P U T U S A N Nomor : 25/PID.SUS.K/2014/PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : CHARLES ABDI SURYA Tempat lahir : Pangkalan Brandan Umur/tgl.lahir : 35 Tahun / 31 Januari 1978 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Jl. Swadaya, Lingkungan II Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai/ Jl. Telaga Said, Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat A g a m a : Islam Pekerjaan : Wiraswasta (Petani/Peternak) Pendidikan : S T M Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan : 1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 ; 2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 ; 3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014; 4. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 ; 5. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014 ; 6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014 ;
33
Embed
PENGADILAN TINGGI MEDAN · 2014-07-01 · Kelompok Tani Makmur dan SRI LAWATI, ... Kabupaten dalam hal pembelian sapi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Juknis/Juklak yang mengharuskan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
P U T U S A N Nomor : 25/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, yang memeriksa dan
mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap : CHARLES ABDI SURYA
Tempat lahir : Pangkalan Brandan
Umur/tgl.lahir : 35 Tahun / 31 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Swadaya, Lingkungan II
Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara,
Kota Binjai/ Jl. Telaga Said, Kelurahan Alur Dua,
Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat
A g a m a : Islam Pekerjaan : Wiraswasta (Petani/Peternak)
Pendidikan : S T M
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan :
1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 25
November 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak
tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak
tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24
Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26
Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak
tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014 ;
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
2
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal
08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014 ;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;
Telah membaca :
I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 14 Nopember 2013, No..
Reg. Perkara : PDS-02/STBAT.1/11/2013, yang mendakwa Terdakwa dengan
dakwaan sebagai berikut :
KESATU
PRIMAIR :
Bahwa ia terdakwa CHARLES ABDI SURYA selaku Bendahara Kelompok Tani
Makmurbersama-sama dengan RESTU SUBAGIO selaku Ketua Kelompok Tani
Makmur berdasarkan Surat Keputusan Kelurahan Alur Dua Nomor : 520-
02/KPTS/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Penetapan Pengukuhan
Kelompok Tani Makmur dan SRI LAWATI, SPt selaku Sarjana Membangun Desa
(SMD) yang diangkat berdasarkan SK Menteri Pertanian RI Nomor :
4195/Kpts/OT.140/10/2011 tanggal 06 Oktober 2011 tentang Penetapan Nama
Sarjana Membangun Desa (SMD), Kelompok dan Lokasi Penerima
Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Tahun 2011 Tahap III serta
LAURA HEVALINA KETAREN, Msi selaku Kabid Agribisnis dan Sumberdaya
pada Dinas Peternakan Kabupaten Langkat (penuntutan diajukan secara terpisah),
pada bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan bulan Februari tahun 2012 atau
setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012
bertempat di Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yangmelakukan atau yang turut
serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu koorporasiyang dapat
merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan terdakwa
dilakukan dengan cara, sebagai berikut :
- Pada tahun 2011 Kelompok Tani Makmur Sub Peternakan Kelurahan Alur
Dua Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat menerima program bantuan
Pemerintah Pusat Bidang Pertanian melalui Sarjana Membangun Desa
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
3
(SMD) untuk Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia Melalui
Kelompok Tahun 2011 dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kementerian Pertanian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2011 No. 0327/018-
06.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 dan berdasarkan SK Menteri
Pertanian RI Nomor : 4195/Kpts/OT.140/10/2011 tanggal 06 Oktober 2011
tentang Penetapan Nama Sarjana Membangun Desa (SMD), Kelompok dan
Lokasi Penerima Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD)
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian
Pertanian Tahun 2011 Tahap III.
- Bahwa susunan kepengurusan Kelompok Tani Makmur berdasarkan Surat
Keputusan Kelurahan Alur Dua Nomor : 520-02/KPTS/I/2010 tanggal 21
Januari 2010 tentang Penetapan Pengukuhan Kelompok Tani Makmur, yaitu:
1. Ketua : Restu Subagio
2. Sekretaris : Zulfan Effendi
3. Bendahara : Charles Abdi Surya
4. Anggota : a. Siswandi
b. Hilman
c. Yumio
d. Bambang
e. Bani
f. M. Yamin
g. Arifin
h. Yusrijal
i. Sanimin
- Bahwa untuk mendapatkan program bantuan Pemerintah Pusat Bidang
Pertanian melalui Sarjana Membangun Desa (SMD) untuk Pengembangan
Pembibitan Ternak Ruminansia Melalui Kelompok Tahun 2011, Kelompok
Tani Makmur membuat Rencana Usaha Kegiatan (RUK), dengan rincian
sebagai berikut :
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
4
No Kegiatan Volume Harga satuan Jumlah 1 2 3 4 5 1. Pembelian Ternak : a. Bakalan lokal 16 ekor Rp. 7.600.000,- Rp.
121.600.000,- b. Betina Lokal 16 ekor Rp. 8.650.000,- Rp.
138.400.000,- 2. Perbaikan Kandang 1 unit Rp. 7.000.000,- Rp.
6. Administrasi Kelompok 1 paket Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,-
Rp. 22.000.000,-
- Bahwa dalam penggunaan dana tersebut terdakwa bersama dengan Restu
Subagio dan Sri Lawati, SPt tidak pernah membuatkan Laporan
Perkembangan Sapi, yang seharusnya dilakukan setiap bulannya dan tidak
pernah menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
setiap Tri Wulan ke Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Up.
Direktur Pakan Ternak dan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Langkat
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
9
atau sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak
Ruminansia Melalui Kelompok Tahun 2011 Nomor :
782/Kpts/PD.410/F/05/2011 tanggal 12 Mei 2011, Bab V huruf B angka 1
halaman 22 ”Kelompok peternak wajib melaporkan perkembangan
pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Dinas Kabupaten/Kota, seperti
pada Lampiran-9, selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya”.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan RESTU SUBAGIO, SRI LAWATI, SPt dan LAURA HEVALINA KETAREN, Msi sebagaimana telah
diuraikan di atas, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 98.600.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) atau
setidak-tidaknya berkisar angka tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara
Nomor : LAPKKN-113/PW02/5/2013 tanggal 10 September 2013 yang dibuat
dan ditandatangani oleh Tim Tenaga Ahli, antara lain : Drs. Agus Dwi
Praptama, CfrA, Saul P Simajuntak, Tiurmauli Hutagaol dan Isya Syabana
serta diketahui oleh Bonny Anang Dwijanto selaku Kepala BPKP Perwakilan
Propinsi Sumatera Utara.
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
SUBSIDIAIR :
Bahwa terdakwa CHARLES ABDI SURYA selaku Bendahara Kelompok Tani
Makmurbersama-sama dengan RESTU SUBAGIO selaku Ketua Kelompok Tani
Makmur berdasarkan Surat Keputusan Kelurahan Alur Dua Nomor : 520-
02/KPTS/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Penetapan Pengukuhan
Kelompok Tani Makmur dan SRI LAWATI, SPt selaku Sarjana Membangun Desa
(SMD) yang diangkat berdasarkan SK Menteri Pertanian RI Nomor :
4195/Kpts/OT.140/10/2011 tanggal 06 Oktober 2011 tentang Penetapan Nama
Sarjana Membangun Desa (SMD), Kelompok dan Lokasi Penerima
Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Tahun 2011 Tahap III serta
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
10
LAURA HEVALINA KETAREN, Msi selaku Kabid Agribisnis dan Sumberdaya
pada Dinas Peternakan Kabupaten Langkat (penuntutan diajukan secara terpisah),
pada bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan bulan Februari tahun 2012 atau
setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012
bertempat di Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yangmelakukan atau yang turut
serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan terdakwa
dilakukan dengan cara, sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Bendahara Kelompok Tani Makmur
berdasarkan Surat Keputusan Kelurahan Alur Dua Nomor : 520-
02/KPTS/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Penetapan Pengukuhan
Kelompok Tani Makmur dan tugas terdakwa sehubungan program bantuan
Pemerintah Pusat Bidang Pertanian melalui Sarjana Membangun Desa
(SMD) untuk Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia Melalui
Kelompok Tahun 2011, selaku Bendahara mengetahui pengeluaran uang
untuk pembelian ternak, pakan, obat-obatan, membuat laporan keuangan
dan sebagainya atau sebagaimana Petunjuk Teknis Pengembangan
Pembibitan Ternak Ruminansia Melalui Kelompok Tahun 2011 Nomor :
782/Kpts/PD.410/F/05/2011 tanggal 12 Mei 2011, Bab III Pengajuan,
Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana, paragraf 2
halaman 12 “Pengurus kelompok membukukan seluruh aktivitas penarikan
dana, pembelanjaan dan penyerahan barang kepada anggota kelompok”.
- Pada tahun 2011Kelompok Tani Makmur Sub Peternakan Kelurahan Alur
Dua Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat menerima program bantuan
Pemerintah Pusat Bidang Pertanian melalui Sarjana Membangun Desa
(SMD) untuk Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia Melalui
Kelompok Tahun 2011 dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kementerian Pertanian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2011 No. 0327/018-
06.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 dan berdasarkan SK Menteri
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
11
Pertanian RI Nomor : 4195/Kpts/OT.140/10/2011 tanggal 06 Oktober 2011
tentang Penetapan Nama Sarjana Membangun Desa (SMD), Kelompok dan
Lokasi Penerima Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD)
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian
Pertanian Tahun 2011 Tahap III.
- Bahwa susunan kepengurusan Kelompok Tani Makmur berdasarkan Surat
Keputusan Kelurahan Alur Dua Nomor : 520-02/KPTS/I/2010 tanggal 21
Januari 2010 tentang Penetapan Pengukuhan Kelompok Tani Makmur, yaitu:
1. Ketua : Restu Subagio
2.. Sekretaris : Zulfan Effendi
3. Bendahara : Charles Abdi Surya
Anggota : a. Siswandi
b. Hilman
c. Yumio
d. Bambang
e. Bani
f. M. Yamin
g. Arifin
h. Yusrijal
i. Sanimin
- Bahwa untuk mendapatkan program bantuan Pemerintah Pusat Bidang
Pertanian melalui Sarjana Membangun Desa (SMD) untuk Pengembangan
Pembibitan Ternak Ruminansia Melalui Kelompok Tahun 2011, Kelompok
Tani Makmur membuat Rencana Usaha Kegiatan (RUK), dengan rincian
sebagai berikut :
No Kegiatan Volume Harga satuan Jumlah
1 2 3 4 5
1. Pembelian Ternak :
a. Bakalan lokal 16 ekor Rp. 7.600.000,- Rp. 121.600.000,-
b. Betina Lokal 16 ekor Rp. 8.650.000,- Rp. 138.400.000,-
2. Perbaikan Kandang 1 unit Rp. 7.000.000,- Rp. 7.000.000,-
6. Administrasi Kelompok 1 paket Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,-
Rp. 22.000.000,-
- Bahwa dalam penggunaan dana tersebut terdakwa bersama dengan Restu
Subagio dan Sri Lawati, SPt tidak pernah membuatkan Laporan
Perkembangan Sapi, yang seharusnya dilakukan setiap bulannya dan tidak
pernah menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
setiap Tri Wulan ke Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Up.
Direktur Pakan Ternak dan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Langkat
atau sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak
Ruminansia Melalui Kelompok Tahun 2011 Nomor :
782/Kpts/PD.410/F/05/2011 tanggal 12 Mei 2011, Bab V huruf B angka 1
halaman 22 ”Kelompok peternak wajib melaporkan perkembangan
pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Dinas Kabupaten/Kota, seperti
pada Lampiran-9, selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya”.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan RESTU SUBAGIO, SRI
LAWATI, SPt dan LAURA HEVALINA KETAREN, Msi sebagaimana telah
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
17
diuraikan di atas, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 98.600.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) atau
setidak-tidaknya berkisar angka tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara
Nomor : LAPKKN-113/PW02/5/2013 tanggal 10 September 2013 yang dibuat
dan ditandatangani oleh Tim Tenaga Ahli, antara lain : Drs. Agus Dwi
Praptama, CfrA, Saul P Simajuntak, Tiurmauli Hutagaol dan Isya Syabana
serta diketahui oleh Bonny Anang Dwijanto selaku Kepala BPKP Perwakilan
Propinsi Sumatera Utara.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
ATAU
KEDUA :
Bahwa ia terdakwa CHARLES ABDI SURYA selaku Bendahara Kelompok Tani
Makmurbersama-sama dengan RESTU SUBAGIO selaku Ketua Kelompok Tani
Makmur berdasarkan Surat Keputusan Kelurahan Alur Dua Nomor : 520-
02/KPTS/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Penetapan Pengukuhan
Kelompok Tani Makmur (penuntutan diajukan secara terpisah), pada bulan
Oktober tahun 2011 sampai dengan bulan Februari tahun 2012 atau setidak
tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat
di Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yangmelakukan atau yang turut
serta melakukan, Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang
ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara
waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan
karena jabatannya, atau karena membiarkan uang atau surat berharga tersebut
diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan
perbuatan tersebut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
18
- Pada tahun 2011Kelompok Tani Makmur Sub Peternakan Kelurahan Alur
Dua Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat menerima program bantuan
Pemerintah Pusat Bidang Pertanian melalui Sarjana Membangun Desa
(SMD) untuk Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia Melalui
Kelompok Tahun 2011 dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kementerian Pertanian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2011 No. 0327/018-
06.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 dan berdasarkan SK Menteri
Pertanian RI Nomor : 4195/Kpts/OT.140/10/2011 tanggal 06 Oktober 2011
tentang Penetapan Nama Sarjana Membangun Desa (SMD), Kelompok dan
Lokasi Penerima Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD)
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian
Pertanian Tahun 2011 Tahap III.
- Bahwa susunan kepengurusan Kelompok Tani Makmur berdasarkan Surat
Keputusan Kelurahan Alur Dua Nomor : 520-02/KPTS/I/2010 tanggal 21
Januari 2010 tentang Penetapan Pengukuhan Kelompok Tani Makmur, yaitu:
1. Ketua : Restu Subagio
2. Sekretaris : Zulfan Effendi
3. Bendahara : Charles Abdi Surya
Anggota : a. Siswandi
b. Hilman
c. Yumio
d. Bambang
e. Bani
f. M. Yamin
g. Arifin
h. Yusrijal
i. Sanimin
- Bahwa untuk mendapatkan program bantuan Pemerintah Pusat Bidang
Pertanian melalui Sarjana Membangun Desa (SMD) untuk Pengembangan
Pembibitan Ternak Ruminansia Melalui Kelompok Tahun 2011, Kelompok
Tani Makmur membuat Rencana Usaha Kegiatan (RUK), dengan rincian
sebagai berikut :
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
19
No Kegiatan Volume Harga satuan Jumlah
1 2 3 4 5
1. Pembelian Ternak :
a. Bakalan lokal 16 ekor Rp. 7.600.000,- Rp. 121.600.000,-
b. Betina Lokal 16 ekor Rp. 8.650.000,- Rp. 138.400.000,-
2. Perbaikan Kandang 1 unit Rp. 7.000.000,- Rp. 7.000.000,-
- Bahwa dalam penggunaan dana tersebut terdakwa bersama dengan Restu
Subagio dan Sri Lawati, SPt tidak pernah membuatkan Laporan
Perkembangan Sapi, yang seharusnya dilakukan setiap bulannya dan tidak
pernah menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
setiap Tri Wulan ke Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Up.
Direktur Pakan Ternak dan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Langkat
atau sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak
Ruminansia Melalui Kelompok Tahun 2011 Nomor :
782/Kpts/PD.410/F/05/2011 tanggal 12 Mei 2011, Bab V huruf B angka 1
halaman 22 ”Kelompok peternak wajib melaporkan perkembangan
pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Dinas Kabupaten/Kota, seperti
pada Lampiran-9, selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya”.
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
ATAU
KETIGA :
Bahwa ia terdakwa CHARLES ABDI SURYA selaku Bendahara Kelompok Tani
Makmurbersama-sama dengan RESTU SUBAGIO selaku Ketua Kelompok Tani
Makmur berdasarkan Surat Keputusan Kelurahan Alur Dua Nomor : 520-
02/KPTS/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Penetapan Pengukuhan
Kelompok Tani Makmur (penuntutan diajukan secara terpisah), pada bulan
Oktober tahun 2011 sampai dengan bulan Februari tahun 2012 atau setidak
tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat
di Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yangmelakukan atau yang turut
serta melakukan memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara
Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Perbuatan terdakwa
dilakukan dengan cara, sebagai berikut :
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
25
- Pada tahun 2011Kelompok Tani Makmur Sub Peternakan Kelurahan Alur
Dua Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat menerima program bantuan
Pemerintah Pusat Bidang Pertanian melalui Sarjana Membangun Desa
(SMD) untuk Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia Melalui
Kelompok Tahun 2011 dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kementerian Pertanian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2011 No. 0327/018-
06.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 dan berdasarkan SK Menteri
Pertanian RI Nomor : 4195/Kpts/OT.140/10/2011 tanggal 06 Oktober 2011
tentang Penetapan Nama Sarjana Membangun Desa (SMD), Kelompok dan
Lokasi Penerima Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD)
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian
Pertanian Tahun 2011 Tahap III.
- Kemudian oleh terdakwa dan Restu Subagio diketahui oleh Sri Lawati, SPt
dari dana bantuan tersebut sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta
rupiah) di berikan kepada Laura Hevaline Ketaren, MSi selaku Kabid
Agribisnis dan Sumberdaya pada Dinas Peternakan Kabupaten Langkat yang
mempunyai tugas dan tanggungjawab : Pembinaan Teknis Kelompok Tani,
Pembinaan Teknis Usaha Peternakan (Perusahaan), Pembinaan di Bidang
Pengolahan hasil Peternakan dan Informasi Pasar, Pembinaan Permodalan
bagi perusahaan Peternakan dan Kelompok Tani, sedangkan pemberian
uang tersebut tidak sesuai dengan Rencana Usaha Kegiatan (RUK) serta
tanpa memberitahukan/tanpa kesepakatan anggota Kelompok Tani dan Tim
Teknis juga tidak disertai dengan tanda terima, selain itu penyerahan uang
tersebut tidak masuk dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Kegiatan Sarjana Membangun Desa T.A 2011 yang dibuat oleh
terdakwa bersama dengan Restu Subagio dan Sri Lawati, SPt.
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.REG : PDS-02/STBAT.1/11/2013
tertanggal 12 Maret 2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
26
1. Menyatakan terdakwa CHARLES ABDI SURYA terbukti secara sah dan
menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi
Secara Bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu
Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHARLES ABDI SURYA dengan
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah
terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, serta menghukum
pula terdakwa CHARLES ABDI SURYA untuk membayar uang pengganti
sebesar Rp. 22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah),
dengan ketentuan jika Terpidana CHARLES ABDI SURYA, tidak membayar
Pidana Uang Pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan
pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat
disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,
jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar
uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Kegiatan Sarjana
Membangun Desa TA 2011 Kelompok Tani Makmur Kelurahan Alur Dua
Kec. Sei lepan Kab. Langkat;
2. Buku Kasa Kanex No 5511229;
3. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI Cabang USU Nomor Rekening 02
009 773 44 atas nama Kelompok Tani Makmur;
4. Lamaran yang ditujukan kepada Yth Menteri Pertanian UP dirjen
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI;
5. Surat Perjanjian Kerjasama No 222/HK.130/F3/10/2011;
6. Laporan Perkembangan usaha SMD (Komoditi Ternak Sapi potong) bulan
Maret 2012;
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
27
7. Laporan Perkembangan usaha SMD (Komoditi Ternak Sapi potong) bulan
Juni 2012;
8. Laporan Perkembangan usaha SMD (Komoditi Ternak Sapi potong) bulan
September 2012;
9. Laporan Perkembangan usaha SMD (Komoditi Ternak Sapi potong) bulan
Desember 2012;
10. Laporan Perkembangan usaha SMD (Komoditi Ternak Sapi potong) bulan
Maret 2012;
11. Laporan Perkembangan usaha SMD (Komoditi Ternak Sapi potong) bulan
Juni 2013;
12. 1 (satu) Note Book 229 yang berisikan catatan uang pengeluaran dana
Kelompok Tani Makmur;
13. Kuitansi Pembelian bahan bangunan untuk pembuatan kandang;
14. Foto Copy Kwitansi tanggal 13 Oktober 2011, uang sebanyak : Rp.
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), untuk pembayaran : Pengembangan
Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011 kepada Kelompok Tani
Makmur yang berkedudukan di Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lepan
Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara Sesuai Surat Perjanjian
Kerjasama 222/HK.130/F3/10/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
15. Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/KT-TM/10/2011 tanggal
11 OKtober 2012 antara Kelompok Tani Makmur Kelurahan Alur Dua
Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
16. Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok Tani Makmur tanggal 11 Oktober
2011 (Asli);
17. Rencana Usaha Kelompok Tani Makmur tanggal 11 Oktober 2011 (Asli);
18. Foto copy Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Sarjana Membangun
Desa (SMD) Tahun 2011 Kementerian Pertanian RI Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan;
19. Foto Copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor :
4195/Kpts/OT.140/10/2011 tanggal 06 Oktober 2011 beserta lampiran;
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
28
20. Buku Daftar Hadir dan Hasil Pertemuan Kelompok Tani Sub Peternakan
Makmur Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lepan (Asli).
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah).
III. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan
tanggal 2 April 2014, Nomor : 113/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :
Menyatakan Terdakwa CHARLES ABDI SURYA tersebut tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
Menyatakan Terdakwa CHARLES ABDI SURYA tersebut terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan
secara bersama-sama” ;
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun ;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
Memerintahkan barang bukti berupa :
1. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Kegiatan Sarjana
Membangun Desa TA 2011 Kelompok Tani Makmur Kelurahan Alur Dua
Kec. Sei lepan Kab. Langkat;
2. Buku Kasa Kanex No 5511229;
3. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI Cabang USU Nomor Rekening 02
009 773 44 atas nama Kelompok Tani Makmur;
4. Lamaran yang ditujukan kepada Yth Menteri Pertanian UP dirjen
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI;
5. Surat Perjanjian Kerjasama No 222/HK.130/F3/10/2011;
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
29
6. Laporan Perkembangan usaha SMD (Komoditi Ternak Sapi potong) bulan
Maret 2012;
7. Laporan Perkembangan usaha SMD (Komoditi Ternak Sapi potong) bulan
Juni 2012;
8. Laporan Perkembangan usaha SMD (Komoditi Ternak Sapi potong) bulan
September 2012;
9. Laporan Perkembangan usaha SMD (Komoditi Ternak Sapi potong) bulan
Desember 2012;
10. Laporan Perkembangan usaha SMD (Komoditi Ternak Sapi potong) bulan
Maret 2012;
11. Laporan Perkembangan usaha SMD (Komoditi Ternak Sapi potong) bulan
Juni 2013;
12. 1 (satu) Note Book 229 yang berisikan catatan uang pengeluaran dana
Kelompok Tani Makmur;
13. Kuitansi Pembelian bahan bangunan untuk pembuatan kandang;
14. Foto Copy Kwitansi tanggal 13 Oktober 2011, uang sebanyak : Rp.
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), untuk pembayaran : Pengembangan
Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011 kepada Kelompok Tani
Makmur yang berkedudukan di Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lepan
Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara Sesuai Surat Perjanjian
Kerjasama 222/HK.130/F3/10/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
15. Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/KT-TM/10/2011 tanggal
11 OKtober 2012 antara Kelompok Tani Makmur Kelurahan Alur Dua
Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
16. Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok Tani Makmur tanggal 11 Oktober
2011 (Asli);
17. Rencana Usaha Kelompok Tani Makmur tanggal 11 Oktober 2011 (Asli);
18. Foto copy Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Sarjana Membangun
Desa (SMD) Tahun 2011 Kementerian Pertanian RI Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan;
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
30
19. Foto Copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor :
4195/Kpts/OT.140/10/2011 tanggal 06 Oktober 2011 beserta lampiran;
20. Buku Daftar Hadir dan Hasil Pertemuan Kelompok Tani Sub Peternakan
Makmur Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lepan (Asli).
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah) ;
IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Medan No. 26/Akta.Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa
pada hari Selasa tanggal 08 April 2014, Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut,,
permintaan banding mana dengan surat tertanggal 08 April 2014
No.W2.U1/5280/Pid.Sus.K.01.10/IV/2014 yang ditandatangani oleh Wakil
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Medan
mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk
pemberitahuan permohonan banding kepada Terdakwa ;
V. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17
April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus pada
Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 17 April 2014, dan
memori banding tersebut dengan surat tertanggal 17 April 2014, dengan surat
tertanggal 17 April 2014 No.W2.Ui/5815/Pid.Sus.K.01.10/IV/2014 yang
ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
pengadilan Negeri Medan mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri
Stabat untuk memberitahukan dan menyerahan 1 (set) memori banding
kepada Terdakwa ;
VI. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 15 April 2014,
No. W2.U1/5660/Pid.Sus.K.01.10/IV/2014, yang disampaikan kepada Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal
17 April 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014, kepada Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara
nomor : 113/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan
Tinggi Medan;
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
31
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan
oleh Jaksa Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara
serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang,
maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan
seksama Memori Banding penuntut umum tertanggal 17 April 2014 yang pada
pokoknya berisi sebagai berikut :
Judex Factie Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dan salah
menilai fakta serta telah melampaui batas wewenangnya.
Judex Factie Tingkat Pertama, dalam penerapan pasal tanpa dilandasi
hukum dan kurang mempertimbangkan fakta yuridis seperti diuraikan
dalam halaman 53 s/d 58 dalam putusan a qua
Judex Factie Tingkat Pertama, tidak mempertimbangkan tujuan
pemidanaan dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif terhadap
perkara a qua.
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan
seksama Memori Banding dari Penasehat Jaksa Penuntut Umum, yang ternyata
tidak ada alasan-alasan hukum yang dapat mematahkan dan membatalkan
pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan alasan-alasan
dalam Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat
Pertama secara tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan atau keberatan-
keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penunutut Umum tersebut haruslah
dikesampingkan ;
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan
seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tipikor Medan
tanggal 2 April 2014 Nomor : 113/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn, serta Memori banding
dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan
pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa
Terdakwa Charles Abdi Surya, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan
Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
32
Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini didalam peradilan tingkat
banding ;
Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas
maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan
tanggal 2 April 2014, Nomor : 113/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn dapat dipertahankan
oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan;
Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari
tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan
dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana
tersebut pada amar putusan dibawah ini ;
Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang
bersangkutan terutama Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang
No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
M E N G A D I L I
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan
Negeri Medan tanggal 2 April 2014, No. 113/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang
dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,
sedang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada
hari SENIN tanggal 9 JUNI 2014 oleh Kami : SAUT H. PASARIBU,.S.H.,
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
33
Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai
Hakim Ketua Majelis, H. LEXSY MAMONTO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, DR. MANGASA MANURUNG, S.H., M.Kn., ROSMALINA SITORUS S.H., M.H., dan SAZILI S.H., M.Si., Hakim
Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan
Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan masing-masing sebagai Hakim - Hakim
Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam
peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 25 April 2014 Nomor :
154/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 12 JUNI 2014, oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta
dibantu oleh Hj. SURYA HAIDA. S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan