Halaman 1 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN P U T U S A N NOMOR : 314 / PDT / 2016 / PT. MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. -------- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Pdt. PATUT SIPAHUTAR, M.Th : Bishop Gereja Kristen Protestan Indonesia(GKPI) Periode 2010-2015 : Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama : VICTOR W NADAPDAP, SH.MBA.MM, LUHUT NADAPDAP, SH, LINDA SUGIANTO, SH dari Law Office VICTOR W.NADAPDAP & Partners, beralamat kantor jalan H.Rausin Nomor : 62-63 Palmerah Jakarta Barat 11480, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Nopember 2015 baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 158/L/SK/2015/PN PMS tanggal 24 November 2015 semula disebut sebagai PENGGUGAT, sekarang sebagai PEMBANDING ; L a w a n 1. Pdt. RO SININTA HUTABARAT,M.Th : Alamat jalan Kapten M.H Sitorus Nomor 13 Pematang Siantar: Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama 1. Tumbur L.Tobing, 2. DR Timbang Pangaribuan, SH.MH. 3. Sumantap Simorangkir, SH.MH, 4. Hendrick P.Soambaton, SH. Tim Pembela GKPI, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Tumbur L.Tobing,SH & Rekan berkedudukan di Medan Jalan Kopra Raya Nomor : 12 Simalingkar, Medan (20141) yang dalam hal ini baik sendiri– sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat PENGADILAN TINGGI ME
77
Embed
PENGADILAN TINGGI MEDAN filejalan Kopra Raya Nomor : 12 Simalingkar-Medan (20141) baik sendiri–sendiri maupun bersama-sama yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Halaman 1 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
P U T U S A N NOMOR : 314 / PDT / 2016 / PT. MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
-------- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili
perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :
Pdt. PATUT SIPAHUTAR, M.Th : Bishop Gereja Kristen Protestan
Indonesia(GKPI) Periode 2010-2015 :
Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama : VICTOR W
NADAPDAP, SH.MBA.MM, LUHUT NADAPDAP, SH,
LINDA SUGIANTO, SH dari Law Office VICTOR
W.NADAPDAP & Partners, beralamat kantor jalan
H.Rausin Nomor : 62-63 Palmerah Jakarta Barat
11480, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17
Nopember 2015 baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor :
158/L/SK/2015/PN PMS tanggal 24 November 2015 semula disebut sebagai PENGGUGAT, sekarang
sebagai PEMBANDING ;
L a w a n 1. Pdt. RO SININTA HUTABARAT,M.Th : Alamat jalan Kapten M.H
Sitorus Nomor 13 Pematang Siantar: Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama 1.
Tumbur L.Tobing, 2. DR Timbang Pangaribuan,
SH.MH. 3. Sumantap Simorangkir, SH.MH, 4.
Hendrick P.Soambaton, SH. Tim Pembela GKPI,
Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum
Tumbur L.Tobing,SH & Rekan berkedudukan di
Medan Jalan Kopra Raya Nomor : 12 Simalingkar,
Medan (20141) yang dalam hal ini baik sendiri–
sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 2 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2016 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pematang Siantar Nomor :09/L./SK/2016/PN PMS
tanggal 11 Januari 2016., semula disebut sebagai TERGUGAT I sekarang sebagai TERBANDING I
2. Pdt ROOSEVELT LUMBANTOBING,STh.MA : Alamat Komp Gereja
GKPI, jalan Aster Raya, No. 1 Perumnas Helvetia Medan, semula disebut sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai TERBANDING II ; Dalam hal ini Tergugat II, diwakili oleh Kuasanya yang
3. Ir.JAN PITER SITANGGANG : Alamat jalan Sei Bahorok Nomor 5
Medan ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang sah yang
bernama JOHANNES JUNTAR LUMBANGAOL, SH
advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat
dan konsultan hukum Johannes Juntar Lumbangaol,
SH & Rekan berkantor di Gedung Siantar Bisnis
Centre Blok A4 Jalan Sutomo Pematang Siantar
Sumatera Utara,yang dalam hal ini baik sendiri–sendiri
maupun bersama- sama berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 25 Januari 2016 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pematang Siantar Nomor :22/L./SK/2016/PN PMS
tanggal 2 Pebruari 2016, semula disebut sebagai TERGUGAT III sekarang sebagai TERBANDING III
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 3 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
4. Pdt SABAR W.TAMBUNAN,STh : Alamat Komp. GKPI Bukit Zaitun,
Jalan Bonto Bulaeng No : 47-49 Kelurahan Sumber
Rejo, Balik Papan, Kalimantan Timur, semula disebut sebagai TERGUGAT IV sekarang sebagai
TERBANDING IV ;
5. Pnt JUNJUNGAN SITINJAK : Alamat Apotik Restu, jalan Pulau Damar
Blok A4 No. 9, Perumnas Way kandis, Bandar Lampung, semula disebut sebagai TERGUGAT V
sekarang sebagai TERBANDING V
6. ELSABELLA EVANGELISTA SIAGIAN : Alamat jalan Purnama Lk.VIII
No. 20 Gaperta Ujung, Tanjung Gusta,Medan, semula disebut sebagai TERGUGAT VI sekarang
sebagai TERBANDING VI : Dalam hal ini Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI
diwakili oleh Kuasanya yang sah yang bernama 1.
Tumbur L. Tobing, SH. 2. Irwansyah Gultom, SH, 3.
Ishak, SH, 4. Alfahmi Khairi Manurung, SH. para
advokat yang tergabung pada kantor hukum
Tumbur.L.Tobing , SH & Rekan, alamat jalan Kopra
Raya Nomor : 12 Simalingkar-Medan (20141) baik
sendiri–sendiri maupun bersama-sama yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pematang Siantar Nomor :06/L./SK/2016/PN PMS
tangal 11 Januari 2016 ;
7. Ir.JAN PITER SITANGGANG : Alamat jalan Sei Bahorok Nomor 5
Medan ;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang sah yang
bernama JOHANNES JUNTAR LUMBANGAOL, SH
advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat
dan konsultan hukum Johannes Juntar Lumbangaol,
SH & Rekan berkantor di Gedung Siantar Bisnis
Centre Blok A4 Jalan Sutomo Pematang Siantar
Sumatera Utara,yang dalam hal ini baik sendiri–sendiri
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 4 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
maupun bersama- sama berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 25 Januari 2016 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pematang Siantar Nomor :22/L./SK/2016/PN PMS
tanggal 2 Pebruari 2016, semula disebut sebagai
TERGUGAT VII sekarang sebagai TERBANDING VI 8. Pdt OLOAN PASARIBU,M.Th : Alamat jalan Kapten M.H. Sitorus
Nomor 13 Pematang Siantar , semula disebut sebagai TURUT TERGUGAT sekarang sebagai TURUT TERBANDING : Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang sah yang
bernama 1.Tumbur L.Tobing, 2. DR Timbang
Pangaribuan SH.MH. 3. Sumantap Simorangkir,
SH.MH, 4. Hendrick P.Soambaton,SH. Tim Pembela
GKPI , Advokat dan Penasehat Hukum, pada Kantor
Hukum Tumbur L.Tobing,SH & Rekan berkedudukan
di Medan, Jalan Kopra Raya Nomor : 12 Simalingkar,
Medan (20141) yang dalam hal ini baik sendiri -
sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2016 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pematang Siantar Nomor :08/L./SK/2016/PN PMS
tanggal 11 Januari 2016 ;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT
Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini :
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat gugatannya
tertanggal 24 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pematang Siantar dibawah Register Nomor :
72/Pdt.G/2015/PN-PMS tertanggal 24 Nopember 2015 yang isinya sebagai
berikut :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 5 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
1. Bahwa berdasarkan Keputusan Sinode Am XVIII Penggugat adalah
Pimpinan Sinode/Bishop Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI)
periode 2010-2015 dan Turut Tergugat selaku Sekretaris Jenderal GKPI.
2. Bahwa berdasarkan pasal 57 Tata Gereja/PRT mengatur tentang
Pimpinan Sinode yang berbunyi:
2.1. GKPI dipimpin oleh Pimpinan Sinode, yaitu Bishop dan Sekretaris
Jenderal yang bersama-sama menjadi penanggungjawab tertinggi
GKPI.
2.2. Pimpinan Sinode dipilih oleh Sinode Am.
2.3. Pimpinan Sinode bertanggungjawab kepada Sinode Am.
3. Bahwa karena Kepengurusan Pimpinan Sinode yang dipimpin Penggugat
dengan Turut Tergugat telah berlangsung selama 5 (lima) Tahun, maka
berdasarkan pasal 45 ayat (1) Tata Gereja/PRT GKPI yang berbunyi:
“Sinode Am Periode diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun,
bersamaan dengan periode kepengurusan disemua tingkatan GKPI”,
sehingga Sinode Am Periode XX GKPI telah dilaksanakan pada tanggal
29 September 2015 s/d 4 Oktober 2015 di Kota Pematang Siantar;
4. Bahwa salah satu tugas dan wewenang Sinode Am dalam pasal 45 ayat
(2) e. memilih, menetapkan dan mengukuhkan Pimpinan Sinode;
5. Bahwa demi terselenggaranya Sinode Am Periode XX GKPI, secara baik,
tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, telah ditetapkan Majelis
Ketua Persidangan Sinode Am Periode XX GKPI 2015 yaitu Tergugat-II,
Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI;
6. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2015, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-
IV, Tergugat-V dan Tergugat- VI selaku Majelis Ketua Persidangan
Sinode Am Periode XX GKPI 2015 telah mengeluarkan Keputusan Sinode
AM Periode XVIII GKPI 2010 Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI)
Nomor: 14/SAP-XX/GKPI/X/2015 tentang Pengangkatan Bishop dan
Sekretaris Jenderal GKPI Periode 2015-2020, untuk mensahkan :
Bishop : Pdt. Oloan Pasaribu, M.Th
Sekretaris Jenderal : Pdt. Ro Sininta Hutabarat,M.Th
7. Bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (8) Tata Gereja/PRT berbunyi:
Keputusan Sinode Am ditandatangani oleh Majelis Ketua Persidangan
dan Pimpinan Sinode, maka seyogianya Penggugat wajib
menandatangani Keputusan Nomor: 14/SAP-XX/GKPI/X/2015 tertanggal
3 Oktober 2015 Tentang PEngangkatan Bishop dan Sekretaris Jenderal
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 6 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
GKPI Periode 2015-2020, akan tetapi Keputusan aquo cacat hukum
karena terpilihnya Sekretaris Jenderal dalam hal ini Tergugat-I tidak
memenuhi Syarat sebagaimana diatur dalam Tata Gereja/PRT GKPI
dimana Tergugat-I tidak pernah menjabat sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) tahun menjabat sebagai Pendeta Resort dilingkungan GKPI ;
8. Bahwa disamping Keputusan Nomor: 14/SAP-XX/GKPI/X/2015 tertanggal
3 Oktober 2015 cacat hukum sebagaimana didalilkan pada point 7, juga
Penggugat tidak berwenang menandatangani Keputusan tersebut karena
dari Judul Keputusan menyebut: Keputusan Sinode AM Periode XVIII
GKPI 2010 Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), dimana
Penggugat bukan merupakan Bishop sebelum Periode XVIII GKPI 2010,
sehingga Keputusan Sinode Am aquo juga cacat hukum dan harus
dibatalkan;
9. Bahwa Keputusan Sinode AM Periode XVIII Gkpi 2010 Gereja Kristen
Protestan Indonesia (Pengangkatan Bishop dan Sekretaris Jenderal
GKPI) Nomor: 14/SAP-XX/GKPI/X/2015 Tentang GKPI Periode 2015-
2020 diterbitkan Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat VI
pada Tanggal 3 Oktober 2015 sedangkan Berita Acara Sinode AM
Periode Xx Gkpi 2015 Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Nomor:
1/SAP-XX/GKPI/X/2015 Tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan
Bishop Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) tertanggal 4 Oktober
2015 dan Berita Acara Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen
Protestan Indonesia (GKPI) Nomor: 2/SAP-XX/GKPI/X/2015 tentang Hasil
Perhitungan Suara Pemilihan Sekretaris Jenderal Gereja Kristen
Protestan Indonesia (GKPI) tertanggal 4 Oktober 2015 dan memang
faktanya Pemilihan Fungsionaris GKPI dilakukan tanggal 4 Oktober 2015,
dengan demikian Pengangkatan Bishop dan Sekretaris Jenderal telah
dilakukan lebih dahulu tanggal 3 Oktober 2015 dari pada Pemilihan
Bishop dan Sekretaris Jenderal tanggal 4 Oktober 2015, sehingga
Keputusan Sinode AM Periode XVIII GKPI 2010 Gereja Kristen Protestan
Indonesia (GKPI) Nomor: 14/SAP-XX/GKPI/X/2015 tentang
Pengangkatan Bishop dan Sekretaris Jenderal GKPI PERIODE 2015-
2020 tanggal 3 Oktober 2015 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;
10.Bahwa disamping Keputusan cacat hukum seperti diutarakan dalam point
7 dan 8 serta point 9 diatas, Penggugat juga telah berulang-ulang dan
berkali-kali menyatakan kepada Turut Tergugat supaya menyerahkan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 7 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
ASLI Keputusan Sinode Am Periode XX GKPI 2015 tentang pengesahan
Pimpinan Sinode GKPI 2015-2020, akan tetapi Turut Tergugat hanya
menyodorkan Keputusan yang beberapa tanda tangan hasil scanner tidak
tanda tangan basah dari semua Majelis Ketua Persidangan dan satu dari
Majelis Ketua Persidangan atas nama Tergugat-III tidak menandatangi
Kuputusan aquo, sehingga Keputusan aquo menjadi tidak sah;
11.Bahwa berdasarkan pasal 62 ayat (2) Tata Gereja/PRT telah diatur secara
tegas dan limitatif tentang persyaratan menjadi Sekretaris Jenderal GKPI,
dimana bunyi ayat (2) huruf f. “Pernah menjadi Pimpinan Resort/Jemaat
Khusus sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun”;
12.Bahwa Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI
telah melanggar Tata Gereja/PRT GKPI serta lalai meneliti persyaratan
pencalonan Tergugat-I sebagai Calon Sekretaris Jenderal, karena
Tergugat-I belum memenuhi syarat sebagai mana diatur dalam Pasal 62
ayat (2) huruf f yang berbunyi: “Pernah menjadi Pimpinan Resort/Jemaat
Khusus sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun”;
13.Bahwa untuk mendukung persyaratan menjadi Calon Sekretaris Jenderal
GKPI Perode 2015-2020 Tergugat-I telah mengajukan dokumen-dokumen
dan setelah Penggugat melihat dan mempelajari dokumen yang dimaksud
didapat fakta dan keterangan sebagai berikut:
9.1. Surat Penugasan Nomor: 337/KP-GKPI/XI/1996 tanggal 30
Nopember 1996, Jabatan Pendeta GKPI diperbantukan di GKPI
Resort Tanah Jawa-I sejak tanggal 1 Desember 1996 sampai
dengan 1 Pebruari 1998, jadi tidak sebagai Pendeta Resort;
9.2. Surat Penugasan Nomor: 76/KP-GKPI/I/98 tanggal 29 Januari
1998, Jabatan Pendeta GKPI diperbantukan di Resort Tanah
Jawa-I, Wilayah Simalungun, Melayani di Jemaat GKPI Pangkalan
Susu, Resort Pangkalan Brandan, Wilayah Medan/Aceh,
berkedudukan di Jemaat Pangkalan Susu terhitung mulai tanggal 1
Peberuari 1998 sampai dengan 1 Mei 2000, bahwa dengan
demikian dalam periode 1 Peberuari 1998 sampai dengan 1 Mei
2000 Tergugat-I BUKAN menjabat sebagai Pendeta Resort, karena
jelas dan terang benderang dalam Surat Penugasan Nomor:
76/KP-GKPI/I/98 tertanggal 29 Januari 1998 menyebut Melayani di
dan P-15=T.I&TT,7), maka perincian Tergugat-I menjabat sebagai
Pendeta Resort/Jemaat Khusus di lingkungan GKPI adalah sebagai
berikut:
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 49 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
9.7.1. Pendeta GKPI Resort TANAH JAWA-I selama 3 tahun 3
bulan.
9.7.2. Pendeta GKPI Bahal Gajah selama .1 bulan.
9.7.3. Pendeta GKPI Resort SIANTAR-III selama 2 bulan.
9.7.4. Pendeta GKPI Resort SIANTAR-IV selama 1 bulan
9.7.5. Pendeta GKPI Resort MEDAN SELATAN-I selama. 4 tahun
2 bulan.
9.7.6. Pendeta GKPI Resort Khusus TELADAN, Medan selama 6
bulan
Total= 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan; ,
Bahwa dengan demikian, fakta hukum yang didukung bukti Penggugat dan
saksi yang dikonfirmasi bukti-bukti Tergugat-I dan Turut Tergugat, bahwa
Tergugat-I a.n.Pdt Ro Sininta Hutabarat, MTh tidak memenuhi syarat menjadi
Sekretaris Jenderal GKPI sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) huruf f
PRT GKPI. Karena belum “Pernah menjadi Peminpin Resort/Jemaat Khusus
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun”, atau baru 8 (delapan) tahun 3 (tiga)
bulan;
Bahwa keterpilihan Tergugat-I harus dinyatakan tidak sah dan batal
sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (2) PRT GKPI berbunyi: “Dalam hal
anggota Majelis Sinode yang terpilih dalam Sinode Am, ternyata kelak
terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan, maka
pemilihan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal, maka keanggotaannya
sebagai Majelis Sinode dinyatakan berakhir”.
Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian hukum dari Pembanding dahulu
Penggugat, yang telah diutarakan diatas, maka Pembanding tetap pada
gugatan, dan untuk itu mohon yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Medan memutuskan:
1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor:
72/Pdt.G/2015/PN.Pms, tanggal 7 Juni 2016;
Dan mengadili sendiri:
DALAM EKSEPSI:
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 50 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Menolak Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat, Tergugat-II, IV, V, VI untuk
keseluruhannya; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan
Tergugat-VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan
melanggar serta lalai menyerapkan Tata Gereja / PRT GKPI dalam
Persidangan Sinode Am Periode XX GKPI 2015.
3. Menyatakan bahwa Tergugat-I menjabat Pendeta Resort / Jemaat
Khusus di GKPI masih selama 8 (delapan) tahun 3 (tiga ) bulan atau
setidak-tidaknya belum 10 (sepuluh) tahun dan tidak memenuhi syarat
menjadi Sekretaris Jenderal GKPI.
4. Menyatakan Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI telah
melanggar Pasal 62 ayat (2) huruf f Tata Geraja / PRT GKPI.
5. Menyatakan Pencalonan Tergugat-I menjadi Sekretaris Jenderal GKPI
tidak memenuhi syarat Pasal 62 ayat (2) huruf f Tata Gereja/PRT GKPI.
6. Menyatakan batal Berita Acara Sinode AM Periode XX GKPI 2012 Nomor
2/SAP-XX/GKPI/X/2015 tanggal 4 Oktober 2015 Tentang Hasil
Perhitungan Suara Pemilihan Sekretaris Jenderal Gereja Kristen
Protestan Indonesia (GKPI) dengan segala akibat hukumnya.
7. Menyatakan Keputusan Sinode AM Periode XVIII GKPI 2010 GKPI
Nomor:14/SAP-XX/GKPI/X/2015 tertangal 3 Oktober 2015 cacat hukum
karena Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI tidak
berwenang menandatangani dan mengatasnamakan Keputusan Sinode
AM Periode XVIII GKPI 2010 GKPI Nomor:14/SAP-XX/GKPI/X/2015
tertangal 3 Oktober;
8. Menyatakan batal Keputusan Sinode AM Periode XVIII GKPI 2010 GKPI
Nomor: 14/SAP-XX/GKPI/X/2015 tertangal 3 Oktober 2015 dengan
segala akibat hukumnya.
9. Menghukum Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan
Tergugat-VI mengadakan pemilihan ulang Jabatan Sekretaris Jenderal
GKPI Periode 2015-2020.
10. Menghukum Turut Tergugat tunduk kepada putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde).
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 51 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
11. Menghukum Para Terbanding dan Turut Terbanding membayar biaya
perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan.
Atau: apabila yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et
bono).
Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum
Penggugat / Pembanding, Penasehat Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat
/ Terbanding I dan Turut Tergugat juga mengajukan Kontra Memori Banding
tertangga 26 Agustus 2016 pada pokoknya membantah memori banding
Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan mendukung pertimbangan dan
Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor :
72/PDT.G/2016/PN.PMS tanggal 7 Juni 2016, yang isinya sebagai berikut ;
Bahwa pada dasarnya Terbanding I dahulu Tergugat I dan Turut Terbanding
dahulu Turut Tergugat tidak sependapat dengan Memori Banding dari
Pembanding dahulu Penggugat yang pada intinya dalil Memorinya adalah
bahwa –Judex factie tingkat Pertama Hakim Pengadilan Negeri Pematang
Siantar telah melebihi wewenangnya dan telah terlalu aktif karena
memberikan pertimbangan dari hal yang tidak dipersoalkan oleh para pihak.
- Bahwa Judex factie Pengadilan tingkat Pertama yaitu Hakim Pengadilan
Negeri Siantar tidak dapat dikwalifikasi telah memberikan pertimbangan
melebihi wewenangnya, karena menurut hukum dan Undang – undang
yaitu Pasal 178 HIR ayat (2) menentukan, Hakim berwajib mengadili
segala bagian Petitum Namun dalam Pasal 178 Ayat 3 disebutkan bahwa
Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat,
atau meluluskan lebih dari apa yang digugat.
Apabila dikaitkan dengan apa yang menjadi Pertimbangan Judex Factie
tingkat pertama, terlihat bahwa Judex Factie telah mempertimbangkan
hal – hal yang terjadi dalam Persidangan yaitu keberadaan tim Kredensi
dan Tim Nominasi yang menurut saksi dalam Persidangan dan termuat
dalam bukti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga GKPI yang
menjadi bukti Pembanding dahulu Penggugat bertugas menjaring Bakal
calon peserta yang akan dipilih dalam Persidangan Sinode AM GKPI ke
XX 2015 Dimana dalil Petitum Penggugat tentang terpilihnya Terbanding
I dahulu Tergugat I menjadi Sekretaris Jenderal GKPI pada sidang
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 52 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Sinode AM GKPI Periode Ke XX sangat erat hubungannya dengan organ
kelengkapan Sinode yaitu Tim Kredensi dan Tim Nominasi yang harus
dilalui seseorang Bakal Calon fungsionaris. Itu sebabnya hal tersebut
menjadi Pertimbangan judex factie tingkat pertama bahwa Tim Kredensi
dan Nominasi di ikutkan menjadi Pihak, karena pada Tim Kredensi dan
Tim Nominasilah Persoalan Persyaratan Pencalonan Pimpinan Sinode
GKPI aquo; Jadi oleh karenanya Pertimbangan Hukum Judex Factie
tentang keberadaan Tim Kredensi dan Tim Nominasi adalah sudah pada
dan melaksanakan aturan hukum pembuatan suatu putusan Perkara
(vide pasal 178 ayat (2) HIR; dan dalam hal ini Judec Factie tidak
melakukan Menjatuhkan Putusan atas perkara yang tidak digugat atau
meluluskan lebih dari apa yang digugat (vide pasal 178 ayat (3) HIR;
- Bahwa soal aktif dan tidak aktifnya Hakim dalam Proses Penyelesaian
Perkara Perdata, hal ini dianut dalam Hukum Acara baik Pidana maupun
Perdata, dimana dalam Hukum Acara Perdata, Hakim bersikap Passif
dan dalam Hukum Acara Pidana Hakim bersikap Aktif. Akan tetapi sikap
passif tersebut dalam Penyelesaian Perkara Perdata hanyalah sebatas
pada Proses Persidangannya (acaranya). Tidak demikian pada substansi
/ atau materi perkaranya, termasuk dalam pembuatan Putusan dalam
Pertimbangannya. Pertimbangan hukum sebagaimana disebut dalam
Pasal 178 HIR harus memutus maksudnya adalah menimbang segala
bagian dari Petitum. Itu sebabnya Judex Factie memberikan
Pertimbangan tentang Tim Nominasi dan Tim Kredensi, karena dalam
Persidangan, terungkap dari Keterangan para saksi proses dari
Pemilihan Sekretaris Jenderal GKPI salah satunya diterangkan
keberadaan dari Tim Kredensi dan Tim Nominasi. Dan judex factie
melihat bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang menggugat
keberadaan Sekretaris Jenderal terpilih ic Terbanding / dahulu Tergugat
I, tidak terlepas dari Peranan Tim Kredensi dan Tim Nominasi yang
bertugas menjaring Calon yang akan dipilih; Apakah Calon telah
memenuhi persyaratan calon atau tidak, termasuk dalil Petitum
Pembanding dahulu Penggugat tentang belum dipenuhinya peryaratan
pengabdian sebagai Pimpinan Resort / Jemaat Khusus 10 (sepuluh
tahun). Hal ini menjadi tugas dan fungsi Tim Kredensi dan Nominasi
dalam Penjaringan Calon. Jadi oleh karena itu Judex Factie dalam
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 53 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
memberi Pertimbangan Hukum, tidaklah terlalu aktif, tapi karena dari Tim
Kredensi dan Nominasilah dapat diketahui apakah persyaratan waktu
Pengabdian Pimpinan Resort/Jemaat Khusus telah dipenuhi oleh
Terbanding I dahulu Tergugat I atau tidak. Akan tetapi kenyataannya
Terbanding I dahulu Tergugat I telah dinyatakan lolos dan selanjutnya
diadakan proses Pemilihan dan akhirnya Terbanding I dahulu Tergugat I
dinyatakan Terpilih menjadi Sekretaris Jenderal, dan diadakan Pelantikan
dalam suasana damai dimana Pembanding/Penggugat sendiri
menghadiri acara Pelantikan tersebut ;
- Bahwa Terbanding I dahulu Tergugat I terpilih menjadi Sekretaris
Jenderal tidak terlepas dari Peranan Tim Kredensi dan Tim Nominasi
pada tahap Penjaringan calon yang ternyata meloloskan Terbanding I
dahulu Tergugat I, itu artinya bahwa Tim Kredensi dan Tim Nominasi
sependapat dengan para Terbanding/para Tergugat dan Turut
Terbanding/Turut Tergugat, yaitu bahwa Terbanding I dahulu Tergugat I
telah memenuhi persyaratan waktu Pengabdian menjadi Pimpinan
Resort/jemaat khusus selama 10 (sepuluh tahun); Demikian juga dengan
keterangan saksi Lesman Simamora dan Saudara Tubiran Simamora,
bahwa pada saat terjadinya Rekonsiliasi di tubuh GKPI yang terlanjur ada
Perpecahan, semua pihak menerima dan mengakui keberadaan Resort
Pangkalan Susu yang dibentuk oleh Pihak MSE Simorangkir dengan
menempatkan Terbanding I dahulu Tergugat I menjadi Pendeta Resort
(selama 2 Tahun 3 bulan) dan lebih dari itu semua pihak mengakui
pekerjaan masing – masing selama perpecahan dan diakui dalam
Perdamaian tersebut. Sehingga oleh karena itu Terbanding dahulu
Tergugat I telah memenuhi Persyaratan waktu 10 Tahun sebagaimana
diatur dalam Anggaran dan Anggaran Rumah Tangga GKPI;
- Bahwa, sekali lagi Majelis Judex factie tidak memposisikan dirinya
sebagai Hakim Pidana dengan mencari siapa yang meloloskan
Terbanding I dahulu Tergugat I menjadi Sekjen, dan juga pertimbangan
tentang Perlunya Tim Kredensi dan Tim Nominasi menjadi Pihak bukan
lah merupakan Onvoldoende gemotiveerd, akan tetapi karena Hakim
wajib memutus semua Petitum gugatan, dimana dalam fakta
Persidangan terungkap adanya kelengkapan Persidangan yang bertugas
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 54 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
menjaring Calon yang akan dipilih dan sangat erat kaitannya dengan
petitum gugatan Pembanding dahulu Penggugat yang mendalilkan
persyaratan Pengabdian menjadi pimpinan Resort/jemaat khusus. Dalam
Pemeriksaan Perkara Perdata Hakim bersikap passif, bukan berarti
Hakim Perdata tidak wajib memeriksa keseluruhan gugatan dan yang
timbul dalam persidangan Perkara, tapi bahkan sebaliknya, ia wajib
memeriksa seluruh petitum gugatan. Sikap Passip Hakim Perdata hanya
dalam Acaranya. Bukan dalam substansi atau Materi perkara. Dan
Pertimbangan Judex factie tingkat Pertama tidaklah Onvoldoende
gemotiveerd karena telah dilengkapi dengan alasan – alasan yang
mendahuluinya sehingga hakim berkeyakinan perlunya Tim Kredensi dan
Tim Nominasi menjadi pihak dalam Perkara. Hal ini telah memenuhi
Ketentuan Pasal 178 HIR ayat (1) yang berbunyi “ Hakim dalam waktu
bermusyawarah, karena jabatannya harus mencukupkan alasan – alasan
hukum, yang mungkin tidak dikemukakan kedua belah pihak”. Lebih
jelasnya Tentang Tim Kredensi dan Tim Nominasi tidak dikemukakan
Pihak Pembanding/Penggugat juga para Terbanding/ para Tergugat
dalam Persidangan, akan tetapi bersadarkan Pasal 178 HIR menjadi
kewajiban Hakim memberikan pertimbangan dan alasan – alasan dalam
hal itu. Dan ternyata dalam Pertimbangannya Judex Factie telah
mengemukakan alasan – alasan dalam pertimbangannya secara cukup;
- Bahwa sekali lagi tentang Persyaratan waktu 10 Tahun yang harus
dipenuhi Terbanding I dahulu Tergugat I adalah termasuk ketika
Terbanding I dahulu Tergugat I menjadi Pendeta Resort GKPI Pangkalan
Susu pada waktu terjadinya dualisme kepemimpinan GKPI, yang pada
waktu terjadinya rekonsiliasi Tahun 1999 ditubuh GKPI, semua pihak
mengakui produk masing – masing dalam Perdamaian. Diantaranya
mengakui Resort GKPI Pangkalan Susu dari sejak Januari 1998 sampai
dengan Tahun 2000 dimana pada waktu itu Pdt Ro Sininta (Terbanding I/
Tergugat I) menjadi Pendeta Resortnya. Dan adapun Pembading dahulu
Penggugat menunjuk Almanak GKPI yang ada, memang tertulisnya
demikian, akan tetapi kenyataannya Pangkalan Susu dijadikan Resort
oleh Pihak MSE Simorangkir dimana pada waktu rekonsiliasi, hal itu
dapat di terima kedua belah pihak dalam Perdamaian. Hal ini yang
mungkin tidak diketahui oleh Pembanding/ dahulu Penggugat, makanya
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 55 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
langsing mengajukan gugatan. Oleh karena itu, Terbanding I dahulu
Tergugat I mengingatkan kembali pada Pembanding dahulu Penggugat
bahwa pada waktu Rekonsiliasi keberadaan Ressort Pangkalan Susu
diterima semua Pihak. Itu sebabnya, Terbanding I dahulu Tergugat I
Pengabdiannya menjadi Pimpinan Resort/ Jemaat Khusus sudah menjadi
10 Tahun dan 6 bulan. Hal ini sudah terbukti baik dari keterangan para
saksi maupun bukti – bukti yang meneragkan hal tersebut dalam
persidangan, yang oleh karena itu, seyogianya tidak lagi harus di
persoalkan oleh Pembanding/ Penggugat.
- Bahwa sekaligus dalam Kontra Memori ini dikemukakan bahwa,
Penggugatlah Penanggungjawab Sinode AM ke XX 2015, yang
seharusnya karena jabatan itu, Penggugatlah yang bertanggung jawab
atas segala sesuatu yang terjadi dalam Sinode AM Ke XX tersebut,
termasuk ketika adanya penafsiran tentang masa bakti seorang Pendeta
di GKPI dan Pencalonan pencalonan. Jadi aquo seharusnya
Penggugatlah yang menjadi Tergugat Utama, ketika pihak lain akan
meminta pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan Sinode AM XX
2015. Oleh karena itu sesungguhnya Penggugat mempunyai legal
standing ganda dalam perkara aquo, dimana seharusnya Penggugat juga
harus mengajukan gugatan kepada dirinya selaku penanggung jawab
dari Sinode AM XX. Dan Apabila menurut dalil Pembanding dahulu
Penggugat dalam dalilnya angka 15 menyebutkan bahwa setelah
berakhirnya Sinode AM XX GKPI 2015, Penggugat menemukan bukti –
bukti dan dikonfirmasi bukti – bukti Tergugat I dan Turut Tergugat, bahwa
ternyata Tergugat I tidak memenuhi persyaratan menjadi Sekretaris
Jenderal GKPI 2015 – 2020 sebagaimana diatur secara Imperatif pasal
62 ayat (2) huruf f PRT GKPI, karena Tergugat I belum pernah menjadi
Pimpinan Resort/ Jemaat Khusus sekurang- kurangnya 10 (sepuluh
tahun); Untuk hal ini seharusnya yang menjadi Tergugat/ Terbanding
utama dalah Penggugat, karena Penggugatlah Penanggungjawab dari
Sinode AM XX GKPI 2015. Bukan malah Sekretaris Jenderal terpilih,
karena yang memilih Terbanding I dahulu Tergugat I adalah Peserta
Sinode AM dan mungkin juga Pembanding dahulu Penggugat sendiri
ikut memilih atau setidak – tidaknya menyetujui secara terang – terangan
atau secara diam – diam. Oleh sebab itu penenpatan Pdt. Ro Sininta
Hutabarat, Mth menjadi Tergugat I/Terbanding I aquo sesungguhnya
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 56 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
tidak tepat, dan yang lebih tepat sebenarnya Pembanding dahulu
Penggugat sendirilah yang menjadi Tergugat sekaligus bersama – sama
dengan Tim Kredensi dan Tim Nominasi.
Maka dari seluruh uraian kontra memori ini disimpulkan bahwa Putusan
Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 72/ Pdt.G/2015/PN.PMS sudah
tepat dan benar adanya, menurut hukum. Oleh karena itu Terbanding I
dahulu Tergugat I dan Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat menolak
Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat dan Mohon kepada
Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak Memori banding Penggugat
dan sekaligus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar
Nomor : 72/ Pdt.G/2015/PN.PMS, Tertanggal 7 Juni 2016.
Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding dari Kuasa
Hukum TERGUGAT II, IV, V, VI / TERBANDING II, IV, V, VI yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada
tanggal 5 September 2016, yang salinannya telah diberitahukan dan
diserahkan dengan sempurna kepada Penggugat / Pembanding dan kepada
Tergugat I, dan Turut Tergugat / Terbanding I, dan Turut Terbanding dengan
memohon bantuan hukum melalui Pengadilan Negeri Pematang Siantar
dengan surat Nomor : W2.U/7384/HT.A/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016
Yang isinya sebagai berikut :
1. Bahwa para Terbanding / para Tergugat menolak seluruh dalil / alasan-
alasan dalam Memori Banding Pembanding / Penggugat, terkecuali hal-
hal yang secara tegas sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
2. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie, ic. Putusan
Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 72/Pdt.G/2015/PN.Pms
tanggal 7 Juni 2016 aquo telah tepat dan benar sepanjang terhadap
pertimbangan yang menyatakan bahwa :
Gugatan Penggugat kurang pihak, karena kurangnya pihak yang harus
dimasukkan dalan gugatan Penggugat ( Plurium Litis Consortium ) yakni
Team Nominasi dan Team Kredensi, sehingga terhadap gugatan
Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet
Onvantkelijk Verklarrd ) ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 57 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
3. Bahwa setelah para Terbanding / para Tergugat mencermati seluruh
substansi dalil/alasan-alasan yang tertuang dalam Memori Banding yang
diajukan oleh Pembanding / Penggugat, maka para Terbanding / para
Tergugat berpendapat bahwasanya alasan-alasan banding tersebut tidak
dapat dibenarkan, apalagi hanya bersifat pengulangan semata atau tidak
memuat hal-hal yang baru, sehingga dengan demikian sepatutnya
Permohonan Banding berikut dengan alasan-alasannya dari
Pembanding/Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;
4. Bahwa selain itu, gugatan Penggugat/Pembanding juga mengandung
cacat formil atau tidak sempurna secara hukum dan/atau melanggar
tertib beracara (Process Doelmatigheid & Process Orde), yakni dengan
alasan-alasan sebagai-berikut :
PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR TIDAK BERWENANG
DALAM MEMERIKSA & MENGADILI PERKARA INI, KARENA OBJEK
GUGATAN ADALAH TENTANG PERSOALAN INTERNAL GEREJA
KRISTEN PROTESTAN INDONESIA ( GKPI ) :
- Bahwa pokok gugatan Penggugat/Pembanding terhadap para
Tergugat/para Terbanding Turut Tergugat/Turut Terbanding adalah
mempersoalkan tentang “Hasil penyelenggaraan Sinode AM Periode
(SAP) XX GKPI 2015 tanggal 29 September 2015 s/d. 4 Oktober
2015 di GKPI Center – Pematangsiantar “ ;
- Bahwa jika hasil penyelenggaraan Sinode AM Periode (SAP) XX
GKPI 2015 tersebut yang menjadi objek gugatan Penggugat /
Pembanding dalam perkara ini, maka Penggugat / Pembanding telah
keliru mengajukan persoalan ini ke Pengadilan ( Error In Procedure),
sebab apa yang digugat Penggugat / Pembanding incasu adalah
murni merupakan persoalan internal Gereja Kristen Protestan
Indonesia (GKPI) ;
- Bahwa Penggugat / Pembanding adalah Pimpinan Sinode (Bishop)
GKPI Periode 2010-2015, sedangkan Turut Tergugat/Turut
Terbanding dan Tergugat I / Terbanding I adalah Pimpinan Sinode
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 58 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
(Bishop dan Sekretaris Jenderal) GKPI Periode 2015-2020, demikian
pula Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III / Terbanding III,
Tergugat IV / Terbanding IV, Tergugat V / Terbanding V, Tergugat VI
/ Terbanding VI adalah Majelis Ketua Persidangan Sinode AM
Periode (SAP) XX GKPI 2015 yang keseluruhannya adalah sama-
sama bertugas / mengabdi di GKPI dan juga perkara incasu adalah
masih dalam konteks penyelenggaraan Sinode AM di GKPI ;
- Bahwa Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) adalah suatu
Lembaga Keagamaan berbentuk Badan Hukum berkedudukan dan
berkantor pusat di Pematangsiantar yang telah mendapat pengakuan
dari Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
Departemen Agama RI No. 11 Tahun 1973 tanggal 5 September
1973 yang kegiatannya berpedoman kepada Tata Gereja dan
Peraturan Rumah Tangga GKPI (terakhir ditetapkan pada Sinode AM
Kerja XIX GKPI Tahun 2013 di Sukamakmur tanggal 30 Agustus
2013) ;
- Bahwa secara hukum, Lembaga Keagamaan GKPi mempunyai
independentasi untuk mengurus rumah tangga lembaganya secara
mandiri yang dalam hal ini tunduk kepada aturan-aturan dalam
Peraturan Rumah Tangga GKPI, dan ternyata apa yang dipersoalkan
Penggugat/Pembanding dalam perkara ini adalah tentang hasil
penyelenggaraan Sinode AM Periode (SAP) XX GKPI 2015 yang
peraturannya adalah masih dalam ranah Peraturan Rumah Tangga
GKPI (T.II,IV,V,VI Bukti. 29) ;
- Bahwa dalam Peraturan Rumah Tangga GKPI menyebutkan :
Pasal 44 (1). Sinode AM adalah lembaga tertinggi di GKPI yang
merupakan perwujudan nyata dari keselurahan
Jemaat dan Resort GKPi dalam bentuk
persidangan Sinode AM terdiri dari : a. Sinode Am
Periode, b. sinode AM Kerja, c. Sinode Am
Istimewa ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 59 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Pasal 45 (1). Sinode Am Periode doselenggarakan 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun bersamaan dengan periode
kepengurusan di semua tingkatan GKPI ;
Pasal 45 (2). Tugas dan wewenang Sinode AM Periode: e.
Memilih, menetapkan dan mengukuhkan Pimpinan
sinode ;
Pasal 57 (1). GKPI dipimpin oleh Pimpinan Sinode, yaitu Bishop
dan Sekretaris Jenderal yang bersama-sama
menjadi penangguangjawab tertinggi GKPI ;
Pasal 57 (2). Pimpinan Sinode dipilih oleh Sinode AM ;
Pasal 57 (3). Pimpinan Sinode bertanggungjawab kepada
Sinode AM ;
Pasal 61 (5). Bishop dan Sekretaris Jenderal terpilih dengan
sah jika masing-masing mendapat suara
sekurang-kurangnya ½ n +1 (setengah dari jumlah
ditambah satu) dari Anggota Sinode AM yang
hadir ;
Pasal 61 (6). Tata cara pemilihan Pimpinan Sinode diatur lebih
lanjut dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan
oleh Sinode AM ;
Tata Tertib Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Pasal 7 tentang
“QUORUM”, menyebutkan:
1. Setiap persidangan yang dilaksanakan pada SAP GKPI XX 2015
dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ N + 1 dari
anggota Sinode AM
2. Apabila Quorum tidak tercapai maka sidang diundur selama 1
(satu) jam.
3. Setelah diundur selama 1 (satu) jam, maka setiap persidangan
SAP GKPI XX 2015 dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah
mengambil keputusan.
Tata Tertib Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Pasal 10 tentang
“Pengambilan Keputusan”, menyebutkan :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 60 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
1) Keputusan diambil sedapat mungkin dengan jalan musyawarah
untuk mufakat dengan menyatukan pendapat yang berbeda
PRT ( pasal 55 (3) ;
2) Jika keputusan tidak dapat diambil dengan jalan mufakat maka
diadakan pemungutan suara-pemungutan suara tentang hal
dilaksanakan melalui voting terbuka, dan tentang orang
dilaksanakan melalui voting tertutup ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas telah cukup
menunjukkan bahwasanya persoalan gugatan Penggugat /
Pembanding incasu adalah merupakan persoalan internal GKPI
dalam proses penyelenggaraan Sinode AM Periode (SAP) yang
kesemuaanya tentu dikembalikan kepada peraturan internal GKPI
yakni berpedoman kepada Tata Gereja dan Peraturan Rumah
Tangga GKPI (T.II,IV,V,VI Bukti. 29) serta Tata Tertib Sinode AM
Periode XX GKPI 2015 yang dalam Tata Tertib Sinode Am Periode
XX GKPI 2015 tersebut di atas pada Pasal 7 dan 10 tentang
“Quorum” dan “Pengambilan Keputusan” telah jelas bagaimana tata
cara penyelesaiannya ;
- Bahwa alasan hukum tersebut di atas adalah analog dan relevan
dengan kaedah hukum yang yang diberikan dalam Putusan
Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 39/Pdt.G/1996/PN.Pms
tanggal 30 Juni 1997 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi
Medan Nomor : 428/PDT/1997/PT.MDN tanggal 24 Nopember 1997
(Inkracht van gewijsde) dalam perkara perdata antara : Ds.M.S.E.
SIMORANGKIR, STh. Dan Ds. P. SIPAHUTAR, MTh. Sebagai
Penggugat I, II/Pembanding I,II, lawan : Ds. R.M.G. MARBUN, STh.
Dan Ds. G.O.P. MANURUNG sebagai Tergugat I, II/Terbanding I,II
(vide : surat bertanda T.II,IV,V,VI Bukti. 30 dan Bukti. 31) yang pada
pokoknya mempersengketakan tentang “hasil penyelenggaraan
Sinode AM Kerja XII GKPI“ yang substansinya adalah identik dengan
apa yang dipermasalahkan dalam gugatan ini (Sinode AM Periode
XX GKPI 2015) ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 61 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Pada bagian pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri
Pematangsiantar No. 39/Pdt.G/1996/PN.Pms tanggal 30 Juni 1997
(surat bertanda T.II,IV,V,VI Bukti. 30) memberikan kaedah hukum :
Menimbang, bahwa Tergugat I sebagai Bishop mengangkat Tergugat
II sebagai Sekjen adalah untuk mengisi kefakuman saja untuk
melancarkan pelaksanaan tugas sehari-hari, karena Sekjen yang ada
berdasarkan pengangkatan sesuai dengan Sinode AM, dalam
kenyataannya tidak melaksanakan tugasnya, tetapi dalam gugatan ini
menyatakan dirinya sebagai Bishop GKPI yang diangkat oleh Majelis
Pusat dari tindak-lanjut Keputusan Tim Sesepuh, maka keberatan
Penggugat I dan II atas diri Tergugat II sebagai Sekjen yang diangkat
oleh Tergugat I, penyelesaiannya diselesaikan menurut Peraturan
Rumah Tangga GKPI sendiri, bukan merupakan wewenang
Pengadilan”;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa
dan mengadili sengketa seputar proses suksesi kepemimpinan Sinode
GKPI tersebut di atas tentunya dapat dijadikan law standard/pedoman
dalam membantu menemukan hukum dalam menyelesaikan perkara
ini ;
- Bahwa oleh karena apa yang dipersoalkan Penggugat/Pembanding
dalam gugatannya adalah merupakan persoalan internal GKPI lingkup
proses Sinode AM (Vide : surat bertanda T.II,IV,V,VI Bukti. 1 s/d Bukti.
35 dan keterangan Saksi-saksi para Tergugat/para Terbanding), maka
segala sesuatu penyelesaiannya dikembalikan kepada peraturan Tata
Gereja dan Peraturan Rumah Tangga GKPI (T.II,IV,V,VI Bukti. 29) serta Tata Tertib Sinode AM Periode XX GKPI 2015, dengan demikian
Pengadilan/Judex Facti seharusnya menyatakan dirinya tidak
berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan
demikian gugatan Penggugat/Pembanding seharusnya dinyatakan
Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring) ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 62 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
PENGGUGAT / PEMBANDING TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS /
KEDUDUKAN (LEGITIMA STANDI INJUDICIO) DALAM MEMAJUKAN
GUGATAN PERKARA INI :
- Bahwa Penggugat/Pembanding dalam memajukan gugatannya
mendalilkan sebagai “Bishop GKPI Periode 2010-2015” ;
- Bahwa jika demikian halnya maka Penggugat/Pembanding tidak
mempunyai kapasitas/kedudukan (Legitima Standi Injudicio) dalam
memajukan gugatan ini karena setelah selesai diadakannya Sinode
Am Periode XX GKPI 2015 Penggugat / Pembanding bukan lagi
menjabat sebagai Bishop, akan tetapi yang menjabat Bishop dan
Sekretaris Jenderal GKPI periode 2015-2020 adalah Turut
Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat I / Terbanding I sedangkan
jabatan mantan Bishop tersebut bagaimanapun juga tidak
dipergunakan untuk menggugat di forum Pengadilan maupun di luar
Pengadilan ;
GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING OBSCUUR LIBEL :
- Bahwa para Tergugat/para Terbanding dan Turut Tergugat / Turut
Terbanding digugat secara pribadi, akan tetapi atas tindakan-
tindakannya dalam proses penyelenggaraan acara Sinode AM Periode
XX GKPI 2015, sehingga hal ini membuat gugatan Penggugat /
Pembanding membingungkan (Comfuse), kacau, gelap, kabur dan
tidak jelas (Obscuur Libellli), terhadap gugatan yang demikian
seharusnya sejak semula dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaring) ;
5. Bahwa jika ditinjau dari substansi pokok perkara, bahwa gugatan
Penggugat/Pembanding juga sangat tidak beralasan, oleh karenanya
gugatan harus ditolak ;
6. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Sinode AM Periode XX GKPI 2015
Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Nomor : 2/SAP-
XX/GKPI/IX/2015 Tentang Penetapan Majelis Ketua Persidangan Sinode
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 63 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
AM Periode XX GKPI 2015 yang diterbitkan oleh Pimpinan Sinode AM
Periode XX GKPI 2015 tertanggal 30 September 2015 (T.II,IV,V,VI BUKTI. 2), Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI / para
Terbanding telah dipilih dan ditetapkan sebagai Majelis Ketua
Persidangan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 ;
7. Bahwa para Tergugat / para Terbanding sebagai Majelis Ketua
Persidangan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 telah menjalankan tugas
dan kewajibannya sesuai Peraturan Rumah Tangga GKPI serta Tata
Tertib Sinode AM Periode XX GKPI 2015, dan salah satu keputusan yang
dihasilkan dalam proses penyelenggaraan Sinode AM Periode (SAP) XX
GKPI 2015 tanggal 29 September 2015 s/d. 4 Oktober 2015 di GKPI
Center – Pematangsiantar adalah menetapkan dan mensahkan
komposisi Pimpinan Sinode GKPI periode tahun 2015-2020 yakni,
BISHOP : Pdt. OLOAN PASARIBU, M.Th. (ic. Turut Tergugat/Turut
Terbanding) dan Sekretaris Jenderal : Pdt. RO SININTA HUTABARAT,
M.Th. (ic. Turut Tergugat I/Turut Terbanding I) sebagaimana ternyata
dalam surat Keputusan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen
Protestan Indonesia (GKPI) Nomor : 14/SAP-XX/GKPI/X/2015 Tentang
Pengangkatan Bishop Dan Sekretaris Jenderal GKPI Periode 2015-2020
yang diterbitkan oleh Majelis Ketua Persidangan Sinode Am Periode XX
GKPI 2015 tertanggal 4 Oktober 2015 (T.II,IV,V,VI Bukti. 14) ;
8. Bahwa berdasarkan surat (T.II,IV,V,VI Bukti. 1 dan Bukti. 35 serta
keterangan para Saksi yang diajukan para Tergugat/para Terbanding
sudah cukup membuktikan bahwasanya secara keseluruhan,
penyelenggaraan Sinode AM Periode (SAP) XX GKPI 2015 telah
berlangsung demokratis & sukses, demikian pula dalam proses pemilihan
dan penetapan Bishop dan Sekretaris Jenderal GKPI periode tahun
2015-2020 tersebut telah dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam
Peraturan Rumah Tangga GKPI (T.II,IV,V,VI Bukti. 29) serta Tata Tertib
Sinode AM Periode XX GKPI 2015 sebagaimana ternyata dalam Berita
Acara hasil Rapat Kalangan Pendeta dalam Sinode AM Periode XX GKPI
2015 tanggal 3 Oktober 2015 ;telah selesai tuntas dilaksanakan ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 64 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
9. Bahwa segala apa yang dipersoalkan oleh Penggugat/Pembanding
dalam gugatannya adalah masih di sekitar penyelenggaraan Sinode AM
Periode XX GKPI 2015 yang tentunya sudah lampau waktu untuk
dipersoalkan oleh Penggugat/Pembanding, karena Sinode AM Periode
XX GKPI 2015 telah selesai tuntas dilaksanakan ;
10. Bahwa sesungguhnya lembaga yang tertinggi di GKPI adalah Sinode AM
sesuai bunyi pasal 44 (1) Peraturan Rumah Tangga GKPI, kemudian
Pasal 61 (5) Peraturan Rumah Tangga GKPI menyebutkan : “Bishop dan
Sekretaris Jenderal terpilih dengan sah jika masing-masing mendapat
suara sekurang-kurangnya ½ n + 1 (setengah dari jumlah ditambah satu)
dari Anggota Sinode AM yang hadir”, dan Pasal 61 (6) menyebutkan :
“Tata cara pemilihan Pimpinan Sinode diatur lebih lanjut dalam peraturan
tersendiri yang ditetapkan oleh Sinode AM”. Tata Tertib Sinode AM
Periode XX GKPI 2015 Pasal 7 tentang “QUORUM”, menyebutkan : “1.
Setiap persidangan yang dilaksanakan pada SAP GKPI XX 2015
dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ N + 1 dari
anggota Sinode AM”, jadi dengan demikian segala keputusan dianggap
sah apabila dilaksanakan sesuai aturan tersebut, dan bukan sah tidaknya
digantungkan kepada Penggugat/Pembanding ;
11. Bahwa penetapan Tergugat I/para Terbanding I (Pdt. RO SININTA
HUTABARAT, M.Th.) sebagai Sekretaris Jenderal GKPI masa bakti
2015-2020 adalah telah memenuhi syarat-syarat ketentuan Pasal 62 ayat
(1) Peraturan Rumah Tangga GKPI (Vide : surat bukti bertanda
T.II,IV,V,VI Bukti. 34, 35 dan T.I & TT Bukti 1 s/d Bukti 12), sehingga
dengan demikian penetapan Tergugat I / Terbanding I (Pdt. RO SININTA
HUTABARAT, M.Th.) sebagai Sekretaris Jenderal GKPI masa bakti
2015-2020 adalah telah sah sesuai hukum ;
12. Bahwa setelah selesainya penyelenggaraan Sinode AM Periode XX
GKPI 2015, maka selanjutnya antara Pimpinan Sinode (Bishop dan
Sekretaris Jenderal) GKPI masa bakti 2015-2020 dengan Pimpinan
Sinode (Bishop dan Sekretaris Jenderal) GKPI masa bakti 2015-2020
telah melaksanakan serah-terima jabatan dan administrasi,
inveristarisasi, keuangan sebagaimana ternyata dalam surat-menyurat
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 65 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
yang ditandatangani oleh Penggugat / Pembanding dan Turut Tergugat /
Turut Terbanding (Vide : surat bertanda T.I & TT Bukti 11 s/d Bukti 17),
sehingga dengan demikian penyelenggaraan Sinode AM Periode XX
GKPI 2015 secara keseluruhan telah selesai sesuai dengan Peraturan
Rumah Tangga GKPI serta Tata Tertib Sinode AM Periode XX GKPI
2015 ;
13. Bahwa saat ini Pimpinan Sinode (Bishop dan Sekretaris Jenderal)
maupun segenap kepengurusan GKPI masa bakti 2015-2020 sedang
berjalan dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara baik sebagaimana
yang diembankan, hal ini cukup membuktikan bahwasanya Pimpinan
Sinode (Bishop dan Sekretaris Jenderal) maupun segenap kepengurusan
GKPI masa bakti 2015-2020 telah mendapat pengakuan dari Jemaat
GKPI di seluruh Indonesia, bahkan hasil penyelenggaraan Sinode AM
Periode XX GKPI 2015 telah mendapat pengakuan dari Gubernur
Sumatera Utara sebagaimana ternyata dalam surat bertanda T.I & TT.
Bukti 18 dan Bukti 19 ;
14. Bahwa oleh karena proses dan tahapan penyelenggaraan Sinode AM
Periode XX GKPI 2015 secara keseluruhan telah dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Rumah Tangga GKPI serta Tata Tertib Sinode AM
Periode XX GKPI 2015 sebagaimana ternyata dalam
rangkaian/kesimpulan fakta (Van Feitelijken Aard) dari keseluruhan surat-
surat bukti maupun keterangan para Saksi yang diajukan oleh Tergugat-I
s/d Tergugat-VI/para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding,
maka dengan demikian segala tindakan dan keputusan yang ditetapkan
dalam Sinode AM Periode XX GKPI 2015 tersebut adalah sah sesuai
hukum, oleh karenanya maka Permohonan Banding
Penggugat/Pembanding harus ditolak ;
Berdasarkan uraian-uraian di atas, para Terbanding / para Tergugat
memohon kepada Majelis hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang
memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, agar berkenan
memberikan putusan hukum pada pokoknya :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 66 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Menolak Permohonan Banding dari Pembanding /Penggugat (Pdt.
PATUT SIPAHUTAR, M.Th.) ;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum
Penggugat / Pembanding, Penasehat Hukum Tergugat II, IV, V, VI /
Terbanding II, IV, V, VI juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal
5 September 2016, pada pokoknya membantah memori banding Kuasa
Hukum Penggugat / Pembanding dan mendukung pertimbangan dan
Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 72/Pdt.G/2015/PN-
PMS Tanggal 7 Juni 2016 yang isimya sebagai berikut ; -------------------------
1. Bahwa para Terbanding / para Tergugat menolak seluruh dalil / alasan-
alasan dalam Memori Banding Pembanding / Penggugat, terkecuali hal-
hal yang secara tegas sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
2. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie, ic. Putusan
Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 72/Pdt.G/2015/PN.Pms
tanggal 7 Juni 2016 aquo telah tepat dan benar sepanjang terhadap
pertimbangan yang menyatakan bahwa :
Gugatan Penggugat kurang pihak, karena kurangnya pihak yang harus
dimasukkan dalan gugatan Penggugat ( Plurium Litis Consortium ) yakni
Team Nominasi dan Team Kredensi, sehingga terhadap gugatan
Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet
Onvantkelijk Verklarrd ) ;
3. Bahwa setelah para Terbanding / para Tergugat mencermati seluruh
substansi dalil/alasan-alasan yang tertuang dalam Memori Banding yang
diajukan oleh Pembanding / Penggugat, maka para Terbanding / para
Tergugat berpendapat bahwasanya alasan-alasan banding tersebut tidak
dapat dibenarkan, apalagi hanya bersifat pengulangan semata atau tidak
memuat hal-hal yang baru, sehingga dengan demikian sepatutnya
Permohonan Banding berikut dengan alasan-alasannya dari
Pembanding/Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;
4. Bahwa selain itu, gugatan Penggugat/Pembanding juga mengandung
cacat formil atau tidak sempurna secara hukum dan/atau melanggar
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 67 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
tertib beracara (Process Doelmatigheid & Process Orde), yakni dengan
alasan-alasan sebagai-berikut :
PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR TIDAK BERWENANG
DALAM MEMERIKSA & MENGADILI PERKARA INI, KARENA OBJEK
GUGATAN ADALAH TENTANG PERSOALAN INTERNAL GEREJA
KRISTEN PROTESTAN INDONESIA ( GKPI ) :
- Bahwa pokok gugatan Penggugat/Pembanding terhadap para
Tergugat/para Terbanding Turut Tergugat/Turut Terbanding adalah
mempersoalkan tentang “Hasil penyelenggaraan Sinode AM Periode
(SAP) XX GKPI 2015 tanggal 29 September 2015 s/d. 4 Oktober
2015 di GKPI Center – Pematangsiantar “ ;
- Bahwa jika hasil penyelenggaraan Sinode AM Periode (SAP) XX
GKPI 2015 tersebut yang menjadi objek gugatan Penggugat /
Pembanding dalam perkara ini, maka Penggugat / Pembanding telah
keliru mengajukan persoalan ini ke Pengadilan ( Error In Procedure),
sebab apa yang digugat Penggugat / Pembanding incasu adalah
murni merupakan persoalan internal Gereja Kristen Protestan
Indonesia (GKPI) ;
- Bahwa Penggugat / Pembanding adalah Pimpinan Sinode (Bishop)
GKPI Periode 2010-2015, sedangkan Turut Tergugat/Turut
Terbanding dan Tergugat I / Terbanding I adalah Pimpinan Sinode
(Bishop dan Sekretaris Jenderal) GKPI Periode 2015-2020, demikian
pula Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III / Terbanding III,
Tergugat IV / Terbanding IV, Tergugat V / Terbanding V, Tergugat VI
/ Terbanding VI adalah Majelis Ketua Persidangan Sinode AM
Periode (SAP) XX GKPI 2015 yang keseluruhannya adalah sama-
sama bertugas / mengabdi di GKPI dan juga perkara incasu adalah
masih dalam konteks penyelenggaraan Sinode AM di GKPI ;
- Bahwa Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) adalah suatu
Lembaga Keagamaan berbentuk Badan Hukum berkedudukan dan
berkantor pusat di Pematangsiantar yang telah mendapat pengakuan
dari Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 68 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Departemen Agama RI No. 11 Tahun 1973 tanggal 5 September
1973 yang kegiatannya berpedoman kepada Tata Gereja dan
Peraturan Rumah Tangga GKPI (terakhir ditetapkan pada Sinode AM
Kerja XIX GKPI Tahun 2013 di Sukamakmur tanggal 30 Agustus
2013) ;
- Bahwa secara hukum, Lembaga Keagamaan GKPi mempunyai
independentasi untuk mengurus rumah tangga lembaganya secara
mandiri yang dalam hal ini tunduk kepada aturan-aturan dalam
Peraturan Rumah Tangga GKPI, dan ternyata apa yang dipersoalkan
Penggugat/Pembanding dalam perkara ini adalah tentang hasil
penyelenggaraan Sinode AM Periode (SAP) XX GKPI 2015 yang
peraturannya adalah masih dalam ranah Peraturan Rumah Tangga
GKPI (T.II,IV,V,VI Bukti. 29) ;
- Bahwa dalam Peraturan Rumah Tangga GKPI menyebutkan :
Pasal 44 (1). Sinode AM adalah lembaga tertinggi di GKPI yang
merupakan perwujudan nyata dari keselurahan
Jemaat dan Resort GKPi dalam bentuk
persidangan Sinode AM terdiri dari : a. Sinode Am
Periode, b. sinode AM Kerja, c. Sinode Am
Istimewa ;
Pasal 45 (1). Sinode Am Periode doselenggarakan 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun bersamaan dengan periode
kepengurusan di semua tingkatan GKPI ;
Pasal 45 (2). Tugas dan wewenang Sinode AM Periode: e.
Memilih, menetapkan dan mengukuhkan Pimpinan
sinode ;
Pasal 57 (1). GKPI dipimpin oleh Pimpinan Sinode, yaitu Bishop
dan Sekretaris Jenderal yang bersama-sama
menjadi penangguangjawab tertinggi GKPI ;
Pasal 57 (2). Pimpinan Sinode dipilih oleh Sinode AM ;
Pasal 57 (3). Pimpinan Sinode bertanggungjawab kepada
Sinode AM ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 69 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Pasal 61 (5). Bishop dan Sekretaris Jenderal terpilih dengan
sah jika masing-masing mendapat suara
sekurang-kurangnya ½ n +1 (setengah dari jumlah
ditambah satu) dari Anggota Sinode AM yang
hadir ;
Pasal 61 (6). Tata cara pemilihan Pimpinan Sinode diatur lebih
lanjut dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan
oleh Sinode AM ;
Tata Tertib Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Pasal 7 tentang
“QUORUM”, menyebutkan:
1. Setiap persidangan yang dilaksanakan pada SAP GKPI XX 2015
dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ N + 1 dari
anggota Sinode AM
2. Apabila Quorum tidak tercapai maka sidang diundur selama 1
(satu) jam.
3. Setelah diundur selama 1 (satu) jam, maka setiap persidangan
SAP GKPI XX 2015 dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah
mengambil keputusan.
Tata Tertib Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Pasal 10 tentang
“Pengambilan Keputusan”, menyebutkan :
1) Keputusan diambil sedapat mungkin dengan jalan musyawarah
untuk mufakat dengan menyatukan pendapat yang berbeda PRT (
pasal 55 (3) ;
2) Jika keputusan tidak dapat diambil dengan jalan mufakat maka
diadakan pemungutan suara-pemungutan suara tentang hal
dilaksanakan melalui voting terbuka, dan tentang orang
dilaksanakan melalui voting tertutup ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas telah cukup
menunjukkan bahwasanya persoalan gugatan Penggugat /
Pembanding incasu adalah merupakan persoalan internal GKPI
dalam proses penyelenggaraan Sinode AM Periode (SAP) yang
kesemuaanya tentu dikembalikan kepada peraturan internal GKPI
yakni berpedoman kepada Tata Gereja dan Peraturan Rumah
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 70 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Tangga GKPI (T.II,IV,V,VI Bukti. 29) serta Tata Tertib Sinode AM
Periode XX GKPI 2015 yang dalam Tata Tertib Sinode Am Periode
XX GKPI 2015 tersebut di atas pada Pasal 7 dan 10 tentang
“Quorum” dan “Pengambilan Keputusan” telah jelas bagaimana tata
cara penyelesaiannya ;
- Bahwa alasan hukum tersebut di atas adalah analog dan relevan
dengan kaedah hukum yang yang diberikan dalam Putusan
Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 39/Pdt.G/1996/PN.Pms
tanggal 30 Juni 1997 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi
Medan Nomor : 428/PDT/1997/PT.MDN tanggal 24 Nopember 1997
(Inkracht van gewijsde) dalam perkara perdata antara : Ds.M.S.E.
SIMORANGKIR, STh. Dan Ds. P. SIPAHUTAR, MTh. Sebagai
Penggugat I, II/Pembanding I,II, lawan : Ds. R.M.G. MARBUN, STh.
Dan Ds. G.O.P. MANURUNG sebagai Tergugat I, II/Terbanding I,II
(vide : surat bertanda T.II,IV,V,VI Bukti. 30 dan Bukti. 31) yang pada
pokoknya mempersengketakan tentang “hasil penyelenggaraan
Sinode AM Kerja XII GKPI“ yang substansinya adalah identik dengan
apa yang dipermasalahkan dalam gugatan ini (Sinode AM Periode
XX GKPI 2015) ;
Pada bagian pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri
Pematangsiantar No. 39/Pdt.G/1996/PN.Pms tanggal 30 Juni 1997
(surat bertanda T.II,IV,V,VI Bukti. 30) memberikan kaedah hukum :
Menimbang, bahwa Tergugat I sebagai Bishop mengangkat Tergugat
II sebagai Sekjen adalah untuk mengisi kefakuman saja untuk
melancarkan pelaksanaan tugas sehari-hari, karena Sekjen yang ada
berdasarkan pengangkatan sesuai dengan Sinode AM, dalam
kenyataannya tidak melaksanakan tugasnya, tetapi dalam gugatan ini
menyatakan dirinya sebagai Bishop GKPI yang diangkat oleh Majelis
Pusat dari tindak-lanjut Keputusan Tim Sesepuh, maka keberatan
Penggugat I dan II atas diri Tergugat II sebagai Sekjen yang diangkat
oleh Tergugat I, penyelesaiannya diselesaikan menurut Peraturan
Rumah Tangga GKPI sendiri, bukan merupakan wewenang
Pengadilan”;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 71 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa
dan mengadili sengketa seputar proses suksesi kepemimpinan Sinode
GKPI tersebut di atas tentunya dapat dijadikan law standard/pedoman
dalam membantu menemukan hukum dalam menyelesaikan perkara
ini ;
- Bahwa oleh karena apa yang dipersoalkan Penggugat/Pembanding
dalam gugatannya adalah merupakan persoalan internal GKPI lingkup
proses Sinode AM (Vide : surat bertanda T.II,IV,V,VI Bukti. 1 s/d Bukti.
35 dan keterangan Saksi-saksi para Tergugat/para Terbanding), maka
segala sesuatu penyelesaiannya dikembalikan kepada peraturan Tata
Gereja dan Peraturan Rumah Tangga GKPI (T.II,IV,V,VI Bukti. 29) serta Tata Tertib Sinode AM Periode XX GKPI 2015, dengan demikian
Pengadilan/Judex Facti seharusnya menyatakan dirinya tidak
berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan
demikian gugatan Penggugat/Pembanding seharusnya dinyatakan
Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring) ;
PENGGUGAT / PEMBANDING TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS /
KEDUDUKAN (LEGITIMA STANDI INJUDICIO) DALAM MEMAJUKAN
GUGATAN PERKARA INI :
- Bahwa Penggugat/Pembanding dalam memajukan gugatannya
mendalilkan sebagai “Bishop GKPI Periode 2010-2015” ;
- Bahwa jika demikian halnya maka Penggugat/Pembanding tidak
mempunyai kapasitas/kedudukan (Legitima Standi Injudicio) dalam
memajukan gugatan ini karena setelah selesai diadakannya Sinode
Am Periode XX GKPI 2015 Penggugat / Pembanding bukan lagi
menjabat sebagai Bishop, akan tetapi yang menjabat Bishop dan
Sekretaris Jenderal GKPI periode 2015-2020 adalah Turut
Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat I / Terbanding I sedangkan
jabatan mantan Bishop tersebut bagaimanapun juga tidak
dipergunakan untuk menggugat di forum Pengadilan maupun di luar
Pengadilan ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 72 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING OBSCUUR LIBEL :
- Bahwa para Tergugat/para Terbanding dan Turut Tergugat / Turut
Terbanding digugat secara pribadi, akan tetapi atas tindakan-
tindakannya dalam proses penyelenggaraan acara Sinode AM Periode
XX GKPI 2015, sehingga hal ini membuat gugatan Penggugat /
Pembanding membingungkan (Comfuse), kacau, gelap, kabur dan
tidak jelas (Obscuur Libellli), terhadap gugatan yang demikian
seharusnya sejak semula dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaring) ;
5. Bahwa jika ditinjau dari substansi pokok perkara, bahwa gugatan
Penggugat/Pembanding juga sangat tidak beralasan, oleh karenanya
gugatan harus ditolak ;
6. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Sinode AM Periode XX GKPI 2015
Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Nomor : 2/SAP-
XX/GKPI/IX/2015 Tentang Penetapan Majelis Ketua Persidangan Sinode
AM Periode XX GKPI 2015 yang diterbitkan oleh Pimpinan Sinode AM
Periode XX GKPI 2015 tertanggal 30 September 2015 (T.II,IV,V,VI BUKTI. 2), Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI / para
Terbanding telah dipilih dan ditetapkan sebagai Majelis Ketua
Persidangan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 ;
7. Bahwa para Tergugat / para Terbanding sebagai Majelis Ketua
Persidangan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 telah menjalankan tugas
dan kewajibannya sesuai Peraturan Rumah Tangga GKPI serta Tata
Tertib Sinode AM Periode XX GKPI 2015, dan salah satu keputusan yang
dihasilkan dalam proses penyelenggaraan Sinode AM Periode (SAP) XX
GKPI 2015 tanggal 29 September 2015 s/d. 4 Oktober 2015 di GKPI
Center – Pematangsiantar adalah menetapkan dan mensahkan
komposisi Pimpinan Sinode GKPI periode tahun 2015-2020 yakni,
BISHOP : Pdt. OLOAN PASARIBU, M.Th. (ic. Turut Tergugat/Turut
Terbanding) dan Sekretaris Jenderal : Pdt. RO SININTA HUTABARAT,
M.Th. (ic. Turut Tergugat I/Turut Terbanding I) sebagaimana ternyata
dalam surat Keputusan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 73 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Protestan Indonesia (GKPI) Nomor : 14/SAP-XX/GKPI/X/2015 Tentang
Pengangkatan Bishop Dan Sekretaris Jenderal GKPI Periode 2015-2020
yang diterbitkan oleh Majelis Ketua Persidangan Sinode Am Periode XX
GKPI 2015 tertanggal 4 Oktober 2015 (T.II,IV,V,VI Bukti. 14) ;
8. Bahwa berdasarkan surat (T.II,IV,V,VI Bukti. 1 dan Bukti. 35 serta
keterangan para Saksi yang diajukan para Tergugat/para Terbanding
sudah cukup membuktikan bahwasanya secara keseluruhan,
penyelenggaraan Sinode AM Periode (SAP) XX GKPI 2015 telah
berlangsung demokratis & sukses, demikian pula dalam proses pemilihan
dan penetapan Bishop dan Sekretaris Jenderal GKPI periode tahun
2015-2020 tersebut telah dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam
Peraturan Rumah Tangga GKPI (T.II,IV,V,VI Bukti. 29) serta Tata Tertib
Sinode AM Periode XX GKPI 2015 sebagaimana ternyata dalam Berita
Acara hasil Rapat Kalangan Pendeta dalam Sinode AM Periode XX GKPI
2015 tanggal 3 Oktober 2015 ;telah selesai tuntas dilaksanakan ;
9. Bahwa segala apa yang dipersoalkan oleh Penggugat/Pembanding
dalam gugatannya adalah masih di sekitar penyelenggaraan Sinode AM
Periode XX GKPI 2015 yang tentunya sudah lampau waktu untuk
dipersoalkan oleh Penggugat/Pembanding, karena Sinode AM Periode
XX GKPI 2015 telah selesai tuntas dilaksanakan ;
10. Bahwa sesungguhnya lembaga yang tertinggi di GKPI adalah Sinode AM
sesuai bunyi pasal 44 (1) Peraturan Rumah Tangga GKPI, kemudian
Pasal 61 (5) Peraturan Rumah Tangga GKPI menyebutkan : “Bishop dan
Sekretaris Jenderal terpilih dengan sah jika masing-masing mendapat
suara sekurang-kurangnya ½ n + 1 (setengah dari jumlah ditambah satu)
dari Anggota Sinode AM yang hadir”, dan Pasal 61 (6) menyebutkan :
“Tata cara pemilihan Pimpinan Sinode diatur lebih lanjut dalam peraturan
tersendiri yang ditetapkan oleh Sinode AM”. Tata Tertib Sinode AM
Periode XX GKPI 2015 Pasal 7 tentang “QUORUM”, menyebutkan : “1.
Setiap persidangan yang dilaksanakan pada SAP GKPI XX 2015
dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ N + 1 dari
anggota Sinode AM”, jadi dengan demikian segala keputusan dianggap
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 74 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
sah apabila dilaksanakan sesuai aturan tersebut, dan bukan sah tidaknya
digantungkan kepada Penggugat/Pembanding ;
11. Bahwa penetapan Tergugat I/para Terbanding I (Pdt. RO SININTA
HUTABARAT, M.Th.) sebagai Sekretaris Jenderal GKPI masa bakti
2015-2020 adalah telah memenuhi syarat-syarat ketentuan Pasal 62 ayat
(1) Peraturan Rumah Tangga GKPI (Vide : surat bukti bertanda
T.II,IV,V,VI Bukti. 34, 35 dan T.I & TT Bukti 1 s/d Bukti 12), sehingga
dengan demikian penetapan Tergugat I / Terbanding I (Pdt. RO SININTA
HUTABARAT, M.Th.) sebagai Sekretaris Jenderal GKPI masa bakti
2015-2020 adalah telah sah sesuai hukum ;
12. Bahwa setelah selesainya penyelenggaraan Sinode AM Periode XX
GKPI 2015, maka selanjutnya antara Pimpinan Sinode (Bishop dan
Sekretaris Jenderal) GKPI masa bakti 2015-2020 dengan Pimpinan
Sinode (Bishop dan Sekretaris Jenderal) GKPI masa bakti 2015-2020
telah melaksanakan serah-terima jabatan dan administrasi,
inveristarisasi, keuangan sebagaimana ternyata dalam surat-menyurat
yang ditandatangani oleh Penggugat / Pembanding dan Turut Tergugat /
Turut Terbanding (Vide : surat bertanda T.I & TT Bukti 11 s/d Bukti 17),
sehingga dengan demikian penyelenggaraan Sinode AM Periode XX
GKPI 2015 secara keseluruhan telah selesai sesuai dengan Peraturan
Rumah Tangga GKPI serta Tata Tertib Sinode AM Periode XX GKPI
2015 ;
13. Bahwa saat ini Pimpinan Sinode (Bishop dan Sekretaris Jenderal)
maupun segenap kepengurusan GKPI masa bakti 2015-2020 sedang
berjalan dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara baik sebagaimana
yang diembankan, hal ini cukup membuktikan bahwasanya Pimpinan
Sinode (Bishop dan Sekretaris Jenderal) maupun segenap kepengurusan
GKPI masa bakti 2015-2020 telah mendapat pengakuan dari Jemaat
GKPI di seluruh Indonesia, bahkan hasil penyelenggaraan Sinode AM
Periode XX GKPI 2015 telah mendapat pengakuan dari Gubernur
Sumatera Utara sebagaimana ternyata dalam surat bertanda T.I & TT.
Bukti 18 dan Bukti 19 ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 75 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
14. Bahwa oleh karena proses dan tahapan penyelenggaraan Sinode AM
Periode XX GKPI 2015 secara keseluruhan telah dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Rumah Tangga GKPI serta Tata Tertib Sinode AM
Periode XX GKPI 2015 sebagaimana ternyata dalam
rangkaian/kesimpulan fakta (Van Feitelijken Aard) dari keseluruhan surat-
surat bukti maupun keterangan para Saksi yang diajukan oleh Tergugat-I
s/d Tergugat-VI/para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding,
maka dengan demikian segala tindakan dan keputusan yang ditetapkan
dalam Sinode AM Periode XX GKPI 2015 tersebut adalah sah sesuai
hukum, oleh karenanya maka Permohonan Banding
Penggugat/Pembanding harus ditolak ;
Berdasarkan uraian-uraian di atas, para Terbanding / para Tergugat
memohon kepada Majelis hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang
memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, agar berkenan
memberikan putusan hukum pada pokoknya :
Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat
(Pdt.PATUT SIPAHUTAR, M.Th.).
Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan setelah
memperhatikan dengan seksama, Memori Banding yang diajukan Kuasa
Hukum Penggugat / Pembanding, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru
yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan
hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah dipertimbangkan
dalam jawab menjawab atau kesimpulannya oleh Majelis Hakim Tingkat
Pertama dengan baik dan benar, oleh karena itu Memori Banding dari Kuasa
Hukum Penggugat / Pembanding tersebut harus dikesampingkan ;
Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan setelah
membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan
surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan
Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 72/Pdt.G/2015/PN-PMS
Tanggal 7 Juni 2016, Memori Banding Kuasa Hukum Penggugat /
Pembanding tertanggal 18 Juli 2016, Kontra Memori Banding dari Kuasa
Hukum Tergugat I, dan Turut Tergugat / Terbanding I, dan Turut Terbanding
tertanggal 26 Agustus 2016, serta Kontra Memori Banding dari Kuasa
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 76 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Hukum TERGUGAT II, IV, V, VI / TERBANDING II, IV, V, VI tertanggal 5
September 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat
bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis
Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang
disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar serta beralasan
menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengambil
alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan
menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam
mengadili perkara ini ditingkat banding ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 72/Pdt.G/2015/PN-
PMS Tanggal 7 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut haruslah
dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding berada di
pihak yang kalah, maka dibebankan membayar biaya perkara dikedua
tingkat peradilan ;
Mengingat pasal-pasal yang tercantum didalam Reglement Untuk
Tanah Seberang (Rbg) serta Perundang – undang lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I
-------- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Penggugat /
Pembanding ; -------- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar
Nomor : 72/Pdt.G/2015/PN-PMS Tanggal 7 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;
-------- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman 77 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusywaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 28 November 2016 oleh
DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Serta BINSAR SIREGAR,SH.MH.dan
PERDANA GINTING,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding,
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12
Oktober 2016 Nomor : 314 / PDT / 2016 / PT.MDN. putusan mana telah
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal
29 November 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan
dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh Marthin AP. Sinaga, SH. sebagai
Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;
Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis,
TTD TTD
BINSAR SIREGAR,SH.MHUM. DHARMA E. DAMANIK, SH. MH.