PENGADILAN TINGGI MEDAN filedalam Penjanjian Kredit No. 2006.639.SKC.COC Tgl. 11 Oktober 2006. - Bentuk Kredit Aflopend fasilitas kreditnya sebesar Rp. 500. 000.000,- (lima ratus …

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Hal. 1 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 408/PDT/2017/PTMDN

P U T U S A N NOMOR: 408 /PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata

dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara antara:

Rusmin Lawin, umur 44 tahun, Pekerjaan Wirausaha, alamat Jalan Jamin Ginting No. 46, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : JUN CAI, S.H., M. Hum.,

SUHERMAN NASUTION, S.H.

HARTANTA TARIGAN, S.H.,M.H.

CHRISTY ANANDA GINTING, S.H.

ERI LUKMANUL HAKIM PULUNGAN, S.H.

Para Advokat dari Kantor “JF & P Counsellor at Law” alamat Jalan Bridgjend

Katamso Kompleks Istana Prima II Blok F No. 4-6 Medan Yang bertindak

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tgl. 10 Desember 2015, yang selanjutnya di

dalam gugatan ini disebut sebagai Pembanding dahulu sebagai Penggugat

M E L A W A N I. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Jakarta Cq PT. Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk Regional Remedial & Recovery Medan , alamat

Jalan Ahmad Yani No. 72 Lt.2 Kota Medan. Yang selanjutnya serta untuk

seterusnya di dalam gugatan ini disebut sebagai Terbanding I dahulu Tergugat I

II. PT. Balai Lelang Star Cq. PT. Balai Lelang Star alamat Jalan Cemara No.

22 C-D Medan. Yang selanjutnya serta untuk seterusnya di dalam gugatan

ini disebut sebagai Terbanding II dahulu Tergugat II

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 408/PDT/

2017/PT.MDN. tanggal 27 Nopember 2017 tentang Penunjukan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut

ditingkat banding ;

2. Berkas perkara Nomor :676/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 7

September 2016 dan surat - surat yang bersangkutan dengan

perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

Medan 11 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Medan dalam register perkara Nomor : 676/Pdt.G/2015/PN.Mdn.,

tertanggal 14 Desember 2015, yang ditujukan kepada PT. Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk di Jakarta Cq PT. Bank Negara Indonesia (Persero)

Tbk Regional Remedial & Recovery Medan dan kepada PT. Balai Lelang

Star Cq. PT. Balai Lelang Star, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang pengusaha/Pedagang BDN. TOKO JAYA

BARU yang menjual Keramik, Wastafel, Aksesories Perumahan dan

sejenisnya yang membutuhkan sokongan dana untuk menunjang kemajuan

dan penghasilan dalam berusaha;

2. Bahwa pada Tahun 2006 Penggugat mengajukan 2 (dua) fasilitas kredit

yaitu Bentuk Kredit Rekening Koran dan Bentuk Kredit Aflopend kepada

Tergugat I;

3. Bahwa kedua fasilitas kredit tersebut disetujui oleh Tergugat I dengan

perincian sebagai berikut:

- Bentuk Kredit Rekening Koran fasilitas kreditnya sebesar Rp. 2. 750.

000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat

dalam Penjanjian Kredit No. 2006.639.SKC.COC Tgl. 11 Oktober 2006.

- Bentuk Kredit Aflopend fasilitas kreditnya sebesar Rp. 500. 000.000,-

(lima ratus juta rupiah) yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit No.

2006. 640. SKC.COC Tgl. 11 Oktober 2006.

4. Bahwa total keseluruhan fasilitas kredit yang diberikan Tergugat I kepada

Penggugat adalah sebesar Rp. 3. 250. 000.000,- (tiga milyar dua ratus lima

puluh juta rupiah);

5. Bahwa jangka waktu kredit sebagaimana dalam Penjanjian Kredit No.

2006.639.SKC.COC Tgl. 11 Oktober 2006 yang diberikan Tergugat I kepada

Penggugat selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tgl. 11 Oktober

2006 sampai Tgl. 10 Oktober 2007, yang mana pembayaran atau pencicilan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


tidak ditentukan dengan jumlah dan waktu nya sehingga dapat dilakukan

setiap saat;

6. Bahwa adapun jangka waktu kredit sebagaimana dalam Perjanjian Kredit

No. 2006. 640. SKC.COC Tgl. 11 Oktober 2006 selama 36 (tiga puluh

enam) bulan terhitung sejak Tgl 11 Oktober 2006 sampai 10 Oktober 2009,

dengan proses pencicilan setiap bulan sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan;

7. Bahwa yang menjadi jaminan kedua fasilitas kredit Penggugat adalah

barang tidak begerak dan juga barang bergerak milik Penggugat

diantaranya adalah:

a. Barang tidak bergerak

- Tanah seluas lebih kurang 58 M2 beserta bangunan ruko diatasnya

yang terletak di Jalan Palangkaraya No. 59, Kelurahan Pasar Baru,

Kecamatan Medan Kota Medan sesuai denga SHM No. 774.


yang terletak di Jalan Palangkaraya No. 61, Kelurahan Pasar Baru,

Kecamatan Medan Kota Medan sesuai denga SHGB No. 972.


yang terletak di Jalan Kapten Patimura/Jamin Ginting No. 46, Kelurahan

Merdeka, Kecamatan Medan Baru Kota Medan sesuai denga SHGB No. 38.



Merdeka, Kecamatan Medan Baru Kota Medan sesuai denga SHGB No. 39.

- Tanah seluas lebih kurang 275 M2 beserta bangunan gudang diatasnya

yang terletak di Jalan Let. Jend. Jamin Ginting, Kelurahan Merdeka,

Kecamatan Medan Baru Kota Medan sesuai denga SHGB No. 46.

8. Bahwa proses pembayaran cicilan/angsuran kredit setiap bulannya yang

dibayar Penggugat kepada Tergugat I berjalan dengan lancar sampai batas

waktu yang telah ditentukan oleh Tergugat I yaitu bulan Oktober 2009;

9. Bahwa oleh karena Penggugat sangat beritikat baik dalam membayar

angsuran kredit tersebut maka Penggugat setiap tahunnya mengajukan

permohonan perubahan perjanjian kredit kepada Tergugat I;

10. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian dari Tergugat I maka

pengajuan perubahan perjanjian kredit tersebut disetujui oleh Tergugat I

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


yang terakhir adalah Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (8) 2007.

445.SKC.COC Tgl 28 Juni 2012;

11. Bahwa dengan adanya perubahan- perubahan perjanjian kredit tersebut

sehingga total keseluruhan hutang Penggugat sebesar Rp. 2. 472. 400. 000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

12. Bahwa seiring berjalannya waktu dan pergantian kepemimpinan Negara

yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia maka Penggugat

mengalami krisis keuangan yang berdampak kepada mulainya tersendat

pembayaran cicilan angsuran kredit kepada Tergugat I namun Penggugat

tetap berusaha untuk membayar angsuran kredit kepada Tergugat I;

13. Bahwa dengan macetnya pembayaran cicilan angsuran kredit tersebut

Tergugat I langsung menyurati Penggugat dengan pemberitahuan jika

Penggugat tidak menyelesaikan tunggakan cicilan tersebut maka Tergugat I

akan melakukan lelang eksekusi terhadap jaminan fasilitas kredit

Penggugat;

14. Bahwa sebenarnya Penggugat mempunyai itikat baik membayar pokok

hutang kepada Tergugat I namun karena saat ini pergerakan dunia usaha

yang lesu serta nilai tukar rupiah terhadap dolar jatuh sehingga berimbas

kepada keuangan Penggugat semakin menurun;

15. Bahwa untuk menyakinkan Tergugat I masih ada niat baik Penggugat

membayar angsuran fasilitas kredit tersebut yakni Penggugat mengajukan

surat permohonan atau solusi pembayaran kepada Tergugat I sesuai

dengan surat Penggugat Tgl. 24 Nopember 2015;

16. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut dimana Tergugat I sama

sekali tidak memberikan tanggapan tetapi Tergugat bersikap arogan dengan

mengajukan 3 (tiga) objek jaminan fasilitas kredit Penggugat kepada

Tergugat II untuk dilakukan lelang;

17. Bahwa tindakan Tergugat I yang langsung mengambil keputusan akan

melakukan lelang terhadap ketiga objek jaminan fasilitas kredit Penggugat

oleh Tergugat II tidak sesuai ketentuan Pasal 27 Perjanjian Kredit No.

2007.445.SKC.COC mengenai peyelesaian perselisihan diselesaikan

dengan musyawarah mufakat;

18. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak menjalankan isi dari ketentuan Pasal 27

dan tidak mengedepankan asas hukum beriktikat baik +dengan langsung

mengambil tindakan mengajukan tiga objek jaminan fasilitas kredit

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Penggugat tersebut kepada Tergugat II untuk dilakukan lelang adalah

merupakan perbutan melawan hukum;

19. Bahwa begitu juga Tergugat II yang melayangkan surat pemberitahuan

rencana pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan Tgl. 30 Oktober

2015 dan Tgl. 25 Nopember 2015 yang ditujukan kepada Penggugat adalah

perbuatan melawan hukum. Dimana Penggugat tidak diberikan kesempatan

oleh Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahn pembayaran hutang

Penggugat tersebut kepada Tergugat I;

20. Bahwa oleh karena Penggugat ada itikat baik untuk membayar hutang kredit

kapada Tergugat I dengan perpanjangan fasilitas modal usaha, maka

sangat wajar menurut hukum Tergugat II dihukum untuk tidak melakukan

lelang eksekusi yang menjadi jaminan fasilitas kredit Penggugt yaitu:



Merdeka, Kecamatan Medan Baru Kota Medan sesuai denga SHGB No.

38.




39.




21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti- bukti

yang sempurna, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Rbg sangat

beralasan Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan serta

merta (uitveorbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, verzet, banding

maupun kasasi;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat memohon agara berkenan

kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang

menyidangka perkara ini untuk memanggil pihak- pihak yang ada

hubungannya dengan perkara ini untuk hadir dipersidangan yang telah

ditentukan seraya memeriksa dan mengadili serta memutus dengan amar

putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbutan melawan

hukum.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


3. Menghukum Tergugat I untuk menerima permohonan perpanjangan fasilitas

modal usaha Penggugat.

4. Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan lelang eksekusi yang

menjadi jaminan fasilitas kredit Penggugat yaitu:

- Tanah seluas lebih kurang 75 M2 beserta bangunan ruko diatasnya yang

terletak di Jalan Kapten Patimura/Jamin Ginting No. 46, Kelurahan


38.

- Tanah seluas lebih kurang 89 M2 beserta bangunan ruko diatasnya yang

terletak di Jalan Kapten Patimura/Jamin Ginting No. 46, Kelurahan


39.




5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar

biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada

verzet, banding ataupun kasasi.

7. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex

aquo et bono) ;

Menimbang,bahwa terhadap Gugatan Penggugat Tergugat I telah

mengajukan jawabannya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Gugatan yang Diajukan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) 1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dasar

hukumnya, yang mana gugatan Penggugat tidak disertai dalil

yang menyertakan rechts grond (dasar hukum) atau ketentuan

hukum yang mana yang telah dilanggar Tergugat I, sebab

Tergugat I tidak pernah melakukan tindakan yang melawan

undangundang maupun peraturan Iainnya, sedangkan dasar

hukum hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I

adalah berdasarkan suatu perjanjian;

2. Bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat

bertentangan. Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Posita yakni pada halaman 4 poin 18 menyatakan Tergugat I

telah melakukan tindakan melawan hukum dengan meminta

Tergugat II untuk melaksanakan lelang, sementara dalam

Petitumnya Penggugat meminta agar Tergugat I menerima

permohonan perpanjangan falisitas kredit dari Penggugat sesuai

dengan Perjanjian Kredit yang merupakan perikatan hukum

antara Penggugat dengan Tergugat I. Seharusnya dengan dasar

Posita Perbuatan Melawan Hukum maka Petitum Penggugat

adalah permintaan ganti rugi, namun Petitum yang diminta dalam

gugatan Penggugat dasar Positanya adalah wanprestasi, karena

itu Posita tidak mendukung Petitum Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA Sebelumnya Tergugat I menerangkan fakta peristiwa sebagai berikut 1. Bahwa memang benar antara Tergugat I dengan Penggugat telah ada

perikatan hukum dengan menandatangani Perjanjian Kredit — Perjanjian

Kredit berikut ini :

a. Perjanjian Kredit Nomor 2006.639.SKC.COC tanggal 11 Oktober 2006

dengan Maksimum Kredit sebesar Rp 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh

ratus lima puluh juta rupiah); (Bukti T I — 1) b. Perjanjian Kredit Nomor 2007.445.SKC.COC tanggal 08 Oktober 2007

dengan Maksimum Kredit sebesar Rp 2.750.000.000,- (dua milyar

tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan pembaharuan dari

Perjanjian Kredit Nomor 2006 639.SKC.00C tanggal 11 Oktober 2006;

(Bukti T I — 2) c. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2007.445.SKC.COC

tanggal 16 Januari 2008 dengan Maksimum Kredit sebesar Rp

2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); (Bukti T I — 3)

d. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2)

2007.445.SKC.COC tanggal 07 Oktober 2008 dengan Maksimum

Kredit dinaikkan menjadi sebesar Rp 4.350.000.000,- (empat milyar

tiga ratus lima puluh juta rupiah)(Bukti TI —4) e. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3)

2007.445.SKC.COC tanggal 02 Juli 2009 dengan Maksimum Kredit

sebesar Rp 4.350.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh juta

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


rupiah); (Bukti T I — 5) f. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4)

2007.445.SKC.00C tanggal 09 Juli 2010 dengan Maksimum Kredit

sebesar Rp 4.350.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

(Bukti T I — 6) g.Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (5) 2007.445.SKC.COC

tanggal 08 April 2011 dengan Maksimum Kredit diturunkan menjadi

sebesar Rp 3.772.400.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta

empat ratus ribu rupiah); (Bukti T I — 7) h. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (6) 2007.445.SKC.00C

tanggal 01 Juli 2011 dengan Maksimum Kredit sebesar Rp

3.772.400.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus

ribu rupiah); (Bukti T I — 8) i. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (7) 2007.445.SKC.COC

tanggal 01 Juli 2011 dengan Maksimum Kredit diturunkan menjadi

sebesar Rp 2.472.400.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta

empat ratus ribu rupiah); (Bukti T I — 9) j. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (8) 2007.445.SKC.COC

tanggal 28 Juni 2012 dengan Maksimum Kredit sebesar Rp 2.472.400.000,-

(dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

(Bukti T I — 10) Bahwa perjanjian kredit a quo telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian ini mengikat para pihak

yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut (Asas Pacta Sun

Servanda);

3. Bahwa untuk menjamin pembayaran hutang (kredit) berdasarkan

perjanjianperjanjian kredit a quo, Debitur / Penggugat telah

menyerahkan sebagai agunan (jaminan) sebagai berikut :

a. Sebidang tanah seluas ± 75 M2 berikut bangunan rumah toko yang

terletak di Jalan Kapten Pattimura / Jamin Ginting Nomor 46,

Keluarahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan dengan

bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 38

tanggal 12 Februari 1994 (Bukti T I 11) atas nama Rusmin Lawin

yang telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat pertama

sebesar Rp 1.671.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


satu juta rupiah) pada Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 438/2007 tanggal 31 Januari 2007 (Bukti T I — 14) dan Hak Tanggungan

peringkat kedua sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima

puluh juta rupiah) pada Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 9900/2011 tanggal 11 Oktober 2011 (Bukti T I — 16) ;

b. Sebidang tanah seluas + 89 M2 berikut bangunan rumah toko yang

terletak di Jalan Kapten Pattimura / Jamin Ginting Nomor 46,

Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan dengan

bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 39

tanggal 12 Februari 1994 (Bukti T I 12) atas nama Rusmin Lawin

yang telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat pertama sebesar

Rp 1.671.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta

rupiah) pada Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 438/2007 tanggal 31

Januari 2007 (Bukti T I — 14) dan Hak Tanggungan peringkat kedua

sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada

Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 9900/2011 tanggal 11 Oktober

2011 (Bukti T I — 16) ; c. Sebidang tanah seluas ± 275 M2 berikut bangunan gudang yang

terletak di Jalan Let. Jend. Jamin Ginting, Kelurahan Merdeka,

Kecamatan Medan Baru, Kota Medan dengan bukti kepemilikan berupa

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 46 tanggal 29 Agustus 1995

(Bukti T I — 13) atas nama Rusmin Lawin yang telah diikat dengan

Hak Tanggungan peringkat pertama sebesar Rp 206.350.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada Sertipikat Hak

Tanggungan Nomor 3106/2008 tanggal 21 April 2008 (Bukti T I 15) dan Hak Tanggungan peringkat kedua sebesar Rp.850.000.000,-

(delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada Sertipikat Hak Tanggungan

Nomor 9900/2011 tanggal 11 Oktober 2011 (Bukti T I — 16) ; 4. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit a quo, Tergugat I wajib

melaksanakan prestasinya yakni menyediakan dana kredit dan

menyalurkan kepada Debitur / Penggugat. Prestasi dimaksud telah

dilaksanakan oleh Tergugat I dengan mencairkan uang kredit ke

rekening Debitur / Penggugat yaitu sebesar Rp 2.750.000.000,- (dua

milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara pemindahbukuan ke

Rekening Nomor 0110668665 atas nama Rusmin Lawin pada tanggal 11

Oktober 2006 (Bukti T I — 17); 5. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit a quo sebagai kontra prestasi dari

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Debitur / Penggugat adalah membayar kewaliban bunga dan hutanq pokok

pada saat jatuh tempo, tetapi Debitur / Penggugat tidak lagi memenuhi

kewajibannya tersebut pada Rekening Nomor 0110668665 sejak 31 Oktober

2012 sehingga bergeser ke Non Performing Loan (NPL) atau macet;

6. Bahwa hutang (kredit) Debitur / Penggugat pada akhirnya masuk

dalam golongan macet dengan jumlah kewajiban posisi per tanggal

31 Oktober 2015 cfm surat nomor RMV/1/3.1/2319 tanggal 09

November 2015 (Bukti T I — 18) adalah sebagai berikut

a. Tunggakan Pokok : Rp 1.645.458.172,- (satu milyar enam ratus empat

puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan

ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);

b. Bunga : Rp 1.135.791.331,- (satu milyar seratus tiga puluh lima

juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga

ratus tiga puluh satu rupiah);

Denda : Rp 391.918.029,- (tiga ratus sembilan puluh

satu juta sembilan ratus delapan belas ribu dua

puluh sembilan rupiah);

c. Biaya :Rp 46.965.526,- (empat puluh enam juta

Sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus

dua puluh enam rupiah);

d. Jumlah Keseluruhan : Rp 3.220.133.058,- (tiga milyar dua ratus dua puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu lima puluh delapan rupiah).

7. Bahwa oleh karena Debitur/Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya

yakni membayar hutang hutangnya berdasarkan perjanjian kredit

sebagaimana tersebut pada point 1 diatas, maka Tergugat I melakukan

teguran terguran tertulis kepada Debitur/Penggugat;

8. Bahwa Debitur / Penggugat tetap mengabaikan kewajibannya walaupun

telah ditegur beberapa kali oleh Tergugat I secara tertulis agar

Debitur / Penggugat segera melunasi pembayaran kredit melalui surat

nomor;

a. Surat BNI Nomor RMV/1/3.1/965 tanggal 16 Oktober 2013 perihal Somasi

I (Bukti T I — 19); b. Surat BNI Nomor RMV/1/3.1/847 tanggal 21 Juli 2014 perihal

Somasi II (Bukti T I — 20); c. Surat BNI Nomor RMV/1/3.1/1030 tanggal 13 Agustus 2014 perihal

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Peringatan Penyelesaian Kewajiban Saudara (Somasi III) (Bukti T I — 21);

9. Bahwa oleh karena Debitur / Penggugat tidak beritikad baik untuk

melunasi hutang (kreditnya) dimana telah menunggak pembayaran

kewajiban kredit Iebih dari tiga kali dan juga kredit telah jatuh tempo

maka telah memenuhi syarat-syarat wanprestasi sesuai dengan

Pasal 22 ayat (1) huruf a dan b tentang Kejadian Cidera Janji

(Wanprestasi) pada Perjanjian Kredit Nomor 2007.445.SKC.00C

tanggal 08 September 2007, maka Tergugat I berhak melakukan

pengakhiran perjanjian yang mengakibatkan Debitur / Penggugat

harus membayar lunas seluruh hutangnya sebagaimana yang telah

diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor

2007.445.SKC.00C tanggal 08 September 2007;

10.Bahwa oleh karena Debitur / Penggugat telah dinyatakan wanprestasi

dan tidak melunasi seluruh hutang-hutangnya, maka Tergugat I selaku

Kreditur berhak mengambil pelunasan hutang dari agunan kredit yang

telah diserahkan dan telah diikat Hak Tanggungan sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;

11. Bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan menyebutkan :

"Apabila Debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama

mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan

sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari

hasil penjualan tersebut".

12.Bahwa Tergugat I adalah pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama

berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan sebagai berikut

a. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 438 tanggal 31

Januari 2007 (Bukti T1— 14) atas Sertipikat Hak Guna Bangunan

Nomor 38 tanggal 12 Februari 1994 (Bukti T I — 11) dan Sertipikat

Hak Guna Bangunan Nomor 39 tanggal 12 Februari 1994 (Bukti T I — 12) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)

berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor

127/2006 tanggal 28 Desember 2006 yang dibuat oleh Rusmin Lawin

(Penggugat);

b. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 3106 tanggal 21

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


April 2008 (Bukti T I — 13) atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor

46 tanggal 29 Agustus 1995 (Bukti T I — 13) yang diterbitkan oleh Badan

Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan Akta Pemberian Hak

Tanggungan (APHT) Nomor 12/2008 tanggal 17 Maret 2008 yang dibuat

oleh Rusmin Lawin (Penggugat);

c. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua Nomor 9900/2011

tanggal 11 Oktober 2011 (Bukti T I — 16) atas Sertipikat Hak Guna

Bangunan Nomor 38 tanggal 12 Februari 1994 (Bukti T I — 11), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 39 tanggal 12 Februari 1994

(Bukti T I — 12), dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 46

tanggal 29 Agustus 1995 (Bukti T I — 13) yang diterbitkan oleh

Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan Akta Pemberian Hak

Tanggungan (APHT) Nomor 272/2011 tangqal 09 September 2011

yang dibuat oleh Supriyono QQ Rusmin Lawin (Penggugat);

d. Oleh karena itu Tergugat I mempunyai hak eksekutorial dan Tergugat I

dapat melaksanakan haknya dengan menyerahkan pelaksanaannya

secara Ielang terbuka kepada Tergugat II untuk mengambil pelunasan

hutang dari agunan kredit yang telah diserahkan;

Oleh karena itu Tergugat I mempunyai hak eksekutorial dan Tergugat I

dapat melaksanakan haknya dengan menyerahkan pelaksanaannya

secara Ielang terbuka kepada Tergugat II untuk mengambil pelunasan

hutang dari agunan kredit yang telah diserahkan;

13 Bahwa permohonan pelaksanaan lelang kepada Tergugat II telah

disampaikan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

sehingga sah dan berkekuatan hukum.

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil

yang diajukan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas

dalam gugatannya karena sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat diterima

berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat / Debitur dalam dalil gugatannya mengakui telah

mengikatkan diri dengan Tergugat I pada perjanjian kredit sebagaimana

yang diuraikan dalam poin 1 halaman 3 dan 4 jawaban ini;

2. Bahwa Penggugat I Debitur telah menyepakati isi perjanjian kredit a quo, dan

dengan ditandatanganinya perjanjian kredit a quo secara sadar dan tanpa

paksaan mengikatkan diri dan secara sukarela setuju tunduk pada isi

perjanjian kredit a quo, sehingga setiap orang yang menandatangani

perjanjian kredit a quo wajib bertanggungjawab terhadap isi dan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


ketentuannya, yang mana hal tersebut merupakan bentuk kesesuaian

kehendak (konsesualisme) antara Para Pihak sehingga terjadilah

persetujuan / kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian;

3. Bahwa Penggugat / Debitur dalam dalil-dalil gugatannya juga mengakui Agunan Kredit dari Fasilitas Kredit Penggugat / Debitur yang diatur

dalam Perjanjian Kredit a quo adalah sebagaimana tersebut dalam point 3

halaman 4 dan 5 jawaban ini; Bahwa Tergugat I telah melaksanakan prestasinya dengan mencairkan

uang kred it berdasarkan Perjanjian Kredit a quo ke rekening Penggugat Nomor 011066866 5 atas nama Rusmin Lawin pada tanggal 11 Oktober 2006;

Bahwa atas pencairan tersebut, Penggugat tidak melakukan kontra

prestasinya yaitu berupa pembayaran hutang kredit sehingga Tergugat I

selaku pemegang Hak Tanggungan peringkat Pertama berdasarkan point

12 halaman 8 jawaban diatas melaksanakan penjualan objek Hak

Tanggungan melalui pelelangan oleh PT Balai Lelang Star (Tergugat II);

Bahwa sebelum melakukan pelelangan atas objek Hak Tanggungan

tersebut, Tergugat I telah menyampaikan teguran-teguran tertulis

sebagaimana yang disebut dalam point 8 halaman 7 diatas, namun

Penggugat tetap tidak mengindahkan teguran-teguran tersebut;

Bahwa pemberian teguran kepada Penggugat tersebut merupakan

pemberian kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan

kewajibannya sebelum dinyatakan wanprestasi oleh Tergugat I;

Bahwa oleh karena Penggugat / Debitur telah dinyatakan wanprestasi dan

tidak melunasi hutang-hutangnya maka Tergugat I selaku Kreditur berhak

untuk mengambil pelunasan hutang dari agunan kredit;

Bahwa dalil Penggugat / Debitur pada point 17 halaman 4 yang

menyatakan Tergugat I tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27

Perjanjian Kredit a quo yaitu mengambil tindakan Iangsung melakukan

lelang atas objek jaminan melalui Tergugat II tanpa melakukan

penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat adalah dalil

yang tidak benar, karena sejak Penggugat tidak lagi memenuhi

kewajibannya kepada Tergugat I, telah dilakukan upaya maksimal oleh

Tergugat I yaitu penagihan - penagihan balk melalui kunjungan ke lokasi

usaha maupun via telepon, bahkan Tergugat I telah memberikan

penyelesaian kredit dengan keringanan namun fasilitas kredit hingga

saat ini tidak dapat diselesaikan;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


14 Bahwa dalil Penggugat pada point 18 halaman 4 yang menyatakan

perbuatan Tergugat I melakukan pelelangan agunan melalui Tergugat

II adalah merupakan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang

tidak berdasar hukum, karena tidak ada hukum yang dilanggar oleh

Tergugat — I dimana proses pelelangan terhadap objek jaminan

kredit a quo dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,

15. .Bahwa Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Lelang menyatakan Lelang yang akan dilaksanakan hanva dapat

dibatalkan dengan permintaan penjual atau penetapan provosional

atau putusan dari lembaga peradilan umum. Selain daripada alasan

yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan a quo, lelang

atas Hak Tanggungan tidak dapat dibatalkan sehingga gugatan

Penggugat untuk membatalkan lelang atas objek hak tanggungan

adalah tidak berdasarkan hukum dan wajib untuk ditolak;

16. Bahwa dalil Penggugat / Debitur pada point 19 halaman 4 dan 5

gugatannya yang menyatakan Tergugat I tidak memberikan

kesempatan kepada Penggugat / Debitur untuk menyelesaikan

pembayaran kewajiban pokok ditambah bunga adalah dalil yang tidak

benar, karena Penggugat I Debitur mempunyai rentang waktu yang

cukup untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban pokok ditambah

bunga kepada Tergugat I sejak dari surat teguran pertama hingga

surat teguran ke ketiga namun Penggugat I Debitur tidak juga memiliki

itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut; Berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar dan berkekuatan hukum. Oleh karena itu kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar dapat secara hati-hati, cermat, adil dan bijaksana menyikapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat agar tidak dikeluarkan keputusan hukum yang keliru dan membawa preseden buruk di kemudian hari, untuk itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Yang Terhormat untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: Dalam Eksepsi :

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


1. Menerima Eksepsi Tergugat I ;

2. Menyatakan gugatan Penggugat / Debitur tidak jelas (obscuur libel) ; 3. Menolak gugatan Penggugat / Debitur atau setidak-tidaknya menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat / Debitur untuk seluruhnya atau setidak-

tidaknya menyatakan gugatan Penggugat / Debitur tidak dapat diterima;

2. Menyatakan Penggugat / Debitur wanprestasi;

3. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I melakukan lelang Hak

Tanggungan adalah sah dan berdasarkan hukum ;

4. Menghukum Penggugat / Debitur untuk membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(Ex Aequo et Bono

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan

telah menjatuhkan putusan tanggal 07 September 2017 Nomor

676/PDT.G/2015/PN.Mdn yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat-I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat ;

2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara aquo yang sampai

saat ini jumlahnya ditaksir sebesar Rp.2.039.000,- (dua juta tiga puluh

sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor

05/2017 tanggal 20 Januari 2017 yang dibuat TAVIP DWIYATMIKO SH.MH

SH Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Kuasa

Hukum Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan

Negeri Medan Nomor 676 /Pdt.G/2015 /PN-MDN tanggal 07 September 2016

dan telah diberitahukan kepada Terbanding I //Tergugat I tanggal 24 Januari

2017 kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 26 Januari 2017.

Menimbang,bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan

Memori Banding tanggal 4 Mei 2017 dan diterima di Pengadilan Negeri Medan

tanggal 4 Mei 2017 telah diberitahu kepada terbanding I semula Tergugat I

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing tanggal 19 Mei

2017 dan tanggal 16 Mei 2017.yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa adapun dalil keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan

Negeri Medan No. 676/Pdt.G/2015/PN-Mdn Tgl. 07 September 2016 tersebut

karena terdapat kesilapan dan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya

sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan kaidah-kaidah formal suatu

putusan serta melanggar azas keadilan yang sangat wajar untuk dibatalkan

pada pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan. Adapun

kesilapan dan kekeliruan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Medan meliputi antara lain:

1. PERTIMBANGAN HUKUM : JUDEX FACTIE TIDAK BERSIFAT OBJEKTIF DALAM MENGADILI PERKARA AQUO

Bahwa Judex Factie tidak bersifat objektif dalam mengadili gugatan yang

diajukan oleh Pembanding karena hanya mempertimbangkan bukti-bukti

yang diajukan oleh Terbanding I tanpa melihat secara dalam dan teliti

mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding, sebagaimana

dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 27

paragraf 3 :

“…Menimbang bahwa diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat I, bahwa pasca teguran-teguran yang dilakukan Tergugat I sesuai bukti T I-20, dalam rentang waktu mulai 25 November 2013 s/d 25 April 2014, Penggugat melakukan pembayaran kewajiban, sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan kemudian sesuai bukti P-17, Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2015 melakukan setoran pembayaran melalui Bank Mandiri kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Penggugat mengajukan surat permohonan atau solusi pembayaran tgl. 24 November 2015 dengan menyampaikan skema cicilan penyelesaian kredit kepada Tergugat I (vide bukti P-16)…” ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut tidak mencerminkan

suatu penegakan hukum yang adil, sebab dalam proses persidangan

Pembanding telah dapat membuktikan tentang adanya peristiwa hukum

pembayaran cicilan/angsuran terhadap fasilitas kredit Pembanding;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Bahwa dalam Pertimbangan Judex Factie halaman 28 paragraf 2 telah

telah jelas dan tidak dibantah oleh Terbanding I atas tindakan keputusan

lelang terhadap ketiga objek Jaminan Kredit Pembanding tersebut (vide

bukti P-15, P-18, P-19, P-20, P-21) telah melanggar ketentuan Pasal 27

ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor : 2007.445.SKC.COC dan telah

menderai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

“…Pasal 27 ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor : 2007.445.SKC.COC menyatakan : segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian Kredit ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak…”

Bahwa sepatutnya dan seharusnya Terbanding I sebelum mengambil

tindakan lelang atas objek jaminan kredit Pembanding, terlebih dahulu

mengupayakan solusi lain terhadap lelang tersebut dengan cara

Penyelamatan Kredit melalui “Restrukturisasi Kredit”

“…Penyelamatan kredit adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank terhadap debitur kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek dan kinerja usaha serta kemampuan membayar…” “…Pasal 1 Angka 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Jo. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, menyatakan : Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: a. penurunan suku bunga Kredit; b. perpanjangan jangka waktu Kredit; c. pengurangan tunggakan bunga Kredit; d. pengurangan tunggakan pokok Kredit; e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau f. konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara…”

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


“…Restrukturisasi dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Debitur mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pokok dan atau bunga kredit;

Debitur memiliki itikad baik dan kooperatif;

Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi…”

“…Definisi Restrukturisasi Kredit : Restrukturisasi dapat juga dilakukan pada debitur yang memiliki potensi bermasalah, seperti adanya penurunan laba atau potensi penurunan laba sehingga diperkirakan akan mengalami kesulitan di masa yang akan datang untuk memenuhi pembayaran pokok dan/atau bunga sesuai Perjanjian Kredit (Surat BI kepada seluruh Bank Umum Nomor 11/10/DpG/DPNP, 23 April 2009)…” “…Tujuan Restrukturisasi Kredit adalah adanya pernaikan secara simultan, baik terhadap portfolio Bank maupun Debitur, yaitu antara lain:

Usaha debitur menjadi sehat kembali sehingga dapat memenuhi kewajibannya;

Kualitas produktif menjadi semakin baik sehingga tingkat kesehatan bank menjadi lebih baik…”

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menunjukkan Judex

Factie tidak objektif dan tidak mencerminkan suatu keadilan dalam

memutus perkara padahal Pembanding memiliki itikad baik untuk

membayar pokok hutang kepada Terbanding I dan mengajukan Surat

Permohonan atau Solusi Pembayaran kepada Terbanding I Tanggal 24

Nopember 2015, sesuai dengan keterangan saksi Penggugat MARJONO SIDDIQ dan Bukti P-16, P-17, P-25, P-26;

Bahwa bentuk pertimbangan hukum Judex Factie seperti ini membuktikan

bahwa Judex Factie dalam mengadili perkara a quo tidak bersifat objektif

dan tidak mencerminkan suatu keadilan. Dengan demikian sangat wajar

menurut hukum semua pertimbangan hukum Judex Factie dan Putusan Judex Factie untuk dibatalkan;

2. PERTIMBANGAN HUKUM : JUDEX FACTIE MELANGGAR ASAS HUKUM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Bahwa Judex Factie dalam mengadili perkara aquo tidak

mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding

sebagaimana bukti P-16, P-17, P-25, P-26, dimana dalam bukti

Pembanding tersebut membuktikan tentang adanya itikad baik

Pembanding terhadap pembayaran cicilan/angsuran kredit Pembanding;

Bahwa seharusnya Judex Factie melihat hak-hak keperdataan

Pembanding yang telah dirugikan oleh Para Terbanding dengan

menganalisa semua bukti-bukti dan fakta persidangan dan bukan

sebaliknya membuat pertimbangan hukum yang tidak mencerminkan

keadilan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman : “…Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat…”

Bahwa Judex Factie dalam membuat pertimbangan hukumnya telah

melanggar asas hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka

sangat wajar menurut hukum putusan Judex Factie untuk dibatalkan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM : JUDEX FACTIE TELAH SILAP DAN KELIRU MENCANTUMKAN DASAR HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO

Bahwa Judex Factie dalam mengadili perkara a quo tidak bersifat objektif

serta telah melanggar asas hukum pembuktian. Judex Factie juga silap

dan keliru mencantumkan dasar hukum dalam putusan perkara a quo;

Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan itikad baik dari

Pembanding yang masih membayar angsuran fasilitias kredit sehingga

setiap tahunnya Pembanding mengajukan permohonan perubahan

perjanjian kredit kepada Terbanding I hingga Tahun 2012;

Bahwa Judex Factie telah keliru dan salah membuat dasar hukum untuk

melagalisasi perbuatan Terbanding I dengan cara memakai ketentuan

Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 dan mengabaikan ketentuan

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak

Tanggungan yang seharusnya Terbanding I sebelum melakukan proses

lelang tersebut terlebih dahulu adanya kesepakatan dengan Pembanding

untuk menghindari hal-hal yang merugikan Pembanding, terlebih lagi

Pembanding masih melakukan pembayaran terhadap fasilitas kredit

tersebut dan diterima dengan baik oleh Terbanding I (vide Bukti P-16, P-17, P-25, P-26);

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


“…Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menyebutkan : Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tang-gungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak…”

Bahwa secara hukum tindakan Terbanding I yang mengabaikan asas

kesepakatan dan ingin melelang tanpa persetujuan Pembanding telah

Batal Demi Hukum sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang

No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan; “…Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 menyebutkan : Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum…”

Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas telah jelas

bahwa Judex Factie telah silap dan keliru mengabaikan ketentuan Pasal

27 Perjanjian Kredit No. 2007.445.SKC.COC mengenai penyelesaian perselisihan diselesaikan dengan musyawarah mufakat;

Bahwa oleh karena Judex Factie telah silap dan keliru mencantumkan

dasar hukum peraturan perundang-undangan sebagai dasar

pertimbangan dalam putusan yang telah mencederai keadilan, maka

sangat beralasan putusan Judex Factie untuk dibatalkan; Berdasarkan alasan tersebut diatas Pembanding memohon agar

berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan menerima

permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding

seraya mengadili dan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

Menerima Permohonan Banding serta Memori Banding dari Pembanding

untuk seluruhnya;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Tgl. 07 September 2016

No. 676/Pdt.G/2015/PN.Mdn; MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Pembanding) untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat I (Terbanding I) dan Tergugat II (Terbanding II) telah

melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat I (Terbanding I) untuk menerima permohonan

perpanjangan fasilitas modal usaha Penggugat (Pembanding);

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


4. Menghukum Tergugat II (Terbanding II) untuk tidak melakukan lelang

eksekusi yang menjadi jaminan fasilitas kredit Penggugat (Pembanding)

yaitu :

Tanah seluas lebih kurang 75 M2 beserta bangunan ruko diatasnya


Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan sesuai dengan SHGB

No. 38.

Tanah seluas lebih kurang 89 M2 beserta bangunan ruko diatasnya


Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan sesuai dengan SHGB

No. 39.

Tanah seluas lebih kurang 275 M2 beserta bangunan gudang diatasnya


Kecamatan Medan Baru, Kota Medan sesuai dengan SHGB No. 46;

5. Menghukum Para Tergugat (Para Terbanding) untuk membayar biaya-

biaya yang timbul dalam perkara ini;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun

ada verzet, banding ataupun kasasi;

7. Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan Banding ini

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang,bahwa terhadap memori banding tersebut semula Tergugat I

dan Tergugat II sekarang Terbanding I dan Terbanding II tidak ada mengajukan

Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa Membaca Relaas pemberitahuan untuk melihat,

membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding, yang dibuat

dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang

menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah

diberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari

berkas perkara perdata Nomor : 678 /Pdt.G/2015/PN-Mdn pada tanggal 07

September 2016 kepada kedua belah pihak yang berperkara sebelum berkas

perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang,

oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Formal dapat diterima ;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula

Penggugat tertanggal 4 Mei 2017 pada pokoknya agar Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama

seraya mengadili sendiri dengan amar putusan menerima permohonan banding

dari Pembanding semula Penggugat.

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada

Terbanding dahulu Penggugat

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama

berkas perkara beserta surat – surat yang berhubungan dengan itu serta

berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7

September 2016 Nomor :676 /Pdt.G/2015/PN.Mdn yang dimohonkan banding

tersebut, serta Memori Banding, bahwa dalil Pembanding sebagaimana

dikemukan dalam Memori Banding tidak dapat melemahkan atau membatalkan

putusan maka Memori Banding Pembanding semula Penggugat harus

dikesampingkan sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding

dapat membenarkan dan menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Pertama tersebut karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh

karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan

sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka

Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 September 2016 . haruslah

dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Penggugat pada

hekekatnya berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya patut dihukum

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang

jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang

berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 September

2016 Nomor : 676/Pdt.G/2015/PN. Mdn .yang dimohonkan banding

tersebut ;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


- Menghukum semula Penggugat / sekarang Pembanding untuk

membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam

tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh

Kami YANSEN PASARIBU SH. sebagai Hakim Ketua, ADI SUTRISNO SH.MH

dan NUR HAKIM.SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan

tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan

tanggl 27 Nopember 2017 Putusan mana telah diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 oleh

Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh : Hakim - Hakim Anggota

tersebut serta dibantu ILHAM PURBA,SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan

Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun

Kuasanya ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd ttd

1. ADI SUTRISNO,SH,MH YANSEN PASARIBU,SH

ttd

2. NUR HAKIM,SH,MH

Panitera Pengganti

ttd

ILHAM PURBA SH.MH

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Ongkos - Ongkos :

1. M e t e r a i ............................................................. Rp. 6.000.-

2. R e d a k s i .............................................................Rp. 5.000.-

3. Pemberkasan ………………………………………….Rp. 139.000,-

_____________________________________________________

J u m l a h ……………………………………… …Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

PENGADILAN TINGGI MEDAN filedalam Penjanjian Kredit No. 2006.639.SKC.COC Tgl. 11 Oktober 2006. - Bentuk Kredit Aflopend fasilitas kreditnya sebesar Rp. 500. 000.000,- (lima ratus …

Documents