PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A Jalan Tegar Beriman No. 5, Cibinong Kab. Bogor 16915 : (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808 Website: www.pn-cibinong.go.id Email: [email protected]No. W11.U20/01/SOP/01/2017 Revisi ke 03 Tgl. Revisi 24 JANUARI 2017 Tgl Efektif 25 JANUARI 2017 Disahkan Oleh KETUA PN. CIBINONG S.O.P PERKARA PIDANA BIASA DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-Undang No.13 tahun 2009 2. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 3. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 4. Undang-Undang No8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KETERKAITAN : 1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. 1. S1-Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Buku Kontrol/Bantu 2. Buku Ekspedisi Hal 1 dari 139 halaman
140
Embed
PENGADILAN NEGERI CIBINONG No.KELAS I A filePENGADILAN NEGERI CIBINONG No.KELAS I A
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A J a l a n T e g a r B e r i m a n N o . 5 , C i b i n o n g
S.O.P PERKARA PIDANA BIASA DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang No.13 tahun 2009 2. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 3. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 4. Undang-Undang No8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KETERKAITAN : 1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan
PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.
1. S1-Hukum 2. SLTA
PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentangpenunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara (Pasal 152 ayat (1) jo. Pasal 205 ayat (3) KUHAP).
P E N E T A P A N
Nomor : …. ………/ Pen.Pid / 20……../ PN………
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Ketua Pengadilan Negeri Klas I B CIBINONG …………………………………………….
Membawa surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri di…………….....tanggal……..........No…………………….atau perkara terdakwa : ------------------------------------
Nama Lengkap : …………………………………………………………………… Tempat lahir : …………………………………………………………………… Umur atau tanggal lahir : …………………………………………………………………… Jenis kelamin : ………………………………………………………………….. Kebangsaan : ………………………………………………………………… Tempat tinggal : …………………………………………………………………. A g a m a : ……………………………………………………………………… P e k e r j a a n : …………………………………………………………………… P e n d i d i k a n : ……………………………………………………………………
Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri ………………….; ---------
S.O.P PERKARA PIDANA ANAK DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang No.13 tahun 2009 2. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 3. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 4. Undang-Undang No8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KETERKAITAN : 1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan
PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.
1 S1-Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register
Ketua Pengadilan Negeri………………………………………… ; ---------------------------------------------------------------------------
Membaca surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri……………………. ditanggal…………................No…………………….atau perkara terdakwa : ---------------------------------------------------
Nama Lengkap : ……………………………………………………………………………………………… Tempat lahir : …………………………………………………………………………………………….. Umur atau tanggal lahir : …………………………………………………………………………………………….. Jenis kelamin : …………………………………………………………………………………………….. Kebangsaan : …………………………………………………………………………………………….. Tempat tinggal : …………………………………………………………………………………………….. A g a m a : ……………………………………………………………………………………………… P e k e r j a a n : …………………………………………………………………………………………….. P e n d i d i k a n : ……………………………………………………………………………………………..
Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri ; -------------------------------------
bahwa jumlah Hakim pada Pengadilan Negeri tidak memungkinkan memeriksa dan mengadili dengan Hakim Majelis ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mengingat : 1. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tentang ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman (UU) No. 14 Tahun 1970) ;
Menunjuk : Sdr. ………………….……………………… sebagai Panitera Pengganti ;
Untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ……………….…………………………………………………,
Reg. Pid. No. ………………...…… ;
Ditetapkan di …………….………………….…….
Pada tanggal …………….………………….…….
Panitera
…………………………………………………………
FORM- 003/S.O.P/02a/PID/2015
Form-01/SOP/02.2/2017
Hal 8 dari 139 halaman
PENGADILAN NEGERI CIBINONG Model : 43/Pid/PN Jalan Tegar Beriman No.5 Cibinong Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor. Mengenai Hari Sidang (Pasal 152 KUHAP)
P E N E T A P A N
Nomor …../ Pen.Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Cbi
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;
Membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
Tanggal …………. Nomor …….. / Pen.Pid.Sus-Anak / 20….. / PN.Cbi.
Tentang Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa
………………………...
2. Pelimpahan perkara dari : …………………….
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibinong tertanggal 14 April 2016 Nomor :
B-1267/0.2.33/EP.2/04/2016 atas perkara para Terdakwa : ………………
1. Menentukan hari sidang pertama pada hari : …….., tanggal : ……….. Jam : ……….. WIB;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong untuk menghadapkan para
Terdakwa : ……………… berikut saksi–saksi sesuai yang tertera dalam berkas perkara dengan
membawa serta barang buktinya sesuai yang tercantum dalam berkas perkara.
Ditetapkan di : ……………..
Pada tanggal : ………………
_____________________________
Hakim Pengadilan Negeri tsb,
…………………………………………
Form-01/SOP/02.3/2017
Hal 9 dari 139 halaman
PENETAPAN
Nomor ………./Pid.Sus-Anak/20…/PN Cbi
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Hakim Anak Pengadilan Negeri Cibinong
Membaca, penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 14/Pen.Pid.Sus-Anak/2015/PN
Cbi, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara anak :
Nama Lengkap : …………………………
Tempat Lahir : ………………………..
Umur/Tanggal lahir : ………… / …………….
Jenis Kelamin : ………………………
Kebangsaan : ………………………
Tempat tinggal : ………………………
Agama : ………………………
Pekerjaan : ……………………….
Menimbang, bahwa untuk melaksanakan proses diversi, perlu ditentukan hari dan tanggal pertemuan;
Memperhatikan Pasal 8 jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana anak;
MENETAPKAN :
- Proses Diversi dilaksanakan pada hari ………. tanggal ……….. Jam ……… WIB di Ruang Mediasi
PengadilanNegeri Cibinong;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan anak, Orang tua/wali/pendamping, Penasihat
Hukum, Anak Korban, Orang Tua/Wali Korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional,
Tenaga Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kepala Desa/Tokoh Masyarakat/Agama,
Guru Sekolah)
Ditetapkan di : …………….
Pada Tanggal : …………….
HAKIM PENGADILAN NEGERI CIBINONG
…………………………………….
Form-01/SOP/02.4/2017
Hal 10 dari 139 halaman
PENGADILAN NEGERI CIBINONG Penetapan Perintah Penahanan oleh Jalan Tegar Beriman No.5 Cibinong Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor. (Pasal 35 ayat (1) UU R.I No.11 Tahun 2012)
P E N E T A P A N Nomor / Pen.Pid.Sus-Anak / 20……. / PN Cbi Jo. Nomor ……. / Pid.Sus-Anak / 20……. / PN Cbi
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“
Hakim Pengadilan Negeri Cibinong:
Membaca berkas perkara pidana Nomor ……/Pid.Sus-Anak/2016/PN Cbi, atas Terdakwa:
Nama : ………………………………..; Tempat Lahir : ………………………………; Umur/Tgl. Lahir : ……………… / …………………..; Jenis Kelamin : ………………………………………; Kebangsaan : ……………………………………..; Tempat Tinggal : ……………………………………….; A g a m a : ……………………………………….; Pekerjaan : …………………………………………; Pendidikan : …………………………………………;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh: 1. Penyidik, tanggal ……………, No.Pol. : ……………., sejak tanggal ……….. sampai dengan
tanggal …………..; 2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal ……….. Nomor : …………., sejak tanggal ………….
sampai dengan tanggal …………………; 3. Penuntut Umum, tanggal …………… Nomor : ……………., sejak tanggal …………. sampai
dengan tanggal ………………..;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal: Kesatu : Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Atau Kedua : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP; Atau Ketiga : Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP; Atau Keempat : Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Atau Kelima : Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Atau Keenam : Pasal 2 ayat (1) UU No.12 Tahun 1951;
Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengeluarkan
surat perintah penahanan ini terhadap Terdakwa tersebut diatas; Mengingat, Pasal 35 ayat (1) UU R.I Nomor 11 Tahun 2012;
Form-01/SOP/02.5/2017
Hal 11 dari 139 halaman
M E N E T A P K A N
Memperpanjang waktu penahanan terhadap Terdakwa: ……………… dalam Rumah
Tahanan Negara di Cibinong untuk paling lama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal ……… sampai dengan tanggal ………………;
Memerintahkan agar sehelai tembusan Penetapan
ini selekas mungkin disampaikan kepada terdakwa dan keluarganya.
Ditetapkan di : …………….. Pada tanggal : ……………. Hakim Pengadilan Negeri tersebut, ------------------------------------------------
Tembusan kepada:
Form-01/SOP/02.6/2017
Hal 12 dari 139 halaman
BERITA ACARA DIVERSI
Nomor : ……/Pid.Sus-Anak/20……./PN Cbi
Pengadilan NegeriCibinong pada hari Rabu tanggal ………, yang melaksanakan musyawarah
S.O.P PERKARA PIDANA CEPAT/RINGAN/LALU LINTAS DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang No.13 tahun 2009 2. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 3. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 4. Undang-Undang No8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KETERKAITAN :
1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53
Tahun 2010.
1. S1-Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tentang Penunjukan Hakim Tunggal (Pasal 205 Ayat (3) KUHAP).
P E N E T A P A N
Nomor : ……………./Pen.Pid/…………………./PN.Cbi
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
---- Ketua Pengadilan Negeri Klas I B CIBINONG ; ------------------------------------------------------------------------
---- Membaca surat pelimpahan perkara dari POLRES / POLSEK ………………………… pada tanggal ……………….. Nomor
……………………………………………….. dalam perkara tindak pidana ringan : --------------------------------------
Nama lengka : ............................................................................... Tempat lahir : ............................................................................... Umur / Tanggal lahir : ............................................................................... Jenis kelamin : ............................................................................... Kebangsaan : ............................................................................... Tempat tinggal : ............................................................................... A g a m a : ............................................................................... Pekerjaan : ............................................................................... Pendidikan : ...............................................................................
----- Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri Klas I B CIBINONG ; --------------- ----- Mengingat Pasal 205 Ayat (3) KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) ; ------------------------------------------------------
S.O.P PERKARA PIDANA PRAPERADILAN DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang No.13 tahun 2009 2. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 3. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 4. Undang-Undang No8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KETERKAITAN : 1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN :
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53
Tahun 2010.
1. S1-Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tentang Penunjukan Hakim Tunggal Dan Panitera yang akan memeriksa permintaan Prapradilan(Pasal 78 Ayat (2) KUHAP).
P E N E T A P A N
Nomor : ……………./Pen.Pid/…………………./PN.Cbi
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
---- Ketua Pengadilan Negeri Klas I B CIBINONG ; ------------------------------------------------------------------------
---- Membaca suratPermintaan Praperadilan dari……………… pada tanggal …………di…………. Tanggal ………..…
Nomor…………………….. atau Tersangka : --------------------------------------------------------------------------------------
Nama lengka : ...............................................................................
Tempat lahir : ............................................................................... Umur / Tanggal lahir : ............................................................................... Jenis kelamin : ............................................................................... Kebangsaan : ............................................................................... Tempat tinggal : ............................................................................... A g a m a : ............................................................................... Pekerjaan : ............................................................................... Pendidikan : ...............................................................................
----- Menimbang yang berisi Permintaan Pemeriksaan Prapradilan Tentang : 1. Sah atau tidaknya Penangkapan/Penahanan/Penghentian Penyidikan/Penghentian Penuntutan atau : 2. Ganti Kerugian dan/ atau rehabilitasi karena Perkarannya di hentikan oleh Penyidik atau Penuntut
Umum : ……. Menimbang, bahwa permintaan tersebut perlu segera di Periksa ……. Menimbang, untuk itu dipandang perlu menunjuk seseorang Hakim tunggal yang akan memeriksa permintaan Tersebut Mengingat Pasal 78 ayat (2) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 )
M E N E T A P K A N
Menunjuk : Saudara ………………………………………………….Hakim Tunggal ; Untuk melakukan Pemeriksaan Prapradilan dari dan selambat-lambatnya pada tanggal……….. telah Mulai Bersidang Ditetapkan di :……………….. CIBINONG
Pada tanggal : …………………………..
KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS I B CIBINONG,
………………………………………….
NIP. ……………………………………
Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Cbi-Cbi tersebut di atas untuk mendampingi
Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini perlu ditunjuk Panitera Pengganti sebagaimana dibawah ini. ----- Memperhatikan Pasal 205 Ayat (3) KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)
Menunjuk sdr.……………………………………………………………..……………………………… sebagai Panitera Pengganti.
PENGADILAN NEGERI KLAS I B CIBINONG PANITERA / SEKRETARIS, ………………………………………… NIP. ……………………………………
Form-01/SOP/04.1/2017
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A J L.T E GAR BE RIMA N , NO . 5 C IBIN O N G –B O GO R 16 9 15
Pada hari ini ……………....…..................…, tanggal, ……...............…............…2016, saya : …………. Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, atas perintah Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, ditunjuk
untuk melaksanakan pekerjaan ini ;
TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI
………………,beralamat ………………… dan selanjutnya disebut sebagai ……………. ;
Supaya datang menghadap dimuka persidangan Umum Pengadilan Negeri Cibinong, yang bersidang digedung
yang disediakan untuk itu, beralamat di Jalan Tegar Beriman No.5 Cibinong Kabupaten Bogor, yaitu pada :
Hari : …….. tanggal : ………….. Jam ……….. Wib;
Catatan : Jika Tidak Hadir diatas jam 12 siang maka sidang akan tetap dilanjutkan.
Perlu untuk hadir sehubungan akan dilaksanakan sidang / pemerikasaan perkara Pra Peradilan dengan
register nomor : Nomor …./PID.PRA/20…../PN Cbi., yakni dalam perkara antara :
............................. sebagai ……………………….PEMOHON;
Terhadap :
.............................. sebagai …………………….TERMOHON ;
Panggilan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara
dengan :
Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat panggilan ini.
Yang Dipanggil,
Jurusita Pengganti,
Form-01/SOP/04.2/2017
Hal 36 dari 139 halaman
P E N E T A P A N Nomor : ….. / PID.PRA / 20……. / PN.Cbi.
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA ”
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong :
Membaca surat Pemohon Pra-Peradilan terhadap Kepala Kepolisian Resor Bogor, tanggal ……….. dan atas nama Pemohon :
Nama : ………………… Tempat lahir : ………………… Umur/Tgl. Lahir : ………………… Jenis Kelamin : ………………… Kebangsaan : ………………… Tempat Tinggal : ………………… Agama : ……………….. Pekerjaan : ……………….. Yang berisi permintaan Pra-Peradilan tentang : a. Menyatakan Penetapan Status Pemohon sebagai Tersangka atas Laporan Polisi No. Pol : …….,
tanggal …….. dengan Surat Panggilan Polisi No. Pol. : ………. Reskrim, tanggal ……… dan Surat Panggilan No. Pol. : …….. Reskrim, tanggal ………. adalah TIDAK SAH;
b. Menyatakan tidak sah menurut hukum Penetapan Status Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon tersebut ;
c. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan dahulu atas Laporan Polisi No. Pol. : …………., tanggal ……… dengan Tersangka : ………… sebelum perkara Perdata No. ………, tanggal ………. mempunyai kekuatan hukum tetap ;
d. Memerintahkan Termohon untuk memulihkan kembali nama baik, harkat dan martabat serta kedudukan Pemohon pada keadaan semula ;
Menimbang, bahwa permintaan tesebut perlu segera diperiksa ; Menimbang, bahwa untuk itu dipandang perlu menunjuk seorang Hakim Tunggal yang akan
memeriksa permintaan tersebut ; Mengingat, Pasal 78 ayat 2 KUHP (UU. R.I No. 08 Tahun 1981) ;
M E N E T A P K A N : Menunjuk : Sdr. …………………………………………… sebagai Hakim Tunggal, dan Sdr. ………………………………….………….. sebagai Panitera Pengganti ; Untuk melakukan pemeriksaan permintaan Pra-Peradilan dari : ……... Selaku Kuasa Hukum dari :
…………………, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pra-Peradilan, selambat-lambatnya pada tanggal : ………………………………………. telah mulai diperiksa/bersidang ;
Ditetapkan di : ……………………………… Pada tanggal : ……………………………..
S.O.P UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PIDANA DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang No.13 tahun 2009 2. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 3. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 4. Undang-Undang No8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KETERKAITAN :
1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN :
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53
Kami Laporkan bahwa perkara pidana, Nomor:......./Pid.B/.......... /...........dalam perkara terdakwa : ------------------------------------------------------------------------------------------------------- I . Nama : .......................................................... ............................................. Umur / Tgl. Lahir : ...................................................... ................................................. JenisKelamin : ................................................................ ....................................... Kewarga negaraan : ............................................................... ........................................ TempatTinggal : ................................................................ ...................................... . Agama : ................................................................ ...................................... . Pekerjaan : ................................................................ ...................................... . Pendidikan : ................................................................ ...................................... . II. Terdakwatersebut di tahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah /
Penetapan penahanan oleh : --------------------------------------------------------------------------------------
Pada hari ini :……………………….tanggal…....................................................... 2 0 1 6 Saya : ……………….; Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong menurut perintahnya Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjaan ini dan telah memberitahukan/menyerahkan dengan resmi kepada: ……………………….. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Cibinong;
Tentang : Penyerahan Memori Banding Yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal ……., Perkara pidana No.
………/ Pid.Sus / 20……. / PN Cbi. Selanjutnya pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Atas nama Terdakwa ………….. ini
dilaksanakan dan disana saya bertemu serta bicara dengan:__________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
Demikian risalah pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding yang ditanda tangani oleh saya,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan yang diberitahukan ;
Form-01/SOP/05.4/2017
YANG DIBERITAHUKAN,
JURUSITA PENGGANTI,
………………………………………
………………………………
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A J L.T E GAR BE RIMA N , NO . 5 C IBIN O N G –B O GO R 16 9 15
RISALAH PEMBERITAHUAN / PENYERAHAN : KONTRA MEMORI BANDING PERKARA PIDANA Nomor / Akta.Pid / 20… / PN Cbi.
Jo. Nomor / Pid.B / 20… / PN Cbi.
Pada hari ini :……………………….tanggal…....................................................... 2 0 ….. Saya : ………………… ; Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong menurut perintahnya Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjaan ini dan telah memberitahukan/menyerahkan dengan resmi kepada: ………..: Penasehat Hukum Terdakwa ………………….;
Tentang : Penyerahan Kontra Memori Banding Yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal ………….., Perkara pidana
No. … / Pid.B / 20…… / PN Cbi. Selanjutnya pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Atas nama Terdakwa ………… ini
dilaksanakan dan disana saya bertemu serta bicara dengan: ____________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
Demikian risalah pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding yang ditanda tangani oleh saya, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan yang diberitahukan ;
Form-01/SOP/05.6/2017
YANG DIBERITAHUKAN,
JURUSITA PENGGANTI,
--------------------------
-----------------------------.
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A J L.T E GAR BE RIMA N , NO . 5 C IBIN O N G –B O GO R 16 9 15
Nomor : W11-U20/ /HK.01/VII/20… Cibinong, ……… 20.. Lampiran : Berkas Bundel A dan Bundel B; Perihal : Pemeriksaan dalam tingkat Banding
perkara pidana Nomor : ……….Atas nama Terdakwa …………………;
KEPADA YTH : KETUA PENGADILAN ……. Jalan ……. Di – …………
Untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat BANDING, bersama ini dengan hormat kami kirimkan berkas perkara pidana yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B sebagaimana tersebut pada perihal surat, yaitu dalam pemeriksaan atas nama Terdakwa:
…………………………………..;
Bahwa Terdakwa Ditahan sejak tanggal ……………;
Berikut surat-surat berupa :
1. Akta Pernyataan Banding tanggal ………… Nomor ………. Jo. Nomor …………... yang diajukan oleh ………, Kuasa Hukum dari Terdakwa …………..;
2. Akta Pernyataan Banding tanggal ………… Nomor ………… Jo. Nomor ……….. yang diajukan oleh ……………… : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinon g;
3. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal …….. kepada Terdakwa …………………;
4. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal …………. kepada oleh …………: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong;
5. Tanda Terima Memori Banding tanggal ……….. dari …………selaku Kuasa Hukum dari Terdakwa …………..;
6. Memori Banding tanggal ……….. dari ……… selaku Kuasa Hukum dari Terdakwa …………..;
7. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal ………. kepada oleh ………… : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong;
8. Surat Pemberitahuan Berita Acara / Akta memeriksa berkas perkara (Inzage) Perkara Pidana Nomor ………….. Jo. Nomor ……….. Tanggal ……… kepada Terdakwa ……………;
9. Surat Pemberitahuan Berita Acara / Akta memeriksa berkas perkara (Inzage) Perkara Pidana Nomor ………… Jo. Nomor ……………. Tgl ………… kepada oleh ………. : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong;
10. 1 (Satu) buah data elektronik (CD) yang berisi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor …………... Atas nama Terdakwa : …………….;
11. 1 (satu) Eksemplar Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal …….. Nomor ……….. Atas nama Terdakwa ………………….;
12. 1 (satu) Bendel Berkas Perkara Pidana Nomor …… Atas nama Terdakwa : …………;
13. Surat Kuasa Khusus tertanggal ………… Nomor : ……… dari Terdakwa …………………...; Demikian untuk menjadi maklum.
An. KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG PANITERA,
----------------------------
Form-01/SOP/05.7/2017
Hal 62 dari 139 halaman
Form-01/SOP/05.8/2017
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A J a l a n T e g a r B e r i m a n N o . 5 , C i b i n o n g
S.O.P UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PIDANA DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang No.13 tahun 2009 2. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 3. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 4. Undang-Undang No8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 6. SEMA No.1 Tahun 2014 Kasasi KETERKAITAN :
1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN :
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53
Tahun 2010.
1. S1-Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register
Jo. Nomor … / Pid.Sus / 20.. / PT.BDG. Jo. Nomor …. / Pid.Sus / 20… / PN Cbi.
Pada hari ini :………………....…….tanggal ......................................................................... 2 0 1 6 Saya MUHAMAD IRFAN NURDIN, S.Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong menurut perintahnya Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjaan ini dan telah memberitahukan dengan resmi kepada : Terdakwa : Nama lengkap : …………….; Tempat lahir : ……………….; Umur atau tanggal lahir : …………… / ……………. ; Jenis kelamin : ……………….; Kebangsaan : ……………… ; Tempat tinggal : …………………. ; Agama : ………………….. ; Pekerjaan : ………………… ; Pendidikan ; …………………..; Bahwa Jaksa Penuntut Umum : Nama lengkap : ……………………; Pangkat : Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Cibinong ;
Telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal …………… Nomor: ……………….. atas nama Terdakwa …………….. Pada tanggal ………….;
Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan .......................................................................................................................................
PERKARA PIDANA Nomor ……… / Akta.Pid / 20…… / PT Jo. Nomor ……… / Pid.Sus / 20……. / PN Cbi.
Pada hari ini :……………………….tanggal…....................................................... 2 0 1 6 Saya : ……………….; Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong menurut perintahnya Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjaan ini dan telah memberitahukan/menyerahkan dengan resmi kepada: ……………………….. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Cibinong;
Tentang : Penyerahan Memori Kasasi Yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal ……., Perkara pidana No.
………/ Pid.Sus / 20……. / PN Cbi. Selanjutnya pemberitahuan/Penyerahan Memori Kasasi Atas nama Terdakwa ………….. ini
dilaksanakan dan disana saya bertemu serta bicara dengan:__________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
Demikian risalah pemberitahuan/Penyerahan Memori Kasasi yang ditanda tangani oleh saya, Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan yang diberitahukan ;
Form-01/SOP/06.4/2017
YANG DIBERITAHUKAN,
JURUSITA PENGGANTI,
………………………………………
………………………………
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A J L.T E GAR BE RIMA N , NO . 5 C IBIN O N G –B O GO R 16 9 15
RISALAH PEMBERITAHUAN / PENYERAHAN : KONTRA MEMORI KASASI
PERKARA PIDANA Nomor / Akta.Pid / 20… / PT. Jo. Nomor / Pid.B / 20… / PN Cbi.
Pada hari ini :……………………….tanggal…....................................................... 2 0 ….. Saya : ………………… ; Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong menurut perintahnya Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjaan ini dan telah memberitahukan/menyerahkan dengan resmi kepada: ………..: Penasehat Hukum Terdakwa ………………………..;
Tentang : Penyerahan Kontra Memori Kasasi Yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal ………., Perkara pidana
No. … / Pid.B / 20…… / PN Cbi. Selanjutnya pemberitahuan/Penyerahan Memori Kasasi Atas nama Terdakwa ………… ini dilaksanakan
dan disana saya bertemu serta bicara dengan: ____________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
Demikian risalah pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Kasasi yang ditanda tangani oleh saya, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan yang diberitahukan ;
Form-01/SOP/06.6/2017
YANG DIBERITAHUKAN,
JURUSITA PENGGANTI,
--------------------------
-----------------------------.
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A J L.T E GAR BE RIMA N , NO . 5 C IBIN O N G –B O GO R 16 9 15
Nomor : W11-U20/ /HK.01/VII/20---- Cibinong, ------------
Lampiran : Berkas Bundel A dan Bundel B;
Perihal : Pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi
Perkara Pidana Nomor -------. Jo. Nomor -
---------. Jo. Nomor ------------- Atas nama
Terdakwa: --------------------;
KEPADA YTH:
BAPAK KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
U/P
DIREKTUR PRANATA DAN TATA LAKSANA PERKARA PIDANA KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA 9 - 13
Di –
J A K A R T A 10001 Untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat KASASI, bersama ini dengan hormat kami kirimkan berkas perkara pidana yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B sebagaimana tersebut pada perihal surat, yaitu dalam pemeriksaan atas nama Terdakwa:
---------------------------;
Bahwa Terdakwa Ditahan sejak tanggal --------------- sampai dengan sekarang;
Berikut surat-surat berupa:
1. Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal ----------- kepada
Terdakwa: ----------------;
2. Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal ----------- kepada: -
-------------- Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong;
3. Akta Pernyataan Kasasi tanggal ----------- Nomor --/Akta.Pid/20--/PN.Cbi. Jo. Nomor ---------
-- Jo. Nomor -------------. yang diajukan oleh ---------. Kuasa Hukum Terdakwa dari -----------;
4. Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi Perkara Pidana Nomor ---------- Jo. Nomor --------
--. Jo. Nomor ------------. kepada -------------. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Cibinong tertanggal --------------;
5. Tanda Terima Memori Kasasi tanggal --------- dari --------------- Kuasa Hukum Terdakwa dari
----------------------;
6. Memori Kasasi tanggal …….. dari ………… Kuasa Hukum Terdakwa dari ………………;
7. Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi Perkara Pidana Nomor ……… Jo. Nomor
………. Jo. Nomor ……….. kepada …………………. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Cibinong tertanggal ………..;
8. 1 (satu) buah Data Elektronik yang berisi, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Putusan
Pengadilan Tinggi …….., Surat Tuntutan, Dakwaan dan Memori Kasasi Perkara Pidana
Nomor ……….. Jo. Nomor ………….. Jo. Nomor ………. atas nama Terdakwa: ……….;
9. 2 (dua) Eksemplar Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal ……. Nomor
………... atas nama Terdakwa: ……………..;
10. 2 (dua) Eksemplar Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal
Nomor ……... atas nama Terdakwa: ……………..;
Hal 71 dari 139 halaman
11. 1 (satu) Bendel Berkas Perkara Pidana Nomor ……….. atas Terdakwa: ………………….;
12. Surat Kuasa Khusus Nomor: …………. tertanggal ……….. dari Terdakwa ……… kepada:
………………;
Demikian untuk menjadi maklum.
An. KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG
PANITERA,
-----------------------
Tembusan Kepada Yth.;
1. ………… Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong 2. Terdakwa …………
3. Arsip
Form-01/SOP/06.7/2017
Hal 72 dari 139 halaman
Form-01/SOP/06.8/2017
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A J a l a n T e g a r B e r i m a n N o . 5 , C i b i n o n g
S.O.P UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 4. Keputusan KMA R.I No. 032/KMA/SK/IV/2006 5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 3 tahun 1998 6. SEMA No.1 Tahun 2014 Peninjauan Kembali KETERKAITAN : 1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53
Tahun 2010
1. S1-Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register
S.O.P UPAYA HUKUM GRASI DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang No.13 tahun 2009 2. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 3. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 4. Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KETERKAITAN :
1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun
2010.
1. S1-Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register
Dalam perkara pidana nomor ----------------- ---------------------------------------------
Yang dimohonkan melalui Kuasa Hukum terdakwa -------------- berdasarkan Surat Kuasa tertanggal ------------, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal ----------- dengan surat pengantar dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I ------- tertanggal --------------- No. --------------------- ;
Dan bersama ini pula kami lampirkan kelengkapan berkas berupa :
1. Surat Pengantar Permohonan Grasi dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I --------- ;
2. 1 (satu) berkas Permohonan Pengampunan (Grasi) Terhadap Terpidana Seumur Hidup atas nama : SDR. ------------------- ;
3. Surat Kuasa dari Kantor Advokat --------------. Dan REKAN tanggal --------------- ;
4. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomor : ---------------;
5. Akta Permohonan Grasi tertanggal ------------ No. ----------------------. ; Demikian yang kami sampaikan kiranya untuk menjadi maklum.
an. KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG PANITERA / SEKRETARIS
---------------------------
Tembusan kepada Yth :
1. Arsip Form-01/SOP/08.2/2017
Hal 83 dari 139 halaman
Form-01/SOP/08.3/2017
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A J a l a n T e g a r B e r i m a n N o . 5 , C i b i n o n g
S.O.P PEMBERITAHUAN PUTUSAN PERKARA PIDANA BANDING/KASASI/PK DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang No.13 tahun 2009 2. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 3. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 4. Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KETERKAITAN :
1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53
Tahun 2010.
3. S1-Hukum 4. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN :
5. Komputer / Laptop 6. Printer 7. Alat Tulis Kantor (ATK) 8. Buku Register
Demikian surat Pemberitahuan Putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Petugas
pada Pengadilan Negeri Cibinong dan yang diberitahukan.
Form-01/SOP/09.2/2017
YANG DIBERITAHUKAN
JURUSITA PENGGANTI TSB
-----------------
------------------------
Hal 88 dari 139 halaman
SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI
Nomor : -------------Jo.
Nomor : --------------------
Pada hari ini :.....................................; tanggal ;.............................................................. 2 0 1 6
Saya : ------------------- ; Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong Yang ditunjuk Oleh Ketua
/ Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong untuk menjalankan pekerjaan ini dan telah
memberitahukan / menyerahkan dengan resmi kepada Terdakwa :
------------------- : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong;
TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :
Terdakwa
Tentang isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal -------, Perkara
Nomor : -----------,
Yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :
MENGADILI
• Menolak Pemohon Peninjauan Kembali: ---------- tersebut;
• Menghukum pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
Diberitahukan pula kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan putusan tersebut di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya.
Selanjutnya pemberitahuan ini saya jalankan di alamat tersebut di atas dan di sana saya
S.O.P PERSETUJUAN / IZIN PENYITAAN DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
6. Undang-Undang No.13 tahun 2009 7. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 8. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 9. Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KETERKAITAN : 1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53
Tahun 2010
1. S1-Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register
Yang disita dari ………………………………………………. pada hari …………… tanggal
……………………… 20…, pada jam ……. Wita, oleh ……………………………………,selaku Penyidik
Pembantu pada ………………………………………………… ;
Memerintahkan kepada Penyidik agar melampirkan surat penetapan ini dalam berkas perkara yang
bersangkutan ;----------
Di Tetapkan di : ………………...
Pada Tanggal : …………………
KETUA PENGADILAN NEGERI
……………………………………………………
NIP. …………………………….
Form-01/SOP/10.1/2017
Hal 91 dari 139 halaman
P E N E T A P A N Nomor / Pen.Pid / 2014 / PN Cbi
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong ; Membaca surat dari Penyidik di Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, tanggal ........, Nomor: …….., perihal Permohonan Penetapan Penyitaan Barang Bukti ; Karena telah dilakukan penyitaan dengan alasan yang sangat perlu dan mendesak oleh Penyidik, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal ……………………………….., selanjutnya guna memperoleh persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri terhadap barang bukti dimaksud yang diduga, diperoleh, dipergunakan atau sebagai sarana atau mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dituduhkan yaitu tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu-Shabu, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dan atau Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di ………………………………..yang kemudian dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan tersangka yang beralamat di ………………………………..; kepada Penyidik atas tindakan yang dilakukan oleh Tersangka :
Nama : ……………………………….. Tempat lahir : ……………………………….. Umur/Tgl. Lahir : ………………………………../ ……………………………….. Jenis kelamin : ……………………………….. Kebangsaan : ……………………………….. Tempat tinggal : ……………………………….. Agama : ……………………………….. Pekerjaan : ……………………………….. Menimbang bahwa setelah kami teliti dan pelajari penyitaan yang dilakukan Penyidik sudah sesuai
dengan KUHAP, oleh karena itu penyitaan tersebut dapat kami setujui ; Mengingat Pasal 38 ayat (2) KUHAP (UU RI No. 8 Tahun 1981) ;
M E N E T A P K A N : Memberi persetujuan kepada Penyidik atas tindakan melakukan penyitaan terhadap :
• 4 (empat) plastik klip Shabu bentuk kristal warna putih dengan berat brutto keseluruhan 5 (lima) yang masing-masing dibungkus dengan tisu dan lakban warna hitam (diberi KODE B) yang dimasukan ke dalam sebuah dompet warna biru ; Yang disita dari Tersangka ………………………………..; Yang telah dilakukan oleh : ……………………………….. / Penyidik di Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya ; Seperti dalam Berita Acara Penyitaan tanggal : ………………………………..; Memerintahkan kepada penyidik agar melampirkan penetapan ini dalam berkas perkara yang
bersangkutan.
Ditetapkan di : ……………………………….. Pada tanggal : ………………………………..
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG
………………………………..
Form-01/SOP/10.2/2017
Hal 92 dari 139 halaman
Form-01/SOP/10.3/2017
Hal 93 dari 139 halaman
KPN/WK
PN
Panitera
/Wapan
Panmud
PidanaStaf Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Menerima Permohonan
ijin/persetujuan
Penyitaan/penggeledahan dari
penyidik yang sudah didisposisi
Surat
Permohonan,
Lembar
Disposisi
Catatan
2
Mencatat pada Register
Penyitaan/penggeledahan,
membuat draft penetapan
Register dan
ATK
Nomor
Penetapan
3 Koreksi dan Paraf ATK 1 JamDraft telah
dikoreksi
4 Penandatanganan Penetapan Draft
Penetapan
Penetapan
ijin/perset
ujuan
5
Pemberian Nomor,
Mencatatkan kedalam Register
dan SIPP, mengirimkan
penetapan kepada pemohon
Register dan
ATK, Buku
Ekspedisi
Penetapan
Terkirim,
tanda
terima
No Aktifitas
1 Hari
1 Hari
Keterangan
Pelaksana Mutu Baku
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A J a l a n T e g a r B e r i m a n N o . 5 , C i b i n o n g
S.O.P PERSETUJUAN / IZIN PENGGELEDAHAN DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang No.13 tahun 2009 2. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 3. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 4. Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KETERKAITAN : 1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53
Tahun 2010
1. S1-Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
---- Ketua Pengadilan Negeri ........................................ ; -----------------------------------------------------------------------
--- Membaca surat dari ……………………………………pada tanggal ……………20…........
Nomor : …………………………………….., yang melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, telah dikakukan
tindakan hukum terhadap : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yang di duga telah di pergunakan untuk melakukan/diperoleh sebagai hasil dari/berhubungan dengan tindak
pidana dalam perkara tersangka : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nama Lengkap : ……………………………………............................................................. Tempat Lahir : ………………………………................................................................... Umur/tanggal : …………………………….................................................................…. Jenis kelamin : ……………………................................................................………….. Kebangsaan : ……………………………................................................................….. Tempat Tinggal : …………………………................................................................. A g a m a : ……………………………...….............................................................. Pekerjaan : ……………………………….................................................................
Tersangka telah diduga melakukan tindak pidana “………………………………………………………....“
sebagaimana di maksud dalam Pasal ..............................………………………………………………... ;
--- Menimbang bahwa cukup alasan untuk memberikan persetujuan tersebut ;-----------------------------------------
P E N E T A P A N Nomor / Pen.Pid / 20.../ PN Cbi.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Ketua Pengadilan Negeri Cibinong ; Membaca surat dari Penyidik di Polda Metro Jaya, tanggal ............, Nomor: ………, perihal Permohonan Penetapan Persetujuan Penggeledahan ; Karena telah dilakukan penggeledahan dengan alasan yang sangat perlu dan mendesak oleh Penyidik, sesuai dengan Berita Acara Penggeledahan tertanggal …….., selanjutnya guna memperoleh persetujuan penggeledahan dari Pengadilan Negeri terhadap penggeledahan Rumah yang diduga telah dilakukan Tersangka atau digunakan sebagai tempat dan sarana untuk melakukan, menyimpan atau terjadinya tindak pidana yang dituduhkan yaitu tindak pidana Pencurian dengan pemberayan dan atau pertolongan jahat (penadah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP dan atau Pasal 480 KUHP, di Jalan Kembang Sepatu, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, atas tindakan yang dilakukan oleh Tersangka :
Nama : ………………………………….. Tempat lahir : ………………………………….. Umur/Tgl. Lahir : …………………………………../ ………………………………….. Jenis kelamin : ………………………………….. Kebangsaan : ………………………………….. Tempat tinggal : ………………………………….. Agama : ………………………………….. Pekerjaan : ………………………………….. Menimbang bahwa setelah kami teliti dan pelajari penggeledahan yang dilakukan Penyidik sudah
sesuai dengan KUHAP, oleh karena itu penggeledahan tersebut dapat kami setujui ; Mengingat Pasal 34 ayat (2) KUHAP (UU RI No. 8 Tahun 1981) ;
M E N E T A P K A N : Memberi persetujuan kepada Penyidik atas tindakan melakukan penggeledahan Rumah terhadap Rumah Tersangka ………………………………….., di …………………………………..; Yang telah dilakukan oleh : ………………………………….. / Penyidik di Polda Metro Jaya ; Seperti dalam Berita Acara Penggeledahan tanggal : ………………………………….. ;
Memerintahkan kepada penyidik agar melampirkan penetapan ini dalam berkas perkara yang
bersangkutan.
Ditetapkan di : ………………………………….. Pada tanggal : …………………………………..
KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG,
…………………………………..
Form-01/SOP/11.2/2017
Hal 96 dari 139 halaman
Form-01/SOP/11.3/2017
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A J a l a n T e g a r B e r i m a n N o . 5 , C i b i n o n g
S.O.P PERPANJANGAN PENAHANAN DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang No.13 tahun 2009 2. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 3. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 4. Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KETERKAITAN :
1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53
Tahun 2010.
1. S1-Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
--- Ketua Pengadilan Negeri klas IB CIBINONG : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Membaca surat dari penyidik ---------------------------------------------- pada tanggal ......................................, Nomor :
.../..../20..../………,yang berisi permintaan untuk memperpanjang waktu penahanan guna kepentingan pemeriksaan atas dasar
alasan yang patut dan dapat dihindarkan bahwa :-----------------------------------------------------------------------------------------
a. Berhubung pemeriksaan terhadap tersangka dan atau penyidikan perkara belum selesai ; b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara Sembilan tahun atau lebih terhadap tersangka ; --
Nama Lengkap : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tempat Lahir : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Umur/tanggal : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Jenis kelamin : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kebangsaan : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tempat Tinggal : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A g a m a : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pekerjaan : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Membaca surat-surat/laporan perkara tersangka tersebut :
--- Menimbang bahwa : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri .............. untuk tahap pertama/kedua, tanggal ------------------, Nomor : /pen.pid /20..../PN.Cbi, akan habis / tidak berlaku lagi tanggal ------------, sedangkan perkara tersebut belum selesai ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengabulkan permintaan dari penyidik ---------------------------tersebut ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Mengingat pasal 29 ayat (2) dan (3)KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) ;----------------------------------------------------------------------
M E N E T A P K A N --- Memperpanjang waktu penahanan tersangka ------------------------------------------------------------ dalam Rumah Tahanan Negara …………. paling lama 30 (tiga puluh hari) untuk tahap satu/kedua, terhitung sejak tanggal …………..s/d………………. ; --- Memerintahkan agar penetapan ini disampaikan kepada Penuntut umum dan selekas mungkin kepada tersangka dan keluarganya diberikan sehelai tembusan penetapan tersebut ;---------------------------------------------------------------------------------
S.O.P PERMOHONAN PENETAPAN DIVERSI DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang No.13 tahun 2009 2. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 3. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 4. Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KETERKAITAN : 1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53
Tahun 2010.
1. S1-Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register
P E N E T A P A N Nomor / Pid.Sus-Anak / 20 / PN Cbi
DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
Setelah membaca :
1. Surat permohonan tertanggal … Nomor: B/../../20../Reskrim dari Penyidik Anak perihal Permohonan Penetapan Keputusan terhadap Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atas nama :
Nama Lengkap : Tempat / Tanggal Lahir :
Umur :
Agama :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Alamat :
2. Keputusan Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional tertanggal 1 April 2015 No. Skep.D/02/IV/2015/Sek Dramaga perihal Surat Keputusan Diversi
3. Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS KELAS II BOGOR No. ../Lit.PN/../20.. tanggal .. 20...
Memperhatikan Ketentuan Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
Menimbang, bahwa terhadap Anak sebagaimana tersebut di atas yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul Terhadap Anak, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional pada tanggal ….. telah mengambil keputusan untuk melakukan kesepakatan diversi dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut:
Pasal 1 : Bahwa masing-masing orang tua pelaku dan orang tua korban menyadari bahwa yang menimpa atau terjadi pada anak-anaknya adalah kesalahan orang dalam mengasuh, mendidik, membimbing dan memberi pengertian terhadap anak tentang yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak sesuai usia anaknya.
Pasal 2 : Bahwa masing-masing orang tua pelaku dan orang tua korban berjanji akan mengasuh, mendidik, membimbing dan memperhatikan anak-anaknya lebih baik lagi agar peristiwa yang menimpa anak-anaknya tidak akan terulang lagi.
Pasal 3 : Bahwa masing-masing orang tua anak (Pelaku) bersedia mengganti biaya pengobatan terhadap korban sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditanggung secara bersama-sama dengan masing-masing membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
Pasal 4 : Bahwa atas penggantian biaya berobat tersebut dalam Pasal 3, orang tua korban bersedia menerimanya.
Pasal 5 : Bahwa biaya penggantian untuk berobat tersebut diberikan oleh masing-masing orang tua anak (Pelaku) kepada orang tua korban yang pada saat dilaksanakan mediasi.
Hal 103 dari 139 halaman
Pasal 6 : Bahwa dengan dilakukannya mediasi ini, masing-masing orang tua menganggap semua permasalahan yang menimpa anak-anaknya telah diselesaikan, dan akan menjaga hubungan silaturahmi dengan baik, dan bersama-sama memberikan pengawasan terhadap anak-anaknya.
Pasal 7 : Bahwa terhadap anak (Pelaku) dan korban akan diberikan konsultasi psykologi oleh Psikiater dari P2TP2A tanpa dipungut biaya, untuk memulihkan kejiwaannya.
Menimbang bahwa dari Keputusan dengan alasan/pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karenanya haruslah dikabulkan.
Mengingat ketentuan pasal 21 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. KUHAP.
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Setelah membaca :
5. Laporan dari Hakim tanggal ….20.. perihal Laporan Hasil Diversi dalam perkara Anak : Nama :
Tempat lahir :
Umur/Tgl. Lahir :
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Tempat tinggal :
Agama :
Pekerjaan :
6. Berita Acara Diversi Nomor /Pid.Sus-Anak/20../PN Cbi tanggal …; 7. Berita Acara Diversi (Lanjutan) Nomor /Pid.Sus-Anak/20…/PN Cbi tanggal …; 8. Berita Acara Diversi (Lanjutan) Nomor /Pid.Sus-Anak/20../PN Cbi tanggal ..; 9. Kesepakatan Diversi tanggal …; Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim tanggal … antara Anak dan Korban telah dicapai
Kesepakatan Diversi tanggal … dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1 Bahwa Pihak ke-I dan Pihak ke-II setuju menghendaki diadakan diversi dan kesediaannya untuk melakukan musyawarah;
Pasal 2 Bahwa Pihak ke-II Jaksa Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Pimpinan setuju untuk dilakukan diversi yang mana Pihak ke-I dan Pihak ke-II sepakat agar anak …. tersebut dikembalikan kepada Orang Tua;
Pasal 3 Bahwa Pihak ke-I Orang Tua / Anak berjanji untuk dibina, diasuh dan dididik dengan sebaik-baiknya; Bahwa anak … berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan juga berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lainnya; Bahwa anak … berjanji akan memperbaiki diri dalam beribadah, shalatnya maupun dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Agar supaya menjadi anak yang baik demi masa depan diri sendiri, keluarga, agama, masyarakat dan berguna bagi nusa dan bangsa;
Hal 105 dari 139 halaman
Bahwa Pihak ke-I .. (Perwakilan Masyarakat RW), … (Orang Tua / Ayah) Anak dan .. (Orang Tua / Ibu) Anak menjamin anak tersebut tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana lainnya; Bahwa Pihak ke-I Pembimbing Kemasyarakatan siap untuk melaksanakan pengawasan terhadap hasil Kesepakatan Diversi ini dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan;
Pasal 4 Bahwa Para Pihak sepakat / berjanji akan melaksanakan Kesepakatan Diversi ini dengan penuh tanggung jawab dan apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak, maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;
Pasal 5 Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak dengan sadar dan penuh tanggung jawab tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.
Menimbang, bahwa Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;
Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
M E N E T A P K A N :
5. ………..; 6. ………………; 7. …………………….; 8. ………………………….
Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : ...................
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG
NIP : ……………………….
Form-01/SOP/13.2/2017
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A J a l a n T e g a r B e r i m a n N o . 5 , C i b i n o n g
S.O.P PERSIDANGAN PIDANA SINGKAT DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang No.13 tahun 2009 2. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 3. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 4. Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KETERKAITAN : 4. S.O.P Umum 5. S.O.P Kepaniteraan Hukum 6. S.O.P Persidangan PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53
Tahun 2010.
3. S1-Hukum 4. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN :
5. Komputer / Laptop 6. Printer 7. Alat Tulis Kantor (ATK) 8. Buku Register
Ketua Pengadilan Negeri………………………………………… ; ---------------------------------------------------------------------------
Membaca surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri……………………. ditanggal…………................No…………………….atau perkara terdakwa : ---------------------------------------------------
Nama Lengkap : ……………………………………………………………………………………………… Tempat lahir : …………………………………………………………………………………………….. Umur atau tanggal lahir : …………………………………………………………………………………………….. Jenis kelamin : …………………………………………………………………………………………….. Kebangsaan : …………………………………………………………………………………………….. Tempat tinggal : …………………………………………………………………………………………….. A g a m a : ……………………………………………………………………………………………… P e k e r j a a n : …………………………………………………………………………………………….. P e n d i d i k a n : ……………………………………………………………………………………………..
Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri ; -------------------------------------
bahwa jumlah Hakim pada Pengadilan Negeri tidak memungkinkan memeriksa dan mengadili dengan Hakim Majelis ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tertanggal ………………..
Nomor ……………./Pen.Pid………./2016/PN.Cbi tentang penetapan Penunjukan Majelis Hakim :
M e m p e r h a t I k a n ………………………………………………………………………………………………………………
- Pasal 11 ayat (3) UU No.48 Tahun 2009
M E N U N J U K
Menunjuk : Sdr. ………………….……………………… sebagai Panitera Pengganti dalam perkara tersebut
diatas ;
Demikian Surat penunjukan ini dibuat di Cibinong, pada tanggal…………………..
Ditetapkan di …………….………………….…….
Pada tanggal …………….………………….…….
Panitera / Sekretaris,
…………………………………………………………
Form-01/SOP/14.2/2017
Hal 109 dari 139 halaman
PENGADILAN NEGERI CIBINONG Model : 03/Pid/PN Jalan Tegar Beriman N0. 5 Cibinong Penetapan Perintah Penahanan dari
Kabupaten Bogor Hakim Pengadilan Negeri (Pasal 26 ayat (1) KUHAP)
P E N E T A P A N Nomor : /Pen.Pid.S/20…/PN.Cbi
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
Hakim Pengadilan Negeri Cibinong : Membaca berkas perkara pidana No. ……………………, atas terdakwa :
N a m a : …………………….. Tempat Lahir : ……………………….. Umur/Tgl.Lahir : ……………………….. / …………………….. Jenis Kelamin : …………………….. Kebangsaan : ……………………..
Tempat Tinggal : …………………….. A g a m a : …………………….. Pekerjaan : …………………….. Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : 1. Penyidik tanggal …………………….., No: ……………………..sejak tanggal ……………………..s/d tanggal ………………; 2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal …………………….., No: ……………………..sejak tanggal ……………………. ; 3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, …………………….., sejak tanggal ………………; 4. Penuntut Umum tanggal …………………….., No.Print. ……………………..; sejak tanggal ……………………..; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dalam
pasal : ………….
Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah penahanan ini terhadap terdakwa tersebut diatas ;
Mengingat Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU N0.8 Tahun 1981) ;
M E N E T A P K A N
Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa ……………… dalam Rumah Tahanan Negara di Bogor paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal ……… sampai dengan tanggal ………..;
Memerintahkan agar kepada terdakwa atau keluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ; Ditetapkan di : ………………………. Pada tanggal : …………………………
HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG
………………………………..
Form-01/SOP/14.3/2017
Hal 110 dari 139 halaman
Model : 04/Pid/PN PENGADILAN NEGERI CIBINONG Penetapan perpanjangan penahanan Jalan Tegar Beriman N0. 5 Cibinong oleh Ketua Pengadilan Negeri
Kabupaten Bogor (Pasal 26 ayat (2) KUHAP)
P E N E T A P A N Nomor : …/Pen.Pid.S/20…/PN.CBI
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
Ketua Pengadilan Negeri Cibinong :
Membaca berkas perkara pidana No…./Pid.S/20../PN.CBI, atas terdakwa :
S.O.P PERSIDANGAN PIDANA BIASA DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang No.13 tahun 2009 2. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 3. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 4. Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KETERKAITAN : 7. S.O.P Umum 8. S.O.P Kepaniteraan Hukum 9. S.O.P Persidangan PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun
2010.
5. S1-Hukum 6. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN :
9. Komputer / Laptop 10. Printer 11. Alat Tulis Kantor (ATK) 12. Buku Register
PENETAPAN Nomor ..................................................
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Ketua Pengadilan Negeri Cibinong; Membaca surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Cibinong, Nomor B-.................................................. tanggal ............................ dalam perkara Terdakwa:
Nama lengkap : ..................................................; Tempat lahir : ..................................................; Umur/tanggal lahir : ........../ ..................................................; Jenis Kelamin : ..............; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : ..................................................
..................................................; Agama : ...........; Pekerjaan : ...........................; Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan
Negeri Cibinong; Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut, perlu ditunjuk Majelis
Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini; Memperhatikan Pasal .................................................. tentang Hukum Acara
Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENETAPKAN:
Menunjuk: ........................................................................................... Hakim Ketua; ....................................................................................... Hakim Anggota; ....................................................................................... Hakim Anggota; Untuk mengadili perkara Terdakwa Register Nomor ................................
Ditetapkan di Cibinong; Pada tanggal .................................; Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
PENGADILAN NEGERI CIBINONG Model : 43/Pid/PN Jalan Tegar Beriman N0. 5 Cibinong Penetapan Hakim Pengadilan Kabupaten Bogor mengenai hari sidang Telp. (021-87905154 (Pasal 152 KUHAP)
P E N E T A P A N Nomor : …/Pen.Pid/20../PN.Cbi
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
Hakim Pengadilan Negeri Cibinong :
Membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong ;
Tanggal ……… Nomor : ……………….. ;
Tentang Majelis/Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa: ………….
2. Pelimpahan perkara dari …………
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 10 Agustus 2016, Nomor: B- ………, atas perkara terdakwa : ………… N0 : PDM- ……………….
Mengingat Pasal 152 KUHP (UU N0.8 Tahun 1981) ;
M E N E T A P K A N
1. Menentukan hari sidang pada hari : ……… 2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong untuk menghadapkan terdakwa
……… berikut saksi-saksi, ……… dengan membawa serta barang buktinya yang berhubungan dengan perkara ini ;
Ditetapkan di : ……………..
Pada tanggal : ………………
HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG
……………………………………………
Form-01/SOP/15.2/2017
PENGADILAN NEGERI CIBINONG Model : 03/Pid/PN
Jalan Tegar Beriman N0. 5 Cibinong Penetapan Perintah Penahanan dari Kabupaten Bogor Hakim Pengadilan Negeri
(Pasal 26 ayat (1) KUHAP) P E N E T A P A N
Nomor : /Pen.Pid/20…/PN.Cbi Nomor : …/Pid.Sus/20…/PN.Cbi.
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
Hakim Pengadilan Negeri Cibinong : Membaca berkas perkara pidana No. ……………………, atas terdakwa :
N a m a : …………………….. Tempat Lahir : ……………………….. Umur/Tgl.Lahir : ……………………….. / …………………….. Jenis Kelamin : …………………….. Kebangsaan : ……………………..
Tempat Tinggal : …………………….. A g a m a : …………………….. Pekerjaan : …………………….. Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : 1. Penyidik tanggal …………………….., No: ……………………..sejak tanggal ……………………..s/d tanggal ………………; 2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal …………………….., No: ……………………..sejak tanggal ……………………. ; 3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, …………………….., sejak tanggal ………………; 4. Penuntut Umum tanggal …………………….., No.Print. ……………………..; sejak tanggal ……………………..; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dalam
pasal : ……………..
Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah penahanan ini terhadap terdakwa tersebut diatas ;
Mengingat Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU N0.8 Tahun 1981) ;
M E N E T A P K A N
Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa ……………… dalam Rumah Tahanan Negara di Bogor paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal ……… sampai dengan tanggal ………..;
Memerintahkan agar kepada terdakwa atau keluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ; Ditetapkan di : ………………………. Pada tanggal : …………………………
HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG
………………………………..
Form-01/SOP/15.3/2017
Model : 04/Pid/PN PENGADILAN NEGERI CIBINONG Penetapan perpanjangan penahanan Jalan Tegar Beriman N0. 5 Cibinong oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Kabupaten Bogor (Pasal 26 ayat (2) KUHAP)
P E N E T A P A N Nomor : …/Pen.Pid/20…/PN.CBI
Nomor : …/Pid.Sus/20…/PN.Cbi.
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong :
Membaca berkas perkara pidana No…./Pid.Sus/20../PN.CBI, atas terdakwa :
Hakim Ketua membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua
memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ;
Kemudian Penuntut Umum memanggil terdakwa dan menghadapkan kedalam ruangan persidangan dalam
keadaan bebas, akan tetapi dengan penjagaan yang baik ;
Setelah terdakwa menghadap dimuka persidangan, atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan
bahwa ia bernama :
Nama lengkap : ………………………………. ;
Tempat lahir : ………………………………. ;
Tanggal / Umur : …………….. / ……………… ;
Jenis kelamin : ……………………………….
Kebangsaan : ……………………………….
Tempat tinggal : ……………………………… ;
Ag a m a : ……………………………… ;
Pekerjaan : ………………………………..;
Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia
diperiksa perkaranya pada hari ini ;
Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh
Penasehat Hukum ;
Selanjutnya Terdakwa menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri ;
Selanjutnya Hakim Ketua memperingatkan kepada Terdakwa agar supaya memperhatikan baik – baik
segala sesuatu yang akan didengar dan diperlihatkannya dalam persidangan ;
Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan ;
Atas permintaan Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan surat dakwaan Nomor : REG. PERK :
…………, tanggal …………;
Terlampir Surat Dakwaan dalam berkas perkara
Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, apakah sudah jelas dan mengerti isi dakwaan
yang telah dibacakan tersebut dan apakah Terdakwa ada keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum
tersebut ;
Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan sudah jelas dan mengerti isi dakwaan tersebut, untuk
itu ia tidak akan mengajukan keberatan ;
Selanjutnya Hakim Ketua melanjutkan untuk mendengar keterangan saksi – saksi ;
Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum apakah sudah siap dengan saksi
untuk didengar keterangannya dalam persidangan hari ini ;
Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa pada persidangan hari ini sudah siap
menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;
Kemudian Saksi 1 dipanggil keruang persidangan yang atas pertanyaan Hakim Ketua menerangkan bahwa ia
bernama :
…………………………….
Tempat lahir …….., ……………, Pekerjaan : ……………., , Agama : ………., Kewarganegaraan : ………,
Alamat Sekarang ………….. ,Kel. …………., Kecamatan ………., Kota …………… ;
Saksi menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan
memberikan keterangan yang sebenarnya ;
Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua yang menanyakan apakah saksi bersedia untuk disumpah, saksi
menjawab bersedia, lalu saksi disumpah sesuai dengan agamanya ;
Kemudian atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :
Pertanyaan Hakim Ketua kepada saksi ke-1
- Apa yang saksi ketahui tentang perkara terdakwa?
• ………………………..;
- Apakah saksi mengenal orang yang masuk kedalam rumah tersebut?
• ………………;
- Dengan menggunakan apa, orang yang saksi lihat di CCTV masuk kedalam rumah rumah tersebut?
• ……………… :
- Apakah orang yang saksi lihat dari CCTV masuk kerumah tersebut memakai penutup muka?
………………..
- Apakah saksi mengetahui apa yang hilang dari dalam rumah tersebut?
• ……………………… :
- Apakah saksi kenal dengan …………?
• ……………………… :
. Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota untuk mengajukan
pertanyaan kepada saksi ke-1 ;
Kemudian Hakim anggota ……………. mengajukan pertanyaan kepada saksi ke-1;
Pertanyaan Hakim Anggota ……………kepada saksi ke-1
- Darimana saksi mengetahui kalau ada orang yang masuk kerumah ………………….?
• …………………………;
- Apakah saksi kenal dengan Terdakwa?
• ………………………………. ;
- Apakah saksi melihat Terdakwa masuk kedalam rumah di …………………?
• ………………………………………………………………..;
Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota ………….. mengajukan
pertanyaan kepada Saksi ke-1 :
Pertanyaan Hakim Anggota …………… kepada saksi ke-1
- Bagaimana posisi gerbang yang saksi jaga, kenapa motor tersebut bisa keluar dari gerbang komplek
padahal yang bawa motor tersebut bukan pemiliknya?
• …………………………………………………….;
- Apabila pengunjung komplek rame, Apakah tidak dilakukan pemeriksaan terhadap pengunjung dan
terhadap orang yang mau keluar dari komplek?
• ……………………………..;
Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan
kepada Saksi ke-1 (satu) dan Saksi memberikan jawaban sebagai berikut.
Pertanyaan Jaksa Penuntut Umum kepada Saksi ke-1 (satu) ;
- Pada saat kejadian tersebut jam berapa saksi mulai masuk kerja dan jam berapa pulangnya?
• …………………………;
- Apakah saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam komplek?
• ………………………….. ;
Selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah masih ada yang akan
ditanyakan kepada saksi ke-1 (satu), atas pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum menyatakan cukup ;
Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ke-1 (satu) tersebut benar dan tidak
mengajukan keberatan,Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi ke-1 (satu) cukup ;
Selanjutnya pemeriksaan saksi ke-2 (dua) yang atas pertanyaan Hakim, saksi mengaku bahwa ia bernama :
-----------------------------------
Tempat tanggal lahir …………., agama ……., Kewarganegaraan …….., Pekerjaan …………. di ………..,
……………. ;
Saksi menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan
memberikan keterangan yang sebenarnya ;
Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua yang menanyakan apakah saksi bersedia untuk disumpah, saksi
menjawab bersedia ;
Kemudian atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :
Pertanyaan Hakim Ketua kepada saksi ke-2
- Apa yang saksi ketahui tentang perkara Terdakwa ini ?
• ……………………….;
- Darimana saksi mengetahui kalau yang membawa motor tersebut keluar dari komplek adalah teman
…………..?
• ………………………… ;
- Ada berapa kali saksi melihat ………. membawa temannya tersebut masuk kedalam komplek perumahan
tempat saksi bekerja ?
• ………… ;
- Apakah saksi kenal dengan korban ?
• ……………….. ;
- Apakah motor tersebut sudah ditemukan?
• …………………. ;
Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota …………….. dan
……………..mengatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi ke-2 dan menyatakan cukup:
Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan
kepada Saksi ke-2 (dua) dan Saksi memberikan jawaban sebagai berikut.
Pertanyaan Jaksa Penuntut Umum kepada Saksi ke-2 (dua) ;
- Sudah berapa lama saksi kenal dengan ……………?
• ………………………………;
- Apakah saksi mengetahui berapa kerugian korban akibat kejadian tersebut?
• ………………………………. ;
Selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah masih ada yang akan
ditanyakan kepada saksi ke-2 (dua), atas pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum menyatakan cukup ;
Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ke-2 (dua) tersebut benar dan tidak
mengajukan keberatan,Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi ke-2 (dua) cukup ;
Selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah masih ada saksi yang akan
diajukan dalam persidangan , atas pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum menyatakan masih
mengajukan saksi lagi dan mohon waktu untuk menghadirkannya ;
Kemudian setelah Majelis Hakim bermusyawarah, lalu menunda persidangan pada hari ini dan menetapkan
persidangan yang akan datang pada :
--------------------- Hari : ………, tanggal ……….. Jam : ……… WIB ---------------------
dengan pemeriksaan Saksi, dan dengan perintah kepada Penuntut Umum supaya menghadapkan Terdakwa pada
persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada pada
penahanan yang sudah ditetapkan ;
Selanjutnya persidangan ditutup ;
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.
PANITERA PENGGANTI, HAKIM KETUA,
………………………….. ………………………………………
Form-01/SOP/15.5/2017
PUTUSAN SELA NOMOR : ..../Pid B/20..../CBN
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa :
I. Nama : ………………………………………… Tempat lahir : ………………………………………… Umur/Tanggal lahir : …………………………………………/………………………………………… Jenis kelamin : ………………………………………… Kebangsaan : ………………………………………… Tempat tinggal : ………………………………………… Agama : ………………………………………… Pekerjaan : ………………………………………… Terdakwa ditahan oleh :
1. Penyidik tidak dilakukan penahanan; 2. Penuntut Umum sejak tanggal ................... sampai dengan...................; 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal ...................sampai dengan sekarang;
Terdakwa didampingi oleh ...................yang berkantor di ..................., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ...................;
Pengadilan Negeri tersebut; Setelah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, antara lain :
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : ...................tanggal ...................tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: ...................tanggal ...................tentang hari sidang pertama.
3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Cibinong Nomor Reg. Perkara : ...................tertanggal ...................atas nama Terdakwa ...................
4. Surat Kuasa Khusus tertanggal ................... dari Terdakwa ................... kepada ...................., perihal pemberian kuasa untuk mendampingi terdakwa dalam perkara Nomor 124Pid.B/2013/PN CBN di Pengadilan Negeri Cibinong.
Setelah mendengar Nota keberatan Terdakwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum; Setelah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota keberatan dari terdakwa tersebut; Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut: : PERTAMA Bahwa ia terdakwa ...................pada hari Rabu tanggal ...................atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan ...................bertempat di kampung Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal saat saksi Linda Ferdiyanty bermaksud hendak menyewa sebidang tanah di kampung Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor, maka bertemulah saksi Linda Ferdiyanty dengan terdakwa yang telah diberi kuasa oleh ahli waris Pangeran ahmad Balonsong untuk pengurusan perkara penyerobotan tanah di lahan milik ahli waris Pangeran Ahamad Balonsong sesuai dengan vervonding nomor 5658, 6363, 6163, 5556 dan 9252 di wilayah Tapos, depok, Cibubur, Gn. Putri dan Cibinong (ahli waris Pangeran Ahmad Balonsong antara lain : saksi Ahmad ...................akan tetapi terdakwa tidak melakukan pengurusan penyerobotan tanah tersebut melainkan dengan serangkaian kata-kata bohong, meyakinkan saksi Linda Ferdiyanty untuk meyewa tanah milik ahli waris Pangeran ahmad Balonsong yang terletak di kampung Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor, dan terdakwa juga tidak memberitahukan kepada terdakwa bahwa sebenarnya tanah tersebut adalah milik PT. IFI, atas tanah tersebut terdakwa menawarkan harga sewa sebesar Rp.324.000.000; (tiga ratus dua puluh jempat juta rupiah) dan saksi Linda Ferdiyanty menyetujuinya dan membayar uang sewa tanah tersebut secara bertahap sebagai berikut :
- ................... Dan pembayaran-pembayaran lain hingga total uang yang telah dibayarkan oleh saksi Linda Ferdiyanty kepada terdakwa sebesar Rp.324.000.000 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) ; Saksi Linda Ferdiyanty merasa tertarik untuk menyewa tanah yang di tawarkan oleh terdakwa karena harga sewa tanah tersebut murah dan sewaktu terjadi sewa menyewa tanah, terdakwa menjanjikan akan memberi tanah seluas 2000 M2 dari tanah seluas 10.000 M2 yang di akui milik terdakwa atas hibah dari ahli waris Pangeran Ahamad Balonsong. akan tetapi atas lahan yang di sewakan oleh terdakwa seluas 40 Ha tersebut saksi Linda Ferdiyanty tidak dapat menguasainya dikarenakan tanah tersebut merupakan milik PT. IFI (yang telah berubah nama menjadi PT. Ferry Sonneville) berdasarkan bukti sertifikat kepemilikan tanah dan akta jual beli sebagai berikut :
- ................... Setelah itu saksi Linda Ferdiyanty meminta pertanggung jawaban dari terdakwa karena tanah yang telah dibayar lunas untuk di sewa tidak dapat dikuasai karena di halang-halangi para penggarap tanah yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik PT. IFI, selanjutnya saksi Linda Ferdiyanty meminta uang sewa atas tanah yang telah di bayar lunas dikemabalikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjanjikan tanah lain kepada saksi Linda Ferdiyanty sebagai gantinya yang terletak di Blok Cikeas seluas kurang lebih 5 Ha dengan bukti kepemilikan Vervonding 9252 Blok I kohir 54 untuk di beli seharga Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) dan saksi Linda Ferdiyanty membayar kekurangan uang yang telah masuk kepada terdakwa sebesar Rp. 176.000.000; (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2012 dan di buatkan kwitansi secara global senilai Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) oleh terdakwa setelah saksi Linda Ferdiyanty melakukan pelunasan pembelian tanah tersebut ternyata tanah tersebut juga termasuk miilik PT. IFI dan hanya iming-iming saja agar saksi Linda Ferdiyanty merasa tertarik untuk membeli tanah yang di tawarkan oleh terdakwa, setelah saksi Linda ferdiyanty melakukan pelunasan pembelian tanah tersebut ternyata tanah tersebut fiktif/bohong dan hanya sebagai iming-iming saja agar saksi Linda Ferdiyanty merasa tertarik untuk membeli tanah yang di tawarkan oleh terdakwa. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi Linda Ferdiyanty mengalami kerugian kurang lebih sebesar ...................; -------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP ; ATAU KEDUA Bahwa ia terdakwa ...................pada hari Rabu tanggal ...................atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 bertempat di kampung Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal saat saksi ...................bermaksud hendak menyewa sebidang tanah di kampung Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor, maka bertemulah saksi Linda Ferdiyanty dengan terdakwa yang mengaku telah diberi kuasa oleh ahli waris Ahmad Balonsong antara lain saksi Ahmad Safe’i, H. Iyat, M Nurdin, Dedi Yubharidi, H. Tibi, Mohamad Murtado dan Diding yang mengaku mempunyai tanah seluas 140 Ha dengan bukti kepemilikan berupa Vervonding (hak milik tanah zaman Hidia Baelanda) atas tanah tersebut terdakwa menawarkan harga sewa sebesar Rp.324.000.000; (tiga ratus dua puluh jempat juta rupiah) dan saksi Linda Ferdiyanty menyetujuinya dan membayar uang sewa tanah tersebut secara bertahap sebagai berikut : - ...................
Saksi Linda Ferdiyanty merasa tertarik untuk menyewa tanah yang di tawarkan oleh terdakwa karena harga sewa tanah tersebut murah dan sewaktu terjadi sewa menyewa tanah, terdakwa menjanjikan akan memberi tanah seluas 2000 M2 dari tanah seluas 10.000 M2 yang di akui milik terdakwa atas hibah dari ahli waris Pangeran Ahmad Balonsong. akan tetapi atas lahan yang di sewakan oleh terdakwa seluas 140 Ha tersebut saksi Linda Ferdiyanty tidak dapat menguasainya dikarenakan tanah tersebut merupakan milik PT. IFI (yang telah berubah nama menjadi PT. Ferry Sonneville ) berdasarkan bukti Sertifikat kepemilikan tanah dan akta jual beli sebagai berikut :
- Sertifikat Nomor : 3222 yang beralamat di Tlajung Udik seluas 3.600 M2; - Sertifikat Nomor : 854 yang beralamat di Bojong Nangka seluas 9.070 M2
- ................... Setelah itu saksi Linda Ferdiyanty meminta pertanggung jawaban dari terdakwa karena tanah yang telah dibayar lunas untuk di sewa tidak dapat dikuasai karena di halang-halangi para penggarap tanah yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik PT. IFI, selanjutnya saksi Linda Ferdiyanty meminta uang sewa atas
tanah yang telah di bayar lunas dikembalikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjanjikan tanah lain kepada saksi Linda Ferdiyanty sebagai gantinya yang terletak di Blok Cikeas seluas kuarang lebih 5 Ha dengan bukti kepemilikan Vervonding 9252 Blok I kohir 54 untuk di beli seharga Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) dan saksi Linda Ferdiyanty membayar kekurangan uang yang telah masuk kepada terdakwa sebesar Rp. 176.000.000; (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2012 dan di buatkan kwitansi secara global senilai Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) oleh terdakwa setelah saksi Linda Ferdiyanty melakukan pelunasan pembelian tanah tersebut ternyata tanah tersebut juga termasuk miilik PT. IFI dan hanya iming-iming saja agar saksi Linda Ferdiyanty merasa tertarik untuk membeli tanah yang di tawarkan oleh terdakwa. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi Linda Ferdiyanty mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.500.000.000; (lima ratus juta rupiah) ; -------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP ; Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
1. Surat Dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas atau kabur (Exeptio Obscurl Libellium), dengan alasan dalam surat dakwaan ternyata tidak memeriksa hasil dari konfrontir yang diadakan oleh pihak Polres Bogor dan surat dakwaan Penuntut Umum juga menguraikan hal yang tidak sebenarnya dilakukan sama sekali oleh terdakwa seperti yang tertulis dalam surat dakwaan, sebagai berikut: “......dengan serangkaian kata bohong, meyakinkan saksi korban....”
2. Error in persona, dengan alasan selayaknya Penuntut Umum menerapkan Pasal 55 KUHP dalam surat dakwaannya karena dalam uraiannya telah disampaikan “....telah melakukan tindakan menguntungkan diri sendiri sesuai dengan Pasal 378 jo 372 KUHP”, hal ini jelas tidak benar karena berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada, bahwa terdakwa hanya bertindak selaku Penerima Kuasa dari ahli waris dan yang melakukan perjanjian serta penawaran dan juga penerimaan dana sewa atas lahan tanah tersebut adalah ahli waris Pangeran Ahmad Bolonson sehingga dengan memasukkan Pasal 55 dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dapat dilihat korelasi yang jelas apakah terdakwa dalam persidangan ini bertindak selaku Pelaku (Dader) atau membantu (medeplichtige) atau bisa jadi bukan dader atau medeplchtige; Dengan demikian maka dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;
Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah bahwa secara keseluruhan eksepsi yang disampaikan terdakwa lebih menyangkut kepada materi pokok perkara sehingga perlu dibuktikan dan tidak berkaitan dengan cacat formal yang melekat pada surat dakwaan sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP sehingga Nota Keberatan terdakwa tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selengkapnya Nota Keberatan terdakwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum dan tanggapan Penuntut Umum atas Nota Keberatan terdakwa tersebut ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan semuanya telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa menunjuk pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal di dalam Nota Keberatan Terdakwa tersebut, sebagai berikut di bawah ini: Menimbang, bahwa dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Nota Keberatan Terdakwa pada keberatan mengenai surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas atau kabur (Exeptio Obscurl Libellium), dengan alasan dalam surat dakwaan ternyata tidak memeriksa hasil dari konfrontir yang diadakan oleh pihak Polres Bogor dan surat dakwaan Penuntut Umum juga menguraikan hal yang tidak sebenarnya dilakukan sama sekali oleh terdakwa seperti yang tertulis dalam surat dakwaan, sebagai berikut: “......dengan serangkaian kata bohong, meyakinkan saksi korban....”; Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang diuraikan dalam keberatan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga keberatan tersebut tidak sesuai dengan materi eksepsi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, dengan demikian maka keberatan tersebut beralasan untuk ditolak; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan Terdakwa mengenai Error in persona, dengan alasan selayaknya Penuntut Umum menerapkan Pasal 55 KUHP dalam surat dakwaannya karena dalam uraiannya telah disampaikan “....telah melakukan tindakan menguntungkan diri sendiri sesuai dengan Pasal 378 jo 372 KUHP”, hal ini jelas tidak benar karena berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada, bahwa terdakwa hanya bertindak selaku Penerima Kuasa dari ahli waris dan yang melakukan perjanjian serta penawaran dan juga penerimaan dana sewa atas lahan tanah tersebut adalah ahli
waris Pangeran Achmad Bolonson sehingga dengan memasukkan Pasal 55 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dapat dilihat korelasi yang jelas apakah terdakwa dalam persidangan ini bertindak selaku Pelaku (Dader) atau membantu (medeplichtige) atau bisa jadi bukan dader atau medeplichtige; Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang diuraikan dalam keberatan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan tersebut juga telah menyangkut materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga eksepsi tersebut tidak sesuai dengan materi eksepsi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, dengan demikian maka keberatan tersebut beralasan pula untuk ditolak; Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak keberatanTerdakwa untuk seluruhnya; Menimbang bahwa oleh karena keberatan Terdakwa tersebut ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 156 ayat (2) KUHAP, sidang pemeriksaan perkara Nomor: 124/Pid.B/2013/PN.Cbn atas terdakwa DAHLIA ZEIN, SH., MH., BINTI AMIRUDIN ZEIN haruslah dilanjutkan; Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, maka akan ditangguhkan hingga putusan akhir; Mengingat, ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;
MENGADILI 1. Menolak keberatan Terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Nomor: ...................atas Terdakwa ................... dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.
Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu tanggal ...................oleh ...................., sebagai Hakim Ketua Majelis, ..................., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu ..................., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ....................,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa. HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA ................... ...................
PANITERA PENGGANTI ...................
Form-01/SOP/15.6/2017
PENGADILAN NEGERI CIBINONG Jalan Tegar Beriman No. 5 Cibinong
PETIKAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA
( Pasal 226 ayat 1KUHAP)
Nomor : …./Pid B/20…/ PN Cbi. “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap : ……………………………….; Tempat lahir : ………………………………; Umur / tgl. Lahir : ………………………………/………………………………; Jenis kelamin : ………………………………; Kebangsaan : ………………………………; Tempat tinggal : ………………………………; A g a m a : ………………………………; Pekerjaan : ………………………………;
Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan penetapan : Penyidik, sejak tanggal ………………………………sampai dengan tanggal ……………………………….
Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal ………………………………sampai dengan ……………………………….
Penuntut Umum, sejak tanggal ………………………………sampai dengan tanggal ……………………………….
Hakim, sejak tanggal ………………………………sampai dengan tanggal ……………………………….
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal ………………………………sampai dengan tanggal ……………………………….
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca dan sebagainya ;
Mengingat Pasal : 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
M E N G A D I L I 1. Menyatakan Terdakwa ………….. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan
tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI alias ………………. oleh karena itu dengan pidana
penjara selama : 8 (delapan) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit alat berat jenis Beko merk Kobelco warna biru muda; Dipergunakan dalam perkara Terdakwa …………. dan …………………….;
6. Menetapkan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Duaribu rupiah); Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Pengadilan Negeri Cibinong pada hari …….,
tanggal …….. oleh kami ……., sebagai Hakim Ketua Majelis, …….. dan ………….. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ……. tanggal …….. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh …….. selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh ………… Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa. Hakim Anggota Ketua Majelis Hakim
Panitera Pengganti Form-01/SOP/15.7/2017
P U T U S A N Nomor : 243/Pid.B/2015/PN.Cbi.
”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:
Nama lengkap : ……………………….;
Tempat lahir : ……………………….;
Umur / tgl. Lahir : ………………………./……………………….;
Jenis kelamin : ……………………….i;
Kebangsaan : ……………………….;
Tempat tinggal : ……………………….;
A g a m a : ……………………….;
Pekerjaan : ……………………….;
Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan berdasarkan penetapan:
- Penyidik, sejak tanggal ……………………….s.d. tgl. ……………………….; - Perpanjangan P.U sejak tgl. ……………………….s.d. tgl. ……………………….; - P.U sejak tgl. ………………………. s.d. ……………………….; - Hakim PN.Cbn sejak tgl. ……………………….s.d. tgl. ……………………….; - Perpajangan KPN. Cbi., sejak tgl. ……………………….s.d. tangggal ……………………….;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut; Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan; Telah memperhatikan:
1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa tertanggal ……………………….No. : B-……………………….;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, No : ……………………….. tertanggal ………………………., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No : ……………………….. tertanggal ………………………., tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Senin tanggal : 13 Mei 2015;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor ………………………. tanggal ………………………., yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ………………………., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan secara bersama-sama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti :
1 (satu) lembar Pos Kota tgl ………………………., 1 (satu) lembar surat ket. Tidak sengketa, 1 (satu) lembar surat ket. Riwayat tanah, 1 (satu) lembat tanda terima uang Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Akte Jual Beli No. 495/TJRH/013 dan 1 (satu) buah kutip C No.4217;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :
Kesatu:
Bahwa ia terdakwa ………………………., bersama-sama ………………………. (semuanya belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekitar jam 1.00 wib, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Raya Parung Citayam RT06 RW04 Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajurhalang, Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, terhadap saksi LUTFI APEN, perbuatan mana dilakukan lakukan cara sebagai berikut:
Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 saksi korban LUTFI APEN membeli Koran Pos Kota melihat iklan di Koran ada iklan yang berbunyi “DJUAL TNH seluas 2.185 M² HRG 100 RB/M NEGO HUB BPK NASAN TLP : 08778164323 Jl. CITAYAM-PARUNG “kemudian saksi korban LUTFI APEN bersama saksi ARINDA AZIZ langsung menuju ke Sasak Panjang untuk membeli lokasi, dan setelah bertemu orang yang bernama RANGGA dan menunjukkan lokasi tanah dan saat itu RANGGA mengatakan tanah tersebut saksi korban tertarik untuk membeli tanah tersebut dan setelah melihat lokasi tanah saksi korban LUTFI APEN bersama saksi ARINDA AZIZ dibawa kerumahnya di Rt03/02 Kp. Sasak Panjang Ds. Sasak Panjang Kec. Tajur Halang Kab. Bogor;
Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa, saksi korban dikenalkan dengan istrinya dan diperlihatkan Girik tanah tersebut, kemudian terjadi tawar menawar dan sepakat harga tanah seluas 2.185 M² tersebut akan dijual seharga Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya korban membayar uang tanda jadi sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta saksi korban memberikan alamat rumah serta nomor telpon. Dan pada sore harinya terdakwa datang bersama orang yang mengaku bernama ASEP dan saat itu ASEP juga meyakinkan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi korban menambahkan uang tanda jadi sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi korban minta ke terdakwa untuk mencari orang yang bisa mengurus surat AKTE JUAL BELI tanah tersebut dan terdakwa mengatakan, nanti yang mengurus ketua RT dan ketua RW setempat;
Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 saksi korban datang kelaokasi tanah yang akan dbeli untuk melakukan pengukuran tanah tersebut, selanjutnya saksi korban bertemu dengan ketua RW sdr. RANGGA sdr. SLAMET (keduanya belum tertangkap) serta terdakwa yang bersama-sama mengurkur tanah tersebut, dan saat itu terdakwa mengatakan untuk biaya pembuatan AKTE JUAL BELI dibutuhkan biaya sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan untuk keperluan tersebut saksi korban membayar membayar uang ebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan tanggal 27 Maret 2013;
Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 sore hari terdakwa datang kerumah saksi korban bersama orang yang mengaku bernama ISAM (belum tertangkap) dan pada saat itu saksi korban membayar uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun didalam tanda terima dijadikan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupuah) karena uang yang telah diberikan sebelumnya disatukan tanda terimanya dan disaksikan sdr. ISAM (belum tertangkap) yang mengaku ketua RT;
Dan pada tanggal 01 April 2013 terdakwa datang kerumah saksi korban mengantarkan surat tanah berupa AKTE JUAL BELI dan meminta saksi korban membayar kekurangannya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan saksi korban, mengatakan akan membayar besok setelah saksi korban membayar IPEDA, tetapi terdakwa meminta untuk segera dibayar, karena istrinya sakit dan perlu uang, akhirnya saksi korban membayar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
Bahwa pada tanggal 02 April saksi korban datang ke kantor Desa dan Kantor Kecamatan, ternyata AKTE JUAL BELI tersebut dinyatakan palsu. Selanjutnya saksi korban datang kerumahnya terdakwa di Kp. Sasak Panjang ternyata rumah tersebut milik orang lain, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bojonggede;
Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 jam 20.00 wib bertempat di Kampung Kaliputih Desa Citayam Kec. Tajurhalang Kab. Bogor terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polsek Bojonggede untuk pemeriksaan lebih lanjut;
Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LITFI APEN menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) aau setidak-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
Perbuatan terdakwa ISKANDAR DINATA als BONA als NASAN bin H. SATIRI diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Atau
Kedua :
Bahwa ia terdakwa ISKANDAR DINATAals BON als NASAN bin H. SATIRI, bersama-sama SAMSUDIN als X als ASEP, SAPARI als JAJA, IMRON als ISAM , DAYAT Als RANGGA dan USMAN Als UU als SLAMET (semuanya belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekitar jam 1.00 wib, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Raya Parung Citayam RT06 RW04 Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajurhalang, Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan lakukan cara sebagai berikut:
Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 saksi korban LUTFI APEN membeli Koran Pos Kota melihat iklan di Koran ada iklan yang berbunyi “DJUAL TNH seluas 2.185 M² HRG 100 RB/M NEGO HUB BPK NASAN TLP : 08778164323 Jl. CITAYAM-PARUNG “kemudian saksi korban LUTFI APEN bersama saksi ARINDA AZIZ langsung menuju ke Sasak Panjang untuk membeli lokasi, dan setelah bertemu orang yang bernama RANGGA dan menunjukkan lokasi tanah dan saat itu RANGGA mengatakan tanah tersebut saksi korban tertarik untuk membeli tanah tersebut dan setelah melihat lokasi tanah saksi korban LUTFI APEN bersama saksi ARINDA AZIZ dibawa kerumahnya di Rt03/02 Kp. Sasak Panjang Ds. Sasak Panjang Kec. Tajur Halang Kab. Bogor;
Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa, saksi korban dikenalkan dengan istrinya dan diperlihatkan Girik tanah tersebut, kemudian terjadi tawar menawar dan sepakat harga tanah seluas 2.185 M² terseut akan dijual seharga Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya korban membayar uang tanda jadi sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta saksi korban memberikan alamat rumah serta nomor telpon. Dan pada sore harinya terdakwa datang bersama orang yang mengaku bernama ASEP dan saat itu ASEP juga meyakinkan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi korban menambahkan uang tanda jadi sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi korban minta ke terdakwa untuk mencari orang yang bisa mengurus surat AKTE JUAL BELI tanah tersebut dan terdakwa mengatakan, nanti yang mengurus ketua RT dan ketua RW setempat;
Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 saksi korban datang kelaokasi tanah yang akan dbeli untuk melakukan pengukuran tanah tersebut, selanjutnya saksi korban bertemu dengan ketua RW sdr. RANGGA sdr. SLAMET (keduanya belum tertangkap) serta terdakwa yang bersama-sama mengurkur tanah tersebut, dan saat itu terdakwa mengatakan untuk biaya pembuatan AKTE JUAL BELI dibutuhkan biaya sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan untuk keperluan tersebut saksi korban membayar membayar uang ebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan tanggal 27 Maret 2013;
Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 sore hari terdakwa datang kerumah saksi korban bersama orang yang mengaku bernama ISAM (belum tertangkap) dan pada saat itu saksi korban membayar uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun didalam tanda terima dijadikan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupuah) karena uang yang telah diberikan
sebelumnya disatukan tanda terimanya dan disaksikan sdr. ISAM (belum tertangkap) yang mengaku ketua RT;
Dan pada tanggal 01 April 2013 terdakwa datang kerumah saksi korban mengantarkan surat tanah berupa AKTE JUAL BELI dan meminta saksi korban membayar kekurangannya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan saksi korban, mengatakan akan membayar besok setelah saksi korban membayar IPEDA, tetapi terdakwa meminta untuk segera dibayar, karena istrinya sakit dan perlu uang, akhirnya saksi korban membayar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
Bahwa pada tanggal 02 April saksi korban datang ke kantor Desa dan Kantor Kecamatan, ternyata AKTE JUAL BELI tersebut dinyatakan palsu. Selanjutnya saksi korban datang kerumahnya terdakwa di Kp. Sasak Panjang ternyata rumah tersebut milik orang lain, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bojonggede;
Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 jam 20.00 wib bertempat di Kampung Kaliputih Desa Citayam Kec. Tajurhalang Kab. Bogor terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polsek Bojonggede untuk pemeriksaan lebih lanjut;
Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LITFI APEN menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) aau setidak-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
Perbuatan terdakwa ISKANDAR DINATA als BONA als NASAN bin H. SATIRI diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :
1. Saksi, LUTFI APEN, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan itu benar;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 saksi melihat iklan di koran harian POS KOTA tertulis dijual tanah seluas 2. 185 M² di daerah Sasak Panjang, atas iklan tersebut saksi menelpon orang pemasang iklan tersebut;
- Bahwa harga tanah pada waktu itu tertulis Rp.100.000,- per meter persegi, namun tawar menawar ditelpon saat itu sepakat harga menjadi Rp.80.000,- tetapi harus dibeli semua;
- Bahwa setelah bicara melalui telpon kemudian pada tanggal 24 Maret 2013 saksi dan istri melihat lokasi diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu pertemuan dilokasi melakukan tawar menawar serta telah disetujui total biaya semuanya sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah, setelah itu diajak masuk kesebuah rumah dan melihat surat-surat kemudian yang mengaku sebagai pemilik rumah tersebut memperkenalkan “Ini istri saya”;
- Bahwa atas tindakan tersebut saat itu saksi mempercayai jika rumah tersebut adalah miliknya, namun setelah ada masalah ternyata rumah yang dahulu dipergunakan untuk memperlihatkan surat-surat adalah hanya sewa sedangkan yang disebut sebagai istrinya juga bukan istri yang sebenarnya;
- Bahwa sebagai uang tanda jadi pembelian tanah tersebut maka saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada sore harinya Terdakwa datang kerumah dan meminta tambah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima tambahan uang lalu saksi berpesan “kamu urus surat-surat”;
- Bahwa dulu saksi tidak ada pikiran yang curiga karena sudah mengetahui rumahnya;
- Bahwa setelah- 2 (dua) hari Terdakwa datang lagi ke rumah dan mengatakan “Pak istri saya sakit dan minta tambah uang sejumlah Rp.40.000.000,-, karena saksi kasihan dan menambah permintaan terdakwa sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa telpon yang memberitahukan jika surat-surat sudah jadi, lalu sore hari datang dan meminta uang pelunasan dan masih ada sisa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun waktu itu saksi minta waktu untuk pelunasan tersebut karena saksi akan membayar PBB terlebih dahulu;
- Bahwa pada waktu membayar, surat-surat dicek oleh Pak Sekdes, dan Pak Sekdes memberitahukan jika Akta Jual Beli tersebut palsu kemudian saksi pergi ke Camat dan setelah dicek oleh petugas kantor Kecamatan juga memberitahukan surat ini palsu dengan alasan sejak bulan Januari tidak ada Akta Jual Beli yang ditanda tangani;
- Bahwa setalah mendapat penjelasan dari Kantor Desa dan Kecamatan, lalu saksi pulang menuju rumahnya Terdakwa dan juga rumah yang dipergunakan untuk menunjukkan surat-surat, namun rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan oleh tetangga dijelaskan bahwa yang tinggal dirumah tersebut tidak ada orang nyang bernama NASAN;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian pada hari berikutnya saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa baru tertangkap setelah 2 tahun, karena setiap dicari dirumahnya tidak pernah ketemu, telponnya tidak bisa dihubungi;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan;
2 Saksi, ARNIDA AZIZ als IBU IDA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 saksi melihat iklan di koran harian POS KOTA tertulis dijual tanah seluas 2. 185 M² di daerah Sasak Panjang, atas iklan tersebut saksi menelpon orang pemasang iklan tersebut;
- Bahwa harga tanah pada waktu itu tertulis Rp.100.000,- per meter persegi, namun tawar menawar ditelpon saat itu sepakat harga menjadi Rp.80.000,- tetapi harus dibeli semua;
- Bahwa setelah bicara melalui telpon kemudian pada tanggal 24 Maret 2013 saksi dan istri melihat lokasi diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu pertemuan dilokasi melakukan tawar menawar serta telah disetujui total biaya semuanya sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah, setelah itu diajak masuk kesebuah rumah dan melihat surat-surat kemudian yang mengaku sebagai pemilik rumah tersebut memperkenalkan “Ini istri saya”;
- Bahwa atas tindakan tersebut saat itu saksi mempercayai jika rumah tersebut adalah miliknya, namun setelah ada masalah ternyata rumah yang dahulu dipergunakan untuk memperlihatkan surat-surat adalah hanya sewa sedangkan yang disebut sebagai istrinya juga bukan istri yang sebenarnya;
- Bahwa sebagai uang tanda jadi pembelian tanah tersebut maka saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada sore harinya Terdakwa datang kerumah dan meminta tambah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima tambahan uang lalu saksi berpesan “kamu urus surat-surat”;
- Bahwa dulu saksi tidak ada pikiran yang curiga karena sudah mengetahui rumahnya;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa datang lagi ke rumah dan mengatakan “Pak istri saya sakit dan minta tambah uang sejumlah Rp.40.000.000,-, karena saksi kasihan dan menambah permintaan terdakwa sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa telpon yang memberitahukan jika surat-surat sudah jadi, lalu sore hari datang dan meminta uang pelunasan dan masih ada sisa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun waktu itu saksi minta waktu untuk pelunasan tersebut karena saksi akan membayar PBB terlebih dahulu;
- Bahwa pada waktu membayar, surat-surat dicek oleh Pak Sekdes, dan Pak Sekdes memberitahukan jika Akta Jual Beli tersebut palsu kemudian saksi pergi ke Camat dan setelah dicek oleh petugas kantor Kecamatan juga memberitahukan surat ini palsu dengan alasan sejak bulan Januari tidak ada Akta Jual Beli yang ditanda tangani;
- Bahwa setalah mendapat penjelasan dari Kantor Desa dan Kecamatan, lalu saksi pulang menuju rumahnya Terdakwa dan juga rumah yang dipergunakan untuk menunjukkan surat-surat, namun rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan oleh tetangga dijelaskan bahwa yang tinggal dirumah tersebut tidak ada orang nyang bernama NASAN;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian pada hari berikutnya saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa baru tertangkap setelah 2 tahun, karena setiap dicari dirumahnya tidak pernah ketemu, telponnya tidak bisa dihubungi;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak berkeberatan;
3 Saksi, DRS. JONI M. SALI dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum; - Bahwa saksi tidak kenal dengan bapak LUTHFI APEN dan ISKANDAR DINATA als BONA
als NASAN bin H. SATIRI; - Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diduga
dilakukan oleh tersangka ISKANDAR DINATA als BONA als NASAN bin H. SATIRI; - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sasakpanjang sejak tanggal 15 Januari 2014; - Bahwa berdasarkan buku induk/buku C Desa Sasakpanjang Kec. Tajurhalang Kabupaten
Bogor, bahwa ISKANDAR DINATA als BONA als NASAN bin H. SATIRI tidak memiliki tanah seluas 2.185 m² di Kampung Sasakpanjang Rt.06 Rw.04 Desa Sasakpanjang dan di kampung Sasakpanjang Rt 02 Rw04 Desa Sasakpanjang dan atau diwilayah lain Desa Sasakpanjang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor;
- Bahwa tanah berlokasi di Kampug Saskpanjang Rt02 Rw04 Desa Sasakpanjang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, yang dijual oleh ISKANDAR DINATA als BONA als NASAN bin H. SATIRI tersebut adalah milik Ibu ENI;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak berkeberatan;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan/pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh petugas penyidik; - Bahwa keterangan dalam BAP Terdakwa berikan dengan sebenarnya;
- Bahwa bulan Maret 2013, pada hari, tanggal yang tidak ingat lagi, Terdakwa bersama dengan SYAMSUDIN als ASEP sekitar jam 10.00 wib bertemu dengan saksi LUTFI APEN dan istrinya bertempat di Kampung Sasak Panjang RT03 RW02 Desa Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, dalam rangka untuk jual beli tanah, dan pada saat itu saksi LUTFI APEN dan istrinya langsung melihat-lihat lokasi tanah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menunjukkan surat tanah berupa Girik dan SPPT, kemudian Terdakwa meminta uang panjer lalu saksi LUTHFI APEN memberikan uang panjer sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu saksi LUTHFI APEN datang dilokasi, Terdakwa mengatakan jika tanah yang akan dijual adalah tanah miliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan SYAMSUDIN als ASEP, SAPARI als JAJA, IMRON als ISAM, DAYAT als RANGGA dan USMAN als UU als SLAMET (semuanya belum tertangkap), yang mana SYAMSUDIN berperan memasang iklan di harian Pos Kota yang berbunyi “DIJUAL TNH seluas 2185 M² HRG 100 RB/M NEGO HUB. BPK NASAN TLP: 0877817323 Jl. CITAYAM-PARUNG;
- Bahwa untuk harga disetujui disetujui dilokasi dan disetujui harga total tersebut adalah Rp130.000.000,- (sertaus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu datang dirumah yang ditunjukkan adalah sebegai rumah Terdakwa, tetap sebenarnya rumah tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa orang yang dikenalkan kepada sdr. LUTHFI APEN sebagai istri Terdakwa itu adalah tidak benar, karena waktu itu menyewa seorang perempuan untuk meyakinkan sdr. LUTHFI APEN;
- Bahwa orang yang disebut sebagai RT dan RW itu juga tidak benar, hanya mengaku dan tujuannya agar saksi LUTHFI APEN percaya jika mengurus surat-surat bisa dan mudah;
- Bahwa uang yang telah diterima adalah Rp.2.500.000,-, Rp.2.500.000,- Rp.45.000.000,- dan terakhir Rp.30.000.000,-;
- Bahwa uang dari hasil penipuan tersebut dibagi-bagi, Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp20.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa Akta Jual Beli tersebut adalah palsu; - Bahwa Terdakwa tidak memiliki tanah tersebut;
Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar Koran Pos Kota hari Jumat tanggal 22 Maret 2013; - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Sengketa yang diduga palsu; - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diduga palsu; - 1 (satu) lembar Tanda Terima penyerahan uang Rp.80.000.000,- - 1 (satu) buah Akta Jual Beli No. 495/TJRH/013 diduga palsu; - 1 (satu) Kutip C dengan Nomor 4217 alamat Sasakpanjang diduga palsu;
barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya/mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 378 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua, Pasal 372 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ke-Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Barang siapa; 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hokum,
dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
Ad.1. Unsur: Barang siapa;
Menimbang, bahwa unsur “BarangSiapa” dalam perkara ini adalah menunjuk kepada orang pribadi maupun Badan hukum sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu dan dapat dimintai pertanggungjawabannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa ISKANDAR DINAATA als BONA las NASAN bin H. SATIRI, yang mana identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;
Menimbang, Bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa terbukti bahwa terdakwaklah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain;
Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertangungjawabkan kepadanya;
Dengan demikian unsur ini menurut majelis Hakim telah terpenuhi;
Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hokum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;
Menimbang, bahwa menguntungkan adalah bertambahnya kekayaan seseorang dari yang sudah ada dan di ikuti pula dengan berkurangnya kekayaan seseorang dilain pihak;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Koran Pos Kota tanggal 22 Maret 2013, 1 (satu) lembar surat keterangan tidak sengketa, 1 (satu) lembar surat keterangan riwayat tanah, 1 (.satu) lembar tanda terima uang Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan 1 (satu) bua Akta Jual Beli No.495/TJRH/013 dan 1 (satu) buah kutip C No. 4217. Terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana Penipuan terhadap barang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri yaitu yang berawal ketika Terdakwa mengaku memiliki dan menjual sebidang tanah seluas 2185 m² beralamat sesuai surat-surat tanah berupa surat keterangan tidak sengketa dan SPPT lokasi di Kampung Sasakpanjang RT06 RW04 Desa Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), yang mana SYAMSUDIN berperan memasang iklan di harian Pos Kota yang berbunyi “DIJUAL TNH seluas 2185 M² HRG 100 RB/M NEGO HUB. BPK NASAN TLP: 0877817323 Jl. CITAYAM-PARUNG, kemudian saksi korban LUTHFI APEN menghubungi nomor telpon sesuai tertera kepada SYAMSUSIN dan dalam percakapan memalui telpon mengaku orang yang bernama NASAN mengaku sebagai pemilik atas tanah tersebut, sehingga saksi korban merasa tertarik untuk membelinya dan korban menderita kerugian sejumlah;
Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas maka majelis berpendapat unsure Ad ke-2 telah terpenuhi
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi dan didukung keterangan Terdakwa ISKANDAR DINATA als BONA als NASAN bin H. SATIRI, bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan penipuan yang telah direncanakan bersama-sama SYAMSUDIN als ASEP, SAPARI als JAJA, IMRON als ISAM, DAYAT als RANGGA dan USMAN als UU als SLAMET (semuanya belum tertangkap) dengan cara memasang iklan di arian Koran Pos Kota yang berbunyi “DIJUAL TNH seluas 2185 M² HRG 100 RB/M NEGO HUB. BPK NASAN TLP: 0877817323 Jl. CITAYAM-PARUNG sehingga saksi korban tertarik untuk membeli tanah tersebut yang ternyata tanah tersebut milik norang lain dan bukan milik Terdakwa, sehingga saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dibagi-bagi;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
1 (satu) lembar Koran Pos Kota tanggal 22 Maret 2013,
1 (satu) lembar surat keterangan tidak sengketa,
1 (satu) lembar surat keterangan riwayat tanah,
1 (satu) lembar tanda terima uang Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan 1 (satu) bua Akta Jual Beli No.495/TJRH/013 dan 1 (satu) buah kutip C No. 4217
Oleh karenanya barang-barang bukti tersebut adalah dokumen yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik Terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali kemasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa sudah memenuhi rasa keadilan;
Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah meminta ma’af kepada saksi korban, dan saksi korban telah mema’afkan Terdakwa dan mengikhlaskan kerugiannya, yang mana hal tersebut walaupun tidak menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, namun menjadi hal yang meringankan baginya;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain; Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum; - Terdakwa menyesali perbuatannya; - Terdakwa tulang punggung keluarga; - Terdakwa telah dima’afkan oleh saksi LUTHFI APEN;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I :
1. Menyatakan Terdakwa ………… tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara bersama-sama“ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ……………………..;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- ………………….; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (Seribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal ………., oleh …………….. sebagai Hakim Ketua, ………………, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh …………. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan
dihadiri oleh ………………………………… Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota,
…………………….
………………………
Hakim Ketua,
………………………..
Panitera Pengganti,
…………………………….
Form-01/SOP/15.8/2017
Form-01/SOP/15.9/2017
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A J a l a n T e g a r B e r i m a n N o . 5 , C i b i n o n g
S.O.P PENGELOLAAN SURAT MASUK DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang No.13 tahun 2009 2. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 3. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 4. Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KETERKAITAN : 1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No.
53 Tahun 2010.
1. S1-Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register
PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Buku Kontrol/Bantu 2. Buku Ekspedisi
StaffPanitera Muda
PidanaPersyaratan /
PerlengkapanWaktu Output
1Menerima surat dan disposisi pimpinan dari bagian urusan umum
2 Menyerahkan surat dan disposisi surat masuk
3 Mempelajari disposisi surat masuk
4Menindaklanjuti surat masuk sesuai disposisi surat untuk membalas
surat/menanggapi/meneruskan
5 Melaksanakan disposisi atasan langsung
6 Memeriksa hasil pelaksanaan disposisi atasan langsung
7Mengagendakan surat masuk dalam buku agenda surat masuk pemberitahuan Pidana
S.O.P PENGELOLAAN SURAT KELUAR DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang No.13 tahun 2009 2. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 3. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 4. Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KETERKAITAN : 1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53
Tahun 2010
1. S1-Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register