PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id fileSiti Chadijah Erna Montez, S.H. jo Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 28 Pebruari 2008 yang diterbitkan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 1 dari 2 Halaman Putusan Nomor 185/PDT/2017/PT MDN.

P U T U S A N NOMOR 185/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara :

HENDRY WIDJAJA, Tempat Tanggal Lahir Padang 21 April 1958, Pekerjaan

Wiraswasta, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia,

Alamat Dusun XII Kebun Sayur Desa Bamban Kec. Sei

Bamban Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara, selanjutnya

disebut sebagai Pembanding semula Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERWINSYAH

DIMYATI LUBIS, S.H., M.H dan MAHMUD, S.H., Advokat

pada LAW OFFICE ERWINSYAH DIMYATI LUBIS, S.H., M.H

& ASSOCIATES, beralamat di Jalan A.H. Nasution No.7

Medan dengan Kantor Cabang di Jalan Ahmad Yani No.7,

Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota

Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13

Juni 2016;

Lawan:

1. LENNI, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha,

Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun XVII Hapoltahan

Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai,

selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I

dalam konvensi /Penggugat I dalam Rekonvensi;

2. KASUMIN, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Budha,

Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun XII Kebun Sayur

Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya disebut

sebagai Terbandning II semula Tergugat II dalam konvensi

/Penggugat II dalam Rekonvensi;

3. JUNI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Budha,

Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun XII Kebun Sayur

Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya disebut

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2017/PT MDN

sebagai Terbanding III semula Tergugat III/Penggugat III

dalam rekonvensi ;

Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula

Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III /selanjutnya

disebut sebagai Para Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada

AWALUDDIN RANGKUTI, S.Ag, S.H., M.H dan SAIPUL

IHSAN, S.H, Advokat pada Kantor Hukum RANGKUTI, TORO,

SAIPUL & FATNERS, beralamat kantor di Jalan Tanjung No.

65 Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah,

Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2016;

4. NURCAHAYA BATUBARA, PPAT, beralamat kantor di Jalan Raya Medan

Tebing Tinggi No. 3/14 Sei Rahmah Kec. Sei Rampah Kab.

Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Turut

Terbanding I semula Turut Tergugat I;

5. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, Alamat : Jalan Medan Tebing Tinggi No.

Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya

disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sabar Sinaga, S.H, 2. Masniari

Situmorang, S.H., MKn, 3. Adi Supriadi, S.SiT, S.H, 4. Sofyan Hadi Syam,

S.H, 5. Hasyanul Arief, S.E., S.SiT, 6. Zulkifli, masing-masing pegawai pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, beralamat kantor di Jalan

Negara KM 57 Sei Rampah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli

2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Juli 2017 Nomor

185/PDT/2017/PT MDN tentang Penunjukan majelis hakim untuk memeriksa

dan mengadili perkara ini;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 185/PDT/2017/PT MDN,

tanggal 11 Juli 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk

membantu majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


3. Berkas perkara Nomor: 28/Pdt.G/2016/PN Tbt dan salinan putusannnya

tanggal 10 Januari 2017 serta surat-surat yang berhubungan dengan

perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni

2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing

Tinggi pada tanggal 28 Juni 2016 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2016/PN

Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat

I ada memiliki sebidang tanah beserta bangunan yang berada diatasnya

seluas ± 491,4 M² setempat dikenal di Dusun V Desa Penggalangan

Kecamatan Sei Bambam Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana

menurut Sertifikat Hak Milik No. 103, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Desa Penggalangan -- 42 M;

Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Gempolan -------------- 11,7 M;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Kusnadi ------------------ 42 M;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Welling --------------- 11,70 M;

2. Bahwa bidang objek tanah tersebut diatas diperoleh Penggugat

berdasarkan Akte No. 07 tertanggal 27 Pebruari 2008 yakni Akte

Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT

Siti Chadijah Erna Montez, S.H. jo Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas

Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 28 Pebruari 2008 yang diterbitkan

oleh Kepala Desa Penggalangan Kec. Sei Bamban Kab. Serdang

Bedagai, antara Penggugat selaku Penerima Hak atas Tanah dengan

Ganti Rugi dengan Ngateni selaku Penyerah Hak atas Tanah dengan

Ganti Rugi, kemudian telah ditingkatkan keduduka haknya menjadi

Sertifikat Hak Milik No. 103, dan objek tanah dan bangunan tersebut oleh

Penggugat telah dikuasai dikelola dan dimiliki sebagai tempat

kediaman/tempat tinggal Penggugat secara terus menerus untuk

selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai objek sengketa a quo;

3. Bahwa kemudian dengan seiring berjalannya waktu Penggugat

berkenalan dengan Tergugugat I yang usianya jauh lebih muda dari

Penggugat, dan perkenalan tersebut Penggugat tanpa berpikir panjang

serta tanpa melihat sikap dan kepribadian serta bibit, bebet dan bobot dari

Tergugat I, telah menyepakati untuk mengikatkan hubungan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


perkenalannya dengan Tergugat I dengan ikatan perkawinan secara

agama yakni kawin klenteng, dan selah beberapa rahun yakni pada Tahun

2014 perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I telah dicatatkan

dalam Buku Catan Sipil pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab.

Serdang Bedagai berdasarkan Akte Perkawinan No. AK.930.002543,

tertanggal 05 Maret 2014;

4. Bahwa beberapa tahun setelah Penggugat melangsungkan perkawinan

secara Agama (Perkawinan Klenteng) dengan Tergugat I, Tergugat I

selalu dan sangat sering membujuk rayu Penggugat untuk segera

mengalihkan objek sengketa a quo dan bujuk rayu tersebut tidak hanya

datangnnya dari Tergugat I akan tetapi dibantu oleh Tergugat II yang nota

bene adalah abang Kandung Tergugat I dan Tergugat III yang nota bene

adalah Istri Tergugat II, sehingga karena sering Penggugat dibujuk rayu

dari Tergugat I dengan dibantu oleh Tergugat II (abang kandung Tergugat

I) dan Tergugat III (Istri Tergugat II), akhirnya Penggugat terpengaruh dan

menyerahkan objek sengketa a quo;

5. Bahwa dalam proses hendak dialihkannya objek sengketa a quo dari

Penggugat kepada Tergugat I, Penggugat bersama Tergugat I, Tergugat II

(abang Kandung Tergugat I) dan Tergugat III (Istri Tergugat II) menjumpai

Turut Tergugat I, dan menurut Turut Tergugat I objek tanah yang hendak

dialihkan tersebut benyak menghadapi hambatan hukum khusunya dalam

proses pengalihan hak dari Penggugat dengan Tergugat I, dimana dalam

hal ini antara Penggugat dengan Tergugat I masih terikat hubungan

perkawinan dan belum adanya putusan pengadilan untuk membagi yang

menyatakan objek tanah tersebut adalah sebagai objek harta gono

gini/harta bersama dalam perkawinan, dan objek sengketa a quo alas

haknya yakni Sertifikat Hak Milik adalah atas nama Penggugat, demikian

juga atas objek sengketa a quo adalah merupakan harta bawaan dari

Penggugat yang sebelum pekawinan antara Penggugat dengan Tergugat I

belum tercata dalam catatan sipil, dan dalam hal ini Turut Tergugat I

memberikan pendapat hukum kepada Penggugat dan Tergugat I, serta

Tergugat II dan Tergugat III, AGAR DICARI PIHAK LAIN/PIHAK KETIGA

YANG DAPAT DIPERCAYA UNTUK DIBUAT AKTE JUAL BELINYA

SECARA PURA-PURA DARI PENGGUGAT KEPADA PIHAK KETIGA

GUNA DAPAT DIALIHKAN OBJEK SENGKETA A QUO KEPADA

TERGUGAT I, hal ini terjadi pada sekira bulan Nopember 2011;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


6. Bahwa atas pendapat hukum yang disampaikan oleh Turut Tergugat I,

kemudian Tergugat I, Tergugat II (abang Kandung Tergugat I) dan

Tergugat III (istri Tergugat II) kembali membujuk rayu Penggugat agar

Penggugat segera mengikuti saran/pendapat hukum dari Turut Tergugat I,

hingga akhirnya Penggugat terpengaruh dengan bujuk rayu Tergugat I,

Tergugat II (abang Kandung Tergugat I) dan Tergugat III (istri Tergugat II),

dan DISEPAKATILAH ANTARA PENGGUGAT, TERGUGAT I,

TERGUGAT II DAN TERGUGAT III, UNTUK MENCANTUMKAN NAMA

TERGUGT II YANG NOTA BENE ABANG KANDUNG TERGUGAT I

SEBAGAI PIHAK KETIGA YANG MENERIMA PENGALIHAN HAK ATAS

OBJEK SENGKETA A QUO DENGAN GANTI RUGI SECARA PURA-

PURA TERSEBUT, TANPA ADANYA GANTI RUGI SECARA RIIL/TANPA

PENYERAHAN SEJUMLAH UANG ATAS GANTI RUGI ATAS OBJEK

SENGKETA A QUO TERSEBUT;

7. Bahwa kemudian setelahnya Penggugat terpengaruh dengan bujuk rayu

dari Tergugat I, Tergugat II (abang kandung Tergugat I) dan Tergugat III

Istri Tergugat II), hingga pada tanggal 29 September 2011, Penggugat,

Tergugat I dan Tergugat II (abang kandung Tergugat I) dan Tergugat III

(Istri Tergugat II) kembali menjumpai Turut Tergugat dan selanjutnya oleh

Turut Tergugat diterbitkanlah Akte No. 10 yaitu Akte “Pengikatan Diri untk

melakukan Jual Beli” antara Penggugat selaku Penjual dan Tergugat II

(abang Kandung Tergugat I) selaku Pembeli, selanjutnya pada tanggal 01

Nopember 2011 oleh Turut Tergugat menerbitkan Akte No. 101/2011 yaitu

berupa : Akte Jual Beli (AJB) atas objek sengketa a quo;

8. Bahwa berselang sebulan kemudian setelah diterbitkannya Akte Jual Beli

antara Penggugat dengan Tergugat II atas objek sengketa a quo, yakni

pada tanggal 02 Desember 2011 Turut Tergugat I menerbitkan Akte No.

02 yaitu Akte “Pengikatan Diri untk melakukan Jual Beli” antara Tergugat II

(abang Kandung Tergugat I) selaku Penjual dan Tergugat I selaku

Pembeli, selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2011 oleh Turut Tergugat

I menerbitkan Akte No. 115/2011 yaitu berupa : Akte Jual Beli (AJB) atas

objek sengketa a quo, yang selanjutnya atas perbuata hukum tersebut

oleh Tergugat I mengurus proses balik nama alas Hak objek sengketa a

quo dari Sertifikat atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat dan

dibalik nama lagi menjadi atas nama Tergugat I hal ini dilakukan melalui

instansi Turut Tergugat II;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


9. Bahwa setelah status dan kedudukan objek sengketa a quo menjadi hak

milik Tergugat I, kemudian Tergugat I membuat prilaku dan tingkah laku

yang aneh terhadap Penggugat dalam statusnya selaku Istri Penggugat

sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap dan prilaku Tergugat I

tersebut, hingga akhirnya pada Penggugat menggugat cerai Tergugat I ke

Pengadilan Negeri No. 10/Pdt-G/2014/PN-TTD, tertanggal 13 Maret 2014,

dan selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2014 secara hukum perkawinan

antara Penggugat dan Tergugat I sah putus karena perceraian

berdasarkan Akte Cerai No. 1218-CR-30102014-000 yang diterbitkan oleh

Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Serdang Bedagai, dan

setelah putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I

karena percerai baru disadari oleh Penggugat, selama ini perbuatan

hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan dibantu oleh Tergugat II (abang

kandung Tergugat I) dan Tergugat III (istri Tergugat I) dengan bujuk rayu

kepada Penggugat, serta dengan tipu muslihat yang memanfaatkan

kedudukan dan posisinya selaku istri dari Penggugat untuk kepentingan

memperoleh hak atas objek sengketa a quo, sehingga Penggugat

bersedia menyerahkan objeksengketa a quo adalah merupakan perbuatan

melawan hukum (onrechmatige daad) yang merugikan penggugat;

10. Bahwa dengan demikian adalah beralasan menurut hukum Penggugat

menuntut terhadap objek sengketa a quo yakni sebidang tanah beserta

bangunan yang berada diatasnya seluas ± 491,4 M² setempat dikenal di

Dusun V Desa Penggalangan Kecamatan Sei Bambam Kabupaten

Serdang Bedagai, sebagaimana menurut Sertifikat Hak Milik No. 103,

dengan batas-batas sebagai berikut :





Adalah MILIK PENGGUGAT;

11.Bahwa dengan demikian RANGKAIAN PERBUATAN HUKUM antara

Penggugat dengan Tergugat II serta rangkaian perbuatan hukum Tergugat

II kepada Tergugat I yakni dalam proses beralihnya objek sengketa a quo

yaitu perbuatan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akte Jual beli

yakni masing Akte No. 10 yaitu Akte “Pengikatan Diri untk melakukan Jual

Beli” antara Penggugat selaku Penjual dan Tergugat II (abang Kandung

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Tergugat I) selaku Pembeli, selanjutnya pada tanggal 01 Nopember 2011

oleh Turut Tergugat menerbitkan Akte No. 101/2011 yaitu berupa : Akte

Jual Beli (AJB) dan Akte No. 02 yaitu Akte “Pengikatan Diri untk melakukan

Jual Beli” antara Tergugat II (abang Kandung Tergugat I) selaku Penjual

dan Tergugat I selaku Pembeli, selanjutnya pada tanggal 09 Desember

2011 oleh Turut Tergugat I menerbitkan Akte No. 115/2011 yaitu berupa :

Akte Jual Beli (AJB) atas objek sengketa a quo, yang selanjutnya atas

rangkaian perbuatan hukum tersebut, ADALAH PERBUATAN MELAWAN

HUKUM (ONRECHT MATIGE DAAD), dengan demikian secara mutatis

mutandis, nyata, jelas dan terang Akte No. 10 yaitu berupa Akte

“Pengikatan Diri untukk melakukan Jual Beli”, Akte No. 101/2011 yaitu

berupa : Akte Jual Beli (AJB) dan Akte No. 02 yaitu Akte “Pengikatan Diri

untk melakukan Jual Beli” serta Akte No. 115/2011 yaitu berupa : Akte Jual

Beli (AJB), yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I BATAL dan TIDAK SAH,

TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI

KEKUATAN PEMBUKTIAN;

12.Bahwa demikian juga RANGKAIAN PERBUATAN/PEROLEHAN HAK

BERUPA BALIK NAMA SHM NO. 103, semula atas nama Penggugat

dibalik namakan oleh Turut Tergugat II menjadi atas nama Tergugat II,

kemudian dibalik nama lagi dari atas nama Tergugat II menjadi atas nama

Tergugat I adalah rangkaian PERBUATAN MELAWAN HUKUM

(ONRECHT MATIGE DAAD), maka dengan sendirinya secara mutatis

mutandis BALIK NAMA SHM NO. 103 SEMULA ATAS NAMA

PENGGUGAT DIBALIK NAMAKAN OLEH TURUT TERGUGAT II

MENJADI ATAS NAMA TERGUGAT II, KEMUDIAN DIBALIK NAMA LAGI

DARI ATAS NAMA TERGUGAT II MENJADI ATAS NAMA TERGUGAT I

ADALAH TIDAK SAH, TIDAK MEMBUPNYAI KEKUATAN HUKUM DAN

TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN;

13.Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang

dilakukan oleh Tergugat I, dengan dibantu Tergugat III, sebagaimana

diuraikan diatas, jelas telah merugikan Penggugat, dimana Penggugat

tidak dapat memanfaatkan sebidang tanah beserta bangunan yang berada

diatasnya seluas ± 491,4 M² setempat dikenal di Dusun V Desa

Penggalangan Kecamatan Sei Bambam Kabupaten Serdang Bedagai,

sebagaimana menurut Sertifikat Hak Milik No. 103, karenanya untuk

kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut diperkirakan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Penggugat apabila objek tanah tersebut dijual oleh Penggugat harganya

tidak kurang sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyard seratus juta rupiah),

oleh karena itu sudah sepantasnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III,

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng

dihukum untuk membayar kerugian Penggugat senilai sebesar Rp.

2.100.000.000,- (dua milyard seratus juta rupiah), dengan seketika dan

sekaligus;

14.Bahwa demikian juga perasaan tidak tenang yang dialami oleh Penggugat

yang juga telah menjadikan sebidang tanah beserta bangunan yang berada



sebagaimana menurut Sertifikat Hak Milik No. 103 yakni sebagaimana

dalam Sertifikat Hak Milik No 103 atas nama Penggugat sebagai tempat

tinggal Penggugat menjadi tercemar, dimana hal dan keadaan tersebut

tidak dapat dinilai dengan apapun, akan tetapi dipandang mendekati rasa

keadilan hukum dan rasa keadilan umum bila dinilai dengan uang sejumlah

Rp. 100.000.000 (sratus juta rupiah) untuk itu sudah sepantasnya Tergugat

I, Tergugat II, dan Tergugat III, secara bersama-sama maupun sendiri-

sendiri dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian

immaterial sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada

Penggugat dengan seketika dan sekaligus;

15,Bahwa guna menghindari komplikasi hukum atas tanah terperkara,

Penggugat mohon agar kiranya sebelum pemeriksaan materi perkara,

dimohonkan dapat dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek

tanah dan bangunan terperkara yakni :

“Sebidang tanah beserta bangunan yang berada diatasnya seluas ± 491,4

M² setempat dikenal di Dusun V Desa Penggalangan Kecamatan Sei

Bambam Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana menurut Sertifikat

Hak Milik No. 103, dengan batas-batas sebagai berikut :





16.Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang

nyata dan authentic, maka suatu hal yang wajar dan beralasan hukum bila

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar

bij vooraad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum diatas maka

Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tebing

Tinggi Deli cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

untuk memanggil para pihak untuk datang bersidang pada suatu hari

sidang yang sudah ditentutkan untuk itu dan berkenan untuk mengambil

putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)

Sebidang tanah beserta bangunan yang berada diatasnya seluas

kurang lebih 491,4 M persegi setempat dikenal di Dusun V Desa


sebagaimana menurut Sertifikat Hak Milik No. 103, dengan batas-

batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Jln Desa Penggalangan - 42 M;

Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Gempolan --------- 11,7 M;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Kusnadi ------------- 42 M;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Welling ---------- 11,70 M;

3. Menyatakan Sebidang tanah beserta bangunan yang berada



sebagaimana menurut Sertifikat Hak Milik No. 103, dengan batas-

batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Jln Desa Penggalangan - 42 M;

Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Gempolan --------- 11,7 M;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Kusnadi ------------- 42 M;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Welling ---------- 11,70 M;

adalah MILIK PENGGUGAT;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Terggat II, dan Tergugat III, adalah

merupakan perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad ) yang

merugikan Penggugat;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


5. Menyatakan demi hukum AKTE No. 10 yaitu Akte “Pengikatan Diri

untuk melakukan Jual Beli” antara Penggugat selaku Penjual dan

Tergugat II (abang Kandung Tergugat I) selaku Pembeli, tertanggal 29

September 2011, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, adalah

BATAL TIDAK SAH, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM dan

TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN,;

6. Menyatakan demi hukum AKTE JUAL BELI No. 101/2011, tanggal 01

Nopember 2011 antara Penggugat selaku Penjual Objek sengketa a

quo dengan Tergugat II (abang kandung Tergugat I) atas objek

sengketa a quo yang diterbitkan/dikeluarkan TURUT TERGUGAT I,

BATAL dan TIDAK SAH, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM

dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN;

7. Menyatakan demi hukum AKTE No. 02 yaitu Akte “Pengikatan Diri

untuk melakukan Jual Beli” antara Tergugat II (abang Kandung

Tergugat I) selaku Penjual dan Tergugat I selaku Pembeli, tertanggal

02 DSesember 2011, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, adalah

BATAL TIDAK SAH, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM dan

TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN,;

8. Menyatakan demi hukum AKTE JUAL BELI No. 115/2011, tanggal 09

Desember 2011 antara Tergugat II (abang kandung Tergugat I) selaku

Penjual Objek sengketa a quo dengan Tergugat I atas objek sengketa

a quo yang diterbitkan/dikeluarkan TURUT TERGUGAT I, BATAL dan

TIDAK SAH, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM dan TIDAK

MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN;

9. Menyatakan demi hukum BALIK NAMA SHM NO. 103 YANG

DILAKUKAN TURUT TERGUGAT II DARI ATAS NAMA

PENGGUGAT (HENDRY WIJAYA) MENJADI KE ATAS TERGUGAT

II (ABANG KANDUNG TERGUGAT I) DAN SELANJUTNYA DIBALIK

NAMA LAGI DARI ATAS NAMA TERGUGAT II (ABANG KANDUNG

TERGUGAT I) MENJADI KE ATAS NAMA TERGUGAT I ADALAH

TIDAK SAH, TIDAK MEMBUPNYAI KEKUATAN HUKUM DAN TIDAK


10. Menyatakan demi hukum SEGALA AKTE PERJANJIAN ATAS OBJEK

SENGKETA A QUO SHM NO. 103 YANG MENGATAS NAMAKAN

TERGUGAT II MAUPUN TERGUGAT I KEPADA PIHAK

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


KETIGA/PIHAKL LAIN, beserta SEGALA PERBUATAN HUKUM

YANG TIMBUL DAN MENGIKUTINYA adalah BATAL dan TIDAK

SAH, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM dan TIDAK


11. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dan menyerahkan

Sertifikat Hak Milik No. 103, kepada Penggugat dengan seketika dan

sekaligus;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng untuk

membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua

milyard seratus juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, secara

bersama-sama maupun sendiri-sendiri dihukum secara tanggung

renteng untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp.

100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan seketika

dan sekaligus;

14. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan

mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih

dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding atau

Kasasi;

16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk

membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berpendapat lain, dalam peradilan

yang baik (in geode justice) mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi pada

pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi. 1. Gugatan Penggugat Obscuur Libels.

1) Bahwa apabila diteliti secara cermat gugatan Penggugat kabur serta

tidak jelas (Obscuur Libels) karena Penggugat di dalam Posita

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Gugatan mendalilkan ada memiliki tanah terperkara a-quo

sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 103 dan tanah a-quo telah

di kuasai dikelola dan dimiliki sebagai tempat tinggal secara terus-

menerus, dan selanjutnya secara tegas Penggugat mengakui pada

tahun 2011 telah mengalihkan tanah a-quo kepada Tergugat-II

(i.c.KASUMIN) dan selanjutnya Tergugat-II (i.c.KASUMIN) dan

Tergugat –III (i.c.JUNI istri Tergugat-II), kemudian pada tahun 2011

Tergugat-II telah mengalihkan tanah a-quo kepada Tergugat-I

(i.c.LENNI) secara hukum dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undang yang berlaku, maka secara hukum

kepemilikan tanah a-quo telah sah menjadi milik Tergugat-I

(i.c.LENNI) dan qwood noon terjadinya perceraian antara Penggugat

dan Tergugat pada tahun 2014, maka tanah a-quo diperoleh

Tergugat-I (i.c.LENNI) selama masih dalam ikatan perkawinan antara

Penggugat dengan Tergugat-I, yang dapat dikategorikan sebagai

Harta Bersama (Gono-Gini);

Bahwa sebenarnya fakta yang terungkap diatas adalah masalah

status tanah a-quo dan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini),

bukanlah peristiwa Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matigde

Daad), sehingga gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libels).

2) Bahwa Posita Gugatan Penggugat (fundamentum petendi) tidak jelas

karena pada intinya didalam petitum Penggugat memintakan agar

perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dinyatakan

sebagai Perbuatan Melawan Hukum (On rechtmatige daad)

sedangkan objek gugatan a-quo di dalam Posita Gugatan Penggugat

materinya mendalilkan status tanah a-quo ingin menghilangkan hak-

hak Tergugat-I (i.c.LENNI) terhadap objek sengketa yang merupakan

harta bersama (Gono-Gini) yang menyatakan tanah a-quo diperoleh

Penggugat sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat-I

(i.c.LENNI), padahal yang sebenarnya tanah a-quo di peroleh

setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat-I,;

3) Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi Tergugat-I,Tergugat-II

dan Trgugat-III di atas,mohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa,mengadili dan memutus Perkara A-quo untuk Menolak

Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Penggugat tidak dapat diterima. (Niet On Van kelijk Verklaraad)

Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. N0.1149 K/Sip/1975

tertanggal 17 April 1979;

2. Gugatan Penggugat cacat hukum.

1. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun

2016 mengamatkan agar setiap sengketa keperdataan wajib bagi

Hakim untuk memediasi perkara a-quo dan selanjutnya para Pihak

yang berperkara wajib masing-masing mengajukan ringkasan apa

yang di inginkan daam bentuk tertulis (resume) yang di ajukan

kepada Hakim Mediator, akan tetapi Penggugat tidak menggunakan

waktu yang di berikan Undang-Undang dengan sama sekali tidak

membuat ringkasan (reume) yang merupakan imperatif sehingga

Penggugat dapat dikategorikan Penggugat yang tidak mempunyai

i’tikad baik sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016;

2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak ada mengajukan resume yang

bersifat imperatip, maka gugatan a-quo harus dinyatakan GUGUR atau seidak-tidaknya tidak dapat dterima;

3. Kualifikasi perbuatan Para Tergugat tidak jelas.

Bahwa di dalam dalil posita gugatan Penggugat tidak ada

mengungkapkan secara jelas dan tegas dasar hukum (rechts

ground) maupun dasar fakta (fetelijk ground) telah terjadinya

peristiwa Melawan Melawan Hukum (onrecht matigde daad), sehingga gugatan perkara a-quo yang demikian tidak memenuhi syarat formil yang berakibat gugatan a-quo tidak jelas dan tertentu

(Eenduedelijke en bepaalde counclusie) sesuai dengan ketentuan

Putusan Mahkamah Agung No.250 K/Pdt/1984 tanggal 16-1-1986;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dan tidak mengakui

dalil-dalil Gugatan Penggugat secara keseluruhan sepanjang tidak di

akui kebenaran nya secara tegas di sini;

2. Bahwa hal-hal yang telah Para Tergugat uraikan pada Eksepsi

mohon di anggap termasuk pada Pokok Perkara dan secara mutatis-

mutandis tidak perlu di ulang kembali;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


3. Bahwa tidak benar Penggugat sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat-I (i.c.LENNI) memiliki tanah a-

quo,akan tetapi yang benar adalah tanah a-quo diperoleh Penggugat

sesudah perkawinan yang di langsungkan tanggal 25 September 2006 antara Penggugat dengan Tergugat-I yang telah di catatkan

pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1218CPK2805200906855

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatatan Sipil

Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 28 Mei 2009 sedangkan

tanah a-quo di peroleh tanggal 27 Februari 2008 yang dibuat oleh

Notaris/PPAT SITI CHADIJAH MONTEZ,SH dan hal dapat di

buktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat yang akan Kami ajukan sebagai bukti pada persidangan

selanjutnya;

4. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Penggugat point (3) halaman

(2) yang mendalilkan :”… pada tahun 2014 Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat-I di catatkan dalam buku Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Akta Perkawinan No.AK.930.002543 tertanggal 05 Maret 2014.” akan tetapi Akta perkawinan yang

sebenarnya adalah dikeluarkan pada tahun 2009 yang akan Kami

ajukan sebagai bukti pada persidangan selanjutnya;

5. Bahwa tidak benar sama sekali Penggugat mendalilkan bahwa

beberapa tahun setelah Penggugat melangsungkan

perkawinan,Tergugat-I selalu dan sangat sering membujuk rayu

Penggugat untuk segera mengalihkan objek sengketa a-quo dan

bujuk rayu tersebut juga datang dari Tergugat-II dan Tergugat-

III,justeru sebaliknya pada waktu Penggugatlah yang ingin

mengalihkan tanah a-quo kepada Tergugat-I karena Penggugat takut

jikalau istri Penggugat yang lain mengetahui tanah milik

Penggugat,makanya Penggugat berkonsultasi dengan Turut

Tergugat-I (i.c.Notaris);

6. Bahwa tidak benar setelah status dan kedudukan objek sengketa a-

quo menjadi milik Tergugat-I (i.c.LENNI)kemudian Tergugat-I

membuat prilaku dan tingkah laku yang aneh terhadap

Penggugat,justeru sebaliknya Penggugatlah yang sebenarnya

berselingkuh dengan perempuan lain di wilayah Kota Medan yang

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


terjadi pada pada hari Jum’at tanggal 24 Januari 2014 dan Tergugat-I

telah membuat laporan Polisi sebagaimana Surat Tanda Terima

Laporan Polisi Nomor:STTLP/210/I/2014/SPKT RESTA MEDAN,

tertanggal 24 Januari 2014 yang akan Tergugat ajukan pada

persidangan selanjutnya;

7. Bahwa sehubungan karena Tergugat-I (i.c.LENNI) membuat Laporan

dan Pengaduan atas kejadian perselingkuhan Penggugat dengan

perempuan lain tersebut,maka beberapa bulan kemudian Penggugat

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat-I dengan Register

Perkara Nomor: 10/Pdt-G/2014/PN-TTD tertanggal 13 Maret 2014

untuk menghindari tuntutan pidana dari Tergugat-I dengan cara culas

dan licik;

8. Bahwa sehubungan Akta Pengikatan Diri No.02 antara Tergugat-II

(i.c.KASUMIN) dengan Penggugat d.r/Tergugat-I.dk

(i.c.LENNI)tertanggal 02 Desember 2011 dan Akte Jual Beli (AJB)

No.115/2011 tertanggal 09 Desember 2011 antara Tergugat-II

(i.c.KASUMIN) dengan Penggugat d.r /Tergugat-I.dk (i.c.LENNI)

yang di buat di hadapan Turut Tergugat-I (Notaris/PPAT

NURCAHAYA BATUBARA,SH.Mkn) telah sesuai dengan ketentuan

pasal 37 ayat (1) PP.No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah,maka mempunyai kekuatan hukum dan sah menurut hukum;

9. Bahwa peralihan nama terhadap Sertifikat hak milik No.103 semula

atas nama Tergugat d.r/Penggugat.d.k (i.c.HENDRY

WIDJAJA)kepada Tergugat-II (i.c.KASUMIN) dan beralih lagi kepada

Penggugat d.r/Tergugatd.k (i.c.LENNI) oleh Turut Tergugat-II

(i.c.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang

Bedagai)mempunyai kekuatan hukum dan sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam Jawaban yang terdiri dari

Eksepsi/Bantahan Pokok Perkara dan Rekonpensi ini,mohon Majelis hakim

yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini kiranya sependapat

dengan Kami dan akhirnya memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai

berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat/Para Tergugat secara keseluruhan;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ( Niet On

Vankelijk Verklaraad);

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan demi hukum bahwa Akta Pengikatan Diri No.10 antara

Tergugat d.r/Penggugat d.k (i.c. HENDRY WIDJAJA) dengan

Tergugat-II (i.c.KASUMIN) tertanggal 29 September 2011 dan Akta

Jual Beli (AJB) No.101/2011 tertanggal 01 Nopember 2011 antara


Tergugat-II (i.c.KASUMIN) yang di buat di hadapan Turut Tergugat-I

(Notaris/PPAT NURCAHAYA BATUBARA,SH.Mkn)mempunyai kekuatan hukum dan sah menurut hukum;


Tergugat-II (i.c.KASUMIN) dengan Penggugat d.r/Tergugat-I.dk

(i.c.LENNY) tertanggal 02 Desember 2011 dan Akta Jual Beli (AJB)




NURCAHAYA BATUBARA,SH.Mkn) mempunyai kekuatan hukum dan sah menurut hukum;

4. menyatakan secara hukum peralihan nama terhadap Sertifikat hak

milik No.103 semula atas nama Tergugat d.r/Penggugat.d.k

(i.c.HENDRY WIDJAJA)dan beralih atas nama Tergugat-II

(i.c.KASUMIN) dan beralih lagi kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k

(i.c.LENNI) oleh Turut Tergugat-II (i.c.Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Serdang Bedagai)mempunyai kekuatan hukum dan sah menurut hukum

5. menyatakan demi hukum Tergugat-I (i.c.LENNI) pemilik sah tanah

dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.103;

6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

Penggugat;

III. DALAM REKONPENSI.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


1. Menerima Gugatan Rekonpensi dari Penggugat d.r/Tergugat d.k

secara keseluruhnya;



Tergugat-II (i.c.KASUMIN) tertanggal 29 September 2011 dan Akta

Jual Beli (AJB) No.101/2011 tertanggal 01 Nopember 2011 antara


Tergugat-II (i.c.KASUMIN) yang di buat di hadapan Turut Tergugat-I

(Notaris/PPAT NURCAHAYA BATUBARA,SH.Mkn) mempunyai kekuatan hukum dan sah menurut hukum;


Tergugat-II (i.c.KASUMIN) dengan Penggugat d.r/Tergugat-I.dk

(i.c.LENNY) tertanggal 02 Desember 2011 dan Akta Jual Beli (AJB)




NURCAHAYA BATUBARA,SH.Mkn) mempunyai kekuatan hukum dan sah menurut hukum;

4. menyatakan secara hukum peralihan nama terhadap Sertifikat hak

milik No.103 semula atas nama Tergugat d.r/Penggugat.d.k

(i.c.HENDRY WIDJAJA)beralih kepada Tergugat-II (i.c.KASUMIN)

dan beralih lagi kepada Penggugat d.r/Tergugatd.k (i.c.LENNI) oleh

Turut Tergugat-II (i.c.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Serdang Bedagai)mempunyai kekuatan hukum dan sah menurut hukum;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat

d.r/Penggugat d.k;

IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

1. Menolak Gugatan Konpensi Penggugat d.k/Tergugat d.r seluruhnya

dan menerima Gugatan Rekonpensi Penggugat d.r/Tergugat d.k

seluruhnya;

2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

Penggugat d.k/Tergugat d.r (i.c.HENDRY WIDJAJA);

A T A U

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Apabila Majelis Hukum berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya

(Et Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat II memberikan jawaban

pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil dalil Penggugat kecuali yang

telah diakui secara tegas Turut Tergugat II;

2. Bahwa Turut Tergugat II Memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat

untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima oleh karena

secara Yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat cukup lemah

berdasarkan hal-hal sebagai berikut;

Mengenai Kompetensi (Absolute Competentie)

1) Bahwa dalil-dalil maupun petitum gugatan Penggugat yang tertuang pada

surat gugatannya secara fundamentum petendi mengisyaratkan telah

terjadi sengketa tata usaha Negara sebagai akibat dilakukannya

pendaftaran peralihan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor

103/Penggalangan yang dilakukan oleh kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Serdang Bedagai incassu Turut Tergugat II;

2) Bahwa apabilan dicermati petitum gugatan Penggugat pada halaman 7

angka 9 sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya yang pada

intinya meminta agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan

demi hukum balik nama SHM No. 103 yang dilakukan Turut Tergugat II

dari atas nama Penggugat (HENDRY WIJAYA) menjadi ke atas nama

Tergugat II (abang kandung Tergugat I) dan menjadi ke atas nama

Tergugat I adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hokum dan tidak

mempunyai kekuatan pembuktian, maka menurut hemat kami persoalan

tersebut mutlak merupakan wilayah kewenangan pengadilan Tata Usaha

Negara dalam hal memeriksa dan memutus sengketanya, apalagi petitum

gugatan Penggugat meminta agar sertifikat dimaksud dinyatakan tidak

sah oleh Pengadilan;

3) Bahwa mengingat ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 jo Undang-undang nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang

nomor 51 tahun 2009 disebutkan;

”Seseorang atau badan hokum perdata yang merasa kepentingannya

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan

agar Keputusan Tata Usaha Negara Yang disengketakan itu dinyatakan

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan

atau rehabilitasi”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan di hubungkan

dengan petitum gugatan yang di ajukan oleh penggugat terhadap

keabsahan pencatatan peralihan hak Sertifikat Hak Milik Nomor:

103/Penggalangan seluas 497 m2 atas nama Lenni ic. Tergugat I, maka

fundamentum petendi gugatan dari Penggugat tersebut sesungguhnya

adalah mengenai sengketa keputusn Tata Usaha Negara yang

penyelesaiannya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Negara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa perlu kiranya dijelaskan bahwasannya Turut Tergugat II adalah

pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan pendaftaran

tanah termasuk pemeliharaan data pendaftaran tanah sebagaimana yang

dimaksud dalam ketentuan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun1997 jo

Peraturan Menteri Negara Agaria/Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 tentang

ketentuan Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997

tentang pendaftaran tanah;

2. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten

Serdang Bedagai terhadap sertifikat Hak Milik nomor 103/Penggalangan

seluas 497 m2 telah dilakukan beberapa kali peralihan haknya dengan

penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa semula sertifikat Hak Milik Nomor 103/Penggalangan yang

diterbitkan pada tanggal 24-01-2009 seluas 497 m2 tercatat atas nama

Hendy Widjaja ic. Penggugat;

b. Bahwa berdasarkan akta jual beli nomor 101/2011 tanggal 01-11-2011

yang diperbuat oleh Nurcahaya Batu Bara, Sarjana Hukum, PPAT

kabupaten Serdang Bedagai, sertifikat hak milik tersebut kemudian

beralih kepada Kasumin ic. Tergugat II;

c. Bahwa selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor 103/Penggalangan beralih

haknya Kepada Lenni ic. Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli nomor

115/2011 tanggal 09-12-2011 yang diperbuat oleh Nurcahaya Batubara,

Sarjana Hukum, PPAT Kabupaten Serdang Bedagai;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


d. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2016 Tergugat menerbitkan

sertifikat Pengganti terhadap Hak milik Nomor 103/Penggalangan

dikarenakan sertifikat tersebut hilang;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah;

“peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui

jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan

perbuatan hokum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui

lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat

oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku,”

4. Bahwa dengan demikian, maka pendaftaran peralihan Sertifikat Hak Milik

Nomor 103/Penggalangan dari Penggugat kepada Tergugat II berdasarkan

Akta Jual Beli Nomor 101/2011 tanggal 01-11-2011 yang diperbuat oleh

Nurcahaya Batubara Sarjana Hukum, PPAT Kabupaten Serdang Bedagai

dan dari Tergugat II kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor

115/2011 tanggal 09-12-2012 yang diperbuat oleh Nurcahaya Batubara

Sarjana Hukum, PPAT Kabupaten Serdang Bedagai dan dari Tergugat II

kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 115/2015 tanggal 09-

12-2011 yang diperbuat oleh Nurcahaya Batubara, Sarjana Hukum, PPAT

Kabupaten Serdang Bedagai adalah sah secara Hukum karena telah sesuai

dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni dibuktikan dengan akta yang dibuat

oleh PPAT yang berwenang;

5. Bahwa oleh karena nya dalil-dalil maupun petitum Penggugat yang pada

intinya keberatan terhadap pencatatan pendaftaran peralihan Sertifikat Hak

Milik Nomor 103/Penggalangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dan

meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan balik

nama terhadap sertifikat hak milik tersebut tidak sah, tidak mempunyai

kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian adalah tidak

berdasarkan dan harus ditolak;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon

kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini

dengan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI: - Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapt diterima;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari

perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA: - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari

perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk

memutus perkara ini seadil-adilnya (et aquo et bono);

Menimbang bahwa setelah melaksanakan pemeriksaan gugatan

Penggugat selanjutnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor

28/Pdt.G/2016/PN.Tbt tanggal 10 Januari 2017 telah menjatuhkan putusan

yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

2. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak

dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.

3.216.000,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca Relaas Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Tebing

Tinggi Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Tbt tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dan

ditanda tangani oleh Sumarno Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah

memberitahukan Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam

konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ,pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017;

Membaca Relaas Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Tebing

Tinggi Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Tbt tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dan

ditanda tangani oleh Sumarno Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


memberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut tergugat I pada hari

Rabu tanggal 31 Januari 2017;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Tbt

tanggal 8 Februari 2017 yang ditanda tangani Poniman, SH Panitera Pengadilan

Negeri Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula

Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi telah menghadap

Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengajukan banding terhadap

putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 10 Januari 2017 Nomor

28/Pdt.G/2016/PN Tbt tersebut ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor

28/Pdt.G/2016/PN Tbt, tanggal 10 Januari 2017 yang dijalankan Sumarno

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memberitahukan

kepada Awaluddin Rangkuti Sag ,SH,MH. selaku Kuasa Terbanding I semula

Tergugat I , Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat

III dalam konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;


28/Pdt.G/2016/PN Tbt, tanggal 16 Maret 2017 yang dijalankan Sumarno Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memberitahukan kepada

Turut terbanding I semula Turut Tergugat I;


28/Pdt.G/2016/PN Tbt, tanggal 21 Maret 2017 yang dijalankan Sumarno Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memberitahukan kepada

Turut terbanding II semula Turut Tergugat II;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor

28/Pdt.G/2016/PN Tbt, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Belinun Sembiring

SH,MH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah

memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam

konpensi/Tergugat dalam Rekonvensi tangal 2 Juni 2017 , untuk mempelajari

Berkas Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Tbt, dalam tenggang waktu

14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini

diterima; sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;


28/Pdt.G/2016/PN Tbt, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sumarno Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memberitahukan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I,Terbanding II semula Tergugat II

dan Terbanding III semula Tergugat III /Para Penggugat dalam rekonvensi,pada

tanggal 24 Maret 2017 , untuk mempelajari Berkas Perkara Perdata Nomor

28/Pdt.G/2016/PN Tbt, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung

sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini diterima; sebelum berkas perkara

tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;




kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 16 Maret

2017 , untuk mempelajari Berkas Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Tbt,

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya

setelah pemberitahuan ini diterima; sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke

Pengadilan Tinggi Medan ;




kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 16 Maret 2017

, untuk mempelajari Berkas Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Tbt,







kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, pada tanggal 21 Maret

2017 , untuk mempelajari Berkas Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Tbt,




TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding

semula Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah diajukan

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding

tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa meskipun Pembanding semula Penggugat dalam

konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan permintaan banding

,namun tidak mengajukan Memori Banding dengan demikian Majelis Hakim

tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Pembanding

semula Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan

permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan

meneliti turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor

28/Pdt.G/2016/PN.Tbt tanggal 10 Januari 2017, dan surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding sependapat

dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama oleh karena

dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan

tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan

dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus

perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut

diatas,maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor

28/Pdt.G/2016/PN.Tbt tanggal 10 Januari 2017,dapat dipertahankan dan

dikuatkan dalam Peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat

dalam konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi tetap dipihak yang dikalahkan

maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan

dan untuk tingkat banding besarnya seperti tersebut dalam amar putusan

dibawah ini :

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 Jo.Undang-undang

Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan

lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat

konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor

28/Pdt.G/2016/PN.Tbt tanggal 10 Januari 2017, yang dimohonkan

banding ;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


3. Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam konvensi

/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar ongkos perkara pada

kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari RABU , tanggal 23 Agustus 2017, oleh

kami: SABAR TARIGAN SIBERO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua,

AGUSTINUS SILALAHI, S.H.,M.H. dan H.AGUSIN, S.H., MH., masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum pada hari SENIN , tanggal 28 Agustus 2017 oleh Hakim

Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh

MASRUKIYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan tinggi tersebut, tanpa

dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota-Anggota Hakim Ketua Majelis,

ttd ttd

AGUSTINUS SILALAHI, S.H.,M.H. SABAR TARIGAN SIBERO, S.H.,M.H.

ttd

H.AGUSIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

MASRUKIYAH, S.H

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id fileSiti Chadijah Erna Montez, S.H. jo Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 28 Pebruari 2008 yang diterbitkan

Documents