PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG JL. PANGERAN EMIR M. NOER NOMOR 27, DURIAN PAYUING Tel. (0721) 258320, Fax (0721) 258320 BANDAR LAMPUNG Website : www.ptun-bandarlampunq.qo.id KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG NOMOR : W1-TUN4/ 336 / KP.04.5/5/2018 TENTANG MEKANISME PENGENDALIAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung, maka perlu diterapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), berikut Aplikasi Pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maupun mekanisme pengendaliannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung; b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Aplikasi SIPP agar dapat berjalan secara efisien,tepat dan akurat terhadap seluruh informasi data perkara guna mendukung proses Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maka perlu ditetapkan c. Bahwa untuk mengupdate Data maupun Aplikasi tersebut perlu ditunjuk Hakim dan Pegawai yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut, yang tergabung dalam TIM Pelaksana Pengendalian SIPP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Memperhatikan : 1. 2. 3. 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang terakhir Nomor 51 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :01/WKMA- NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Informasi pada Mahkamah Agung RI; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomr : 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan; Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 tahun 2007 tanggal 29 April 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan Surat Ketua Mahkamah Agung RI nomor :45/KMA/OT.01.3/04/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Perintah Memutahirkan Aplikasi SIPP; Surat Direktur Jenderal Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MARI Nomor 606/DJMT/B/05/2018 tanggal 02 Mei 2018 Tentang Perintah Memutahirkan Aplikasi SIPP
4
Embed
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG JL. …ptun-bandarlampung.go.id/wp-content/uploads/2017/01/SK-TIM... · keputusan ketua pengadilan tata usaha negara bandar lampung nomor
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEN G AD ILAN TA TA U SAHA N EG A RA BAN DAR LAMPUNGJL. PANGERAN EMIR M. NOER NOMOR 27, DURIAN PAYUING
Tel. (0721) 258320, Fax (0721) 258320 B A N D A R L A M P U N G
Website : www.ptun-bandarlampunq.qo.id
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNGNOMOR : W1-TUN4/ 336 / KP.04.5/5/2018
TENTANGMEKANISME PENGENDALIAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNGMenimbang : a. Bahwa untuk mendukung terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung,
maka perlu diterapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), berikut Aplikasi Pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maupun mekanisme pengendaliannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Aplikasi SIPP agar dapat berjalan secara efisien,tepat dan akurat terhadap seluruh informasi data perkara guna mendukung proses Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maka perlu ditetapkan
c. Bahwa untuk mengupdate Data maupun Aplikasi tersebut perlu ditunjuk Hakim dan Pegawai yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut, yang tergabung dalam TIM Pelaksana Pengendalian SIPP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.
Mengingat : 1.2.
3.
4.
5.
6.
7.
Memperhatikan : 1.
2.
3.
4.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang terakhir Nomor 51 Tahun 2009;Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :01/WKMA- NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Informasi pada Mahkamah Agung RI;Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomr : 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan;Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 tahun 2007 tanggal 29 April 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan PengadilanSurat Ketua Mahkamah Agung RI nomor :45/KMA/OT.01.3/04/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Perintah Memutahirkan Aplikasi SIPP;Surat Direktur Jenderal Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MARI Nomor 606/DJMT/B/05/2018 tanggal 02 Mei 2018 Tentang Perintah Memutahirkan Aplikasi SIPP
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG TENTANG TIM PENGENDALIAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)Memerintahkan kepada Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang tercantum pada standar Operasional Prosedur Tenaga Teknis dan Administrasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tembusan disampaikan kepada Yth :1. Pegawai Yang Bersangkutan2. Arsip
Lampiran I :Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : W1-TUN4/ / KP.04.5/ 5 /2018 Tanggal : 14 Mei 2018
TIM PENGEND ALIANAPLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG
NOKEDUDUKAN DALAM TIM PENGENDALIAN APLIKASI
SIPPNAMA JABATAN
1. Hakim Pengawas IT/SIPP Andini,S.H.Andhy Martuaraja,S.H.
HakimHakim
2. Penanggung Jawab Validitas dan Akurasi Data Entry dalam SIPP
Musaddiq,S.H. Panitera
1. Ida Meriati,S.H.,M.H. Panitera Muda Hukum3. Verifikator 2. Dra.Eka Mauli,S-H. Panitera Muda Perkara
Lampiran I I :Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : W1-TUN4/ /KP.04.5/ 5 /2018 Tanggal : 14 Mei 2018
TUGAS DAN TANGGUNG JAWABTIM PENGENDALIAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
1. Hakim Pengawas IT/SIPP bertugas :- Melaksanakan Pengawasan dan memberikan arahan kelancaran pelaksanaan input maupun
update aplikasi SIPP;- Melaporkan Pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar
Lampung
2. Penanggung Jawab Validitas danAkurasi Data Entry dalam SIPP bertugas:- Berkoordinasi dengan hakim pengawas IT/SIPP dan Admin SIPP- Meneliti Validitas dan Akurasi data dengan admin SIPP dan para user SIPP sebagai
Operator apabila terjadi kesalahan penginputan data atau keterlambatan update;- Memberikan Solusi terhadap troubleshooting /permasalahan yang terjadi dan dialami pada
saat penginputan data kepada para user SIPP dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
- Melaporkan Pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
3. Verifikator bertugas :
- Meneliti Validitas dan akurasi data entry dalam SIPP serta berkoordinasi dengan admin SIPP dan Para User SIPP sebagai Operator apabila terjadi kesalahan penginputan data sepanjang menyangkut tugas kepaniteraan muda yang menjadi tanggung jawabnya;
- Mengisi data SIPP secara benar, lengkap dan tepat waktu ;- Memberikan Solusi terhadap troubleshooting /permasalahan yang terjadi dan dialami pada
saat penginputan data kepada Admin SIPP /Penanggung jawab Validitas dan Akurasi Data Entry dalam SIPP.
4 . Admin SIPP sebagai Operator bertugas :
- Mensosialisasikan pembaharuan aplikasi SIPP dan memberikan solusi terhadap troubleshooting/permasalahan yang terjadi dan dialami pada saat penginputan data kepada Para User SIPP di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
- Melakukan Update Aplikasi SIPP;- Mensinkronisasi data SIPP local dan SIPP Mahkamah Agung secara rutin dan
berkelanjutan sekurang-kurangnya 2 (Dua) kali 24 Jam;- Melakukan Back-up database sekurang-kurangnya l(Satu)Kali dalam satu bulan;- Melaporkan dan mengkonsultasikan kendala-kendala yang dihadapi kepada Anggota
Satgas SIPP Direktorat Jenderal badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;- Melaporkan pelaksanaan tugas kepad Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar
Lampung dan Penanggung jawab Validitas dan Akurasi Data Entry dalam SIPP.