Putusan Nomor: 10/PID.SUS.TPK/2016/PT.MDN Halaman 1 P U T U S A N Nomor : 10 /PID.SUS- TPK / 2016 /PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : Nama Lengkap : Dra. YAYUK SUPRAPTI Tempat lahir : Aek Kanopan Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 16 Maret 1973 Jenis kelamin : Perempuan Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia Tempat tinggal : Simpang Mulia Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan A g a m a : Islam Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Mantan Kepala Sekolah SMP Swasta Budi Utomo Cikampak Pendidikan : Sarjana Agama Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan: 1. Penyidik sejak taggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 ; 2. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 ; 3. Hakim Pengadilan Tipikor Medan sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 ; 4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 ; 5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016; PENGADILAN TINGGI MEDAN
47
Embed
PENGADILAN TINGGI MEDAN file1. Penyidik sejak taggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal ... angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3
angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07
Februari 2011, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan
terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :----------------------------------------------
Bahwa pada Tanggal 11 Januari 2012, Sekolah SMP Budi Utomo kepada
Direktur Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, mengajukan permohonan
bantuan dana untuk kegiatan Rehabilitasi Total Ruang Kelas sebanyak 3
(tiga) Kelas Tahun 2012, yang mana terdakwa Dra. Yayuk Suprapti selaku
Kepala Sekolah SMP Budi Utomo, saksi Dra. Cici Uliawati selaku
Bendahara , saksi Ir. Hari Maryono, S.Pd. selaku Ketua Yayasan Perguruan
Tinggi Budi Utomo, dan Sdr. Supriandi selaku Kepala Desa Aek Batu,
Melalui surat Nomor …/SMP/YPBU/CK/LBS/2012 (tanpa nomor) perihal
Permohonan Bantuan Dana dan permohonan tersebut tidak jadi dikirimkan,
kemudian tanggal 15 Januari 2012, terdakwa melalui surat (tanpa nomor)
kepada Kepala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktorat
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, mengajukan permohonan
rehabilitasi ruang kelas sebanyak 4 (empat) ruang dan dilampirkan
dokumen-dokumen sebagai berikut:
- Profil Sekolah dengan perkembangan siswa tiga bulan terakhir
- Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 420/261.24 Dikmen/2010 tanggal 08 Maret 2010 tentang izin
Operasional Sekolah Swasta.
- Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 420/185 TPK.II/2007 tentang izin Operasional Sekolah Swasta.
- Copy Piagam Jenjang Akreditasi Nomor B 07.2593 (U) tanggal 16
Agustus 1999.
- Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 8530 tanggal 18 November 1998
yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Labuhan Batu atas nama
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Ahli tersebut dengan
mengacu kepada harga satuan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB)
disimpulkan bahwa nilai volume fisik pekerjaan Rehabilitasi Berat Ruang
Kelas pada SMP Swasta Budi Utomo adalah sebesar Rp.182.249.790,44,-
(seratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh
ratus sembilan puluh rupiah koma empat puluh empat sen) dan nilai volume
fisik yang tidak dikerjakan adalah sebesar Rp.177.726.643,80,- (Seratus
tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat
puluh tiga rupiah koma delapan puluh sen).
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit oleh Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Nomor SR-38/PW02/5/2014 tanggal 10 April 2014, perihal Laporan Hasil
Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas
Penyimpangan dalam penggunaan Bantuan Dana Blockgrant SMP Swasta
Budi Budi Utomo Cikampak Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang
bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012
sebesar Rp.177.726.643,80 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua
puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah koma delapan puluh
sen) dengan perhitungan sebagai berikut :
1). Jumlah Bantuan dana Blockgrant yang telah diterima dan telah dicairkan untuk Pembayaran Pekerjaan Rehab Berat Ruang Kelas SMP Swasta Budi utomo Cikampak.
Rp. 360.000.000,-
2). Nilai fisik pekerjaan Rehab Berat Ruang Kelas SMP Swasta Budi Utomo Cikampak di lapangan sesuai hasil pemeriksaan Ahli dari Politeknik Negeri Medan.
Rp. 182.249.790,44
3). Kesalahan perkalian pada RAB Rp. 23.565,76
4). Sub Jumlah 2) + 3) Rp. 182.273.356,20
5). Kerugian Keuangan Negara 1) -4) Rp. 177.726.643,80
Bahwa perbuatan terdakwa di atas telah bertentangan dengan :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara Bab III. Pelaksanaan Anggaran Belanja Pasal
a. Copy pembukuan lengkap dengan copy bukti transaksi
b. Progres pelaksanaan fisik rehabilitasi
c. Foto-foto dokumentasi (keadaan 0% hingga 100 %)
d. Berita acara perubahan pekerjaan (jika ada)
Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut di atas, memperkaya diri
terdakwa sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sehingga
mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan sebesar
Rp.177.726.643,80,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh
enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah koma delapan puluh sen)
sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian
Negara atas Penyimpangan dalam Penggunaan Bantuan Dana Blockgrant
SMP Swasta Budi Utomo Cikampak Labuhan Batu Selatan yang bersumber
dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 Nomor
SR-38/PW02/5/2014 tanggal 10 April 2014 atau setidak-tidaknya sekitar
jumlah tersebut.--------------------------------------------------------------------------------
----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999. ---------------------------------------------------------------------------------------------
SUBSIDIAIR :
----- Bahwa terdakwa Dra. YAYUK SUPRAPTI selaku Kepala Sekolah SMP
Swasta Budi Utomo, pada tanggal 11 bulan Januari tahun 2012 sampai dengan
bulan Desember tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dan
tempat lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Budi Utomo Desa Aek Batu
Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidak-tidaknya
di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3
angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07
Februari 2011, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan
tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-------------------
Bahwa terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Budi Utomo
Cikampak berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Budi
Utomo Cikampak yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :
a. Memperlancar proses belajar mengajar di SMP Swasta Budi Utomo
Cikampak.
b. Membantun Ketua Yayasan dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar
mengajar.
Dan terdakwa selaku Kepala Sekolah sebagai Penanggung Jawab Panitia
Pembangunan Sekolah (P2S) untuk Mengawasi setiap kegiatan Rehabilitasi
Ruang Belajar, Melakukan penarikan dana/pencairan dana dari Bank dan Melakukan pembelian bahan dan pembayaran upah tukang.
Bahwa pada Tanggal 11 Januari 2012, Sekolah SMP Budi Utomo kepada
Direktur Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, mengajukan permohonan
bantuan dana untuk kegiatan Rehabilitasi Total Ruang Kelas sebanyak
3 (tiga) Kelas Tahun 2012, yang mana terdakwa (Dra. Yayuk Suprapti
selaku Kepala Sekolah SMP Budi Utomo), Sdri. Dra. Cici Uliawati selaku
Bendahara , Sdr. Ir. Hari Maryono, S.Pd. selaku Ketua Yayasan Perguruan
Tinggi Budi Utomo , dan Sdr. Supriandi selaku Kepala Desa Aek Batu,
Melalui surat Nomor …/SMP/YPBU/CK/LBS/2012 (tanpa nomor) perihal
Permohonan Bantuan Dana dan permohonan tersebut tidak jadi dikirimkan,
kemudian tanggal 15 Januari 2012, terdakwa melalui surat (tanpa nomor)
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Ahli tersebut dengan
mengacu kepada harga satuan pada Rencan Anggaran Biaya (RAB)
disimpulkan bahwa nilai volume fisik pekerjaan Rehabilitasi Berat Ruang
Kelas pada SMP Swasta Budi Utomo adalah sebesar Rp.182.249.790,44
(seratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh
ratus sembilan puluh rupiah koma empat puluh empat sen) dan nilai volume
fisik yang tidak dikerjakan adalah sebesar Rp.177.726.643,80 (seratus tujuh
puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh
tiga rupiah koma delapan puluh sen).
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit oleh Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Nomor SR-38/PW02/5/2014 tanggal 10 April 2014, perihal Laporan Hasil
Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas
penyimpangan dalam penggunaan Bantuan Dana Blockgrant SMP Swasta
Budi Budi Utomo Cikampak Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang
bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012
sebesar Rp.177.726.643,80 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua
puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah koma delapan puluh
sen) dengan perhitungan sebagai berikut :
1). Jumlah Bantuan dana Blockgrant yang telah diterima dan telah dicairkan untuk Pembayaran Pekerjaan Rehab Berat Ruang Kelas SMP Swasta Budi utomo Cikampak.
Bahwa perbuatan terdakwa di atas telah bertentangan dengan :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara Bab III. Pelaksanaan Anggaran Belanja Pasal
18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan
dokumen yang berkaitan dengan surat bukti dengan surat bukti yang
menjadi dasar Pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab
atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat
bukti dimaksud.
2. Panduan Teknis Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang
Belajar SMP Tahun 2012 pada BAB III huruf D. Point 1 Halaman 8
menyebutkan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) terdiri dari unsur
sekolah dan masyarakat sekitar sekolah, yang dipilih dan dibentuk
secara demokratis dalam forum rapat sekolah yang dipimpin oleh Kepala
Sekolah dan dihadiri oleh unsur-unsur sekolah dan para wali kelas,
komite sekolah, perwakilan wali murid masing-masing kelas dan unsur
tokoh masyarakat setempat yang mewakili kepedulian terhadap
pembangunan pendidikan dan P2S tersebut bertugas sebagai pelaksana
rehabilitasi di sekolah dan susunan organisasi Panitia Pembangunan
Sekolah adalah sebagai berikut :
1. Penanggungjawab Kepala Sekolah.
2. Ketua Guru tetap.
3. Sekretaris/Anggota Wakil Wali Murid.
4. Bandahara /Anggota Guru tetap.
5. Administrasi Keuangan Wakil Wali Murid.
/Anggota.
2). Nilai fisik pekerjaan Rehab Berat Ruang Kelas SMP Swasta Budi Utomo Cikampak di lapangan sesuai hasil pemeriksaan Ahli dari Politeknik Negeri Medan.
Rp. 182.249.790,44
3). Kesalahan perkalian pada RAB Rp. 23.565,76
4). Sub Jumlah 2) + 3) Rp. 182.273.356,20
5). Kerugian Keuangan Negara 1) -4) Rp. 177.726.643,80
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 Nomor
SR-38/PW02/5/2014 tanggal 10 April 2014 atau setidak-tidaknya sekitar
jumlah tersebut.--------------------------------------------------------------------------------
----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999.--------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 14 Januari 2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :
1)..Menyatakan terdakwa Dra. YAYUK SUPRAPTI secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor
: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dalam Surat dakwaan Primair; 2). Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dra. YAYUK SUPRAPTI
selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 3). Menghukum terdakwa Dra. YAYUK SUPRAPTI untuk membayar denda
sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
4). Menghukum terdakwa Dra. YAYUK SUPRAPTI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 177.726.643,80,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah delapan puluh sen) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling
lama dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah putusan pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh
jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal
terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar
uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.177.726.643,80 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah koma delapan puluh sen)dan jika terdakwa tidak membayar uang
pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya
dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti
tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk
membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara
selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti yang terdiri dari Barang bukti:
1. 1(satu) rangkap Panduan Pelaksanaan dan Teknis Program
Nasional Rehabilitas Ruang Belajar SP Seluruh Indonesia Tahun
2012.
2. 1(satu) rangkap Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama Direktorat Jendral Pendidikan Dasar No. :
565/C3/KP/2012 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan
Rehabilitas Ruang Belajar Tahap IV Tahun 2012 Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tanggal 13 Maret 2012.
3. 1(satu) rangkap Berita Acara Hasil Asistensi dan Klarifikasi Usulan
Sekolah Calon Penerima Block Grand Rehabilitas Ruang belajar
SMP Tahun 2012 Nomor : 420/558/sekret/2012 tanggal 07 Maret
5. 1(satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 20 Maret 2012
Nomor: 00053/DIT.PSMP/A3.2/III/2012 dengan Uraian
Pembayaran Penyaluran Dana Block Grand Program Rehabilitas
Ruang Belajar SMP Tahun 2012 Tahap IX.
6. 1(satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran tanggal 19 Maret
2012 Nomor : 54/001/666032/dikdas/2012.
7. 1(satu) rangkap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Rutin
(Lembar : B) tanggal 19 Maret 2012.
8. 1(satu) rangkap Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)
Bantuan Rehabilitas Ruang Belajar SMP Swasta Budi Utomo
Nomor : 644.1/C3.3/KU/2012 tanggal 21 Maret 2012.
9. 1(satu) rangkap kwitansi Penerimaan Dana Bantuan Rehabilitasi
Ruang Belajar SMP Tahun 2012.
10 1(satu) rangkap Surat Nomor : 2783/C3/KP/2013 tanggal 04 Oktober tentang Permintaan Klarifikasi Terhadap Pelaksanaan Program Rehabilitasi Ruang Belajar Lainnya Tahun 2012
11. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Tanggal
07 Oktober 2013.
12. 1(satu) rangkap Surat Pernyataan oleh Saudari WIWIK INDARTI
Selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Budi Utomo Cikampak
tanggal 02 Oktober 2013.
13. 1(satu) rangkap Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :
800/7551/BKD/II/2011 tanggal 14 Nopember 2011 tentang
Pengangkatan Jabatan Saudara Drs.Naga Parlaungan,M.Pd
sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
Selatan.
14. 1(satu) rangkap Proposal Program Bantuan Rehabilitasi Total
Ruang Kelas sebanyak 4(empat) ruang Tahun 2012 SMP Swasta
Budi Utomo Cikampak tangal 15 januari 2012.
15. 1(satu) rangkap Proposal Program Bantuan Rehabilitasi Total
Ruang Kelas Tahun 2012 SMP Swasta Budi Utomo Cikampak
tanggal 11 januari 2012.
16 1(satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program
Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SMPS Budi Utomo Cikampak
3. Menghukum Terdakwa Dra. YAYUK SUPRAPTI, untuk membayar
denda Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menghukum Terdakwa Dra. YAYUK SUPRAPTI, untuk membayar
Uang Pengganti sebesar Rp 177.726.643,80 ( Seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah delapan puluh sen), dan jika terdakwa
tidak membayar Uang Pengganti selama enam bulan sesudah
putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta
bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang
Pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda
yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan
5. Menetapkan barang bukti nomor 1 s/d 18, tetap terlampir dalam
berkas perkara. 6. Menetapkan supaya Terdakwa Dra. YAYUK SUPRAPTI, dibebani
membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,
memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat Memori
Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat
Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding tersebut
adalah beralasan hukum dan tentang hal itu akan dipertimbangkan lebih lanjut seperti dibawah ini ;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa
dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Februari 2016,
Nomor :77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum
tanggal 29 Februari 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat
dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim
Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum
seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat
Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada
Terdakwa Dra. YAYUK SUPRAPTI sebesar Rp 50.000.000, - (lima puluh juta
rupiah) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya sudah memenuhi rasa kepatutan,.
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara
incasu telah menjatuhkan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti
kepada Terdakwa Dra. YAYUK SUPRAPTI, sebesar Rp 177.726.643,80.- (Seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah delapan puluh sen), Majelis HakimTingkat
Banding menilainya sudah tepat dan benar dengan alasan bahwa Tindakan
Terdakwa Dra. YAYUK SUPRAPTI, selaku Kepala Sekolah SMP Budi Utumo
Desa Aek Batu, Kec. Torgamba, Kab. Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara,
yang menggunakan dan mengelola dana bantuan (Block Grand),
pembangunan rehab 4 (empat) ruang kelas SMP Budi Utomo Cikampak
tersebut, belum selesai dikerjakan dan tidak pernah dibuat Laporan
pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut, sehingga atas kerugian tersebut terdakwalah yang harus paling bertanggung jawab..
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan
tanggal 1 Februari 2016 Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn, haruslah
dirubah sekedar tentang lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepada
Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya harus dipertahankan dan dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;
Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak
terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka
Majelis Tingkat Banding memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka
kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;
Mengingat dan memperhatikan pasal 3 jo.Pasal 18 Undang-Undang
Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH.Pidana dan Undang-Undang Nomor: 8
Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;
M E N G A D I L I :
1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan tanggal 1 Februari 2016, Nomor:
77/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Mdn yang dimintakan banding sepanjang
mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1.Menyatakan Terdakwa Dra. YAYUK SUPRAPTI, tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair; 2.Membebaskan oleh karenanya terdakwa Dra. YAYUK SUPRAPTI, dari dakwaan primair tersebut; 3.Menyatakan terdakwa Dra. YAYUK SUPRAPTI, Terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah “ melakukan tindak Pidana Korupsi” 4.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dra. YAYUK SUPRAPTI, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan serta membayar uang denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, harus
diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan ;
5.Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang penggati sebesar Rp 177.726.643,80 ( Seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah delapan puluh sen), dan jika terdakwa tidak
membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (Satu) bulan sesudah
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk
menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak
mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang penggati tersebut
maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
16 1(satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program
Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SMPS Budi Utomo Cikampak
Tahun 2012.
17 1(satu) rangkap Rencana Anggaran Belanja Rehab Ruang Kelas
SMP Swasta Budi Utomo Cikampak Januari 2012.
18
.
1(satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bank Sumut Cabang
Rantauprapat Nomor Rekening : 210.02.04.009281-1 SMP
SWASTA BUDI UTOMO Jl.Budi Utomo Desa Aek Batu
Kecamatan Torgamba Periode 22 Maret 2012 sampai dengan
30 Nopember 2012.
Terhadap barang bukti nomor urut 1 s/d 18 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;
9 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua
tingkat peradilan yang pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 5.000.- ( lima
ribu rupiah )
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari : Jumat tanggal 15 April 2016 oleh kami : JANNES ARITONANG S.H., M.H., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanTinggi
Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Ketua Majelis, ROBERT SIMORANGKIR, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi,
Dr. MANGASA MANURUNG, S.H., MKn, ROSMALINA SITORUS, S.H., M.H. dan SAZILI, S.H., M.Si, Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan
selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 14 Maret 2016 Nomor : 83/Pen. Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2015 oleh Ketua
Majelis dan dihadiri Anggota Majelis, serta PANGGABEAN RAMBE , S.H.,