Page 1
i
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH( LKjIP )
PENGADILAN NEGERIDATARAN HUNIMOA
TAHUN2020
PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOAJalan Pendopo - Bula Tlp (0915) 2211404 –SBT 97554
Website : www.pn-dataranhunimoa.go.id Email : [email protected]
BULA –SBT - MALUKU2020
Page 2
i
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan lindungan-Nya
sehingga kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Tahun 2020.
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan
laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa selama tahun 2020 serta
merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus
pelaksanaan pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sebagai
pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada tingkat pertama.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun
2020 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 07 tahun 1999
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020
selain bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan
selama tahun 2020, Pengadilan Negeri Datarn Hunimoa juga berharap
Laporan ini dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat
yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan
pihak-pihak yang berkepentingan.
Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan, oleh
karena itu kritik dan saran membangun sangat membantu kami untuk
dapat meningkatkan dan memperbaiki Laporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (LKjIP) yang kami susun.
KATA PENGANTAR
Bula, 8 Pebruari 2021Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa
AWAL DARMAWAN AKHMAD.,SH.,MH
ii
Page 3
ii
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Tahun 2020 ini merupakan wujud
akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan rencana strategis
(Renstra) Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Tahun 2020 - 2024 dan
Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2020.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ins tansi Pemerintah
(LKjIP) Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Tahun 2020 ini pada
hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan
penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja
yang telah dilakukan selama tahun 2020. Hal ini mengingat pelaporan
akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen
Pemerintahan Negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang
menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan
perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance),
sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
Seiring dengan upaya merealisasikan good governance,
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa akan melaksanakan berbagai
kegiatan dan program mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran,
serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Tahun 2020 - 2024. Visi tersebut
yakni: “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA
YANG AGUNG”. Sesuai dengan visi tersebut, maka misi Pengadilan
Negeri Dataran Hunimoa adalah sebagai berikut:
Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa
Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada
Pencari Keadilan
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan
Negeri Dataran Hunimoa
Memberikan Akses ibilitas, Informasi dan Transparansi
kepada masyarakat.
IKHTISAR EKSEKUTIF
iii
Page 4
ii
Adapun motto pengadilan Negeri Dataran Hunimoa adalah
“PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA yang IKHLAS =
Integritas, Kualitas, Hemat, Lugas, Amanah, Solusi”.
Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang
merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai
adalah :
1. Pertama, menunjukan INTEGRITAS bekerja, agar pencari
keadilan merasa aman, nyaman dan merasa kebutuhannya
terpenuhi;
2. Kedua, Mengedepankan KUALITAS dalam pekerjaan maupun
pelayanan, agar mampu memerikan kepuasan bagi masyarakat
3. Ketiga, Mengupayakan pelaksanaan pelayanan bersih dan
trasnparan agar tercipta pelayanan yang HEMAT waktu, tenaga
dan biaya.
4. Keempat, Penyampaian informasi yang LUGAS agar terwujud visi
badan peradilan yakni menjadi salah satu badan peradilan yang
agung.
5. Kelima, Bersikap AMANAH agar setiap tugas yang diembankan
dapat diselesaikan dengan penuh tanggung jawab.
6. Keenam, mampu menghadirkan SOLUSI dalam setiap permasalah
yang dihadapi.
Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasarannya adalah
1. Pertama, meningkatkan penyelesaian perkara;
2. Kedua, meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara;
3. Ketiga, meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
4. Keempat, meningkatkan aksesibilitas putusan Hakim;
5. Kelima, meningkatkan akses ibilitas masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice) ; dan
6. Keenam, meningkatkan kualitas pengawasan;
Anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa tahun 2020 berasal dari DIPA
01 dan DIPA 03 tahun anggaran 2020 dengan Total alokasi anggaran
DIPA 01 401971 sebesar Rp. 3.857.510.000,- (Tiga milyar delapan ratus
iv
Page 5
iii
lima puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan
untuk DIPA 03 (403433) sebesar Rp. 41.070.000,- (empat puluh
satu juta tujuh puluh ribu rupiah)
Adapun pencapaian kinerja input / penyerapan anggaran
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa adalah sebagai berikut :
1. Realisasi Belanja Negara DIPA 01 (BUA) pada Tahun Anggaran
2020 adalah sebesar Rp 3.719.704.834,- (Tiga milyar tujuh ratus
Sembilan belas juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus tiga
puluh empat rupiah) atau mencapai 96,48 % dari alokasi anggaran
sebesar 3.857.510.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh
tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
2. Sedangkan Realisasi belanja Negara DIPA 03 (BADILUM) pada
Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 35.840.000,- (Tiga
puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau
mencapai 87.27 % dari alokasi anggaran sebesar Rp
41.070.000,- (Empa puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah).
3. Pendapatan Negara pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa
pada Tahun Anggaran 2020 adalah berupa Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNBP) : sebesar Rp. 6,628,500,- (Enam juta enam
ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Tahun 2020 ini dapat
dijadikan bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun
selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Dataran
Hunimoa Tahun 2020 - 2024.
v
Page 6
iv
DAFTAR ISI
HALAMAN COVER
KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ .1
A. Latar Belakang. .........................................................1
B. Tugas Pokok dan Fungsi. ......................................... .3
C. Struktur Organisasi... .............................................. .4
D. Sistematika Penyajian. ............................................. .7
BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................ .8
A. RENCANA STRATEGIS 2020.................................................. .8
1 . V I S I D A N M I S I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
2 . TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS. . . . . . . . . . . . . . . . .9
B. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK..................... .10
1 . Prog ram Utama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2 . Indikator Kiner ja Utama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..11
3 . Rencana Kinerja Tahun 2020. ......................... .16
4 . Penetapan Kinerja Tahun 2020. ...................... ..18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. ................................................... .21
A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020. ........................ .21
B. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA........................... .24
C. ANALISA SASARAN STRATEGIS................................. .25
1) Sasaran 1 Peningkatan Penyelesaian Perkara. ....... .25
2) Sasaran 2 Peningkatan Akseptabilitas Putusan
Hakim. ............................................................... ..33
3) Sasaran 3 Peningaktan Efektifitas Pengelolaan
Penyelsaian Perkara. ............................................. . 35
4) Sasaran 4 Peningkatan Akseptabilitas Masyarakat
Terhadap Peradilan (Acces to Justice) . .................... .38
5) Sasaran 5 Meningaktanya Kepatuhan Terhadap Putusan
Pengadilan … … … … … … … … … … … … … … … … .. ................... . 39
6) sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Pengawasan ................ ...40
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN. ............................................41
1. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (01) ..............................42
2. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (03) ................... 46
vi
Page 7
v
D. AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA. ..................................47
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung
Kinerja ..............................................................................47
2. Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas ...........................47
BAB IV P E N U T U P................................................................... .... 49
A. KESIMPULAN. ........................................................ 49
B. SARAN-SARAN . ......................................................... 51
C. REKOMENDASI. ......................................................... 52
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi 3. Lain-lain
vii
Page 8
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa merupakan salah satu
unit organisasi peradilan di Bawah Pengadilan Tinggi Ambon yang
berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya
pelayanan, penegakan hukum dan peradilan diwilayah hukum
Kabupaten Seram Bagian TImur.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan
setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari
evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun
anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP),
selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah
dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan
dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu
laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan
untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu
langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (hasil amandemen) menyatakan bahwa: "Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada dibawahnya yakni peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan diamandemennya
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal
24, telah membawa perubahan penting karena harus diikuti dengan
perlunya penyesuaian di tingkat peraturan perundang-undangan, seperti
lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan
Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang merubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan selanjutnya telah pula
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
Page 9
2
Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasan Kehakiman menyatakan: "Ketentuan mengenai
organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana
dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur
dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan
peradilan masing-masing”. Ketentuan ini mendorong lahirnya apa
yang dinamakan dengan sistem peradilan satu atap (one roof system).
Sebagai realisasi dari ketentuan tersebut lahirlah Undang - Undang
Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang -Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Sebagai lembaga peradilan (yudikatif), yang peranannya dalam
sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, tidak terlepas
dari peranan lembaga pemerintah (eksekutif), Pengadilan Negeri
Dataran Hunimoa merupakan lembaga peradilan tingkat pertama
yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang memiliki
tanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi peradilan dengan
sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan,
menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis,
periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk
mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Ne geri Dataran
Hunimoa selama dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan
proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan
dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme, menyatakan bahwa asas -asas umum penyelenggaraan
Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas
proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.
Sedangkan untuk menciptak an pemerintahan yang baik
(good governance) diperlukan prinsip -prinsip partisipasi,
penegakkan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap,
wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas,
serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi
dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman,
Page 10
3
adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk
menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur
Negara/Pemerintah.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa mengacu pada Surat
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1604/SEK/0T.01.2/11/2019
tanggal 15 November 2019 yang ditindaklanjuli oleh Pengadilan
Tinggi Ambon melalui surat Nomor : W27-U/1462/0T.01.1/11/2019
tanggal 26 November 2019 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
B. Tugas dan Fungsi
1 . Tugas
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa merupakan lingkungan
peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Pengadilan Negeri
Dataran Hunimoa sebagai pengadilan tingkat pertama di bawah
Pengadilan Tinggi Ambon yang menjadi kawal depan (voorj post)
Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa,
memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.
2 . F u n g s i Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa
antara lain:
Fungsi mengadili {judicial power), yakni menerima,
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara
yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan,
dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah
jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi
peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan,
keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat
atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera,
Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita
Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan
Page 11
4
diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan
terhadap pelaksanaan administrasi umum
kesekretariatan serta pembangunan.
Fungsi nasehat, yakni memberikan pert imbangan dan nasehat
tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya,
apabila diminta.
Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi
peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum
(kepegawaian, umum dan keuangan, serta Perencanaan dan TI).
Fungsi Lainnya :
Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan
riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang
seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan
transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 -144/
KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan.
Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka tugas
dan kewenangan badan peradilan Umum telah bertambah, baik
dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan
maupun bidang teknis yustisial.
C. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok.
Bentuk organisasi PengadiLan Nege ri diatur dalam berbagai
peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14
tahun 1985, tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung.
Page 12
5
1. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa
2. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yakni:
Ketua, membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan
tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi
perkara dan kesekretariatan).
Wakil Ketua, melaksanakan tugas Ketua apabila Ketuaberhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh
Ketua kepadanya.
Majelis Hakim, menetapkan hari sidang, memeriksa dan
mengadili berkas perkara yang d iberikan padanya. Kemudian
dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan
tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka
Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita
acara persidangan serta menandatanganinya, mengemukakan
pendapat dalam musyawarah, Hakim waj ib menandatangani
putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan
pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana
tertentu yang ditugaskan kepadanya.
Panitera, menyelenggarakan administrasi di bidang teknis peradilan
(administrasi perkara) dan tugas lain berdasarkan peraturan
yang berlaku.
Panitera Muda Perdata, membantu panitera dalam menyelenggarakan
segala urusan keperdataan, mulai dari menerima gugatan,
Page 13
6
permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan
somasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
Panitera Muda Pidana, membantu panitera dalam
menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan perkara
pidana, banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan grasi serta
tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
Panitera Muda Hukum, membantu panitera melakukan urusan
data perkara, statistik dan membuat laporan perkara.
Sekretaris, menyelenggarakan administrasi di bidang
administrasi umum (kesekretariatan) dan tugas lain berdasarkan
peraturan yang berlaku.
Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan, mempunyai tugas
membina dan melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
anggaran dan program, pengelolaan Teknologi informasi serta
pelaksanaan dokumentasi dan pelaporan.
Kasubbag Kepegawaian, ORTALA mempunyai tugas
mengkoordinir urusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala, kartu
pegawai, menyusun daftar urut kepangkatan (DUK), bezetting
pegawai, dan tugas lain yang berkaitan dengan kepegawaian.
Kasubbag Umum dan Keuangan, mempunyai tugas ,
melaksanakan, mengkoordinir urusan keuangan, kecuali
keuangan perkara. Selain itu mempunyai tugas membina dan
melaksanakan urusan tata usaha, dan kearsipan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Panitera Pengganti, membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang pengadilan, bertugas membantu Hakim
dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan
terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah
jenis penahanannya, mengetik putusan. Menyerahkan berkas
perkara kepada Panitera Muda Pidana/Perdata bila telah selesai
dimutasi.
Jurusita/Jurusita Pengganti, melaksanakan semua perintah yang
diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas
menyampaikan hal-hal yang berkenan dengan perkara yang
sedang disidangkan. Baik itu menyampaikan relas panggilan
sidang, dan lain-lain.
Page 14
7
D. Sistematika Penyajian
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa adalah sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
Pada bagian ini menggambarkan Latar Belakang hal -hal umum
tentang keadaan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, Tugas dan
Fungsi dan Sistematika dari penyajian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP).
BAB II Perencanaan Kinerja, menggambarkan :
A. Rencana Strategis 2020
Visi dan Misi
Tujuan dan Sasaran Strategis
Program Utama dan Kegiatan Pokok
B. Rencana Kinerja Tahun 2020
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2020
BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :
A. Capaian Kinerja Organisasi (Perbandingan Antara Target dan
Realisasi Kinerja) pada sub bab ini disajikan capaian kinerja
organisasi untuk setiap Pernyataan Kinerja, Sasaran Strategis
Organisasi sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi.
B. Realisasi Anggaran pada sub bagian ini diuraikan realisasi
anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen
Perjanjian Kinerja.
BAB IV Penutup, menjelaskan :
Kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum tentang
keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang
berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa
serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula
saran - saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.
Page 15
8
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS 2020
Tahun 2020 sebagai tahun Kedua dari Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang merupakan gambaran atau
visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri
Dataran Hunimoa, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan.
Sehingga rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Dataran
Hunimoa tahun 2020 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai dalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
1. Visi dan Misi
Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan
Negeri Dataran Hunimoa. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi
serta menjawab tantangan lingkungan stratejik yang dihadapi,
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa mempunyai visi yaitu:
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA YANG
AGUNG”.
Sejalan dengan visi tersebut, maka misi Pengadilan Negeri Dataran
Hunimoa adalah sebagai berikut:
Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa
Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada
Pencari Keadilan
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan
Negeri Dataran Hunimoa
Memberikan Aksesbilitas, Informasi dan Transparansi
kepada masyarakat.
Adapun motto pengadilan Negeri Dataran Hunimoa adalah
“PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA yang IKHLAS =
“Integritas, Kualitas, Hemat, Lugas, Amanah. Solusi ”.
Page 16
9
Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut
jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu
pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan
rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab
permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong
terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan
dihormati, tegaknya supremasi hukum.
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari
pernyataan visi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.
Dengan diformulasikan tujuan strategis, Pengadilan Negeri
Dataran Hunimoa akan dapat secara tepat mengetahui apa yang
harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan
misinya untuk kurun waktu yang telah ditentukan.
Tujuan Startegis
Tujuan strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Dataran
Hunimoa adalah sebagai berikut:
Pertama, menunjukan INTEGRITAS bekerja, agar pencari
keadilan merasa aman, nyaman dan merasa kebutuhannya
terpenuhi;
Kedua, Mengedepankan KUALITAS dalam pekerjaan maupun
pelayanan, agar mampu memerikan kepuasa n bagi masyarakat
Ketiga, Mengupayakan pelaksanaan pelayanan bersih dan
trasnparan agar tercipta pelayanan yang HEMAT waktu, tenaga
dan biaya.
Keempat, Penyampaian informasi yang LUGAS agar terwujud
visi badan peradilan yakni menjadi salah satu badan perad ilan
yang agung.
Kelima, Bersikap AMANAH agar setiap tugas yang diembankan
dapat diselesaikan dengan penuh tanggung jawab.
Keenam, mampu menghadirkan SOLUSI dalam setiap
permasalah yang dihadapi.
Page 17
10
Sasaran Strategis
Sasaran yang akan dicapai atau yang ditetapkan dalam rencana
strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa adalah :
Peningkatan produktifitas penyelesaian perkara.
Peningkatan keberterimaan (akseptabilitas) putusan Hakim.
Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara.
Peningkatan kenyamanan (aksesibilitas) masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice) dengan didukung oleh teknologi
informasi berbasis website.
Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Peningkatan kualitas pengawasan.
B. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK
1. Program Utama
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa untuk mewujudkan visi dan misi
yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan
pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program peningkatan manajemen peradilan umum merupakan
program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian
perkara, tertIIB administrasi perkara, dan akses IIBilitas
masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Dataran
Hunimoa dalam pelaksanaan program peningkatan manajemen
peradilan umum adalah:
Penyelesaian perkara pidana dan perdata.
Penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata.
Penyampaian berkas perkara banding dan kasasi yang disampaikan
secara lengkap dan tepat waktu.
Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis Hakim yang
Page 18
11
tepat waktu.
Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan
perkara.
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis,
menciptakan, mencapai pengawasan yang berkualitas.
kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung, melalui pengadaan sarana dan
prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan
tingkat pertama.
2. Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan 6 (enam) tujuan dan 6 (enam) sasaran strategis
dalam rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa
Tahun 2019 - 2023 merupakan kesatuan yang tidak dapat diuraikan
secara terpisah, karena satu sama lain saling berhubungan. Pada
tahun 2020 Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa telah melakukan
indikator kinerja utama dan disinkronisasi dengan rencana
strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Tahun 2020
yang hasilnya adalah sebagai berikut:
Tabel Indikator Kinerja Utama
NOKINERJAUTAMA
INDIKATORKINERJA
PENJELASANPENANGGUNG JAWAB
SUMBERDATA
1. TerwujudnyaProsesPeradilanyang Pasti,Transparan,danAkuntabel
Persentase SisaPerkaraPerdata yangDiselesaikan
Jumlah Sisa Perkara Perdatayang Diselesaikan
100%Jumlah Sisa PerkaraPerdata yang Harus
Diselesaikan
Catatan :Sisa perkara Perdata adalah
Hakim Majelisdan Panitera
LaporanBulanandanLaporanTahunan
Page 19
12
perkara perdata yang belumselesai pada tahun sebelumnya.input adalah jumlah sisaperkara perdata tahunsebelumnya yang harusdiselesaikan pada tahunberjalan. output adalah jumlahsisa perkara perdata yangdiselesaikan pada tahunberjalan. SE KMA nomor 2tahun 2014 tentangpenyelesaian perkara dipengadilan Tingkat Pertama danTingkat banding pada 4 (empat)lingkungan Peradilan.
2. Persentase SisaPerkara PidanayangDiselesaikan
Jumlah sisa perkara pidanayang diselesaikan
100%Jumlah Sisa Perkara Pidana
yang harus diselesaikan
Catatan :Sisa perkara pidana adalahperkara pidana yang belumselesai pada tahun sebelumnya.Input adalah jumlah sisaperkara pidana tahunsebelumnya yang harusdiselesaikan pada tahun tahunberjalan. Output adalah jumlahsisa perkara pidana yangdiselesaikan pada bulanberjalan. SE KMA nomor 2tahun 2014 tentangpenyelesaian perkara diPengadilan Tingkat Pertama danTingkat Banding pada 4 (empat)lingkungan Peradilan.
Hakim Majelisdan Panitera
LaporanBulanandanLaporanTahunan
3. PersentasePerkaraPerdata yangDiselesaikanTepat Waktu
Jumlah Perkara Perdata yangDiselesaikan Tepat Waktu
100%Jumlah Perkara Perdata yang
Diselesaikan
Catatan :Input adalah jumlah perkaraperdata yang diselesaikan padabulan berjalan. Output adalahjumlah perkara perdata yangdiselesaikan tepat waktu padabulan berjalan. Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 2tahun 2014 tentangpenyelesaian perkara dipengadilan tingkat pertama dantingkat banding pada 4 (empat)lingkungan peradilan.
Hakim Majelisdan Panitera
LaporanBulanandanLaporanTahunan
4. Persentaseperkara pidanayangdiselesaikantepat waktu
Jumlah Perkara Pidana yangDiselesaikan Tepat Waktu
100%Jumlah Perkara Pidana yang
Diselesaikan
Catatan :Input adalah jumlah perkara
Hakim Majelisdan Panitera
LaporanBulanandanLaporanTahunan
Page 20
13
pidana yang diselesaikan padabulan berjalan. output adalahjumlah perkara pidana yangdiselesaikan tepat waktu padabulan berjalan. Surat EdaranMahkamah Agung nomor 2tahun 2014 tentangpenyelesaian perkara dipengadilan tingkat pertama dantingkat banding pada 4 (empat)lingkungan peradilan.
5. PersentasePerkara yangTidakMengajukanUpaya HukumBanding
Jumlah Perkara Diputus yangTidak Mengajukan Upaya Hukum
Banding100%
Jumlah Perkara Diputus
Catatan :Merupakan persentase jumlahperkara yang diputus dan tidakmengajukan upaya hukumbanding. Input adalah jumlahperkara yang putus dalamjangka waktu triwulanan .Output adalah jumlah perkarayang tidak mengajukan upayahukum banding dalam jangkawaktu triwulanan. Data padaindikator ini diinput dalamjangka waktu triwulan.
Panitera
LaporanBulanandanLaporanTahunan
6. PersentasePerkara YangTidakMengajukanUpaya HukumKasasi
Jumlah Perkara Yang TidakDiajukan Hukum Kasasi
100%Jumlah Perkara yang Diputus
pada tahun berjalan
Catatan :Merupakan persentase jumlahperkara yang diputus dan tidakmengajukan upaya hukumkasasi. Input adalah jumlahperkara yang putus pada tahunberjalan. Output adalah jumlahperkara yang tidak mengajukanupaya hukum kasasi pada tahunberjalan. Data pada indikator inidiinput dalam jangka waktutahunan.
Panitera
LaporanBulanandanLaporanTahunan
7. Persentaseperkara yangTidakMengajukanUpaya HukumPeninjauanKembali
Persentase Perkara yangDiputus yang Tidak
Mengajukan Upaya HukumPeninjauan Kembali 100%
Jumlah Perkara yang TelahDiputus
Catatan :Merupakan persentase jumlahperkara yang diputus dan tidakmengajukan upaya hukumpeninjauan kembali. Inputadalah jumlah perkara yang
Panitera
LaporanBulanandanLaporanTahunan
Page 21
14
putus pada tahun berjalan.Output adalah jumlah perkarayang tidak mengajukan upayahukum peninjauan kembalipada tahun berjalan. Data padaindikator ini diinput dalamjangka waktu tahunan.
8. PersentasePerkara PidanaAnak yangDiselesaikandengan Diversi
Jumlah Perkara Pidana Anakyang Diselesaikan dengan
Diversi100%
Jumlah Perkara Pidana Anak
Catatan :Perbandingan antara jumlahperkara anak berhasildiselesaikan dengan diversidengan jumlah perkara pidanaanak yang diproses.
Panitera
LaporanBulanandanLaporanTahunan
9. Index KepuasanPencariKeadilan
Jumlah Responden PencariKeadilan yang Puas Terhadap
Layanan Peradilan 100%
Jumlah Responden PencariKeadilan
Catatan :Peraturan MenteriPendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 14Tahun 2020 tentang PedomanPenyusunan Survei KepuasanMasyarakat Unit PenyelengaraPelayanan Publik
PanmudHukum
LaporanBulanandanLaporanTahunan
10. PeningkatanEfektivitasPengelolaanPenyelesaianPerkara
PersentaseSalinan PutusanPerkaraPerdata yangdikirim kepadaPara Pihaktepat waktu
Jumlah Salinan Putusan PerkaraPerdata yang dikirim kepada
Para Pihak tepat waktu 100%Jumlah Perkara Perdata yang
Diputus
Catatan :Jumlah Salinan putusan yangdikirim kepada para pihak. SuratEdaran Mahkamah Agung No.01Tahun 2011 tentang perubahanSE MA No. 02 tentangPenyampaian Salinan danPetikan Putusan
PaniteraPengganti danJurusita
LaporanBulanandanLaporanTahunan
11. PersentaseSalinan PutusanPerkara Pidanayang dikirimkepada ParaPihak TepatWaktu
Jumlah Salinan PutusanPerkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepatwaktu
100%
Jumlah Perkara Pidana yangDiputus
Catatan :Jumlah Salinan putusan yangdikirim kepada para pihak. SuratEdaran Mahkamah Agung No.01Tahun 2011 tentang perubahanSE MA No. 02 tentangPenyampaian Salinan danPetikan Putusan. - Salinanputusan Perkara Pidana
PaniteraPengganti danJurusita
LaporanBulanandanLaporanTahunan
Page 22
15
diberikan langsung kepada paraPihak
12. PersentasePerkara yangDiselesaikanMelaluiMediasi
Jumlah Perkara yangDiselesaikan Melalui Mediasi
100%Jumlah Perkara yang
Dilakukan Mediasi
Catatan :Perbandingan antara mediasiyang proses dengan jumlahperkara yang diajukan mediasi.
Hakim Majelisdan Panitera
LaporanBulanandanLaporanTahunan
13. PersentaseBerkas PerkarayangDimohonkanBanding,Kasasi, dan PKyang DiajukanSecara Lengkapdan TepatWaktu
Jumlah Berkas Perkara yangDimohonkan Banding, Kasasidan PK yang Diajukan Secara
Lengkap dan Tepat Waktu 100%Jumlah Berkas Perkara yangDimohonkan Banding, Kasasi
dan PK
Catatan :Perbandingan antara berkasyang diajukan Banding danKasasi yang engkap (terdiri daribundel A dan B) dengan jumlahberkas yang diajukan Bandingdan Kasasi
Panitera LaporanBulanandanLaporanTahunan
14. PersentasePutusanPerkara yangMenarikPerhatianMasyarakatyang DapatDiakses SecaraOnline dalamWaktu 1 HariSetelah Putus
Jumlah Putusan Perkara yangMenarik Perhatian Masyarakat
yang dapat Diakses SecaraOnline dalam Waktu 1 Hari
Setelah Putus100%
Jumlah Putusan Perkara yangMenarik Perhatian Masyarakat
Catatan :Perbandingan amar putusanperkara yang dipublikasikan diwibesite dengan jumlah putusanperkara pada tahun berjalan
PanmudHukum
LaporanBulanandanLaporanTahunan
15. Meningkatnya AksesPeradilanbagiMasyarakatMiskin danTerpinggirkan
PersentasePerkara ProdeoyangDiselesaikan
Jumlah Perkara Prodeo yangDiselesaikan 100%
Jumlah Perkara Prodeo
Catatan :Perbandingan perkara predeoyang diselesaikan denganperkara predeo yang masuk
Panitera LaporanBulanandanLaporanTahunan
16. PersentasePerkara yangDiselesaikan diLuar GedungPengadilan
Jumlah Perkara yangDiselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan100%
Jumlah Perkara yang HarusDiselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan
Catatan :Perbandingan jumlah perkarayang diselesaikan secara zettingplaat dengan perkara yangdibawa ke lokasi zetting plaat
Panitera LaporanBulanandanLaporanTahunan
17. PersentasePencariKeadilanGolonganTertentu yangMendapatLayananBantuan
Jumlah Pencari KeadilanGolongan Tertentu yang
Mendapat Layanan BantuanHukum (Posbakum)
100%
Jumlah Pencari KeadilanGolongan Tertentu
Catatan :Perbandingan jumlah pencari
Panitera LaporanBulanandanLaporanTahunan
Page 23
16
Hukum(Posbakum)
keadilan yang mendapatkanlayanan bantuan hukum dantidak mendapatakan layananbantuan hukum di PengadilanNegeri Dataran Hunimoa.
18. Meningkatnya KepatuhanterhadapPutusanPengadilan
PersentasePutusanPerkaraPerdata yangDitindak lanjuti(Dieksekusi)
Jumlah Putusan PerkaraPerdata yang Ditindak
lanjuti (Dieksekusi)100%Jumlah Putusan Perkara
Perdata yang sudah BHTdan dimohonkan untuk
ditindaklanjuti (Dieksekusi)
Catatan :adalah persentase permohonaneksekusi yang ditindaklanjuti.Input adalah jumlah putusanperkara BHT dan dimohonkanuntuk dieksekusi pada bulanberjalan. Output adalah jumlahputusan perkara yang telahdieksekusi pada bulan berjalan.Semakin tinggi persentasepermohonan eksekusi yangditindaklanjuti maka semakinbagus kinerja pengadilan
Panitera LaporanBulanandanLaporanTahunan
3. Rencana Kinerja Tahun 2020
Berdasarkan rencana strategi s (Renstra) Pengadilan Negeri
Dataran Hunimoa Tahun 2020 terdapat 6 (enam) sasaran yang
direncanakan akan dicapai pada tahun 2020. Keenam sasaran tersebut
selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 18 (delapan belas)
indikator kinerja berikut target capaiannya. Rencana Kinerja Tahun
(RKT) Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Per-Men PAN No. 29 Tahun
2010 dengan mengacu pada indikator kinerja utama (IKU) yang
diformalkan dan dikaji sebagai bentuk indikasi sejauh mana sasaran
akan dicapai pada tahun 2020, dapat diidentifikasi sebagai berikut:
Page 24
17
RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Terwujudnya Proses Peradilan
yang Pasti, Transparan, dan
Akuntabel
Persentase Sisa Perkara Perdata yangDiselesaikan
100
2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang
Diselesaikan
100
3. Persentase Perkara Perdata yangDiselesaikan Tepat Waktu
100
4. Persentase perkara pidana yangdiselesaikan tepat waktu
100
5. Persentase Perkara yang TidakMengajukan Upaya Hukum Banding
100
6. Persentase Perkara Yang TidakMengajukan Upaya Hukum Kasasi
100
7. Persentase perkara yang TidakMengajukan Upaya Hukum PeninjauanKembali
100
8. Persentase Perkara Pidana Anak yangDiselesaikan dengan Diversi
100
9. Index Kepuasan Pencari Keadilan 100
10. Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara
Persentase Salinan Putusan Perkara
Perdata yang dikirim kepada Para Pihak
tepat waktu
100
11. Persentase Salinan Putusan Perkara
Pidana yang dikirim kepada Para Pihak
Tepat Waktu
100
12. Persentase Perkara yang Diselesaikan
Melalui Mediasi
100
13. Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan
Tepat Waktu
100
14. Persentase Putusan Perkara yang 100
Page 25
18
Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah Putus
15. Meningkatnya Akses Peradilan
bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan
Persentase Perkara Prodeo yang
Diselesaikan
100
16. Persentase Perkara yang Diselesaikan
di Luar Gedung Pengadilan
100
17. Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)
100
18. Meningkatnya Kepatuhan
terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata
yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
100
4. Penetapan Kinerja Tahun 2020
Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Tahun
2020 ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir
tahun 2020. Penyusunan penetapan kinerja awal tahun 2020, tidak
terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dan kebijakan umum
Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2020.
Namun, dengan selesainya hasil rencana strategi (Renstra)
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Tahun 2020 dari Indikator
Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Neger i Dataran Hunimoa yang terakhir
disusun awal Tahun 2020, maka penetapan kinerja Pengadilan Negeri
Dataran Hunimoa Tahun 2020 adalah menyelaraskan sasaran -
sasaran berdasarkan hasil yang akan dicapai Pengadilan Negeri
Dataran Hunimoa Tahun 2020.
Page 26
19
Dalam penetapan sasaran kinerja tahun 2020 dilakukan sinkronisasi
berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut serta
mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi strategis pada tahun
2020 serta target yang ada pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2020
yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut :
Penetapan Kinerja Tahun 2020Bagian Kepaniteraan
NO. KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA
UTAMATARGET
1Meningkatnyapenyelesaian
perkara
a Persentase mediasi yang diselesaikan 100%
bPersentase mediasi yang diselesaikanmenjadi akte perdamaian
100%
c Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%
d Persentase perkara yang diselesaikan 100%
ePersentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu maksimal 5 bulan
90%
2
Peningkatanefektifitaspengelolaanperkara
aPersentase berkas yang diajukan bandingdan kasasi yang disampaikan secaralengkap
100%
b Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis
100%
cPersentase penyampaian pemberitahuanrelaas putusan tepat waktu, tempat danpara pihak
100%
d Persentase penyitaan tepat waktu dantempat
100%
e Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 90%
3
Meningkatnyakepatuhanterhadap putusanpengadilan
a Persentase permohonan eksekusi atasputusan perkara perdata yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti
100%
b
Persentase pelaksanaan kegiatan hakimpengawas dan pengamat atas putusanperkara pidana yang bht yangditindaklanjuti
100%
4Peningkatanakseptabilitasputusan Hakim
aPersentase perkara yang tidak mengajukanupaya hokum
100%
5
Peningkatanaksesibilitasmasyarakatterhadap peradilan(acces to justice)
a Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan
100 %
bPersentase perkara yang dapat diselesaikandengan cara zetting plaat
cPersentase (amar) putusan perkarayang dapat diakses secara on line
70%
6Meningkatnyakualitaspengawasan
a Persentase pengaduan masyarakatyang ditindaklanjuti
95%
b
_
Persentase temuan hasil pemeriksaaneksternal yang ditindaklanjuti
95%
Page 27
20
Penetapan Kinerja Tahun 2020Bagian Kesekretariatan
NOSASARAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Peningkatan kinerjadan pelayananadministrasiKepegawaian danOrtala
a) Terlaksananya penyusunan Bezzeting, DUK, DUS Hakim dan Pegawai
b) Terpenuhinya pelaporan dan datakepegawaian,Organisasi dan Tatalaksana
c) Terpenuhinya berkas usulankepangkatan, promosi, mutasi dankelengkapan administrasi kepegawaian
d) Terselenggaranya pembinaan kedisiplinandan akuntabilitas pegawai
e) Terpenuhinya pelayanan administrasi dankesejahteraan pegawai
100 %
2 Peningkatan kinerjadanpelayananadministrasiUmum danKeuangan
a) Terpenuhinya semua hak-hak Hakim danPegawai
b) Terpenuhinya Laporan-laporan LPJBendahara, PNBP, Laporan Keuanganbulanan, triwulan, semester dan tahunantepat waktu
c) Terpenuhinya Laporan-laporan BMN dankeadaan DIR
d) Terpenuhinya ATK kantor dan saranalainnya
e) Terselenggaranya kebersihan,keindahan, keamanan dan kenyamanandilingkungan kantor
f) Terpenuhinya kebutuhan prioritaskantor baik sarana dan prasarana kantor
g) Terkoordinasinya para tenaga honor sesuaitugas dan penempatannya
100 %
3 MeningkatnyaPerencanaanAnggaran, TI danPelaporan
a) Terekomendasinya usulan kegiatanperencanaan anggaran
b) Terlaksananya kegiatan yang telahdirencanakan
c) Terpenuhinya laporan-laporan secaraonline baik bulanan dan triwulanan
d) Terpenuhinya Laporan bulanan,semesteran dan tahunan
e) Terlaksananya penyusunan, LkjIP,Renstra, RKT, PKT dan IKU
f) Terpenuhinya pengelolaan teknologiinformasi
100 %
4 Meningkatnyakualitaspengawasan
Terselenggaranya penyelesaian semua hasilpemeriksaan internal maupun eksternal yangditindaklanjuti
100 %
5 EvaluasiPelaksanaanpenyerapan
Monitoring peningkatan penyerapan anggaranyang dilakukan setiap bulan baik Dipa 01maupun 03
100 %
6 EvaluasielaksanaanpenatausahaanBarang MilikNegara (BMN)
Memonitoring peningkatan penatausahaanBarang Milik Negara (BMN)
100 %
7 MenandatanganiSKP dan PKT
Terpenuhinya pembuatan SKP, baik pejabatstruktural maupun staf pelaksanan danmenandatangani PKT.
100 %
Page 28
21
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang
dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi
A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai
kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai
mekanisme untuk memberikan penghargaan (reward) maupun hukuman
(punishment), melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen
untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Berdasarkan penetapan kinerja Tahun 2020, terdapat 6 (enam)
sasaran strategis yang pencapaiannya diukur dengan meng aplikasikan
18 (delapan belas) indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian
kinerja Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa tahun 2020 dilakukan
dengan cara membandingkan antara realisasi masing -masing indikator
kinerja dengan target yang ditetapkan pada tahun tersebut.
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target
kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum
tercapai dalam tahun 2020 ini. Rincian realisasi dan capaian kinerja
masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Page 29
22
Tabel realisasi dan capaian kinerja tahun 2020
NO.KINERJAUTAMA
INDIKATORKINERJAUTAMA
TARGET REALISASI CAPAIAN
1.Meningkatnyapenyelesaian
perkara
APersentasemediasi yangdiselesaikan
100% 100% 100%
B
Persentasemediasi yangdiselesaikanmenjadi akteperdamaian
100% 50% 50%
CPersentase sisaperkara yangdiselesaikan
100% 100% 100%
DPersentaseperkara yangdiselesaikan
100% 100% 100%
E Persentaseperkara yangdiselesaikandalam jangkawaktu maksimal5 bulan
100% 100% 100%
2.
Peningkatanefektifitas
pengelolaanperkara
A
Persentaseberkas yangdiajukanbanding dankasasi yangdisampaikansecara lengkap
100% 100% 100%
B Persentaseberkas yangdiregister dansiapdidistrIIBusikanke Majelis
100% 100% 100%
C
Persentasepenyampaianpemberitahuanrelaas putusantepat waktu,tempat danpara pihak
100% 100% 100%
D Prosentasepenyitaan tepatwaktu dantempat
100% 100% 100%
ERatio MajelisHakim terhadapperkara
100% 100% 100%
Page 30
23
3.
Meningkatnyakepatuhanterhadapputusanpengadilan
A Persentasepermohonaneksekusi atasputusanperkaraperdatayangberkekuatanhukum tetapyangditindaklanjuti
100% - -
B
Persentasepelaksanaankegiatanhakimpengawas danpengamatatas putusanperkarapidana yang
100% 100% 100%
4.
PeningkatanakseptabilitasputusanHakim
A Persentaseperkara yangmengajukanupaya hukum
20% 10% 10%
5.
PeningkatanaksesIIBilitasmasyarakatterhadapperadilan(accesstojustice)
APersentaseperkaraprodeoyangdiselesaikan
- - -
B
Presentaseperkara yangdapatdi selesaikandengan carasetting plaatz
- - -
C
Persentase(amar)putusanperkara yangdapat
100% 100% 100%
6.Meningkatnyakualitaspengawasan
A
Persentasepengaduanmasyarakatyangditindaklanjuti
100% 100% 100%
B
Persentasetemuan hasilpemeriksaaneksternalyang
100% 100% 100%
Page 31
24
Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan
bahwa dalam tahun 2020 secara umum Pengadilan Negeri Dataran
Hunimoa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat
mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian
sebagian besar target Indikator Kinerja Utama (IKU).
Sasaran strategis yang telah ditetapkan a kan dicapai pada tahun
2020, namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari
target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai
pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa telah melakukan analisis dan
evaluasi atas capaian kinerja selama tahun 2020, untuk mendapatkan
umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja
Tahunan selanjutnya.
B. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA
Salah satu Isue strategis yang dihadapi Mahkamah A gung RI
yang juga dihadapi oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat
Pertama yaitu adanya tunggakan perkara. Pengadilan Negeri Dataran
Hunimoa telah memiliki sistem yang dapat mendukung efektivitas
pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan pen yelesaian
perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi
perkara, dan pengelolaan biaya perkara yang lebih baik. Pada tahun
2020, Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa telah melakukan upaya-
upaya yang terus dilakukan untuk mengurangi tunggakan perkara
ini, diantaranya dengan melakukan:
Tindakan monitoring secara berkala yang dilakukan setiap satu
bulan sekali (Briefing Umum Bulanan) oleh unsur pimpinan
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dengan mendata Perkara -
Perkara yang belum minutasi dan menanyakan kendalanya perkara
serta memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi Majelis
Hakim dan Panitera Pengganti serta menanyakan kapan
penyelesaiannya.
Terus mengingatkan kepada Ma jelis Hakim bahwa Ketua
Majelisbertanggungjawab untuk memonitor minutasi perkaranya.
Page 32
25
Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan
SEMA Nomor 2 Tahun 2014.
Mendukung Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Ambon
dalam penyelesaian perkara dengan pelaksanaan Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang penyertaan doku men
elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara Banding, Kasasi /
Peninjauan Kembali.
Meningkatkan kemampuan Hakim dan Panitera Pengganti
dengan mengikut sertakan Hakim dan Panitera Pengganti dalam
Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agu ng
RI.
Meningkatkan kesinambungan pengisian data pada
Aplikasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga Ketua
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa serta Panitera dapat
memonitor perkembangan sebuah perkara.
Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa
Tahun 2020 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana
tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Pada akhir tahun 2020, Pengadilan Negeri Dataran
Hunimoa telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang
ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
C. ANALISA SASARAN STRATEGIS
1. SASARAN 1 : PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA
Sasaran "Peningkatan Penyelesaian Perkara”dimaksudkan untuk
menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan
dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa.
Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Dataran
Hunimoa merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi
yang tercantum pada rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri
Dataran Hunimoa Tahun 2020. Keberhasilan sasaran ini dapat
diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja yang diwujudkan melalui
pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.
Page 33
26
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran "Peningkatan
Penyelesaian Perkara”pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan
tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :
Tabel Sasaran I: Peningkatan Penyelesaian Perkara
NO INDIKATORKINERJA
TARGET%
CAPAIAN%
1. a. Sisa perkara yang diselesaikan:- Perdata- Pidana
NIHILNIHIL
NIHIL NIHIL
b. Perkara :- Perdata- Pidanayang diselesaikan tepat waktu.
100% 100%
100% 100%
c. Penurunan sisa perkara- Perdata- Pidana
100% 100%100% 100%
d. Perkara yang tidak mengajukan upayahukum :- Banding- Kasasi- PK
100%100%100%
90%100%100%
e. PenyelesaianPidanaanak yang diselesaikandenganDiversi
75 % 25 %
f. Index responden pencari keadilan yangpuas terhadap layanan peradilan
100 % 30%
Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
Perdata
Perkara gugatan perdata dan permohonan perdata yang masuk
tahun 2019 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut
merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun
berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang
masuk pada bulan Desember 2019 dan baru disidangkan pada Tahun
2020, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam
taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,
pembuktian / saksi.
Pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa terdafpat satu perkara
perdata sisa yaitu perkara gugatan. Sedangkan untuk perkara perdata
permohonan dalam Tahun 2020 tidak terdapat sisa perkara.
Page 34
27
Pidana
Perkara pidana yang masuk tahun 2019 dan tidak dapat
diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus
diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara
karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2018 dan
baru disidangkan pada Tahun 2020, sedangkan yang masuk dibawah
bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam
tahapan, pembuktian /saksi ataupun tahap baru tuntutan.
Pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa tidak terdapat Sisa
perkara pidana dalam Tahun 2019 karena seluruh perkara pidana yang
masuk dalam tahun 2019 dapat diselesaikan dalam tahun itu juga.
Persentase perkara yang diselesaikan:
Perdata
Perkara perdata gugatan
Persentase Perkara Gugatan Perdata yang diselesaikan pada tahun
2020 adalah sebesar 66,67% yaitu perbandingan jumlah perkara
yang diselesaikan dengan jumlah sisa tahun 2019 ditambahkan
jumlah perkara yang masuk tahun 2020 sebanyak 3 perkara,
diselesaikan sebanyak 2 perkara dan sisa NIHIL perkara sehigga
capaiannya adalah 66,67%.
No. Bulan Sisa Tahun 2019 Masuk Putus/dicabut Sisa Akhir
1 Januari 1 1
2 Februari 1 1 1
3 Maret 1
4 April 1
5 Mei 1
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober 1 1
11 Nopember 1
12 Desember 1
Jumlah - 3 2
Page 35
28
Perkara Perdata Permohonan
Persentase Perkara Permohonan Perdata yang diselesaikan pada
tahun 2020 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah
perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa tahun 2019
ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2020 sebanyak 8
perkara, diselesaikan sebanyak 8 perkara dan sisa 2020 NIHIL
sehingga capaiannya adalah 100%.
KEADAAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN
No. BulanSisa Tahun
2019 Masuk Putus Sisa Akhir
1 Januari
2 Februari
3 Maret 1 1
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli 1 1
8 Agustus 1 1
9 September 2 2
10 Oktober 1 1
11 Nopember 1 1 1
12 Desember 1 2
Jumlah 8 8
Pidana
Perkara Pidana Biasa
Persentase Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan pada tahun
2020 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah perkara
yang diselesaikan dengan jumlah sisa tahun 2019 ditambahkan
jumlah perkara yang masuk tahun 2020 sebanyak 50 perkara,
diselesaikan sebanyak 50 perkara dan sisa NIHIL capaiannya
100%.
Page 36
29
KEADAAN PERKARA PIDANA BIASA
No. BulanSisa Tahun
2019Masuk Putus Sisa Akhir
1 Januari 4 4
2 Februari 4
3 Maret 9 4 9
4 April 1 7 3
5 Mei 1 3 1
6 Juni 6 2 5
7 Juli 2 3 4
8 Agustus 11 3 12
9 September 3 5 10
10 Oktober 4 6 8
11 Nopember 8 7 9
12 Desember 1 10
Jumlah 50 50
Perkara Pidana Khusus Anak
Persentase Perkara Pidana khusus anak yang diselesaikan pada
tahun 2020 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah
perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa tahun 2019
ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2020 sebanyak 3
perkara, diselesaikan sebanyak 3 perkara dan sisa NIHIL
capaiannya 100%.
KEADAAN PERKARA PIDANA KHUSU ANAK
No. BulanSisa Tahun
2019Masuk Putus Sisa Akhir
1 Januari
2 Februari 1 1
3 Maret 1 1
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober 1 1
11 Nopember 1
12 Desember 1
Jumlah 3 3
Page 37
30
Perkara Pidana Singkat
Persentase Perkara Pidana Singkat yang diselesaikan pada tahun
2020 adalah sebesar 0% dikarenakan selama tahun 2020 tidak ada
perkara pidana singkat yang terdaftar.
Perkara Pidana Cepat/Ringan
Persentase Perkara Pidana Cepat/Ringan yang diselesaikan pada
tahun 2020 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah
perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa tahun 2019
ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2020 sebanyak 5
perkara, diselesaikan sebanyak 5 perkara dan sisa perkara NIHIL
capaiannya 100 %.
KEADAAN PERKARA PIDANA CEPAT/RINGAN
No. BulanSisa Tahun
2019Masuk Putus Sisa Akhir
1 Januari
2 Februari
3 Maret
4 April
5 Mei
6 Juni 2 2
7 Juli 1 1
8 Agustus
9 September 1 1
10 Oktober
11 Nopember 1 1
12 Desember
Jumlah 5 5
Perkara Pra Peradilan
Persentase Perkara Pidana Pra Peradilan yang diselesaikan pada
tahun 2020 adalah sebesar 100 % dari perkara masuk sebanyak 1
perkara dan diputus sebanyak 1 perkara.
Page 38
31
No. BulanSisa Tahun
2019Masuk Putus Sisa Akhir
1 Januari
2 Februari 1 1
3 Maret 1
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 Nopember
12 Desember
Jumlah 1 1
Perkara Pidana Lalu-lintas
Persentase Perkara Pidana Lalu-lintas yang diselesaikan pada
tahun 2020 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah
perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa tahun 2019
ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2020 sebanyak
359 perkara, diselesaikan sebanyak 359 perkara dan sisa perkara
NIHIL sehingga capaiannya 100 % sehingga target dapat terpenuhi.
KEADAAN PERKARA PIDANA LALU LINTAS
NO BULAN SISA TAHUN2019
MASUK PUTUS SISAAKHIR
1 Januari
2 Pebruari
3 Maret
4 April 174 1745 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus 185 1859 September
10 Oktober
11 November
12 Desember
JUMLAH 359 359
Page 39
32
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktumaksimal 5 bulan.
Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. tentang standar layanan peradilan ada
batas waktu dalam penyelesai perkara yaitu maksimal 5 bulan setelah perkara
diterima apabila lebih dari 5 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa.
Perkara perdata gugatan
No. Bulan Sisa Tahun 2019 Masuk Putus/dicabut Sisa Akhir
1 Januari 1 1
2 Februari 1 1 1
3 Maret 1
4 April 1
5 Mei 1
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober 1 1
11 Nopember 1
12 Desember 1
Jumlah - 3 2
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara perdata permohonan masuk yang
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan NIHIL dan yang tidak dapat
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan NIHIL jadi capaiannya 100%.
Keadaan Perkara Perdata Permohonan
No. BulanSisa Tahun
2019Masuk Putus Sisa Akhir
1 Januari
2 Februari
3 Maret 1 1
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli 1 1
8 Agustus 1 1
9 September 2 2
10 Oktober 1 1
11 Nopember 1 1 1
12 Desember 1 2
Jumlah
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara perdata permohonan masuk
yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan NIHIL dan yang tidak dapat
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan NIHIL jadi capaiannya 100%.
Page 40
33
Keadaan Perkara Pidana Biasa
No. BulanSisa Tahun
2019Masuk Putus Sisa Akhir
1 Januari 4 4
2 Februari 4
3 Maret 9 4 9
4 April 1 7 3
5 Mei 1 3 1
6 Juni 6 2 5
7 Juli 2 3 4
8 Agustus 11 3 12
9 September 3 5 10
10 Oktober 4 6 8
11 Nopember 8 7 9
12 Desember 1 10
Jumlah 50 50
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan NIHIL dan
yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5
NIHIL jadi capaiannya 100 %.
Keadaan Perkara Pidana Khusu Anak
No. BulanSisa Tahun
2019Masuk Putus Sisa Akhir
1 Januari
2 Februari 1 1
3 Maret 1 1
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober 1 1
11 Nopember
12 Desember 1
Jumlah 3 3
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan NIHIL dan
yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5
bulan NIHIL jadi capaiannya 100 %.
Page 41
34
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5bulan.
Pada tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa baik perkara perdata
maupun perkara pidana tidak terdapat perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu lebih dari 5 bulan. Sehinga capaian penanganan perkara menjadi 100%.
2. SASARAN 2 : PENINGKATAN AKSEBILITAS PUTUSAN HAKIM
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGETCAPAIAN
(%)
2. Peningkatanaksepbilitasputusan Hakim
a. perkaraPidanayangtidakmengajukanupaya hukum:
- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
b. perkara Perdata yang tidak mengajukanupaya hukum:
- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
100%100%100%
100%100%100%
100%100%100%
50%100%100%
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:
Banding.
Pada tahun 2020 jumlah perkara yang diputus terdiri dari:
- Perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 2 perkara
dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 1
perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 1
perkara.
- Perkara pidana yang diputus sebanyak 59 perkara dan
yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 6 perkara
satu diataranya dicabut dan yang tidak mengajukan upaya
hukum sebanyak 53 perkara.
Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepabilitas
putusan hakim Persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum banding yaitu jumlah putusan yang tidak
mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan
100%, berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum
banding sejumlah 62 dibagi jumlah putusan sebanyak 69
dikalikan 100% sehingga Persentase akuntabilitasnya yang tidak
Page 42
35
mengajukan upaya hukum banding adalah 89.85%.
PERKARA 2020 PUTUS MENERIMA BANDING
PERKARA PERDATA 10 9 1
PERKARA PIDANA 59 53 6
J U M L A H 69 62 7
Kasasi
Pada tahun 2020 jumlah permohonan Kasasi yang masuk ke
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa baik perkara perdata
maupun perkara pidana NIHIL
- Putusan Banding perkara Perdata yang telah diberitahukan
kepada para pihak sebanyak 1 perkara dan yang mengajukan
upaya hukum kasasi NIHIL.
- Putusan Banding perkara pidana yang telah diberitahukan
kepada para pihak sebanyak 6 perkara dan yang mengajukan
upaya hukum kasasi 2 perkara.
TAHUN 2020 PUTUSBANDING
MENERIMA KASASI
PERKARA PERDATA 1 1 -
PERKARA PIDANA 6 4 2
J U M L A H 7 5 2
Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepbilitas
putusan hakim Persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum Kasasi yaitu jumlah putusan yang tidak
mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan
100 % berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum
kasasi sejumlah 5 dibagi jumlah putusan sebanyak 7 dikalikan
100% sehingga Persentase akuntabilitasnya yang tidak
mengajukan upaya hukum Kasasi adalah 71.42%
Peninjauan Kembali
Pada tahun 2020 jumlah permohonan upaya hukum penijauan
kembali yang masuk ke Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa baik
perkara perdata maupun perkara pidana NIHIL.
Page 43
36
3 . SASARAN 3 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAANPENYELESAIAN PERKARA
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
SASARAN TARGET CAPAIAN
a. berkas yang diajukan upaya hukum yangdisampaikan secara lengkap
- Perdata- Pidana
100%100%
100%100%
b. berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis
- Perdata- Pidana
100%100%
100%100%
c. penyampaian pemberitahuan relaas putusantepat waktu, tempat dan para pihak 100% 100%
d. penyitaan tepat waktudan tempat 100% 100%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara - 69 : 1
f. Responden yang puas terhadap prosesperadilan
100% 38%
Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yangdisampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
Ukuran Persentase berkas perkara yang diajukan Banding tahun
2020 adalah jumlah berkas perkara yang diajukan Banding secara
lengkap dibagi jumlah berkas yang diajukan Banding kali 100%,
Banding yang di ajukan adalah perkara perdata sebanyak 1 maupun
pidana sebanyak 6 perkara dan semuanya sudah lengkap
sehingga capaiannya adalah 100%
Ukuran akuntabilitas Persentase berkas perkara yang diajukan
kasasi dan PK tahun 2020 adalah jumlah berkas perkara yang
diajukan secara lengkap dibagi jumlah berkas yang diajukan
kasasi dan PK kali 100%, Kasasi dan PK yang di ajukan adalah
perkara perdata sebanyak 0 perkara dan pidana sebanyak 2
perkara dan semuanya sudah lengkap sehingga capaiannya
adalah 100%
Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan keMajelis.
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase berkas yang
diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan
Page 44
37
antara berkas yang didistribusikan ke Majelis Hakim baik perkara
perdata maupun perkara pidana dengan berkas perkara yang di
Terima hingga siap untuk disidangkan oleh majelis Hakim sesuai
dengan alur perkara perdata dan alur perkara pidana.
Jumlah seluruh berkas perkara yang diterima tahun 2020
sebanyak 70 Berkas dan telah didistribusikan ke majelis Hakim
sebanyak 70 Berkas Perkara. Penyelesaian administrasi semua
perkara yang masuk baik perkara pidana maupun perkara
perdata pada tahun 2020 dapat diselesaikan semuanya tanpa ada
sisa sehingga akuntabilitas capaiannya 100 % hal tersebut sesuai
dengan target indikator kinerja yang telah ditentukan yaitu 100%.
Semua berkas perkara yang diterima secara lengkap langsung dapat
dirigester didalam register buku bantu dan register buku induk
perkara tanpa sisa sehingga semua perkara dapat didistribusikan
kepada Majelis Hakim dan siap untuk disidangkan sesuai target
yang telah ditentukan , hal tersebut dapat membuktikan bahwa
rigester dan pendistribuan perkara kepada Majelis Hakim sudah
berjalan dengan baik;
Persentase Penyampaian Pemanggilan Sidang danPemberitahuan isi putusan tepat waktu , tempat dan parapihak.
Ukuran pencapian indikator Persentase penyampaian
pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu adalah sejauh
mana proses pemanggilan dapat dilaksanakan sesuai dengan
Undang –Undang Hukum acara yang berlaku. Semua
pemanggilan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan
dengan tepat waktu dan sesuai dengan undang-Undang Hukum
Acara, sehingga dapat dikatakan bahwa Persentase Penyampaian
pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu capaiannya
dapat 100 % sesuai denga target indicator yaitu 100%.
Ukuran pencapian Indikator Persentase Penyampaian
Pemberitahuan Relaas Putusan tepat waktu, tempat dan para
pihak sama dengan idikator Persentase penyampaian
pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu yaitu sejauh
mana proses Pemberitahuan dapat dilaksanakan sesuai dengan
Undang –Undang Hukum acara yang berlaku.
Page 45
38
Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
Ukuran indikator Persentase penyitaan tepat waktu dan
tempat adalah sejauhmana ketepatan tempat dan waktu
penyitaan itu dilaksanaka oleh petugas jurusita di pengadilan
apakah sesuai dengan data dan apakah sesuai dengan waktu
yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang , Pelaksanakan
penyitaan telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang
yang berlaku sehingga penyitaan dapat dilaksanakan 100 %
tanpa ada kendala dan masalah. Dari penyitaan semua telah
dilaksanakan dengan baik dan tanpa ada kendala.
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Pada tahun 2020 jumlah perkara yang ada di Pengadilan Negeri
Dataran Hunimoa sebanyak 70 perkara (tidak termasuk perkara
lalu lintas) dan diputus sebanyak 69 perkara, terdiri dari:
REKAP JUMLAH PERKARA PENGADILAN
NO PERKARA SISA TAHUN2019
MASUK PUTUS SISA2020
1 Perdata Gugatan - 3 2 1
2 PerdataPermohonan
- 8 8 -
3 PidanaBiasa/Khusus
- 54 54 -
4 Pidana Pemilu - -
5 PidanaCepat/Ringan
- 5 5 -
JUMLAH - 70 69 1
Ukuran Ratio Majelis hakim terhadap perkara :
Perkara yang ada di Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa pada
tahun 2020 adalah 70 Perkara, sedang Majelis Hakim tahun
2020 terdiri dari 1 Majelis Hakim sehingga rasio majelis hakim
terhadap perkara adalah perbandingan jumlah Majelis Hakim
dengan jumlah perkara yaitu 1 : 70.
Page 46
39
4 . SASARAN 4 : PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAPPERADILAN (ACCES TO JUSTICE)
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN
%
a. Persentase perkara prodeoyang diselesaikan
100% nihil nihil
b. Persentase (amar) putusanperkara (yang menarikperhatian masyarakat) yangdapat diakses secara on linedalam waktu maksimal 1 harikerja sejak diputus .
100% 100% 100%
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
Ukuran capaian indikator kinerja Prosentase perkara prodeo yang
diselesaikan dibagi jumlah perkara prodeo yang masuk dikalikan
100%. Di Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa pada tahun 2020
tidak ada perkara Prodeo yang .
Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatianmasyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktumaksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Di Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa pada tahun 2020 dengan
adanya Aplikasi SIPP yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung RI
telah melaksanakan dari apa yang diharapkan adanya aplikasi Sistem
Informasi Penelusuran Perkara yang mana setiap perkara dapat
dilihat/diakses secara online oleh publik setiap saat. Oleh karena di
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa telah melaksanakan Sistem
Informasi Penelusuran Perkara tersebut dan setiap perkara yang telah
diputus dan dalam waktu 1 x 24 jam wajib dimasukkan, sehingga
persentase (amar) putusan perkara semua dapat terakses secara
online dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus sehingga target
100% telah dan dapat kita penuhi.
Page 47
40
5. SASARAN 5 : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN
Pencapaian sasaran peningkatan kepatuhan terhadap putusan
pengadilan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :
NOSASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS
ICAPAIAN
%
1
MeningkatnyaKepatuhanterhadap PutusanPengadilan
Persentase putusanperkara perdata yangditindaklanjuti(dieksekusi)
10% nihil nihil
Sasaran persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi) pada tahun 2020 adalah hasil Reviu Indikator Kinerja
yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016
tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung
R.I. Analisis indikator kinerja sasaran adalah
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi) pada tahun 2020 NIHIL. Adapun perkara yang telah
berkekuatan hukum tetap (BHT) sebanyak 2 perkara dan belum
terdapat putusan perkara yang telah ditindaklanjuti (dieksekusi).
Dengan demikian penetapan kinerjanya belum dapat dicapai
sepenuhnya.
6 . SASARAN 6 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
SasaranStartegis
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Meningkatnyakualitaspengawasanberkualitas
a. Persentase pengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasilpemeriksaan internal
100 %
100 %
Nihil
100%
Nihil
100%
Untuk mencapai sasaran Pengawasan yang berkualitas,
digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal
yang ditindaklanjuti
Page 48
41
a. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti
mengenai aparatur peradilan teknis dan non teknis dengan
jumlah pengaduan yang dilaporkan.
Indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang
ditindak lanjuti tahun 2020 yang ditargetkan 100 %. Adapun
data pengaduan tersebut adalah sebagai berikut :
NO BULANPENGADUAN
MASUKPENGADUAN TELAHDITELAAH/PROSES
PENGADUAN BELUMDITELAAH/BELUM
DIPROSES
1 Januari - - -
2 Pebruari - - -
3 Maret - - -
4 April - - -
5 Mei - - -
6 Juni - - -
7 Juli - - -
8 Agustus - - -
9 September - - -
10 Oktober - - -
11 November - - -
12 Desember - - -
JUMLAH N i h i l N i h i l N i h i l
Berdasarkan data pengaduan diatas, dapat disimpulkan bahwa
selama tahun 2020 tidak ada pengaduan.
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internaldan eksternal yang ditindaklanjuti
Persentase Temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang
ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan internal dan
eksternal yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan
eksternal dengan jumlah temuan internal dan eksternal yang
dilaporkan.
Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2020
mencapai target sebesar 100%.
Page 49
42
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Penyediaan anggaran yang disampaikan melalui Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun di 2020 merupakan sebuah fasilitas
finansial yang disiapkan Negara melaui Mahkamah Agung RI sebagai
alat pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi badan p eradilan
yang berada di bawahnya. Penyediaan anggaran tersebut terdiri dari :
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi,
Meliputi Belanja Pegawai, Belanja Operasional Dan Pemeliharaan
Kantor, dan Belanja Modal pada awal tahun 2020, jumlah
anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja
Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 3.857.510.000,- (Tiga milyar
delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu
rupiah).
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.
Pada awal tahun 2020, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai
tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sejumlah
Rp. 41.070.000.- (Empat puluh satu juta tujuh puluh ribu
rupiah).
1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01)
Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Dataran
Hunimoa tahun anggaran 2020, rincian pagu dan realisasi
anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sampai
dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :
Tabel realisasi anggaran tahun 2020
NO PROGRAM PAGU AWALPAGU REVISI
PUSATREALISASI %
I Belanja pegawai 2,493,693,000 2,678,991,000 2,676,384,118 99.97
IIBelanja OperasioanPerkantoran 982,859,000 1,116,019,000 980,820,716 87.89
IIIBelanja Peralatan danMesin 62,500,000
62,500,000 62,500,000 100
Page 50
43
1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak
mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu belanja pegawai Tahun 2020 Setalah direvisi menjadi Rp.
2.678.991.000 (Dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
b. Pelaksanaan Anggaran
Anggaran yang terserap atau terealisasi dari pagu belanja pegawai
tahun 2020 yang telah direvisi sejumlah Rp. 2.676.384.118 (Dua milyar
enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu
seratus delapan belas rupiah) atau sebesar 99,97 % dengan rincian
sebagai berikut:
PROGRAM PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI %
Belanja Gaji Pokok PNS 947,538,000 1,057,970,000 1,057,968,760 100
Belanja Pembulatan Gaji PNS 20,000 20,000 16,154 80.77
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 55,359,000 66,565,000 66,563,938 100
Belanja Tunj. Anak PNS 17,238,000 20,213,000 20,212,038 100
Belanja Tunj. Struktural PNS 28,140,000 28,140,000 28,140,000 100
Belanja Tunj. Fungsional PNS 734,090,000 947,890,000 947,890,000 100
Belanja Tunj. PPh PNS 135,338,000 112,112,000 122,111,749 100
Belanja Tunj. Beras PNS 55,815,000 54,235,000 54,234,560 100
Belanja Uang Makan PNS 256,080,000 201,961,000 199,362,000 98.71
Belanja Tunjangan Umum PNS 62,475,000 21,885,000 21,883,919 100Belanja Tunjangan KemahalanHakim 201,600,000 168,000,000 168,000,000 100
Jumlah 2,493,693,000 2,678,991,000 2,676,384,118 99.97
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran
yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai
adalah sebesar Rp. 2.606.882 (dua juta enam ratus enam ribu
delapan ratus delapan puluh dua rupiah) atau 0,03%.
Page 51
44
2. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Belanja operasional dan pemeliharaan kantor yaitu
pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai
dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya
pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja
operasional dan pemeliharaan kantor dilakukan berdasarkan
standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian
terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya
dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian
Anggaran Belanja (RAB). Belanja operasional dan pemeliharaan
kantor meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang
tidak mengikat.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal belanja operasional dan pemeliharaan kantor
dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun
Anggaran 2020 di lingkungan Pengadilan Negeri Dataran
Hunimoa setelah direvisi sebesar Rp. 1.116.019.000 (satu milyar
seratus enam belas juta sembilan belas ribu rupiah). Dari
keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan
untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan
Negeri Dataran Hunimoa.
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja operasional dan pemeliharaan kantor
Tahun Anggaran 2020, anggaran yang terserap atau terealisasi
adalah sejumlah Rp. 980.820.716 (Sembilan ratus delapan puluh
juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam belas
rupiah). Total belanja operasional dan pemeliharaan kantor yang
telah terealisasi Tahun Anggaran 2020, dapat kita lihat pada pagu
belanja barang yang telah terserap 87,89% , dengan rincian
sebagai berikut :
Page 52
45
PROGRAMPAGUAWAL
PAGUREVISI REALISASI
%
Belanja KeperluanPerkantoran 357,760,000 357,760,000 295,168,147 82,50
Belanja Pengiriman SuratDinas Pos Pusat
11,064,000 11,064,000 2,421,400 21,89
Belanja Honor OperasionalSatuan Kerja
74,400,000 64,800,000 64,800,000 100
Belanja Barang OperasionalLainnya
53,296,000 56,062,000 55,429,800 98,87
Belanja Barang PersediaanBarang Konsumsi
30,000,000 35,000,000 31,252,000 89,29
Belanja Langganan Listrik 60,000,000 60,000,000 32,997,260 55
Belanja Langganan Telepon 9,000,000 9,000,000 0 0
Belanja Langganan Air 6,000,000 6,000,000 5,940,000 99
Belanja Sewa 75,600,000 158,760,000 143,640,000 90,48
Belanja PemeliharaanGedung dan Bangunan
56,000,000 144,060,000 143,864,900 99,86
Belanja PemeliharaanPeralatan dan Mesin
45,000,000 51,600,000 44,668,209 88,57
Belanja Perjalanan DinasBiasa
178,600,000 144,000,000 143,929,000 99,95
JUMLAH 982,859,000 1,116,019,000 980,820,716 87.89
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan
anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari
pagu belanja operasional dan pemeliharaan kantor adalah Rp.
135.198.284 (seratus tiga puluh lima juta seratus sembilan
puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 12,11%
dari total pagu yang tersedia.
3. Belanja Modal
Belanja Modal yaitu pengeluaran untuk pembelian sarana
prasarana pendukung perkantoran, sedangkan penilaian terhadap
pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan
atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja
(RAB). Belanja modal meliputi belanja kendaraan bermotor, belanja
alat pengolah data.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal belanja modal dalam DIPA (01) Badan Urusan
Administrasi Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pengadilan Negeri
Dataran Hunimoa sejumlah Rp. 62.500.000 (enam puluh dua juta
lima ratus ribu rupiah).
Page 53
46
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2020, anggaran
yang terserap atau terealisasi adalah sejumlah Rp. 62.500.000
(enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 100%:
PROGRAM PAGU AWALPAGU
REVISI REALISASI%
Belanja Modal Peralatandan Mesin
62,500,000 62,500,000 62,500,000 100
JUMLAH 62,500,000 62,500,000 62,500,000 100
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran
yang telah terealisasi, tercatat seluruh anggaran dapat terserap
atau terealisasi, total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah
Rp. 0 (nol rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja modal
sebesar 0% dari total pagu yang tersedia.
2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03)
Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan
Peradilan Umum adalah sebagai berikut :
PROGRAM PAGU AWALPAGU
REVISIREALISASI %
Peningkatan ManajemanPeradilan Umum
41,070,000 41,070,000 35,840,000 87,27
JUMLAH 41,070,000 41,070,000 35,840,000 87,27
Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan
untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan
meningkatkan kualitas produk aparatur teknis peradilan.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan
Peradilan Umum Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp. 41.070.000,-
(Empat puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah). Dari keseluruhan
pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai
kegiatan operasional bidang peradilan.
Page 54
47
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2020, anggaran yang
terserap atau terealisasi adalah sejumlah Rp. 35.840.000 (tiga
puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau
sebesar 87,27 %: sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :
PROGRAM PAGU REALISASI %
Belanja Jasa Konsultasi 24,000,000 24,000,000 100
Belanja Pengiriman Surat DinasPos Pusat
1,460,000 750,000 51.37
Belanja Bahan 8,290,000 6,304,000 76,04
Belanja Barang PersediaanKonsumsi
2,000,000 1,986,000 99,30
Belanja Perjalanan DinasDalam Kota
5,320,000 2,800,000 52,63
JUMLAH 41,070,000 35,840,000 87,27
d. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran
yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja
modal adalah Rp. 5.230.000 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu
rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar
12,73% dari total pagu yang tersedia.
D. AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA.
Peningkatan Sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja.
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pengadaan Sarana dan
Prasarana adalah perbandingan jumlah pengadaan sarana dan
prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana
yang telah dilaksanakan/direalisasikan.
Persentase capaian pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan
Negeri Dataran Hunimoa pada tahun 2020 adalah sebesar 100%.
Page 55
48
Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas
Untuk mencapai sasaran Sumber Daya Manusia yang berkualitas,
digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat
b. Persentase pegawai yang mengikuti kegiatan sosialisasi
a. Indikator Kinerja Persentase pegawai yang diusulkanmengikuti diklat
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase pegawai dan
pejabat Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang diusulkan
mengikuti diklat adalah perbandingan Sumber Daya Manusia
yang diusulkan mengikuti diklat dengan jumlah yang mengikuti
diklat. Indikator kinerja persentase pegawai pada Pengadilan
Negeri Dataran Hunimoa yang diusulkan mengikuti diklat tahun
2020 yang ditargetkan 100%, namun hingga tahun 2020 belum
mendapat konfirmasi hasil dan pemanggilan.
Pegawai atau pejabat pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa
yang diusulkan mengikuti diklat pada Badan Litbang Kumdil
Mahkamah Agung Ri adalah sebagai berikut :
No Nama Pegawai NIPDiklat YangDiusulkan
Ket
1 Danny R. Pattiradjawane, S.E 198005062006041004 DIKLAT PIM IIIDalamProses
2 Yeri R. Rianekuay, S.H 197601232009041001 DIKLAT PIM IV Belum
3 Jumaida Nasir, SH 198703202011012017 DIKLAT PIM IV Belum
4 Bambang Sangadji, ST 197908022009121003 DIKLAT PIM IV Belum
5 Lukas Sarioa, SE 198009292005021002 DIKLAT PIM IV Belum
b. Indikator Kinerja Persentase pegawai yang mengikutikegiatan pelatihan atau sosialisasi
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pegawai yang
mengikuti sosialisasi adalah Sumber Daya Manusia yang
mendapat pemanggilan mengikuti sosialisasi dan yang mengikuti
kegiatan sosialisasi. Indikator kinerja persentase pegawai pada
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengikuti sosialisasi
Page 56
49
tahun 2020 yang ditargetkan 100%, dari jumlah pemanggilan
sosialisasi seluruhnya diikuti sehingga capaiannya adalah 100%.
Pejabat struktural dan fungsional yang mengikuti Pelatihan /
Sosialisasi pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dapat
disampaikan ssebagai berikut
No Nama Nama Kegiatan Tempat Waktu
1.Purwanto S. Abdullah,SH.,MH
Sosialisasi ZIMenuju WBBK dan
WBBMAmbon
20-22Februari
2020
2.Awal Darmawan Akhmad,SH.,MH
Sosialisasi ZIMenuju WBBK dan
WBBMAmbon
20-22Februari
2020
3. Erwan, SHSosialisasi ZI
Menuju WBBK danWBBM
Ambon20-22
Februari2020
4.Jacobus Mahulette, S.Sos;S.H.,M.H
Sosialisasi ZIMenuju WBBK dan
WBBMAmbon
20-22Februari
2020
5Danny R. Pattiradjawane,SE
Sosialisasi ZIMenuju WBBK dan
WBBMAmbon
20-22Februari
2020
6. Bambang Sangaji, ST
SosialisasiImplementasi dan
PenggelolaanPerpustakaan
Ambon27-29
Maret 2020
7Jacobus Mahulette, S.Sos;S.H.,M.H
E-LearningManajemen Resiko
Gelombang IOnline
06-07Mei 2020
8Danny R. Pattiradjawane,SE
E-LearningManajemen Resiko
Gelombang IIOnline
06 Juni2020 - 07Juli 2020
9 Angghara Pramudya, S.HE-Learning
Manajemen ResikoBatch 2A s.d 2D
Online22-26
Juni 2020
10 Alberth J Pangemanan, S.HE-Learning
Manajemen ResikoBatch 2A s.d 2D
Online22-26
Juni 2020
11 Angghara Pramudya, S.HPelatihan OnlineBekerja dengan
MediaOnline
29-03Juli 2020
12 Angghara Pramudya, S.HSeminar Online
kerja sama denganPPM
Online21
Juli 2020
13Purwanto S. Abdullah,SH.,MH
KompetensiKehumasanPengadilan
Online10-15
Agustus2020
14 Jihan Hasmin, S.EKompetensiKehumasanPengadilan
Online10-15
Agustus2020
15Awal Darmawan Akhmad,SH.,MH
Seorang Pemimpinyang Lincah di
Lembaga PeradilanOnline
21-25September
2020
Page 57
50
No Nama Nama Kegiatan Tempat Waktu
16Purwanto S. Abdullah,SH.,MH
MembangunKemitraan
KomunikasiOnline
05-09Oktober
2020
17 Jihan Hasmin, S.EMembangunKemitraan
KomunikasiOnline
05-09Oktober
2020
18Jacobus Mahulette, S.Sos;S.H.,M.H
BIMTEKKepaniteraan
OnlineOktober
2020
19 Hendra Kisaulya, S.HBIMTEK
KepaniteraanOnline
Oktober2020
20Falydia Tuhusula, S.sos,S.H
BIMTEKKepaniteraan
OnlineOktober
2020
21 Yeri R. Rianekuay, S.HBIMTEK
KepaniteraanOnline
Oktober2020
22 Alberth J Pangemanan, S.HBIMTEK
KepaniteraanOnline
Oktober2020
23 SugionoBIMTEK
KepaniteraanOnline
Oktober2020
24Danny R. Pattiradjawane,S.E
BIMTEKKesekretariatan
HotelMalukuResort
29November2020 –1
Desember2020
25 Jumaida Nasir, S.HBIMTEK
Kesekretariatan
HotelMalukuResort
29November2020 –1
Desember2020
26 Lukas Sarioa, SEBIMTEK
Kesekretariatan
HotelMalukuResort
29November2020 –1
Desember2020
Page 58
51
BAB IV
P E N U T U P
A. KESIMPULAN
1) Pelaksanaan Tugas
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Tahun 2020 merupakan
cerminan pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2020
berdasarkan rencana strategis (Renstra) dan rencana kinerja (Renja) yang
telah disusun sebelumnya.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan keterkaitan antara
realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada
rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan
Renstra Lima Tahunan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Tahun
2020.
2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja yang
optimal ditunjukkan pada kegiatan pembinaan administrasi dan
pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badilum.
3. Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Tahun 2020 :
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01), dengan kegiatan utama
adalah kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan
Badan Urusan Administrasi, dengan alokasi anggaran sebesar
sebesar Rp 3.795.010.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan
puluh lima juta sepuluh ribu rupiah), atau mencakup 98,37% dari
alokasi anggaran DIPA tahun anggaran 2020.
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03),
dengan kegiatan utama adalah kegiatan peningkatan manajemen
peradilan umum, dengan alokasi anggaran sejumlah Rp
35.840.000.- (tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh
ribu rupiah).
Page 59
52
2) Keberhasilan
Keberhasilan atas capaian target dari rencana kinerja yang
ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang
terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari
terlah berjalannya system kerja yang berlaku dan didukung oleh
suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan
pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa pada tahun
2020 adalah :
Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri
Dataran Hunimoa Tahun 2020 pada umumnya sudah berjalan
dengan baik dan sebagian besar telah mencapai target.
Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Pencapaian
jumlah peserta yang dipanggil mengikuti pelatihan/sosialisasi dan
jumlah peserta yang mengikuti sudah mencapai target.
Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan
yang berkualitas sudah tercapai.
Proses penyelesaian perkara yang diputuskan untuk
meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan sudah
memenuhi target.
Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung
tugas pokok dan fungsi Pengadilan pada tahun 2020 ini telah
terealisasi seluruhnya.
3) Kendala dan Hambatan
Dalam pelaksanaan tugas dan sasaran yang telah ditetapkan oleh
satuan kerja tentunya ditemui sejumlah hambatan atau kendala
yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut
wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung
dicari jalan keluar atau solusinya.
Kendala atau hambatan yang ditemui pada kantor
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa diantaranya :
Menempati kantor sementara yang tidak represntatif sehingga
sulit untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
Kurangnya sarana prasarana pendukung aktivitas kantor
sehingga mengakibatkan pekerjaan kurang maksimal.
Page 60
53
Para Pihak yang berperkara sering mengulur waktu dikarenakan
lokasi tempat tinggal para pihak cukup jauh dari Kantor
Pengadilan serta sering terlambatnya didatangkannya para
tananan, juga para jaksa yang sering datang terlambat sehingga
terlambat pula jalannya persidangan.
B. SARAN-SARAN
Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada pengelolaan
sumber daya manusia (SDM), yang salah satunya dilakukan dengan
perencanaan yang baik.
Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi peradilan oleh Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa
dapat dilakukan antara lain melalui:
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran – saran
antara lain :
1. Untuk mendapatkan capaian kinerja yang baik, maka perlu
dilakukan standarisasi ukuran kinerja analisa dan evaluasi,
sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh satker.
2. Komitmen bekerja sama dan dukungan dari semua pihak untuk
mencapai sasaran indikator kinerja sangat dibutuhkan, sehingga
visi misi yang telah ditetapkan dapat dicapai.
3. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan dengan cermat
dan transparan, demikian juga revisi anggaran dan kegiatan
dilakukan dengan sangat selektif sehingga tidak menghambat
pelaksanaan kegiatan.
4. Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya
manusia (SDM) dilakukan lebih intensif melalui pembinaan,
pendidikan dan pelatihan.
5. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional
perkantoran harus diprioritaskan, untuk itu perlu adanya
monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pemenuhan kebutuhan
yang baik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana penunjang
yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan
anggaran yang tersedia.
Page 61
54
C. REKOMENDASI
1. Perlu adanya dana pembelian tanah untuk pembangunan
gedung kantor, karena hingga saat ini belum ada kejelasan
tanah yang akan diberikan dari pemerintah daerah.
2. Perlu segera dilakukan pembangunan Gedung kantor karena
gedung saat ini kurang representatif baik dari segi pelayanan
maupun dari segi keamanan dan kenyamanan.
3. Perlu adanya penambahan 6 (enam) unit Laptop dan 6 (enam)
unit Komputer;
4. Perlu penambahan pegawai Pengadilan Negeri Dataran
Hunimoa;
5. Perlu penambahan buku perpustakaan pada Pengadilan Negeri
Dataran Hunimoa;
6. Anggaran inventaris kantor perlu dinaikkan;
7. Perlu penambahan Kendaraan Dinas roda dua sebanyak 6
(enam) unit dan roda empat sebanyak 3 (tiga) unit guna
memperlancar tugas;
8. Perlu penambahan sarana mebelair, karena ketersediaan
sarana meubelair masih sangat minim, sehingga sebagian besar
berkas pada tiap-tiap bagian masih di arsipkan seadanya.
Bula, 8 Pebruari 2021Ketua Pengadilan Negeri Dataran
Hunimoa
AWAL DARMAWAN AKHMAD
Page 62
55
LAMPIRAN –LAMPIRAN
1. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa
2. Bagan Struktur Organisasi Bagian Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Dataran Hunimoa
Page 63
56
3. Bagan Struktur Organisasi Bagian Kesekretariatan Pengadilan
Negeri Dataran Hunimoa