalah sah secara hukum sesuai Surat

Keterangan Membuka Ladang tanggal 11 Juni 1973 yang dikeluarkan oleh

Kepala Kampung Pangkalan Siata Sdr. Burhanuddin Razi dan dibuat

diatas kertas bersegel dan sampai dengan sekarang surat keterangan

kepemilikan atas tanah milik Tergugat-II/Penggugat d.R masih tercatat di

buku tanah Desa P Siata Kec. P. Susu Kab. Langkat ;

4. bahwa setelah tanah terperkara beralih kepemilikannya dari Sdr. Ismail

(Tergugat I) kepada Tergugat II d.K/Penggugat d.R sesuai sesuai Surat

Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 20 Januari 2010 yang diketahui

Kepala Desa Pangkalan Siata (Bpk. Ngatirin/Tergugat IV), Penggugat d.R

menguasai dan mengusahai tanah terperkara dengan menanam tanaman

keras seperti tanaman kepala sawit, karet, sengon, jengkol, rambung

(umur 2 ½ tahun) dan tanaman lainnya;

5. Namun sekitar bulan Pebruari 2013, PT. Kamirun Aromatics (Tergugat

d.R) yang dibekingi bersama dengan Aparat Kepolisian datang keloksi

tanah terperkara dan tanpa kompromi (kesepakatan) serta tidak ada

putusan hukum dari Pengadilan Negeri Langkat yang telah BHT yang

menyatakan bahwa tanah milik T-II merupakan tanah milik Penggugat,

selanjutnya Penggugat telah merusak semua tanaman milik Penggugat

d.R dengan menggunakan alat berat (BECO), dan setiap alat-alat berat

masuk kelokasi tanah milik Penggugat d.R selalu mendapat pengawalan

dari Aparat Kepolisian;

6. Bahwa pada saat PT. Karimun Aromatics (Tergugat d.R) dalam setiap

membuldoser (merusak) tanah milik Penggugat d.R, Penggugat d.R

bersama masyarakat yang lainnya yang lahannya turut dirusak berupaya

meminta penjelasan kepada pihak Tergugat d.R, karyawan PT. Karimun

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Aromatics selalu mengatakan bahwa tanah milik Penggugat d.R masuk

dalam kawasan Hak Guna Usaha Nomor 1 dan 2 atas nama PT. Karimun

Aromatics tetapi tidak pernah surat HGU tersebut ditunjukkan kepada

Penggugat d.R;

7. Bahwa kedatangan Staf PT. Karimun Aromatics (Tergugat d.R) selalu

dikawal oleh aparat Kepolisian dan pihak Tergugat d.R selalu

mengintimidasi Penggugat d.R dan masyarakat lainnya agar

mengosongkan tanah terperkara karena masuk keareal HGU I dan II atas

nama PT. Karimun Aromatics dan pihak Tergugat d.R memasang plang

diatas tanah terperkara dengan tulisan “Tanah ini Milik PT. Karimun

Aromatics HGU No. I & II”, namun berdasarkan sepengetahuan Penggugat

d.R dan aparat Pemerintahan Desa setempat (Tergugat IV d.K) PT.

Karimun Aromatics tidak pernah mengajukan HGU No. I dan II diatas

tanah terperkara karena HGU No 1 dan No II sebagaimana yang dimaksud

oleh Penggugat d.K/Tergugat d.R telah jelas dan tegas faktanya tidak

berada di Desa P. Siata Kec. P. Susu Kab. Langkat, melainkan terletak di

Desa Pasar Rawa dan Bukit Mas Jalan Pekan Besitang;

8. Bahwa Penggugat d.R telah mencari informasi ke beberapa instansi

pemerintahan (Badan Pertanahan Kab. Stabat, Kantor Badan Pertanahan

Tk-I Sumut, Dinas Ketuhanan Kab. Stabat, maupun Dinas Kehutanan Tk-I

Sumut) dan instansi lainnya, ternyata benar bahwa PT. Karimun Aromatics

tidak memiliki lahan perkebunan di daerah Pangkalan Siata (bukti dalam

persidangan);

9. Setelah penguasaan secara illegal (merampas/merusak) yang dilakukan

oleh pihak Tergugat d.R atas tanah terperkara, Penggugat d.R bersama

masyarakat Pangkalan Siata mengajukan keberatan atas tindakan illegal

PT. Karimun Aromatics (Tergugat d.K) kepada Dewan Perwakil Rakyat

Sumatera Utara, dimana dalam forum dengar pendapat dengan DPR

tersebut didapat fakta bahwa benar PT. Karimun Aromatics (Tergugat d.K)

tidak ada memiliki lahan perkebunan di daerah Pangkalan Siata (termasuk

tanah terperkara), (bukti copy rekomendasi dari Fraksi A DPRD Tk-I Sumut

terlampir);

10. Bahwa benar objek tanah sebagaimana dalam gugatan PT. Karimun

Aromatics (Penggugat d.K) tidak berada di daerah Pangalan Siata, hal itu

sesuai Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatara Utara Nomor

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


522.1/34813 tanggal 22 Desember 1986 tentang pemberitahuan

pencadangan areal hutan seluas 3000 Ha di Desa Salahaji dan Halaban

Kecataman Besitang Kabupaten Dati II Langkat untuk perkebunan kelapa

sawit PT. Eka Dura Indonesia, hal tersebut sudah menjadi kewajiban dari

PT. Eka Dura Indonesia untuk menyiapkan terlebih dahulu lahan pengganti

seluas 3.000 Ha dengan rincian 2.840 Ha terdiri dari 600 Ha di Desa

Kaperas Kec. Salapian, 360 Ha di Desa Lau Damak, 890 Ha di Desa Batu

Jongjong dan 1.000 Ha antara desa Lau Damak dan dengan Desa Batu

Jongjong Kec. Bahorok, naun kewajiban tersebut hingga sekarang belum

pernah dipenuhi oleh Penggugat d.K/ Tergugat d.R sehingga berdasarkan

fakta hukum keberadaan lahan dari PT Karimun Aromatics di Desa P.

Siata Kec. P. Susu Kab. Langkat adalah ILLEGAL;

11. Sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Sumatera Utara Nomor 91/9-12.300/I/2015 tanggal 22 Januari 2015

menyatakan bahwa PT. KARIMUN AROMATICS CO LTD (Tergugat d.R)

memiliki lahan Perkebunan Kelapa Sawit bukan di Desa P. Siata

melainkan yang terletak di Desa Pasar Rawa, Kecamatan Pangkalan Susu

Sertifikat HGU No. 1-3 seluas 725.30 Ha dan Perkebunan Kelapa Sawit

yang terletak di Desa Bukit Mas II dan Desa Pekan Besitang, Kecamatan

Pangkalan Susu & Besitang sesuai Serfitikat HGU No. 1-3 seluas 492.48

Ha padahal faktanya lahan yang digarap oleh PT. Karimun Aromatics lebih

dari 2.300 Ha;

12. Bahwa penghibahan tanah dari PT. EKADURA kepada PT. Karimun

Aromatics (Tergugat d.R) sesuai Akta Hibah No. 281 tanggal 18 April 1990

adalah bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku, PT. EKADURA

tidak dapat menghibahkan atas tanah perkebunan yang masih dalam

proses perijinan dari instansi terkait, dan ternyata proses perijinan (Ijin

Prinsip) tersebut telah KADALUARSA, karena jelas melanggar dan

bertentangan dengan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 tentang

Tata Cara Perubahan peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan pada Pasal

22 ayat (4) dan UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 24 huruf C dimana “Pemohon

Dilarang memindah tangankan persetujuan prinsip pelepasan kawasan

Hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan” dan kami

tegaskan bahwa PT. EKADURA bukan sebagai pemilik atas lahan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


perkebunan, sehingga Akta Hibah No. 281 tanggal 18 April 1990 harus

dinyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

13. Bahwa masyarakat Pangkalan Siata yang tanah perkebunannya dirusak

atau dikuasai secara illegal oleh PT. Karimun Aromatics (Tergugat d.R)

telah mengajukan keberatan kepada Kejaksaan Agung RI, dan Kejaksaan

Agung RI sesuai Surat Kejaksaan Agung RI Nomor B-530/E/Euh.1/3/2015

tanggal 5 Maret 2015 telah memerintahkan Kabareskrim Polri dan Direktur

PHKA Kementerian Kehutanan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat

tersebut (bukti terlampir);

14. Oleh karena kepemilikan lahan oleh Penggugat d.R atas tanah terperkara

sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah seharusnya Surat

Keterangan Membuka Ladang tanggal 11 Juni 1973 yang dikeluarkan oleh

Kepala Kampung Pangkalan Siata Sdr. Burhanuddin Razi, Surat

Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 20 Januari 2010 dan Akte

Keterangan Kepemilikan No. 11 tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat

dihadapan seorang Notaris Hj. Nur Asmalina Srg, S.H., M.Kn, harus

dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;

15. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2013, Penggugat d.R telah melaporkan

dugaan tindak pidana pengerusakan yang dilakukan oleh PT. KARIMUN

AROMATICS kepada Polres Langkat sesuai Surat Tanda Penerimaan

Laporan Pengaduan No.LP/562/XI/2013/SU/LKT tanggal 6 Nopember

2013;

16. Bahwa tindakan dan perbuatan PT. Kariimun Aromatics (Tergugat d.R)

yang telah merusak dan menyerobot tanah milik Penggugat d.R

merupakan perbuatan melawan hukum;

17. Bahwa tindakan dan perbuatan PT. Kariimun Aromatics (Tergugat d.R)

yang telah menguasai tanah terperkara tanpa didukung alas hak yang sah

merupakan perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa tindakan dan perbuatan PT. Karimun Aromatics (Tergugat d.R)

yang telah menebang/merusak pohon milik Penggugat d.R yang ada

diatas tanah Terperkara adalah perbuatan melawan hukum, sehingga

akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut Penggugat d.R telah

mengalami kerugian materiil, dimana kerugian ditaksir :

a. Pohon jengkol 45 batang x Rp.3.000.000,- : Rp. 135.000.000,-

b. Pohon aren 43 batang x Rp.10.000.000,- :Rp. 430.000.000,

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


c. Pohon rambung 7000 batang x Rp.2.000.000,-:Rp. 14.000.000.000,

d. Pohon sengon 2500 batang x Rp.2.000.000,-: Rp. 5.000.000.000,

e. Pohon sawit 50 batang x Rp.1.200.000,- : Rp. 60.000.000,-

Total kerugian materiil : Rp.19.625.000.000,-

(sembilan belas milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah)

19. Bahwa akibat perbuatan PT. Karimun Aromatics (Tergugat d.R) yang

menyerobot dan merusak tanaman milik Penggugat d.R, mengakibatkan

kerugian materiil kepada Penggugat d.R dengan rincian kerugian berupa

hasil yang diharapkan untuk setiap bulannya dari tanah terperkara yang

menghasilkan :

a. Pohon jengkol 45 batang xRp. 200.000,- : Rp. 9.000.000,-

b. Pohon aren 43 batang x Rp. 300.000,- : Rp. 129.000.000,-

c. Pohon rambung 7000 batang xRp.500.000,- Rp. 3.500.000.000,-

d. Pohon sengon 2500 batang x Rp. - : Rp. -

e. Pohon sawit 50 batang x Rp. 5.000.000,- : Rp. 250.000.000,-

Jumlah Rp : 3.888.000.000,-

(tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah)

20. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum PT. Karimun Aromatics

(Tergugat d.R), menyebabkan kerugian secara immateriil bagi Penggugat

d.R karena merendahkan harkat dan martabat Penggugat d.R di hadapan

masyarakat sekitarnya, dimana kerugian ditaksir sebesar Rp.

2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

21. Bahwa untuk menjamin penggantian kerugian materiil dan immaterial yang

timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat

d.K/Tergugat d.R, maka Penggugat d.R memohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Stabat Cq. Majelis Hakim perkara aquo untuk

meletakkan Sita jaminan terhadap tanah terperkara dan kebun sawit milik

Tergugat d.R yang terletak di Desa Pasar Rawa dan Bukit Mas Jalan

Pekan Besitang (HGU No I dan HGU No II);

22. Untuk menjamin pelaksanan putusan ini nantinya, maka Penggugat d.R,

memohon agar Penggugat d.K/Tergugat d.R dihukum untuk membayar

uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat d.R secara tunai dan

seketika sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


sejak tanggal putusan perkara ini, sampai putusan perkara ini mempunyai

kekuatan hukum tetap;

23. Bahwa oleh karena gugat balas (Rekonpensi) dari Penggugat d.R

didasarkan atas alat bukti yang sah yang tidak dapat lagi disangkal

kebenarannya oleh Penggugat d.K, sehingga putusan ini memenuhi syarat

hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada

bantahan, banding atau kasasi dari Penggugat d.K/Tergugat d.R.

24. Bahwa oleh karena Penggugat d.R memiliki alat-alat bukti yang sah

dan/atau authentik maka adalah wajar apabila dimohonkan agar

pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta

meskipun ada perlawanan, banding, kasasi (uit voorbaar bij voerraad).

Berdasarkan atas segala sesuatu yang telah Kami diuraikan dalam KONPENSI

dan REKONPENSI di atas, Tergugat II d.K / Penggugat d.R mohon kiranya

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili

perkara aquo memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan EKSEPSI dari Tergugat II dan IV untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelitjke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.R seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap

tanah terperkara kebun sawit milik Tergugat d.R yang terletak di Desa

Pasar Rawa dan Bukit Mas Jalan Pekan Besitang (HGU No I dan HGU

No II);

3. Menyatakan secara hukum Tergugat d.R bersalah melakukan perbuatan

melawan hukum karena telah merusak tanaman dan menyerobot tanah

milik Penggugat d.R;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


4. Menyatakan sah secara hukum dan berkekuatan hukum atas surat-surat

kepemilikan atas milik Penggugat d.R tidak terbatas pada :

- Surat keterangan Kepala Desa pangkalan Siata tanggal 11 juni 1973;

- Surat Keterangan No. 593-03/PS/I/1990 tanggal 21 Januari 1990 yang

dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Siata;

- Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 20 Januari 2010;

- Surat Keterangan Asal Usul Tanah dan tidak silang sengketa No.

240/PST/IX/2010 tanggal 30 September 2010 yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa Pangkalan Siata (Tergugat IV d.K);

- Akte Keterangan Pemilikan Nomor 11 tanggal 19 September 2013 yang

diterbitkan oleh Hj. Nur Asmalina Srg, S.H. Notaris di Langkat.

5. Menyatakan tidak sah secara hukum dan tidak berkekuatan hukum Akta

Hibah No. 281 tanggal 18 April 1990 yang dibuat hadapan Notaris

Misahardi Wilamarta, S.H. Notaris di Jakarta;

6. Menyatakan tidak sah secara hukum dan tidak berkekuatan hukum surat-

surat berupa :

a. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989 yang

dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 78/IV/89 tanggal 26 April 1989;

b. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989 yang

dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 267/V/89 tanggal 31 Mei 1989;

c. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989 yang


d. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989 yang


e. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989 yang

dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 365/IV/89 tanggal 30

September 1989;

f. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989 yang


g. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989 yang

dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 363/IV/89 tanggal 30

September 1989;

h. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989 yang

dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 368/IX/89 tanggal 30

September 1989;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


i. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989 yang


j. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 28 Juli 1989 yang

dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 315/VIII/89 tanggal 10 Agustus

1989;

k. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 22 September 1989


September 1989;

Dan menyatakan bahwa penguasaan lahan perkebunan seluas ± 2.300 Ha

yang terletak di Desa P. Siata oleh Tergugat d.R adalah tidak sah dan

melawan hukum karena berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah

tingkat-I Sumatera Utara Nomor : 5221/34813 tanggal 22 Desember 1986

yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara pada waktu itu adalah

Almarhum Kaharudin Nasution yang menjelaskan bahwa areal hutan yang

dimohonkan oleh PT. Eka Dura Indonesia terletak di Desa Salahaji dan

Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Dati-II Langkat.

7. Menyatakan sah secara hukum dan berkekuatan hukum Menyatakan

Penggugat d.R adalah pemilik atas tanah seluas ± 200.000 M2

sebagaimana dimaksud dalam Akte keterangan Kepemilikan No. 11

tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dihadapan seorang Notaris Hj. Nur Asmalina Srg, S.H., M.Kn, yang terletak di Desa Pangkalan Siata,

Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas

sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Purba (600 M)

Sebelah Selatan berbatasan dengan : sawah rawa (600/120 M)

Sebelah Timur berbatasan dengan : Hutan (300 M)

Sebelah Barat berbatasan dengan : Panglong (310/70 M)

8. Memerintahkan kepada Penggugat d.K/Tergugat d.R untuk menyerahkan

tanah terperkara kepada Penggugat d.R dalam keadaan aman dan baik;

9. Memerintahkan kepada siapapun yang telah menguasai tanah terperkara

untuk mengosongkan serta menyerahkannya kepada Penggugat d.R

secara baik dan aman;

10. Menghukum Tergugat d.R untuk membayar secara tunai ganti gkerugian

materiil dan imateriil Penggugat d.R sebesar Rp. 25.513.000.000,- (dua

puluh lima milyar lima ratus tiga beas juta rupiah);

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


11. Menghukum Tergugat d.R untuk membayar uang paksa sebesar Rp.

1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan

putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

dengan serta merta meskipun diajukan upaya hukum Verset, Banding

Kasasi, atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

13. Menghukum Penggugat d.K atau Tergugat d.R untuk membayar biaya

perkara yang timbul dalam perkara ini; Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 16 Desember

2015 Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.STB atas gugatan Tergugat II yang amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Kuasa Tergugat II dan IV tersebut ; DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

2. Menyatakan bahwa TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III,

TERGUGAT-IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang

merugikan PENGGUGAT

3. Menyatakan bukti kepemilikan PENGGUGAT atas Tanah Terperkara

berupa:


dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu, No. 78/IV/89 tanggal 26 April

1989, luas 10.000 meter (1Ha) atas nama Yahya;


1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 267/V/89

tanggal 31 Mei 1989, luas 10.000 meter (1Ha) atas nama Gading;

Surat Pernyataan Melapaskan Hak Atas Tanah, tanggal 21 Maret


tanggal 26 April 1989, luas 20.000 meter (2Ha) atas nama Ismail A;



tanggal 26 April 1989, luas 29.000 meter (2,9Ha) atas nama Ismail IB;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




365/IX/89, tanggal 30 Septemberl 1989, luas 40.000 meter (4Ha) atas

nama Ismail Ibrahim;



tanggal 26 April 1989, luas 10.000 meter (1Ha) atas nama Abdullah;




nama Hamid;




nama Ridwan;



tanggal 26 April 1989, luas 20.000 meter (2Ha) atas nama Syarifudin;

Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 28 July 1989

dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 315/VIII/89, tanggal

10 Agustus 1989, luas 20.000 meter (2Ha) atas nama Ramlan;


September 1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu

No.367/IX/89, tanggal 30 September 1989, luas 40.000 meter (4Ha)

atas nama A. Dadeh. Adalah SAH MENURUT HUKUM.

4. Menghukum TERGUGAT-II untuk mengembalikan tanah terperkara kepada

PENGGUGAT dengan tanpa syarat apapun dan pengembalian tersebut

sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya. DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/ Para

Tergugat Dalam Konpensi untuk seluruhnya;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum para Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam

Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar ongkos biaya

perkara sebesar Rp.2.205.000,-(dua juta duaratus lima ribu rupiah);

Membaca relass pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 12/Pdt.G/2015/2015/PN.STB

tanggal 23 Desember 2015 telah memberitahukan isi putusan kepada

Tergugat III ;

Membaca relass pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 12/Pdt.G/2015/2015/PN.STB

tanggal 22 Desember 2015 telah memberitahukan isi putusan kepada

Tergugat III ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menyatakan bahwa pada tanggal 28

Desember 2015 Tergugat II / Pembanding telah mengajukan permohonan agar

Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Stabat tanggal 16 Desember

2015 Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Stb untuk diperiksa dan diputus dalam

pengadilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh

Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat yang menyatakan bahwa

pada tanggal 28 Desember 2015 permohonan banding tersebut telah

diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat

/Terbanding dan pada tanggal 29 Januari 2016 dan kepada pihak Tergugat I /

Turut Terbanding I tanggal 07 Januari 2016 ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh

Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat yang menyatakan bahwa

pada tanggal 28 Desember 2015 permohonan banding tersebut telah

diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat III

/Terbanding III dan pada tanggal 07 Januari 2016 dan kepada pihak Tergugat

IV / Turut Terbanding IV dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding

masing-masing tanggal 07 Januari 2016 ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat II /

Pembanding tanggal Februari 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Stabat tanggal 17 Februari 2016, dan surat memori

banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak

Penggugat / Terbanding pada tanggal 11 Maret 2016 dan kepada Tergugat I /

Turut Terbanding I pada tanggal 01 Maret 2016 dan kepada Tergugat III / Turut

Terbanding III , dan kepada Tergugat IV / Turut Terbanding IV dan kepada

Turut Tergugat / Turut Terbanding tanggal 14 Maret 2016 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat /

Terbanding tanggal 31 Maret 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Stabat tanggal 01 April 2016, dan surat memori banding

tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Turut

Tergugat II / Pembanding tanggal 20 April 2016, dan kepada Tergugat I / Turut

Terbanding I pada tanggal 12 April 2016 dan kepada Tergugat III / Turut

Terbanding tanggal 07 April 2016 , dan kepada Tergugat IV / Turut

Terbanding IV tanggal 12 April 2016 dan kepada Turut Tergugat / Turut

Terbanding tanggal 05 April 2016 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)

Nomor:12/Pdt.G/2015/PN.STB yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Stabat telah memberi kesempatan kepada pihak

Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Pebruari 2016 kepada Tergugat I /

Turut Terbanding I pada tanggal 01 Maret 2016, dan kepada Tergugat II /

Pembanding tanggal 12 Februari 2016, dan kepada Tergugat III / Trurt

Terbanding III pada tanggal 01 Maret 2016, kepada tergugat IV / Turut

Terbanding IV tanggal 01 Maret 2016 dan kepada Turt Tergugat / Turut

terbanding tanggal 14 Maret 2016 untuk mempelajari berkas perkara di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat sebelum dikirim ke Pengadilan

Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan dari Pembanding semula Tergugat II

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan

yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding

tersebut secara formal dapat diterima ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Banding telah

mengemukakan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 12/Pdt.G/2015/PN.STB

tanggal 16 Desember 2015 tidak tepat dalam menilai bukti-bukti

maupun saksi-saksi, tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan hukum

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa, serta tidak cukup dalam

pertimbangan hukumnya dan salah dalam menerapkan hukum ;

2. Majelis Hakim sangat tidak menguasai dan tidak mempelajari berkas

perkara karena terbukti majelis Hakim sama sekali mengabaikan dan

tidak mempertimbangkan sama sekali atas fakta hukum yang

terungkap da dalam persidangan sebagaimana Tergugat II dan

Tergugat IV ajukan atas saksi-saksi dipersidangan ;

3. bahwa dalam gugatannya penggugat menyatakan adalah pemilik atas

sebidang tanah seluas + 1500 Ha yang terletak di Desa Pangkalan

Siata, Kabupaten Langkat, berdasarkan Akta Hibah No.281 tanggal 18

April 1990 dari PT.EKA DURA INDONESIA, termasuk tanah yang

terletak di Dusun IV, Tanjung Kramat, Desa Pangkalan Siata ;

4. bahwa Keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan

berkaitan memperkuat semua dalil-dalil yang telah Tergugat II uraikan

dengan tegas tetapi dalam faktanya majelis hakim tidak fair ;

5. bahwa majelis hakim keliru dan mengada-ada karena seharusnya

majelis Hakim membaca kembali surat gugatan yang diajukan oleh

Penggugat dimana antara sebelas surat ganti rugi seluas 23,9 Ha

disebutkan dalan bukti P-5 s/d P-15 ;

6. bahwa pertimbangan tersebut rekayasa dari majelis hakim karena

dalam bukti P-6 adalah surat pernyataan melepaskan hak atas tanah

a.n Gading seluas 1 Ha sementara nama orang tua Tergugat I adalah

Abdullah Banta bukan Gading ;

7. bahwa majelis hakim dalam perkara a quo dalam pertimbangan

hukumnya selalu mengikuti dan membenarkan semua dalil yang

digunakan sebagai dasar gugatan penggugat ;

8. bahwa majelis hakim dalam pertimbangan putusan No.

12/Pdt.G/2015/PN.STB tanggal 16 Desember 2015 telah dengan nyata

memperlihatkan adanya keberpihakan majelis hakim kepada

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Penggugat/tergugat d.R sebagaimana dalam pertimbangan putusan

pada hal 84 poin 3 (bukti P-44 ) ;

9. bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang sesat dengan

tanpa terlebih dahulu membaca bukti yang diajukan oleh Penggugat

sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan majelis hakim hal – 89

dan putusan majelis hakim juga sangat salah dan menyesatkan

karena telah mencampur adukan fakta bukti surat yang diajukan oleh

Penggugat terlihat dalam pertimbangannya hal 94 alinea ke – 2 ;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Banding telah

mengemukakan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Terbanding menolak semua memori banding yang dibuat dan

diajukan oleh Pembanding / Tergugat II ;

2. bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat II tidak satupun

mengetahui batas-batas tanah milik Pembanding, bahkan keseluruhan

bukti-bukti tertulis yang diajukan tergugat II tidak disebutkan batas-

batas milik Tergugat I dan II ;

3. bahwa tidak benar Terbanding merusak, menebang dan membuldozer

tanah milik Pembanding ;

4. bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil Pembanding pada

butir 5 halaman 5 ;

5. bahwa Terbanding tidak pernah menyerobot tanah terperkara dan

diperoleh Terbanding dari PT.Eka Dura Indonesia secara Hibah

berdasarkan Akta Hibah No.281 tanggal 18 April 1990 ( vide bukti P–4 )

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat banding membaca

dan meneliti berkas perkara perdata No.211/PDT/2016/PT.MDN dan turunan

resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 12/Pdt.G/2015/PN.STB tanggal

16 Desember 2015 serta memori banding dari Terbanding Pengadilan

Tinggi berpendapat ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015

No.10 / SK – TARS / III / 2015 yang memberi Kuasa MILA WINATA dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama PT. Karimun Aromatics sebagai Direktur

Utama, sedang yang menerima Kuasa ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


1.T.A RONALD SIMANJUNTAK, SH.MH

2.DONALD PANGARIBUAN, SH

3.PAUL E.R SIMANJUNTAK, SH.

4.NISMAR RUMENGAN, SH

5.MERWIN R.P SILALAHI, ST, SH

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat guna mengajukan gugatan

terhadap ;

1.ISMAIL selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

2.SURATIN selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

3.KUSNO ARIFIN selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

4.NGATIRIN selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

5.SULAIMAN, SH selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti

Surat Kuasa Khusus tersebut di atas hanya mencantumkan nama para pihak

yang berperkara saja (subjek), sedangkan objek tanah perkara tidak

mencantumkan secara rinci tentang letak, luas dan batas- batas tanah

perkara dalam surat kuasa tersebut ;

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 April

2015 ditanda tangani dan diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat atas

dasar Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis Hakim tingkat banding,

oleh karena dalam Surat Kuasa tersebut tidak menyebutkan secara khusus

letak objek tanah perkara dengan lengkap ( dalam surat kuas a quo sama

sekali tidak menyebutkan ) maka menurut hukum Surat Kuasa Khusus

tertanggal 30 Maret 2015 tersebut tidak memenuhi syarat dan sah sebagai

surat kuasa khusus ( Putusan M.A No.116 K / SIP / 1973 / tanggal 16

September 1975 ) ;

Menimbang, bahwa selain tidak disebutkan objek tanah perkara dalam

surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015 tersebut dalam surat gugatan

Penggugat yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat juga tidak

menguraikan dengan jelas objek perkara yang dikuasai Para Tergugat ,

sehingga surat gugatan penggugat tidak sempurna sebagaimana surat

gugatan yang memenuhi menurut hukum acara perdata ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan

Tinggi berpendapat Surat Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum

berdasarkan Surat Kuasa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima

( Niet Onvankelijke Verklaard ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Stabat

tanggal 16 Desember 2015 Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.STB tidak dapat

dipertahankan lagi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili

sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

dibebankan kepada Penggugat sekarang Terbanding ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan per – Undang-undangan

yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

-- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula

Tergugat II ;

-- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 16

Desember 2015 Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.STB yang dimohonkan

banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

-- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet

Onvankelijke Verklaard ) ;

-- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari JUM’AT tanggal 02 SEPTEMBER 2016

oleh kami BANTU GINTING, SH selaku Ketua Majelis dengan AMSAR

YOENAGA, SH.MH. dan ABDUL FATTAH, SH.MH masing-masing sebagai

Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan

tanggal 28 JUNI 2016 Nomor.211/PDT/2016/PT.MDN untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari JUM’AT tanggal 16 SEPTEMBER 2016 diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim

Anggota, serta ROSELINA, SH Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi

tersebut akan tetapi tanpa dihadiri opleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota : Hakim Ketua :

Ttd Ttd

1. AMSAR YOENAGA, SH.MH BANTU GINTING, SH

Ttd

2. ABDUL FATTAH, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ROSELINA, SH

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Rincian biaya perkara:

Meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA PENGADILAN TINGGI MEDAN PANITERA,

BASTARIAL,SH.MH.

NIP. 19560821 198603 1 003.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

PENGADILAN TINGGI MEDAN · Putusan Nomor.211/PDT/2016/PT.MDN Halaman 2 dari 50 halaman Barat IV No. 11 –D Jakarta 13310 dan MT. Haryono Square Lt. G Unit B 10 B Jl. MT.

Documents