PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id fileSamosir Sumatra Utara. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semuIa TERGUGAT V; 3. JAPAR SIMBOLON, beralamat di Lumban Silalahi

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 197/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 1

P U T U S A N Nomor : 197/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai

berikut dalam perkara antara :

1. BUDIATER SIMBOLON, beralamat di Lumban Silalahi Kelurahan Pintu

Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten

Samosir Sumatra Utara. Selanjutnya disebut

PEMBANDING I semuIa TERGUGAT I; 2. KIRISMAN SIMBOLON, beralamat di Lumban Silalahi Kelurahan Pintu



PEMBANDING II semuIa TERGUGAT II; 3. SAIHOT SIMBOLON, beralamat di Lumban Silalahi Kelurahan Pintu


Samosir Sumatra Utara. Selanjutnya disebut Sebagai PEMBANDING III semuIa TERGUGAT III;

4. AMAN SIMBOLON, beralamat di Naga Timbul Kelurahan Pintu Sona

Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir

Sumatra Utara. Selanjutnya disebut Sebagai

PEMBANDING IV semuIa TERGUGAT VI; 5. LASMAN SIMBOLON, beralamat di Naga Timbul Kelurahan Pintu Sona


Sumatra Utara. Selanjutnya disebut Sebagai

PEMBANDING V semuIa TERGUGAT VII ; 6. BANTU SIMBOLON, Komplek SMA Negeri I Pangururan, Kelurahan

Pintu Sona Kecamatan Pangururan, Kabupaen

Samosir SUMUT. Selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING VI semuIa TERGUGAT VIII; 7. PARLINDUNGAN SIMBOLON, beralamat di Naga Timbul Kelurahan

Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten


sebagai PEMBANDING VII semuIa TERGUGAT IX ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


8. KARLES SIMBOLON, beralamat di Naga Timbul Kelurahan Pintu Sona


Sumatra Utara. Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING VIII semuIa TERGUGAT X;

9. PARIS SIMBOLON, beralamat di Lumban Silalahi Kelurahan Pintu


Samosir SUMUT. Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING IX semuIa TERGUGAT XI;

10. BERTUA SIMBOLON, beralamat di Lumban Silalahi Kelurahan Pintu


Samosir SUMUT. Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING X semuIa TERGUGAT XIII;

11. DELITUA SIMBOLON, beralamat di Lumban Silalahi Kelurahan Pintu


Samosir SUMUT. Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING XI semuIa TERGUGAT XIV;

12. JABARANG SIMBOLON , jl. Raya Hadrianus Komplek SMA Negeri I

Pangururan, Kelurahan Pintu Sona Kecamatan

Pangururan, Kabupaten Samosir SUMUT. Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING XII semuIa TERGUGAT XIX;

13. EDWIN SIMBOLON, beralamat JL. Dr. Hadrianus Sinaga Pekan

Inpres Desa Pardomuan, Kecamatan

Pangururan, Kabupaten Samosir SUMUT. Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING XIII semuIa TERGUGAT XX ;

14. T. NIKSON SIMBOLON, beralamat di Pekan Inpres Kelurahan

Pardomuan Kecamatan Pangururan Kabupaten

Samosir SUMUT. Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING XIV semuIa TERGUGAT XXI;

L A W A N :

MARTULEN SIMBOLON, beralamat di Jl .Karanganyer II No.40 RT.02

RW.11 Duri Kelurahan Air Jamban,

Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis

Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semuIa PENGGUGAT;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa

Hukumnya Jamin Naibaho, SH Advokat dari

Jamin Naibaho, SH & Rekan beralamat di

Taman Kebalen Indah Blok K. 1 No. 17 Bekasi

17610 dan Jl. SM. Raja No.28 Pangururan

Kabupaten Samosir Sumatera Utara

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei

2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Balige tanggal 22 Juni 2015

dibawah Register No. 115/SK/2015/PN.BLG;

D A N :

1. TOGAP SIMBOLON, Beralamat di Kandang Kuda Kelurahan Pintu


Samosir Sumatra Utara. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semuIa

TERGUGAT IV; 2. RIANTO SIMBOLON, Beralamat di Kandang Kuda Kelurahan Pintu


Samosir Sumatra Utara. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semuIa

TERGUGAT V; 3. JAPAR SIMBOLON, beralamat di Lumban Silalahi Kelurahan Pintu


Samosir SUMUT. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semuIa TERGUGAT XII;

4. BERTO SIMBOLON, beralamat di Lumban Silalahi Kelurahan Pintu


Samosir SUMUT. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semuIa TERGUGAT XV;

5. JARLIMAN SIMBOLON, beralamat di Lumban Silalahi Kelurahan Pintu


Samosir SUMUT. Selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERBANDING V semuIa TERGUGAT XVI;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


6. SINTO SIMBOLON, beralamat di Lumban Silalahi Kelurahan Pintu


Samosir SUMUT. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VI semuIa TERGUGAT XVII;

7. GURNING SIMBOLON, Komplek SMA Negeri I Pangururan ,

Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan ,

Kabupaten Samosir SUMUT. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VII semuIa TERGUGAT XVIII;

8. WULAN SIMBOLON, Beralamat di Komplek RS. Umum Hadrianus

Sinaga, Kelurahan Pintu Sona, Kecamatan

Pangururan Kabupaten Samosir SUMUT.

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VIII semuIa TERGUGAT XXII;

9. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAMOSIR

Jl.Parbaba Komplek Perkantoran Pemerintah

Kabupaten Samosir. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IX semuIa

TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Mei 2016, Nomor:

197/PDT/2016/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa

dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding;

2. Berkas perkara tanggal 22 Februari 2016 Nomor: 38/Pdt.G/2015/PN.BIg, dan

surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA: Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22

Juni 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah

Register Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Blg tertanggal 22 Juni 2015, telah

mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Ferdinand Simbolon almarhum

, anak dari A.R.Mangan alias O.R. Minoem , keturunan dari Panaham alias

Panaham Bosi Simbolon Sirimbang , yang menjadi Tunggane Huta di Huta

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Lumban Holang-holang (pertanian dan Jampalan) sekarang Kelurahan Pintu

Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Sumatra utara , dengan

luas +/_ 19.600 m2 ( sembilan belas ribu enam ratus meter ) dengan batas

batas sebagai berikut :

- sebelah Timur berbatasan dengan : Batu magulang ;

- sebelah Selatan berbatasan dengan : Binanga Pandan;

- sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba;

- sebelah Utara berbatasan dengan : Binanga Pitut.

2. Bahwa adapun tanah perkara adalah Huta Lumban Holang-holang Kelurahan

Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir berupa hak milik

adat yang telah dimiliki oleh keluarga Penggugat sebagai ahli waris secara

turun temurun , dimana Pemerintah Belanda telah menerbitkan Surat

Penetapan atas Huta Holang-holang atas nama kakek Penggugat :

Panahambosi Simbolon dan Op.Mangan Simbolon sebagai Tunggane Huta

atas Huta Lumban Holang-holang; Kelurahan Pintusona Pangururan;

3. Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan lagi oleh Civiel Vonnis Groote Rapat te

Loemban Sigadoea en Loemban Holang holang , No.3 /1930 ,Pangururan 21

Januari 1930 , yang menyatakan terang dengan Besluit Controleur van Stap

ddo : 1 Juli 1908 No.799 atas nama Panaham Bosi yang menjabat pangkat

Tunggane ni Huta di Lumban Holang-holang Pintusona Pangururan

Kabupaten Samosir;

4. Bahwa sebaliknya Tergugat I sampai dengan Tergugat XXII ( selanjutnya

disebut sebagai “ Para Tergugat “ ) selaku keturunan Op. Hapoltahan ,

tidak pernah tertulis namanya sebagai Tunggani Huta dalam “ Boekoe Bioes “ Pangururan Samosir di Huta Lumban Holang –holang Kelurahan

Pintusona Kec. Pangururan Kab. Samosir, namun demikian Para Tergugat

dari dulu selalu berusaha menghalangi dan mengganggu serta mengancam /

mengintimidasi keluarga Penggugat , setiap keluarga Penggugat mengurus

surat-surat tanah sengketa maupun melakukan perbuatan hukum atas

tanah perkara;

5. Bahwa Tindakan Para Tergugat tersebut diatas sudah berulang kali

dilakukan oleh Para Tergugat baik secara lisan maupun tertulis kepada

instansi terkait guna untuk menghalangi dan menggagalkan usaha

Penggugat untuk meningkatkan status hukum tanah sengketa, dimana Para

Tergugat secara bersama-sama membuat sanggahan kepada Bupati

Pemerintah Kabupaten Samosir pada tanggal 26 Juni 2006;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


6. Bahwa tidak cukup hanya sampai disitu, Para Tergugat juga mengajukan

sanggahan kepada Turut Tergugat atas pengajuan sertifikat yang diajukan

oleh Penggugat pada tanggal 2 desember 2014 tanpa dasar hak dan

kepemilikan , perbuatan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum

yang telah merugikan Penggugat sebagai ahliwaris dari Op.Panaham dan

Op. Mangan sebagai pemilik tanah terperkara;

7. Bahwa sekitar Januari 1986 Penggugat telah melarang keluarga Para

Tergugat mengusahai dan mengelola tanah perkara dan sekaligus melarang

aktifitas apapun diatas tanah sengketa, dan sejak itu Para Tergugat dan

keluarganya yang lain , tidak lagi mengusahai tanah sengketa hingga saat ini

+/- 30 tahun, selanjutnya Penggugat juga pernah melarang Para Tergugat

menyewakan tanah sengketa kepada pihak lain tanpa persetujuan

Penggugat, sehingga sewa menyewa itu batal dan penyewanya pindah ke

tempat lain;

8. Bahwa demikian pula Turut Tergugat , tanpa alasan yang sah dan dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum, menangguhkan penerbitan sertifikat

yang diajukan oleh Penggugat , hanya karena sanggahan Para Tergugat

tanpa dasar dan bukti kepemilikan dari Para Tergugat , perbuatan mana juga

merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak

Penggugat, padahal Penggugat telah membayar kewajiban berupa biaya

pengukuran dan biaya lainnya kepada Turut Tergugat ;

9. Bahwa tanah sengketa adalah tanah Hak milik Adat Penggugat / warisan

Penggugat, oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Balige /

Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo , agar Para Tergugat atau siapa

saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk mengosongkan tanah

sengketa dari segala beban yang membebaninya, dan barang barang siapa

atau benda-benda milik siapapun yang berada diatas tanah sengketa, atas

biaya Para Tergugat dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam

keadaan kosong dan penyerahan dan pengosongan mana apabila perlu

dengan bantuan Kepolisian R . I. dan Alat Negara lain nya;

10. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat atas tindakan Para

Tergugat yang anarkis dan arogan, dan mengalihkan tanah sengketa

kepada pihak lain, dan untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia,

maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan

Negeri Balige / Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo meletakkan

Sita Jaminan (conservatoir Beslaag) atas tanah perkara ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Para Tergugat,

maka Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar

uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- perhari atas kelalaian

Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini

dibacakan sampai dilaksanakan;

12. Bahwa tersitanya perhatian, pikiran,tenaga waktu Penggugat atas timbulnya

perkara ini, maka sangat wajar dan beralasan apabila Penggugat menuntut

kerugian moril akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak dapat dinilai

dengan uang, namun apabila dinilai dengan uang , tidak kurang dari

Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah)

13. Meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslaag) atas tanah sengketa /hak

milik adat Penggugat yang terletak di Jl.Raya Pintusona Kelurahan

Pintusona Kecamatam Pangururan kabupaten samosir SUMUT; dengan luas

+/_ 19.600 ( sembilan belas ribu enamratus meter ) dengan batas batas

sebagai berikut :

- sebelah Timur berbatasan dengan : Batu magulang ;

- sebelah Selatan berbatasan dengan : Binanga Pandan;

- sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba;

- sebelah Utara berbatasan dengan : Binanga Pitut.

Memerintahkan sekaligus melarang Para Tergugat melakukan aktifitas

apapun diatas tanah sengketa sebelum adanya putusan yang telah berkekuatan tetap (inkracht van gewisde);

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (conservatoir Beslaag) atas

tanah sengketa /hak milik adat Penggugat yang terletak di Jl.Raya

Pintusona Kelurahan Pintusona Kecamatam Pangururan kabupaten

samosir SUMUT; dengan luas +/_ 19..600 (sembilam belas ribu enam

ratus meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut :

sebelah Timur berbatasan dengan : Batu magulang ;

sebelah Selatan berbatasan dengan : Binanga Pandan;

sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba;

sebelah Utara berbatasan dengan : Binanga Pitut.

3. Menyatakan Penggugat adalah keturunan Panahambosi Simbolon dan

Tunggani Huta atas Huta Lumban Holang-holang Pintu sona Pangururan

samosir;

4. Menyatakan Penggugat pemilik sah atas tanah perkara;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


5. Menyatakan para Tergugat tidak punya hak atas tanah perkara;

6. Menyatakan tindakan Para Tergugat atas tanah perkara merupakan

perbuatan melawan hukum ;

7. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang

memperoleh hak dari padanya atas tanah hak milik adat /warisan

Penggugat, membongkar bangunannya untuk bebas diusahai dan

dikuasai oleh Penggugat;

8. Menyatakan Penggugat adalah ahliwaris dari Ferdinand simbolon cucu

dari A.R..Mangan simbolon alias O.R. Minoem Simbolon ,cicit dari

Panaham simbolon alias Panahambosi;

9. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

10. Menyatakan Turut Tergugat tunduk pada putusan ini;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa Rp.1.000,000,-

setiap hari atas kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi putusan aquo;

12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( uitvoorbaar

bij vooraad );

13. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara .

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat telah mengajukan

perubahan gugatan yaitu sebagai berikut:

Perubahan Gugatan:

1. Tentang Tergugat I sampai dengan Tergugat XXII, (halaman 1 dan halaman

2) apabila ada yang meninggal dunia, mohon ditambahkan : atau

ahliwarisnya.;

2. Dasar Gugatan poin 1 (halaman 3) baris 2

Tertulis : A.R. Mangan Alias O.R Minoem,---

Seharusnya : A.R. Mangan alias O.R. Minmoem dihapus/ dicoret.

3. Batas sebelah Timur berbatasan dengan :

Tertulis : Batu Magulang.

Seharusnya : batas sebelah Timur berbatasan dengan Huta Sigadua/

sawah;

Batas sebelah Selatan:

Tertulis : Binanga Pandan;

Seharusnya : Jalan setapak menuju Huta Holang2;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


4. Poin 1 akhir disambung : Bahwa tanah perkara merupakan pecahan atau

sebagian dari tanah hak milik adat dengan ukuran Lebar 202 m2 x panjang

2,2 Km dipotong jalan dari Utara ke Selatan melalui tanah milik keluarga

Penggugat selebar 5 meter x panjang 202 meter sehingga tanah tersebut

menjadi 2 bagian yang merupakan satu kesatuan tanpa ganti rugi oleh

Pemerintah Belanda tempo doeloe, dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Batu Marguling;

Sebelah Selatan : Binanga Pandan;

Sebelah Barat : Danau;

Sebelah Utara : Binanga Pitut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa

Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat

VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XIV,

Tergugat XIX, Tergugat XX dan Tergugat XXI telah mengajukan jawaban tertulis

yang isinya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 1. Identitas Para Pihak tidak Lengkap

Bahwa dalam gugatan Perkara a quo, Penggugat tidak menyebutkan

identitas pihak-pihak Tergugat dengan jelas cermat:

a. Aman Simbolon (tergugat VI)

Penggugat tidak menyebutkan alamat Tergugat VI berbeda dengan

yang sebenarnnya. Tergugat VI beralamat di Sinaga Uruk

Pandiangan, kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, tidak

seperti alamat yang disebutkan oleh Penggugat;

b. Lasman Simbolon (Tergugat VII)

Bahwa Tergugat VII beralamat di Pintu Sona, Kel/ Desa Pintu Sona,

Kecamatan Pangururan, kabupaten Samosir bukan seperti yang

disebutkan oleh Penggugat;

c. Parlindungan Simbolon (Tergugat IX)

Bahwa Tergugat IX saat ini beralamat di Komplek SMA Negeri 1, Kel/

Desa Pintu Sona, kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, tidak

seperti alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

d. Karles Simbolon (Tergugat X)

Bahwa Tergugat X saat ini beralamat di Pintu Sona, Kel/ Desa Pintu

Sona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, bukan seperti

alamat yang disebut Penggugat;

e. Paris Simbolon (Tergugat XI)

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Bahwa identitas Tergugat XI yang sebenarnya adalah Maringan

Simbolon, yang beralamat di Pintu Sona Kelurahan Pintu Sona

Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, bukan seperti identitas

yang disebutkan oleh penggugat;

f. Bertua Simbolon (Tergugat XIII)

Bahwa Identitas Tergugat XIII yang sebenarnya adalah Sofian Bertua

Simbolon bukan nama seperti yang disebutkan oleh Penggugat;

g. T. Nikson Simbolon (tergugat XXI)

Bahwa nama tergugat XXI yang sebenarnya adalah Tamba Simbolon

bukan nama seperti yang disebutkan Penggugat dalam gugatan;

Bahwa oleh karena identitas tergugat tidak secara jelas dan lengkap disebutkan

oleh Penggugat, maka hal tersebut bertentangan dengan syarat formal dari

sebuah gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yaitu

menyangkut identitas para pihak harus disebutkan secara lengkap.

Bahwa dengan tidak lengkapnya identitas Tergugat yang disebutkan oleh Penggugat, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima gugatan Penggugat; 2. Gugatan Penggugat kurang pihak/Orang yang ditarik sebagai pihak

tidak lengkap (Plurium Litis Consortium). Bahwa di dalam tanah yang menjadi obyek sengketa yang dimaksud oleh

Penggugat, sebagian dikuasai oleh keturunan Op. Lompong Simbolon dan di

dalam tanah tersebut ada kuburan (Tambak) dan tanah pertanian dari Keluarga

Op. Lompong Simbolon. Tanah tersebut merupakan hasil pemberian dari Op.

Hapoltahan Simbolon kepada keturunan Op. Lompong. Akan tetapi, Penggugat

tidak menarik Op. Lompong sebagai pihak dalam perkara a quo. Dengan

demikian, dengan tidak ditariknya keturunan Op. Lompong sebagai Pihak dalam

perkara a quo menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Oleh karena gugatan penggugat kurang pihak, maka sangat berdasar dan beralasan hukum jika gugatan Penggugat di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

3. PERUBAHAN GUGATAN PENGGUGAT SUDAH MENYANGKUT POKOK/

MATERI PERKARA Bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada Bulan Juli 2015 telah

menyangkut pokok perkara. Bahwa menurut Pasal 127 Rv, batasan yang dapat

dilakukan penggugat mengubah atau mengurangi gugatan atau tuntutan,tidak

boleh mengubah atau menambah pokok gugatan.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Bahwa penggugat dalam perbaikan gugatannya tentang point 1 halaman 3 telah

mengubah batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara

aquo, hal ini dilarang oleh hukum dimana gugatan penggugat menimbulkan

akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara.

“Penegasan ini, terdapat dalam Putusan MA No. 547/K/SIP/1973 tanggal 17 Desember 1975 yang menyatakan : Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak;” “Selain itu, Putusan MA tanggal 03-12-1974 No. 1043 K/ Sip/ 1971 menyatakan mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugat, asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari Posita dan tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri;”

Oleh karena perubahan gugatan penggugat telah menyangkut pokok / materi perkara yang sangat merugikan Para Tergugat dan hal ini bertentangan dengan undang-undang maka sangat beralasan hukum jika majelis hakim yang mulia menolak atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO) Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan batas sebelah Timur

berbatasan dengan Huta Sigadua/Sawah dan sebelah selatan Jalan setapak

menuju Holang-Holang dan menurut penggugat tanah perkara merupakan

pecahan atau sebagian tanah hak milik adat dengan ukuran lebar 202 M2 X

panjang 2 KM dipotong jalan dari Utara ke Selatan melalui tanah milik keluarga

Penggugat selebar 5 M x 202 M sehingga tanah tersebut menjadi dua bagian

yang merupakan satu kesatuan tanpa ganti rugi oleh pemerintah Belanda

tempoedoeloe, dengan batas-batas;

- Sebelah Timur Batu Magulang;

- Sebelah selatan Binanga Pandan;

- Sebelah Barat Danau;

- Dan Sebelah Utara Binanga Pitut;

Sedangkan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat adalah:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Parik Huta Sigadua dan Perladangan;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Binanga Pitut;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Bahwa dengan demikian, batas-batas yang di dalilkan oleh Penggugat berbeda

dengan batas-batas tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat. Bahwa oleh karena objek yang di maksudkan Penggugat sangat berbeda dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, maka sangat beralasan dan berdasar hukum jika Majelis hakim Yang Mulia menolak atau setidak tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Hal ini senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9-07-1973 No.81/ K/ Sip/ 1971; 5. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) BahwagugatanPenggugatcacatformildikarenakantidakmemenuhisyaratformildala

msuatugugatan dimana gugatan Penggugat tidak terang isinya atau disebut

juga formulasi gugatan tidak jelas.Agar gugatan dianggap memenuhi syarat

formil maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas dan apabila tidak

terang akan mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur. Dalam gugatan

a quo, antara Posita dengan Petitum di dalam gugatan Penggugat tidak saling

mendukung.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku pada

peradilan yang diakui, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil “Posita yang

lengkap dan jelas”, baik dalil-dalil berupa “feitelijkegronden” yang memuat

kejadian-kejadian nyata yang timbul dalam perkara yang bersangkutan maupun

dalil-dalil yang berupa “rechtgronden” yang memuat dasar hokum atas hak dari

Penggugat untuk mengajukan gugatan yang bersangkutan.

Bahwa gugatan Penggugat kabur diakibatkan tidak jelasnya hal yang mendasari

sebuah dalil dalam gugatanya, hal ini terlihat dari posita (Fundamentum

Petendi) gugatan Penggugat yang tidak menerangkan secara rinci dan jelas

atas kepemilikan tanah yang terletak di Huta Lumban Holang-holang,

Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap objek perkara hanya didasari

atas Surat Penetapan, Civil Vonnis Groote No. 3/1930 dan Besluit Controleur

Van Stap ddo No. 779 tertanggal 1 Juli 1908 yang tidak ada kaitannya dengan

tanah yang menjadi objek sengketa;

Bahwa selain itu dalam dalil Penggugat poin 2 halaman 3 menyebutkan bahwa

tanah terperkara adalah Huta Lumban Holang-Holang, sedangkan dalam

Petitum Penggugat, berdasarkan batas-batas yang disebutkan Penggugat

dalam Petitumnya mempersoalkan tanah yang ada diluar Huta Holang-Holang.

Dengan demikian, antara posita dan petitum penggugat tidak sejalan sehingga

mengakibatkan gugatan Penggugat kabur;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Bahwa dengan demikian, antara Posita dengan petitum Penggugat tidak

singkron yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur.

Oleh karena gugatan penggugat kabur, maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim Yang Muliamenolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

6. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah pihak dengan alasan:

a. Bahwa Penggugat menarik Tergugat I sebagai pihak dalam Perkara a quo, Padahal Tergugat I telah meninggal jauh lebih dahulu di bandingkan

tanggal gugatan pengajuan gugatan a quoyaitu pada tanggal 31 -03-

2013. Penggugat dengan gegabah dan tidak cermat dalam menarik

Penggugat I sebagai pihak tanpa mengklarifikasi keberadaan dari

Tergugat I;

b. Bahwa Tergugat III merupakan anak kandung dari Tergugat II, namun

Penggugat menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo.

Posisi Tergugat III sebagai ahli waris masih terdingding karena Tergugat

II masih hidup. Selain itu, bahwa Tergugat III sampai saat ini tidak ada

menduduki atau menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa,

sehingga tidak beralasan hukum untuk dijadikan sebagai pihak dalam

Perkara a quo;

c. Bahwa Tergugat IX merupakan anak kandung dari Tergugat VI, sehingga

Tergugat IX belum mewaris karena masih Terdingding oleh Tergugat IX.

Dengan demikian sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum jika

Tergugat IX dijadikan pihak dalam perkara a quo;

d. Bahwa Tergugat XXII tidak mempunyai hak atas tanah yang dikuasai

oleh Para Tergugat dalam perkara a quo. Sehingga tidak beralasan

hukum jika Tergugat XXII dijadikan pihak dalam perkara a quo. Dengan

demikian Penggugat telah salah menarik pihak dalam perkara a quo. Berdasarkan uraian-uraian di atas, oleh karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat salah pihak, maka sangat berasalan dan berdasar hukum jika Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegassemua dalil-dalil yang

dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui

oleh Para Tergugat secara tegas;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


2. Bahwa apa yang menjadi bantahan dalam eksepi dan tanggapan-

tanggapan hukumnya menjadi satu kesatuan dengan jawaban dalam

pokok perkara ini;

3. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya dalam poin 1 halaman 3

sebagai Pemilik tanah Kurang lebih 19.600 m2 di huta holang-holang;

Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar

hukum dengan alasan:

a. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa keturunan Op. Panaham Bosi

Simbolon Sirimbang pemilik tanah karena nenek moyang penggugat

sebagai tunggane huta;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut semakin mempertegas bahwa

Penggugat tidak memahami dan tidak mengerti arti Tunggane Huta.

Bahwa jabatan Tunggane Huta hanya merupakan jabatan dalam satu

“huta” (Permukiman) dan tidak ada kaitannya dengan ladang dan

persawahan;

Bahwa kedudukan sebagai Tunggane Huta tidak menjadi otomatis

sebagai pemilik tanah atas tanah yang mengelilingi huta

(permukiman);

b. Bahwa Penggugat terlalu ambisius untuk menguasai tanah terperkara

dengan tanpa alas hak dan dasar pemilikan yang sah. Dimana

Penggugat menyatakan pemilik atas tanah yang bersengketa, akan

tetapi tidak mengetahui pasti batas-batas tanah yang

disengketakannya. Adapun tanah yang dikuasai Para Tergugat

berbeda dengan batas-batas yang digugat oleh Penggugat yaitu: - Sebelah Timur berbatasan dengan Parik Huta Sigadua dan

Perladangan; - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Setapak

- Sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba; - Sebelah Utara berbatasan dengan Binanga Pitut;

4. Bahwa adapun tanah batas sebelah Timur yang desebutkan Para

Tergugat (Perladangan) adalah tanah milik keturunan Tn Hapoltahan

Simbolon (Padjongga Simbolon alias Raja Pandoe) dan Keturunan

Pamondang Simbolon yang belum di bagi. Akan tetapi dalam Perkara a

quo keturunan Pamondang Simbolon tidak ditarik sebagai Pihak. Sehingga

Para Tergugat tidak mengaku sendiri sebagai pemilik tanah perladangan

hingga batas Batu Magulang tanpa kehadiran Keturunan Pamondang

sebagai pihak dalam Perkara a quo;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


5. Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan bahwa perladangan yang dimaksud

Para Tergugat hingga batas Batu Magulang merupakan tanah warisan

yang belum terbagi Antara Keturunan Tn. Hapoltahan (Padjongga

Simbolon alias Raja Pandoe) dengan keturunan Pamondang Simbolon).

Dan selama ini keturunan Padjongga Simbolon alias Raja Pandoe dan

keturunan Pamondang Simbolon bebas menguasai tanah tersebut untuk

dihasili tanpa ada pihak yang merasa keberatan atau dirugikan; Dengan

demikian, sangat tidak bedasar dan tidak berasalan jika Penggugat

menyatakan tanah tersebut sebagai milik Penggugat;

6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 2 mendalilkan”adapun tanah terperkara

adalah Huta Lumban Holang-Holang Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururuan Kabupaten Samosir berupa hak milik adat

yang telah dimiliki oleh keluarga penggugat sebagai ahli waris secara turun

temurun, dimana Pemerintah Belanda telah menerbitkan Surat Penetapan

atas Huta Holang-Holang atas nama kakek Penggugat : Panahambosi

Simbolom dan OP. Mangan Simbolon sebagai Tunggane Huta atas Huta

Lumban Holang-Holang Kelurahan Pintusona Pangururan merupakan dalil

yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai

berikut:

a. Bahwa surat penetapan yang diterbitkan oleh pemerintah Belanda

tidak disebutkan Penggugat secara rinci apa yang menjadi isi dari

surat penetapan dimaksud dan masih diragukan kebenarannya;

b. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo bukanlah huta Holang-

Holang, akan tetapi berupa bidang tanah yang disebut tanah Holang-

Holang. Jika diperhatikan secara cermat dan teliti bahwa telah tampak

secara terang benderang itikad buruk dari Penggugat yang ingin

menyatukan antara pengertian Huta dengan Perladangan. Para

Tergugat menguasai Tanah pertanian/ perladangan bukan “Huta

(pemukiman)”. Dan hal ini juga menjadi dasar menyatakan bahwa

gugatan Penggugat adalah kabur karena tidak jelas tanah mana

sebenarnya yang dipersoalkan oleh Penggugat;

c. Bahwa Penggugat tidak mampu membedakan antara “Huta” dan

tanah pertanian”. Bahwa Penggugat mendalilkan kepemilikan atas

tanah pertanian berdasarkan tunggane huta, hal ini tentu sebuah

kekeliruan yang seharusnya dipelajari Penggugat terlebih dahulu

sebelum mengajukan gugatan;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Huta merupakan daerah pemukiman warga suku batak toba,

sehingga sangat tidak masuk akal jika di dalam huta ada perladangan

dan persawahan;

d. Bahwa tidak benar jika Penggugat mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa berdasarkan warisan turun temurun, hal ini terbukti sejak sebelum tahun 1930 hingga saat ini Penggugat tidak pernah menguasai tanah yang menjadi objek sengketa. Akan tetapi, tanah sengketa dikuasai oleh keturunan Op, Hapoltahan Simbolon secara turun temurun;

7. Bahwa dalil penggugat dalam poin 3 yang menyebutkan “ hal tersebut di

atas dikuatkan lagi oleh Civiel Vonnis Groote Rapat te Loemban Sigadoe

Holang–Holang, No. 3/ 1930, Pangururan 21 Januari 1930, yang

menyatakan terang dengan Besluit Controuler van stap ddo: 1 Juli 1908

No. 799 atas Nama Panaham Bosi Simbolon dan Op. Mangan Simbolon

sebagai Tunggane huta dst...;

Bahwa menurut hukum, besluit yang disebutkan oleh Penggugat bukanlah bukti atau sebagai alas hak atas kepemilikan atas tanah. Sehingga tidak berdasar bagi Penggugat jika besluit tersebut dijadikan dasar kepemilikan atas tanah;

8. Bahwa dalil Penggugat poin 4 merupakan dalil yang keliru dan tidak

berdasar. Bahwa sangat wajar jika dalam besluit itu tidak ada disebut

nama Para Tergugat, karena pada saat itu Para Tergugat belum lahir;

Bahwa perlu Penggugat pahami bahwa Para Tergugat tidak pernah

berusaha untuk mengancam, mengganggu keluarga Penggugat. Akan

tetapi, Penggugatlah yang selalu berupaya ingin menguasai tanah milik

Para Tergugat dengan cara mengurus surat tanah dengan menghalalkan

segala cara, termasuk:

a. Bahwa Penggugat ingin menyerahkan tanah milik Para Tergugat ke

Polres Samosir tanpa seizin para Tergugat selaku pemilik tanah;

b. Bahwa Penggugat menyuruh lurah Pintu Sona menandatangani

blanko kosong surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah

yang belum lengkap dengan batas-batas tanah. Dan setelah

dipermasalahkan oleh Para Tergugat, Penggugat mengurungkan

niatnya dan berjanji akan mengumpulkan seluruh keturunan Tuan

Hapoltahan Simbolon paling lambat Januari 2015. Akan tetapi,

dengan itikad buruk, Penggugat langsung mengajukan gugatan

terhadap tanah terperkara ke Pengadilan Negeri Balige;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 dan poin 6 yang pada intinya

menekankan bahwa tindakan para Tergugat untuk menghalang-halangi

dan menggagalkan usaha Penggugat untuk meningkatkan status tanah

sengketa dan menyatakan perbuatan Para Tergugat melakukan perbuatan

melawan hukum adalah tidak berdasar hukum karena Perlu ditegaskan

bahwa Para Tergugat merupakan pemilik sah atas tanah yang dikuasai

oleh Para Tergugat;

10. Bahwa dalil Penggugat poin 7 yang menyatakan keberatan adalah tidak

berdasar dan mengada-ada, karena sampai tahun 1986 Pihak Penggugat

tidak pernah mengajukan keberatan atas tanah yang dikelola oleh Para Tergugat. Dalil penggugat ini semakin mempertegas dan mengakui bahwa tanah yang terperkara adalah milik keturunan Tn. Op. Hapoltahan dan sudah menguasai tanah terperkara sejak lama. Dan keluarga Penggugat sejak tahun 1930 tidak pernah penguasai tanah terperkara;

11. Bahwa dalil Penggugat poin ke 8 yang mempermasalahkan tindakan Turut

Tergugat karena tidak menerbitkan sertifikat merupakan dalil yang

mengada-ada dan sangat tidak berdasar. Karena tindakan Turut Tergugat

sudah sesuai dengan sistem pendaftaran tanah dan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adalah Perbuatan

melanggar hukum jika permohonan penerbitan sertikat dikabulkan oleh

Turut Tergugat tanpa didukung dengan alas hak dari pihak yang

mengajukan. Tindakan Turut Tergugat yang tidak menerbitkan sertifikat

atas nama Penggugat sudah sangat tepat dan berdasar hukum;

12. Bahwa dalil Penggugat poin 9 merupakan dalil yang sangat keliru. Dimana

Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah hak milik

adat Penggugat. Penggugat mendalilkan tanah terperkara sebagai tanah

adat, akan tetapi yang keberatan atas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat hanya Penggugat sendiri.Sedangkan tanah adat merupakan tanah yang dimiliki masyarakat adat, bukan manusia sebagai

pribadi.Semakin mempertegas bahwa Penggugat bukanlah pemilik atas

tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat;

Bahwa permintaan Penggugat untuk pengosongan tanah terperkara

merupakan permintaan yang sangat tidak masuk akal dan ilusionir.

Bagaimana mungkin seorang Penggugat yang tidak memiliki alas hak atas

tanah, bahkan tidak pernah menguasai atau mengusahai objek sengketa

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


meminta Para Tergugat dan pihak lain untuk meninggalkan tanah yang

merupakan milik Para Tergugat sendiri. Disisi lain, Penggugat tidak

mampu membuktikan bahwa tanah tersebut milik dari Penggugat; Bahwa oleh karena dalil Penggugat ini sangat tidak beralasan, maka sangat berdasar dan beralasan hukum jika Majelis hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

13. Bahwa dalil Penggugat dalam Poin 10 yang meminta di letakkan sita jaminan adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Sebab,

tanah terperkara merupakan tanah milik Para Tergugat yang diperoleh

secara turun-temurun dan telah menguasai dan mengolah tanah yang

menjadi obyek sengketa sejak sebelum tahun 1930. Sehingga, dalil

Penggugat ini haruslah ditolak karena tidak didasari dengan alasan-alasan

yang dapat diterima oleh hukum;

14. Bahwa dalam dalil Penggugat poin 13 dimana Penggugat meminta agar

tehadap tanah terperkara diletakkan sita jaminan Conservatoir beslaag

atas tanah terperkara;

“Menurut Djamanat Samosir, Sita Conservatoir adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya atau sengketa utang piutang atau ganti rugi(Djamanat Samosir; Hukum Acara Perdata; 2011; halaman 136”

M. Yahya Harahap menyatakan “dengan diletakkannya sita pada barang milik tergugat, barang itu tidak dapat dialihkan oleh Tergugat kepada pihak ketiga, sehingga tetap utuh sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap” (M. Yahya Harahap: Hukum Acara Perdata, 2010: halaman 339);

Berdasarkan dua pendapat di atas bahwa sita conservatoir merupakan sita yang dilakukan terhadap barang milik Tergugat. Dengan demikian semakin tegas bahwa Penggugat mengakui bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik Tergugat; Bahwa oleh karena alasan sita jaminan atas tanah milik para tergugat tidak berasalan, maka patut dan berdasar jika permintaan sita jaminan dari Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


15. Bahwa permintaan Penggugat atas adanya uang Paksa sebesar Rp.

1.000.000,-(satu juta rupiah) merupakan permintaan yang sangat ilusionir.

Bahwa Para Tergugat tidak pernah merugikan pihak Penggugat. Akan

tetapi sebaliknya, Penggugatlah yang sangat bernafsu dan berambisi

untuk meguasai tanah milik Para Tergugat. Dengan demikian dalil

Penggugat tersebut sangat tidak berdasar hukum dan haruslah di

kesampingkan; 16. Bahwa berdasarkan bantahan-bantahan dan uraian-uraian di atas

telah membuktikan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan tuntutannya, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidanya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI 1. Bahwa dalam gugatan rekonpensi a quo, Penggugat semula selanjutnya

akan disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Para Tergugat semula selanjutnya akan disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi;

2. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam

jawaban konvensi, menjadi satu-kesatuan dengan gugatan rekonpensi ini;

3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi merupakan keturunan dari Tn.

Hapoltahan Simbolon;

4. Bahwa ± Tahun 1930 nenek moyang Para Penggugat Rekonpensi (Tn.

Hapoltahan Simbolon) telah memiliki, menguasai dan mengusahai tanah

yang menjadi objek sengketa;

5. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi merupakan pemilik sah atas tanah

terperkara dengan Luas ± 26. 714 M2,adapun batas-batas tanah yang

dimiliki oleh Para Penggugat Rekonpensi dengan batas-batas sebagai

berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Parik Huta Sigadua dan

Perladangan dengan ukuran ± 93 M

- Sebelah Selatan: Jalan Setapak dengan ukuran ± 278,3 M

- Sebelah Barat : Danau Toba dengan ukuran ± 139, 20 M)

- Sebelah Utara: Binanga Pitut dengan ukuran ± 264,5 M

Tanah tersebut dipisahkan oleh Jalan Rianiate dengan lebar Kurang

Lebih 5 M dan ukuran ± 139, 20 M, akan tetapi tanah tersebut masih

dalam satu kesatuan;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


6. Bahwa adapun riwayat penguasaan tanah terperkara oleh keturunan Tn.

Hapoltahan Simbolon (nenek Moyang Para Penggugat Rekonpensi)

adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pada sekitar Tahun 1966 s/d Sekitar tahun 1971 tanah

terperkara diusahai oleh keluarga Tergugat Konpensi XIX, XX, XXI

atas nama Nai Binsar br. Simbolon (namboru Tergugat Konpensi XIX,

XX, XII);

b. Bahwa pada tahun 1980 tanah terperkara diusahai oleh A. Jawantir

Sinurat atas izin dari dari A. Jabarang Simbolon (orang tua Penggugat

Rekonpensi XIX/ Tergugat Konpensi XIX);

c. Bahwa pada tahun ± 1980-an orang tua Penggugat Rekonpensi XIX/

Tergugat Konpensi XIX, juga membangun tempat pangaletekan

bayon (pembuatan tikar) di tanah terperkara (dekat danau) dan tidak

pernah ada pihak yang keberatan;

d. Bahwa sekitar Tahun 1992 Penggugat Rekonpensi XX/ Tergugat XX

dalam Konpensi melakukan pemagaran yang mengelilingi tanah

terperkara dan di tanah terperkara di tanam i jagung dan tidak ada

satupun pihak yang keberatan atas tindakan Penggugat Rekonpensi

XX;

e. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2014 Tergugat Rekonpensi pernah

menyatakan bahwa orang tua Penggugat Rekonpensi VI (A. Banjar) /

Tergugat VI dalam Konpensi pernah menguasai dan mengusahai

lahan yang menjadi objek sengketa. Hal tersebut disampaikan

Tergugat Rekonpensi di kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;

7. Bahwa, sejak tahun 1930-an Tergugat Rekonpensi tidak pernah

menguasai dan mengusahai tanah terperkara yang semakin menguatkan

bahwa Para Penggugat Rekonpensi merupakan pemilik sah dari tanah

terperkara yang dieroleh secara turun temurun;

8. Bahwa Pada Tahun 1994 Tergugat Rekonpensi berusaha menyodorkan

sejumlah uang dengan total Rp. 120.000.000,- seratus dua puluh juta

rupiah) atau dengan sebuah mobil dengan nilai kurang lebih Rp. 120.

000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) melalui mantan camat

Pangururan (Albert Sidabutar) yang akan diserahkan kepada keturunan

Op. Tuan Hapoltahan (kepada Op. Ruhut) jika menyerahkan tanah

terperkara kepada Tergugat rekonpensi dan hal ini diungkapkan

dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir (buktinya dalam

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


bentuk rekaman yang ada pada para Penggugat Rekonvensi dan akan

dijadikan bukti dalam perkara a quo);

9. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat Rekonpensi pernah membujuk kepala

lurah Pintu Sona atas nama BajokaSimbolon (abang kandung dari

Tergugat X dalam Konpensi/ Penggugat X dalam Rekonpensi agar

memberikan tanah tersebut kepada Tergugat Rekonpensi dengan ganti

kerugian berupa sebuah mobil dan sejumlah uang di hadapan kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;

10. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi yang berupaya

melakukan pembayaran sejumlah uang atas tanah terperkara semakin

menegaskan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa bukan milik dari

Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi. Adalah sesuatu yang tidak

masuk akal jika orang melakukan pembayaran atas tanahnya sendiri. Dan

hal ini semakin mempertegas bahwa tanah terpekara bukanlah milik dari

Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas yang juga berdasarkan bukti yang kuat sudah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa tanah terperkara merupakan milik dari keturunan Tn Hapoltahan Simbolon yaitu milik Para Penggugat Rekonpensi;

12. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2014 tanpa alas hak dan tanpa dasar

kepemilikan Tergugat Rekonpensi berupaya mendaftarkan sertifikat atas

tanah terperkara (tanah milik para Penggugat Rekonpensi) ke kantor

Pertanahan Kabupaten Samosir); 13. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut merupakan tindakan yang

bertentangan hukum dan akan merugikan kepentingan dan hak Para

penggugat Rekonpensi karena mengklaim tanah milik orang lain menjadi

milik sendiri; 14. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang kerap

mengklaim kepemilikan atas tanah milik Para Penggugat Rekonpensi adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonpensi merupakan perbuatan melawan hukum maka sangat beralasan jika Tergugat Rekonpensi dihukum berupa larangan untuk tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tanah terperkara yang dapat merugikan kepentingan hukum Para penggugat Rekonpensi;

16. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonpensi yang kerap mengklaim

tanah milik Penggugat Rekonpensi sebagai milik dari Tergugat

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Rekonpensi telah menimbulkan kerugian materil dan kerugian immateril

kepada Penggugat Rekonpensi: A. Kerugian Materil

- Biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat Rekonpensi ke

Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir untuk membantah klaim

dari Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta

rupiah) x 14 Orang = 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonpensi, Para Penggugat

Rekonpensi melakukan rapat-rapat yakni sebanyak 6 x pertemuan

yang mana dalam sekali pertemuan menghabiskan uang sebesar

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah. Total kerugian Para

Penggugat Rekonpensi dalam pertemuan-pertemuan tersebut

menjadi: 6 x Rp. 10.000.000,-= Rp. 60.000.000.

B. Kerugian Immateril - Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonpensi yang mengklaim

kepemilikan atas tanah terperkara telah menimbulkan rasa malu

dan melecehkan harga diri para Penggugat Rekonpensi yang

sebenarnya tidak dapat terhitung dalam bentuk uang. Akan tetapi,

supaya kerugian tersebut menjadi real maka Penggugat

Rekonpensi menentukan jumlah kerugian itu sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Dengan demikian, jumlah total kerugian immateril yang diderita

Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menjadi 14 Orang x Rp.

1.000.000.000,-= Rp. 14.000.000,000,00 (empat belas milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Para Tergugat Konpensi/ Penggugat

Rekonpensi di atas maka sangat beralasan jika Majelis Hakim Yang Mulia

menjatuhkan putusan sebagai berikut: Primair DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi - Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat Konpensi/ Penggugat

Rekonpensi untuk seluruhnya; Dalam Pokok perkara - Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk

seluruhnya; Dalam Rekonpensi PRIMER

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk

seluruhnya;

2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi merupakan keturunan dari

Tn. Hapoltahan Simbolon

3. Menyatakan Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi

sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara dengan batas-batas

sebagai berikut:





- Sebelah Utara : Binanga Pitut dengan ukuran ± 264,5 M

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk tidak

melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan tanah

terperkara yang dapat merugikan kepentingan hukum Para penggugat

Rekonpensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian

kerugian materil sebesar: Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta

rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 14.000.000,000,00

(empat belas milyar rupiah);

6. Membebankan segala biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi/

Penggugat Konpensi;

SUBSIDER Jika majelis hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri

BaIige menjatuhkan Putusan tanggal 22 Februari 2016 Nomor:

38/Pdt.G/2015/PN.BIg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara: - Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi: - Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat

diterima;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Dalam Konvensi dan Rekonvensi: - Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi

membayar ongkos perkara sebesar Rp.8.336.000,- (delapan juta tiga

ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat-surat: 1. Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri BaIige yang dibuat

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri BaIige, yang menerangkan

bahwa Putusan Pengadilan Negeri BaIige Nomor: 38/Pdt.G/2015/PN.BIg,

tanggal 22 Februari 2016, telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I

semuIa Tergugat IV, kepada Turut Terbanding II semuIa Tergugat V, kepada

Turut Terbanding III semuIa Tergugat XII, kepada Turut Terbanding IV

semuIa Tergugat XV, kepada Turut Terbanding V semuIa Tergugat XVI,

kepada Turut Terbanding VI semuIa Tergugat XVII, kepada Turut

Terbanding VII semuIa Tergugat XVIII, dan kepada Turut Terbanding VIII

semuIa Tergugat XXII, masing-masing pada tanggaI 4 Maret 2016 ;

2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

BaIige, yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II,

III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XIX, dan XXI melalui Kuasa Hukumnya

telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri BaIige

tanggal 2 Maret 2016 Nomor: 38/Pdt.G/2015/PN.BIg ;

3. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri BaIige, yang menerangkan bahwa

permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada

Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Maret 2016,

kepada Turut Terbanding I semuIa Tergugat IV, kepada Turut Terbanding II

semuIa Tergugat V, kepada Turut Terbanding III semuIa Tergugat XII,

kepada Turut Terbanding IV semuIa Tergugat XV, kepada Turut Terbanding

V semuIa Tergugat XVI, kepada Turut Terbanding VI semuIa Tergugat XVII,

kepada Turut Terbanding VII semuIa Tergugat XVIII, kepada Turut

Terbanding VIII semuIa Tergugat XXII pada tanggaI 18 Maret 2016, dan

kepada Turut Terbanding IX semuIa Turut Tergugat pada tanggaI 14 Maret

2016 ;

4. Memori Banding yang diajukan oIeh Kuasa Hukum Para Pembanding

semuIa Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XIX, dan XXI

tertanggaI ApriI 2016 dan diterima di Kepaniteraan PengadiIan Negeri BaIige

pada tanggaI 8 ApriI 2016, memori banding tersebut teIah diserahkan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


kepada Kuasa Hukum Terbanding semuIa Penggugat pada tanggaI 20 ApriI

2016, kepada Turut Terbanding I semuIa Tergugat IV, kepada Turut

Terbanding II semuIa Tergugat V, kepada Turut Terbanding III semuIa

Tergugat XII, kepada Turut Terbanding IV semuIa Tergugat XV, kepada

Turut Terbanding V semuIa Tergugat XVI, kepada Turut Terbanding VI

semuIa Tergugat XVII, kepada Turut Terbanding VII semuIa Tergugat XVIII,

kepada Turut Terbanding VIII semuIa Tergugat XXII pada tanggaI 25 ApriI

2016, dan kepada Turut Terbanding IX semuIa Turut Tergugat pada tanggaI

25 ApriI 2016 ;

5. Kontra Memori Banding yang diajukan oIeh Kuasa Hukum Terbanding

semuIa Penggugat tertanggaI 25 ApriI 2016 dan diterima di Kepaniteraan

PengadiIan Negeri BaIige pada tanggaI 25 ApriI 2016, kontra memori

banding tersebut teIah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding

semuIa Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XIX, dan XXI pada

tanggaI 9 Juni 2016 ;

6. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Medan, telah diberitahukan kepada Kuasa

Hukum Para Pembanding semuIa Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI,

XIII, XIV, XIX, dan XXI pada tanggaI 26 ApriI 2016, kepada Kuasa Hukum

Terbanding semuIa Penggugat pada tanggaI 4 ApriI 2016, kepada Turut

Terbanding I semuIa Tergugat IV, kepada Turut Terbanding II semuIa

Tergugat V, kepada Turut Terbanding III semuIa Tergugat XII, kepada Turut

Terbanding IV semuIa Tergugat XV, kepada Turut Terbanding V semuIa

Tergugat XVI, kepada Turut Terbanding VI semuIa Tergugat XVII, kepada

Turut Terbanding VII semuIa Tergugat XVIII, kepada Turut Terbanding VIII

semuIa Tergugat XXII pada tanggaI 8 ApriI 2016, dan kepada Turut

Terbanding IX semuIa Turut Tergugat pada tanggaI 8 ApriI 2016, yang

dibuat oIeh Jurusita Pengganti PengadiIan Negeri BaIige, di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri BaIige dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja

terhitung sejak pemberitahuan ini disampaikan, sebelum berkas perkara

dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum

Pembanding semula Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XIX, dan

XXI telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena

itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, II, III,

VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XIX, dan XXI teIah mengajukan memori banding

tertanggaI ApriI 2016 terhadap Putusan Pengadilan Negeri BaIige tanggal 22

Februari 2016 Nomor: 38/Pdt.G/2015/PN.BIg, yang pada pokoknya teIah

mengemukakan keberatan sebagai berikut : Adapun mengenai keberatan-keberatan Pembanding dahulu Para Tergugat adalah sebagai berikut: Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Balige dalam pertimbangan hukumnya

halaman 32alinea 4 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonpensi mempunyai hubungan yang erat dengan gugatan konpensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima tersebut, oleh karena itu dengan sendirinya gugatan rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa atas pertimbangan tersebut majelis hakim di Pengadilan Negeri Balige telah keliru dalam memberikan pertimbangannya; Bahwa gugatan konpensi yang diajukan oleh Penggugat semula sekarang

Terbanding merupakan gugatan yang berdiri sendiri, demikian halnya dengan

gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Para Tergugat sekarang Pembanding.

Objek yang diajukan oleh Penggugat konpensi sekarang Terbanding

menentukan batas-batas dan ukuran atas tanah yang berbedadengan ukuran

dan batas batas yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/ Pembanding.

Sehingga sangat tidak berdasar jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige

menyatakan antara gugatan konpensi dan gugatan rekonpensi mempunyai

hubungan yang erat.

Bahwa secara de jure, Gugatan Rekonpensi bukanlah asesor dari gugatan

konpensi. Eksistensi gugatan rekonpensi tidak tergantung pada gugatan konpensi. Maka Hakim telah keliru jika dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Gugatan Rekonpensi “tidak dapat diterima” dengan alasan Gugatan Konpensi dinyatakan “tidak dapat diterima”. Gugatan Rekonpensi wajib diperiksa dan diputus sekalipun Gugatan Konpensi dinyatakan “tidak dapat diterima”. Bahwa pada dasarnya Gugatan Rekonpensi merupakan gugatan yang memiliki sifat individual yang berdiri sendiri; namun apabila ia

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


diakumulasi dengan gugatan konpensi, seolah-olah sifat itu dilebur, dan selanjutnya administrasi yustisialnya ditumpangkan dan dilekatkan dalam gugatan konpensi. (Lihat M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 472; Bahwa ditegaskan kembali oleh Yahya Harahap, gugatan rekonpensi bukanlah asesor (bukan turunan) dari gugatan konpensi. Eksistensi gugatan rekonpensi tidak tergantung pada gugatan konpensi. Rekonpensi pada dasarnya berdiri sendiri dan dapat diajukan secara terpisah dalam proses penyelesaian yang berbeda. Hanya saja secara eksepsional, hukum memberi hak kepada tergugat menggabungkannya ke dalam gugatan konpensi. Oleh karena itu, pada dasarnya keberadaannya tidak asesor dengan gugatan konpensi. (Ibid, hlm. 476) Bahwa jika Gugatan Rekonpensi tidak mempunyai koneksitas dengan gugatan

konpensi, karakter gugatan rekonpensi sebagai gugatan yang berdiri sendiri,

harus dipertahankan. Sehingga, sekiranya Gugatan Rekonpensi dinyatakan “tidak dapat diterima” atas alasan cacat formil, Gugatan Rekonpensi tidak tunduk mengikuti putusan itu. Materi Gugatan Rekonpensi tetap dapat diperiksa dan diselesaikan, meskipun gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, apabila secara objektif tidak terdapat hubungan atau koneksitas antara keduanya. (Ibid, 477—478); Bahwa Pendirian diatas ditegaskan dalam Putusan MA No.1057 K/SIP/1973

tanggal 25 Maret 1975 yang menyatakan:

“Karena gugatan dalam rekonpensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam konpensi melainkan berdiri sendiri (terpisah), dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalam konpensi, tidak dengan sendirinya gugatan dalam rekonpensi ikut tidak dapat diterima.” Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terang benderang, adanya kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Dimana gugatan konpensi yang tidak dapat diterima dijadikan dasar oleh Majelis hakim di PN Balige untuk menyatakan gugatan Rekonpensi Para pembanding tidak dapat diterima. Sehingga pertimbangan tersebut di atas haruslah dikesampingkan dan mengabulkan gugatan rekonpensi dari Para Pembanding semula Para Tergugat; Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas Para Pembanding memohon

dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


memutus pada pengadilan Tinggi Medan untuk menerima memori Banding

Para Pembanding dahulu Para Tergugat dengan amar putusannya sebagai

berikut; - Menerima permohonan Banding Para Pembanding dahulu Para

Tergugat untuk seluruhnya. - Membatalkan untuk sebagian putusan Pengadilan Negeri Balige

Nomor 38/Pdt.G/2015/PN. Blgtanggal 22 Pebruari 2016 terkait putusan yang menyatakan gugatan Rekonpensi Para Pembanding tidak dapat diterima;

- Menguatkan Putusan Negeri Balige Nomor 38/Pdt.G/2015/PN. Blg tanggal 22 Pebruari 2016 yang menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Primair DALAM KONPENSI Dalam Eksepsi

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat Konpensi/ Penggugat

Rekonpensi untuk seluruhnya; Dalam Pokok perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi PRIMER 1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi

sekarang Para Pembanding untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Pembanding merupakan

keturunan dari Tn. Hapoltahan Simbolon;

3. Menyatakan Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi/ Para

Pembanding sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara dengan

batas-batas sebagai berikut:





- Sebelah Utara : Binanga Pitut dengan ukuran ± 264,5 M

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi/ Terbanding

untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


tanah terperkara yang dapat merugikan kepentingan hukum Para

penggugat Rekonpensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar

kerugian kerugian materil sebesar: Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat

juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 14.000.000,000,00

(empat belas milyar rupiah);

6. Membebankan segala biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi/ terbanding;

SUBSIDER

- Jika majelis hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah

mengajukan kontra memori banding, tertanggal 25 ApriI 2016, yang

mengemukakan keberatan atas memori banding dari Kuasa Hukum

Pembanding semuIa Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XIX, dan XXI yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berkaitan dengan keberatan Para Pembanding /dahulu Para

Tergugat atas Putusan Pengadilan Negeri Balige No.:

38/PDT.G/2015/PN.BLG. tanggal 22 Pebruari 2016 :

Bahwa Majelis Hakim /Pengadilan Negeri Balige keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 32 alinea 4 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Para Penggugat

Rekonpensi mempunyai hubungan yang erat dengan gugatan konpensi yang

telah dinyatakan tidak dapat dIterima tersebut, oleh karena itu dengan

sendirinya gugatan rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa atas

pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah keliru

dalam memberikan pertimbangannya; Bahwa gugatan konpensi yang

diajukan oleh Penggugat semula sekarang Terbanding merupakan gugatan

yang berdiri sendiri, demikian halnya dengan gugatan Rekonpensi yang

diajukan oleh Para Tergugat sekarang Pembanding.

Bahwa Para Terbanding menolak dalil Para Pembanding tersebut diatas,

karena Pembanding /dahulu Para Tergugat tidak pernah membuktikan dalil

kepemilikannya pada saat acara Pembuktian, melainkan hanya pengakuan

saja dan surat pernyataan-surat pernyataan. ; Bahwa Para Terbanding

menolak dan tidak sependapat dengan dalil- Pembanding, dan selanjutnya

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Terbanding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim yang

memeriksa perkara aquo tentang pertimbangan hukum halaman 31 dan halaman 32.

2. Bahwa eksepsi Para Tergugat /Pembanding tidak beralasan oleh

karenanya haruslah ditolak terutama tentang perubahan gugatan yang

diajukan oleh Penggugat dibenarkan asalkan tidak bertentangan dengan

hukum , hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1043 K

/Sip/1971 menyatakan : Yurisprudensi mengijinkan perubahan gugatan atau

tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak

Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri. Demikian juga

menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. No.943 K/Pdt/19B5 : “ Bahwa

sesuai Yurisprudensi, perubahan gugatan selama persidangan

diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita baru atau posita lain .

Tentang pengurangan gugatan tidak boleh merugikan Tergugat dalam pasal

127 Rv memberi hak kepada Penggugat mengurangi gugatan atau tuntutan,

hal itu dibenarkan dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No.B4B

K/Pdt/19B3, yakni perubahan ganti rugi dari Rp.13 jt menjadi 4 Juta apat

dibenarkan, karena perubahan yang demikian tidak mengenai materi pokok

perkara, malahan perubahan itu, bukan merugikan bahkan menguntungkan;

Demikian pula tentang objek sengketa dalam gugatan seluas 19.600.meter2

, ternyata setelah diukur pada saat Pemeriksaan Setempat menjadi +/-

2B.000 meter , walau Penggugat telah mengurangi batas luas tanah

sebelah Timur yakni Batu Magulang menjadi Huta Holang-holang dan

Sawah; dan sebelah selatan dikurangi dari semula Huta Sigadua dikurangi

menjadi Jalan setapak;

3. Bahwa Para Terbanding /dahulu Para Penggugat, tetap pada dasar pokok

gugatan semula, serta apa yang diajukan dalam proses persidangan

tingkat pertama telah terbukti sebagaimana tuntutan Para Terbanding/ Para

Penggugat .

4. Bahwa berkenaan dengan keberatan Pembanding terhadap pertimbangan

hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige , Para Terbanding sangat

sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Balige dalam halaman 32 ( rekonpensi ) tersebut karena sudah tepat dan

benar serta berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa

Pembanding /Para Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya

sebagaimana diakui oleh Pembanding /dahulu Tergugat berdasarkan

keterangan saksi saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di Persidangan.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


5. Bahwa Para Terbanding dengan Tegas menolak keberatan-keberatan yang

diajukan Pembanding dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya

menyatakan bahwa Para Terbanding tidak sependapat dengan

pertimbangan hukum Judex factie atas dasar pokok gugatan Penggugat

maupun penilaian bukti ataupun penguraian cara bagaimana alat bukti

dipergunakan, serta belum memeriksa dan mengadili pokok perkara;

6. Bahwa Para Terbanding ( dahulu Para Penggugat) menolak dan keberatan

terhadap dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya yang terdapat dalam

halaman 5,6,,7 yang mendalilkan : Bahwa atas Putusan Hakim Pengadilan

Negeri Balige Nomor 38/PDT.G/2015/PN.BLG. tanggal 22 Pebruari 2016.

Adapun alasan Para Terbanding adalah sebagai berikut :

7. Bahwa Para Terbanding , sependapat dengan sebagian pertimbangan

hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang telah memutuskan

perkara aquo dengan pertimbangan hukumnya halaman 32 (dalam

reknpensi) telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dengan

mempertimbangkan perkara aquo sesuai dengan hukum serta telah

mempertimbangkan secara tepat dan benar, baik penerapan hukum atas

dasar pokok gugatan Penggugat maupun penilaian bukti ataupun

penguraian cara bagaimana alat bukti dipergunakan sebagaimana

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut ;

8. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah siapakah

pemilik sah atas tanah sengketa.. Bahwa untuk mengetahui siapa pemilik

yang sah atas tanah sengketa, Majelis patut mempertimbangkan terlebih

dahulu bukti-bukti surat yang diajukan para pihak untuk mengetahui apakah

surat-surat yang diajukan para pihak telah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan kemudian dipertimbangkan keterangan saksi-saksi yang

diajukan para pihak sejauhmana keterangan tersebut dapat menguatkan

alasan atau dalil masing-masing pihak dalam perkara ini.

9. Bahwa Para Terbanding/ Para Penggugat menolak dan keberatan terhadap

dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya yang terdapat dalam halaman

5 sampai dengan halaman 7 yang mendalilkan : Bahwa atas Putusan

Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 38/PDT.G/2015/PN.BLG. tanggal

22 Pebruari 2016. Adapun alasan Terbanding adalah sebagai berikut :

10. Bahwa Para Terbanding / Para Penggugat , tidak sependapat dengan

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang telah

memutuskan perkara aquo dengan keliru dan tidak sesuai dengan fakta-

fakta hukum dengan tidak mempertimbangkan perkara aquo sesuai dengan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


hukum serta telah salah mempertimbangkan secara tidak tepat , baik

penerapan hukum atas dasar pokok gugatan Penggugat maupun penilaian

bukti ataupun penguraian cara bagaimana alat bukti dipergunakan

sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim halaman 5 sampai dengan

halaman 7 dalam pokok perkara ;

11. bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa

Penggugat adalah keturunan A.Mangan Simbolon sebagai Tunggane Huta

di Huta Holang-holang yang dikenal dan terletak di Kelurahan Pintu Sona

Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Sumatra Utara, yang

diwariskan kepada anaknya Ferdinan Simbolon orang tua dan kakek Para

Penggugat, kemudian turun temurun kepada Para Penggugat sebagai

keturunan Tunggane Huta dan Sipukka Huta;

12. Bahwa bukti surat tertulis dari Penggugat masing- masing ditandai : P-1

sampai dengan P-10 ; Bukti P-1 : tentang surat keterangan

No.193/SK/V/3015 yang diterbitkan oleh Lurah Pintu Sona dan diketahui

oleh Camat Kecamatan Pangururan Kabupaten samosir , menerangkan

bahwa Penggugat adalah keturunan dari PanahamBosi Simbolon Sirimbang

sesuai silsilah terlampir;

13. Bukti P-2 : Tentang Silsilah Penggugat sebagai keturunan Panaham Bosi

turun temurun A. R.Mangan ;

14. Bukti P-3 : Tentang Register De Kampoeng Met de Daarover Besturende

Rajas Hoendoedan Pangururan No.130, Nama Kampung : Holang-holang,

nama Tunggane Huta : A.Mangan tersebut menerangkan bahwa Nama

Toenggane Hoeta : A.R.Mangan Simbolon , hal ini sesuai dengan dalil

gugatan Para Penggugat , hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi yang

diajukan oleh Para Penggugat ; Bahwa tanah sengketa merupakan bagian

dari Huta Holang-holang, oleh karena itu maka tanah sengketa milik

/warisan dari A.Mangan yang diwariskan kepada Para Ahliwarisnya sebagai

keturunana Tunggane Huta atas Huta Holang-holang ; Bahwa Pembanding

mengakui bahwa keluarga Pembanding diluar garis keturunan Terbanding .

Perlu Terbanding sampaikan bahwa secara de fakto masyarakat Samosir

masih mengakui bahwa siapa pemegang / “ pemilik Bisoloit “ (bahasa

Batak)/ Besluit (Belanda) adalah pemilik Huta/Kampung.

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut diatas , Terbanding /Para

Penggugat mohon agar Judex Factie mengenyampingkan alasan-alasan

Pembanding/ Tergugat, dan memutuskan sebagai berikut :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


- Menolak Permohonan banding dari Pembanding;

- Mengadili sendiri membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige

No.38/Pdt.G/2015/PN.BLG. tanggal 22 Peb 2016;

- Menyatakan Para Penggugat/ sekarang Terbanding sebagai Pemilik

tanah sengketa yang diwariskan oleh kakeknya secara turun temurun

dari Panaham Bosi Simbolon Sirimbang / A.Mangan /Ferdinan

Simbolon;

- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari

memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula

Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XIX, dan XXI diatas, Majelis

Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan/keberatan-

keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh MajeIis Hakim Tingkat Pertama

secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam memori

banding tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan MajeIis Hakim

Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak relevan untuk

dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan kontra memori banding yang diajukan

oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya adalah

mendukung Putusan Pengadilan Negeri BaIige tanggal 22 Februari 2016

Nomor: 38/Pdt.G/2015/PN.BIg;

Menimbang, bahwa MajeIis Hakim Tingkat Banding setelah membaca,

meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat

yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan

Negeri BaIige tanggal 22 Februari 2016 Nomor: 38/Pdt.G/2015/PN.BIg, memori

banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, II,

III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XIX, dan XXI, dan kontra memori banding

yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, MajeIis

Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang

telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan

dengan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar

menurut hukum, maka MajeIis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan

dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


menjadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili

perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas maka Putusan Pengadilan Negeri BaIige tanggal 22 Februari 2016

Nomor: 38/Pdt.G/2015/PN.BIg, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I, II, III,

VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XIX, dan XXI, berada di pihak yang kalah maka

kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula

Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XIX, dan XXI tersebut;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri BaIige tanggal 22 Februari 2016

Nomor: 38/Pdt.G/2015/PN.BIg, yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII,

XIV, XIX, dan XXI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SeIasa tanggal 19 JuIi 2016 oleh kami DHARMA E. DAMANIK, SH., MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim

Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH., MH dan AMSAR YOENAGA, SH

para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Mei

2016 Nomor: 197/PDT/2016/PT.MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 JuIi 2016 oleh Ketua

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta HERRI, SH.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh

para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd ttd JANNES ARITONANG, SH., MH DHARMA E. DAMANIK, SH., MH ttd AMSAR YOENAGA, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERRI, SH

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id fileSamosir Sumatra Utara. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semuIa TERGUGAT V; 3. JAPAR SIMBOLON, beralamat di Lumban Silalahi

Documents