PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS 1 A JL. Teratai No.85 Telp. (0761) 24953,Fax. (0761) 22573 Website : http://pn-pekanbaru.go.id Email : [email protected]DAFTAR ISI SOP BAGIAN JUDUL 1. Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/01/X/2016 Tentang PENGELOLAAN SURAT DINAS NO : W4.U1/PM-From /01/Kp.01/VII/2016 – Rev. 01 Buku Surat Masuk NO : W4.U1/PM-From /02/Kp.01/VII/2016 – Rev. 01 Buku Surat Keluar NO : W4.U1/PM-From /03/Kp.01/VII/2016 – Rev. 01 Buku Ekpedisi Surat Dinas NO : W4.U1/PM-From /04/Kp.01/VII/2016 – Rev. 01 Surat Dinas NO : W4.U1/PM-From /05/Kp.01/VII/2016 – Rev. 01 Memorandum NO : W4.U1/PM-From /06/Kp.01/VII/2016 – Rev. 01 Nutulen Rapat 2. Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/02/X/2016 Tentang REKOMENDASI TIM PEMERIKSA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NO : W4.U1/PM-From /01/Kp.02/VII/2016 – Rev. 01 Surat Panggilan NO : W4.U1/PM-From /02/Kp.02/VII/2016 – Rev. 01 Pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang kepada PNS NO : W4.U1/PM-From /03/Kp.02/VII/2016 – Rev. 01 Pemberitahuan Teguran Lisan 3. Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/03/X/2016 Tentang PENYELESAIAN PEMBUATAN PENGANTAR HUKUMAN DISIPLIN BAGI HAKIM DAN PNS NO : W4.U1/PM-From /01/Kp.03/VII/2016 – Rev. 01 SK . HUKUMAN DISIPLIN 4. Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/04/X/2016 entang INVESTARISASI PEGAWAI (BEZETTING PEGAWAI) NO : W4.U1/PM-From /01/Kp.04/VII/2016 – Rev. 01 Daftar Beztting Hakim / Pegawai. NO : W4.U1/PM-From /02/Kp.04/VII/2016 – Rev. 01 Tentang Surat Pengantar 5. Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/05/X/2016 Tentang DAFTAR URUT KEPANGKATAN ( DUK ) NO : W4.U1/PM-From /01/Kp.05/VII/2016 – Rev. 01 Daftar Urut Kepangkatan PNS 6. Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/06/X/2016 Tentang DAFTAR URUT SENIORITAS (DUS) HAKIM NO : W4.U1/PM-From /01/Kp.06/VII/2016 – Rev. 01 Daftar Urut Senioritas Hakim
86
Embed
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS 1 A JL. Teratai …pn-pekanbaru.go.id/files/sop_kepegawaian.pdfPENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS 1 A JL. Teratai No.85 Telp. (0761) 24953,Fax. (0761)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS 1 A JL. Teratai No.85 Telp. (0761) 24953,Fax. (0761) 22573 Website : http://pn-pekanbaru.go.id Email : [email protected]
DAFTAR ISI SOP
BAGIAN JUDUL
1.
Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/01/X/2016 Tentang PENGELOLAAN SURAT DINAS
- NO : W4.U1/PM-From /01/Kp.01/VII/2016 – Rev. 01 Buku Surat Masuk - NO : W4.U1/PM-From /02/Kp.01/VII/2016 – Rev. 01 Buku Surat Keluar - NO : W4.U1/PM-From /03/Kp.01/VII/2016 – Rev. 01 Buku Ekpedisi Surat Dinas - NO : W4.U1/PM-From /04/Kp.01/VII/2016 – Rev. 01 Surat Dinas
NO : W4.U1/PM-From /05/Kp.01/VII/2016 – Rev. 01 Memorandum - NO : W4.U1/PM-From /06/Kp.01/VII/2016 – Rev. 01 Nutulen Rapat
2.
Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/02/X/2016 Tentang REKOMENDASI TIM PEMERIKSA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
NO : W4.U1/PM-From /01/Kp.02/VII/2016 – Rev. 01 Surat Panggilan NO : W4.U1/PM-From /02/Kp.02/VII/2016 – Rev. 01 Pengusulan Penjatuhan Hukuman
Disiplin Sedang kepada PNS
NO : W4.U1/PM-From /03/Kp.02/VII/2016 – Rev. 01 Pemberitahuan Teguran Lisan
3.
Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/03/X/2016 Tentang PENYELESAIAN PEMBUATAN PENGANTAR HUKUMAN DISIPLIN BAGI HAKIM DAN PNS
NO : W4.U1/PM-From /01/Kp.03/VII/2016 – Rev. 01 SK . HUKUMAN DISIPLIN
4.
Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/04/X/2016 entang INVESTARISASI PEGAWAI (BEZETTING PEGAWAI)
NO : W4.U1/PM-From /01/Kp.04/VII/2016 – Rev. 01 Daftar Beztting Hakim / Pegawai.
NO : W4.U1/PM-From /02/Kp.04/VII/2016 – Rev. 01 Tentang Surat Pengantar
5.
Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/05/X/2016 Tentang DAFTAR URUT KEPANGKATAN ( DUK )
NO : W4.U1/PM-From /01/Kp.05/VII/2016 – Rev. 01 Daftar Urut Kepangkatan PNS
6.
Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/06/X/2016 Tentang DAFTAR URUT SENIORITAS (DUS) HAKIM
NO : W4.U1/PM-From /01/Kp.06/VII/2016 – Rev. 01 Daftar Urut Senioritas Hakim
7.
Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/07/X/2016 Tentang REKAPITULASI DAFTAR HADIR HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO : W4.U1/PM-From /01/Kp.07/VII/2016 – Rev. 01 Rekapitulasi Daftar Hakim dan Pegawai,
NO : W4.U1/PM-From /02/Kp.07/VII/2016 – Rev. 01 Daftar Hadir Pegwai melalui Finger Print.
NO : W4.U1/PM-From /03/Kp.07/VII/2016 – Rev. 01 Hadir Pegwai melalui Aplikasi Komdanas.
NO : W4.U1/PM-From /04/Kp.07/VII/2016 – Rev. 01 Rekapitulasi Uang Makan
NO : W4.U1/PM-From /05/Kp.07/VII/2016 – Rev. 01 Hadir Pulang Pegawai
NO : W4.U1/PM-From /06/Kp.07/VII/2016 – Rev. 01 Daftar Hadir Pulang Honorer.
8.
Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/08/X/2016 Tentang ROL MODEL
NO : W4.U1/PM-From /01/Kp.08/VII/2016 – Rev. 01 SK. PENETAPAN ROL MODEL
9.
Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/09/X/2016 Tentang PEMBUATAN SK. KETUA PN
NO : W4.U1/PM-From /01/Kp.09/VII/2016 – Rev. 01 SK. Penunjukan TIM
NO : W4.U1/PM-From /02/Kp.09/VII/2016 – Rev. 01 Lampiran SK
10.
Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/10/X/2016 Tentang PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT.
NO : W4.U1/PM-From /01/Kp.10/VII/2016 – Rev. 01 Surat Pengusulan Kenaikan Pangkat.
Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru.
11.
Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/11/X/2016 Tentang UPDATE DATA KEPEGAWAIAN MELALUI SIKEP MARI
12.
Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/12/X/2016 Tentang KENAIKAN GAJI BERKALA ( KGB )
NO : W4.U1/PM-From /01/Kp.12/VII/2016 – Rev. 01 Surat Kenaikan Gaji Berkala ( KGB )
13.
Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/13/X/2016 Tentang MUTASI HAKIM DAN PEGAWAI
NO : W4.U1/PM-From /01/Kp.13/VII/2016 – Rev. 01 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan.
NO : W4.U1/PM-From /02/Kp.13/VII/2016 – Rev. 01 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
NO : W4.U1/PM-From /03/Kp.13/VII/2016 – Rev. 01 Surat Pernyataan Pelantikan.
14.
Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/14/X/2016 Tentang USULAN PROMOSI JABATAN
NO : W4.U1/PM-From /01/Kp.14/VII/2016 – Rev. 01 Surat Usul Pengangkatan Jabatan
NO : W4.U1/PM-From /02/Kp.14/VII/2016 – Rev. 01 Daftar Riwayat Pekerjaan ( DRP )
15.
Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/15/X/2016 Tentang USULAN PENSIUN HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI
NO : W4.U1/PM-From /01/Kp.15/VII/2016 – Rev. 01 Usul Pensiun Hakim / Pegawai.
16.
Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/16/X/2016 Tentang USULAN TANDA PENGHARGAAN SATYA LENCANA
NO : W4.U1/PM-From /01/Kp.16/VII/2016 – Rev. 01 Surat Usul Tanda Penghargaan
Satya Lencana.
NO : W4.U1/PM-From /02/Kp.16/VII/2016 – Rev. 01 Daftar Nama Usul Tanda
Penghargaan Satya Lencana.
17.
Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/17/X/2016 Tentang PEMBUATAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
NO : W4.U1/PM-From /01/Kp.17/VII/2016 – Rev. 01 Sasaran Kerja Pegawai ( SKP )
18.
Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/18/X/2016 Tentang PENYELESAIAN SURAT TUGAS
NO : W4.U1/PM-From /01/Kp.18/VII/2016 – Rev. 01 Surat Tugas.
19.
Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/19/X/2016 Tentang PENYELESAIAN PERMOHONAN SURAT CUTI HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI
NO : W4.U1/PM-From /01/Kp.19/VII/2016 – Rev. 01 Surat Permohonan Izin Cuti.
NO : W4.U1/PM-From /02/Kp.19/VII/2016 – Rev. 01 Surat Surat Izin Cuti.
20.
Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/20/X/2016 Tentang PENYELESAIAN PEMBUATAN KARTU PEMOHON PENAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( KP4 )
NO : W4.U1/PM-From /01/Kp.20/VII/2016 – Rev. 01 Surat Keterangan ( KP4 )
21.
Nomor : W4.U1/PM-SOP/KP/21/X/2016 Tentang PENYELESAIAN DOKUMEN PELANTIKAN/ PENYUMPAHAN DAN MENDUDUKI JABATAN
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/042006 4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 6. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI Keterkaitan : 1. SOP Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Bidang Kepegawaian 2. SOP Mutasi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil 3. SOP Usulan Pensiun Hakim dan Pegawain Negeri Sipil 4. SOP Usulan Tanda Penghargaan Setya Lencana Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak berjalan dengan baik.
Kualifikasi Pelaksana : 1. SMU 2. S1-Hukum Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan dan Pendataan : 1. Dokumen surat dinas
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Staf Kasub
Kepegawaian Sekretaris Ketua/
Wakil Ketua
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Menerima dan mengagendakan Surat Masuk
- Surat Masuk
- Buku Ekspedisi surat masuk
10 Menit
Terdaftarnya surat dinas dalam agenda masuk
2 Mempelajari serta mengkonsep surat-surat yang perlu ditindak lanjuti
- Surat Masuk
- Alat Tulis Kantor (ATK)
15 Menit
Tersotirnya jenis surat yang harus ditindak lanjuti
3 Mengetik Konsep surat dinas
- Konsep surat
- Komputer/ Laptop
- Printer
30 Menit
Tersedianya draf surat dinas keluar
4 Koreksi dan memberi paraf pada surat dinas
- Konsep surat
- Alat Tulis Kantor (ATK)
20 Menit
Diparafnya draf surat dinas keluar
5 Menanda tangani surat dinas yang telah diparaf
- Surat dinas keluar
- Alat Tulis Kantor (ATK)
15 Menit
Tersedianya surat dinas yang telah selesai dikerjakan
6 Menyerahkan kebagian umum untuk diberi nomor dan dikirim
- Surat Dinas Keluar
- Buku ekspedisi surat keluar
- ATKr
10 Menit
Surat Dinas siap dikirimkan
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS 1 A JL. Teratai No.85 Telp. (0761) 24953,Fax. (0761) 22573
SOP REKOMENDASI TIM PEMERIKSA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Keterkaitan : 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian dokumen
hukuman disiplin tidak berjalan dengan baik
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SLTA
Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Regiter Surat Keluar dan Expedisi 5. File Ordner Surat Dinas Keluar.
Pencatatan dan Pendataan : 1. Surat Pengantar Hukuman Disiplin
REKOMENDASI TIM PEMERIKSA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS 1A RAHASIA
PENGUSULAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS 1A Membaca : 1. Surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, Nomor : ..................... tentang Panggilan untuk
Melaksanakan Tugas (Panggilan ...........); 2. Laporan ........... tanggal ........... tentang panggilan terhadap Sdr. ........................; 3. Surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru Nomor : ....................... tanggal ........... tentang Panggilan
untuk Melaksanakan Tugas (.............); 4. Pemberitahuan teguran lisan tanggal ..................... tentang Pelanggara Disiplin yang dilakukan oleh ............
NIP. ....................; Pangkat ...........; 5. Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa tanggal ..................;
Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut diatas, Sdr ............. tersebut telah melakukan perbuatan berupa
Tidak Masuk Bekerja tanpa alasan yang sah sejak tanggal .............. sampai tanggal ......... hingga saat ini; b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggran terhadap pasal 9 anggka II jo pasal 3 ayat (11) jo pasal 7
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri jo SK Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/X/2008;
c. Bahwa untuk menegak disiplin, dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggran disiplin yang dilakukannya yaitu kepada Sdr. ...................... NIP ........................., Pangkat................ tersebut;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3041); 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1975 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor : 26, Tambahan Lembaran Negara nomor : 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor : 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5135);
4. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 071/KMA/SK/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja MENGUSULKAN
Menjatuhkan Hukuman Disiplin sedang berupa .................................................................................................................................................... Kepada : Nama : NIP : Pangkat : Jabatan : Unit Organisasi :
Karena yang bersangkutan sejak tanggal .................. sampai dengan tanggal ............... melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (11) jo pasal 3 ayat (11) jo pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Demikian disampaikan untuk diketahui dan untuk ditindak lanjuti.
Pekanbaru, ............................. 20...... TIMPEMERIKSA PENEGAKAN DISIPLIN KERJA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS IA ....................................................... NIP. ......................... TEMBUSAN : Kepada Yth. 1. ...................... 2. ..................... 3. Arsip
LAMPIRAN III : SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIA NNEGARA NOMOR : 23/SE/1980 TANGGAL : 30 OKTOBER 1980 RAHASIA
PEMBERITAHUAN TEGURAN LISAN Pekanbaru , .................. 20........ Kepada Kepala Sub. Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Pekanbaru Klas 1A Di – Tempat 1. Diberitahukan dengan hormat, bahwa pada tanggal ................. 20... Telah saya jatuhkan hukuman disiplin
berupa teguran lisan kepada :
Nama : NIP : Pangkat : Jabatan : Unit Organisasi : Karena ia melakukan perbuatan : ......................... sejak tanggal ..................... 20.... hingga saat ini. Perbuatan tersebut melanggar pasal ......... ayat (.......) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomr 071/KMA/SK/V/2008.
2. Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.
KETUA ............................................................ NIP. .............................................. Tembusan kepada Yth : 1. Ketua Pengadilan Negeri Tinggi Pekanbaru; 2. Arsip
W4.U1/PM-FORM /03/KP.02/X/2016 – Rev. 01
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS 1 A JL. Teratai No.85 Telp. (0761) 24953,Fax. (0761) 22573
SOP PENYELESAIAN PEMBUATAN PENGANTAR HUKUMAN DISIPLIN BAGI HAKIM DAN PNS
Dasar Hukum : 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 10. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 11. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 12. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Keterkaitan : 2. SOP Pengelolaan Surat Dinas Peringatan : 2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian dokumen hukuman
disiplin tidak berjalan dengan baik
Kualifikasi Pelaksana : 3. S1 4. SLTA
Peralatan/Perlengkapan : 6. Komputer/Laptop 7. Printer 8. Alat Tulis Kantor (ATK) 9. Buku Regiter Surat Keluar dan Expedisi 10. File Ordner Surat Dinas Keluar.
Pencatatan dan Pendataan : 2. Surat Pengantar Hukuman Disiplin
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KPN
Sekretaris
Kasubbag
Staf
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-
1
Menerima hasil laporan penjatuhan hukuman disiplin
Laporan penjatuhan hukum disiplin
1 hari
2
Membuat konsep SK Hukuman disiplin/surat pernyataan dan surat pengantar
Laporan penjatuhan hukum disiplin
Draft SK Hukdis/surat
pernyataan, surat pengantar
3
Mengetik konsep SK Hukuman disiplin/surat pernyataan dan
surat pengantar
Laporan penjatuhan hukum disiplin
Draft SK Hukdis/surat
pernyataan, surat pengantar
4
Koreksi atau paraf SK penjatuhan hukuman disiplin/surat pernyataan dan surat pengantar
Laporan penjatuhan hukum disiplin
Draft SK Hukdis/surat
pernyataan, surat pengantar
5
Menandatangani SK penjatuhan hukuman disiplin/surat pernyataan dan surat pengantar
Laporan penjatuhan hukum disiplin
SK Hukdis/surat pernyataan, surat
pengantar
6
Membubuhkan stempel, memberi nomor surat, mengepak dan menyerahkan ke bagian umum dan keuangan dan yang bersangkutan
SK Hukuman Disiplin/Surat Pernyataan, surat pengantar dan Buku Ekspedisi Surat Dinas Keluar/hukdis
SK Hukdis/surat pernyataan, surat
pengantar
7
Mencatat ke dalam buku register surat keluar/hukdis dan mengarsipkan ke File surat keluar/hukdis
Buku Register Surat Keluar/Hukdis
Arsip SK Hukdis/surat pernyataan, surat pengantar
Ya Ya
Tidak Tidak
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS 1 A JL. Teratai No.85 Telp. (0761) 24953,Fax. (0761) 22573
Pertama : Menjatuhkan Hukuman ……………berupa “ …………………………………………………………….. Kepada : N a m a : NIP : Pangkat/ Gol. Ruang : Jabatan :
Kedua : ……………………………………………………………………………………………………………………………… . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan ..............dst...........................
Ditetapkan di : PEKANBARU Pada tanggal : ...................
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 6. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP di Lingkungan MARI Keterkaitan : 1. SOP Daftar Urut Senioritas Hakim (DUS) Hakim 2. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil 3. SOP Mutasi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil 4. SOP Usulan Pensiun Hakim dan Pegawai Negeri Sipil Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 6. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP di Lingkungan MARI Keterkaitan : 1. SOP Inventarisasi Pegawai (Bezetting Pegawai) 2. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil 3. SOP Mutasi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil 4. SOP Usulan Pensiun Hakim dan Pegawai Negeri Sipil Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi
SOP DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) PEGAWAI NEGERI SIPIL
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 6. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP di Lingkungan MARI Keterkaitan : 1. SOP Inventarisasi Pegawaia (Bezetting Pegawai) 2. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil 3. SOP Mutasi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil 4. SOP Usulan Pensiun Hakim dan Pegawai Negeri Sipil Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas
SOP REKAPITULASI DAFTAR HADIR HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 7. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI Keterkaitan : 1. SOP Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Dimuka Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi) 2. Penerbitan SPP-LS Untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Uang Makan) Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak berjalan dengan baik.
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS 1A
NOMOR : W4.U1/......../KP. 02.1/....../20...
T E N T A N G
PENETEPAN ROLE MODEL PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KLAS 1A
KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KLAS 1A
Menimbang : a. Bahwa,…………………………………………………………………………………………………………
b. Bahwa .............................................................................................................. c. dst, ...................................................................................................................
Mengingat : 1. Bahwa UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. UU Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negera. 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tantang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025 4. Peraturan Menpan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Tahun 2015 – 2019. 5. Peraturan-peraturan yang terkait
M E M U T U S K A N
Menetapakan :
Pertama : Bahwa berdasarkanhasil Tim Pemilihan Rol Model dast…………………………………………………………………………………………………………………
Kedua : Ketiga Keempat : Kelima :
………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan ..............dst...........................
Ditetapkan di : PEKANBARU Pada tanggal : ...................
SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS 1A BIDANG KEPEGAWAIAN
Dasar Hukum : 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 7. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 8. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 10. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI
Keterkaitan : 2. SOP Pengelolaan Surat Dinas 3. SOP Mutasi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil Peringatan : 2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembuatan Surat Keputusan bidang kepegawaian tidak berjalan
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS 1A
NOMOR : W4.U1/......../HK,03.03/....../20...
T E N T A N G
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS 1A
KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KLAS 1A
Menimbang : a. Bahwa,……………………………………………………………………………………………………………..;
b. Bahwa .................................................................................................................. ; c. dst, .......................................................................................................................
Mengingat : 1. Bahwa UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. UU Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan UU Nomor.5 Tahun 2004 terakhir UU Nomor 3 Tahun 2009. 3. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik. 5. Keputusan Ketua MARI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. 6. Keputusan Wakil Ketua MARI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-
NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayan Informasi pada Mahkamah Agung RI. 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik.. 8. SE. Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tantang Penerimaan Tamu. 9. Keputusan Ketua MARI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tantang Pelayanan
Informasi di Pengadilan. M E M U T U S K A N
Menetapakan :
Pertama : …………………………………………………………………………………………………………………………….. Kedua : Ketiga Keempat : Kelima :
……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan ..............dst...........................
Ditetapkan di : PEKANBARU Pada tanggal : ...................
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 7. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI Keterkaitan : 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Usulan Pensiun Hakim dan Pegawai Negeri Sipil Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil tidak berjalan
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 3. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 197-1/SEK/KU.01/7/2015 Keterkaitan : 1. SOP Pengusulan Pangkat
Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka setiap pengusulan Pangkat dan Jabatan tidak dapat
diproses dan proses nya akan terlambat.
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1-Komputer 2. SLTA
Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop dan Jaringan IT 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Pencatatan dan Pendataan : 1. Dokumen Kepegawaian
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Staf Kasub
Kepegawaian Sekeretaris Ketua/
Wakil Ketua
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Pendataan Hakim dan Pegawai yang akan diupdate data kepegawaiannya dan memerintahkan penginputan data kepegawaian ke aplikasi SIKEP MA-RI
DUK dan Bezetting
10 menit
Tersedianya Data Hakim dan Pegawai pd SIKEP MARI
2
Menyiapkan dan melakukan penscan-an berkas-berkas kepegawaian bentuk pdf (e-doc)
SK Pangkat dari awal s.d. terakhir, SK Jabatan dari awal s.d. terakhir, SPMT, SKP, KGB, KARPEG, TASPEN, Akte Kelahiran, NPWP, ASKES/BPJS, Sertifikat Diklat,
1 hari / orang
Tersedianya Copy Berkas
Kepegawaian Hakim dan Pegawai
3
Login SIKEP MA-RI dan melakukan penginputan data kepegawaian dan mengupload dokumen yang sudah discan (e-doc)
Dengan adanya SIKEP dapat
mempermudah pengontrolan
Data Hakim dan Pegawai langsung
pada SIKEP MARI
4
Mengawasi pelaksanaan penginputan data kepegawaian dan mengecek kelengkapan dokumen pdf yang sudah terinput ke SIKEP MA-RI
Untuk mempermudah
pengawasan dan kelengkapan Data
Hakim dan Pegawai pada SIKEP MARI
5
Menerima laporan pelaksanaan penginputan data dan prosentase kelengkapan dokumen pdf pada SIKEP MA-RI
Dasar Hukum : 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 7. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 8. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 10. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI Keterkaitan : 2. SOP Pengelolaan Surat Dinas
Peringatan : 2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka usulan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil tidak berjalan dengan
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 7. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI
Keterkaitan : 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Inventarisasi Pegawai (Bezetting Pegawai) 3. SOP Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim 4. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil 5. SOP Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Bidang Kepegawaian Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terdapat kekurangan dokumen kepegawaian bagi Hakim dan Pegawai Negeri
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 7. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI
Keterkaitan :
1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Inventarisasi Pegawai (Bezetting Pegawai) 3. SOP Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim 4. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK)Pegawai Negeri Sipil 5. SOP Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Bidang Kepegawaian 6. SOP Usulan Pensiun Hakim dan Pegawai Negeri Sipil
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terdapat jabatan lowong atau tidak terisi.
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 7. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI
Keterkaitan : 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Inventarisasi Pegawai (Bezetting Pegawai) 3. SOP Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim 4. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK)Pegawai Negeri Sipil 5. SOP Usulan Tanda Penghargaan Setya Lencana Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak berjalan dengan baik.
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 7. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI Keterkaitan : 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Inventarisasi Pegawai (Bezetting Pegawai) 3. SOP Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim 4. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK)Pegawai Negeri Sipil 5. SOP Usulan Pensiun Hakim dan Pegawai Negeri Sipil
Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka usulan tanda pengahargaan setya lencana tidak dapat berjalan dengan baik.
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 7. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI
Keterkaitan : 1. – 2. – Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penilaian prestasi kerja Pegawai tidak berjalan dengan baik.
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 6. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI
Keterkaitan : 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Pembuatan SK KPN Pekanbaru Bidang Kepegawaian Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian Surat Tugas tidak berjalan dengan baik
SOP PENYELESAIAN PERMOHONAN SURAT CUTI HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 7. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI Keterkaitan : 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Pembuatan SK KPN Pekanbaru Bidang Kepegawaian Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian Surat Cuti tidak berjalan dengan baik
SOP PENYELESAIAN PEMBUATAN KARTU PEMOHON PENAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (KP4)
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 7. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI
Keterkaitan : 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Pembuatan SK KPN Pekanbaru Bidang Kepegawaian Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka dokumen KP4 PNS tidak berjalan dengan baik
SOP PENYELESAIAN DOKUMEN PELANTIKAN/PENYUMPAHAN DAN MENDUDUKI JABATAN
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 7. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI Keterkaitan : 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Pembuatan SK KPN Pekanbaru Bidang Kepegawaian Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka dokumen KP4 PNS tidak berjalan dengan baik
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 7. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI
Keterkaitan : 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Pembuatan SK KPN Pekanbaru Bidang Kepegawaian Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka usulan Taspen, Karpeg, Kari/Karsu tidak berjalan dengan baik.
Dasar Hukum : 7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 9. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/042006 10. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 11. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 12. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI Keterkaitan : 5. SOP Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Bidang Kepegawaian 6. SOP Mutasi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil 7. SOP Usulan Pensiun Hakim dan Pegawain Negeri Sipil 8. SOP Usulan Tanda Penghargaan Setya Lencana Peringatan : 2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak berjalan dengan baik.
Kualifikasi Pelaksana : 3. SMU 4. S1-Hukum Peralatan/Perlengkapan : 4. Komputer/Laptop 5. Printer 6. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan dan Pendataan : 2. Dokumen surat dinas
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Staf Kasub
Kepegawaian Sekretaris Ketua/
Wakil Ketua
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Mengumpulkan data.
- Data pendukung
1 jam Menit
Terdapat Nya data pendukung
2 Mengkonsep surat-surat yang perlu .
- Alat Tulis
Kantor (ATK)
15 Menit
Terssdia nya komnsep surat
3 Mengetik Konsep surat
- Konsep surat
- Komputer/ Laptop
- Printer
20 Menit
Tersedia nya peralatan kantor
4 Koreksi dan memberi paraf pada surat .
- Konsep surat
- Alat Tulis Kantor (ATK)
10 Menit
Terdapat nya paraf dlm surat.
5 Koreksi Surat / analisis dan Menanda tangani surat yang telah diparaf
- Surat - Alat Tulis
Kantor (ATK)
15 Menit
Tersedia nya surat yang telah selesai dikerjakan
6 Menyerahkan kebagian umum untuk diberi nomor dan dikirim/ arsip
- Surat Keluar - Buku
ekspedisi surat keluar
- ATKr
10 Menit
Surat siap dikirimkan
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS 1 A JL. Teratai No.85 Telp. (0761) 24953,Fax. (0761) 22573
Dasar Hukum : 13. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 14. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 15. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/042006 16. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 17. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 18. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI Keterkaitan : 9. SOP Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Bidang Kepegawaian 10. SOP Mutasi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil 11. SOP Usulan Pensiun Hakim dan Pegawain Negeri Sipil 12. SOP Usulan Tanda Penghargaan Setya Lencana Peringatan : 3. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak berjalan dengan baik.
Kualifikasi Pelaksana : 5. SMU 6. S1-Hukum Peralatan/Perlengkapan : 7. Komputer/Laptop 8. Printer 9. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan dan Pendataan : 3. Dokumen surat dinas
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Staf Kasub
Kepegawaian Sekretaris Ketua/
Wakil Ketua
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Mengumpulkan data Pegawai
- Data pendukung
- Surat-surat pegawai
1 jam Menit
Tersedia Nya data pendukung
2 Mengkonsep/ Analisis jabatan yang perlu .
- Alat Tulis
Kantor (ATK)
15 Menit
Tersedia nya komnsep surat
3 Mengetik Konsep .
- Konsep surat
- Komputer/ Laptop
- Printer
20 Menit
Tersedia nya peralatan kantor
4 Koreksi dan memberi paraf pada surat.
- Konsep surat
- Alat Tulis Kantor (ATK)
10 Menit
Terdapat nya paraf dlm surat.
5 Koreksi Surat / analisis dan Menanda tangani surat yang telah diparaf
- Surat - Alat Tulis
Kantor (ATK)
15 Menit
Tersedia nya surat yang telah selesai dikerjakan
6 Menyerahkan kebagian umum untuk diberi nomor dan dikirim/ arsip
- Surat Keluar - Buku
ekspedisi surat keluar
- ATKr
10 Menit
Surat siap dikirimkan
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS 1 A JL. Teratai No.85 Telp. (0761) 24953,Fax. (0761) 22573
Dasar Hukum : 19. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 20. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 21. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/042006 22. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 23. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 24. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI Keterkaitan : 13. SOP Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Bidang Kepegawaian 14. SOP Mutasi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil 15. SOP Usulan Pensiun Hakim dan Pegawain Negeri Sipil 16. SOP Usulan Tanda Penghargaan Setya Lencana Peringatan : 4. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak berjalan dengan baik.
Kualifikasi Pelaksana : 7. SMU 8. S1-Hukum Peralatan/Perlengkapan : 10. Komputer/Laptop 11. Printer 12. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan dan Pendataan : 4. Dokumen surat dinas
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Staf Kasub
Kepegawaian Sekretaris Ketua/
Wakil Ketua
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Mempelajari aturan tentang prosedur kera. Pegawai
- Data pendukung
- Surat-surat pegawai
1 jam Menit
Tersedia Nya data pendukung
2 Mengkonsep/ Prosedur kerja .
- Alat Tulis
Kantor (ATK)
15 Menit
Tersedia nya komnsep surat
3 Mengetik Konsep .
- Konsep surat
- Komputer/ Laptop
- Printer
20 Menit
Tersedianya peralatan kantor
4 Koreksi dan memberi paraf pada surat.
- Konsep surat
- Alat Tulis Kantor (ATK)
10 Menit
Terdapatnya paraf dlm surat.
5 Koreksi Surat / analisis surat dan Menanda tangani surat yang telah diparaf
- Surat - Alat Tulis
Kantor (ATK)
15 Menit
Tersedianya surat yang telah selesai dikerjakan
6 Menyerahkan kebagian umum untuk diberi nomor dan dikirim dan disampaikan kepada pegawai / arsip
- Surat Keluar - Buku
ekspedisi surat keluar
- ATKr
20 Menit
Surat siap dikirimkan/ ditribusi kan
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS 1 A JL. Teratai No.85 Telp. (0761) 24953,Fax. (0761) 22573