PENGADILAN TINGGI MEDAN Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 26 P U T U S A N Nomor 258/PDT/2017/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : YUSUF KELIAT, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl.Letjend Jamin Ginting No. 138 Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan, dalam halini diwakili oleh Kuasanya : F.M Sianipar, SH Advocat/ Penasehat Hukum dari Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM “DRANSI ADIL” , beralamat di Jl.Setia Budi No. 90 F – G Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 MEI 2015,untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ; L A W A N: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. beralamat dijalan Zainul Arifin Lantai 2 di Medan, dalam hal ini diwakili oleh TONY EKO BOY SUBARI sebagai Senior Vise President PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Senior Eksekutive President No. KEP. SEPV/ 338/ 2014 Tanggal 12 Desember 2014 Dan Surat Kuasa Direksi PT.Bank Mandiri (Pesero) Tbk No. SK DIR/ 097/ 2015 Tanggal 23 Januari 2015 oleh karenanya sah bertindak atas nama PT.Bank Mandiri (Pesero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh : BASRI,SH, GABRIEL AGUSTINUS USMANIJ,SH, DAVID ZULKADRI SEMBIRING, SH, ANNA MARHAYENI LUMBANGAOL, SH, masing – masing Legal Officer Regional I Medan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : DSB. RO 1/ RL. SPT. 005/2015 Tanggal 14 April 2015 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : DSB. R. 01/ SK/ 004/ 2015, Tanggal 14 APRIL 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ; Pengadilan Tinggi Tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
26
Embed
PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id fileSurat Gugatan tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dan di Register dalam Perkara Nomor : 158/ Pdt.G/ 2015/ PN. Mdn
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 26
P U T U S A N Nomor 258/PDT/2017/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :
YUSUF KELIAT, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl.Letjend
Jamin Ginting No. 138 Kelurahan Merdeka Kecamatan
Medan Baru Kota Medan, dalam halini diwakili oleh
Kuasanya : F.M Sianipar, SH Advocat/ Penasehat Hukum
dari Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM “DRANSI ADIL” ,
beralamat di Jl.Setia Budi No. 90 F – G Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 MEI 2015,untuk selanjutnya
disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;
L A W A N:
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. beralamat dijalan Zainul Arifin
Lantai 2 di Medan, dalam hal ini diwakili oleh TONY EKO
BOY SUBARI sebagai Senior Vise President PT. Bank
Mandiri (Pesero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Senior
Eksekutive President No. KEP. SEPV/ 338/ 2014 Tanggal 12
Desember 2014 Dan Surat Kuasa Direksi PT.Bank Mandiri
(Pesero) Tbk No. SK DIR/ 097/ 2015 Tanggal 23 Januari
2015 oleh karenanya sah bertindak atas nama PT.Bank
Mandiri (Pesero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh : BASRI,SH,
GABRIEL AGUSTINUS USMANIJ,SH, DAVID ZULKADRI
SEMBIRING, SH, ANNA MARHAYENI LUMBANGAOL, SH,
masing – masing Legal Officer Regional I Medan
berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : DSB. RO 1/ RL.
SPT. 005/2015 Tanggal 14 April 2015 dan Surat Kuasa
Khusus Nomor : DSB. R. 01/ SK/ 004/ 2015, Tanggal 14
APRIL 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;
Pengadilan Tinggi Tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 2 dari 26
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan
ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Tanggal 19 Maret 2015,
Surat Gugatan tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dan
di Register dalam Perkara Nomor : 158/ Pdt.G/ 2015/ PN. Mdn Tanggal 27
Maret 2015, dengan dalil – dalil Gugatan sebagai berikut ;
Adapun alasan – alasan Gugatan ini adalah sebagai berikut :
1. Bahwa, Penggugat memiliki sebidang tanah yang luasnya : 539 M2 dengan
Sertfikat SHM No.389 dan terhadap objek tanah tersebut dijadikan Hak
Tanggungan terhadap fasilitas kredit kepada Tergugat ;
2. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Investassi No : CRD : Mdn/ 037/ KI/ 2012
Tanggal 30 Januari 2012, fasilitas kredit tersebut telah dilakukan
penyelesaian dan dilakukannya pemindahan fasiltas kredit ke atas nama :
Sakna Ginting sebagai pihak ketiga dengan ketentuan yang telah
disepakati terhadap jaminan kredit SHM No.389 dengan luas : 539 M2.
Dipecah menjadi 2 sertifikat yaitu :
A. Sertifikat dengan luas tanah : 339 M2 untuk atas nama Sakna Ginting
dan dikenakan Hak Tanggugan terhadap fasilitas kredit ;
B. Sertifikat dengan luas tanah : 200 M2 untuk atas nama Penggugat
dikeluarkan dari Hak Tanggugan dan dikembalikan kepadanya ;
3. Bahwa, kemudian biaya proses pemecahan sertifikat induk tersebut biaya
pengurusannya dilakukan oleh Tergugat dengan biaya Rp. 180.000.000
(seratus delapan puluh juta rupiah) dan biaya tersebut telah ditarik oleh
Tergugat berdasarkan transaksi rekening debitur Sakna Ginting sebagai
pihak ketiga pada tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp. 250.000.000 (Dua
Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan pada tanggal 31 Januari 2012
dikembalikan Tergugat Rp. 70.000.000 ( Tujuh Puluh Juta Rupiah ) ;
4. Bahwa, sebagai pelaksanaan dari Surat Perjanjian Investais Poin - 2 diatas,
maka pihak Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yakni
menyelesaikan fasilitas kredit dan membayar biaya pengurusan pemecahan
sertifikat induk sebagai mana yang dicantum dan di Poin - 3 dengan bukti
penerimaan dari Penggugat kepada Tergugat melalui transaksi Sakna
Ginting sebagai pihak ketiga ;
5. Bahwa, dengan Surat Perjanjian tersebut dalam Poin – 2, maka Tergugat
harus mengembalikan dari Hak Tanggugan Sertifikat SHM luas tanah : 200
M2 atas nama Penggugat. Selambat-lambatnya dalam waktu maksimal 30
hari setelah biaya proses pemecahan sertifikat induk diterima oleh Tergugat
sesuai dengan ketentuan lampiran - 2 peraturan Kepala Badan Pertanahan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 3 dari 26
(per K PBBN No.01/ 2010 jangka waktu pemecahan satu bidang tanah milik
perseorangan adalah 15 hari) ;
6. Bahwa, kemudian Penggugat telah menghubungi Tergugat untuk meminta
pertanggungjawaban perihal mengembalikan dan mengeluarkan Sertifikta
SHM untuk atas nama Pengggugat tersebut, tetapi Tergugat selalu
menyalahkan Notaris Lila Meutya,SH yang sudah ditunjuk tidak bekerja
secara profesional ;
7. Bahwa, kemudian Penggugat telah menghubungi Lyla Meutya,SH yang
selanjutnya mengeluarkan surat ketrangan No: 545/ LM/ N/ XI/ 2013
menyatakan bahwa sertifikat hak tanggugan beserta roya atas nama Debiur
Yusuf Keliat baru diterima pada Tanggal 11 Desember 2013 ;
8. Bahwa, kemudian Penggugat telah mengaku biaya dinas pendapatan
daerah kota Medan Perihal : BPHTM (Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan) yang belum disetorkan Tergugat sehingga dinyatakan Expired
oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sesuai dengan Surat
Pemberitahuan objek Pajak Bumi dan Bangunan ;
9. Bahwa, dengan demikkian Tergugat terbukti itikad tidak baik dengan alasan:
1. Tidak mengembalikan dan mengeluarkan dari Hak Tanggugan atas
nama Penggugat yang seharusnya diserahkan selambat-lambatnya 30
hari setalah biaya pemecahan sertifikat diterima oleh Tergugat ;
2. Tidak memberitahukan kepada Penggugat dalam bentuk apapun dengan
demikian perbuatan Tergugat yang demikian merupakan perbuatan
wanprestasi ;
10. Bahwa, akibat perbuatan yang ingkar janji dari Tergugat, maka Penggugat
mengalami kerugian materil dan immaterial dengan perincian :
Untuk dan atas nama YUSUF KELIAT Pemberi Kuasa dengan ini
”Lembaga Bantuan Hukum Gransi Adil” yang diwakili FM. Sianipar,
SH meyampaikan Surat Kuasa ini di Pengadilan Negeri Medan;
Untuk di sahkan sebagai Surat Kuasa dalam perkara Perdata :
antara Pemberi Kuasa ( YUSUF KELIAT) dengan PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk dalam hal wanprestasi atas pemenuhan
yang diperjanjikan oleh PT.Bank Mandiri(persero) Tbk ;
Demikian surat kuasa khusus ini saya berikan untuk dipergunakan
dalam kasus ini ;
Medan, 06 Mei 2015
Yang menerima kuasa hukum, yang memberi kuasa hukum,
Ttd [materai Rp 6000]
FM.Sianipar Yusuf Keliat
1. Bahwa, jelas terlihat dan tidak terbantahkan lagi, Surat Kuasa yang
digunakan PENGGUGAT sebagaimana dikutip diatas, sama sekali tidak meyebutkan kata-kata untuk mengajukan Gugatan kepada TERGUGAT di Pengadilan Negeri Medan, sehingga jelas pemberi
kuasa tidak pernah memberikan kuasa untuk mengajukan Gugatan
terhadap TERGUGAT;
3. Bahwa, memperhatikan ketentuan SEMA No.6 Tahun 1994 butir 1 huruf
a, yang menegaskan : ”untuk mencipatakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 7 dari 26
pihak yang berperkara kepada Badan-Badan Peradilan maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut” :
Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus
dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan
untuk keperluan tertentu misalnya :
Dalam Perkara Perdata, harus dengan jelas disebut antara A sebagai
Penggugat dan B sebagai Tergugat misalnya dalam perkara waris atau
hutang piutang tertentu dan sebagainya ;
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan SEMA No. 6 Tahun 1994 dengan tegas
telah dijelaskan agar suatu surat kuasa dapat dikatakan sebagai surat
kuasa khusus yang dapat dipakai sebagai dasar untuk berperkara di
Badan-Badan Peradilan, Surat Kuasa tersebut harus mencantumkan
dengan jelas, bahwa Surat Kuasa itu hanya dipergunakan untuk
keperluan tertentu, dengan subjek dan objek yang tertentu pula;
5. Lebih lanjut mengenai tidak sahnya suatu surat kuasa khusus, ahli
hukum M. Yahya Harahap, SH didalam bukunya Hukum Acara Perdata
(Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,
Sinar Grafika, jakarta 2005) pada Halaman : 15 menyatakan bahwa :
”syarat surat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah
dideskripsikan dalam pembahasan SEMA No.02 Tahun 1959 yaitu :
i. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di
pengadilan ;
ii. Menyebut kompetensi relatif;
iii. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak
iv. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek
sengketa yang diperkarakan
Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya
salah satu syarat mengakibatkan KUASA TIDAK SAH ;
6. Bahwa, oleh karena surat kuasa khusus PENGGUGAT tidak
menyebutkan kata-kata untuk mengajukan Gugatan terhadap
TERGUGAT, maka surat kuasa PENGGUGAT mengandung cacat formil
karena bertentangan dengan ketentuan dalam SEMA No. 6/1994 yang
mana secara yurudis formil surat kuasa tersebut bukanlah surat kuasa
yang dapat dipaki untuk beracara di pengadilan ;
7. Berdasarkan uraian-uraian serta fakta hukum diatas, telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bahwa surat kuasa PENGGUGAT tidak sah dan
membawa konsekuensi hukum kuasa PENGGUAGAT menjadi tidak
memiliki legal standing untuk mengajukan guagatan dalam perkara aquo,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 8 dari 26
sehingga sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis
Hakim yang terhormat meyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat
diterima.
B. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS ( EXCEPTIO OBSCCUUR LIBELUM)
1. Bahwa, dalam butir 2 posita gugatan aquo, PENGGUGAT
menyatakan bahwa berdasarkan Perjanjian Investasi No. CRD : Mdn/
037/ KI/ 2012 tangaal 30 Januari 2012 fasilitas kredit tersebut, telah
dilakukan penyelesaian dan dilakukannya pemindahan fasilitas kredit
atas nama SATNA GINTING sebagai PIHAK KETIGA ;
2. Namun demikian, PENGGUGAT dalam butir 2 Petitum gugatan aquo
meminta agar Pengadilan Negeri Medan meyatakan sah hubungan
hukum antar PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam hal pemecahan
sertifikat dan pengembalian sertifikat atas nama PENGGUGAT sesuai
dengan Perjanjian Investasi No. CRD : Mdn/ 037/ KI/ 2012 Tanggal 30
Januari2012 dimana PENGGUGAT bukanlah sebagai pihak
didalamnya ;
3. Bahwa dalam gugatan aquo, posita gugatan sama sekali tidak relevan
dan tidak mendukung petitum gugatan karena :
a. Dalam butir 2 posita gugatan,PENGGUGAT jelas-jelas telah
mengakui dengan tegas bahwa perjanjian Investasi No. CRD :
Mdn/ 037/ KI/ 2102 Tanggal 30 Januari 2012 adalah atas nama
SATNA GINTING sebagai pihak Ketiga ;
b. Didalam butir 2 petitum gugatan, PENGGUGAT meminta agar
Pengadilan menyatakan bahwa sah hubungan hukum antara
PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam hal pemecahan sertifikat
dan pengembalian sertifikat atas nama PENGGUGAT sesuai
dengan Perjanjian Investasi No. CRD : Mdn/037/KI/2012 ;
4. Bahwa meskipun PENGGUGAT pada butir 2 posita gugatanya
mengakui bahwa PENGGUGAT bukanlah pihak dalam perjanjian
Investasi No. CRD : Mdn/ 037/ KI/ 2012 Tanggal 30 Januari 2012
yang ditandatangai oleh SATNA GINTING sebagai PIHAK KETIGA,
namun secara kontradiktif pada butir 2 petitum, PENGGUGAT
memohon agar Pengadilan Negeri Medan meyatakan sah hubungan
hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Perjanjian
Investasi No. CRD : Mdn/ 037/ KI/ 2012 Tanggal 30 Januari 2012,
sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas
(obscuur libel) ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 9 dari 26
5. Berdasarkan yuriprudensi Mahkamah Agung, teori serta praktek
hukum acara yang berlaku, suatu gugatan dapat dikatagorikan
sebagai ”gugatan yang kabur dan tidak jelas” apabila petitum gugatan
tidak didasarkan pada posita gugatan (vide : Putusan Mahkamah
Agung tanggal 8 Desember 1982 No. 1075 K/ Sip/ 1982 dalam
perkara perdata antara Bachid Marzuk Achmad Marzuk dan Faray
Bin Surur Alamri ;
6. Bahwa, berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum tersebut diatas,
jelas dalil gugatan aquo sangat kabur dan tidak jelas dan sudah
seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menerima exceptio
obsucurum libellum yang diajukan TERGUGAT dan menyatakan
gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk
verklaard) ;
C. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURUM LITIS CONSORTIUM) 1. Bahwa, eksepsi kurang pihak adalah salah satu eksepsi untuk
menangkis gugatan yang tidak secara lengkap menarik pihak-pihak
yang seharunya dijadikan tergugat dalam perkara tersebut, sehingga
mengakibatkan perkara menjadi ditolak atau setidak-tidaknya tidak
dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;
2. Bawha PENGGUGAT dalam butir 6 dan 7 posita Gugatan aquo telah
menyebutkan nama Notaris Lila Meutya, SH yang terlibat secara
langsung dan bertanggung jawab untuk mengurus pemecahan
sertifikat tanah atas nama PENGGUGAT dan Roya Hak Tanggungan
di kantor Pertanahan Kota Medan ;
3. Dalam gugatan aquo,PENGGUGAT tidak mengikut sertakan notaris
Lila Meutya, SH dan kantor Pertanahan Kota Medan sebagai tergugat
padahal jelas bahwa pihak-pihak tersebutlah yang secara hukum
dapat dimintakan pertanggung jawaban dan bukan TERGUGAT ;
4. Bahwa, dengan tidak diikutsertakannya Notaris Lila Meutya, SH dan
Kantor Pertanahan Kota Medan, maka secara hukum mengakibatkan
gugatan menjadi kurang pihak, dan oleh karenya gugatan
mengandung cacat formil;
5. Bahwa sejalan sikap dan pendirian Mahkamah Agung R.I dalam
Yurispridensi-yurisprudensi tetap mengenai kelengkapan para pihak
dalam berperkara yang kaidah hukumnya antara lain dikutip sebagai
berikut :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 10 dari 26
a. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 151 K/Sip/1972 tanggal 13Mei
1975
”bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang gugatan hanya
seorang gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima).”
b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No/1078/K/Sip/1972 tanggal 11
Nopember 1975;
”bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat
(terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
c. Putusan Mahkamah Agung R.I No.2438 K/Sip/1980 tanggal 22
Maret 1982
”gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak
semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara” ;
d. Putusan Mahkamah Agung R.I No.400 K/Pdt/1984 tanggal 11 juni
1985 “karena hubungan hukum yang sesungguhny adalah
hubungan hutang-piutang antar penggugat dengan anak tergugat,
anak tergugat tersebut harus turut digugat ;
6. Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang dikemukakan diatas, maka
jelas gugatan PENGGUGAT kurang pihak oleh Karena itu sudah
seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan tidak
dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;
D. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (EXCEPTIO ERROR IN PERSONA) 1. Bahwa gugatan aquo salah alamat karena PENGGUGAT tidak lagi
berada dalam hubungan utang piutang dengan TERGUGAT
sebagaimana diakui oleh PENGGUGAT dalam butir 4 posita gugatan
yang meyatakan bahwa PENGGUGAT telah menyelesaikan fasilitas
kreditnya kepada TERGUGAT;
2. Bahwa, sebelumnya hubungan hukum antara PENGGUGAT dan
TERGUGAT tertuang dalam perjanjian Kredit modal kerja No. 070/
KMK-KUK/ XI/ 97 Tanggal 10 Nopember 1997 sebagaimana terakhir
diubah dengan Addendum PK Restrukturnya (KMK % KI ) Tanggal 20
Agustus 2009 ( perjanjian kredit) namun fasilitas kredit dimaksud telah
dinyatakan lunas oleh TERGUGAT ;
3. Bahwa, dalam perjanjian kredit dimaksud tidak ada satu pasal pun
yang mewajibkan TERGUGAT bertanggung-jawab untuk melakukan
pemecahan sertifikat atas nama PENGGUGAT yang aman hal
tersebut merupakan tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh notaris.
Dengan kata lain, TERGUGAT sama sekali tidak dapat dituntut untuk
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 11 dari 26
membayar ganti rugi apapun kepada PENGGUGAT sebagai akibat
proses pemecahan sertifikat tanah atas nama PENGGUGAT yang
dilakukan oleh notaries dan kantor pertanahan kota Medan;
4. Dengan lunasnya kewajiban kredit PENGGUGAT berdasarkan
perjanjian kredit, maka secara hukum PENGGUGAT tidak lagi
memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT ;
5. Oleh karena tidak memiliki hubungan hukum, maka gugatan aquo
kepada TERGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini
sebagaimana disyratkan bahwa untuk mengajukan surat gugatan
harus ada hubungan yang cukup atau yang disebut dengan point
d’interest point d’action ;
6. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Alm.Prof.Dr. Sudikno
Mertokusumo, S.H dalam bukunya yang berjudul “hukum acara
perdata Indonesia” edisi ke 5 penerbit liberty
Yogyakarta.1993,halaman 49 berbunyi sebagai berikut:
“ bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum
yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya
tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa : point d’interet, point
d’action ;
Didalam buku yang sama pada halaman 64, Prof Sudikno
Mertokusumo, S.H menegaskan kembali bahwa yang dapat
mengajukan gugatan adalah pihak-pihak yang mempunyai
kepentingan langsung dalam suatu gugatan sebagai berikut :
“ Pihak-pihak dalam perkara”
Didalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua
pihak yaitu pihak PENGGUGAT (eiser,plaintif) yang mengajukan
gugatan dan pihak tergugat (gedaagde, defendant) ;
Mereka ini merupakan pihak materil, karena mereka mempunyai
kepentingan langsung didalam perkara yang bersangkutan, tetapi
sekaligus juga sekaligus pihak formil, karena merekalah yang
beracara di muka pengadilan;
Mahkamah Agung dalam putusannya Tanggal 7 Juli 1971 No. 294
K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang
yang mempunyai gugatan hukum ;
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 7 Juli
1971 No. 294 K/ Sip/ 1971 yang menyatakan sebagai berikut :
“suatu surat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai
hubungan hukum “;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 12 dari 26
Berdasarkan uraian hukum diatas, sudah selayaknya Majelis Hakim yang
terhormat menerima Exceptio Error in Persona yang diajukan TERGUGAT dan
selanjutnya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima Niet
Onvankelijk verklaard) ;
E. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN BERDASARKAN MOTIF DAN ITIKAD BURUK DEMI MEMPEROLEH KEUNTUNGAN FINANSIAL SEMATA (EXCEPTIO DOLI MALI/ DOLI PRAECENTIS) 1. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang
diajukan oleh PENGGUGATdi dalam gugatan aquo karena dalil-dalil
tersebut bersifat menyesatkan dan sama sekali sesuai dengan
kenyataan yang sebenarnya ; 2. Bahwa, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bagian Eksepsi
huruf B dan Diatas dalam butir 9 posita gugatanya, PENGGUGAT
mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan
wanprestasi berdasarkan Pejanjian Investasi No. CRD : Mdn/ 037/
KI/ 2012 Tanggal 30 Januari 2012, padahal PENGGUGAT bukan
sebagai pihak dalam perjanjian kredit sehingga tidak ada hubungan
hukum apapun antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT; 3. Bahwa, sudah jelasnya tidak ada hubungan hukum antara
PENGGUGAT dengan TERGUGAT, namun dalam gugatan aquo,
PENGGUGAT malah menuntut suatu ganti kerugian yang sangat
tidak masuk akal, sebagai berikut: a. Kerugian Material : - Biaya pengurusan pemecahan sertifikat sebanyak Rp
180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ; - Bunga uang biaya pengurusan sertifikat selama 24 bulan x
Rp 5.400.000/perbulan sebesar Rp 129.600.000,00 (seratus
dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ; - Harga jual rumah sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar
rupiah) - Nilai prestasi perolehan dari nilai penjualan rumah sebesar
Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah); - Biaya pengurusan pemecahan sertifikat yang sudah
disetorkan Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah) selama 2 tahun sebesar Rp 1.908.000.000,00 (satu
milyar Sembilan ratus delapan juta rupiah) ; - Biaya pengacara Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah)
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 13 dari 26
- Jumlah tuntutan material Rp 5.517.000.000,00 ( lima milyar
lima ratus tujuh belas juta rupiah) ; b. Kerugian Immaterial Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar
rupiah) jumlah seluruhnya kerugian material dan immaterial
Rp 105.367.000.000,00 (seratus lima milyar tiga ratus enam
puluh tujuh juta rupiah) ;
Jumlah tersebut diatas sangat tidak masuk akal karena dalam perkara ini
tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT.
Jangankan perbuatan wanprestasi, hubungan Hukum saja tidak ada
antara penggugat dan TERGUGAT. Lalu, bagaimana apabila
dibandingkan dengan direksi dan pegawai TERGUGAT yang juga
menjadi terganggu waktu, tenaga dan pikirannya menghadapi gugatan
PENGGUGAT yang tidak benar dan meminta ganti rugi yang tidak masuk
akal tersebut ;
Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang
terhormat sependapat denga TERGUGAT bahwa gugatan PENGGUGAT
telah diajukan dengan motif yang tidak baik atau mengandung unsur
Vexatious Proceeding dan vexatious litigation karena :
a. Gugatan aquo dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan
mengaburkan fakta yang sesungguhnya ;
b. Gugatan aquo ditujukan semata-mata untuk mendapatkan
keuntungan financial semata ;
c. Gugatan aquo dibuat oleh PENGGUGAT dengan tujuan semata-
mata untuk mengganggu kinerja para direksi dan pegawai
TERGUGAT;
Bahwa, dengan demikian, sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yang
terhormat menerima eksepsi dili moli/doli praecentis yang diajukan oleh
PENGGUGAT, demi mencegah adanya preseden yang buruk yang
mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia, serta
menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta
demi kepastian hukum, dengan menyatakan Gugatan PENGGUGAT
tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
II. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI) 1. Bahwa, dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap
dan tercantum dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan
PENGGUGAT kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT
;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 14 dari 26
3. Bahwa, TERGUGAT adalah sebuah Bank Nasional-Badan Usaha Milik
Negara yang terkemuka dan terkenal memiliki reputasi sangan baik di
Indonesia karena kinerja Keuangan yang sangat baik dan selalu
memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya. Dalam
melaksanakan kegiatan usahanya terkait pemberian fasilitas kredit
kepada debitur, TERGUGAT juga selalu berpedoman pada prinsip
kehati-hatian (prudential banking) dan ketentuan hukum yang berlaku ;
4. Bahwa, dalam rangka membantu kebutuhan modal kerja PENGGUGAT
untuk usaha perdagangan alat-alat foto, ATK, Foto copy dan cucu cetak
film di Jl.Jamin Ginting No.138 Medan, maka TERGUGAT telah
memberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja kepada PENGGUGAT
berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 070/ KMK - KUK/ XI/ 97
Tanggal 10 Novenber 1997 dengan limit sebesar Rp.340.000.000,- (tiga
ratus empat puluh juta rupiah) (“Fasilitas KMK”)
5. Bahwa, untuk menjamin pelunasan hutang PENGGUGAT kepada
TERGUGAT maka TERGUGAT telah menyerahkan agunan berupa
tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM)
No.389/ Merdeka yang tercatat atas nama YUSUF KALIAT dan dan telah
diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan
(SHT) Peringatan I Nomor 4233/ 1997 Tanggal 16 Desember 1997,
SHT Peringkat II No. 904/ 2007 Tanggal 27 Februari 2007 dan SHT
Peringkat III No.8042/ 2007 Tanggal 28 November 2007 yang seluruhnya
diterbitkan oleh kantor pertanahan kota Medan ;
6. Bahwa, pada tahun 1997-2006, fasilitas KMK terus diperpanjang dengan
limit tetap sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
Atas dasar permohonan PENGGUGAT maka TERGUGAT
menambahkan limit kredit berdasarkan :
i. Pembaharuan PK KMK No.CO.Mdn/ 253/ Pk – KMK /2005
Tanggal 26 Oktober 2005 dengan limit tetap sebesar
Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;
ii. Addendum I PK No.CO.MDN/ 253/ PK - KMK/ 2005
Tanggal 30 Oktober 2006, tentang perpanjangan jangka
waktu sekaligus penambahan limit kredit menjadi sebesar
Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ;
iii. Addendum II PK No.CO.MDN/ 253/ PK-KMK/ 2005 Tanggal
10 Oktober 2006, tentang perpanjangan jangka waktu
sekaligus penambahan limit kredit menjadi sebesar
Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 15 dari 26
iv. Di samping itu, PENGGUGAT juga mendapat Fasilitas
Kredit Investasi (“fasilitas KI”) berdasarkan Perjanjian Kredit
Investasi No. CRO. RCO. MDN/ 291/ PK-KI/ 2007 Tanggal
10 Oktober 2007 tentang , refinancing pembelian 1 unit
Mesin KIS dengan limit kredit sebesar 500.000.000,-(lima
ratus juta rupiah) ;
v. Addendum II PK No. CO. MDN/ 253/ PK-KMK/ 2005
Tanggal 10 Oktober 2006, tentang perpanjangan jangka
waktu sekaligus penambahan limit kredit KMK kredit
menjadi sebesar Rp.1.400.000.000,-. Total limit kredit
menjadi Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembulan ratus
juta rupiah) yang terbagi atas fasilitas KMK
Rp.1.400.000.000(satu milyar empat ratus juta rupiah ) dan
fasilitas KI sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
;
vi. Addendum PK RESTRUKTURISASI (KMK & KI) Tanggal
20 Agustus 2009, tentang perpanjangan jangka waktu KMK
dengan limit kredit tetap sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu
milyar empat ratus juta rupiah) dan perubahan limit baru KI
(sesuai dengan baki debit terakir) dengan penjadwalan
kembali angsuran kredit ;
7. Bahwa, sejak bulan September 2010, PENGGUGAT mengalami
kesulitan pembayaran kredit kepada TERGUGAT sehingga fasilitas kredit
PENGGUGAT menjadi Non Performing Loan/ NPL (bermasalah) dan
telah dilakukan upaya penangannya kredit bermasalah oleh TERGUGAT
dengan tujuan untuk menyelamatkan kembali kredit yang telah diberikan ;
8. Bahwa, pada Tanggal 31 Januari 2012 fasilitas KMK dan fasilitas KI
LUNAS dengan mendapat keringanan sebagian bunga dan penghapusan
seluruh denda yang tertunggak. Pelunasan dengan menjual salah satu
agunan SHM No.389/ Merdeka yang dipecah menjadi 2 sertifikat yakni :
i. SHM No.690/ Merdeka atas nama YUSUF
KELIAT/PENGGUGAT; dan
ii. SHM No.691 atas nama SATNA GINTING.
9. Bahwa, berdasarkan surat TERGUGAT No.RMH-RTR/ RC1.MDN.108/
2012 Tanggal 31 Januari 2012 perihal Pernyataan Lunas Kredit atas
nama YUSUF KALIAT/ PENGGUGAT, yang intinya menyatakan bahwa
terhitung mulai Tanggal 31 Januari 2012 fasilitas kredit an. YUSUF
KALIAT/PENGGUGAT berdasarka Perjanjian Kredit Modal Kerja No.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 16 dari 26