-
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDANJL. BUNGA RAYA NO. 18 KEL.
ASAM KUMBANG KEC. MEDAN SELAYANG
MEDAN - 20133T elp .: (061) 80440357 ; (061) 80440358 ; Fax.:
(061) 8218588; Email: [email protected]
No : Wl-TUNl/ sa /KS.00/01/2019 Medan, 08 Januari 2019
Lamp : 1 (satu) set
Perihal : Laporan Tahunan 2018
Pengadilan TUN Medan
Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan,
di-
Medan.
Dengan hormat,
Sehubungan dengan Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata
Usaha
Negara Medan Nomor : W1-TUN1/1354/OT.Ol/12/2018 tanggal 11
Desember
2018 sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Republik
Indonesia Nomor 1435/SEK/OT.01.2/11/2018, tanggal 26 November
2018,
perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan
Laporan
Tahunan 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak diucapkan
terima
kasih.
Tembusan :1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata
Usaha Negara
Mahkamah Agung RI;2. Kepala Badan Urusan Administrasi MARI;3.
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MARI;
mailto:[email protected]
-
DAFTAR ISI
BAB II A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
.................................................. 4
- Standar Operasional Prosedur (S O P
)........................................................ 4
- Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP).................................................................
4
B. Pelayanan Publik Yang Prim
a........................................................................
9
- Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO
Pengadilan)..................... 9
- Posbakum (Satker Yang Mendapat Alokasi dan Realisasi
Anggaran.. 9
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya
Perkara)....................................... 10
BAB III PEMBINAAN DAN
PENGELOLAAN.......................................................................
11
A. Sumber Daya
Manusia.......................................................................................
11- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti
Diklat).................. 13-
Mutasi...........................................................................................................
14
-
Promosi........................................................................................................
14
-
Pensiun........................................................................................................
15
B. Penyelesaian
Perkara........................................................................................
15- LAMPIRAN TABEL PERKARA- Jumlah sisa perkara yang
diputus..............................................................
- Jumlah perkara yang diputus tepat
waktu................................................
B A B I P E N D A H U L U A N
...............................................................................................................
1
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding,
Kasasi dan PK
- Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 17D. Pengelolaan Keuangan
(Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis)....... 20
E. Dukungan Teknologi Informasi terkait S IP P
.................................................... 22
- Publikasi Perkara (one day one
publish)...................................................
F. Regulasi Tahun
2018....................................................................................................................23
BAB IV
PENGAWASAN...............................................................................................................................
26
A.
Internal.............................................................................................................................................26
B.
Evaluasi............................................................................................................................................27
BAB V
PENUTUP...............................................................................................................................................
29Kesimpulan dan Rekomendasi
................................................................................................
29
LAMPIRAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN TABEL PERKARA
Jumlah sisa perkara yang
diputus....................................................................
Jumlah perkara yang diputus tepat
waktu................................................
Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi
dan PK
Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi Jumlah perkara
anak yang berhasil melalui diversi
-
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan
Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang
bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum
dan
Keadilan berdasarkan Pancasila serta UUD 1945, dengan tugas
pokok
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang
diajukan
kepadanya dan tugas lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku.
Peradilan Tata Usaha Negara adalah bagian Peradilan yang
bertugas
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha
Negara antara orang perorangan/Badan Hukum Perdata dengan
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang dilakukan oleh Hakim yang
khusus
diangkat untuk itu. Dalam Peradilan itu dilakukan penilaian
terhadap
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat
Tata
Usaha Negara yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Di lingkungan Peradilan TU N, penyelenggaraan Peradilan
dilaksanakan oleh Pengadilan TU N dan Pengadilan Tinggi TU N
(khusus
penyelesaian sengketa melalui banding administratif) sebagai
Peradilan
tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai
Peradilan
Tingkat Banding dan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan
Tertingginya.
Sesuai bidangnya pelaksanaan tugas pokok Badan Peradilan TU
N
selain menyangkut tugas di bidang proses Peradilan menyangkut
pula
tugas-tugas yang menjadi tanggung-jawab Kepaniteraan, yakni
hal-hal yang
berkaitan dengan pengurusan berkas, putusan, dokumen yang
perlu
disimpan di Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan secara
umum
sebagai sarana pendukung guna kelancaran tugas.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas-tugas lainnya
tersebut,
Pengadilan TUN telah membuat beberapa kebijakan yaitu sebagai
usaha
berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan aparat Pengadilan
TUN
Medan, maka dengan adanya kondisi sarana dan personil yang ada
untuk
tahun 2018 telah dibuat program kerja di masing-masing
Bagian/Sub
Bagian.
Kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam Program Keija
tersebut
adalah selain bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas
terselenggaranya
Peradilan guna penegakan hukum dan keadilan, berdasarkan
Pancasila dan
l
-
UUD 1945, juga lembaga penegak hukum yang melaksanakan
fungsi
pelayanan publik (public Service) secara efektif, efesien dan
transparan dari
segi teknis maupun non teknis.
B. Visi dan Misi
Sebagaimana halnya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
merupakan lembaga peradilan tertinggi dan Pengadilan TU N Medan
dalam
struktur organisasi berada di bawah naungan Mahkamah Agung,
maka
memiliki visi dan misi yang sama dengan organisasi induknya,
yaitu:
V i s i : Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang
Agung
M i s i :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Ber-Keadilan Kepada
Pencari
Keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tata
Usaha
Negara Medan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan
Tata
Usaha Negara Medan.
C. Rencana Strategis
Rencana strategis dapat diartikan sebagai suatu arah, tujuan
serta sasaran untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan
oleh
Pengadilan TU N Medan melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur
pimpinan
(Ketua/Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera dan Sekretaris).
Untuk mencapai rencana strategis tersebut, Pengadilan TU N
Medan
telah menyusun rencana dan strategi sebagai berikut:
1. Pengadilan TUN Medan setiap tahun merencanakan, menyusun
dan
membuat Program Kerja. Program Kerja pada dasarnya meliputi
uraian
tugas pokok pada setiap bagian unit organisasi dan mekanisme
pelaksanaannya berupa pelaporan serta pengawasannya.
2. Pengadilan TUN Medan setiap tahun merencanakan, menyusun
dan
membuat pembagian tugas (job description) yaitu membagi tugas
pokok
organisasi ke seluruh Sub Bagian dan staf untuk mewujudkan
pelaksanaan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas.
3. Ketua Pengadilan telah membuat suatu keputusan dengan
menunjuk
masing-masing menjadi Pengawas Bidang (Hawasbid) yaitu
menindaklanjuti Keputusan Ketua MARI No. KMA/080/SK/VII/2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga
Peradilan.
2
-
4. Pengadilan TUN Medan telah menetapkan SOP (Standard
Operasi
Prosedur) dalam melaksanakan Layanan Publik (Public Service)
supaya
lebih efektif, efisien dan transparan, sebagai implementasi dari
Undang -
Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Penyelesaian perkara maksimal dalam waktu 5 (lima) bulan
(Implementasi SEMA No. 2 Tahun 2014)
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan PTUN
Medan
dengan mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan baik yang
diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, lembaga lainnya maupun
di
lingkungan PTUN sendiri.
7. Turut serta melakukan pembaruan sistem Peradilan yang
berwibawa,
akuntabel, efektif dan efesien sebagaimana cetak biru (blue
print) yang
dibuat oleh Mahkamah Agung.
8. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi di Era
Globalisasi, dan
juga tuntutan keterbukaan informasi Peradilan, Pengadilan TUN
Medan
sudah mempunyai website, selain sebagai bentuk tindak lanjut
pembaharuan Lembaga MARI juga sebagai bentuk pelaksanaan
amanat
Keputusan Ketua MARI No. 144/KMA/SKIVIII/2007 tahun 2007
yang
telah diperbaharui dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011,
guna membantu kelancaran tugas sehingga Asas Beracara Cepat,
Sederhana, dan Berbiaya Ringan dapat tercapai.
Dari rencana dan strategi tersebut diharapkan seluruh
kegiatan
pelaksanaan tugas teknis yudisial maupun non yudisial dapat
dilakukan
dengan baik serta dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok
dan
fungsi (Tupoksi), sehingga hambatan-hambtan untuk mencapai
tujuan
dapat diminimalisir. Terlebih lagi dengan dibentuknya Bawasbid
dapat
memperkokoh pelaksanaan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha
Negara
Medan.
3
-
BAB II
A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
STRUKTUR ORGANISASI ( terlampir)
- STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
No Unit Keija Jumlah Terdiri dari KeteranganI Teknis Pengadilan
Tata usaha Negara Medan1 Ketua -2 Wakil Ketua -3 Hakim 7 1. SOP
Pemeriksaan Berita
acara Biasa2. SOP Pemeriksaan Berita
acara Cepat3. SOP Pemeriksaan Berita
acara Singkat4. SOP Pemeriksaan sengketa
Informasi Publik.5. SOP Pemeriksaan sengketa
Atas dasar Pasal 21 UU Tahun 2014 Tentang administrasi
Pemerintah
6. SOP Pemeriksaan Perkara Sengketa Permohonan atas dasar pasal
53 UU Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
7. SOP Pemeriksaan Sengketa atas dasar UU No.2 Tahun 2012
4 Panitera -5 Wakil Panitera -6 Panitera Muda
Perkara44 1. SOP Penerimaan Gugatan
2. SOP Pendaftaran Gugatan3. SOP Pengisian Register
Gugatan4. SOP Pemberitahuan Putusan5. SOP Penerimaan Gugatan
Pertanahan Untuk Pepentingan Umum
6. SOP Pendaftaran Gugatan Pertanahan Untuk Kepentingan Umum
7. SOP Pendaftaran Perkara Permohonan
8. SOP Pendaftaran Permohonan9. SOP Penerimaan dan
Pendaftaran Gugatan KIP10. SOP Layanan Pembebasan
Biaya Perkara
4
-
11. SOP Penerimaan Perkara Banding
12. SOP Pendaftaran perkara banding
13. SOP Penerimaan Memori Banding/Kontra Memori Banding
14. SOP Pencabutan Banding15. SOP Pemberitahuan Inzage
Perkara Banding16. SOP Pengiriman Berkas
Perkara Banding17. SOP Penerimaan Perkara
Kasasi18. SOP Pendaftaran Perkara
kasasi19. SOP Penerimaan Memori
Kasasi/Kontra Memori Kasasi
20. SOP Pencabutan Perkara Kasasi
21. SOP Pengiriman Berkas Perkara Kasasi
22. SOP Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali
23. SOP Pendaftaran Perkara Peninjauan kembali
24. SOP Penerimaan Permohonan Penyumpahan Novum Perkara
Peninjauan Kembali
25. SOP Penerimaan Kontra Memori Peninjauan Kembali
26. SOP Pencabutan Perkara peninjauan Kembali
27. SOP Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan Kembali
28. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Banding/ Kasasi /
Peninjauan Kembali
29. SOP Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Perkara
30. SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Perkara
31. SOP Penerimaan Permohonan Eksesku si
32. SOP Pendaftaran Permohonan Eksesku si
33. SOP Penetapan Eksekusi34. SOP Pengisian Register
Gugatan / Banding/ Kasasi / Peninjauan Kembali
35. SOP Pengelolaan Arsip Berkas Perkara Kepaniteraan
Perkara
36. SOP Penerimaan Permohonan
5
-
37. SOP Sumpah Novum38. SOP Proses Dismisal39. SOP Pencatatan
Keuangan
Perkara Banding40. SOP Pencatatan Keuangan
Perkara Banding41. SOP Pencatatan Keuangan
Perkara Kasasi42. SOP Pencatatan Keuangan
Perkara Peninjauan Kembali43. SOP Pencatatan Perkara
Gugatan44. SOP Pencatatan Keuangan
Perkara pada Aplikasi Komdanas
7 Panitera Muda Hukum
13 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas /Surat Masuk
2. SOP SMS Gateway3. SOP Pengelolaan Surat
Khusus dan Surat Kuasa Insidentil
4. SOP Pengelolaan Berkas In Aktif
5. SOP Pengelolaan Meja Informasi
6. SOP Pelaksanaan Penanganan Meja Pengaduan
7. SOP Pelaksanaan Pembuatan Laporan tahunan
8. SOP Pengelolaan Surat Keluar
9. SOP Pelaksanaan Laporan Bulanan
10. SOP Pelaksanaan Pembuatan Laporan Catuwulan
11. SOP Pelaksanaan Laporan Triwulan
12. SOP Pengelolaan Pembuatan Laporan Semester
13. SOP Pengelolaan Surat Permohonan Keterangan dan Putusan In
Aktif
8 PaniteraPengganti
3 1. SOP Pelaksanaan Pemeriksaan Persiapan
2. SOP Pelaksanaan Persidangan
3. SOP Minutasi Berkas Perkara9 Juru sita
Pengganti1 1. SOP Melaksanakan Tugas
Juru sita Pengganti.II Non Teknis1 Sekretaris -2 Kasub Bag
Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana
18 1. Pengusulan Daftar Nama Calon Pendidikan Dan Pelatihan
Hakim Dan Pegawai
2. Memproses Kenaikan Gaji Berkala ( KGB )
6
-
3. Berkas Usulan Promosi Jabatan
4. Penyelesaian Surat Dinas / Surat Tugas
5. Sistem Informasi Kepegawaian
6. Pengiriman Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat
7. Berkas Usul Kenaikan Pangkat
8. Rekapitulasi Daftar Hadir Hakim Dan Pegawai Negeri Sipil
9. Duk Dan Bazetting10. Penyelesaian Permohonan
Cuti11. Pembutatan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Tun Medan
12. Membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan ( S PM J )
13. Perencanaan Target Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai ( S
KP)
14. Penilaian Sasaran Kineija Pegawai ( S KP )
15. Pelaporan Bulanan Sub Bagian Dan Gerakan Disiplin
Nasional
16. Implementasi Dan Monitoring Aplikasi Pupns Dan Siharka
17. Penyusunan Standard Operating Procedure ( SOP ) Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan
18. Acara Kedinasan Kantor Dan Pembuatan Naskah Kedinasan
3 Kasub Bag Umum dan Keuangan
22 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar
3. SOP Keamanan dan Kebersiah Kantor
4. SOP Pemeliharaan dan Perbaikan BMN/Inventaris Kantor
5. SOP Pengadaan dan Pendistribusian Kebutuhan Sehari-hari
Perkantoran
6. SOP Rencana Keija Tahunan7. SOP Pelaksanaan
Pembayaran Gaji Induk Aparatur Sipil Negara ( ASN)
8. SOP Pelaksanaan Anggaran Gaji Susulan / Kekurangan Gaji
Aparatur Sipil Negara
7
-
9. SOP Palaksanaan Anggaran Gaji Ke-13 Aparatur Sipil Negara
(ASN)
10. SOP Pelaksanaan Uang Makan Aparatur Sipil Negara ( ASN )
11. SOP Pelaksanaan Anggaran Uang Persediaan
12. SOP Pelaksanaan Anggaran Uang Ganti Uang Persesiaan (
GUP)
13. SOP Pengelolaan Laporan Realisasi Penyerapan anggaran
14. SOP Laporan Peertanggung jawaban Bendahara
15. SOP Pelaporan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi (Monev)
16. SOP Pelaporan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan
Catatan Atas Laporan Keuangan ( CALK )
17. SOP Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP )
18. SOP Penerimaan dan Pertanggungjawaban Remunirasi
19. SOP Pelaksanaan Anggaran Pembayaran Langsung
20. SOP Pelporan BMN ( Barang Milik Negara)
21. SOP Pelaksanaan Anggaran DI PA ( Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran)
22. SOP Usulan Revisi Anggaran Belanja DI PA .
4 Kasub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
14 1. SOP Rencana Keija Tahunan2 . SOP Penyusunan Rencana
Keeija Anggaran( RKA-KL)3. SOP Penanganan Surat
Masuk4. SOP Penanganan Surat
Keluar5. SOP Pembaharuan Data dan
Informasi dalam Website6. SOP Dokumentasi Data dan
Informasi7. SOP Pengelolaan Server dan
Aplikasi8 . SOP Pengelolaan Jaringan9. SOP Pengelolaan dan
Singkronisasi Database10. SOP Pengelolaan Publikasi
Informasi Perkata11. SOP Treiner Pelaksanaan
SIPP12. SOP Laporan Kegiatan
Bulanan
8
-
13. SOP Laporan Tahuinan14. SOP Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJIP)
5 Staf / Fungsional Umum
-
- Sasaran Kerja Pegawai
No Sasaran Kerja Pegawai Jumlah Kegiatan Tahun 2018
Keterangan
1 Ketua 44 Kegiatan2 Wakil Ketua -3 Hakim 11 Kegiatan4 Panitera
12 Kegiatan5 Wakil Panitera 12 Kegiatan6 Panitera Muda Perkara 15
Kegiatan7 Panitera Muda Hukum 12 Kegiatan8 Juru Sita 5 Kegiatan9
Sekretaris 15 Kegiatan
10 Kasub Bag Kepegawaian Organisasi dan Tata laksana 10
Kegiatan
11 Kasub Bag Umum dan Keuangan 12 Kegiatan
12Kasub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
12 Kegiatan
13 Staf 11 Kegiatan
B. Pelayanan Publik Yang Prima
Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan belum memiliki Sertifikat
ISO, tetapi
saat ini sedang berbenah untuk melaksanakan proses Akrediatasi
oleh Dirjen
Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
Republik
Indonesia.
Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan Realisasi
Anggaran)
Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakyat pencari keadilan
yang
tidak mampu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 51
Tahun
2009 (Pasal 144 c dan d), maka Pengadilan harus dapat memenuhi
kebutuhan
masyarakyat tersebut dan membentuk Pos Bantuan Hukum di
Pengadilan.
Untuk menindaklanjuti amanat tersebut maka Pengadilan Tata Usaha
Negara
Medan telah melakukan keijasama dengan Lembaga Bantuan Hukum
Marhaenis. Biaya pelaksanaan dibebankan kepada DIPA Pengadilan
Tata Usaha
Negara Medan. Pemberian layanan di Posbankum diberikan dalam
jumlah
layanan yaitu 192 (seratus sembilan puluh dua) Jam Layanan
Setahun.
9
-
Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)
Di dalam DI PA Pengadilan juga terdapat alokasi dana untuk
pembebasan
ongkos biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu (Prodeo)
sebanyak 1 (satu)
perkara, dan sudah terealisasi, yaitu dengan nomor perkara :
80/G/2018/PTUN-
Medan, Jenis Perkara Kepegawaian dimana pendaftaran gugatan
tanggal 22 Mei
2018 dan putusan tanggal 24 September 2018.
10
-
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah Hukum
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
Pegawai PTUN Medan berjumlah 53 orang terdiri dari :
Hakim 13 Orang
Pejabat Struktural 4 Orang
- Pejabat Fungsional 30 Orang
- Staf 5 Orang
- Calon Hakim 1 Orang
Jenjang Pendidikan Pegawai PTUN Medan :
- Doktoral 1 Orang
- Magister/Strata Dua 19 Orang
- Sarjana/Strata Satu 28 Orang
- Diploma/D III - Orang
- SLTA 5 Orang
- SMP 1 Orang
No Nama Jabatan Keterangan1 Dr. H. Mustamar, S.H., M.H. Ketua2
Wakil Ketua Kosong3 Hj. Febru wartati, S.H., M.H. Hakim
4 I Gede Eka Putra Suartana, S.H., M.H. Hakim
5 Pengki Nurpanji, S.H. Hakim6 Elwes Pardamean Sitio, S.H.
Hakim7 Agus Effendi, S.H., M.H. Hakim8 Jimmy Claus Pardede, S.H.,
M.H. Hakim9 Yudi Rinaldi Surachman, S.H. Hakim10 Budiamin Rodding,
S.H., M.H. Hakim11 Kemas Mendi Zatmiko, S.H., M.H. Hakim12
Efriandy, S.H. Hakim13 A. Tirta Irawan , S.H., M.H. Hakim14 Selvie
Ruthyarodh, S.H. Hakim15 Fatma N.M. Simbolon, S.H., M.H. Panitera16
Maiy I. Nainggolan, S.E., S.H., M.H. Sekretaris17 Mardiana, S.H.
Wakil Panitera18 Ratna Rosdiana, S.E., S.H. Panitera Muda Perkara19
Satriyana Berutu, S.H., M.H. Panitera Muda Hukum
20 Meryty Fenny Togatorop, S.H.Kasub Bag Kepegawaian
Organisasi dan Tatalaksana
11
-
21 Andrias, S.E. Kasub Bag Umum dan Keuangan
22 Canra Siregar, S.T., S.H., M.H.Kasub Bag Perencanaan,
Teknologi Informasi dan
Pelaporan23 Indra , S.H. Panitera Pengganti24 Fitri Sari Bangun,
S.H. Panitera Pengganti25 Netty M. Siringoringo, S.H. Panitera
Pengganti26 Amisah Br, Karo, S.H. Panitera Pengganti27 Risma Nelli,
S.H. Panitera Pengganti28 Masalina Purba, S.H. Panitera Pengganti29
Ifnaidy asiroos, S.H. Panitera Pengganti30 Ben Hasmen Simatupang,
S.H., M.H. Panitera Pengganti31 Ibnu Hasyim, S.H. Panitera
Pengganti32 Zulkifli Roni, S.H., M.H. Panitera Pengganti33 Agus
Mustafa, S.H., M.H. Panitera Pengganti34 Bahrum Lubis, S.H.
Panitera Pengganti35 Derista Hotdiana Malau, S.H. Panitera
Pengganti36 Bambang suryanto, S.H. Panitera Pengganti37 Sheilla Ch.
Sirait, S.H., M.H. Panitera Pengganti38 Sri Siswanti Panitera
Pengganti39 Tiarma Saragih, S.H. Panitera Pengganti40 Dewi
Rosmawati, S.H. Panitera Pengganti41 Nuriani Damanik, S.H., M.H.
Panitera Pengganti42 Betty Yoelanda, S.H., M.H. Panitera
Pengganti43 Didi Andhika, S.H., M.H. Panitera Pengganti44 Yusi Dwi
Wahyuningtias, S.H. Panitera Pengganti45 Zulfadli Nasution, S.H.,
M.H. Panitera Pengganti46 Kenedi, S.H. Juru sita Pengganti47
Suardin Hia Juru sita Pengganti48 Sri Mayang Madhani Juru sita
Pengganti
49 Jefri Tumbur P. Manullang, S.E.Staf Sub Bag
Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
50 Darmiati Staf Sub Bag Umum dan Keuangan
51 Saria, S.H. Staf Sub Bag Umum dan Keuangan
52 Rupi'i Staf Sub Bag Umum dan Keuangan53 Adillah Rahman, S.H.
Calon Hakim
Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana telah
melaksanakan
tugas-tugas sesuai dengan tupoksi sebagai berikut:
a. Daftar Urut Kepangkatan g. Usulan PNS / Karpegb. Daftar Hadir
(Absensi) h. Permintaan KARIS/KARSU,c. Laporan Bulanan Kehadiran
ASKES,TASPENd. Kenaikan Pangkat i. Bezettinge. Kenaikan Gaji
Berkala dan j. Sumpah PNS, Sumpah Jabatan
impassing dan Pelantikanf. SKP, KP4 dan Cuti k. Surat Pernyataan
masih
menduduki jabatan danmelaksanakan tugas
12
-
Tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan
Tata Laksana
dikelola dengan baik dan tepat waktu, namun dalam hal
pengelolaan tupoksi
tersebut masih mengalami hambatan yang diakibatkan oleh
kurangnya SDM
yaitu staf yang betul-betul memahami akan tupoksi di Bagian
Kepegawaian
Organisasi dan Tata Laksana.
- Rekruitmen
Ada 1 (satu) orang, yaitu :
a.n JEFRI T.P. MANULLANG, S.E. sumber Pindahan dari Dinas
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Binjai
- Pendidikan Dan Pelatihan
Daftar Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2018
NoN am a Kegiatan Peserta Tem pat W aktu
Penyelenggara
1.B in tek Fungsiona l H ak im K h usus Pem ilu
- Y u d i R inald i Surachm an ,S .H .- E friandy,S .H .- A .T
irta Iraw an ,S .H .,M .H
Bogor05 -03 -2018
s.d10 -0 3 -0 1 8
M ARI
2.
B in tek S istem In form asi Penelu su ran Perkara V ers i 3
.20
- A gu s M usta fa ,S .H ., M .H .
- Indra Jon i P ratam a, S .Kom .
Bandun
g 06-03 -2018s.d
09-03 -2018
M ARI
3.
B in tek Peraturan K epa la LK PP Ten tan g D a ftar H itam Tahu
n A n ggaran 2018
- C an ra S iregar, S .T .,S .H .,M .H . M edan 29-03 2018 M
ARI
4.B in tek H ak im B ag i Para K etua dan W a k il K etua
H. M u stam ar, S .H ., M .H. Bali04 -04 -2018
s.d.06 -04 -2018
M ARI
5.Sertifikas i H ak im L ingku ngan H idup
A gu s E ffend i,S .H ., M .H. Bogor15-04-2018
s.d17-04-2018
M ARI
6.B in tek K eta ta laksanaan Perkara
- R a tna Rosd iana, S .E ., S.H .- M asa lina Purba, S.H
Batam19- 04-2018
s.d20- 04-2018
M ARI
7.Pela tihan Lan ju t ( A dvan ce Tra in ing)
A .T itra Iraw an , S.H ., M .H. Riau15-07-2018
S.d20-07-2018
M ARI
8.B in tek Pendam pingan Penyusu nan Laporan Keuangan Sem ester
I
Suard in H ia M edan 03-03-2018 M ARI
9.D ik la t P im p inan/ C alon P im p inan A n gka tan X IV - X
V
- Hj. Febru W arta ti, S .H ., M .H.- I G ede Eka Pu tra ..S .S
.H .,
M .HB ogor
26 -08 -2018s.d.
08 -09 -2018M ARI
10.B in tek A p lik as i O n line S istem In form asi Pengaw
asan ( S IW AS )
- H j. Febru W arta ti, S .H ., M .H.- E lw is Pardam ean S
itio, S.H.- A sri, S.H.- Indra J on i Pratam a, S .Kom .- F riska O
ctav ia S iahaan, S.H.
M edan 17-10-2018 M ARI
11.B in tek B in tek Ap likasi S istem In form asi K epegaw aian
( S IKEP)
- Hj. Febru W arta ti, S .H ., M .H- A gu s E ffendi, S .H ., M
.H- M eryaty Fenny
Togatorop ,S .H .- Zu lfad li N asution , S .H .,M .H .
M edan 18-10-2018 M ARI
12.D ik la t P im p inan /C alon P im p inan A n gka tan X IV -
XVII
J im m y C lau s Pardede, S.H ., M .H .
Bogor11-11-2018
s.d.24 -11-2018
M ARI
13.
Penda lam an M ateri S en gketa A dm in istras i F ik tif P o s
it if L ingku ngan Perad ilan TU N Seluruh Indones ia
E lw is Pardam ean Sitio, S.H.Bogor
9-12-2018s.d.
12-12-2018M ARI
13
-
Mutasi
Hakim dan Pegawai yang mutasi dari PTUN Medan :
1. Hj. Wahyuning Nuijayati, S.H., M.H
2. Tatiek Lestari, S.H., M.H.
Mutasi ke PTUN Pangkal Pinang
Mutasi ke PTUN Bengkulu
Hakim dan Pegawai yang mutasi ke PTUN Medan :
1. Yusi Dwi Wahyuningtias, S.H. ( Mutasi dari PT. TUN Medan
)
2. Jefri Tumbur P. Manullang, S.E. ( Pindahan dari Dinas
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana PEMKO Binjai)
Promosi
Pegawai yang dipromosikan untuk menduduki jabatan dari PTUN
Medan :
Pengisian Jabatan Fungsional (Panitera Pengganti) :
- Tidak ada
Pengisian Jabatan Struktural :
- Tidak ada
Kenaikan Pangkat
Kenaikan Pangkat Per April 2018 :
1. Selvie Ruthyarodh, S.H.
2. Canra Siregar, S.T., S.H., M.H.
Kenaikan Pangkat Per Oktober 2018
1. Kenedy, S.H.
2. Sri Mayang Madhani
- Kenaikan Gaji Berkala
Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2018 :
Jumlah Pegawai yang berkala pada tahun 2018 sebanyak 24 (dua
puluh empat)
orang
Karsi / Karsu
1. Ifnaidi Asiroos, S.H. ( Karsi)
2. Betty Yoelanda, S.H., M.H. ( Karsu )
Jumlah Pegawai yang mengajukan penerbitan Karsi/Karsu untuk
tahun 2018
sebanyak 2 ( dua) Orang
14
-
Kartu Pegawai Elektronik (KPE)Kartu Pegawai Elektronik :
Kartu Pegawai Elektronik sudah diusulkan ke Mahkamah Agung RI
tetapi belum
ada realisasinya sampai saat ini.
Pensiun
Tidak ada
B. Penyelesaian Perkara
Adapun keadaan perkara tahun 2018 pada Pengadilan Tata Usaha
Negara
Medan adalah sebagai berikut:
Penyelesaian perkara :
1. Jumlah sisa perkara yang diputus sebanyak 52 (lima puluh dua)
perkara;2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu sebanyak 111
(seratus sebelas)
perkara;3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Banding sebanyak
113 (seratus tiga belas) perkara;4. Jumlah perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 134
(seratus tiga puluh empat) perkara;5. Jumlah perkara yang PK
sebanyak 15 (lima belas) perkara; dan6. Jumlah perkara yang
Eksekusi sebanyak 13 (tiga belas) perkara.
NO NAMA
KETERANGAN
PERKARAYANG
MASUK
PERKARA YANG DI PUTUS
SISA
PERKARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
1 GUGATAN BIASA 170 119 512 KIP 4 3 13 FIKTIF POSITIF 2 2 -
TOTAL 176 124 52
Peradilan dalam rangka menyelenggarakan Kekuasan Kehakiman
sebagaimana disebutkan dalam UU. No. 4 Th. 2004 tentang
Pokok-Pokok
Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok untuk memeriksa,
memutus,
dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
Untuk dapat melaksanakan tugas pokok diatas diperlukan
administrasi
perkara yang benar dan tertib. Penyelenggaraan administrasi
perkara yang benar
harus mampu mendukung terbentuknya Peradilan yang mandiri.
15
-
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai salah satu
lembaga
Peradilan di Indonesia, berdasarkan surat KMA RI tanggal 17 Juli
1993 No.
KMA/036/SK/VII/ 1993 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian
di
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan
pola-pola sbb:
- Pola tentang Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Perkara
- Pola tentang Register Perkara
- Pola tentang Keuangan Perkara
- Pola tentang Kearsipan Perkara
- Pola tentang Laporan Perkara
Pengadilan TUN Medan telah menerapkan pola-pola yang telah
ditentukan oleh
Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
1. Melaksanakan penerimaan perkara menurut Sistem Meja-Meja,
sebagaimana diatur dalam Bindalmindil dan petunjuk pelaksanaan
pola
Bindalmin;
2. Melaksanakan pengisian Register dan semua Register Bantu yang
ada di
Kepaniteraan Pengadilan TUN Medan sebagaimana diatur dalam
pola
Bindalmin dan petunjuk pelaksanaan Bindalmin;
3. Melaksanakan pengelolaan keuangan perkara, baik dalam Buku
Jurnal,
maupun Buku Induk Keuangan Perkara dengan dibantu Buku
Bantu;
4. Melaksanakan pemindahan kegiatan kedalam buku-buku Hak-Hak
Kepaniteraan;
5. Melaksanakan Penutupan Buku Jurnal, maupun Buku Induk
Keuangan Perkara;
6. Menyetor uang hak-hak Kepaniteraan kepada Bendaharawan
Penerima,
untuk disetor ke Kas Negara;
7. Melaksanakan pemantapan/penguasaan pemahaman dan
pelaksanaan
tentang tata cara pengelolaan kearsipan perkara;
8. Mengelola arsip perkara berdasarkan tertib pembenahan arsip
berkas
perkara Tahap I, Tahap II dan Tahap III serta dengan Sistem
Box;
9. Melaksanakan laporan pemantapan dan penguasaan tata cara
pembuatan laporan perkara;
10. Melaksanakan tertib penulisan Nomor Perkara;
11. Melaksanakan pencatatan tanggal sidang pertama;
12. Melaksanakan penulisan tanggal Putusan Perkara harus sesuai
dengan buku laporan;
13. Melaksanakan penulisan Nomor Perkara yang belum
diminutasi;
14. Menerima surat-surat masuk dan menjawab surat-surat yang
perlu (jawab) serta mengarsipkan surat-surat tersebut;
15. Melaksanakan pembuatan/penyusunan statistik perkara;
16. Melaksanakan pengisian Papan Jadwal Sidang;
16
-
17. Mendokumentasikan data-data sub-kepaniteraan perkara dalam
komputer;
18. Melaksanakan Laporan tentang keadaan perkara (laporan
bulanan) ke Mahkamah Agung;
19. Melaporkan dalam jangka waktu empat bulan (Laporan Catur
Wulan /
Kwartal) ke Mahkamah Agung yang terdiri dari :
a. Laporan Perkara Banding.
b. Laporan Perkara Kasasi.
c. Laporan Perkara Peninjauan Kembali.
d. Laporan Perkara Eksekusi.
20. Melaporkan Laporan Semesteran / Kegiatan Hakim menerangkan
tentang
keadaan perkara yang ditangani oleh Majelis Hakim PTUN Medan
dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan;
21. Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji (Penyusunan Berkas
Perkara In
Aktif) telah disusun berdasarkan tahun terdaftar dan digolongkan
sesuai
dengan klasifikasi perkara tersebut;
22. Menyajikan Statistik Perkara yang menerangkan gambaran
jumlah
perkara yang masuk dalam perbulan disesuaikan dengan
klasifikasinya;
23. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya
persidangan.
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
C. 1. Kendaraan Dinas
Tahun Kondisi KeteranganNO. Uraian Perolehan Baik
RusakRinganRusakBerat
I JENIS KENDARAAN RODA 4 (Empat)
1 . TOYOTA VIOS 1,5 G NOPOL BK 2 J 2009 v
2. TOYOTA AVANZA 1300 G NOPOL BK 1941 K 2010 V
3. NISSAN GRAN LIVINA 1,5 S NOPOL BK 1421 L 2011 V
4. NISSAN GRAN LIVINA 1,5 S NOPOL BK 1429 L 2011 _______ 1II
JENIS KENDARAAN RODA 2 (Dua)
1 . HONDA SUPRA NF 125 SF NOPOL BK 4825 K 2007
2. HONDA SUPRA NF 125 TD NOPOL BK 5264 K 2008 V
3. HONDA SUPRA NF 125 TD NOPOL BK 5263 K 2008 V
4. HONDA SUPRA NF 125 TD NOPOL BK 5261 K 2008 V
5. HONDA SUPRA NF 125 TD NOPOL BK 5260 K 2008 V
17
-
6. HONDA SUPRA NF 125 SD NOPOL BK 3885 K 2005 a /
7. HONDA SUPRA NF 125 SD NOPOL BK 3886 K 2005 a /
C. 2. Rumah Dinas
NO URAIAN JUMLAHKONDISI KETERA
BAIK RUSAKRINGANRUSAKBERAT
NGAN
I. RUMAH DINAS sebanyak 13 Unit
1. RUMAH DINAS KETUA Jalan Offset No.l Medan 1 v
2. RUMAH DINAS WAKIL KETUA 1 V
3. RUMAH DINAS HAKIM JL. Madio Santoso 4 V
4.RUMAH DINAS HAKIM danSEKRETARISJalan Dahlia Medan
4 v
5. RUMAH DINAS PANITERA 1 V
6. RUMAH DINAS HAKIM Jalan Pancing II Medan 2 v
C.3. Matriks Saran / Prasarana di Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan
No. Sarana / Prasarana Gedung Jumlah Keterangan■ Ruang di gedung
sebanyak 22 ruangan1. Ruang Ketua 12. Ruang Wakil Ketua 13. Ruang
Hakim 2 Kurang luas
4. Ruang Panitera 1
5. Ruang Sekretaris 1
6. Ruang Sidang Umum 3 Kurang luas
7. Ruang Sidang Persiapan 18. Ruang Kepaniteraan Perkara 1
Kurang luas
9. Ruang kepaniteraan Hukum 1
10. Ruang Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti 2
11. Ruang Kesekretariatan. .
1 Kurang luas
12. Ruang Server 113. Ruang Posbakum 114. Ruang Laktasi 1
18
-
15. Ruang Perpustakaan 116. Ruang Arsip Hukum 2 Kurang luas
17. Ruang Gudang Kesekretaritan 1 Kurang luas
II. SARANA / PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN
18. Komputer 1619. Laptop 1820. Printer 22
21. Layanan Internet 2 Kecepatan 80 Mbps
22 Komputer Server 2
23. Infoku s 124. PABX 125. Mesin Fotocopy 126. AC 2427.
Faximile 128. Genset 129. Kursi Roda 1
30. Ruang Tunggu 131. Musholla 132. Kantin 1
C. 4. Penghapusan
Pada tahun 2018 telah diusulkan penghapusan penghapusan Barang
Milik
Negara berupa Peralatan dan Mesin serta Meubelair yang sudah
usang/rusak
berat dan tidak dapat digunakan lagi ke Badan Urusan
Administrasi Mahkamah
Agung RI.
Sarana dan prasarana gedung dikelola dengan baik dan telah
dipergunakan sebagai sarana dan prasana penunjang dalam
pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi, akan tetapi dalam pengelolaan tupoksi tersebut
masih
mengalami kendala ataupun hambatan yang diakibatkan oleh
kurangnya staf
dan kemampuan sumber daya manusia yang betul-betul memahami
akan
tupoksi di bagian administrasi kesekretariatan.
19
-
D. Pengelolaan Keuangan
a. Sumber dana :
1. DIPA Nomor : SP DIPA - 005.01.07.526746/2018.
2. DIPA Nomor : SP DIPA - 005.05.07.526747/2018.
1. DIPA Nomor : SP DIPA - 005.01.07.526746/2018.
1.1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
1. Belanja Pegawai, Pembayaran Gaji Tunjangan :Lainnya
Anggaran semula Rp. 7.385.207.000,-Anggaran setelah revisi Rp.
7.385.207.000,-Pelaksanaan Rp. 7.143.541.319,-Sisa Pelaksanaan
Anggaran Rp. 241.665.681,-
2. Belanja Barang, Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran :
- Anggaran semula Rp. 1.039.749.000,-- Anggaran setelah revisi
Rp. 1.039.749.000,-- Pelaksanaan Rp. 1.008.383.632,-- Sisa
Pelaksanaan Anggaran Rp. 31.365.368,-
3. Belanja Barang, Non Operasional :
- Anggaran semula Rp. 127.264.000,-- Anggaran setelah revisi Rp.
127.264.000,-
- Pelaksanaan Rp. 124.025.652,-
- Sisa Pelaksanaan Anggaran Rp. 3.238.348,-
Program Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Belanja Barang, Non Operasional :
Mahkamah Agung RI
- Anggaran semula Rp. 171.500.000,-
- Anggaran setelah revisi Rp. 171.500.000,-
- Pelaksanaan Rp. 171.500.000,-
- Sisa Pelaksanaan Anggaran Rp. o , -
1.3. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
PNBP dari bulan Januari s/d Desember 2018 telah disetor ke kas
Negara
dengan perincian sebagai berikut:
- Penjualan Peralatan dan Mesin Rp. 0,-
- Sewa Rumah Dinas Rp. 10.511.000,-
- Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Rp. 0,-
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL Rp. 0,-
20
-
2. DIPA Nomor : SP DIPA -005.05.2.526747/2018. 2.1. Program
Peningkatan
Manajemen Peradilan
1. Belanja Barang Non Operasional : Program Peningkatan
Manajemen
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
□ Anggaran semula Rp. 43.300.000,-
□ Anggaran setelah revisi Rp. 43.300.000,-□ Pelaksanaan Rp.
40.969.300,-
□ Sisa Anggaran Belanja Rp. 2.330.700,-
2. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
PNBP dari bulan Januari s/d Desember 2018 telah disetor ke kas
Negara
dengan perincian sebagai berikut :
Badan Pengadilan Rp. 1.574.000,-Pendapatan Ongkos Perkara Rp.
15.390.000,-
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya Rp. 12.992.000,-
Catatan : Sisa anggaran belanja kembali ke kas Negara.
b. Pengadaan
Pengadaan Sarana Gedung Kantor Pengadilan TUN Medan pada tahun
anggaran 2018 :
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
c. Pemeliharaan
Pemeliharaan Sarana Gedung yang dilaksanakan pada tahun anggaran
2018 adalah :
1. Perawatan Inventaris berupa :
i) Komputer 20 unit
2) Printer 23 unit
3) Laptop 11 unit
4) Inventaris Kantor 63 unit
5) AC 20 unit
6) Mesin Fotocopy 1 unit
7) Genset 1 unit
a. Perawatan Barang Inventaris berupa Soundsystem, Kipas
Angin,
Dispenser, Mesin Babat, Filing Cabinet, Meja, Kursi, Lemari dan
Barang
Inventaris Lainnya.
21
-
b. Perawatan kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 5 unit
c. Perawatan kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 7 unit
Pemeliharaan Prasarana Gedung yang dilaksanakan pada tahun
anggaran
2018 adalah :
1. Perawatan Gedung Kantor dan Halaman Gedung Kantor
2. Perawatan Gedung Rumah Dinas dan Halaman Gedung Rumah
Dinas.
Tupoksi Sub Bagian Keuangan telah dikelola dengan baik
dengan
berpedoman pada DIPA Tahun Anggaran 2018, RKA-KL Tahun Anggaran
2018,
Aplikasi SPM, SAKPA dan SAI dan kelebihan sisa anggaran secara
otomatis
kembali ke Kas Negara.
E. Dukungan Teknologi Informasi
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Memiliki Perangkat Teknologi
Informasi
yang terdiri dari Perangkat Keras dan Perangkat Lunak.
- Perangkat Keras :Perangkat Keras yang ada pada Kantor
Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari :
a. Komputer Server sebanyak 2 (dua) unit yang terletak di Ruang
Server.
b. Koneksi Internet yang terdiri dari 2 (dua) buah koneksi
dengan
menggunakan jasa Telkom Indihome dengan kecepatan masing -
masing
30 Mbps dan 40 Mbps.
c. Mikrotik yang dipergunakan adalah jenis Mikrotik Routerboard
1100 AH-
X2 untuk mengatur bandwith jaringan ke setiap komputer yang
terhubung dengan koneksi internet dan komputer server untuk
aplikasi
Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
d. Modem yang dipergunakan adalah jenis router sehingga bisa
melayani
jaringan kabel LAN dan jaringan wireless., seluruh ruangan
terkoneksi
ke ruang server dengan sistem jaringan LAN dan Wifl.
e. Komputer Informasi dengan sistem touchscreen yang dilengkapi
dengan
akses internet.
f. Televisi Informasi untuk menayangkan Jadwal Persidangan.
g. Line telephon sebanyak 3 (tiga) line, dimana 2 (dua) line
paralel dengan
internet indihome dan 1 (satu) line paralel dengan fax. Seluruh
line
terkoneksi ke semua ruangan melalui telephone pabx.
h. Kabel LAN ke setiap ruangan, sehingga setiap ruangan dapat
terkoneksi
dengan internet.
i. CCTV sebanyak 9 kamera yang dipasang di setiap ruang sidang,
ruang
lobby depan gedung, dan sekeliling halaman gedung kantor.
22
-
- Perangkat Lunak :Perangkat Lunak yang ada pada Kantor
Pengadilan Tata Usaha Negara terdiridari :
1. Website Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
alamat web : w w w. ptun-medan. ao. id
alamat email : admiriCdptun-medan. ao. id dan medanCaptun.
ora.
2. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
3. Aplikasi Raspberiy untuk Penayangan Jadwal Sidang.
4. Operating System Windows Server 2008 R2.
5. Operating Sistem CentOS 7 untuk SIPP.
F. Regulasi Tahun 2018
Untuk kelancaran Pembinaan Sumber Daya manusia, Pengelolaan
Sarana
Prasarana pendukung pelayanan serta guna mendukung kelancaran
operasional
pelayanan di Pengadilan TUN Medan, maka dibuat regulasi sebagai
berikut:
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi :
1. Manajemen Perubahan
- Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035, dalam cetak biru
postur
yang di inginkan secara jelas telah dituangkan dalam bentuk
program -
program dan kegiatan - kegiatan pembaruan/perubahan.
- Surat Keputusan KMA Nomor : 194/KMA/SK/XI/2014 tentang
Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan.
2. Perundang-Undangan
- Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 15
tahun
2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
:
4b/SEK/SK/II/2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi
Birokrasi
Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 28 Februari 2017;
- Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10
tahun
2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor
:
Wl-TUNl/942/OT.01.3/X/2018 tentang Penunjukan Tim Baperjakat
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor
:
W1-TUN 1/575/KP.01.10/VIII/2017 tentang Tim Pemilihan
Pegawai
Teladan (Role Model) pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan.
23
-
4. Penataan Tata Laksana
Pengembangan dan Pelaksanaan SOP
Sistem penilaian kineija sudah dilakukan seperti penyusunan
timesheet
dan formulir Catatan Harian Keija, namun kegiatan ini masih
belum
menjadi kebijakan umum bagi semua unit keija. Dalam
pelaksanaannya
penggunaan timesheet dan catatan harian keija masih belum
berjalan
secara optimal dan belum pernah ada evaluasi pelaksanaannya.
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor
:
W1-TUN1/469/KP.01.10/V/2018 tentang Tim Standar Pelayanan
Peradilan Di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
:
104A/KMA/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja
Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kineija Hakim
dan
Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan
yang
berada di bawahnya.
6. Penguatan Akuntabilitas
Program Keija yang merupakan sasaran program capaian dalam
melaksanakan pelayanan di Pengadilan TUN Medan.
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor
:
W1-TUN1/459/KP.01.10/V/2018 tentang Penetapan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Di Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan.
7. Penguatan Pengawasan
Surat Keputusan Ketua Pengadilan TUN Medan Nomor : W l-
TUN1/170/KP.01.10/11/2018 tentang Penunjukan Hakim Pengawas
Bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
8. Program Keija yang merupakan sasaran program capaian
dalam
melaksanakan pelayanan di Pengadilan TUN Medan.
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor
:
W1-TUN1/910/KP.01.10/XI/2017 tentang Penunjukan Hakim dan
Panitera Pengganti Yang Menangani Sengketa Pemilu.
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor
:
Wl-TUNl/904/KP.01.10/XI/2017 tentang Penunjukan Tim
Pelaksana
Penanganan Pengaduan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan.
24
-
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor
:
Wl-TUNl/899/KP.01.10/XI/2017 tentang Pembentukan Komite
Penganggaran Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor
:
W1-TUN1/314/KP.01.10/11/2018 tentang Pembayaran Biaya
Perkara
Berbasis Aplikasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Pada Pengadilan
Tata
Usaha Negara Medan.
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor
:
W1-TUN1/422/KP.01.10/IV/2018 tentang Penunjukan Tim
Pengelola
Website Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor
:
W1-TUN1/164/KP.01.10/1/2018 tentang Pengangkatan Petugas
Meja
Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor
:
W1-TUN1/162/KP.01.10/1/2018 tentang Pengangkatan Petugas
Meja
Pengaduan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor
:
W1-TUN1/385/KP.01.10/IV/2018 tentang Tim Reformasi Birokrasi
(RB)
di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
25
-
A. INTERNAL
BAB IVPENGAWASAN
Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan
peradilan
sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu :
Pengawasan Melekat
dan Pengawasan Fungsional
Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam hal pengawasan
internal telah
dilakukan Pengawasan Melekat (Waskat) yang dilakukan oleh
pejabat masing-
masing yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera,
Sekretaris, Wakil Panitera,
Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum dan
Keuangan,
Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag
Perencanaan,
Teknologi Informasi dan Pelaporan.
Selain hal tersebut diatas, juga telah ditunjuk Hakim-Hakim
Pengawas Bidang
(Hawasbid) berdasarkan SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor :
W1-TUN1/170/KP.01.10/11/2018 tentang Penunjukan Hakim Pengawas
Bidang
pada PTUN Medan, dengan susunan sebagai berikut:
NO. NAMA HAKIM PENGAWAS PENGAWASAN JABATAN
1 2 3 4
1. Hj. W ah yu n in g N u ijaya ti, SH .M H
K epan iteraan dan
K esekretaria tanKoord inator
2.
Hj. Febru W arta ti, SH , M H
[ G ede E ka P u tra S., SH ., MH. Yudi R inald i Su rachm an ,
SH , MH
Sub B agian K epan iteraan
PerkaraH ak im Pengaw as
3.
Pengki N urpan ji, SH. Selvie R u thyaroodh , SH
Sub B agian K epan iteraanH akim Pengaw as
Elw is Pardam ean S itio , SH. Hukum
4.
E lfriandy, SH.
K em as M end i Zatm iko, SH ., M H
Sub Bagian U m um dan
KeuanganH ak im Pengaw as
5.
Jim m y C lau s Pardede, SH ., MH.
A. T ir ta Iraw an , SH , MH.
Sub Bagian Perencanaan,
T I dan PelaporanH akim Pengaw as
6.
A gus E ffendi, SH , MH.
B udiam in Rodding, SH.
Sub B agian K epegaw aian
O rgan isasi dan Ta ta
Laksana
H ak im Pengaw as
26
-
Berdasarkan Keputusan KMA RI No. KMA/808/SK/VII/2006 tanggal
24
Agustus 2006 tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Lembaga
Peradilan,
untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:
Pengawasan Melekat
Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat
sebagai
pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung
terhadap
bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas
bawahan
tersebut beijalan secara efektif dan efisien sesuai dengan
rencana kegiatan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Pengawasan Fungsional
Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh
aparat
pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas
tersebut dalam
satuan keija tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di
lingkungan lembaga
peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan
Pengawasan
Mahkamah Agung Republik Indonesia;
Pengawasan Rutin / Reguler
Pengawasan Rutin / Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan
oleh
Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding,
dan
pengadilan 8 tingkat pertama secara rutin terhadap
penyelenggaraan peradilan
sesuai dengan kewenangan masing-masing;
B. EVALUASI
Di Pengadilan TUN Medan, Ketua dan Wakil Ketua serta
Pejabat-Pejabat
Struktural karena jabatannya (ex officio) melakukan pengawasan
terhadap
bawahannya dan satu bulan sekali dilakukan evaluasi terhadap
hasil
pengawasan tersebut serta dijadikan dasar dalam melaksanakan
kebijakan
untuk tugas sehari-hari.
Berdasarkan Surat KMA tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan
Tata Usaha
Negara Medan mengeluarkan Surat Keputusan No. W l-
TUN1/170/KP.01.10/11/2018 tertanggal 20 Februari 2018, tentang
Penunjukan
hakim Pengawas bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan.
Adapun penunjukan Hakim Pengawas Bidang tersebut terdiri dari
:
1. Bidang Perkara
2. Bidang Hukum
3. Bidang Kepegawaian Organisasi Dan Tata Laksana
27
-
4. Bidang Umum dan Keuangan
5. Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan
Kelima bidang tersebut dikoordinir oleh Wakil Ketua PTUN Medan,
masing- masing.
Hakim Pengawas Bidang bertugas :
a. Mengadakan Pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas
administrasi secara
rutin, baik administrasi umum maupun administrasi perkara paling
sedikit
satu kali dalam sebulan.
b. Memeriksa dan menata pengisian (input) data ke dalam komputer
dan
laporan-laporan yang dibuat oleh setiap Sub Bagian.
c. Membuat Laporan Pengawasan secara tertulis kepada Ketua PTUN
Medan
melalui Wakil Ketua PTUN Medan.
Bahwa hasil pengawasan baik berupa pengawasan melekat dan
pengawasan bidang dilaporkan secara berkala untuk dilakukan
evaluasi
sehingga masalah-masalah yang timbul bisa segera diatasi
sehingga tidak
mengganggu operasional pelayanan di PTUN Medan dan hasil
pengawasan juga
dilaporkan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara
(PTTUN)Medan.
28
-
BAB VKESIMPULAN DAN REKOMENDASI
KESIMPULAN :
1. Visi Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyesuaikan
dengan Visi Misi Mahkamah Agung RI khususnya dalam
penanganan sengketa Tata Usaha Negara.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah melaksanakan
tugas
sesuai dengan program keija yang telah dibuat untuk Program
Keija Tahun 2018.
3. Dalam melaksanakan program kerja ditunjang dengan pembiayaan
dari DIPA Tahun 2018, yaitu :DIPA Nomor : SP DIPA
005.01.07.126746/2018 dan SP DIPA 005.01.07.126747/2018
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam mengadili
sengketa
Tata Usaha Negara telah berupaya untuk menyelesaikannya
dalam
kurun waktu 5 (lima) bulan.
5. Dalam pelaksanaan kegiatan keija di Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan secara intern melakukan pengawasan baik oleh
Pimpinan dan Pejabat Struktural juga oleh Hakim-Hakim
Pengawas
Bidang (Hawasbid).
6. Hasil pengawasan intern secara berkala dilaporkan kepada
Hakim
senior (Wakil Ketua yang masih kosong) selaku Koordinator
Hakim
Pengawas untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi
Tata
Usaha Negara Medan.
REKOMENDASI :
1. Untuk meningkatkan kineija Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan
diperlukan tambahan pegawai yang terdiri dari :
- 2 (dua) orang tenaga ahli komputer / IT
- 8 (delapan) orang pegawai Golongan II dengan perincian : 1
(satu)
orang di Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana,
2
(dua) orang di Sub Bagian Umum dan Keuangan, 1 (satu) orang
di
Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, 3 (tiga) orang di
Bagian Panitera Muda Perkara dan 1 (satu) orang di Panitera
Muda
Hukum.
2. Perlu ditingkatkan sarana pendukung persidangan di Peradilan
Tata
Usaha Negara seperti Sound System Persidangan, Mesin ATR,
29
-
Teleconference System, Public Address, tambahan jaringan
Internet,
tambahan CCTV System dan perangkat teknologi informasi
lainnya.
3. Perlu ditingkatkan pendidikan dan pelatihan untuk
meningkatkan
kemampuan SDM di Peradilan Tata Usaha Negara .
30
—
-
P E R A T U R A N M A R I N O . 7 T A H U N 2015 T E N T A N G O
R A G A N IS A S I D A N
T A T A KERJA K E P A N IT E R A A N D A N K E S E K R E T E R A
IA T A N P A E R A D IL A N
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDANKETUA
H. MUSTAMAR S.H. M.H
WAKIL KETUAKEKUATAN PEGAWAI
BERJUMLAH = 53 ORANG
HAKIM.
1. Hj. Wahyuning Nurjayati, SH., MH.2. Hj. Febru Wartati, SH.,
MH3. I Gede Eka Putra S., SH., MH.4. Pengki Nurpanji., SH.5. Jimmy
Claus Pardede, SH., MH.6. Agus Effendi, SH., MH7. Elwis Pardamean
Sitio, SH.8. Budiamin Rodding, SH9. Kemas Mendi Zatmiko, SH., MH10.
A. Tirta Irawan, SH11. Effriandy, SH.12. Yudi Rinaldi Surachman,
SH., MS13. Selvie Ruthvaroodh. SH
IV/dIV/c
= 1 oran g = - oran g , lll/b = 5 orang
IV/b = 2 orang , lll/a = 1 orang
IV/a = 7 o ran g . ll/c = - orang
lll/d = 30 o ran g , ll/b = 1 orang
lll/c = 4 orang
PANITERAFATMA N.M. S.H., M.H.
WAKIL PANITERAMARDIANA, SH
PANMUD HUKUMSATRYANA BERUTU, S.H., M.H.
SEKRETARIS MARY I. NAINGGOLAN,
S.E..S.H.. M.H.
PANMUD PERKARARATNA ROSDIANA, SE.,
KA SUB 8AG PERENCANAANTEKHNOLOGI INFORMASI DAN
PELAPORANCANRA SIREGAR, ST.,SH.,MH
KA SUB BAG KEPEGAWAIANORGANISASI & TATA LAKSANA
MERYATY FENNY TOGATOROP, S.H.
KA SUB BAG UMUM DANKEUANGAN
ANDRIAS, S.E.
1. INDRA, SH2. SATRYANA BERUTU, SH3. FITRI SARI BANGUN, SH4.
NETTY M. SIRINGO-RINGO.SH5. AMISAH Br. KARO,SH6. RISMA NELLY, SH7.
MASALINA PURBA, SH
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI8. IFNAIDY
ASIROOS, SH. 15.!9. BEN HASMEN S, SH., MH 16.5
10. IBNU HASYIM, SH 17.'11. ZULKIFLI RONI, SH., MH 18. I
l,SH 12. AGUS MUSTAPA, SH., MH 29. I13. BAHRUM LUBIS, SH 20.
f
15. SHEILLA Ch. SIRAIT, SH..MH16. SRI SISWANTI17. TIARMA
SARAGIH, SH18. DEWI ROSMAWATI, SH 29. NURIANI DAMANIK, SH 20. BETTY
YOELANDA, SH
14. BAMBANG SURIYANTO, SH 21. DIDI ANDHIKA, SH., MH
JURUSITA PENGGANTI
1. KENEDI, SH2. SUARDIN HIA3. SRI MAYANG
MADHANI
PRANATA PERADILAN
KELOMPOKFUNGSIONAL
JABATAN
1. Fungsional Arsiparis2. Fungsional Pustakawan3. Fungsional
Pranata Computer4. Fungsional Bendahara
-
P E N G A D IL A N T A T A U SA H A N E G A R A M E D A N L A P
O R A N P E R K A R A T A H U N 2018 L I-T 12Jalan Bunga Raya No.
18 Kel. A sam K u m b a n g P E N G A D IL A N T A T A U S A H A N
E G A R A M E D A NKec. Medan Selayang Kota
Medan______________________________________________________________________________
K e c . M e d a n S e la y a n g K o ta M e d a n
_______________________________________________________________________________
NO. JENIS PERKARASISA
TAHUNLALU
MASUK DISMISSAL PERLAWANAN CABUT PUTUS SISAPERMOHONAN
KETERANGANBANDING KASASI
PENINJAUANKEMBALI EKSEKUSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Pertanahan 28 75 1 - 13 61 28 52 23 7 92 Kepegawaian 10 24 - 2
4 17 13 13 20 4 13 Pajak - - - - - - - - - - -4 Perijinan 2 3 - - -
4 1 1 1 2 -5 Lelang - 14 - - 1 9 4 - - - -6 Tender 3 - - - 1 2 - -
1 - -7 HAKI - - - - - - - - - - -8 Badan Hukum - - - - - - - - - -
-
9 Kehutanan - - - - - - - - - - -10 Perumahan - - - - - - - - -
- -
11 PEMILUKADA - 1 - 1 - - 1 - - - -12 Partai Politik - - - - - -
- - - - -13 Lain-lain 6 49 6 1 12 34 3 21 9 1 -14 KIP - 4 - - - 3 1
- 2 - 315 UUAP Fiktif Positif - 2 - - - 2 - - - - -16 UUAP
Penyalahgunaan Wewenang - - - - - - - - - - -17 Lingkungan Hidup -
1 - - - - 1 - - 1 -18 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum - - -
- - - - - - - -19 Sengketa Proses Pemilihan Umum - 3 - - 1 2 - - -
- -
JUMLAH 49 176 7 4 32 134 52 87 56 15 13