PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN J ALAN SUKARNO HATTA NO. 15 TELP. 462758 MADIUN (63136) PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN NOMOR : 02/PEN.KPN/PDT/2019/PN.KB.MN TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN Membaca Menimbang : 1. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Oktober 2006 No. : KMA/055/SK/X/2006 dan Pedoman pelaksanaan tugas administras! Pengadilan oleh Mahkamah Agung RI tahun 1996 tentang menafsir biaya perkara ; 2. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. : KMA/027/SKA/III/2000, tanggal 30 Juni 2000 ; 3. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. : KMA/42/SKA/111/2001 Tanggal 20 Agustus 2001, tentang biaya perkara perdata dan tata usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ; 4. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. : KMA/42/SK/III/2002, tentang biaya perkara yang dimohonkan kasasi ; 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2008, tanggal 13 Januari 2008, tentang Pemungutan Biaya Perkara ; 6. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara ; 7. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 1 Juni 2010 No. : 1/PEN.KPN/PDT/2010/PN.KB.MN; 8. Peraturan Pemerintah No. 53/2008 Tentang PNBP ; 9. Membaca Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. W14-U/964/HK.02/02/2014 Tanggal 21 Pebruari 2014 tentang Kepastian legalisir bukti ; : 1. Bahwa dengan diterimanya perkara-perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka dalam penyelesaianya perlu berpedoman pada administrasi Pengadilan oleh Mahkamah Agung RI tahun 1996 tentang menafsir biaya perkara ; 2. Bahwa untuk kelancaran penyelesaian perkara gugatan, permohonan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan yang dimintakan Banding, Kasasi, PK serta Eksekusi perlu ditafsir besarnya jumlah panjar biaya perkara ; 3. Bahwa dalam menafsir besarnya jumlah panjar biaya perkara dengan memperhatikan jarak dan kondisi tempat tinggal para pihak, saksi, pangilan, pemberitahuan-pemberitahuan, materai dan redaksi putusan ; 4. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, perlu ditetapkan besarnya jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar ;
14
Embed
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN · 2020. 8. 5. · Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Oktober 2006 No. : KMA/055/SK/X/2006 dan Pedoman pelaksanaan tugas administras!
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUNJ ALAN SUKARNO HATTA NO. 15 TELP. 462758
M A D I U N (63136)
P E N E T A P A NKETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 02/PEN.KPN/PDT/2019/PN.KB.MN
TENTANGPANJAR BIAYA PERKARA PERD A T A
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN
Membaca
Menimbang
: 1. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Oktober 2006 No. : KMA/055/SK/X/2006 dan Pedoman pelaksanaan tugas administras! Pengadilan oleh Mahkamah Agung RI tahun 1996 tentang menafsir biaya perkara ;
2. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. : KMA/027/SKA/III/2000, tanggal 30 Juni 2000 ;3. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. : KMA/42/SKA/111/2001 Tanggal 20 Agustus 2001, tentang biaya perkara perdata dan
tata usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ;4. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. : KMA/42/SK/III/2002, tentang biaya perkara yang dimohonkan kasasi ;5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2008, tanggal 13 Januari 2008, tentang Pemungutan Biaya Perkara ;6. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara ;7. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 1 Juni 2010 No. : 1/PEN.KPN/PDT/2010/PN.KB.MN;8. Peraturan Pemerintah No. 53/2008 Tentang PNBP ;9. Membaca Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. W14-U/964/HK.02/02/2014 Tanggal 21 Pebruari 2014 tentang
Kepastian legalisir bukti ;
: 1. Bahwa dengan diterimanya perkara-perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka dalam penyelesaianya perlu berpedoman pada administrasi Pengadilan oleh Mahkamah Agung RI tahun 1996 tentang menafsir biaya perkara ;
2. Bahwa untuk kelancaran penyelesaian perkara gugatan, permohonan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan yang dimintakan Banding, Kasasi, PK serta Eksekusi perlu ditafsir besarnya jumlah panjar biaya perkara ;
3. Bahwa dalam menafsir besarnya jumlah panjar biaya perkara dengan memperhatikan jarak dan kondisi tempat tinggal para pihak, saksi, pangilan, pemberitahuan-pemberitahuan, materai dan redaksi putusan ;
4. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, perlu ditetapkan besarnya jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar ;
Mengingat
Pertama
Kedua
: 1. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman ;2. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;3. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;4. HIR Pasal 121 (4) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;
MENETAPKAN :
: Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun No. 1/PEN.KPN/PDT/2019/PN.Mjy, Tanggal 7 Januari 2019 ;
: I. Perincian panjar / Uang muka biaya perkara perdata dengan asumsi satu perkara : Satu orang Penggugat dan
100.000,- Rp 300.000,- Rp. 330.000,- Rp 375.000,- Rp 450..000,- Rp 525.000,-- Termohon x 4 PBT x Rp
100.000,- Rp 400.000,- Rp. 440.000,- Rp 500.000,- Rp 600.000,- Rp. 700.000,-- Biaya PK Rp 2.650.000,- Rp. 2.650.000,- Rp 2.650.000,- Rp 2.650.000,- Rp. 2.650.000,-- Biaya Pos Delegasi 7 X
Rp.25.000,- Rp 175.000,- Rp 175.000,- Rp. 175.000,- Rp 175.000,- Rp. 175.000,-
JUMLAH Rp.3.775.000,- Rp. 3.845.000,- Rp 3.950.000,- Rp. 4.125.000,- Rp. 4.300..000,-