PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id fileberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

P U T U S A N Nomor : 335/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara :

ABDUL MALIK SILALAHI, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat

Desa Bandar Pulo Kelurahan Bandar Pulo

Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, dalam

hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. Ali Hasan Husin,

SH, 2. Suyitno, SH, M. HB dan 3. Rojali, SH,

Advokat-Penasehat Hukum, beralamat di Jalan

Selamat Lurus No. 90-S Simpang Limun Kelurahan

Siti Rejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01

Juni 2015 yang telah didaftarkan pada

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada

tanggal 26 Juni 2015 dengan No.

83/SK/2015/PN.Sim, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding semula Penggugat;

L a w a n :

1. PEMERINTAH RI Cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA berkedudukan di Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula

Tergugat I;


INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH

SUMATERA UTARA berkedudukan di Jalan S.M.

Raja KM 10,5 Medan. Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding II semula Tergugat II;



SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 2 -

RESORT SIMALUNGUN berkedudukan di

Pematang Raya Kab. Simalungun. Selanjutnya

disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;



SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN

RESORT SIMALUNGUN Cq KEPALA

KEPOLISIAN SEKTOR PERDAGANGAN

berkedudukan di Perdagangan. Selanjutnya

disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Dalam perkara ini, Tergugat II, III dan IV diwakili oleh Kuasanya

yaitu 1. Kombes Pol. Aman Gane, SH/ Kabidkum Polda Sumut, 2. AKBP

Dadi Purba, SH/ Kasubbid Bankum Bidkum Polda Sumut, 3. Kompol

Ramles Napitupulu, SH/ Kaur Ham Subbid Bankum Bidkum Polda

Sumut, 4. Kompol Santun Hutauruk, SH, MHum/ Kaur Rapkum Bidkum

Polda Sumut, 5. Iptu Mila Mufida, SH/ Paur Luhkum Bidkum Polda Sumut

dan 6. Bripka Charles Hutauruk, SH/ Babinkamtibmas Polsek

Perdagangan Polres Simalungun, yang berkantor pada Bidang Hukum

Polda Sumut, Jl. Sisingamangaraja Km 10,5 No. 60 Medan, berdasarkan

Perkap No. Pol. 7 Tahun 2005 tentang Tata cara Pemberian Bantuan dan

Nasehat Hukum di lingkungan Polri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 25 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Rabu tanggal 09 September

2015 dengan No. 151-153/SK/2015/PN. Sim ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah

mengajukan Surat Gugatan tertanggal 26 Juni 2015 yang telah diregister pada

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun di bawah No.

33/Pdt.G/2015/PN.Sim. yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal berikut:

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 3 -

- Bahwa, Penggugat adalah salah satu Pemilik sebagian tanah seluas 146 Ha

yang terletak di Nagori Bandar Betsy/Purworejo Kec. Bandar Kab.

Simalungun dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan.

- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai (Bah Pamujian).

- Sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Tempel.

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 45/Pdt-

G/2011/PN-SIM Tanggal 24 April 2012 dan telah diekskusi pada hari Kamis

Tanggal 2 Agustus 2012 dengan lancar dan tanpa ada yang keberatan.

- Bahwa, pada tanggal 7 Agustus 2012 Penggugat telah memberitahukan

kepada Instansi terkait untuk tidak merealisasi/menerbitkan surat-surat

dalam bentuk apapun sehubungan tanah tersebut diatas.

- Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 2012 Kuasa Penggugat telah melakukan

audiensi ke Bupati dan KAPOLRES Simalungun dan Bupati dan KAPOLRES

Simalungun menyambut Positif Putusan Pengadilan Negeri Simalungun

tersebut.

- Bahwa, pada tanggal 18 September 2012 Penggugat bersama anggota

Kelompok Penggugat sebanyak 135 warga hendak mengukur tanah tersebut

diatas akan tetapi dihalangi Satpam Kebun yang dibeking oleh Anggota

Tergugat III dan IV dan anggota Tergugat III dan IV mengatakan tidak ada

putusan-putusan, Putusan apa itu, Putusan abal-abal (tidak jelas/rekayasa).

- Bahwa, pada tanggal 27 September 2012 telah terjadi tindak pidana

penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHPidana atas

nama korban Jamenson Silalahi dan perkara ini telah di buat Laporan

Pengaduan di Kantor Tergugat III hal ini sesuai dengan Laporan Polisi No.

Pol : LP/1032/XI/2012/SPKT II Tanggal 27 September 2012 namun sampai

saat ini tidak diproses oleh Tergugat III.

- Bahwa, pada bulan Oktober 2012 anggota Tergugat III dan IV menangkap

dan menahan Larham Simare-mare dan Hendrik Agus Marbun dengan

tuduhan telah membawa senjata Tajam dan setelah diproses di Pengadilan

Negeri Simalungun dinyatakan bebas demi hukum.

- Bahwa, Tergugat III telah mengundang Anggota Muspida Plus Kab.

Simalungun beserta Penggugat bersama anggota Penggugat sebanyak 2

kali dengan tujuan ingin membedah putusan No. 45/Pdt-G/2011/PN-SIM

Tanggal 24 April 2012, Pada panggilan pertama Penggugat tidak hadir dan

pada Panggilan kedua Penggugat beserta anggota dan Kuasa Penggugat

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 4 -

hadir, kemudian Kuasa Penggugat telah menjelaskan bahwa ini adalah

perkara perdata bukan pidana, perkara perdata haram/tidak boleh ditangani

oleh Polisi.

- Bahwa, pada Tanggal 2 Desember 2014 Penggugat membuat surat kepada

Instansi Terkait dengan hal Memohon Keadilan (Warga Miskin Pencari

Keadilan).

- Bahwa, pada tanggal 8 Mei 2015 Kuasa Penggugat membuat surat kepada

Tergugat III dengan hal mohon pengamanan karena Penggugat akan

mengerjakan tanah tersebut diatas pada hari Senin Tanggal 18 Mei 2015

Pukul 09:00 WIB yang tercantum dalam surat No. 36,37/ADV/AHH/V/2015

Tanggal 8 dan 11 Mei 2015.

- Bahwa, pada Tanggal 18 Mei 2015 Penggugat beserta Anggota Penggugat

yang akan memasuki tanah tersebut diatas dilarang oleh Anggota Tergugat

III.

- Bahwa, pada tanggal 22 Mei 2015 Tergugat IV membuat Polici Line untuk

melarang Penggugat masuk ke tanah tersebut diatas.

- Bahwa, pada tanggal 23 Mei 2015 Tergugat IV menyuruh masuk karyawan

kebun beserta security untuk memukuli anggota Penggugat dan Jamaluddin

anggota Brimob mengancam Penggugat beserta anggota dengan

menggunakan Senjata Laras Panjang.

- Bahwa, pada tanggal 25 Mei 2015 Penggugat beserta anggota dihadang

oleh security yang dipimpin oleh AIPTU Irfan Saragih pakai Pistol seraya

menyerukan serbu, serang, seret, habisi semua buang ke sungai, saya yang

bertanggung jawab karena tidak ada hak mereka disini tidak ada putusan

Pengadilan, tidak sah itu semua, silahkan mengadu ke KAPOLRES ke

KAPOLDA dan ke KAPOLRI kepada Tuhan pun saya tidak takut sampai

matipun kalian tidak akan bisa memiliki tanah ini sambil memukuli,

menendang sampai jatuh dan luka anggota Penggugat sehingga anggota

Penggugat membuat Laporan ke POLDASU (Tergugat II) hal ini sesuai

dengan surat Tanda terima Laporan Polisi No. STTLP/638/V/2015/SPKT “II”

Tanggal 27 Mei 2015.

- Bahwa, menurut UU RI NO. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1) Kepolisian adalah segala hal ihwal yang

berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, ayat (3) Pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

berdasarkan UU memiliki kewenangan umum kepolisian, ayat (6) keamanan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 5 -

dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya dan

ketertiban masyarakat tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan Pasal 13

tentang tugas dan wewenang kepolisian (a) memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat, (b) menegakkan hukum dan (c) memberikan

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta

menghormati hak asasi manusia.

- Bahwa, secara yuridis perbuatan Tergugat III dan IV yang menyatakan

putusan No. 45/Pdt-G/2011/PN-SIM Tanggal 24 April 2012 putusan abal-

abal (tidak jelas)/rekayasa dan tidak melimpahkan pengaduan anggota

Penggugat ke Kejaksaan untuk disidangkan di Pengadilan serta tidak

melindungi masyarakat (Penggugat beserta anggota Penggugat) sesuai

dengan tugas dan fungsi POLRI dan patut diduga diketahui oleh Tergugat I

dan II dapat di kategorikan Perbuatan Melawan Hukum (onreghmatigh

daad).

- Bahwa, akibat perbuatan Para Tergugat Penggugat sangat dirugikan karena

Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahai tanah milik Penggugat

beserta anggota Penggugat tersebut diatas, karena itu Penggugat

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang

demi keadilan dan kepastian hukum, untuk itu agar Bapak Ketua/Majelis

Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menyatakan Para

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onreghmatigh daad)

dan memerintahkan Para Tergugat untuk mengawal Penggugat beserta

anggota Penggugat menguasai/mengusahai tanah tersebut diatas

berdasarkan Putusan No. 45/Pdt-G/2011/PN-SIM Tanggal 24 April 2012 dan

menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat beserta

anggota Penggugat baik secara materil maupun moril, secara materil karena

tidak dapat menguasai dan mengusahai tanah tersebut maka kerugian

secara materil sebesar Rp. 150.000.000.000,-(seratus lima puluh milyar

rupiah) dan secara moril sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).

- Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat tidak nihil, Penggugat

mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili

Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan Sementara terhadap harta Para

Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak senilai dengan jumlah

gugatan Penggugat.

- Bahwa, untuk menghindari pembiayaan yang lebih besar dan waktu

yang lebih lama dalam menyelesaikan perkara ini dimohon kepada Bapak

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 6 -

Ketua/Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk dapat

memutus dengan putusan serta merta (uit voerbar bij vorrad) walaupun ada

Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.

- Bahwa, beralasan juga Bapak Ketua/Majelis Hakim menghukum Para

Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya apabila Para Tergugat lalai

menjalankan putusan ini terhitung sejak perkara ini didaftar di Pengadilan

Negeri Simalungun sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum

yang tetap, serta menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos-

ongkos perkara yang timbul karena perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk memanggil para pihak untuk

bersidang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan mengambil

putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

a) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

b) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

(onreghmatigh daad).

c) Memerintahkan Para Tergugat untuk mengawal Penggugat beserta anggota

Penggugat menguasai/mengusahai tanah tersebut diatas berdasarkan

Putusan No. 45/Pdt-G/2011/PN-SIM Tanggal 24 April 2012.

d) Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat beserta



secara materil sebesar Rp. 150.000.000.000,-(seratus lima puluh milyar

rupiah) dan secara moril sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).

e) Meletakkan Sita Jaminan Sementara terhadap harta Para Tergugat baik

yang bergerak maupun tidak bergerak senilai dengan jumlah gugatan

Penggugat.

f) Memutus dengan putusan serta merta (uit voerbar bij vorrad) walaupun ada


g) Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom)

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya apabila Para Tergugat

lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak perkara ini didaftar di

Pengadilan Negeri Simalungun sampai dengan putusan ini mempunyai

kekuatan hukum yang tetap.

h) Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 7 -

timbul karena perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II,

III dan IV telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 25 Nopember

2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut yang pada pokoknya para Tergugat

menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang para Tergugat akui secara

tegas dalam jawaban ini :

TENTANG EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat kabur ( Obscuur Libel ).

a. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat, bahwa pada tanggal 18

September 2012 Penggugat bersama anggota Kelompok Penggugat

sebanyak 135 orang warga hendak mengukur tanah tersebut diatas,

akan tetapi dihalangi Satpam Kebun dibekingi oleh anggota Tergugat III

dan IV dan anggota Tergugat III dan IV mengatakan tidak ada putusan-

putusan, Putusan apa itu, putusan abal-abal (tidak jelas/rekayasa), akan

tetapi Penggugat tidak menjelaskan nama atau identitas Satpam Kebun

yang menghalangi Penggugat tersebut dari Perusahaan mana.

Demikian juga tidak menjelaskan identitas atau nama anggota Tergugat

III dan tergugat IV yang membekingi Satpam Kebun untuk menghalangi

Penggugat bersama kelompoknya untuk mengukur tanah terperkara

dan mengatakan tidak ada putusan-putusan, putusan apa itu, putusan

abal-abal (tidak jelas/rekayasa).

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan nama atau identitas

Satpam Kebun yang menghalangi Penggugat untuk mengukur tanah

terperkara dan juga tidak menjelaskan identitas atau nama anggota

Tergugat III dan IV yang membekingi Satpam Kebun menghalangi

Penggugat untuk mengukur tanah terperkara dan juga mengatakan

putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-Sim

tanggal 24 April 2012 adalah putusan abal-abal/rekayasa, sehingga

mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel), oleh

karena itu patut menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau

tidak dapat diterima (Niet Onvantklijk Verklaard).

b. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat, bahwa pada tanggal 18 Mei 2015

Penggugat beserta anggota Penggugat yang akan memasuki tanah

tersebut diatas dilarang oleh anggota Tergugat III, akan tetapi

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 8 -

Penggugat tidak menjelaskan siapa nama atau identitas anggota

Tergugat III yang melarang Penggugat Penggugat bersama

anggotanya untuk memasuki tanah terperkara.


anggota Tergugat III yang melarang Penggugat Penggugat bersama

anggotanya untuk memasuki tanah terperkara sehingga mengakibatkan

gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel), oleh karena itu patut

menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat

diterima (Niet Onvantklijk Verklaard).

c. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat, bahwa pada tanggal 23 Mei 2015

Tergugat IV menyuruh masuk karyawan kebun beserta security untuk

memukuli anggota Penggugat dan JAMALUDDIN anggota Brimob

mengancam Penggugat beserta anggota Penggugat dengan

menggunakan senjata laras panjang, akan tetapi Penggugat tidak

menjelaskan nama atau identitas karyawan kebun beserta security dari

Perusahaan mana yang disuruh Tergugat IV untuk memukuli anggota

Penggugat, tidak menjelaskan ke lokasi mana karyawan kebun beserta

security yang disuruh Tergugat IV untuk memukuli anggota Penggugat,

tidak menjelaskan kesatuan JAMALUDDIN dari Satuan Brimob mana

dan tidak menjelaskan hubungan hukum apa sehingga tindakan

JAMALUDDIN anggota Brimob yang mengancam Penggugat dengan

menggunakan senjata laras panjang menjadi tanggung jawab para

tergugat.


karyawan kebun beserta security dari Perusahaan mana yang disuruh

Tergugat IV untuk memukuli anggota Penggugat, tidak menjelaskan ke

lokasi mana karyawan kebun beserta security yang disuruh Tergugat IV

untuk memukuli anggota Penggugat, tidak menjelaskan kesatuan

JAMALUDDIN dari Satuan Brimob mana dan tidak menjelaskan

hubungan hukum apa sehingga tindakan JAMALUDDIN anggota

Brimob yang mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata

laras panjang menjadi tanggung jawab para tergugat sehingga

mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel),

oleh karena itu patut menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak

atau tidak dapat diterima (Niet Onvantklijk Verklaard).

d. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat, bahwa pada tanggal 25 Mei 2015

Penggugat beserta anggota dihadang oleh security yang dipimpin oleh

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 9 -

AIPTU IRFAN SARAGIH pakai pistol seraya menyerukan serbu,

serang, serat, habisi semua buang ke sungai, saya yang bertanggung

jawab karena tidak ada hak mereka disini tidak ada putusan

Pengadilan, tidak sah itu semua, silahkan mengadu ke Kapolres ke

Kapolda dan ke Kapolri ..... dan seterusnya, akan tetapi Penggugat

tidak menjelaskan nama atau identitas security dari perusahaan mana

yang dipimpin oleh AIPTU IRFAN SARAGIH untuk menghadang

Penggugat beserta anggotanya, tidak menjelaskan tempat dan untuk

kepentingan apa sehingga Penggugat dihadang oleh security tersebut

serta tidak menjelaskan hubungan hukum apa sehingga tindakan

AIPTU IRFAN SARAGIH yang memimpin security untuk menghadang

Penggugat beserta anggota, menjadi tanggung jawab para tergugat.


security dari perusahaan mana yang dipimpin oleh AIPTU IRFAN

SARAGIH untuk menghadang Penggugat beserta anggotanya, tidak

menjelaskan tempat dan untuk kepentingan apa sehingga Penggugat

dihadang oleh security tersebut serta tidak menjelaskan hubungan

hukum apa sehingga tindakan AIPTU IRFAN SARAGIH yang

memimpin security untuk menghadang Penggugat beserta anggota,

menjadi tanggung jawab para tergugat sehingga mengakibatkan

gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel), oleh karena itu

patut menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat


e. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, bahwa oleh karena

Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahai tanah

sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.

45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012, sehingga menuntut ganti

kerugian materil sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh

milyar rupiah) dan moril sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar

rupiah), akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan argumentasi hukum

apa sehingga nilai kerugian tersebut sejumlah yang didalilkan

Penggugat, dan kerugian moril pada angka adalah Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah), akan tetapi pada tulisan huruf (sepuluh milyar

rupiah), yang berarti Penggugat tidak terbukti mengalami kerugian moril

tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan argumentasi hukum

apa sehingga nilai kerugian tersebut sejumlah yang didalilkan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 10 -

Penggugat, dan kerugian moril pada angka adalah Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah), akan tetapi pada tulisan huruf (sepuluh milyar

rupiah) yang berarti Penggugat tidak terbukti mengalami kerugian moril

tersebut, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur

(Obscuur Libel), oleh karena itu patut menurut hukum gugatan

Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvantklijk

Verklaard).

f. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat, bahwa pada tanggal 18

September 2012 Penggugat bersama anggota Kelompok Penggugat

sebanyak 135 orang warga hendak mengukur tanah tersebut diatas,

akan tetapi dihalangi Satpam Kebun dibekingi oleh anggota Tergugat III

dan IV dan anggota Tergugat III dan IV mengatakan tidak ada putusan-

putusan, Putusan apa itu, putusan abal-abal (tidak jelas/rekayasa),

akan tetapi didalil lain Penggugat mendalilkan, bahwa secara yuridis

perbuatan Tergugat III dan IV yang menyatakan putusan No.

45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012 putusan abal-abal (tidak

jelas/rekayasa, putusan monyet/anjing/babi .... dan seterusnya,

sehingga dari fakta ini disatu sisi yang menyatakan putusan tersebut

adalah aba-abal adalah anggota Tergugat III dan IV, disisi lain yang

menyatakan putusan tersebut adalah abal-abal adalah Tergugat III dan

Tergugat IV, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut sangat

membingungkan, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur

(Obscuur Libel), oleh karena itu patut menurut hukum gugatan

Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvantklijk

Verklaard).

g. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat, bahwa pada tanggal 25 Mei 2015



serang, seret, habisi semua buang ke sungai, saya yang bertanggung


Pengadilan, tidak sah itu semua,... dan seterusnya, sedangkan anggota

Polri bernama AIPTU IRFAN SARAGIH, tidak ada anggota Tergugat III

dan IV, melainkan atas nama IPRAN SUHERI SARAGIH.

Bahwa oleh karena anggota Polri bernama AIPTU IRFAN SARAGIH,

tidak ada anggota para Tergugat, mengakibatkan gugatan Penggugat

menjadi kabur (Obscuur Libel), oleh karena itu patut menurut hukum

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 11 -

gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet

Onvantklijk Verklaard).

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat

adalah salah satu Pemilik sebagian tanah 146 Ha yang terletak di

Nagori Bandar Betsy/Purworejo Kec. Bandar Kab. Simalungun

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun

No.45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012 yang telah dieksekusi

tanggal 2 Agustus 2012 .... dan seterusnya, yang terhalang dikuasai

Penggugat dengan anggotanya karena dilarang oleh Satpam dan

karyawan Kebun;

Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Simalungun

No.45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012, bahwa pihak

penggugat adalah ABDUL MALIK SILALAHI bersama temannya

sebanyak 33 orang (dengan Penggugat berjumlah 34 orang);

Bahwa dalam perkara a quo adalah terkait kepemilikan tanah, yang

masing-masing pihak Penggugat dalam putusan Pengadilan Negeri

Simalungun tersebut mempunyai hak kepemilikan masing-masing dari

tanah terperkara 146 Ha. Bahwa akan tetapi Penggugat tidak

menjelaskan nama atau identitas pihak-pihak pemilik tanah dari objek

perkara tersebut sesuai Putusan Pengadilan Negeri Simalungun

No.45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012, mengakibatkan

gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel), oleh karena itu

patut menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat


2. Gugatan Error in Subjecto (salah subjek Penggugat).

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat adalah

salah satu Pemilik sebagian tanah 146 Ha yang terletak di Nagori Bandar

Betsy/Purworejo Kec. Bandar Kab. Simalungun berdasarkan Putusan

Pengadilan Negeri Simalungun No. 45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April

2012 yang telah dieksekusi tanggal 2 Agustus 2012 .... dan seterusnya,

yang terhalang dikuasai Penggugat dengan anggotanya karena dilarang

oleh Satpam dan karyawan Kebun;


No.45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012, bahwa pihak penggugat

adalah ABDUL MALIK SILALAHI bersama temannya sebanyak 33 orang

(dengan Penggugat berjumlah 34 orang) ;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 12 -

Bahwa dalam perkara aquo adalah terkait kepemilikan tanah, yang

masing-masing pihak Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri

Simalungun No. 45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012, tersebut

mempunyai hak kepemilikan masing-masing dari tanah terperkara 146 Ha,

maka seharusnya Penggugat dalam perkara a quo adalah sebanyak 34

(tiga puluh empat) orang, bukan hanya Penggugat sendiri dan Penggugat

tidak mempunyai kuasa dari teman Penggugat sebanyak 33 (tiga puluh

empat) orang tersebut untuk mengajukan gugatan a quo atas

permasalahan tanah 146 Ha tersebut sehingga Penggugat tidak

mempunyai legalitas untuk mempermasalahkan tanah terperkara a quo.

Bahwa oleh karena dalam gugatan a quo sebagai subjek Penggugat

adalah Penggugat sendiri, mengakibatkan gugatan Penggugat Error in

subjek, salah subjek Penggugat, oleh karena itu patut menurut hukum


Onvantklijk Verklaard).

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

a. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat

adalah salah satu Pemilik sebagian tanah 146 Ha yang terletak di

Nagori Bandar Betsy/Purworejo Kec. Bandar Kab. Simalungun

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun

No.45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012 yang telah dieksekusi

tanggal 2 Agustus 2012 .... dan seterusnya, yang terhalang dikuasai

Penggugat dengan anggotanya karena dilarang oleh Satpam dan

karyawan Kebun;


No.45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012, bahwa pihak

penggugat adalah ABDUL MALIK SILALAHI bersama temannya

sebanyak 33 (tiga puluh empat) orang dengan Penggugat berjumlah 34

(tiga puluh empat) orang;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kuasa dari teman Penggugat

sebanyak 33 orang tersebut untuk mengajukan gugatan a quo atas

permasalahan tanah 146 Ha tersebut sehingga Penggugat tidak

mempunyai legalitas untuk mempermasalahkan tanah terperkara a quo;

Bahwa dalam perkara a quo adalah terkait kepemilikan tanah, yang

masing-masing pihak Penggugat dalam putusan Pengadilan Negeri

Simalungun tersebut mempunyai hak kepemilikan masing-masing dari

tanah terperkara 146 Ha, sehingga menurut hukum para teman

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 13 -

Penggugat Dkk sebanyak 33 orang dalam gugatan perdata

sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungun

No.45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012, harus dijadikan pihak

dalam gugatan a quo;

Bahwa oleh karena telah terbukti pihak Penggugat sebagaimana dalam

putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 45/Pdt.G/2011/PN-Sim

tanggal 24 April 2012, sebanyak 33 orang tidak dijadikan pihak dalam

gugatan aquo, maka menurut hukum gugatan Penggugat kurang pihak

(Plurium Litis Consortium), oleh karena itu beralasan menurut hukum


Onvantkeljik Verklaard).

b. Bahwa sebagaimana subtansi atau dalil gugatan Penggugat adalah

tidak dapatnya Penggugat Dkk untuk memasuki atau menguasai atas

lahan 146 Ha yang berada di Nagori Bandar Betsy Kec. Bandar Kab.

Simalungun yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri

Simalungun Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012,

karena mendapat perlawanan dan larangan dari Satpam atau scurity

kebun ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat memasuki tanah objek

perkara adalah akibat larangan dari Satpam atau security kebun, maka

menurut hukum Satpam atau security kebun haruslah dijadikan pihak

dalam gugatan a quo;

Bahwa oleh karena telah terbukti pihak Satpam atau scurity kebun tidak

dijadikan pihak dalam gugatan aquo, maka menurut hukum gugatan

Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), oleh karena itu

beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak

dapat diterima (Niet Onvantkeljik Verklaard).

c. Bahwa sebagaimana subtansi atau dalil gugatan Penggugat adalah

tidak dapatnya Penggugat Dkk untuk memasuki atau menguasai atas

lahan 146 Ha yang berada di Nagori Bandar Betsy Kec. Bandar Kab.

Simalungun yang merupakan milik Penggugat Dkk didasarkan pada

putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-

Sim tanggal 24 April 2012;

Bahwa oleh karena sejak tahun 2004 Penggugat Dkk mengklaim tanah

terperkara adalah milik Penggugat Dkk dan selanjutnya Penggugat Dkk

menggarap tanah terperkara secara illegal dengan cara menanam ubi,

pada hal mana tanah terperkara adalah hak milik penguasaan PTPN III

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 14 -

(Persero) dengan alas hak HGU No. 1 Tahun 1989. Bahwa atas

tindakan Penggugat melakukan penggarapan tanah terperkara secara

illegal tersebut, sehingga mengganggu kondusifitas keamanan di areal

perkebunan PTPN III (Persero) Kebun Bandar Betsy dan PTPN III

(Persero) telah melaporkan tindakan Penggugat Dkk tersebut ke Polres

Simalungun dengan Laporan Polisi Nomor : STPL/504/IX/2010/Simal

tanggal 17 September 2010 dalam perkara menguasai tanah

perkebunan tanpa ijin. Bahwa situasi keamanan yang terganggu di

perkebunan PTPN III (Persero) tersebut, sehingga Muspida Plus Kab.

Simalungun memanggil Penggugat Dkk pada tahun 2010 agar tidak

melakukan tindakan penggarapan atas tanah terperkara karena

merupakan hak milik penguasaan PTPN III (Persero) yang beralamat di

jalan Sei Batang Hari Nomor 2 Medan;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2012 ketika Pengadilan

Negeri Simalungun melakukan eksekusi tanah objek perkara Putusan

Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal

24 April 2012, pihak karyawan PTPN III (Persero) keberatan atas

eksekusi tersebut karena tanah terperkara adalah hak milik

penguasaan PTPN III (Persero) dan pihak PTPN III (Persero) tidak

dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan perkara Nomor 45

Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012 tersebut, namun oleh Pihak

Pengadilan Negeri Simalungun menyarankan agar pihak PTPN III

(Persero) melakukan upaya hukum melalui gugatan perdata ;

Bahwa selanjutnya PTPN III (Persero) melakukan upaya hukum

melakukan gugatan perdata kepada Penggugat (ic. ABDUL MALIK

SILALAHI) Dkk berjumlah 37 orang di Pengadilan Negeri Simalungun

atas penguasaan tanah terperkara yang didasarkan pada putusan

Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal

24 April 2012, dengan gugatan perdata Nomor : 46/Pdt.G/2012/PN-

Sim tanggal 30 Mei 2013);

Bahwa demikian atas penguasaan tanah terperkara oleh Penggugat

Dkk didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor :

45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012, juga PTPN III (Persero)

telah melaporkan Penggugat Dkk ke Polda Sumut (ic. Kantor Tergugat

II) dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1051/X/2012/SPKT I tanggal 5

Oktober 2012 atas nama Pelapor EDY LESMANA dengan

persangkaan Penggugat Dkk membuat atau menggunakan surat palsu

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 15 -

atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik yaitu bukti

– bukti surat pernyataan kepemilikan tanah pada proses pembuktikan

gugatan perdata Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012;

Bahwa sejak tahun 2014 (sebelum putusan Pengadilan Negeri

Simalungun Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012),

bahkan pasca putusan putusan Pengadilan Negeri Simalungun

Nomor:45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012, ketika Penggugat

Dkk hendak memasuki tanah terperkara mendapat perlawanan dari

pihak PTPN III (Persero), yang berujung Penggugat Dkk melakukan

tindakan anarkis untuk memaksakan diri untuk menguasai dan atau

mengusahai tanah terperkara, sehingga terjadi bentrok fisik antara

Penggugat Dkk dengan pihak PTPN III (Persero) ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata Penggugat

Dkk telah terang dan jelas mengetahui bahwa tanah 146 Ha yang

berada di Afdeling VI dan VIII Kebun Bandar Betsy Kab. Simalungun

yang menjadi objek perkara, masih dalam sengketa antara Penggugat

Dkk dengan pihak PTPN III (Persero) dan tidak dapatnya Penggugat

Dkk menguasai atau menguasahai atau memiliki tanah terperkara

adalah atas larangan dari pihak PTPN III (Persero), maka sudah

sepatutnya menurut hukum PTPN III (Persero) yang beralamat di jalan

Sei Batang Hari Medan dijadikan pihak dalam gugatan a quo;

Bahwa oleh karena telah terbukti pihak PTPN III (Persero) tidak


Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium),oleh karena itu



d. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat, bahwa pada tanggal 23 Mei 2015

Tergugat IV menyuruh masuk karyawan kebun beserta security untuk

memukuli anggota Penggugat dan JAMALUDDIN anggota Brimob

mengancam Penggugat beserta anggota Penggugat dengan

menggunakan senjata laras panjang….dan seterusnya;

Bahwa secara hukum dalam gugatan a quo, JAMALUDDIN yang

menurut dalil Penggugat adalah anggota Brimob haruslah dijadikan

pihak dalam gugatan in casu karena Penggugat tidak menjelaskan

kesatuan dari JAMALUDDIN tersebut dan tidak menjelaskan hubungan

hukum apa tindakan JAMALUDDIN menjadi tanggung jawab para

Tergugat;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 16 -

Bahwa oleh karena telah terbukti JAMALUDDIN tidak dijadikan pihak

dalam gugatan aquo, maka menurut hukum gugatan Penggugat kurang

pihak (Plurium Litis Consortium),oleh karena itu beralasan menurut

hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet

Onvantkeljik Verklaard).

e. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat, bahwa pada tanggal 25 Mei 2015



serang, seret, habisi semua buang ke sungai, saya yang bertanggung


Pengadilan, tidak sah itu semua,... dan seterusnya, sedangkan anggota

Polri bernama AIPTU IRFAN SARAGIH, tidak ada anggota Tergugat III

dan IV, melainkan atas nama IPRAN SUHERI SARAGIH;

Bahwa secara hukum dalam gugatan a quo, AIPTU IRFAN SARAGIH

haruslah dijadikan pihak dalam gugatan in casu, karena Penggugat

karena Penggugat tidak menjelaskan kesatuan dari AIPTU IRFAN

SARAGIH tersebut dan tidak menjelaskan hubungan hukum apa

tindakan AIPTU IRFAN SARAGIH menjadi tanggung jawab para

Tergugat;

Bahwa oleh karena telah terbukti AIPTU IRFAN SARAGIH tidak


Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), oleh karena itu



TENTANG POKOK PERKARA .

- Bahwa segala hal – hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas

secara mutatis dan mutandis dalam pokok perkara ini yang tidak perlu

diulang lagi;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 Tahun 1989

tanggal 16 Agustus 1989, PTPN III (Persero) yang beralamat di jalan Sei

Batang Hari No. 2 Medan memiliki lahan perkebunan sawit, karet di

Desa/Nagori Bandar Betsy II Kec. Bandar sekarang menjadi Kec. Bandar

Huluan Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara seluas 5.348,9 Ha;

- Bahwa adapun asal-usul perolehan hak guna usaha tersebut adalah berasal

dari eks Hak Erpacht (Hak Usaha) yang dimiliki Perusahaan Belanda dari

Pemerintah Belanda untuk menguasai dan mengusahai tanah tersebut

dijadikan perkebunan, berdasarkan ketentuan pasal 720 KUH Perdata;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 17 -

- Bahwa pada tahun 1957, Perusahaan Belanda yang memiliki Hak Usaha

tersebut , dinasionalisasikan menjadi Perusahaan Perkebunan Negara

(PPN) IV, kemudian PPN IV berganti nama PNP IV, selanjutnya PNP IV

berganti nama menjadi PTP IV, terakhir dilebur menjadi PT. Perkebunan

Nusantara III (Persero);

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan HGU No. 36/HGU/DA/80 tanggal 12

April 1980, areal kebun Bandar Betsy adalah seluas 5.320 Ha, selanjutnya

berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1989 tanggal 16

Agustus 1989, areal kebun Bandar Betsy berubah menjadi seluas 5.348,9

Ha. Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 Tahun 1989 berakhir pada tanggal 31

Desember tahun 2005;

- Bahwa menjelang berakhirnya HGU PTPN III No. 1 Tahun 1989 tersebut

pada tahun 2005, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1)

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang HGU, HGB dan Hak

Pakai, maka pada tahun 2004 PTPN III mengajukan permohonan

perpanjangan HGU tersebut sesuai Surat Direksi PTPN III (Persero) kepada

Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3.09/X/26/2004 tanggal 26 Januari

2004, namun hingga sampai sekarang ini perpanjangan HGU masih dalam

proses di Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;

- Bahwa proses perpanjangan HGU tersebut, menjadi terkendala karena sejak

tahun 2004 Penggugat (ABDUL MALIK SILALAHI) Dkk berjumlah kurang

lebih 34 orang mengklaim bahwa tanah seluas kurang lebih 146 Ha yang

terletak di Afdeling VI dan Afdeling VIII Kebun Bandar Betsy Desa/Nagori

Bandar Betsy II, yang merupakan tanah/lahan bagian dari Hak Guna Usaha

(HGU) No. 1 Tahun 1989 adalah milik Penggugat Dkk (34 orang) ;

- Bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata cara

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan

menyebutkan ”Kecuali apabila ditentukan lain di dalam keputusan mengenai

penolakan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha, bekas pemegang

hak wajib tetap menjaga tanah yang bersangkutan sebelum ditetapkan

penerima atau pengguna tanah berikutnya dan kepadanya diperintahkan

untuk menyerahkan tanah tersebut kepada penerima hak atau pengguna

tanah berikutnya;

- Bahwa sekalipun HGU masih dalam proses perpanjangan, tidak menjadikan

HGU PTPN III (Persero) tersebut menjadi hapus, dengan kata lain PTPN III

(Persero) masih memiliki hak terhadap areal perkebunan Bandar Betsy

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 18 -

tersebut, sesuai ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah

No.40 Tahun 1996 Tentang HGU, HGB dan Hak Pakai, yang dikuatkan

kembali pada penjelasan pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996

Tentang HGU, HGB dan Hak Pakai menyebutkan ”Ketentuan ini diadakan

untuk menjamin kelangsungan usaha dari pemegang hak yang telah

melaksanakan usahanya dengan baik, yaitu dengan menjamin perpanjangan

Hak Guna Usahanya apabila dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam

ayat ini”;

- Bahwa berdasarkan alasan juridis yang telah diuraikan tersebut diatas, telah

cukup membuktikan bahwa terhadap lahan seluas kurang lebih 146 yang

berada di Afdeling VI dan Afdeling VIII Kebun Bandar Betsy yang merupakan

lahan/tanah bagian dari alas hak HGU No. 1 Tahun 1989 yang diklaim

Penggugat Dkk adalah miliknya adalah merupakan hak milik penguasaan

dari PTPN III (Persero);

- Bahwa dengan tindakan Penggugat Dkk mengklaim lahan 146 Ha tersebut

adalah miliknya, maka selanjutnya Penggugat Dkk melakukan perbuatan

menguasai dan atau mengusahai lahan tersebut dengan menanam tanaman

ubi secara illegal. Atas tindakan Penggugat Dkk menguasai dan atau

mengusahai areal Kebun Bandar Betsy tersebut, maka selanjutnya pihak

PTPN III melakukan pelarangan terhadap Penggugat Dkk, maka pada saat

pelarangan tersebut timbul konflik antara Penggugat Dkk dengan pihak

PTPN III (Persero), yang mengakibatkan terganggunya kekondusifan

keamanan di areal Kebun Bandar Betsy, sehingga Bupati Simalungun

mengeluarkan surat Nomor : 1804103-Bag.Adpemum tanggal 30 Desember

2010 kepada Manager PTPN III, agar dilakukan penangguhan sementara

terhadap eksekusi yang akan dilakukan pihak PTPN III terhadap Penggugat

Dkk yang melakukan penggarapan areal lahan 146 Ha tersebut secara

illegal;

- Bahwa atas perbuatan Penggugat Dkk melakukan penggarapan tanah objek

perkara secara illegal, maka selanjutnya PTPN III (Persero) melaporkan ke

Polres Simalungun dengan Laporan Polisi Nomor : STPL/504/IX/2010/Simal

tanggal 17 September 2010 dalam perkara menguasai tanah perkebunan

tanpa ijin;

- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan PTPN III (Persero) dan tidak

melibatkan PTPN III sebagai pihak selaku pemilik hak penguasaan atas

tanah seluas kurang lebih 146 Ha yang berada di Afdeling VI dan Afdeling

VIII di Desa/Nagori Bandar Betsy II Kec. Bandar Kab. Simalungun

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 19 -

sebagaimana dalam alas hak HGU No. 1 Tahun 1989, Penggugat Dkk

sebanyak 34 orang pada tanggal 18 Nopember 2011 mengajukan gugatan

perdata WANPRESTASI terhadap JUMARI selaku Tergugat I, SULASE

selaku Tergugat II dan ROBERT PURBA selaku Tergugat III di Pengadilan

Negeri Simalungun dengan perkara Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-SIM (ic.

PTPN III Persero tidak dijadikan pihak dalam gugatan tersebut);

- Bahwa yang menjadi objek gugatan perdata tersebut adalah dimana

Penggugat Dkk sebanyak 34 orang memberikan kuasa kepada JUMARI

selaku Tergugat I dan SULASE selaku Tergugat II menjual tanah 146 Ha di

areal Afdeling VIII di Desa /Nagori Bandar Betsy milik PTPN III tersebut

kepada orang lain. Selanjutnya JUMARI selaku Tergugat I dan SULASE

selaku Tergugat II menjual tanah tersebut kepada ROBERT PURBA selaku

Tergugat III, namun jual beli lahan tersebut tidak terlaksana maka

selanjutnya Penggugat Dkk meminta surat-surat atas tanah tersebut kepada

JUMARI selaku Tergugat I dan SULASE selaku Tergugat II , namun tidak

memberikannya;

- Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perdata Nomor :

45/Pdt.G/2011/PN-SIM, Majelis Hakim yang memeriksa gugatan a quo

melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara pada hari Jumat

tanggal 16 Maret 2012. Pada pemeriksaan setempat tersebut dilakukan

tanpa sepengetahuan dari Pihak PTPN III (Persero) selaku pemilik hak

penguasaan atas tanah 146 Ha dimaksud;

- Bahwa demikian dalam pembuktikan perkara perdata tersebut, masing-

masing pihak Penggugat Dkk mengajukan bukti Surat Pernyataan pemilikan

tanah pada tahun 2009 dan Surat Penyerahan Hak pada tahun 1965, yang

kesemuanya bukti surat tersebut berjumlah 51 ( lima puluh satu ) bukti;

- Bahwa selanjutnya atas gugatan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara perdata Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-SIM menjatuhkan

putusannya pada tanggal 24 April 2012 dengan amar mengabulkan

gugatan Penggugat Dkk untuk sebagian, menyatakan perbuatan Tergugat I,

II dan III adalah wanprestasi (ingkar janji)... dan seterusnya;

- Bahwa tanpa sepengetahuan pihak PTPN III (Persero) Kebun Bandar Betsy,

atas permohonan Penggugat Dkk, selanjutnya Pengadilan Negeri

Simalungun pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 melakukan eksekusi

atas lahan 146 Ha Kebun Bandar Betsy yang menjadi objek perkara perdata

Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April 2012. Bahwa atas

pelaksanaan eksekusi tersebut pihak PTPN III (Persero) keberatan, karena

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 20 -

objek perkara adalah hak milik pengusahaan PTPN III (Persero) namun

pihak Pengadilan Negeri Simalungun menyarankan kepada PTPN III

melakukan upaya hukum melalui gugatan perdata;

- Bahwa oleh karena pihak PTPN III (Persero) tidak dijadikan pihak dalam

perkara perdata Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April 2012,

sedangkan tanah objek perkara perdata tersebut 146 ha di Afdeling VI dan

VIII Desa/Nagori Bandar Betsy II Kec. Bandar Huluan adalah hak

penguasaan pihak PTPN III (Persero) dengan alas hak HGU No. 1 Tahun

1989 yang telah berakhir pada tahun 2005 yang saat ini sedang dalam

proses perpanjangan di Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, maka

selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2012 pihak PTPN III (Persero)

mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat Dkk berjumlah 37 orang

yaitu semua pihak dalam perkara perdata Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-SIM

tanggal 24 April 2012 atas penguasaan tanah 146 Ha berdasarkan Putusan

Pengadilan Negeri Simalungun Nomor:45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24

April 2012, ke Pengadilan Negeri Simalungun dengan perkara Nomor :

46/Pdt.G/2012/PN-Sim, karena adanya dugaan rekayasa dan

penyelundupan hukum yang dilakukan Penggugat Dkk dalam perkara

perdata Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April 2012 yaitu dengan

sengaja tidak masukkan PTPN III (Persero) sebagai pihak pada hal nyata-

nyata bahwa tanah objek perkara 146 Ha adalah hak milik penguasaan

pihak PTPN III (Persero) berdasarkan HGU No. 1 Tahun 1989 yang saat ini

sedang proses perpanjangan HGU, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun

1996 Tentang HGU, HGB dan Hak Pakai dan pasal 29 ayat (2) Peraturan

Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999

Tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak

Pengelolaan ;

- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Nomor : 46/Pdt.G/2012/PN-Sim menjatuhkan putusannya pada tanggal 30

Mei 2013 dengan amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak

dapat diterima karena kurang pihak, gugatan kabur, saat ini terhadap

putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut sedang proses kasasi di

Mahkamah Agung;

- Bahwa selain upaya hukum perdata yang dilakukan pihak PTPN III (Persero)

kepada pihak Penggugat Dkk atas tanah terperkara 146 Ha di Desa Bandar

Betsy II penguasaan pihak PTPN III (Persero), juga pihak PTPN III (Persero)

melaporkan Penggugat Dkk kepada SPKT Polda Sumut dengan Laporan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 21 -

Polisi No.Pol. : LP/1051/X/2012/SPKT I tanggal 5 Oktober 2012 atas nama

Pelapor EDY LESMANA, dengan laporan dugaan membuat surat palsu atau

menggunakan surat palsu atau menempatkan keterangan palsu ke dalam

Akta autentik (ic. pada Putusan Pengadilan Negeri Simalungun

Nomor:45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April 2012) sebagaimana

dimaksud dalam pasal 263 dan atau pasal 266 KUHPidana;

- Bahwa adapun bentuk dugaan perbuatan membuat surat palsu atau

menggunakan surat palsu atau menempatkan keterangan palsu ke dalam

Akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan atau pasal 266

KUH Pidana yang dilakukan Penggugat Dkk pada Putusan Pengadilan

Negeri Simalungun Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April 2012

adalah Penggugat Dkk menggunakan Surat Pernyataan pemilikan tanah

yang diterbitkan pada tahun 2009 yang diketahui Kepala Nagori Bandar Pulo

Kec. Bandar Kab. Simalungun, sedangkan tanah objek perkara 146 ha

berada di Nagori Bandar Betsy II Kec. Bandar Huluan Kab. Simalungun.

Kemudian berdasarkan hasil penyidikan keterangan Saksi SAGEK (BAP

tanggal 26 September 2014) sebagai Penggugat VII dalam perkara

Nomor:45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April 2012, menerangkan bahwa

Surat Pernyataan pemilikan tanah tanggal 27 Mei 2009 yang

dipergunakannya sebagai bukti dalam perkara perdata tersebut

ditandatanganinya pada tahun 2012 atas suruhan ABDUL MALIK SILALAHI

(ic. Penggugat) bukan pada tanggal 27 Mei 2009 dan keterangan saksi

SUBHAN selaku Kepala Desa/Nagori Bandar Betsy II sejak tanggal 14 Juli

2008 (ic. Kepala Desa/Nagori domisili/letak tanah 146 Ha objek perkara)

menerangkan pada tahun 2012 ABDUL MALIK SILALAHI (ic. Penggugat)

datang kepadanya meminta pengesahan 30 lembar Surat Pernyataan

kepemilikan tanah objek perkara namun karena masih hendak dibicarakan

dengan Camat sehingga Penggugat tidak jadi mengesahkan surat

pernyataan kepemilikan tanah objek perkara tersebut, dan terbukti dari sejak

tahun 1957 (dinasionalisasikan) hingga sampai sekarang ini tanah terperkara

adalah dikuasai dan diusahai oleh Badan Usaha Milik Negara Republik

Indonesia ic. PTPN III (Persero);

- Bahwa sekalipun tanah objek perkara masih dalam sengketa perdata dan

penyidikan Ditreskrimum Polda Sumut sebagaimana diuraikan diatas, pihak

Penggugat Dkk sejak tahun 2012 hingga sampai sekarang ini berupaya

menguasai dan memiliki lahan objek perkara dengan cara mengerahkan

massa memasuki lahan tersebut dengan didasarkan pada putusan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 22 -

Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24

April 2012, namun tindakan Penggugat Dkk tersebut mendapat perlawanan

dari pihak PTPN III (Persero) dalam hal ini karyawan PTPN III (Persero)

sehingga terjadi bentrok fisik di lahan objek perkara;

- Bahwa pada tanggal 20, 21, 22, 23, 25, 26 Mei 2015, tanggal 1, 2, 5, 11 dan

18 Juni 2015 pihak Penggugat Dkk dengan massanya berjumlah kurang

lebih 100 orang yang dikoordinir SAUD HASUDUNGAN SIAHAAN

memasuki lahan objek perkara, namun karyawan dan scurity PTPN III

(Persero) melarangnya, akan tetapi massa pihak Penggugat Dkk tetap

memaksakan diri memasuki areal lahan objek perkara sehingga terjadi

bentrok fisik antara massa Penggugat Dkk dengan pihak karyawan PTPN III

(Persero), sehingga Tergugat III dan Tergugat IV memerintahkan

personilnya untuk melakukan pengamanan dan menghimbau massa

Penggugat dan PTPN III (Persero) menahan diri untuk tidak melakukan

tindakan anarkis;

- Bahwa akibat bentrok fisik antara massa Penggugat Dkk dengan pihak

PTPN III (Persero) pada saat penguasaan tanah terperkara dilakukan

Penggugat Dkk, sehingga terjadi korban pada kedua belah pihak, maka

selanjutnya kedua belah pihak saling membuat pengaduan atas korban

penganiyaan yaitu Pihak Penggugat membuat Laporan Polisi di Polda Sumut

(ic. Tergugat II) Nomor:STTLP/638/V/2015/SPKT II tanggal 27 Mei 2015, di

Polsek Perdagangan (ic. Tergugat IV) Nomor : LP/120/VI/2015/Simal-

Dagang tanggal 5 Juni 2015 dan pihak PTPN III (Persero) membuat laporan

polisi di Polsek Perdagangan (ic. Tergugat IV) dengan Nomor :

STPL/239/VI/2015/SPK tanggal 18 Juni 2015 , Nomor :

STPL/244/VI/2015/SPK tanggal 20 Juni 2015;

- Bahwa untuk mencegah situasi yang lebih buruk atas permasalahan lahan

objek perkara tersebut, maka Tergugat III dan Tergugat IV memerintahkan

anggotanya untuk melakukan patroli dan deteksi dini di lokasi tanah objek

perkara tersebut;

- Bahwa adanya tindakan Tergugat IV membuat Polici Line di lokasi tanah

objek perkara adalah untuk kepentingan penyelidikan adanya massa dari

pihak Penggugat Dkk membawa senjata tajam, sehingga tindakan Tergugat

IV tersebut bukan melarang massa Penggugat Dkk untuk memasuki lahan

tanah objek perkara, namun yang melarang Penggugat Dkk memasuki lahan

objek perkara adalah pihak PTPN III (Persero) sebagai pihak pemegang hak

milik penguasaan lahan objek perkara menurut hukum;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 23 -

- Bahwa akibat bentrok fisik antara massa Penggugat Dkk dengan karyawan

PTPN III (Persero), pihak massa Penggugat Dkk ada membuat Laporan

Polisi di Kantor Tergugat II yaitu No.Pol. : LP/1032/XI/2012/SPKT II tanggal

27 September 2012 yang saat ini penyidikannya dilakukan Polres

Simalungun (Tergugat III) dan No.Pol.:STTLP/638/V/2015/SPKT II tanggal

25 Mei 2015 yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh Direktorat

Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara;

- Bahwa tidak benar ada anggota Tergugat III dan Tergugat IV membekingi

Satpam Kebun untuk menghalangi Penggugat dan Kelompoknya melakukan

pengukuran lahan objek perkara pada tanggal 18 September 2012 dan tidak

ada mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun

No.45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April 2012 adalah putusan abal-abal

atau rekayasa. Demikian juga bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada

mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun

No.45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April 2012 adalah putusan abal-abal

atau rekayasa, putusan monyet, anjing dan babi;

- Bahwa tidak benar pada tanggal 23 Mei 2015 Tergugat IV ada menyuruh

karyawan kebun dan scurity PTPN III (Persero) masuk ke lokasi tanah

terpekara untuk memukuli massa Penggugat. Dan juga tidak benar

JAMALUDDIN anggota Brimob dengan menggunakan Senjata Laras

Panjang mengancam Penggugat dan massanya;

- Bahwa tidak benar pada tanggal 25 Mei 2015 AIPTU IRFAN SARAGIH

melakukan pengancaman, pemukulan terhadap massa Penggugat ketika

memasuki lahan terperkara dan tidak ada mengatakan bahwa putusan

Pengadilan Negeri Simalungun No. 45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April

2012 adalah putusan abal-abal atau rekayasa. Selain itu Tergugat III dan IV

tidak ada mempunyai anggota dengan identitas AIPTU IRFAN SARAGIH

melainkan IPRAN SUHERI SARAGIH;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut diatas

diperoleh fakta hukum bahwa sejak tahun 2004 setelah berakhirnya HGU

No. 1 Tahun 1989 pada akhir tahun 2005 yang saat ini sedang dalam proses

perpanjangan, Penggugat Dkk telah melakukan penggarapan secara illegal

terhadap lahan 146 Ha yang berada di Afdeling VI dan VIII Kebun PTPN III

(Persero) di Desa/Nagori Bandar Betsy Kec. Bandar Huluan Kab.

Simalungun, bahkan tanpa melibatkan PTPN III (Persero) sebagai pihak

pemegang hak penguasaan atas lahan objek perkara, Penggugat Dkk

mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Simalungun No.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 24 -

45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April 2012 terhadap JUMARI, LASE dan

ROBERT PURBA atas lahan objek perkara dengan dugaan maksud agar

proses gugatan perkara perdata tersebut tidak diketahui oleh PTPN

(Persero) dengan dugaan tujuan supaya tidak adanya perlawanan dari pihak

PTPN (Persero) atas tanah objek gugatan, sehingga objek perkara dapat

dimiliki dan dikuasai pihak Penggugat Dkk tanpa mendapat perlawanan dari

PTPN (Persero);

- Bahwa dengan masih adanya gugatan perdata yang diajukan pihak PTPN III

(Persero) atas tanah terperkara (ic. perkara No. 46/Pdt.G/2012/PN-Sim) dan

penyidikan dugaan membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu

atau menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik yang dilakukan

Penggugat Dkk atas penguasaan tanah terperkara dalam Putusan


2012 (ic. Laporan Polisi No.Pol. : LP/1051/X/2012/SPKT I tanggal 5 Oktober

2012), dan adanya laporan polisi dari pihak Penggugat maupun dari pihak

PTPN III (Persero) atas korban penganiyaan akibat bentrok fisik pada saat

Penggugat Dkk memaksakan diri untuk memasuki tanah objek perkara, telah

cukup membuktikan menurut hukum bahwa lahan 146 Ha yang berada di

Afdeling VI dan VIII Desa/Nagori Bandar Betsy II Kec. Bandar Huluan Kab.

Simalungun, saat ini masih dalam status sengketa/perkara antara Penggugat

Dkk dengan PTPN III (Persero);

- Bahwa oleh karena telah terbukti menurut hukum bahwa lahan 146 Ha

tersebut masih status sengketa/terperkara antara Penggugat Dkk dengan

pihak PTPN III (Persero), maka keberadaan Tergugat III dan IV di lokasi

tanah terperkara untuk mengamankan pada saat bentrok fisik antara

Penggugat Dkk bersama massanya dengan karyawan PTPN III (Persero)

ketika penguasaan tanah objek perkara dilakukan Penggugat Dkk adalah

dalam konteks menjalankan tugas pokok, fungsi dan peranannya untuk

memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan,

mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan penegakan hukum

sebagaimana amanat UU. No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri dan KUHAP,

sehingga keberadaan Tergugat III dan Tergugat IV di lokasi lahan tanah

terperkara adalah sah menurut hukum;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas

telah cukup membuktikan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV serta

anggotanya tidak terbukti ada melakukan penganiayaan terhadap massa

Penggugat Dkk berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 25 -

hukum tetap dan tidak ada mengatakan bahwa putusan dalam Putusan


2012 adalah putusan abal-abal, rekayasa, putusan monyet, anjing dan babi

pada saat Penggugat Dkk memasuki lahan tanah terperkara, tidak ada

melarang Penggugat untuk memasuki tanah terperkara, maka telah terbukti

bahwa para tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum

terhadap Penggugat Dkk bersama massanya;

- Bahwa oleh karena telah terbukti menurut hukum bahwa lahan objek perkara

masih dalam status sengketa/terperkara antara Penggugat Dkk dengan

pihak PTPN III (Persero), maka petitum c memerintahkan para Tergugat

untuk mengawal Penggugat beserta anggota penggugat

menguasai/mengusahai tanah tersebut diatas berdasarkan Putusan

Pengadilan Negeri Simalungun No.45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April

2012 patut menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

- Bahwa selain bahwa para Tergugat terbukti tidak ada melakukan perbuatan

melawan hukum dan juga tuntutan kerugian materil dan moril tidak

didasarkan argumen fakta dan argumen juridis yang beralasan menurut

hukum, sehingga petitum tuntutan ganti kerugian materil dan moril in casu

patut menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

- Bahwa oleh karena para tergugat dalam melaksanakan tugasnya tidak ada

melakukan perbuatan melawan hukum dan juga keberadaan para Tergugat

di lokasi lahan tanah terperkara adalah karena melakukan tugas jabatan,

sehingga petitum penyitaan terhadap harta milik para tergugat patut

menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

- Bahwa oleh karena perkara aquo bukanlah penyerahan sesuatu hak

kebendaan, sehingga petitum membayar uang paksa (Dwangsom) patut


- Bahwa demikian juga karena alasan-alasan gugatan penggugat tidaklah

berdasar menurut hukum sehingga petitum putusan serta merta patut


- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan juridis yang diuraikan

tersebut diatas telah cukup membuktikan, bahwa tindakan Tergugat III dan

Tergugat IV melakukan pengamanan di lokasi tanah terperkara tidak ada

melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu beralasan menurut

hukum untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 26 -

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Tergugat II, III

dan Tergugat IV memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan dengan amar

sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II, III dan IV untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik

Verklaard).

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut

Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan nomor :

33/Pdt.G/2015/PN.Sim tanggal 25 April 2016, yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantklijk

Verklaard) ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

sehubungan dengan perkara ini sebesar Rp. 1.371.000,- (satu juta tiga

ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri

Simalungun nomor : 33/Pdt.G/2015/PN.Sim yang disampaikan oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun kepada Kuasa Hukum Pembanding

semula Penggugat pada tanggal 09 Juni 2016, dan kepada Tergugat I pada

tanggal 20 Juni 2016;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa Kuasa

Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Juni 2016, telah

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Simalungun nomor : 33/Pdt.G/2015/PN.Sim tanggal 25 April 2016, permohonan

banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 27 -

tanggal 11 Agustus 2016, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II, III dan IV

semula Tergugat II, III dan IV pada tanggal 28 Juli 2016;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding semula Penggugat tertanggal 28 Juni 2016, yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 28 Juni 2016, dan memori

banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada

tanggal 11 Agustus 2016, dan kepada Terbanding II, III dan IV semula Tergugat

II, III dan IV pada tanggal 28 Juli 2016, yang pada pokoknya mengemukakan

sebagai berikut :

- Bahwa, putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat

pada hari Kamis Tanggal 09 Juli 2016 dan terhadap putusan tersebut

Pembanding telah mengajukan Banding Pada Hari Jum’at Tanggal 17 Juni

2016 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding No.

33/Pdt.G/2015/PN-SIM.

- Bahwa, secara Hukum Putusan tersebut TELAH SALAH DAN KELIRU

karena tidak profesional dan/atau sangat memihak ADA APA??? APA

ADA???.

- Bahwa, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya Halaman 42 s/d 47

yang mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat tentang Point 1, 2 dan 3

tidak berdasarkan hukum acara Perdata melainkan berdasarkan

kepentingan dari Majelis Hakim artinya Eksepsi yang diajukan Tergugat II,

III dan IV seperti yang diuraikan didalam Jawabannya, namun Majelis Hakim

dengan tidak keprofesionalannya telah mengambil suatu penafsiran hukum

tersendiri sehingga bantahan Tergugat II, III dan IV dikesampingkan.

- Bahwa, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III yang

menyatakan Putusan No. 45/Pdt.G/2011/PN-SIM Tanggal 24 April 2012

PUTUSAN ABAL-ABAL (TIDAK JELAS)/REKAYASA, PUTUSAN

MONYET/ANJING/BABI adalah sangat jelas bertentangan dengan Pasal 13

UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

tentang Tugas dan wewenang Kepolisian a. Memelihara dan ketertiban

masyarakat, b. menegakkan hukum dan c. memberikan perlindungan,

pengayoman dan pelayanan kepada masyakarat serta menghormati hak

asasi manusia, secara yuridis dapat dikategorikan perbuatan melawan

hukum (onreghmatigh daad).

- Bahwa, menurut maksud dan tujuan Pasal 13 tersebut diatas Tergugat III

seharusnya menghormati produk hukum (Putusan Pengadilan) dan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 28 -

mengawal serta menegakkannya ditengah masyarakat, namun

kenyataannya Tergugat III dengan arogannya dan tidak profesional

menyatakan PUTUSAN ABAL-ABAL (TIDAK JELAS)/REKAYASA,

PUTUSAN MONYET/ANJING/BABI.

- Bahwa, perbuatan Tergugat III merupakan suatu perbuatan melawan hukum

yang secara klasik diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata maupun dalam

perkembangan ilmu pengetahuan hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi

yang dianut oleh Mahkamah Agung RI karena perbuatan Tergugat III telah

memenuhi salah satu kriteria perbuatan melawan hukum yang sangat

merugikan Penggugat maupun lembaga peradilan khususnya Pengadilan

Negeri Simalungun.

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, Pembanding memohon kepada

Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takengon

No. 33/Pdt.G/2015/PN-SIM Tanggal 25 April 2016.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding.

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

(onreghmatigh daad).

- Memerintahkan Para Tergugat untuk mengawal Penggugat beserta anggota

Penggugat menguasai/mengusahai tanah tersebut diatas berdasarkan

Putusan No. 45/Pdt-G/2011/PN-SIM Tanggal 24 April 2012.

- Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat beserta



secara materil sebesar Rp 150.000.000.000,-(seratus lima puluh milyar

rupiah) dan secara moril sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).

- Meletakkan Sita Jaminan Sementara terhadap harta Para Tergugat baik

yang bergerak maupun tidak bergerak senilai dengan jumlah gugatan

Penggugat.

- Memutus dengan putusan serta merta (uit voerbar bij vorrad) walaupun ada


- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom)

sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per harinya apabila Para Tergugat

lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak perkara ini didaftar di

Pengadilan Negeri Simalungun sampai dengan putusan ini mempunyai

kekuatan hukum yang tetap.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 29 -

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang

timbul karena perkara ini.

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV tertanggal 09 Agustus

2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 09

Agustus 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada

Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 September

2016, dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 September

2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan judex factie Pengadilan Negeri Simalungun tersebut diatas

telah benar dan tepat dan telah memenuhi rasa keadilan berdasarkan

fakta – fakta hukum dan bukti - bukti baik yang diajukan

Penggugat/Pembanding maupun yang diajukan oleh Tergugat II s/d

IV/Terbanding II s/d IV, maka oleh karena itu harus dipertahankan.

- Bahwa sebagaimana dalil Penggugat/Pembanding bahwa secara hukum

putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut diatas telah salah dan

keliru karena tidak profesional dan/atau sangat memihak ADA APA ?????

APA ADA????. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya

Halaman 42 s/d 47 yang mengabulkan eksepsi dari para Tergugat tentang

Point 1, 2 dan 3 tidak berdasarkan hukum acara perdata melainkan

berdasarkan kepentingan dari Majelis Hakim artinya Eksepsi yang diajukan

Tergugat II, III dan IV seperti yang diuraikan di dalam Jawabannya, namun

Majelis Hakim dengan tidak keprofesionalannya telah mengambil suatu

penafsiran hukum tersendiri sehingga bantahan dari Tergugat II, III dan IV

dikesampingkan adalah dalil yang sesat dan mengada-ada;

- Bahwa sebagaimana dalil Tergugat II s/d IV/Terbanding II s/d IV dalam

jawabannya telah mengajukan Eksepsi : 1. Gugatan Penggugat Kabur (

Obscuur Libel), 2. Gugatan Error In Subjecto (Salah subjek Penggugat) dan,

3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium). Bahwa alasan hukum

ketiga eksepsi tersebut telah diuraikan secara rinci dalam jawaban

Terbanding II s/d IV;

- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim judex factie Pengadilan Negeri

Simalungun dalam mengabulkan eksepsi para Tergugat/Terbanding, telah

menguraikan alasan juridis mengabulkan eksepsi para Terbanding/Tergugat

yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pendapat

ahli/sarjana yang menjadi sumber Hukum yaitu bagaimana syarat suatu

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 30 -

gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Bahwa pengetengahan referensi

Hukum dan Pendapat ahli/sarjana yang diuraikan Majelis Hakim tersebut,

supaya Penggugat/Pembanding mengetahui apakah gugatan

Penggugat/Pembanding telah memenuhi kualifikasi sebagaimana

dikehendaki hukum, sehingga berkaca dari argumentasi hukum yang

diberikan Majelis Hakim tersebut, maka sudah sepatutnya menurut hukum

Penggugat/Pembanding membuat alasan dalam memori bandingnya tidak

mengajukan dalil yang mengada-ada ;

- Bahwa Majelis Hakim mempunyai kepentingan dalam memutus perkara a

quo dengan cara dikehendaki hukum, dimana dalam memutus perkara yang

diadilinya Hakim harus menjelaskan dasar hukum lahirnya pertimbangan

yang mengabulkan ataupun menolak suatu gugatan. Bahwa selain itu Hakim

dibenarkan mencermati dan menelaah fakta-fakta yang terungkap

dipersidangan, seperti adanya pertimbangan bahwa Penggugat tidak

menguraikan perbuatan melawan hukum dan perselisihan hukum khususnya

yang dilakukan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/terbanding II, yang

walaupun hal ini tidak secara tegas didalilkan Tergugat II s/d IV/Terbanding II

s/d IV dalam jawabannya akan tetapi Majelis Hakim wajib memeriksa dan

meneliti apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil

mengajukan suatu gugatan yang dikehendaki Hukum Acara Perdata ;

- Bahwa oleh karena Penggugat /Pembanding tidak menguraikan perbuatan

melawan hukum dan perselisihan Hukum yang dilakukan Tergugat

I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II sudah barang tentu menurut

hukum gugatan Penggugat/Pembanding menjadi kabur (Obscuur Libel),

yang hal ini menambah dan melengkapi alasan-alasan gugatan

Penggugat/Pembanding kabur (Obscuur Libel) sebagaimana didalilkan

Terbanding II s/d IV yang semuanya berdasarkan fakta hukum yang

ditemukan dalam posita gugatan Pembanding, sehingga dalil Pembanding

bahwa Majelis Hakim mengenyampingkan bantahan Terbanding II s/d IV

dan melakukan penafsiran sendiri adalah patut dan beralasan menurut

hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;

- Bahwa dalil Pembanding Majelis Hakim sangat memihak ada apa????apa

ada??? adalah suatu sikap tidak beretikanya Pembanding dalam membuat

alasan dalam memori bandingnya karena kesimpulan Pembanding tersebut

berpotensi fitnah baik kepada Majelis Hakim maupun para Terbanding

karena kesimpulan Pembanding tersebut tidak didasarkan atas argumentasi

hukum yang memadai untuk itu, pada hal mana Majelis Hakim dalam

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 31 -

melahirkan pertimbangannya didasarkan argumentasi hukum yang lengkap

dan sempurna, karena dari argumentasi hukum tersebut orang awam atau

baru belajar hukum saja mudah memahami bahwa pertimbangan hukum

Majelis Hakim tersebut adalah realistis dan argumentatif sehingga dalil

Penggugat/Pembanding sangat beralasan untuk ditolak atau

dikesampingkan;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas, maka telah cukup

membuktikan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak memenuhi

syarat formil dari suatu gugatan menurut Hukum Acara Perdata

sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka telah cukup

membuktikan bahwa Hakim Judex factie Pengadilan Negeri Simalungun

dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menunjukkan

keprofesionalannya dan kaya akan argumentasi hukum dalam melahirkan

pertimbangannya sehingga patut dan beralasan menurut hukum alasan-

alasan dalam memori banding Pembanding untuk ditolak atau

dikesampingkan, oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum untuk

dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 33

/Pdt. G/2015/PN-Sim tanggal 25 April 2016 sudah tepat dan benar maka

haruslah dipertahankan;

- Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi hukum tersebut diatas sudilah

kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk menolak

seluruh dalil-dalil dalam memori banding Penggugat/Pembanding seraya

menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding.

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 33 /Pdt.

G/2015/PN-Sim tanggal 25 April 2016 yang dimohonkan banding.

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan

Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Simalungun, yang disampaikan

kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 04 Oktober

2016, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 Agustus 2016

dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan

IV tanggal 28 Juli 2016, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14

(empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 32 -

pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari

berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa

Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu

dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-

Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat

diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari

memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula

Penggugat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat

melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan

hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan dan ternyata telah

dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,

sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV tersebut pada prinsipnya

mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya baik memori

banding maupun kontra memori banding dari masing-masing pihak tersebut,

tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,

meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Simalungun nomor : 33/Pdt.G/2015/PN.Sim tanggal 25 April 2016, memori

banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori

banding dari Kuasa Hukum Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan

IV, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan dan pertimbangan hukum

sebagaimana dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, maka

Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi alasan dan pertimbangan

Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 33 -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 33/Pdt.G/2015/PN.Sim tanggal

25 April 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan

dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tetap dipihak yang kalah, maka semua

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding

semula Penggugat;

Mengingat Putusan Mahkamah Agung RI No 186K/Pdt/1984, Putusan

Mahkamah Agung RI No 1125K/Pdt/1984, Putusan Mahkamah Agung RI No

81K/Sip/1971 tanggal 9 juli 1973, Putusan Mahkamah Agung No 04K/Sip/1958

tanggal 13 Desember 1958, Pasal 1365KUHPerdata, Pasal 1366KUHPerdata,

Pasal 283 Rbg Jo Pasal 1865 KUHPerdata serta peraturan-peraturan yang

berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula

Penggugat tersebut;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor :

33/Pdt.G/2015/PN.Sim tanggal 25 April 2016, yang dimohonkan banding

tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 oleh kami : DHARMA E.

DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai

Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH.MH. dan PERDANA GINTING,

SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk

memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding,

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor :

335/PDT/2016/PT-MDN tanggal 10 Nopember 2016, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19

Januari 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim

Anggota serta dibantu oleh PASTI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 34 -

Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara

maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd ttd

1. BINSAR SIREGAR, SH.MH. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

ttd

2. PERDANA GINTING, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

PASTI, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

H. BASTARIAL, SH.MH.

Nip. 195608211986031003.

PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id fileberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal

Documents