PENGADILAN TINGGI MEDAN Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN P U T U S A N Nomor 63/PDT/2017/ PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: INTAN BR TINAMBUNAN , umur 56 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di jalan Pintu Air IV Gg Maju No 15 lingkungan VII kelurahan Kwala Belaka, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Drs. H.MOHAMMAD AMRI, SH, Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM 9Institute Legal Aid) “AN NAHL”, beralamat di Jalan MedanBubu No.53 20222 Sumatera Utara Tel.(061)6624853, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2017, Selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat; M E L A W A N 1. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV , di jalan Let. Jend Suprapto No. 2, Medan, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I; 2. VERAYANA Br MANURUNG , di jalan Jend Gatot Subroto No 227 KM 7,5 Kelurahan Lalang, kecamatan Medan Sunggal, kota Medan Gedung Keuangan Negara Medan, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat III; 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c/q Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN RI) c/q Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara c/q Badan Pertanahan Nasional Daerah Kota Medan, di jalan Jendral DR Abdul Haris Nasution, Kelurahan Pangkalan Mansyur, kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat; Pengadilan Tinggi Tersebut; Setelah membaca: 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 63/PDT/ 2017/PT MDN tanggal 19 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
31
Embed
PENGADILAN TINGGI MEDAN file6. Bahwa, benar kira-kira pada tahun 1993 Para Tergugat telah menguasai lahan/tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
P U T U S A N Nomor 63/PDT/2017/ PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara gugatan antara:
INTAN BR TINAMBUNAN, umur 56 tahun, pekerjaan mengurus rumah
tangga, alamat di jalan Pintu Air IV Gg Maju No 15
lingkungan VII kelurahan Kwala Belaka, Kecamatan
Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara,
dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Drs.
H.MOHAMMAD AMRI, SH, Advokat pada LEMBAGA
BANTUAN HUKUM 9Institute Legal Aid) “AN NAHL”,
beralamat di Jalan MedanBubu No.53 20222
Sumatera Utara Tel.(061)6624853, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2017, Selanjutnya
disebut Pembanding semula Penggugat; M E L A W A N
1. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV, di jalan Let. Jend Suprapto No. 2,
Medan, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I; 2. VERAYANA Br MANURUNG, di jalan Jend Gatot Subroto No 227 KM 7,5
Kelurahan Lalang, kecamatan Medan Sunggal, kota Medan Gedung
Keuangan Negara Medan, selanjutnya disebut Terbanding II semula
Tergugat III; 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c/q Kepala Badan Pertanahan
Nasional (BPN RI) c/q Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara c/q Badan Pertanahan Nasional Daerah Kota Medan, di jalan Jendral DR Abdul Haris Nasution, Kelurahan
Pangkalan Mansyur, kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya
disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat;
Pengadilan Tinggi Tersebut;
Setelah membaca:
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 63/PDT/
2017/PT MDN tanggal 19 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 63/PDT/2017/PT.MDN
tanggal 9 Maret 2017 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk
membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :
TENTANG DUDUK PERKARA
Membaca surat gugatan Pembanding semula Penggugat tanggal 08
September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan pada tanggal 08 September 2014 dalam Nomor Register
421/Pdt.G/2014/PN Mdn, mengemukakan gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa benar Penggugat merupakan Ahli Waris pemilik sah atas
sebidang tanah yang terletak di : Dahulu dikenal dengan Jalan Medan-
Binjai Kampung Lalang Kecamatan Sunggal, Kabupaten/Daswati II : Deli
Serdang Provinsi Sumatera Utara, dan sekarang dikenal dengan Jalan
Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas ± 4.657,50 m², dengan
batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : dengan Jalan dahulu disebut Jalan Binjai
dan sekarang Jalan Jend. Gatot Subroto, ± 40,5 Meter.
Sebelah Selatan : dengan Karim, ± 40,5 Meter.
Sebelah Timur : dengan Jusuf, ± 115 Meter.
Sebelah Barat : dengan Agus, ± 115 Meter.
Yang dahulunya dimiliki dan dikuasai Orang Tua Kandung Penggugat
sesuai dengan surat “Alas Hak” AKTA PEMINDAHAN HAK Nomor
214/APH/KS/1969 Tanggal 20 Mei 1969 a/n LEBANUS TINAMBUNAN ;
2. Bahwa benar Alm. LEBANUS TINAMBUNAN memperoleh sebidang
lahan/tanah tersebut dari Alm. OSMAN ALI berdasarkan SURAT
KETERANGAN TANAH SEBAGAI PENGGANTI GRANT tertanggal 18
Mei 1955 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ismail Hasjim yang saat
itu menjabat sebagai Assisten Wedana D/p. Pamongpraja Kecamatan
Sunggal ;
3. Bahwa, lahan/tanah yang dikuasai oleh “Para Tergugat” adalah seluas ±
4.657,5 m² dengan batas-batas :
Sebelah Utara : dengan Jalan dahulu disebut Jalan Binjai
dan sekarang Jalan Jend. Gatot Subroto, ± 40,5 Meter.
Sebelah Selatan : dengan Karim, ± 40,5 Meter.
Sebelah Timur : dengan Jusuf, ± 115 Meter.
Sebelah Barat : dengan Agus, ± 115 Meter.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
4. Bahwa benar Alm. Lebanus Tunambunan meninggal dunia tanggal 11
September 1993 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.
033/18/KMKB/1993 tertanggal 20 September 1993 yang dibuat oleh
Lurah Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara ;
5. Bahwa semasa hidupnya Alm. Lebanus Tinambunan dan Penggugat
beserta Saudara-saudara Penggugat yang lain telah menguasai dan
bertempat tinggal diatas lahan/tanah sejak Peyerahan lahan/tanah
dimaksud, dan letak lokasi rumah tempat tinggal tersebut persisnya
berada di sebelah Utara lahan/tanah tersebut ;
6. Bahwa, benar kira-kira pada tahun 1993 Para Tergugat telah menguasai
lahan/tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)
No.166 Tertanggal 24 Juli 1993 dan perpanjangannya menjadi Sertipikat
HGB No. 535 Tertanggal 26 Agustus 2011 ; dan Sertipikat HGB No. 171
Tertanggal 24 Juli 1993 dan perpanjangannya menjadi Sertipikat HGB
No.119 tertanggal 27 Agustus 2011 ;
7. Bahwa berdasarkan Sertipikat HGB No. 171 Tertanggal 24 Juli 1993
dan perpanjangannya menjadi Sertipikat HGB No. 119 tertanggal 27
Agustus 2011, (“dahulu adalah PT. Perkebunan VII”), dan pada tahun
1997 sampai sekarang setelah adanya “Peleburan” sesuai Peraturan
Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1996 Tentang Peleburan Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Perkebunan VII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Perkebunan VIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Perkebunan Nusantara IV. Oleh karena itulah, lahan/tanah tersebut
diatas dikuasai oleh PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) (Tergugat
I) dari tahun 1997 sampai dengan sekarang yang tentunya Alas Hak
Tergugat I tersebut adalah tidak benar (Cacat Hukum );
8. Bahwa, adapun yang menjadi Alas Hak Tergugat II tersebut adalah Akte
Pelepasan Hak atas tanah dengan Ganti Rugi No. 2 tertanggal 29 April
2003, dan Akte Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi No. 3
tertanggal 29 April 2003, yang tertunya juga tidak benar (Cacat Hukum) ;
9. Bahwa, kira-kira pada tanggal 28 Januari 2014, setelah Penggugat pergi
kelokasi lahan/tanah yang saat ini menjadi “Objek Sengketa” ternyata
Penggugat melihat ada berdiri Plank Merek yang bertuliskan bahwa
TANAH INI MILIK PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (Persero) i.c
Tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
10. Bahwa yang lebih ironisnya Para Tergugat menyatakan kepada
Penggugat bahwa tanah Penggugat tersebut diperoleh Para Tergugat
dan Turut Tergugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)
No.166 Tertanggal 24 Juli 1993 dan perpanjangannya menjadi Sertipikat
HGB No. 535 Tertanggal 26 Agustus 2011 ; dan Sertipikat HGB No. 171
Tertanggal 24 Juli 1993 dan perpanjangannya menjadi Sertipikat HGB
No.119 tertanggal 27 Agustus 2011, padahal lahan/tanah tersebut tidak
pernah diserahkan dan diperjual belikan kepada siapapun ;
11. Bahwa, setelah Penggugat mempertanyakan kepada pihak Tergugat I
atas dasar apa menguasai lahan/tanah tersebut, akhirnya pihak
Tergugat I menerangkan bahwa lahan/tanah tersebut dikuasai dan
dimiliki oleh Tergugat I adalah berdasarkan “Peralihan” Sertipikat Hak
Guna Bangunan (HGB) No.166 Tertanggal 24 Juli 1993 dan Sertipikat
HGB No. 171 Tertanggal 24 Juli 1993 kepada Tergugat I tertanggal 23
Juli 1997 (Peralihan Pemegang Hak), sehingga atas perbuatan Para
Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sangat menimbulkan kerugian
bagi Penggugat baik secara materil maupun moril ;
12. Bahwa, Penggugat juga mempertanyakan kepada Pihak Tergugat II
atas dasar apa menguasai lahan/tanah tersebut, akhirnya pihak tergugat
II menerangkan bahwa lahan/tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh
Tergugat II adalah berdasarkan Akte Pelepasan Hak Atas Tanah
Dengan Ganti Rugi No. 2 tertanggal 29 April 2003, dan Akte Pelepasan
Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 3 tertanggal 29 April 2003 ;
13. Bahwa, oleh karena itulah seharusnya menurut hukum Akte Pelepasan
Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 2 tertanggal 29 April 2003, dan
Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 3 tertanggal 29
April 2003 yang dimiliki tergugat II adalah Cacat Hukum dan harus
dinyatakan “Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum” ;
14. Bahwa, adapun kerugian materil yang dialami penggugat atas
penguasaan lahan/tanah oleh tergugat I dan Tergugat II dihitung sejak
tahun 1993 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut
Apabila tanah tersebut dijual dan disesuaikan dengan harga saat ini
seharga Rp. 3.500.000/Meter x 4.657,50 m² = Rp. 16.301.000.000,-
(enambelas milyar tiga ratus satu juta rupiah) sejak Gugatan
didaftarkan sampai objek perkara diserahkan oleh Tergugat I dan
Tergugat II, dan juga kerugian moril sebesar Rp 30 .000.000.000,-
(tiga puluh miliar rupiah);
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
15. Bahwa, selain dari hal tersebut diatas apabila Sertipikat HGB
dikeluarkan seharusnya lahan/tanah yang dikuasai oleh pihak Tergugat
I, maka lahan/tanah tersebut harus memenuhi syarat-syarat
sebagaimana ditetukan peruntukannya yaitu yang dipergunakan untuk
bangunan rumah tempat tinggal sesuai dengan Sertipikat HGB No.166
dan Sertipikat HGB No. 171, masing-masing Tertanggal 24 Juli 1993 ;
16. Bahwa, pada lokasi hamparan lahan/tanah sesuai dengan Sertipikat
HGB No. 166 dan Sertipikat HGB No. 171 masing-masing tertanggal 24
Juli 1993 yang telah diperpanjang masa berlakunya sampai dengan
tahun 2033, dan sesuai keadaan lahan/tanah tersebut “Tidak Ada
Bangunan Rumah Tempat Tinggal (Diterlantarkan)” yang dibanguna
oleh pihak Tergugat I ;
17. Bahwa, dalam pergantian Nomor Sertipikat HGB dan perpanjangan
masa berlakunya sampai dengan tahun 2033, yakni : Sertipikat HGB No.
166 menjadi Sertipikat HGB No. 553/HGB/BPN.12.71.2011 tertanggal
26 Agustus 2011, dan Sertipikat HGB No. 171 menjadi Sertipikat HGB
No. 119/HGB/BPN.12/2011 tertanggal 27 Agustus 2011. Hal ini sesuai
dengan hemat kami tidak mempunyai dasar atau diduga “Cacat Hukum
Administrasi” dalam perpanjangan Sertipikat HGB tersebut dikarenakan
pada lokasi lahan/tanah yang diterbitkan Sertipikat HGB tersebut “Tidak
Ada berupa Bangunan Rumah Tempat Tinggal” yang dibanguna oleh
pihak Tergugat I ;
18. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 40 huruf “e” yang berbunyi
: Hak Guna Bangunan Hapus karena Diterlantarkan Jo. Peraturan
Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha dan Hak
Guna Bangunan Pasal 35 ayat 1 huruf “e” yang berbunyi : Hak Guna
Bangunan Hapus karena Diterlantarkan ;
19. Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo.
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha
dan Hak Guna Bangunan, Pasal 35 ayat 1 huruf “e” atas Penerbitan
Perpanjangan Sertipikat HGB No. 166 menjadi Sertipikat HGB No.
553/HGB/BPN.12.71.2011 tertanggal 26 Agustus 2011, dan
Perpanjangan Sertipikat HGB No. 171 menjadi Sertipikat HGB No.
119/HGB/BPN.12/2011 tertanggal 27 Agustus 2011 adalah cacat
hukum;
20. Bahwa, oleh karena itu seharusnya menurut hukum, Turut Tergugat
tidak dapat menerbitkan HGB No. 166 menjadi Sertipikat HGB No.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
553/HGB/BPN.12.71.2011 tertanggal 26 Agustus 2011, dan
Perpanjangan Sertipikat HGB No. 171 menjadi Sertipikat HGB No.
119/HGB/BPN.12/2011 tertanggal 27 Agustus 2011, karena diatas
lahan/tanah yang diterbitkan Sertipikat HGB dimaksud telah ada
pemiliknya, dan oleh karena itu sertipikat dimaksud harus dinyatakan
“Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum” ;
21. Bahwa karena Penggugat merasa apa yang menjadi haknya telah
dirampas dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II aquo, sebelum
mengajukan gugatan ini Penggugat dengan itikad baik masih berusaha
untuk mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II agar menyelesaikan
masalah ini secara kekeluargaan dengan tujuan agar tanah milik
Penggugat a quo, dapat dikembalikan atau diganti rugi oleh Para
Tergugat, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap mempertahankan
dan merasa bahwa Para Tergugatlah pemilik lahan/tanah, beserta
bangunan diatasnya dan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah
memberikan kabar ataupun datang guna menyelesaikan masalah
tersebut dengan Penggugat secara kekeluargaan ;
22. Bahwa dari apa yang diuraikan diatas, patutlah disimpulkan bahwa
perbuatan Tergugat I dan Tergugat II di dalam memiliki ataupun
menguasai lahan/tanah Hak Milik Penggugat tersebut, adalah jelas tidak
didasari adanya itikad baik dan juga tidak didasarkan pada alas hak
yang sah secara yuridis, sehingga tentunya Tergugat I dan Tergugat II
dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht
Matigedaad) yang merugikan Penggugat baik secara materi maupun
immaterial sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (BW);
23. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai
dan mengusahai objek lahan/tanah Penggugat seluas ± 4.657,50 m²
secara tanpa hak dan melawan hukum mengakibatkan timbulnya
kerugian moril sejak Gugatan di daftarkan sampai objek perkara
diserahkan oleh tergugat I dan Tergugat II pa Penggugat dan juga
kerugian moril sebesar Rp 30 .000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ;
24. Bahwa dari sikap Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau tahu
dengan kerugian Penggugat baik yang sudah maupun yang akan
datang, maka untuk memaksa agar Tergugat I dan Tergugat II segera
mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat, mohon agar supaya
Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk
membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta
rupiah) setiap hari, jika Tergugat I dan Tergugat II lalai menyerahkan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
objek perkara kepada Penggugat, dihitung sejak putusan dibacakan
sampai objek perkara diserahkan kepada Penggugat ;
25. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik, maka
untuk menjamin agar kelak putusan ini tidak hampa atau sia-sia (Illusoir)
serta adanya dugaan kuat Tergugat I dan Tergugat II hendak
mengalihkan atau menghilangkan haknya atau memindah tangankan
kepada orang lain atas Tanah objek perkara tersebut karena adanya
gugatan ini, maka sebelum atau sesudah perkara ini diperiksa supaya
Pengadilan Negeri Medan kiranya terlebih dahulu meletakkan Sita
Jaminan (Consevatoir Beslaag) terhadap objek “Sengketa” dan harta-
harta milik Tergugat I dan Tergugat II dan baik yang bergerak maupun
tidak bergerak ;
26. Bahwa oleh karena gugatan ini di dasarkan atas bukti-bukti autentik dan
sah, maka Penggugat memohon agar nantinya putusan yang diambil
Majelis Hakim adalah putusan yang dapat di jalankan serta merta
meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij
Vooraad) ;
Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan / Majelis Hakim yang
terhormat memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna menghadap
di muka persidangan, dan mengambil keputusan yang berbunyi sebagai
berikut :
PRIMAIR :
1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Akta Pemindahan Hak No.214/APH/KS/1969
tertanggal 20 Mei 1969 yang dibuat/diterbitkan oleh Drs. MP. Simanjuntak
yang saat itu menjabat Assisten Wedana U.B. Pengatur Tatapraja
Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang saat itu, adalah sah dan
berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan bahwa tanah perkara / objek perkara seluas ± 4657,50 m²
yang terletak di lahan/tanah di : Dahulu dikenal dengan Jalan Medan-
Binjai Kampung Lalang Kecamatan Sunggal, Kabupaten/Daswati II : Deli
Serdang Provinsi Sumatera Utara, dan sekarang dikenal dengan Jalan
Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas ± 4.657,50 m², dengan batas-
batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : dengan Jalan dahulu disebut Jalan
Binjai dan sekarang Jalan Jend. Gatot Subroto, ± 40,5 Meter.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
Sebelah Selatan : dengan Karim, ± 40,5 Meter.
Sebelah Timur : dengan Jusuf, ± 115 Meter.
Sebelah Barat : dengan Agus, ± 115 Meter.
Adalah hak milik Penggugat dan Ahli Waris yang lain, berdasarkan Alas
Hak Surat Akta Pemindahan Hak No.214/APH/KS/1969 tertanggal 20 Mei
1969 yang dibuat/diterbitkan oleh Drs. MP. Simanjuntak yang saat itu
menjabat Assisten Wedana U.B. Pengatur Tatapraja Kecamatan Sunggal,
Kabupaten Deliserdang saat itu ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah
menguasai tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan
hukum (Onrecht Matigedaad) ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II beserta Turut Tergugat atau siapa
saja yang menguasai dan mendapatkan hak daripada lahan/tanah
tersebut untuk menyerahkan lahan/tanah objek “Sengketa” tersebut
kepada Penggugat dan Ahli Waris lainnya dalam keadaan baik dan
kosong ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materil yang
dialami penggugat adalah sekitar Rp. 3.500.000/Meter x 4.657,50 m² =
Rp. 16.301.000.000,- (enambelas milyar tiga ratus satu juta rupiah) jika
lahan/tanah tersebut dijual, sejak Gugatan didaftarkan sampai objek
Perkara diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat
dan Ahli Waris lainnya, dan juga kerugian Moral sebesar Rp.
30.000.000.000,- (tiga puluh milyar) ;
7. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan dalam
perkara ini adalah sah dan berkekuatan hukum ;
8. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat HGB No. 166
menjadi Sertipikat HGB No. 553/HGB/BPN.12.71.2011 tertanggal 26
Agustus 2011, dan Perpanjangan Sertipikat HGB No. 171 menjadi
Sertipikat HGB No. 119/HGB/BPN.12/2011 tertanggal 27 Agustus 2011,
dengan segala akibat hukumnya ;
9. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Akte Pelepasan Hak Atas
Tanah Dengan Ganti Rugi No. 2 tertanggal 29 April 2003, dan Akte
Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 3 tertanggal 29 April
2003 atas nama tergugat II, dengan segala akibat hukumnya
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa
(Dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari atas
keterlambatan melaksanakan putusan ini ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan serta merta
walaupun ada Banding, Kasasi (Uit Voerbaar Bij Vooraad) ;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar
13. segala ongkos yang timbul dalam perkara ini.
SUBSIDAIR
Dan atau apabila Pengadilan / Majelis Hakim berpendapat lain maka
mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan pertimbangan hukum dan
keadilan (Ex Aequo Et Bono).
Membaca jawaban Terbanding I semula Tergugat I terhadap gugatan
Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:
DALAM KONPENSI :
DALAM EKSEPSI : Tentang Gugatan Yang diajukan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet ontvankelijke verklaard) I. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT SECARA HUKUM TELAH
DINYATAKAN DALUWARSA (LEWAT WAKTU).
1. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 2 angka 1
mengemukakan dalil-dalilnya antara lain :
Penggugat adalah ahli waris Lebanus Tinambunan dan pemilik sah
sebidang tanah seluas 4657,50 M2 dikenal dengan Jalan Jend. Gatot
Subroto, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan,
yang dahulunya dimiliki dan dikuasai orang tua kandung Penggugat,
sesuai dengan surat alas hak Akta Pemindahan Hak Nomor
214/APH/KS/1969 tanggal 20 Mei 1969.
2. Bahwa jika diteliti dengan seksama dalil gugatan Penggugat,
sebagaimana dijelaskan pada angka 1 di atas, maka secara konkrit
Penggugat tidak lagi menggarap tanah seluas 4657,50 M2 mulai tahun
1969, dan jika dihitung sampai dengan sekarang ini (gugatan diajukan
pada tahun 2014) berarti Penggugat sudah + 45 tahun lamanya tidak
mengajukan tuntutan terhadap tanah seluas 4657,50 M2 kepada
Tergugat I, serta telah meninggalkan dan tidak lagi menguasai
dan/atau mengusahai serta menggarap tanah terperkara incasu tanah
seluas 4657,50 M2;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa
Penggugat yang telah + 45 tahun lamanya tidak mengajukan tuntutan
dan tidak lagi mnguasai serta mengusahai tanah seluas 4657,50 M2
tersebut, maka secara hukum Penggugat telah kehilangan hak atas
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
tanah seluas 4657,50 M2 yang dituntutnya terhadap Tergugat I
dikarenakan daluwarsa;
4. Bahwa argumentasi hukum yang dikemukakan Tergugat I,
sebagaimana diterangkan di atas, sejalan dengan ketentuan Pasal
1967 KUHPerdata yang selengkapnya berbunyi :
“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang
bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa, dengan lewatnya
waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa, yang menunjukkan akan
adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi
pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang
didasarkan kepada iktikadnya yang buruk”.
1. Bahwa dengan demikian jelas ternyata gugatan yang diajukan oleh
Penggugat dalam perkara aquo ini dinyatakan tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PERKARA AQUO MENJADI
KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri
Medan menurut hukum secara objektif harus dinyatakan tidak dapat
diterima (ontvankelijke verklaard) sebab Pengadilan Negeri Medan
tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili ataupun memberikan
putusan terhadap objek perkara yang di atasnya terdapat Sertipikat
Hak Guna Bangunan No.166/Desa Lalang, dan Sertipikat Hak Guna
Bangunan No.171/Desa Lalang yang merupakan suatu Keputusan
Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa karena di atas objek perkara telah diterbitkan Keputusan Tata
Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan yang merupakan
keputusan yang final dan termasuk dalam pengertian Keputusan Tata
Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-
Undang No.5 tahun 1986 yang dirubah menjadi UNDANG-UNDANG
No.9 TAHUN 2004 ;
4. Bahwa dengan demikian menurut hukum Pengadilan Negeri Medan
tidak berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini karena yang
berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara karena sertifikat
Hak Guna Bangunan No.166/Desa Lalang, dan sertifikat Hak Guna
Bangunan No.171/Desa Lalang yang merupakan keputusan Tata
Usaha Negara ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
5. Bahwa dengan demikian jelas ternyata gugatan yang diajukan oleh
Penggugat dalam perkara aquo ini dinyatakan tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijke verklaard) ;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Bahwa Tergugat I mohon dalil-dalil yang telah diajukan di dalam Eksepsi
Tentang Gugatan Penggugat Dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard) sebagaimana yang telah dikemukakan dalam
Eksepsi di atas, -geinsereerd- dianggap termasuk di bagian Dalam Pokok
Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I tetap konsisten dan menolak dengan tegas serta
memungkiri seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali
secara tegas diakui di bawah ini ;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan
Penggugat di dalam gugatannya bahwa Lebanus Tinambunan adalah
pemilik sah sebidang tanah seluas 4657,50 M2 dikenal dengan Jalan
Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota
Medan, yang dahulunya dimiliki dan dikuasai orang tua kandung
Penggugat sesuai dengan surat alas hak Akta Pemindahan Hak Nomor
214/APH/KS/1969 tanggal 20 Mei 1969;
4. Bahwa Tergugat I memungkiri dengan tegas apa yang dikemukakan
Penggugat bahwa tanah seluas 4657,50 M2 dikenal dengan Jalan Jend.
Gatot Subroto Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota
Medan, yang dahulunya dimiliki dan dikuasai orang tua kandung
Penggugat sesuai dengan surat alas hak Akta Pemindahan Hak Nomor
214/APH/KS/1969 tanggal 20 Mei 1969 adalah merupakan milik
Penggugat dan ahli waris lainnya;
5. Bahwa karena tanah terperkara seluas 4657,50 M2 adalah merupakan
hak Tergugat I sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan-Hak Guna
Bangunan (HGB) Nomor : 166/Desa Lalang dan Nomor : 171/Desa
Lalang dan dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung No.2872 K/PDT/2011
jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan No.91/PDT/2009/PT-MDN. jo.
putusan Pengadilan Negeri Medan No.398/Pdt.G/2005/PN-Mdn yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Bahwa oleh karena Tergugat I menguasai serta memiliki tanah secara sah
atas tanah terperkara seluas 4657,50 M2 berdasarkan sertifikat Hak Guna
Bangunan-Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 166/Desa Lalang dan
Nomor : 171/Desa Lalang dan dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung
No.2872 K/PDT/2011 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
No.91/PDT/2009/PT-MDN. jo. putusan Pengadilan Negeri Medan
No.398/Pdt.G/2005/PN-Mdn., maka tidak berdasarkan hukum apa yang
dikemukakan Penggugat di dalam gugatannya bahwa Tergugat I telah
melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas apa yang dikemukakan
Penggugat terhadap tanah terperkara tidak dipergunakan untuk bangunan
rumah tempat tinggal, karena di atas tanah terperkara akan dikerjakan
bangunan untuk kepentingan Tergugat I ;
8. Bahwa di atas tanah terperkara aquo telah dibuat pagar tembok dari
semen secara permanen oleh Tergugat I, dan juga di atas tanah
terperkara telah berdiri plang yang menunjukkan tanah terperkara adalah
milik Tergugat I, maka dengan demikian apa yang dikemukakan
penggugat di dalam gugatannya bahwa tanah terperkara dalam keadaan
terlantar atau ditelantarkan adalah tidak berdasarkan hukum dan