Putusan Nomor 202/PDT/2016/PT.MDN Halaman 1 dari 33 P U T U S A N Nomor . 202/PDT/2016/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : RIANNA BORU SIHALOHO Alias Oppu Rahayu : Perempuan, Alamat di Huta Sigillombu, Desa Sitolu Huta Kec. Pangururan, Kab Samosir - Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada Swandi Sitanggang, beralamat di Medan Padang Bulan Mawar 21, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor :04/HK/2014/PN.Blg tanggal 18 Juni 2014, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING ; M e l a w a n 1. ROMULUS SITANGGANG : beralamat di Perumahan Umum Jondul I Blok E No.4, Rt/Rw.01/16 Kel. Parupuk Tabing, Kec Koto Tengah, Kota Padang - Prov Sumatera Barat, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada POLTAK MANIK, SH, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jln Kolonel Liberty Malau No. 8 Pangururan, Kabupaten Samosir – Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan No. 21/SK/2014/PN.Blg dan SUMINAR SIBARANI,SH beralamat di Jln. Putri Lopian No.10 Laguboti-Tobasa berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 7 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan No. 165/SK/2015/PN.Blg, semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING ; ; PENGADILAN TINGGI MEDAN
33
Embed
PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id · Konsultan Hukum beralamat di Jln Kolonel Liberty Malau No. 8 Pangururan, Kabupaten Samosir – Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Putusan Nomor 202/PDT/2016/PT.MDN Halaman 1 dari 33
P U T U S A N
Nomor . 202/PDT/2016/PT.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :
RIANNA BORU SIHALOHO Alias Oppu Rahayu : Perempuan, Alamat
di Huta Sigillombu, Desa Sitolu Huta Kec. Pangururan, Kab
Samosir - Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi
Kuasa Insidentil kepada Swandi Sitanggang, beralamat di
Medan Padang Bulan Mawar 21, berdasarkan Surat Kuasa
Insidentil tanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Surat Izin
Kuasa Insidentil yang diberikan oleh Ketua Pengadilan
Negeri Balige Nomor :04/HK/2014/PN.Blg tanggal 18 Juni
2014, semula sebagai TERGUGAT sekarang
PEMBANDING ;
M e l a w a n
1. ROMULUS SITANGGANG : beralamat di Perumahan Umum Jondul
I Blok E No.4, Rt/Rw.01/16 Kel. Parupuk Tabing, Kec Koto
Tengah, Kota Padang - Prov Sumatera Barat, Dalam hal ini
memberi Kuasa kepada POLTAK MANIK, SH, Advokat dan
Konsultan Hukum beralamat di Jln Kolonel Liberty Malau
No. 8 Pangururan, Kabupaten Samosir – Propinsi Sumatera
Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20
November 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Balige dengan No. 21/SK/2014/PN.Blg
dan SUMINAR SIBARANI,SH beralamat di Jln. Putri Lopian
No.10 Laguboti-Tobasa berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
tanggal 7 September 2015 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan No.
165/SK/2015/PN.Blg, semula sebagai PENGGUGAT
sekarang TERBANDING ; ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor 202/PDT/2016/PT.MDN Halaman 2 dari 33
2. ROBEL SITANGGANG Alias Amani RAHAYU : Laki-laki, beralamat di Huta Sigillombu, Desa Sitolu Huta Kec. Pangururan, Kab
Samosir - Propinsi Sumatera Utara, semula sebagai
TERGUGAT II sekarang TURUT TERBANDING ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARA
Mengutip serta memperhatikan surat gugat Penggugat tanggal 19
Pebruari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Balige pada tanggal 21 Oktober 2015 dalam Register Perkara Nomor
11/Pdt.G/2014/PN. Blg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah anak dari almarhum Toga Barita Sitanggang,
almarhum Toga Barita Sitanggang adalah anak dari almarhum Palipi
Sitanggang. almarhum Palipi Sitanggang adalah anak dari almarhum A.
Pansur Sitanggang, almarhum A. Pansur Sitanggang adalah anak dari
almarhum Oppu Doli Siboan Boenti Sitanggang, almarhum Oppu Doli
Siboan Boenti Sitanggang adalah pertdiri dan sekaligus sebogai Tunggone
Huta Ni Sigilombu II Desa Sitolu Huta, Kecamatan Pangururan -Kabupaten
Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana ternyata dalam Soerat
Penqokoean dari A. Tiar Sitanggang tanggal 25 Maret 1938 yang menerangkan:
"bahwa A. Tiar margo Sitanggang diangkat oleh Controleur menjadi
Tunggane Huta di Sigillombu II karena Palipi Sitanggang cucunya Oppu
Doli Siboan Bunti tersebut masih amat kecil, tetapi pada saat
pembuotan Soerat Pengakuan tangal 25 Maret 1938 Palipi Sitanggang
sudah dewasa, maka oleh A. Tiar Sitanggang diserahkan kembali hak
Tunggane Huta Sigillombu II kepada Palipi Sitanggang, karena yang
berhak dan pemilik huta Sigillombu II adalah Palipi Sitanggang dan keturunannya,
jo. Surat De Controleur van Samosir Tanggal 25 Juni 1938 N0.5407/10
(Pengiriman kepada Kepala Negeri Boehit Tanggal 27 Juni 1938 No.
3668/10 oleh De Demang van Pangoeroeron), yang menegaskan, bahwa:
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor 202/PDT/2016/PT.MDN Halaman 3 dari 33
"huta Sigillombu II adalah kepunyaan Palipi Sitanggangjo. Surat De
Controleur van Samosir Tanggal 23 Juli 1941 No.6614/10 (Pengiriman
Tanggal 24 Juli 1941 No.3631/10) yang disalin kembali Pangoeroeran
Tanggl 5 April 2603 No. 1960/26 oleh Djoereotoelis Kepala Negeri Boehit M. Friederick Simbolon), yang menerangkan bahwa:
"huta Sigillombu II sudah diserahkan oleh A. Tiar Sitanggang (Bapak
/Ayah dari Porenta Sitanggang) kepada Palipi Sitanggang, bahwa si
Palipi Sitangganglah yang berhak memilikinya, apalagi penyerahan itu
dilakukan dihadapan rapat adat Negeri Buhit sehingga suda sah",
sehingga demikian, huta Sigillombu II adalah sah kepunyaan dan milik dari
seluruh keturunan Palipi Sitanggang, dalam mana Penggugat salah satu
dari keturunan Palipi Sitanggang yang terus menerus mewarisi hak
Tunggane Huta Sigillombu II hingga kini;
2. Bahwa sebagaimana menurut hukum adat Batak Toba di Samosir yang
berlaku turun temurun demikian pula halnya di Kenegerian Buhit, maka
Huta Sigillombu II juga ada memiliki sebidang "tano pangeohan ni huta"
atau disebut juga sebagai "tano habong ni huta" ataupun "tano
panghoesan ni manuk" yang tetap pemilikannya adalah milik Palipi
Sitanggang (keturunan pendiri huta) sebagai tunggane huta Sigillombu II
yang saat ini diwarisi oleh keturunannya, adapun tanah pangeahan ni huta
Sigillombu II tersebut seluas ± 1.000 M² ( ± 40 M x 25 M), dengan batas-batas
sebagai berikut: - Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Parik Sigillombu II/ daerah aliran sungai;
- Sebelah Utara : Daerah Aliran Sungai;
yang dulunya berfungsi juga sebagai jalan (akses) masuk ke huta
Sigillombu II karena bahal / pintu gerbang masuk ke huta Sigillombu II
terletak di parik (tembok / benteng) sebelah Timur, yang juga dimanfaatkan
sebagai tempat penggembalaan ternak kerbau atau tempat ternak lainnya
seperti ayam, kambing atau babi yang tentu adalah ternak-ternak warga
Sigillombu II, sehingga tidak pernah diusahai sebagai tempat pertanian;
3. Bahwa kemudian tono pangeahan Sigillombu II tersebut lalu dipergunakan
pula sebagai tempat pemakaman umum (parbandaan) sementara, disebut
sementara karena dikemudian hari tulang belulangnya akan digali dan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor 202/PDT/2016/PT.MDN Halaman 4 dari 33
dipindahkan kedalam "simin / tugu" (= makam keluarga terbuat dari beton)
masing-masing, makam terakhir yang digali tulang belulangnya untuk
dipindahkan adalah sekitar bulan Juni tahun 2013 yang lalu yang mana
pemindahan makam tersebut telah mendapat restu dan persetujuan dari
(Pamon) Penggugat yakni Satar Alexander Sitanggang di Jakarta;
4. Bahwa kemudian "bahal" / pintu gerbang masuk ke huta Sigillombu II pun
lalu dialihkanlah kearah parik (tembok / benteng) sebelah selatan huta
Sigillombu II sampai sekarang, karena warga merasa enggan berjalan
melewati jalan yang membelah ditengah tanah parbandaan / pemakaman,
sehingga dialihkan pula jalan (akses) dari tengah tano pangeahan itu
menjadi ke sebelah selatan (letaknya menjadi dipinggir) tano pangeahan
tersebut sampai sekarang;
5. Bahwa untuk mengantisipasi hal-hal yang kelak dikemudian hari adanya
klaim atau pernyataan atau dalam bentuk apapun dari pihak manapun
yang mengingkari keabsahan bahwa pendiri huta Sigilombu II adalah
Oppu Doli Siboan Bunti Sitanggang yang kemudian diwarisi turun temurun
oleh keturunannya hingga pada penggugat dan saudara-saudara
penggugat, maka pada tanggal 7 Agustus 2007 dihadapan beberapa
keluarga / keturunan dari Oppu Pagar Batu Sitanggang sebagai saksi,
dibuatlah surat yang untuk itu telah diakui oleh Sahata Sitanggang (Oppu
Rido) yakni cucu dari A. Tiar Sitanggang, dimana A. Tiar Sitanggang
pernah dan tercatat dalam buku Bioes Tunggane ni Huta Sigillombu II
sebagai pengganti sementara tunggane ni huta Sigillombu II karena A.
Pansur Sitanggang (anak dari Oppu Doli Siboan Bunti Sitanggang) telah
meninggal dunia sedangkan anaknya Palipi Sitanggang masih amat kecil
(anak-anak), akan tetapi A. Tiar Sitanggang sendiri telah membuat Soerat
Pengakoean penyerahan kembali "hak" Tunggane ni Huta Sigillombu II
kepada Palipi Sitanggang terlebih lagi telah diketahui oleh De Demang van
Pangururan sebagaimana suratnya tanggal 25 Juni 1938 kepada Palipi
marga Sitanggang;
6. Bahwa demikianlah keadaannya telah berlangsung cukup lama semua
hubungan kekerabatan sesama saudara berjalan cukup wajar, pada
sekitar bulan Juli tahun 2007 itu juga saat ada dilangsungkan acara
kebersamaan dalam ziarah dan doa bersama keturunan Oppu Pagar Batu
Sitanggang, acara mana juga ikut digagasi dan dilaksanakan oleh para
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor 202/PDT/2016/PT.MDN Halaman 5 dari 33
tergugat (karena antara penggugat dan para tergugat masih sama-sama
bagian dari keturunan Oppu Pagar Batu Sitanggang), Bapa Uda / Adik
Bapak (Paman) Penggugat yakni Satar Alexander Sitanggang dari Jakarta,
mengajak Kepala Desa Sitolu Huta untuk merencanakan pembangunan
jalan lintas baru agar lebih dekat akses menuju jalan besar Pangururan -
Ambarita, yang ditanggapi secara baik sekaligus Bapak Kepala Desa
tersebut memberitahukan hal pemberian/penyerahan sebidang tanah (sebagian tano pangeahan) oleh tergugat II kepada pihak Pemerintah
untuk rencana tempat pendirian bangunan Kantor Kepala Desa dan
Poliklinik Desa, sesuatu yang mengejutkan bagi Bapa Uda Penggugat dan
Penggugat sendiri karena merasa tidak ada mengetahui dan tidak pernah
menyetujui tindakan yang dilakukan tergugat II sebagaimana diterangkan
oleh Kepala Desa Sitolu Huta tersebut;
7. Bahwa untuk lebih memperjelas keterangan / informasi dari Kepala Desa
tersebut maka langsung ditanyakan oleh Bapa Uda Penggugat (yang juga
dihadiri oleh Penggugat) kepada tergugat II, dimana jawaban tergugat
mengaku telah khilaf dan atas kekhilafannya itu tergugatpun berjanji akan
mencabut surat penyerahan yang dilakukannya itu, sehingga pencabutan
surat penyerahan yang dilakukannya sungguh-sungguh telah dilaksanakan
oleh tergugat II kepada Pemerintah Kabupaten Samosir pada tanggal 6
Agustus 2007, sebagaimana Suratnya yang turut diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sitolu Huta;
8. Bahwa Penggugatpun beserta keturunan Palipi Sitanggang memahami
betapa pentingnya membantu pihak Pemerintah untuk menyediakan lahan
perkantoran, maka atas perundingan dan pembicaraan antara pihak
Pemerintah yang pada waktu itu dilakukan melalui telephon antara Ibu Dra.
Lumongga Br Panggabean dari lokasi tanah yang akan diberikan dengan
Bapa Uda Penggugat di Jakarta, maka setelah sepakat dibuatlah surat
penyerahan tanah pertapakan yang diperbaiki kembali sehingga
selanjutnya penyerahan dilakukan oleh pihak Penggugat bersama
saudara-saudara Penggugat yang lain sebagai keturunan tunggane ni huta
Sigillombu II yang berhak dan pemilik atas tanah (tano pangeahan)
tersebut, itulah Surat Pernyataan Penyerahan Pinjam Pakai Sebidang
Tanah pada tanggal 17 Desember 2007, yang dalam surat itu disyaratkan
bahwa penyerahan tersebut sifatnya adalah pinjam pakai kepada
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor 202/PDT/2016/PT.MDN Halaman 6 dari 33
Pemerintah selama 20 tahun lamanya dan pembangunan baik Kantor
Kepala Desa Sitolu Huta maupun Kantor / Poliklinik Desa telah terlaksana
dan sudah berfungsi sekarang ini;
9. Bahwa penggugat maupun saudara-saudara penggugat lainnya keturunan
dari Palipi Sitanggang telah menganggap tidak timbul lagi permasalahan,
akan tetapi para tergugat justru bertindak lebih semena-mena terhadap
sisa bidang tanah (tano pangeahan ni huta Sigillombu II) milik keturunan
Palipi Sitanggang tersebut, yakni pada sekitar bulan Juni sampai Juli 2013
lalu tanpa persetujuan / seijin dari Penggugat atau keturunan dari Palipi
Sitanggang lainnya para tergugat telah membongkar dan memindahkan
rumahnya dari huta Sigillombu I lalu mendirikan rumahnya itu diatas tanah
hak milik keturunan Palipi Sitanggang tersebut dan para tergugat
mengatakan / mengklaim, bahwa: tanah pangeahan / tano habong ni huta
Sigillombu II hak milik penggugat dan keturunan Palipi Sitanggang adalah
milik para tergugat, yakni tanah pangeahan ni huta Sigillombu II tersebut
selain tanah yang sudah menjadi bangunan Polindes, Kantor Kepala Desa
Sitolu Huta berikut halamannya;
10. Bahwa adapun tanah pangeahan atau yang merupakan habong ni Huta
Sigillombu II milik keturunan Palipi Sitanggang yang telah diklaim oleh para
tergugat sebagai tanah miliknya adalah selain tanah yang sudah menjadi
bangunan Polindes, Kantor Kepala Desa Sitolu Huta berikut halamannya,
sehingga dapat diperkirakan luasnya adalah ± 440 M2 yakni ukuran
Panjang ± 38 M dan 12 M X lebar ± 9 M dan 12 M, dengan batas-batas
sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah milik keturunan Palipi Sitanggang / Kantor
Kepala Desa - Gedung Polindes, Parik Sigillombu
II – daerah aliran sungai;
- Sebelah Utara : Daerah Aliran Sungai;
Selanjutnya disebut sebagai "tanah terperkara":
11.Bahwa atas dasar alas hak dan sejarah pemilikan yang diwarisi turun
temurun oleh pihak penggugat (sebagai Keturunan Palipi Sitanggang) atas
tanah terperkara, maka pihak pengugat telah berupaya meyakinkan pihak
para tergugat dan atau keluarganya akan kebenaran dan keabsahan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor 202/PDT/2016/PT.MDN Halaman 7 dari 33
(legalitas) pemilikan penggugat atas tanah terperkara secara turun
temurun, secara jalan kekeluargaan maupun dimediasi berbagai pihak
diantaranya oleh pihak Kecamatan yang dilakukan pada tanggal 22 Juli
2013, sehingga pihak Pengugat sudah berupaya menyelesaikan secara
baik-baik dan berupaya pula melupakan seluruh peristiwa-peristiwa yang
lalu namun pihak para tergugat tetap saja tidak mengindahkannya, dengan
demikian Penggugat berkesimpulan bahwa atas permasalahan ini tidak
dapat didiamkan tanpa ada penyelesaian dan kepastian hak dan kepastian
hukum, sehingga amat terpaksalah Penggugat harus mengajukan
permohonan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balige, agar menyelesaikan
permasalahan atas tanah terperkara tersebut dengan suatu keputusan
hukum yang dipatuhi bersama;
12.Bahwa Perbuatan para tergugat yang telah mengklaim atau dengan cara
bagaimanapun lalu mengaku sebagai pemilik atas tanah terperkara dan
lalu para tergugat mendirikan rumah diatas tanah terperkara telah
membawa kerugian baik materil, yakni penggugat tidak dapat mengusahai
tanah terperkara secara leluasa sehingga tertunda hak mengusahai
penanaman kopi, pohon aren, pohon asam Sotul dan pohon petai, lagi
pula Penggugat terpaksa harus membayar Advokat untuk menangani
persoalan hukum / perkara ini yang jika ditotal kerugian materiil penggugat
adalah sebesar Rp.50.000.000,~ terutamalah kerugian immaterial bagi
Penggugat yang tidak terkira akan tetapi untuk memudahkan perkiraannya
dalam perkara ini diperkirakan jumlahnya sebesar Rp.250.000.000,-
sehingga total kerugian penggugat adalah Rp.300.000.000,-- atas kerugian
tersebut agar para tergugat dihukum membayarnya secara sekaligus
paling lambat 14 hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum
tetap;
13.Bahwa perbuatan para tergugat yang telah mengklaim atau dengan cara
bagaimanapun lalu mengaku sebagai pemilik atas tanah terperkara dan
lalu menguasai / membangun rumah diatas sebagian tanah terperkara
tanpa seijin persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan
hukum;
14. Bahwa karena perbuatan para tergugat tersebut mengaku / mengklaim
tanah terperkara adalah miliknya, manakala ada atau akan diadakan oleh
para tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya maka
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor 202/PDT/2016/PT.MDN Halaman 8 dari 33
seluruh surat (-surat) berikut seluruh surat turunan dan atau surat
turutannya dan berada ditangan siapapun surat (surat) tersebut berada
sepanjang menyangkut tanah terperkara adalah tidak sah dan tidak
memiliki kekuatan hukum apapun;
15. Bahwa karena tindakan para tergugat mengklaim dan lalu telah
menguasai tanah terperkara secara melawan hukum, maka para tergugat
dan atau pihak lain yang menerima hak daripadanya agar membongkar
rumahnya dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam
keadaan baik, kosong dan bersih dari segala beban untuk selanjutnya dapat dikuasai oleh Penggugat;
16. Bahwa untuk menjaga agar hasil gugatan Penggugat manakala
dikabulkan oleh Pengadilan ini tidak menjadi sia-sia dan hampa
dikemudian hari, oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila Majelis
Hakim yang menyidangkan perkara a quo membuat suatu penetapan dan
meletakkan sita jaminan atas tanah perkara;
17. Bahwa Penggugat punya khawatir dan sangka yang kuat, apabila gugatan
yang dimajukan oleh penggugat setelah menang dan berkekuatan hukum
tetap, para tergugat tetap bersikeras tidak mau menjalankan isi Putusan
perkara a quo, maka oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila
Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutus Perkara a
quo berkenan menetapkan uang Paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus
ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang diperbuat oleh tergugat;
18. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti-alat bukti
yang cukup dan sah menurut hukum dan kebenarannya tidak dapat
dibantah oleh tergugat-tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum
apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo
menyatakan Putusan dalam Perkara Ini dapat dijalankan terlebih dahulu
(Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada Verzet, Banding maupun
Kasasi;
Berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut dengan argumentasi-
argumentasi hukumnya dalam Posita diatas, dengan ini kami memohon
kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo
berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil kedua belah
pihak menghadap di persidangan itu, guna memeriksa dan mengadili perkara
a quo, mengambil Putusan sebagai berikut:
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor 202/PDT/2016/PT.MDN Halaman 9 dari 33
P R I M A I R :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita (Conservatoir Beslag) atas tanah terperkara adalah
sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan dalam hukum Penggugat adalah ahli waris dari Tunggane
Ni Huta Sigillombu II, yaitu Oppu Doli Siboan Bunti Sitanggang;
4. Menyatakan dalam hukum sah dan berharga Soerat Pengakoean
tanggal 25 Maret 1938 yang dibuat ~ oleh A. Tiar Sitanggang; Surat De
Controleur van Samosir Tanggal 25 Juni 1938 N0.5407/10 dan Surat
De Controleur van Samosir Tanggal 23 Juli 1941 No.6614/10;
5. Menyatakan dalam hukum sah dan berharga Surat Hasil Parpunguan
Di Aek Bolon, tanggal 7 Agustus 2007;
6. Menyatakan dalam hukum tanah terperkara adalah tano pangeahan ni
huta Sigillombu II yang merupakan bagian dari huta Sigillombu II;
7. Menyatakan dalam hukum tanah terperkara yaitu sebidang tanah
dengan luas ± 440 M² ukuran panjang 38 M dan 12 M x lebar 9 M dan
12 M yang terletak di huta Sigillombu II, Desa Sitolu Huta, Kecamatan
Pangururan, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara dengan
batas-batas sebagai
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah milik keturunan Palipi Sitanggang / Kantor
Kepala Desa – Gedung Polindes – Parik Sigillombu II – daerah
aliran sungai;
- Sebelah Utara : Daerah Aliran Sungai;
adalah sah milik keturunan dari Palipi Sitanggang;
8. Menyatakan dalam hukum perbuatan para tergugat , yaitu yang telah
mengklaim tanah terperkara adalah miliknya dan mendirikan rumah
diatasnya adalah Perbuatan melawan Hukum;
9. Menyatakan dalam hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum
segala surat-surat atas tanah terperkara yang dibuat atau suruh dibuat
oleh para tergugat tanpa seijin dan persetujuan Penggugat yang terbit
baik sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini
dimajukan di Pengadilan Negeri Balige;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor 202/PDT/2016/PT.MDN Halaman 10 dari 33
10. Menghukum para tergugat atau pihak lain yang menerima hak
daripadanya untuk membongkar rumahnya dan menyerahkan tanah
terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan tanpa
dibebani hak-hak apapun diatasnya untuk dapat dikuasai oleh
Penggugat;
11. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang
dialami oleh Penggugat, yakni sebesar Rp.300.000.000,- secara
sekaligus setidaknya dalam tempo 14 hari setelah putusan perkara a
quo berkekuatan tetap;
12. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih
dahulu (Uitvoerboor bij Voorraad), walaupun ada Verzet, Banding
maupun Kasasi;
13. Menghukum Tergugat seketika untuk membayar uang dwangsom
secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- untuk setiap hari
keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap;
14. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul
dalam perkara ini;
S U B S I D A I R
Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo berpendapat
lain, dalam Peradilan yang baik (in geode justitie), mohon diputuskan
seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di
tengah-tengah masyarakat;
Membaca jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut
yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa tergugat 1. Rinna Boru Sihaloho Alias Oppu Rahayu adalah istri
dari Hercules Sitanggang Almarhum alias Oppu Rahayu, Hercules
Sitanggang Alm. alias Oppu Rahayu adalah bapak dari Robel Sitanggang
alias Amani Rahayu (tergugat 2) dan Hercules Sitanggang alias Oppu
Rahayu Almarhum adalah anak dari Mangara Sitanggang alias Oppu
Robel Sitanggang Alm. Mangara Sitanggang alias Oppu Robel
Sitanggang Almarhum adalah pemilik sah dari tanah yang diperkarakan di
dalam perkara ini dan telah menguasai, menggarap. dan memiliki secara
terus menerus dan turun-temurun sejak diterima dari bapaknya yaitu.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor 202/PDT/2016/PT.MDN Halaman 11 dari 33
Garam Siranggang alias Oppu Djariam Sitanggang Almarhum, sejak
dahulu kala sampai sekarang.
Semuanya itu didasarkan dengan segala bukti bukti. fakta serta
kesaksian-kesaksian yang tidak mungkin terbantahkan. Oleh karena itu
semua alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang di kemukakan oleh
penggugat dinyalakan oleh tergugat adalah ditolak karena tidak beralasan
dan tidak berdasarkan hukum yang sah.
Bahwa alas hak yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana butir 1
surat gugatan keseluruhannya tidak jelas, meragukan, dan tidak
berdasarkan hukum yang berlaku oleh karenanya tergugat menolak
keseluruhannya.
Dengan alasan-alasan serta argumentasi hukum sebagai berikut:
a. Bahwa Aim. Oppu Doli Siboan Boenti Sitanggang bukanlah pendiri
dan sekaligus sebagai Tunggane Huta Ni Sigilombu II Desa Sitolu
Huta. Oleh karena sebelumnya Huta Sigilombu II Desa Sitolu Huta
sudah berdiri dan didirikan oleh pemilik marga Simbolon, yang
kemudian diberikan kepada marga Sitanggang hingga sekarang.
b. Bahwa tidak jelas, meragukan dan tidak berdasar, apakah Almarhum
Palipi Sitanggang akhirnya menjadi Tunggane Ni Huta Ni Sigilombu II
Desa Sitolu Huta thn. 1938. Sejak saat itu? Apakah ada aturan
penetapannya? Aturan mana yang telah menyatakan Aim. Palipi
menjadi Tunggane Huta Sigilombu II Desa Si tolu Huta itu?
c. Bahwa pernyataan dalam surat pengakuan dan A.Tiar Sitanggang
tanggal 25, Maret 1938, adalah sebuah pengakuan belaka yang di
buat oleh seseorang, tidaklah berarti secara otomatis melahirkan hak
bagi orang lain apalagi tantang status seseorang lantas menjadi
Tunggane Huta. Bahwa pernyataan seseorang dapat dibuat kapan
saja bahkan berkali-kali, tetapi tidak berarti pasti mengikat, mengikat
kepada setiap, orang apalagi merugikan orang lain tentu harus ada
ikutan proses mengenai pengakuan tersebut.
d. Bahwa sebuah surat pengakuan yang dibuat oleh seseorang haruslah
jelas siapa orang yang membuat pengakuan tersebut, benarkah
pengakuan tersebut ? Tentang apa pengakuan tersebut. Oleh
karenanya dapat dipertanyakan siapakah A. Tiar Sitanggang itu? A.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor 202/PDT/2016/PT.MDN Halaman 12 dari 33
Tiar Sitanggang yang mana? Benarkah A. Tiar Sitanggang yang A
atau yang B yang membuat pengakuan tersebut ?
e. Bahwa apabila kemudian surat pengakuan A.Tiar Sitanggang disusul
dengan surat-surat dari penguasa jaman pemerintahan belanda
seperti :
De Controleur van Samosir
De Demang Van Pangeoroeran
Djoeroetoelis kepala Negeri Boegit
Dimana surat-surat dari pejabat pemarintah Belanda jaman dahulu
kala itu bukan merupakan penetapan tentang status Tunggane Huta,
akan tetapi justru berisi pendapat-pendapat dan pendapat-pendapat
tersebut adalah berdasarkan surat pengakuan A. Tiar Sitanggang
belaka dan A.Tiar Sitanggang itu yang mana? Dan apakah pengakuan
A.Tiar Sitanggang adalah serta-merta mengikat setiap orang, dan
menjadi dasar hukum bagi para pejabat pemerintah Belanda? Untuk
menyatakan bahwa Palipi Sitanggang kemudian menjadi Tunggane
Huta Huta Sigilombu II Desa Sitolu Huta? Dan sekaligus menjadi
pemilik Huta Sigilombu II Desa Sitolu Huta? Dan apa pula arti menjadi
pemilik Huta Sigilombu II, dan sampai kemana saja areal Huta
Sigilombu II yang kemudian menjadi milik Palipi Sitanggang Aim,
karena ia soelah olah telah menjadi Tunggane Huta Sigilombu II dan
sekaligus menjadi pemilik Huta sebagaimana pendapat para pejabat
pemerintah Belanda tersebut.
Bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan diatas adalah memberi
petunjuk yang jelas bahwa alasan-alasan dan dasar hukum yang
dikemukakan pengugat adalah tidak jelas, meragukan. dan tidak
bcrdasarkan atas hukum yang berlaku. Oleh karenanya tergugat
menolak keseluruhan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum
penggugat.
Bahwa penggugal telah mengemukakan pula beberapa surat produk
pemerintah Belanda. seperti surat dari De Controleur Van Samosir,
De Demang Van Pangoeroeran, Djoeroetoelis Kepala Negeri Buhit.
Yang isi suratnya seperti telah dijelaskan di atas berisi tentang
pendapat-pendapat status Palipi Sitanggang Alm Dan bukan
menetapkan Palipi Sitanggang Alm. sebagai Tunggane Huta, dimana
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor 202/PDT/2016/PT.MDN Halaman 13 dari 33
semua surat-surat penguasa pemerintah Belanda tersebut semata-
mata hanya merdasarkan kepada surat pengakuan A. Tiar
Sitanggang, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan
mendasar sebagai berikut :
1) Apakah surat-surat yang menurut penggugat adalah surat
pemerintah Belanda sebagaimana dimaksud dalam perkara ini
adalah surat-surat yang benar asli?
2) Siapakah pejabat-pejabat yang menerbitkan surat-surat tersebut,
dan dapatkah mereka menjelaskan detail maksud surat-surat
tersebut?
3) Apa saja yang menjadi hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan
tanggung jawab para pejabat pemerintah Belanda dimaksud? Atau
dengan perkataan lain, apa saja yang menjadi tugas pokok dan
fungsi (tupoksi) para pejabat pemerintah Belanda tersebut dan
berdasarkan aturan apakah itu?
4) Dapatkah mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan
dengan surat-surat yang mereka terbitkan sebagai contoh apa
yang dimaksud dengan membayar wang meja dalam surat De
Controleur Van Samosir tanggal 25 Juni 1938 No.5407/10?
5) Apakah surat-surat pemerintah Belanda tersebut hingga sekarang
masih berlaku? Dan apakah masih diakui oleh pemerintah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?
Bahwa apabila pertanyaan-pertanyaan sebagaimana tersebut tidak
dapat dijawab maka surat-surat yang diterbitkan oleh pemerintah
belanda tersebut menjadi dasar dan alasan yang meragukan, tidak
jelas dan tidak memiliki dasar hukum yang baik dan oleh karenanya
tergugat harus menyatakan tidak dapat diterima dan ditolak secara
tegas dan keras.
Bahwa surat pengakuan A. Tiar Sitanggang Alm. tidaklah dapat secara
otomatis dijadikan sebagai alas hak. baik sebagai alas hak menjadikan
seseorang menjadi Tunggane Huta dan sekaligus menjadi pemilik huta
dengan batasan tidak jelas.
Bahwa pengakuan A. Tiar Sitanggang Alm. sebagaimana tertuang
dalam surat pengakuannya dibuat tahun 1938 yang lalu atau 75 tahun
yang lalu, menimbulkan banyak pertanyaan untuk memperoleh
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor 202/PDT/2016/PT.MDN Halaman 14 dari 33
kepastin dan kebenaran, karena surat pengakuan tersebut adalah
menjadi alas hak utama yang dikemukakan oleh penggugat, dalam
perkara ini. pertanyaannya adalah:
1) Apa jaminan (siapa yang dapat menjamin) bahwa surat pengakuan
yang dibuat tahun 1938 (75 tahun yang lalu) adalah benar-benar
dibuat oleh seseorang yang pasti (umpamanya pastikah itu dibuat
oleh A. Tiar Sitanggang Alm.) dimaksud ?
2) Siapa yang tahu, mengapa surat pengakuan separti itu dibuat oleh
seorang A. Tiar Sitanggang Alm?
3) Siapa yang dapat menjamin bahwa tulisan dalam surat pengakuan
itu benar-benar ditulis oleh seseorang yang pasti?
4) Ada saksi-saksi dalam surat pengakuan A. Tiar Sitanggang Alm ?
Manakah saksi-saksi tersebut? Apa yang dapat mereka kemukakan
dalam kesaksiannya?
5) Mengapa dan apa sebab A.Tiar Sitanggang Almarhum membuat
surat pengakuan seperti dimaksud dalam perkara ini? (Apakah ada
yang menyuruh membuat dan siapa?) Bukankah Palipi Sitanggang
masih dalam usia muda aqil balig? Apa pendapat Palipi Sitanggang
atas dibuatnya surat pengakuan oleh A. Tiar Sitanggang Alm.
sebagaimana dimaksud dalam perkara ini? Setujukah atau tidak
Palipi Sitanggang Almarhum saat itu? Peristiwa ini mestinya dapat
dijelaskan dengan baik, misalnya oleh saksi-saksi yang tertera
dalam surat pengakuan A. Tiar Sitanggang Almarhum sebagaimana
dimaksud dalam surat gugatan ini.
Bahwa pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka di atas adalah
petunjuk yang dapat menggambarkan alasan-alasan dan dasar-dasar
hukum yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak jelas, meragukan
sekali, dan tidak berdasarkan atas dasar hukum yang baik bahkan
terkesan mengada-ada.
Oleh kerenanya tergugat menolak keras keseluruhan alasan-alasan dan
dasar-dasar hukum yang dikemukakan penggugat dalam perkara ini.
Bahwa selanjutnya, sebagaimana kita maklumi pada tanggal 17, Agustus
1945 Ir.Soekarno dan Moh.Hatta bertempat di Pegangsaan Timur No.56
telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia menjadi Negara
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor 202/PDT/2016/PT.MDN Halaman 15 dari 33
merdeka dan berdaulat dan bunyi proklamasi tersebut adalah sebagai
berikut:
Proklamasi
Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan
Indonesia. hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l.
diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang
sesingkat-singkatnya
Jakarta. 17 Agustus 1945
Atas nama Bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta
Bahwa Selanjutnya disusul 1 hari berikutnya tanggal 18 Agustus 1945
disahkanlah UUD 1945 menjadi UUD NKRI yang berlaku di seluruh
wilayah Rl, termasuk di Sumatera.
Bahwa berdasarkan proklamasi 17-8-1945 lahirlah NKRI yang berdaulat.
Oleh karenanya sebagaimana teks proklamasi dinyatakan bahwa hal-hal
mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama
dan dalam tempo yang sesingkat singkatnya.
Bahwa kemudian dapatlah disimpulkan, dalam wilayah NKRI dari sabang
hingga Merauke tidak ada lagi kekuasaan lain selain kekuasaan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Artinya kekuasaan pemerintah belanda tidak berlaku di wilayah NKRI
termasuk di Toba Samosir, Pangururan. Desa Srtolu Huta dan Huta
Sigilombu II.
Bahwa oleh karena itulah Surat-surat alas hak yang dikemukakan
penggugat surat yang antara lain sebagai berikut.
Surat De Controleur tanggal 25 Juni 1938 No. 5407/10 Pengiriman
kepada kepala Nagan Bahit tanggal 27 Juni 1938 No.3668/10 oleh De
Demang Van Pangoeroeran yang menegaskan bahwa Huta Sigilombu
II adalah kepunyaan Palipi Sitanggang Alm.
Surat De Controleur Van Samosir tanggal 23 Juni 1941 No.6614/10
pengiriman tanggal 24 Juli 1941 No.3631/10 yang disalin kembali
Pangoeroeran tanggal 5 April 2603 No. 1960/26 oleh Djoeroetoelis
Kepala Negeri Bahit M Friediek Simbolon yang menurut penggugat
surat tersebut menerangkan. "Huta Sigilumbu II telah diserahkan
kapada A Tiar Sitanggang Alm. (bapak dari Paranto Sitanggang)
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor 202/PDT/2016/PT.MDN Halaman 16 dari 33
kepada Palipi Sitanggang, bahwa si Palipi Sitanggang lah yang berhak
memilikinya, apalagi penyerahan itu dilakukan dihadapan rapat Negeri
Buhit sehingga sudah sah"
Semuanya sudah tidak berlaku sama sekali dan tidak mempunyai
kekuatan hukum apapun. Bagi Negara Republik Indonesia yang
berdaulat karena semua surat-surat yang dimaksud adalah surat yang
terbit dari pemerintah Belanda, dan pemerintah Belanda bukanlah
pemerintah yang berkuasa di Republik Indonesia dan itu berlangsung
sudah sejak ±70 tahun dan yang berkuasa di Republik Indonesia adalah
pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh karenanya semakin jelas bahwa alasan-alasan dan dasar-dasar
hukum yang dikemukakan oleh penggugat sebagai alat dan hak
terhadap lahan tersengketakan dalam perkara ini adalah tidak beralasan
sama sekali, tidak jelas, meragukan keseluruhannya, dan tidak
berdasarkan hukum yang benar. Dan oleh karenanya keseluruhannya di
TOLAK oleh tergugat.
Bahwa oleh karena tidak sah dan tidak jelasnya status surat-surat yang
dikemukakan oleh penggugat sebagai alas haknya terdapat tanah yang
disengketakan sebagaimana tertuang dalam surat gugatan, Perkara
Perdata No 11/PDT-6/2014/PN.BIG tanggal 19 februari 2014, jelaslah
bahwa pemilik sah atas tanah tersengketa sebagaimana dimaksud
dalam perkara perdata ini adalah hak milik sah tergugat dan keluarganya
bahwa keluarga tergugat telah menguasai tanah terperkara dimaksud
secara terus menerus dan turun-temurun sejak diterima dan dimiliki oleh
Mangara Sitanggang alias oppu Robel Sitanggang sampai sekarang.
Adapun keluarga yang menggarap tanah tersebut secara terus menerus
adalah sebagai berikut :
Bahwa Hercules Sitanggang alias Oppu Rahayu adalah anak dari
Mangara Sitanggang alias Oppu Robel, Hercules Sitanggang
memperistri Rianna Boru Sihaloho alias Oppu Rahayu mereka
memperanak Robel Sitanggang alias Amani Rahayu, Tarzan
Sitanggang, Swandi Sitanggang, dan Robel Sitanggang alias Amani
Rahayu Memperistri Nai Rahayu dan melahirkan anak-anaknya yaitu
cucu-cucu dari Hercules Sitanggang alias Oppu Rahayu tinggal di
Sigilombu Desa Sitolu Huta hingga sekarang yang menguasai,
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor 202/PDT/2016/PT.MDN Halaman 17 dari 33
menggarap, menempati, serta memetik hasil tanah tersebut yang kini
terperkara sebagaimana perkara perdata ini.
2. Bahwa hukum adat toba samosir memang mengatur barbagai hal tentang
kehidupan harta benda, hak dan kewajiban dan lain-lainnya diantaranya
adalah tentang tataguna lahan dengan segala peruntukannya sebagai
contoh
Tanoh Habong Ni Huta
Tanoh pengeahon Ni Manuk
Tanoh Pangeahon Ni Huta
Yang menurut penggugat ketiganya adalah sama saja pedahal
sesungguhnya ada perbedaan yang mendasar.
Demikian juga diatur oleh hukum adat Toba seperti, Tunggane Huta,