LOGO PA PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Telp./Fax (0745) 91679 SAROLANGUN 37481 website www.pa-sarolangun.go.id Email : [email protected]. SOP Layanan Informasi Nomor W5-A7/11 /SOP/AP/I/2019 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2019 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 02 Februari 2019 Disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sarolangun Korik Agustian, S.Ag.,M.Ag. NIP. 19750827 200604 1 003 DOKUMEN MASTER : DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : DOKUMEN TIDAK TERKENDALI : DOKUMEN KADALUARSA : Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 1. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 Tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Informasi Publik; 6. Keputusan KMA RI No. 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi; 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan- Badan Peradilan; 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan; 9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 1. S1 Hukum 2. SLTA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LOGO PA
PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Telp./Fax (0745) 91679 SAROLANGUN 37481
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 Tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Informasi Publik;
6. Keputusan KMA RI No. 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka reformasi dan
pembaharuan peradilan akan terhambat;
1. Dokumen permohonan informasi
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Petugas Informasi
Penanggung Jawab
Informasi PPID
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
A. PELAYANAN INFORMASI DENGAN PROSEDUR KHUSUS
1
Menanyakankan problem yang dihadapi Pemohon lnformasi kemudian mempersilahkan Pemohon informasi mengisi Formulir Permohonan informasi dan memberikan salinannya kepada pemohon informasi.
PC, kertas, alat tulis dan referensi terkait.
15
Menit
Terisinya formulir
informasi
2
Mengisi register permohonan informasi.
PC, kertas, alat tulis dan referensi terkait.
10
Menit
Tercatatnya
register informasi
3
Meneruskan Formulir permohonan kepada Penanggung jawab lnformasi di unit/satuan kerja terkait apabila informasi yang diminta tidak termasuk lnformasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
PC, kertas, alat tulis dan referensi terkait.
10
Menit
Formulir
permohonan Informasi
4
Meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dllakukan ujl konsekuensi.
PC, kertas, alat tulis dan referensi terkait.
10
Menit
Formulir
permohonan Informasi
5
Melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-undang keterbukaan lnformasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
PC, kertas, alat tulis dan referensi terkait.
15
Menit
Kepastian Informasi
6
Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas lnformasi, dalam hal permohonan ditolak (dengan tenggat waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan).
Ditolak
Ya
PC, kertas, alat tulis dan referensi terkait.
05
Menit
Pemberitahuan
permohonan informasi
ditolak
7
Meminta Penanggung jawab lnformasi di unit / satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan lnfomasi yang diminta (dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan) dan menullskan-
PC, kertas, alat tulis dan alat
jilid
8 Hari
Informasi yang diminta
nya dalam Pemberitahuan tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkan kembali kepada PPID untuk ditanda-tangani, dalam hal permohonan diterima.
8
Menyampaikan pemberitahuan Tertulis sebagai mana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon lnfomasi melalui Petugas informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
PC, kertas, alat tulis dan referensi terkait.
1 Hari
Pemberitahuan
permohonan informasi diterima
9
memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat dan memeriksa terleblh dahulu informasi yang diminta, (apakah lnformasi yang dlsediakan sesuai dengan permintaan Pemohon).
PC, kertas, alat tulis dan referensi terkait.
10
Menit
Konfirmasi data
10
Menanyakan kepada Pemohon apakah pemohon ingin memperoleh fotokopi lnformasi tersebut, apabila iya maka Pemohon harus membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas lnformasi dan Petugas lnformasi memberikan tanda terima atas Penggandaan lnformasi tersebut.
PC, kertas, alat tulis dan referensi terkait.
1 Jam
Pembayaran pengadaan Informasi
11
Mengirimkan lnformasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya, dalam hal informasl yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy) pada hari yang sama.
PC, kertas, alat tulis dan referensi terkait.
15
Menit
Terkirimnya
informasi dalam bentuk softcopy
12
Menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan lnformasi tersebut kepada pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam pemberitahuan tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
PC, kertas, alat tulis dan referensi terkait.
10
Menit
Penggan
daan informasi
13
Memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud angka 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasl dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
PC, kertas, alat tulis dan referensi terkait.
3 Hari
Proses
pengaburan informasi
14
Memlnta Pemohon untuk menandatangani kolom Penerimaan Informasi dalam register permohonan setelah petugas informasi memberikan fotokopi informasi yang dimaksud.
PC, kertas, alat tulis dan referensi terkait.
10
Menit
Tercatatnya
kolom penerimaan
informasi
B. PELAYANAN INFORMASI DENGAN PROSEDUR BIASA
1
Menanyakankan problem yang dihadapi Pemohon lnformasi kemudian mempersilahkan Pemohon informasi mengisi Formulir Permohonan informasi dan memberikan salinannya kepada pemohon informasi.
PC, kertas, alat tulis dan referensi terkait.
10 Menit
Terisinya formulir
informasi
2
Mengisi register permohonan informasi.
PC, kertas, alat tulis dan referensi terkait.
10 Menit
Tercatatnya register
permohonan informasi
3 Mencari informasi yang diminta oleh pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi serta waktu yang dibutuhkan untuk pengadaannya dengan dibantu oleh penanggung jawab informasi di unit kerja terkait.
PC, kertas, alat tulis dan referensi terkait.
1 Jam Informasi yang diminta
4
Menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi pemohon apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID.
PC, kertas, alat tulis dan referensi terkait.
10
Menit
Penulisan
keterangan perkiraan harga atas perolehan
informasi
5
Menanyakan kepada pemohon apakah pemohon ingin memperoleh fotokopi informasi tersebut, apabila iya maka pemohon harus membayar biaya perolehan informasi kepada petugas informasi dan petugas informasi memberikan tanda terima atas penggandaan informasi tersebut
PC, kertas, alat tulis dan referensi terkait.
10
Menit
Tanda terima penggandaan
informasi
6
menglrimkan lnformasl tersebut ke email Pemohon atau menyimpan lnformasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronlk yang dlsedlakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya, dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy) pada hari yang sama.
PC, kertas, alat tulis dan referensi terkait.
15
Menit
Terkirimnya
informasi dalam bentuk softcopy
7
menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam pemberitahuan tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
PC, kertas, alat tulis dan referensi terkait.
1 Jam
Penggan
daan informasi
8
Memperpanjang waktu bagaimana dimaksud angka 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
PC, kertas, alat tulis dan referensi terkait.
4 Hari
Proses
pengaburan informasi
9
Meminta Pemohon untuk menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register permohonan setelah petugas informasi memberikan fotocopy informasi yang dimaksud.
PC, kertas, alat tulis dan referensi terkait.
10
Menit
Tercatatnya
kolom penerimaan
informasi
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
LOGO PA
PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Telp./Fax (0745) 91679 SAROLANGUN 37481
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 Tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
8. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/ 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
1. SOP terkait Kepaniteraan 2. SOP Layanan informasi 3. SOP Pelayanan Pengaduan
1. Komputer / Laptop
2. Printer dan ATK
3. Kontrak Kerjasama
4. Register Layanan Bantuan hukum
5. Laporan Pelayanan Bantuan Hukum
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka reformasi dan
pembaharuan peradilan akan terhambat;
1. Formulir Layanan Layanan Bantuan hukum
No.
Aktivitas
Pelaksana
Mutu Baku
Pemohon
Petugas
Posbakum
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1
Mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
- Formulir permohonan
layanan - Alat Tulis
1 Jam
Registrasi calon Penerima Layanan Posbakum Pengadilan
2
Memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.
Tidak Ya
- Check list pada
formulir permohonan layanan
1 Jam
Dokumen persyaratan lengkap sudah diterima Petugas Posbakum
3
Memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.
- Formulir permohonan
layanan - Pedoman kode etik
Petugas Posbakum Pengadilan
- Daftar Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum
Maksimal
3 hari
Penerima layanan sudah mendapatkan layanan Posbakum Pengadilan.
4
Mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dan Petugas Pengadilan pada Formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.
- Formulir Permohonan Layanan
1 hari
Surat pernyataan telah menerima layanan sudah Selesai ditandatangani
Mulai
Selesai
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
LOGO PA
PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Telp./Fax (0745) 91679 SAROLANGUN 37481
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 Tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
7. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/ 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
• Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Memahami tugas dan fungsi pekerjaan. • Memahami hukum acara persidangan
• Data jumlah perkara yang ditangani • Buku Register • Undangan / Relaas • Data penyelenggaraan Sidang di Luar
Gedung Pengadilan tahun sebelumnya
• Data permohonan sidang di luar gedung pengadilan dari pihak lain
• Surat permohonan pemberian penyuluhan hokum
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan dikhususkan untuk perkara-perkara yang pembuktianya mudah atau bersifat sederhana.
Semua data yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan dicatat dalam Sistem Data Layanan Hukum secara elektronik melalui sistem teknologi informasi terkini yang diterapkan Pengadilan.
No.
Aktivitas
Pelaksana
Mutu Baku
Ketua Pengadilan
Panitera
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1
Membuat perencanaan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan selama satu tahun. Perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan jumlah pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan pada tahun sebelumnya, dan juga jumlah permohonan untuk menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan dari pihak lain (seperti untuk pelayanan terpadu, permintaan Pemerintah Daerah atau permintaan Lembaga Masyarakat Sipil)
• Data penyelenggaraan
Sidang di Luar Gedung Pengadilan tahun sebelumnya
• Data permohonan sidang di luar gedung pengadilan dari pihak lain
1 Hari
Daftar rencana sidang di luar gedung pengadilan selama satu tahun
2
Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait seperti Camat, Kepala KUA, dan Kepala Desa. Termasuk orang atau sekelompok orang selain petugas posbakum ingin memberikan penyuluhan hukum bersamaan dengan sidang di luar gedung pengadilan, pihak tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan.
• Undangan / Relaas • Data perkiraan jumlah
orang yang akan dilayani
• Surat permohonan pemberian penyuluhan hukum
5 Jam
Laporan hasil koordinasi berisi jumlah perkara, waktu, dan lokasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, perempuan, anak dan orang lanjut usia
Mulai
3
Mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan yang menyebutkan lokasi, waktu, petugas/pejabat yang melaksanakan.
• Laporan Hasil
Koordinasi
1 hari
Surat Keputusan Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan.
4
Menerbitkan Surat Tugas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan untuk para petugas yang akan bertugas di sidang di luar gedung pengadilan.
• Data jumlah petugas yang akan bertugas
1 jam
Surat Tugas bagi Petugas Sidang di luar gedung pengadilan sudah diterbitkan
No.
Aktivitas
Pelaksana
Mutu Baku
Pejabat Pembuat Komitmen
Petugas Penyelenggara
Sidang
Bendahara Pengeluaran
Panitera Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu
Output
5
Membuat dan menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD) berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan menyerahkannya kepada Petugas yang bersangkutan.
• Data petugas yang akan bertugas
1 jam
SPD bagi Petugas Sidang di luar gedung pengadilan sudah diterbitkan
6
Melaksanakan Sidang di luar Gedung Pengadilan dengan mengikuti tata cara persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
• Ruangan pengadilan yang diupayakan memenuhi dekorum pengadilan dan aksesibel
• Ruang pelayanan administrasi (jika diperlukan)
1 hari
Sidang di Luar Gedung Pengadilan dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku
7
Menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan dan mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk sidang di luar gedung pengadilan dalam pembukuan yang disediakan untuk itu
• Bukti-bukti
pengeluaran • Buku Jurnal
Perkara
5 hari
Seluruh biaya operasional sidang di luar gedung pengadilan sudah dicatat dalam pembukuan.
8
Membuat laporan kegiatan dan penggunaan anggaran, dan laporan pemberian layanan ke dalam buku Register dan melaporkan kegiatan serta penggunaan anggaran kepada Ketua Pengadilan
• Buku Register
• Data jumlah perkara yang ditangani
• Laporan tiap petugas sidang di luar pengadilan
5 hari
Laporan Kegiatan dan penggunaan anggaran
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Selesai
LOGO PA
PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Telp./Fax (0745) 91679 SAROLANGUN 37481
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 Tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
4. Keputusan KMA RI No. 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
^epurusan Ketua Mahkamah AgungKMA/O32/Sl(lv/2006 tentang pemberlakuanPelaksanaan Tuqas dan Aministrasi peradilan:
RIBuku Il
Nomor:pedoman 1. S.1;
2. SMA Sederajat2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor: KMA/001lsl(1 991tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara:
3Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun 200g tantangPemungutan Biaya Perkara
4
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor S fanun ZOtZ tentangBraya Proses Penyelesaian perkara dan pengelolaannya padiMahkamah Agung dan Badan peradilan yang Beiada diBawahnya,
5
Peraturan Sekretarrs Mahkamah Agung Rl Nomor Z Tahun zCir}Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional prosedur diLingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang Beradadi Bawahnya
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.
2.
SOP Penerimaan Perkara
SOP Pelayanan Penqelolaan Keuan Perkara
Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis. BuktPedoman dan Peraturan-Peraturan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan keuanganperkara tidak akan terlaksana dengan baik;
- ra lzs'' t ca( mengentry data secara lengkap dan akurat maka- a':- =* =Z'. :':S:-< !ea,r e eSara. Le.kara
BKU dan Buku Bantu Panjar Biaya perkara
PROSEDUR PELAYANAN SIDANG TERPADU
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ketua Tim Sidkel Panitera Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output Ket.
1 Membuat Surat KeputusanPelaksanaan Sidang terpadudan Pembentukan TIMSidang Terpadu ffi --l
PC, kertas, alattulis, stempel,dan Referensi
terkait
10 Menit Terbitnya SuratKeputusan
2 Melakukan koordinasidengan pejabat terkait,Pemda (Dukcapil) danKementrian Agama (KUA)
Pejabat yangditunjuk dalamSK oleh Ketua
PA
3 KaliPertemuan
TercapainyaMOU dengan
pejabat terkait.ffi3. Menginventarisasi perkara-
Perkara dengan pihak yangberada di lokasi yang telahditetapkan untuk terpadu ffi PC, kertas, alat
tulis, danReferensi
terkait
2Hari BerkasPerkara
4. Menyiapkan saranaprasarana persidangan. ffi l Sewa
gedung/tempat,Meja kursi
sidang, palu dll
1 Hari Gedung/tempat
persidangan
5"
eMembuat Surat Tugas untukmelaksanakan persidanganTerpadu
L- ffi PC, kertas, alattulis.
10 Menit TerbitnyaSuratTugas
6. Melaksanakan persidanganTerpadu. ffi -J Kertas, alat
tulis3 Kali
SidangPutusan /
Penetapan.
7 Membuat laporanpelaksanaan sidang terpadu
@ PC, kertas, alattulis
30 Menit Berkas laporan
Dolatmeq ini a&tlah milik PENGADILAN AGAhA SAROLANGUNDilarang menggandakan sebagtan maupu* secara keseluruhan dengan cara apapun
tatrya segin PENGADTLAN AGAA4.4 SAROLANGUN
PENGADILA]Y AGA]I&{ SAROLANGT}N
Komplek Perkantoran Gunung Kembang SarolangunTelp./Fax (0745) 91679SAROLANGUN 37481
Disahkan oleh 1',.,:.* <gBHP griffiib{r Ag arna Sarolan E u n
27.2CI0604.1.001
DOKUMEN MASTER
DOKUMEN TERKENDALI NO. SALINAN
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI
DOKUMEN KADALUARSA
Kualifikasi Pelaksana:
t
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl NomorKMAJ001/SI(1991 Tentang Pola pembinaan danpengendalian Administrasi perkara;
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl NomorKMAl004/St(1992 Tentang KepaniteraanPengadilan Agama;
Keputusan KMA Rl No. 1-144 Tahun 2011 TentangPedoman Pelayanan lnformasi;
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl NomorKMAl032lSl(lV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I I
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPeradilan;
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor026/KMA/Sl(ilnA12 Tentang Standar PelayananPeradilan;
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor002 Tahun 2412 bntang Pedoman PenyusunanStandar Oprasional Prosedur di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada dibawahnya,
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nornor 35 Tahun 2012Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosed u r Administrasi Pemerintahan ;
SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaianperkara ditingkat pertama, banding pada 4hgkrmgtrr peradlan:
sc m- -2,.15
1. Menguasai Pola Bindalmin2. Menguasai aplikasi SIPP3. Memiliki kewenangan mempersiapkan
Persidangan4. Memaharni berita acara
\
eterkaitan:
Peringatan:
Jika tata cara persiapan persidangan ini tidak sesuaidengan SOP, maka persiapan persidangan dinilai tidaksesuai standar
SOP Penerimaan PerkaraSOP Persidangan
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop2. Alat Tulis Kantor3. Perlengkapan Sidang4. Buku Pedoman dan Peraturan5. aplikasi SIPP6. Jaringan lnternet7. Alat visual (Televisi)
Pencatatan dan Pendataan:
1. Agenda Sidang2. Buku Kontrol Perkara
l
lNoI
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
KetPaniteraPengganti
HakimStaf/
SecurityKelengkapan Waktu Output
it n 3 4 5 6 7 a fi
Mempersiapkan berkasyang akan disidangkan D
Jas sidang,
toga, kertas,
alat tulis,
berkasperkara dan
instrumentpersidangan
15 menit
Terlaksananyatugas Panitera
Pengganti untuk
menyiapkanpersidangan
2. Mempersiapkankelengkapan alat di ruangpersidangan
+EI
Ceklisperlengkapanpersidangan,
pulpen
5 Menit
Tersedranyaperlengkapan
untuk lancarnyapersidangan
3 N4enginput nomor urutpersidangan sesuai antrianpara pihak di aplikasi SIPP
, dan ditampilkan di layar TV
.[t Komputer,
AplikasiSlPP,Televisi
2 MenilNomor urutpersidanganI
4 Mengumumkan kepadaPara Pihak yang akan
sidang supaya mengikutipersidangan dengan tertibdan teratur supaya tidakmembuat kegaduhan
Mic, sound
system,2 Menit
Tertibnyapersidangan
5 I Membuka persidangan 'n Palu 2 MenitDibuka
persidangan
Komputer TV,
Sound system2 Menii
Terpanggilnyapara pihak
untuk mengikutipersidangan
Melakukan pemeriksaan
untuk memastikan parapihak tidak membawasenjata tajam/senjata api
yang dapat membahayakankeamanan persidangan
L Alatpengamanan
3 Menit
Terwujkudnyakeamanan dan
ketertibanpersidangan
B Melakukan pemeriksaanperkara (menunda dan
memutus perkara tidakboleh lebih dari 5 bulan T-
__l Komputer,
aplikasi SIPP,
kertas, alattulis
40 menit
Berkas perkara
lengkap dan
siap untuk
disidangkan
o Membuat dan
menyerahkan insirumenpersidangan
U
lAlat tulis,
instrumen5 Menit
Terciptanyatertib
admninistrasidalam
persidangan
10 Memasukkan data hasilpersidangan ke dalam
aplikasi SIPP
?V
DKomputer,
berkasperkara, alattulis, aplikasi
SIPP
5 MeniiUpdate data
perkara dalamSIPP
Jumlah waktu yang diperlukan 81 Menit / 1 Jam 21 Menit
\,
, la"\>
L
LOGO PA
PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Telp./Fax (0745) 91679 SAROLANGUN 37481
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 Tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
4. Keputusan KMA RI No. 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 Tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
4. Keputusan KMA RI No. 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 Tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
4. Keputusan KMA RI No. 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka reformasi dan
pembaharuan peradilan akan terhambat;
Register induk perkara permohonan/gugatan
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Panitera Petugas Meja II
Panitera Pengganti
Jurusita / Jurusita
Pengganti
Persyaratan / perlengkapan
Waktu Output
1
Menerima berkas perkara yang telah dilengkapi PMH, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang dan instrument bagi Jurusita/Jurusita Pengganti
Berkas perkara, instrument
30 Menit
bundel berkas perkara
2
Menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyampaikan surat-surat panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak
Berkas perkara, instrument
Penunjukan jurusita / Jurusita
Pengganti
3
Menginput data Jurusita/Jurusita Pengganti, tanggal penunjukkannya pada aplikasi SIPP, mencetak dan menandatangi penunjukkan JS/JSP dan memasukkan dalam bundel berkas perkara
Bundel berkas perkara, aplikasi SIPP
Penunjukan jurusita / Jurusita
Pengganti
4
Menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Meja II untuk dicatat pada buku induk register permohonan
Bundel berkas perkara, buku induk register
Pencatatan Bundel berkas perkara
5
Menerima berkas perkara dari Panitera untuk dicatat tanggal penetapan PMH pada buku induk register, mencatat susunan Majelis Hakim (termasuk nama PP), mencatat tanggal PHS, mencatat tanggal sidang pertama dan penunjukan JSP, selanjutnya menyerahkan berkas pada panitera pengganti
Bundel berkas perkara, buku induk register Pencatatan
Bundel berkas perkara
6
Menerima bundel berkas perkara dari Petugas Meja II untuk persiapan persidangan, menyerahkan instrumen panggilan untuk JS/JSP
Bundel berkas perkara, instrument
Bundel berkas perkara
7
Menerima instrument panggilan
Bundel berkas perkara, instrument
Bundel berkas perkara
LOGO PA
PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Telp./Fax (0745) 91679 SAROLANGUN 37481
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 Tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
4. Keputusan KMA RI No. 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Penetapan Hari Sidang ditambah 14 (empatbelas) hari untuk diumumkan terlebih dahulu
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Panitera Ketua Majelis Persyaratan / perlengkapan
Waktu Output
1
Menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis untuk ditentukan hari sidang
Berkas perkara
15 Menit
bundel berkas perkara
2
Mempelajari berkas perkara
Berkas perkara bundel berkas perkara
3
Menetapkan hari dan jam persidangan dan mencatat hari sidang pada court calendar hakim
Berkas perkara
4
Menginput data hari dan tanggal sidang dan tanggal Penetapan Hari Sidang pada aplikasi SIPP, mencetak dan menandatangani PHS
Bundel berkas perkara, PMH, aplikasi SIPP
Data terinput pada Aplikasi SIPP
5
Mendistribusi kan surat
permohonan kepada anggota
majelis untuk dipelajari berkas
Bundel berkas perkara
Bundel berkas perkara
6
Menyerahkan berkas perkara yang telah ada PMH, Penunjukkan PP dan instrumen bagi Jurusita/JSP untuk melakukan pemanggilan pihak kepada Panitera Pengganti
Bundel berkas perkara
7
Menerima berkas perkara dari Ketua majelis
Bundel berkas perkara
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
LOGO PA
PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Telp./Fax (0745) 91679 SAROLANGUN 37481
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 Tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
4. Keputusan KMA RI No. 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
SOP Prosedur Permohonan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan ke PA Lain
Nomor W5-A7/13.1 /SOP/AP/I/2019
Tanggal Pembuatan 02 Januari 2019
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 01 Februari 2019
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sarolangun
KORIK AGUSTIAN,S.Ag.,M.Ag
NIP. 19750827.200604.1.003
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/001/SK/1991 Tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
3. Keputusan KMA RI No. 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
1. SOP Penerimaan Perkara 2. SOP Persidangan 3. SOP Transparansi dan Informasi perkara 4. SOP Pemanggilan pihak secara langsung 5. SOP Pemanggilan pihak melalui Kepala Desa
1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Buku kontrol panggilan
5. Buku-Buku Referensi
6. Kendaraan
7. aplikasi SIPP / tabayyun / media
online
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika Pemanggilan / Pemberitahuan tidak dilakukan via media elektronik (SEMA No. 6 Tahun 2014) , maka penyelesaian perkara akan terlambat (maks 5 bulan sesuai SEMA N0. 2 Tahun 2014)
Data pejabat fungsional tercatat pada buku
kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi
SIPP, media online serta dapat diakses publik
dan dapat dimonitor oleh pengawas via
tabayyun/ media online
PROSEDUR PENYAMPAIAN PANGGILAN MELALUI TABAYYUN
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Panitera/ Panitera
Pengganti
Koordinator Tabayyun
Kasir PA Tujuan Kelengkapan Waktu Output Ket.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Menyerahkan instrumen panggilan kepada Koordinator Tabayyun
Instrumen Panggilan
5 menit Instrumen Panggilan
2.
Menerima instrumen, mengetik surat permohonan bantuan panggilan kepada Pengadilan Agama Tujuan, dan mengajukan permohonan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan
Instrumen Panggilan dan surat permohonan bantuan pemanggilan
25 menit
Instrumen Panggilan dan surat permohonan bantuan pemanggilan
3
Menerima instrumen, input data, mencatat, menyerahkan biaya panggilan kepada Koordinator Tabayyun
Instrumen panggilan dan kuitansi penerimaan biaya panggilan
15 menit
biaya panggilan
4
Menerima biaya panggilan dari kasir dan melaksanakan pengiriman surat permohonan /gugatan bantuan pemanggilan disertai pengiriman biaya (bukti biaya panggilan/ bukti wesel) via tabayyun online (pada website badilag.net)
Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan
180 menit
Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan, bukti pengiriman biaya
5
Pengadilan Agama Tujuan menerima surat permohonan bantuan pemanggilan dan melaksanakan pemanggilan kemudian mengirim relaas panggilan kepada Pengadilan Agama Asal
Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan
15 hari*)
Relaas Panggilan
6
Menerima relaas panggilan dari Pengadilan Agama Tujuan dan menyerahkan pada Majelis Hakim via Panitera Pangganti
Relaas Panggilan
20 menit
Relaas Panggilan
7
Menerima relas panggilan dari Koordinator Tabayyun
Relaas Panggilan
5 meint Relaas Panggilan
Waktu yang diperlukan : 15 hari 4 Jam 10 Menit
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
1. Menguasai Pola Bindalmin2. Menguasai Hukum Acara/ Formil
Pemanggilan3. Menguasai aplikasi SIPP4. Menguasai dan memahami Wilayah
Hukum5. Menguasai tatacara pemanggilan6. Memahami mekanlsme pemanggilan
delegasi melalui media online
SOP Prosedur Permohonan BantuanPanggilan Pemberitahuan dari PALain
Kualifikasi Pelaksana:
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl NomorKMA/001/SK/1991 Tentang Pola pembinaan danpengendalian Administrasi perkara;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl NomorKMA/004/SK/1992 Tentang KepaniteraanPengadilan Agama;
3. Keputusan KMA Rl No. 1-144 Tahun 2011 TentangPedoman Pelayanan Informasi;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl NomorKMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku IIPedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPeradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar PelayananPeradilan;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor002 Tahun 2012 tentang Pedoman PenyusunanStandar Oprasional Prosedur di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada dlbawahnya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. SEMA No. 6 Tahun 2014 Tentang PenangananBantuan Panggilan / Pemberitahuan;
9. ISO 9001:2015
Dasar Hukum:
NO. SALINAN | : |
NIP. 19750827.200604.1.003
KO^K AGUSTIAN^.Ag .M.Ag
(etua I^^ng^lilan Agama Sarolangun01_Fslauari 2019-
02 Januari2019W5-A7/^ /SOP/AP/l/2019
DOKUMEN KADALUARSADOKUMEN TIDAK TERKENDALIDOKUMEN TERKENDALIDOKUMEN MASTER
Disahkan oleh /Tanggal EfektifTanggal RevisiTanggal PembuatanNomor
SOP Prosedur Permohonan Bantuan Panggilan Pemberitahuan dari PA Lain
PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang SarolangunTelp./Fax (0745) 91679SAROLANGUN 37481
Menyerahkan pada Paniterauntuk penunjukan Jurusita /JSP
Menerima surat pengantar ygtelah dicatat pada surat masukdari pengeloia surat umum
Mencatat dalam buku suratmasuk, membuat danmelampirkan disposisi,menyerahkan kembali padacoordinator
Mencatat dalam buku kontrolperkara delegasi, mencairkanwesel biaya bantuan danmencatat dalam bukukeuangan Tabayyun,menyerahkan 1 rangkap srttabayyun ke pengeloia suratumum utk dicatat dalam bukusurat masuk
Mendownload (print out) SuratPengantar Bantuan dan buktipengiriman biaya permintaanbantuan, menggandakan 2rangkap
.y..,^_^,.l..i2.,.^1_,
Kegiatan
5
4
3
2
.-
It•
Data pejabat fungsional tercatat pada bukukontrol panggilan dan terupload pada aplikasiSIPP, media online serta dapat diakses publikdan dapat dimonitor oleh pengawas viatabayyun/ media online
Pencatatan dan Pendataan:
1. Komputer / Laptop2. Printer
3. Alat Tulis Kantor4. Buku kontrol panggilan5. Buku-Buku Referensi6. Kendaraan
7. aplikasi SIPP / tabayyun / mediaonline
8. Jaringan Internet
Peralatan/Perlengkapan:
Jika Pemanggilan / Pemberitahuan tidak dilakukan viamedia elektronik (SEMA No. 6 Tahun 2014), makapenyelesaian perkara akan terlambat (maks 5 bulansesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)
Peringatan:
1. SOP Penerimaan Perkara2. SOP Persidangan3. SOP Transparansi dan Informasi perkara4. SOP Pemanggilan pihak secara langsung5. SOP Pemanggilan pihak melalui Kepala Oesa
Keterkaitan:
Dokumen ini athlah rnihk PENGAD1LAN AGAMA SAROLANGVNDilarang menggandakan sebagian maupnn secara keselwahan dengan ana apapun
lanpa seijin PENGADILAH AGAMA SAROLANGUN
Harike9-19Waktu yang dipertukan: 360 menit / 6 jam
HasilRelaas
Panggilan25
meint
Panggilan,mesin
scanning,tabayyun
online, biayapengiriman
Menerima relas panggilan danJurusita / Jurusita Penggantiutk discanning dan diuploadpada tabayyun online, dikirimke PA/Msy pengaju, aslinyadikirim melalui surat tercatat
13
RelaasPanggilan
10menitPanggilan
Menerima relaas panggilandan para pihak yang telahditanda tangani oleh parapihak dan menyerahkankepada Koordinator
12
Panggilan10
menitPanggilan
Menerima relaas panggilandan menandatangani relaaspanggilan dan menyerahkankembali kepada Jurusita /Jurusita Pengganti
Hadke13Panggilan
180menit/3 jam
(disesuaikan
denganKm
radiuspanggil
an)
Biayapanggilan,
relaas,kendaraan
Melaksanakan pemanggilan ditempat tinggal para pihaksesuai yang tertera dalamsurat Permohonan / Gugatan,menyerahkan satu rangkat(panggilan pertama bagiTermohon/Tergugat disertaisurat permohonan / gugatan)
Biayapanggilan
10Menit
Buktipenerimaan
biayaPanggilan
Menerima biaya panggilan dankoordinator
10
tnayapanggilan
10Menit
Instrumenpanggilan dan
kuitansipenerimaan
biaya
Menerima pengajuan biaya,mencatat pengeluaran biayadan menyerahkan biayapanggilan kepadaJurusita/jurusita Pengganti
Hadke11
InstrumenPanggilandan relaaspanggilan
15menit
InstrumenPanggilan,
Aplikasi SIPPdan relaaspanggilan
Menerima Lembar Pengantarbantuan, mengetik relaaspanggilan melalui AplikasiSIPP, dan mengajukan biayapanggilan pada koordinatorpanggilan tabayyun
TELAH MEMANGGILMuslim bin H.A Muis, Umur 32 tahun Agama Islam, Pendidikan SLTA.Pekerjaan Buruh
Harian Lepas,tempat kediaman di Jorong Tanjung GagakRt.04, Kelurahan Tanjung Gagak .Kecamatan Bathin VIII,Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi selanjutya sebagaiTergugat;
agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maninjau pada:Hari Tanggal: Selasa 12 Pebruari 2019Pukul: 09: OOWibTempat: Ruang Sidang Pengadilan Agama Maninjau
JI.Bukittinggi Lubuk Basung km 26 PadangGalanggang, Kecamatan Matur,Kabupaten Agam.
Dalam perkara Cerai Gugat antara;
Putri Handayani binti Firdaus, sebagai PenggugatMELAWAN
Muslim bin H.A Muis .sebagai Tergugat
Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal kediaman yang dipanggil dan dit;sana saya bertemu serta berbicara/tidolt bertemu dengan Tergugat. .1}
RELAAS PANGGILANNomor :12/PdtG/2019/PA.Min
1986032002Tembusan:Yth. Ketua Pengadilan Agama Saroiangun (sebagai laporan)
S.H.I
diterimadan terimakasih.
Demikian untuk dapat
dimaksutSurat Panggilan (Relaas) yangBersama ini kami kirimkan
Assalamu'alaikum Wr.Wb,
KETERANGAN
eksemplar1 (satu)
BANYAK
An.Muslim bin H.A MuisNomor; 12/Pdt.G/2019/PA.MinPerkaraSurat Panggilan (Relaas)
ISI SURAT
1
No
SURAT PENGANTARNomor. W5-A7/198/HK.05/I /2019
Kepada:Yth.Ketua Pengadilan Agama Maninjaudi-
Maninjau
Saroiangun, 06 Februari 2019
PENGADILAN AGAMA SAROLANGUNKOMPLEK PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG
KMA/001/SK/1991 Tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
3. Keputusan KMA RI No. 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian perkara ditingkat pertama, banding pada 4 lingkungan peradilan;
KMA/001/SK/1991 Tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
3. Keputusan KMA RI No. 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian perkara ditingkat pertama, banding pada 4 lingkungan peradilan;
9. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi; 10. ISO 9001:2015
SOP Layanan Pemanggilan Saksi Yang Tidak Bersedia Hadir
Nomor W5-A7/ 11.3 /SOP/AP/I/2019
Tanggal Pembuatan 02 Januari 2019
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 02 Februari 2019
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sarolangun
Korik Agustian, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 19750827 200604 1 003
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 Tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
3. Keputusan KMA RI No. 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian perkara ditingkat pertama, banding pada 4 lingkungan peradilan;
SOP Layanan Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke PA Lain
Nomor W5-A7/11.2 /SOP/AP/I/2019
Tanggal Pembuatan 02 Januari 2019
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 02 Februari 2019
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sarolangun
Korik Agustian, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 19750827 200604 1 003
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 Tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
3. Keputusan KMA RI No. 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat;
1. Jika tahapan pembuktian tidak dilakukan maka pemeriksaan terhadap objek sengketa akan terkendala yang berakibat pada keabsahan prosesi persidangan / putusan
2. Jika tahapan pemeriksaan setempat tidak dilakukan, maka kesesuaikan/kecocokan objek sengketa dengan alat bukti dalam persidangan belum dapat diverifikasi kesesuaiannya
Data Pelaksanaan Persidangan, Pencatatan
dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data
tahapan persidangan tercatat pada buku register
gugatan dan terupload pada Aplikasi SIPP serta
dapat diakses publik
No
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Majelis
Hakim Panitera
Pengganti
Panitera
PA Tujuan
Kelengkapan
Waktu
Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Memerintahkan mohon bantuan pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Tujuan
Instrum
en Permint
aan Panggil
an
5
menit
Instrumen
Permintaan Panggilan
2.
Mengetik surat permohonan bantuan pemeriksaan saksi kepada Pengadilan Agama Tujuan, menyiapkan surat gugatan, resume persidangan perkara dan menanyakan biaya pemeriksaan saksi di PA Tujuan
Surat permohon
an bantuan pemeriksaan saksi,
surat gugatan,
dan resume
persidangan
perkara
25
menit
Surat permohonan
bantuan pemeriksaan saksi, surat gugatan,dan
resume persidangan
perkara
3
Mengirim surat permohonan bantuan pemeriksaan saksi kepada Pengadilan Agama Tujuan, surat gugatan, resume persidangan perkara dan biaya pemeriksaan saksi
Surat permohonan bantuan pemeriksaan saksi,
dan bundel berkas perkara
2 -5 hari
Surat permohonan
bantuan pemeriksaan
saksi, dan bundel berkas
perkara
4
Menerima surat permohonan bantuan pemeriksaan saksi dari Pengadilan Agama Asal, surat gugatan, resume persidangan perkara disertai pengiriman biaya (bukti wesel), lalu menyiapkan bundel berkas perkara tersebut untuk diteruskan ke Ketua PA
Surat permohonan bantuan pemeriksaan saksi,
dan bundel berkas perkara
180 menit
bundel berkas perkara
5
Ketua Pengadilan Agama Tujuan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa saksi, lalu Majelis melaksanakan pemeriksaan dan dituangkan ke dalam berita acara sidang
bundel berkas perkara
15 hari*)
bundel berkas perkara
6
Mengirim bundel berkas perkara yang telah dilengkapi dengan resume pemeriksaan saksi
bundel
berkas perkara
20
menit
bundel berkas
perkara
7
Menerima bundel berkas perkara yang telah dilengkapi dengan resumu pemeriksaan saksi
bundel
berkas perkara
5
menit
bundel berkas
perkara
Waktu yang diperlukan : 20 hari 4 Jam 10 Menit
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seizin PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
LOGO PA
PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Telp./Fax (0745) 91679 SAROLANGUN 37481
SOP Layanan Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi Dari PA Lain
Nomor W5-A7/ 13.2 /SOP/AP/I/2019
Tanggal Pembuatan 02 Januari 2019
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 02 Februari 2019
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sarolangun
Korik Agustian, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 19750827 200604 1 003
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 Tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
3. Keputusan KMA RI No. 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat;
1. Jika tahapan pembuktian tidak dilakukan maka pemeriksaan terhadap objek sengketa akan terkendala yang berakibat pada keabsahan prosesi persidangan / putusan
Data Pelaksanaan Persidangan, Pencatatan
dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data
tahapan persidangan dan terupload pada Aplikasi
SIPP serta dapat diakses publik
No
Kegiata
n
Pelaksana
Mutu Baku
Ket
Pengelola Srt Masuk
Umum
Panitera
Ketua
Jurusita / JSP
Majelis Hakim
Kelengkapan
Waktu
Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Menerima Surat Pengantar bantuan pemeriksaan saksi, surat gugatan, resume persidangan perkara dari Pengadilan Agama Asal dan bukti pengiriman biaya permintaan bantuan, menggandakan 2 rangkap
Surat
Pengantar bantuan
pemeriksaan saksi,
surat gugatan, resume
persidangan perkara dan bukti
pengiriman biaya
15 Menit
Surat Pengantar
bantuan pemeriksaan saksi,
surat gugatan, resume persidangan
perkara dan bukti pengiriman biaya
2
Menerima, mencatat dalam register perkara mohon bantuan pemeriksaan dan meneruskan Surat Pengantar bantuan pemeriksaan saksi, surat gugatan, resume persidangan perkara dari Pengadilan Agama Asal kepada Ketua PA
Surat
Pengantar bantuan
pemeriksaan saksi,
surat gugatan, resume
persidangan perkara dan bukti
pengiriman biaya
15 Menit
Surat Pengantar
bantuan pemeriksaan saksi,
surat gugatan, resume
persidangan perkara dan bukti pengiriman biaya
3
Menerima surat gugatan, resume persidangan perkara dari Pengadilan Agama Asal dari Panitera Mempelajari berkas perkara Menetapkan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut Mencatat data PMH, tanggal Penetapan PMH pada instrumen PMH mencetak dan menandatangani PMH Mengembalikan berkas perkara kepada Panitera untuk ditunjuk Panitera Pengganti
Surat Pengantar bantuan
pemeriksaan saksi,
surat gugatan, resume
persidangan perkara
45
Menit
Surat Pengantar bantuan
pemeriksaan saksi, surat gugatan,
resume persidangan
perkara, dan PMH
4
Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan PMH dari Ketua PA Menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam persidangan
Mencatat data Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, tanggal penunjukkan, mencetak dan Menandatangani surat Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti
Menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis untuk ditentukan hari sidang
Bundel Perkara
30 Menit
Bundel Perkara
9
Mempelajari berkas perkara Menetapkan hari dan jam persidangan dan mencatat hari sidang pada court calendar hakim Mencatat data hari dan tanggal sidang dan tanggal Penetapan Hari Sidang pada instrumen PHS, mencetak dan menandatangani PHS
Bundel Perkara
14 hari
Bundel Perkara
Mendistribusi kan resume gugatan kepada anggota majelis untuk dipelajari berkas Menyerahkan berkas perkara yang telah ada PMH,
Penunjukkan PP dan instrumen bagi Jurusita/JSP untuk melakukan pemanggilan pihak kepada Panitera Pengganti Melaksanakan Persidangan untuk memeriksa saksi
10
Mengirim bundel berkas perkara yang telah dilengkapi dengan resume pemeriksaan saksi
Bundel Perkara
20 Menit
Bundel Perkara
Waktu yang diperlukan : 20 Hari
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seizin PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
LOGO PA
PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Telp./Fax (0745) 91679 SAROLANGUN 37481
KMA/001/SK/1991 Tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
3. Keputusan KMA RI No. 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat;
pemeriksaan terhadap objek sengketa akan terkendala, yang berakibat pada keabsahan prosesi persidangan / putusan;
2. Jika tahapan pemeriksaan setempat tidak dilakukan, maka kecocokan objek sengketa dengan alat bukti dalam persidangan belum dapat diverifikasi kesesuainnya
Data pelaksanaan persidangan, pencatatan
dalam BAS, data kehadiran para pihak dan
data tahapan persidangan tercatat pada buku
register gugatan/permohonan dan terupload
pada Aplikasi SIPP serta dapat diakses publik
PROSEDUR SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Hakim / majelis hakim
Panitera / Panitera
Pengganti
Aparat Terkait (Desa /
Kelurahan)
Para Pihak
Kelengkapan Waktu Output Ket.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum (dapat dilakukan di ruang sidang PA / balai kelurahan/ balai desa), memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti mempersiapkan berkas perkara, bukti-bukti yang berhubungan objek sengketa, lalu melanjutkan pemeriksaan di lokasi objek sengketa
Berkas Perkara, Palu Sidang
5 Pembuka
an Sidang
2.
Mempersiapkan berkas perkara, bukti-bukti yang berhubungan objek sengketa
Berkas perkara, alat bukti objek
sengketa 10
Persiap an
Verifika si data obrik
3.
Melakukan perjalanan menuju Lokasi objek sengketa dibantu oleh Panitera / Panitera Pengganti
Berkas perkara, alat bukti objek
sengketa, kendaraan
30
Persiap an
Verifika si data obrik
4.
Melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, terutama tentang letak, luas dan batas tanah untuk mendapatkan kejelasan mengenai objek sengketa
Berkas perkara, alat bukti objek sengketa, alat
ukur
120 mnt / 2
jam
Verifikasi data obrik
5.
Bila diperlukan, meminta penjelasan terkait objek sengketa kepada aparat desa / kelurahan bila belum bersertifikat
Berkas perkara, alat bukti objek sengketa, data
yg telh diverifikasi
10 Penjelasan data
6.
Memberikan penjelasan mengenai objek sengketa sesuai kewenangan yang dimilki
data yg telh diverifikasi
20 Penjelasan data
7.
Menerima penjelasan terkait objek sengketa
data yg telh diverifikasi
5 Penjelasan data
8.
Memerintahkan kepada Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal ihwal berkaitan dengan data objek pemeriksaan termasuk penjelasan yang diperlukan
Berkas perkara, data yg telh diverifikasi
5
Data lengkap objek
sengketa
9.
Mencatat segala hal berkaitan dengan objek pemriksaan, penjelasan yang diperlukan
Berkas perkara,
data yg telh diverifikasi
20
Data lengkap objek
sengketa
10. Meninggalkan objek sengketa menuju ruang sidang/ balai desa / balai kelurahan terdekat dengan objek sengketa dengan dibantu Panitera Pengganti
Berkas perkara,
data yg telh diverifikasi dan
penjelasan
10
Persiap an
Penutup an
sidang
11. (di lokasi ruang sidang/ balai desa / balai kelurahan) Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara
Berkas perkara,
data yg telh diverifikasi dan
penjelasan
10
Persiap an
Penutup an
sidang
T
Y
12.
Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian siding
Berkas perkara 5 Para pihak
13.
Memasuki ruang persidangan
Berkas perkara 5 Para pihak
14.
Menerima kehadiran para pihak
Berkas perkara 5 Para pihak
15.
Memberikan penjelasan singkat mengenai pemeriksaan yang telah dilakukan berkenaan dengan objek yang disengketakan, yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam putusannya
Berkas perkara, data yg telh
diverifikasi dan penjelasan
15 Penjelas
an
16.
Mengumumkan tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang selesai dan ditutup
Palu Sidang, berkas perkara,
hasil pemeriksaan
setempat
1 Penutup
an Sidang
17.
Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIPP
Berkas Perkara, Aplikasi SIADPA /SIPP311
30 Berita Acara Sidang
Waktu yang diperlukan : 316 menit / 5 jam 16 menit
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
LOGO PA
PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Telp./Fax (0745) 91679
SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari PA Lain
Nomor W5-A7/ 14.1 /SOP/AP/ I /2019
Tanggal Pembuatan 02 Januari 2019
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 02 Februari 2019
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sarolangun
Korik Agustian,S.Ag.,M.Ag
NIP. 19750827.200604.1.003
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/001/SK/1991 Tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
3. Keputusan KMA RI No. 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat;
pemeriksaan terhadap objek sengketa akan terkendala, yang berakibat pada keabsahan prosesi persidangan / putusan;
2. Jika tahapan pemeriksaan setempat tidak dilakukan, maka kecocokan objek sengketa dengan alat bukti dalam persidangan belum dapat diverifikasi kesesuainnya
Entry data keuangan, SKUM, Pengisian Buku Jurnal keuangan perkara dan Buku Induk Keuangan Perkara
No
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ketua / Panitera Ketua PA Majelis
Hakim
Panitera
Pengganti
Aparat Terkait (Desa /
Kelurahan)
Para Pihak
Kelengkapan
Waktu
Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Menerima Surat Pengantar bantuan pemeriksaan setempat, surat gugatan, resume persidangan perkara dari Pengadilan Agama Asal dan bukti pengiriman biaya permintaan bantuan, mencatat dan meneruskan surat-surat tersebut kepada Ketua PA
Bundel Perkara
15
2
Menerima surat gugatan, resume persidangan perkara dari Pengadilan Agama Asal, Mempelajari berkas perkara, Menetapkan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut Mencatat data PMH, tanggal Penetapan PMH pada instrumen PMH mencetak dan menandatangani
PMH Mengembalikan berkas perkara kepada Panitera untuk ditunjuk Panitera Pengganti
Bundel Perkara
30
PMH
3
Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan PMH dari Ketua PA Menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam persidangan
Mencatat data Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, tanggal penunjukkan, mencetak dan Menandatangani surat Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti
Menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis untuk ditentukan hari sidang
Bundel Perkara
15
Penunjukan PP
4
Mempelajari berkas perkara Menetapkan hari dan jam persidangan dan mencatat hari sidang pada court calendar hakim Mencatat data hari dan tanggal sidang dan tanggal Penetapan Hari Sidang pada instrumen PHS, mencetak dan menandatangani PHS
Mendistribusi kan resume gugatan kepada anggota majelis untuk dipelajari berkas Menyerahkan berkas perkara yang telah ada PMH, Penunjukkan PP dan instrumen bagi Jurusita/JSP untuk
melakukan pemanggilan pihak kepada Panitera Pengganti Melaksanakan Persidangan untuk pemeriksaan setempat
Bundel Perkara
30
PHS
5
Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum (dapat dilakukan di ruang sidang PA / balai kelurahan/ balai desa), memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti mempersiapkan berkas perkara, bukti-bukti yang berhubungan objek sengketa, lalu melanjutkan pemeriksaan di lokasi objek sengketa
Berkas Perkara,
Palu Sidang
5
Pembukaan Sidang
6 Mempersiapkan berkas perkara, bukti-bukti yang berhubungan objek sengketa
Berkas
perkara, alat 10
bukti objek
sengketa
Persiapan Verifika si data obrik
7 Melakukan perjalanan menuju Lokasi
objek sengketa dibantu oleh Panitera / Panitera Pengganti
Berkas perkara, alat bukti objek 30 sengketa, kendaraan
Persiapan Verifika si data obrik
8 Melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, terutama tentang letak, luas dan batas tanah untuk mendapatkan kejelasan mengenai objek sengketa
Berkas perkara, alat bukti objek sengketa, alat ukur
120 mnt / 2 jam
Verifikasi data obrik
9 Bila diperlukan, meminta penjelasan terkait objek sengketa kepada aparat desa / kelurahan bila belum bersertifikat
10 Memberikan penjelasan mengenai
Berkas perkara, alat bukti objek sengketa,
data yg telh diverifikasi
T data yg telh
10 Penjelasan
data
Penjelasan objek sengketa sesuai kewenangan yang dimilki
diverifikasi 20 data
11 Menerima penjelasan terkait objek sengketa
data yg telh diverifikasi
5
Penjelasan data
12 Memerintahkan kepada Panitera /
Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal ihwal berkaitan dengan data objek pemeriksaan termasuk penjelasan yang diperlukan
Berkas perkara,
Y data yg telh 5
diverifikasi
Data lengkap objek
sengketa
13 Mencatat segala hal berkaitan dengan objek pemriksaan, penjelasan yang diperlukan
14 Meninggalkan objek sengketa
menuju ruang sidang/ balai desa / balai kelurahan terdekat dengan objek sengketa dengan dibantu Panitera Pengganti
15 (di lokasi ruang sidang/ balai desa /
balai kelurahan) Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara
Berkas perkara,
data yg telh diverifikasi
Berkas perkara,
data yg telh diverifikasi
dan penjelasan
Berkas perkara,
data yg telh diverifikasi
dan penjelasan
Data
20 lengkap
objek sengketa
Persiap an 10 Penutup an
sidang
Persiap an 10 Penutup an
sidang
16 Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian siding
Berkas
perkara 5 Para pihak
17. Memasuki ruang persidangan Berkas
perkara 5 Para pihak
18. Menerima kehadiran para pihak Berkas
perkara 5 Para pihak
19
Memberikan penjelasan singkat mengenai pemeriksaan yang telah dilakukan berkenaan dengan objek yang disengketakan, yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam putusannya
Berkas perkara,
data yg telh diverifikasi
dan penjelasan
15
Penjelas an
20.
Mengumumkan tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang selesai dan ditutup
Palu Sidang,
berkas perkara,
hasil pemeriksaan
setempat
1
Penutup an Sidang
21
Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIPP
Berkas Perkara, Aplikasi
SIPP
30
Berita Acara
Sidang
22
Mengirim bundel berkas perkara yang telah dilengkapi dengan resume pemeriksaan setempat
Surat
Bundel Perkara
15
Waktu yang diperlukan : 421 menit / 7 jam 1 menit
Pengantar,
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
LOGO PA
PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Telp./Fax (0745) 91679
SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Ke PA Lain
Nomor W5-A7/ 14.2 /SOP/AP/ I /2019
Tanggal Pembuatan 02 Januari 2019
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 02 Februari 2019
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sarolangun
Korik Agustian,S.Ag.,M.Ag
NIP. 19750827.200604.1.003
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/001/SK/1991 Tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
3. Keputusan KMA RI No. 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat;
pemeriksaan terhadap objek sengketa akan terkendala, yang berakibat pada keabsahan prosesi persidangan / putusan;
2. Jika tahapan pemeriksaan setempat tidak dilakukan, maka kecocokan objek sengketa dengan alat bukti dalam persidangan belum dapat diverifikasi kesesuainnya
Entry data keuangan, SKUM, Pengisian Buku Jurnal keuangan perkara dan Buku Induk Keuangan Perkara
No
Kegia
tan
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Pengelola Srt Masuk Umum
Panitera
Ketua
Jurusita /
JSP
Majelis Hakim
Kelengkapan
Wakt
u
Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Menerima Surat Pengantar bantuan pemeriksaan saksi, surat gugatan, resume persidangan perkara dari Pengadilan Agama Asal dan bukti pengiriman biaya permintaan bantuan, menggandakan 2 rangkap
Surat Pengantar
bantuan pemeriksaan saksi, surat
gugatan, resume persidangan
perkara dan bukti pengiriman biaya
15 Menit
Surat Pengantar
bantuan pemeriksaan saksi,
surat gugatan, resume
persidangan perkara dan bukti pengiriman biaya
2
Menerima, mencatat dalam register perkara mohon bantuan pemeriksaan dan meneruskan Surat Pengantar bantuan pemeriksaan saksi, surat gugatan, resume persidangan perkara dari Pengadilan Agama Asal kepada Ketua PA
Surat Pengantar
bantuan pemeriksaan saksi, surat
gugatan, resume persidangan
perkara dan bukti pengiriman biaya
15 Menit
Surat Pengantar
bantuan pemeriksaan saksi,
surat gugatan, resume
persidangan perkara dan bukti pengiriman biaya
3
Menerima surat gugatan, resume persidangan perkara dari Pengadilan Agama Asal dari Panitera Mempelajari berkas perkara Menetapkan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut Mencatat data PMH, tanggal Penetapan PMH pada instrumen PMH mencetak dan menandatangani PMH Mengembalikan berkas perkara kepada Panitera untuk ditunjuk Panitera Pengganti
Surat Pengantar bantuan
pemeriksaan saksi, surat
gugatan, resume persidangan
perkara
45
Menit
Surat Pengantar bantuan
pemeriksaan saksi, surat gugatan,
resume persidangan
perkara, dan PMH
4
Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan PMH dari Ketua PA Menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam persidangan
Mencatat data Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, tanggal penunjukkan, mencetak dan Menandatangani surat Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti
Menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis untuk ditentukan hari sidang
Bundel Perkara
30 Menit
Bundel Perkara
9
Mempelajari berkas perkara Menetapkan hari dan jam persidangan dan mencatat hari sidang pada court calendar hakim Mencatat data hari dan tanggal sidang dan tanggal Penetapan Hari Sidang pada instrumen PHS, mencetak dan menandatangani PHS
Bundel Perkara
14 hari
Bundel Perkara
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
LOGO PA
PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Telp./Fax (0745) 91679 SAROLANGUN 37481
SOP Prosedur Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang Menambah Panjar
Nomor W5-A7/14.3 /SOP/AP/ I /2019
Tanggal Pembuatan 02 Januari 2019
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 02 Februari 2019
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sarolangun
Korik Agustian,S.Ag.,M.Ag
NIP. 19750827.200604.1.003
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 Tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
6. Keputusan KMA RI No. 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
1. SOP Layanan Informasi 2. SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara 3. SOP Persidangan 4. SOP Pemanggilan 5. SOP Penyelesaian Perkara
1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. SKUM
5. Aplikasi SIPP
6. Buku Jurnal Keuangan dan Buku
Induk Keuangan Perkara
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika pelayanan ini tidak sesuai SOP maka persidangan tidak akan berjalan lancar
2. Jika Penggugat/Pemohon tidak menambah biaya panjar perkara maka perkara tidak akan dilanjutkan.
Entry data keuangan, SKUM, Pengisian Buku Jurnal keuangan perkara dan Buku Induk Keuangan Perkara
PROSEDUR PELAYANAN TEGURAN PANJAR BIAYA PERKARA YANG MENAMBAH PANJAR
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Pihak Kasir Jurusita Panitera Ketua
Majelis Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1
Ketua Majelis mengeluarkan instrumen perintah teguran penambahan panjar biaya perkara karena panjar biaya perkara tidak mencukupi untuk melanjutkan persidangan
Alat tulis, instrumen
5 menit
Instrumen pemberitahuan
kekurangan biaya
2
Panitera membuat surat teguran tambah panjar biaya perkara kepada pihak dengan tenggang waktu 1 bulan untuk pembayaran
Komputer, arsip surat
keluar, print out
15 menit
Surat teguran kekurangan
biaya kepada pihak
3
Para pihak menghadap kasir dan menyetor ke Bank dan membawa kembali bukti setoran
Uang tambahan
panjar biaya perkara
Maksimal 30 Hari
Pihak menyetor
kekuarangan biaya Panjar
4
Menerima bukti setoran bank dari pihak, memasukkan ke buku jurnal keuangan perkara, menginput dalam Aplikasi SIPP serta menerbitkan SKUM untuk ditanda tangani kasir dan pihak
Aplikasi SIPP dan Jurnal Keuangan
10 menit Terbitnya
pencatatan kekuangan
5
Kasir memberikan instrument pemberitahuan kepada Panitera bahwa pihak telah menambah biaya panjar
Instrument,
alat tulis 10 menit
Adanya
pemberitahuan penambahan
panjar ke panitera
6
Panitera membuat surat pemberitahuan kepada Ketua Majelis pemeriksa perkara, bahwa para pihak telah menambah panjar biaya perkara
Alat tulis, instrumen
pemberitahuan 10 menit
Adanya pemberitahuan
para pihak telah
menambah panjar
7
Ketua Majelis membuat PHS baru untuk menentukan sidang berikutnya serta menyerahkan instrument panggilan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti
Alat tulis, PC, SIPP, buku
bantu sidang 10 menit
Terbitnya PHS baru dan perintah
pemanggilan
8
Juru Sita memanggil kembali para pihak untuk melanjutkan persidangan
Alat tulis, PC, SIPP
10 menit
Adanya surat panggilan untuk para
pihak
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
LOGO PA
PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Telp./Fax (0745) 91679 SAROLANGUN 37481
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 Tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
5. Pasal 260 – 216 RBg; 6. Keputusan KMA RI No. 1-144 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pelayanan Informasi; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
1. Jika pelayanan ini tidak sesuai SOP maka persidangan tidak akan berjalan lancar;
2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Penyelesaian Perkara menjadi terhambat;
Entry data identitas para pihak dan tanggal
pelaksanaan Sita Jaminan dalam Register
PROSEDUR PELAKSANAAN SITA JAMINAN
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Majelis Hakim
Meja I Kasir Panitera / Jurusita
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1
Majelis menerbitkan Penetapan sita jaminan, dan memerintah Panitera melakukan Sita Jaminan terhadap obyek Perkara
Berkas perkara
20 menit
Putusan sela
2
Menaksir biaya Sita Jaminan, menuliskannya dalam Slip setoran dan Memerintah Pemohon Sita untuk membayar biaya Sita Jaminan Ke Bank
Berkas
perkara, Putusan Sela
15 menit
Tercatat dalam
register sita
3
Menerima slip pembayaran biaya sita jaminan dari bank melalui pihak, lalu Mencatat pada Jurnal & Induk Keuangan, dan membuat SKUM
Berkas
perkara, SKUM
10 menit
Registrasi
4
Mengambil biaya Sita Jamian, Melaksanakan CB dan mengumumkan di kelurahan atau mendaftarkan di kantor pertanahan jika tanah telah bersetifikat, lalu Menyerahkan berita acara CB ke Majelis HakiM
Berkas & Putusan Sela
4 hari
BA
Penyitaan
5
- Memeriksa BA Penyitaan - Menyatakan sah dan berharga atau tidak sah pelaksanaan CB
- Menyerahkan instrument Pelaksanaan sita ke Meja II untuk dicatat dalam buku regester sita
BA Penyitaan, instrumen
20 menit
Terregistrasi nya CB
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
1 dari 3 halaman
LOGO PA
PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Telp./Fax (0745) 91679 SAROLANGUN 37481
1 Menerima surat permohonan sita buntut sebanyak para pihak ditambah 3 eksemplar dari Pemohon sita buntut dilampiri putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diajukan banding
5 Menit
2 Meneliti surat permohonan sita buntut yang diajukan oleh Pemohon sita
10 Menit
3 Menaksir panjar biaya Permohonan sita buntut dan membuat SKUM Rangkap 3 serta menyerahkan SKUM tersebut kepada Pemohon sita buntut agar membayar panjar biaya permohonan sita buntut pada bank yang ditunjuk
10 Menit
4 Menerima pembayaran panjar biaya permohonan sita sesuai SKUM
5 Menit
5 Memberi tanda lunas dan nomor permohonan sita buntut pada SKUM setelah Pemohon sita buntut membayar panjar biaya permohonan sita buntut di Bank yang ditunjuk.
5 Menit
6 Mencatat panjar biaya permohonan sita buntut dalam buku jurnal sita yang bersangkutan
5 Menit
7 Membubuhkan nomor permohonan sita buntut pada surat permohonan sita buntut dengan stempel yang telah ditentukan
5 Menit
8 Menyerahkan SKUM lembar pertama kepada Pemohon sita buntut untuk disimpan yang bersangkutan
5 Menit
9 Menyerahkan berkas permohonan sita buntut berisi surat permohonan sita buntut dan lampirannya beserta SKUM lembar kedua kepada Pemohon sita buntut untuk mendaftar permohonan sitanya kepada petugas meja II
15 Menit
10 Mencatat permohonan sita buntut dalam buku register sita
5 Menit
11 Menyerahkan satu eksemplar surat permohonan sita buntut kepada Pemohon sita buntut untuk disimpan yang berasangkutan
10 Menit
12 Menyerahkan berkas permohonan sita buntut kepada Panitera dengan melampirkan blanko PMH, PHS dan penunjukan panitera sidang.
10 Menit
13 Membuat penunjukan panitera sidang
5 Menit
14 Menyerahkan berkas permohonan sita buntut kepada Ketua
10 Menit
15 Membuat penetapan penunjukan majelis hakim (PMH)
15 Menit
3 dari 3 halaman
16 Menyerahkan berkas permohonan sita buntut kepada ketua majelis
15 Menit
17 Menerbitkan Penetapan Hari Sidang (PHS).
5 Menit
18 Memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak dengan instrumen melalui panitera sidang yang ditunjuk.
7 Jam
19 Menyelenggarakan sidang permohonan sita buntut.
7 Jam
20 Mengabulkan permohonan sita buntut dengan penetapan.
7 Jam
21 Memerintahkan melaksanakan sita kepada Panitera/JS/JP
15 Menit
22 Memberitahukan pelaksanaan sita kepada para pihak dan pejabat setempat yang terkait.
7 Jam
23 Meminta bantuan pengamanan kepada pihak keamanan yang berkompeten bila perlu.
7 Jam
24 Melaksanakan sita buntut ditempat objek sita dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
7 Jam
25 Membuat berita acara pelaksanaan sita buntut.
15 Menit
26 Menyerahkan salinan berita acara pelaksanaan sita buntut kepada para pihak.
7 Jam
27 Mendaftarkan objek sita buntut kepada instansi terkait. a. Objek tanah bersertifikat
didaftarkan ke BPN setempat;
b. Objek tanah tidak bersertifikat (Leter C/Girik) didaftarkan ke Lurah/Kepala Desa setempat;
c. Kendaraan bermotor didaftarkan ke Kepolisian setempat;
d. Objek sita kapal ke Syahbandar
e. Saham di Bursa Efek Rekening/Deposito di Bank tempat rekening berada.
7 Jam
28 Menyerahkan penjagaan objek sita buntut atas benda bergerak pada yang menguasai semula
7 Jam
29 Memerintahkan kepada instansi yang menerima pendaftaran untuk mengumumkan adanya sita buntut tersebut.
7 Jam
30 Melaporkan dan menyerahkan berita acara pelaksanaan sita kepada Meja III
5 Menit
4 dari 3 halaman
31 Mengirim berita acara sita buntut ke Pengadilan Tinggi Agama untuk kelengkapan berkas perkara banding yang bersangkutan.
7 Jam
.
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
LOGO PA
PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Telp./Fax (0745) 91679 SAROLANGUN 37481
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 Tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1998
5. Keputusan KMA RI No. 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;