Page 1
ii
LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (ABDIMAS)
PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)
PEMBEKALAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM UPAYA
PENANGANAN PENCEMARAN OLEH SAMPAH BERBASIS
HUKUM LINGKUNGAN DI DESA MUARA, TELUK NAGA,
KABUPATEN TANGERANG - BANTEN
KETUA : Dr. Fitra Deni, SH., M.Si
ANGGOTA : Efan Setiadi, S.Kom., SH., MH
: Catherine L. Tobing, SH., M.Hum
: Ditta Giarni Martha, SH., MH
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
2021
Page 2
iii
HALAMAN PENGESAHAN
Judul:”PEMBEKALAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGANAN
PENCEMARAN OLEH SAMPAH BERBASIS HUKUM LINGKUNGAN DI DESA MUARA, TELUK
NAGA, KABUPATEN TANGERANG – BANTEN”.
1. Nama Mitra Program PKM : Desa Muara, Teluk Naga, Kab.Tangerang – Banten
2. Ketua Tim Pengusul
a. Nama : Dr. Fitra Deni, SH.,M.Si
b. NIK/NIDN : 0316066601
c. Jabatan/Golongan : Lektor / III.B
d. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
e. Perguruan Tinggi : Universitas Satya Negara Indonesia
f. Bidang Keahlian : Ilmu Hukum
g. Alamat Kantor/Telp/E-mail : Jl. Arteri Pondok Indah No.11, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan 12240,Telp 021.7398393
3. Anggota Tim Pengusul
a. Jumlah Anggota : 3 (tiga) orang
b. Nama Anggota/Bidang Keahlian : 1.Efan Setiadi, S.Kom., SH., MH / Hukum Pidana
2.Catherin L Tobing, SH., MH / Hukum Perdata
3.Ditta Giarni Martha, SH., MH / Hukum HAN
/HTN
c. Nama Mahasiswa yang terlibat : 1. Nabilah Eka Wandani,
2. Leony Enjelita Putri
3. Muhammad Tarmizi
4. Lokasi Kegiatan : Desa Muara, Teluk Naga, Kab.Tangerang - Banten
5. Jarak Mitra Dari PT : 46 Km
6. Biaya Total : Rp. 6.703.480,-
7. Sumber Biaya : LPPM (Rp. 6.500.000) Sumber Lain (Rp. 203.480)
Page 3
iv
Mengetahui, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Dr. Radita Gora Tayibnapis, S.Sos., M.M. NIDN. 0317088501
Jakarta, 27 Juli 2021 Ketua Tim Abdimas,
Dr. Fitra Deni, SH, M.Si NIDN. 0316066601
Menyetujui,
Ketua LPPM USNI
Dr. Armen Nainggolan, M.Si. NIDN. 0323127101
Page 4
v
Pembekalan Kesadaran Masyarakat Dalam Upaya Penanganan
Pencemaran Sampah Berbasis Hukum Lingkungan Di Desa Muara,
Teluk Naga, Kabupaten Tangerang – Banten
Oleh:
Dr. Fitra Deni., SH.M.Si, Catherin L. Tobing., SH.M.Hum
Ditta Giarni Martha., SH.MH, Efan Setiadi., S.Kom. SH. MH dan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Satya Negara Indonesia
Email: [email protected]
RINGKASAN
Kegiatan Pengabdian melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM) berupa
pembekalan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan sampah yang berbasis
pada hukum lingkungan. Desa Muara, penuh dengan tumpukan sampah berasal dari
bawaan arus air kali Cisadane yang terbentang dari Bogor, Kota Tangerang,
Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Warga yang membuang sampah tidak
ada tindakan apapun dari aparat desa. Budaya menyediakan tempat sampah kurang
diperhatikan, desa belum menyediakan lahan untuk Tempat Penampungan
Sementara. Warga cenderung membuang sampah ke kali, tanah kosong yang
berdekatan dengan pemukiman. Padahal sudah diatur Tata Kelola penanganan
sampah terdapat dalam Perda Banten No 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Sampah.
Kegiatan PKM diikuti oleh 28 orang mitra terdiri dari (aparat desa, RT, RW,
PKK, Karang Taruna) yang antusias memperhatikan setiap materi yang disampaikan,
praktek daur ulang sampah untuk RT yang bernilai secara ekonomis, tim bersama
warga gotong royong membersihkan dan mengadakan tempat-tempat sampah yang
belum ada dilingkungan desa. Aparat desa merespon baik meminjamkan lahan
Tempat Penampungan Sementara (TPS) di dekat kantor lurah. Diakhir kegiatan tim
memberikan Undang-Undang No 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan buku saku Kesadaran Masyarakat Berbasis
Hukum Lingkungan
Luaran yang diharapkan adanya keberlanjutan program mitra, kegiatan
pengelolaan sampah dengan model daur ulang yang berbeda, bank sampah, pelatihan
pembuatan peraturan desa dan usulan-usulan untuk mendapatkan dana alternatif
untuk membangun TPS dan TPA yang permanen.
Kata Kunci : Kesadaran Masyarakat, Penanggulangan, Sampah, dan Hukum Lingkungan
Page 5
vi
Provision of Public Awareness in Efforts to Handle Garbage Pollution
Based on Environmental Law in Muara Village, Teluk Naga,
Tangerang – Banten Regency
By:
Dr. Fitra Deni., SH.M.Si, Catherin L. Tobing., SH.M.Hum
Ditta Giarni Martha., SH.MH, Efan Setiadi., S.Kom. SH. MH and
Faculty of Social and Political Sciences,
Universitas Satya Negara of Indonesia
Email: [email protected]
SUMMARY
Service activities through the Community Partnership Program are in the form of
providing public awareness of waste management based on environmental law.
Muara village is full of piles of garbage from the Cisadane river which stretches
from Bogor, Tangerang City, South Tangerang and Tangerang Regency. Residents
who throw garbage there is no action from the village officials. The culture of
providing trash bins is less attention, the village has not provided land for
Temporary Shelters. Residents tend to throw garbage into rivers, vacant land
adjacent to settlements. Even though the management of waste management has been
regulated in Law No. 8 of 2011 concerning Waste Management.
The PKM activity was attended by 28 partners consisting of (village official,
neighboard association, PKK, Karang Taruna) who were enthusiastic about paying
attention to every material presented, the practice of recycling waste for neighboard
association which was economically valuable, a team with local residents working
together to clean and organize a place - Garbage bins that do not exist in the village
environment. Village officials responded favorably to lending land for Temporary
Shelters (TPS) near the lurah's office. At the end of the activity, the team presented
Law No. 23 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and a
pocket book for Community Awareness Based on Environmental Law.
The expected outputs are the sustainability of partner programs, waste management
activities with different recycling models, waste banks, training in village regulation
making and proposals to obtain alternative funds to build permanent TPS and TPA.
Keywords: Public Awareness, Management, Waste, and Environmental Law
Page 6
vii
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah
memberikan kesempatan kepada kami Tim Dosen FISIP Program Studi Hukum
Universitas Satya Negara Indonesia untuk melaksanakan Pengabdian Masyarakat
(ABDIMAS) Program Kemitraan Masyarakat (PKM), sebagai salah satu bagian dari
Tri Dharma Perguruan Tinggi. ABDIMAS yang dilaksanakan berjudul
PEMBEKALAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM UPAYA
PENANGANAN PENCEMARAN OLEH SAMPAH BERBASIS HUKUM
LINGKUNGAN DI DESA MUARA, TELUK NAGA, KABUPATEN
TANGERANG – BANTEN.
Kegiatan ABDIMAS-PKM ini dapat terlaksana berkat dukungan dari
berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah kami
menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Rektor Universitas Satya Negara Indonesia
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Bapak Kepala Desa Sarwana dan Jajarannya
5. Warga Desa Sarwana
6. Berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah
membantu terlaksananya kegiatan ABDIMAS-PKM.
Kegiatan ABDIMAS-PKM dilakukan selama 5 (lima) mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Kegian ini melibatkan Perangkat
Desa, RT, RW, PKK, Karang Taruna di desa Muara yang bertujuan untuk
memberikan pembekalan kesadaran masyarakat terhadap penanganan sampah
berbasis hukum lingkungan dan pemanfaatan limbah sampah. Kegiatan ini masih
belum mencapai target ideal karena keterbatasan waktu dan dana yang tersedia.
Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menurut kami perlu kiranya dilakukan
kegiatan lanjutan kepada masyarakat desa Muara, sebagai Desa Binaan Prodi Hukum
berupa pelatihan-pelatihan dan keterampilan diantaranya pembuatan peraturan desa,
proposal Corporate Social Responsibility (CSR), dan bank sampah sebagai bentuk
pengembangan dan aplikasi kegiatan tersebut. Namun demikian, besar harapan kami
Page 7
viii
semoga ABDIMAS-PKM dapat memberikan manfaat bagi kemandirian dan
kemajuan masyarakat desa Muara. Aamiin.
Jakarta, 11 Juli 2021
Tim Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Ketua
(Dr. Fitra Deni, SH.,M.Si)
Page 8
ix
DAFTAR ISI
Halaman
1. Cover : ....................................................................... i
2. Halaman Pengesahan : ....................................................................... ii
3. Abstrak : ...................................................................... iii
4. Abstrack : ...................................................................... iv
5. Kata Pengantar : ....................................................................... v
6. Daftar Isi : ...................................................................... vi
7. BAB 1 Pendahuluan : ....................................................................... 1
1.1 Analisa Situasi : ....................................................................... 1
1.2 Permasalahan Mitra : ....................................................................... 4
8. BAB II Solusi dan Target Lulusan : ...................................................................... 5
2.1 Solusi : ....................................................................... 5
2.2 Target Luaran : ....................................................................... 5
9. BAB III Metode Pelaksanaan : ....................................................................... 7
3.1 Waktu dan Tempat : ....................................................................... 7
3.2 Peserta : ....................................................................... 8
3.3 Metode Pelaksanaan : ....................................................................... 8
10. BAB IV Hasil dan Pembahasan : ....................................................................... 9
4.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan : ....................................................................... 9
4.2 Pembahasan Hasil
Pelaksanaan
Kegiatan : ..................................................................... 10
11. BAB V Penutup : ..................................................................... 12
5.1 Kesimpulan : ..................................................................... 12
5.2 Saran : ..................................................................... 12
12. Daftar Pustaka : ..................................................................... 13
13. Lampiran-Lampiran : .....................................................................14
Page 9
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Analisis Situasi
Pengabdian kepada masyarakat atau PKM dapat diartikan sebagai respon perguruan
tinggi atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Pengabdian pada masyarakat menjadi salah satu
Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan satu kesatuan dengan dua dharma yang
lainnya. Pengabdian pada masyarakat dapat diartikan sebagai respon perguruan tinggi
atas kebutuhan, tantangan atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Dosen USNI sebagai civitas akademika telah
melakukan aktivitas pengabdian masyarakat secara individu dan kelompok, akan tetapi
hasilnya kurang optimal. Oleh karena itu perlu ada suatu mekanisme pengaturan dan
koordinasi kegiatan pengabdian masyarakat yang terstruktur dan berkesinambungan
secara institusi USNI, dengan demikian keluaran dan dampak yang dihasilkan dapat
lebih baik dan lebih terasa manfaatnya oleh masyarakat luas.
Permasalahan lingkungan terkadang menjadi masalah yang sulit dipecahkan apabila
masyarakat setempat tidak memahami dan tidak ada pihak tertentu yang menjelaskan,
ditambah lagi dengan pemahaman hukum lingkungan yang memiliki sanksi pidana yang
sebagian besar masyarakat tidak mengetahuinya. Menurut data Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI) volume sampah di perairan wilayah Indonesia setiap
tahunnya mencapai 0,27-0,59 juta ton dan sebagian besar merupakan sampah plastik.
Perairan yang paling banyak sampahnya berada di Jakarta, Tangerang dan Bekasi.
Kondisi lingkungan yang baik dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat
menempatkan dirinya sebagai bagian dari lingkungan. Lingkungan dimaknai tidak saja
dalam bentuk benda hidup akan tetapi juga benda mati yang berkaitan satu sama lain.
Menurut Prof Emil Salam “Lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi keadaan,
serta pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal
yang hidup ( termasuk manusia)1. Banyak masyarakat memandang menjaga lingkungan
itu bukan tujuan utamanya dalam mencapai kehidupan yang ideal akan tetapi ekonomi
dan keuanganlah yang menjadi pilar utamanya.
Sampah plastik yang terbawa kelautan memberikan dampak negatif terhadap eko-
sistem di wilayah pesisir, salah satunya ekosistem terumbu karang dan mangrove men-
1 Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta, 1983, hlm.3.
Page 10
2
jadi terganggu bahkan bisa menyebabkan kematian bagi benih mangrove dan terumbu
karang. Adanya bahan berbahaya dan beracun dari sampah plastik akan mengakibatkan
ikan dan biota laut lainnya mengalami gangguan bahkan pada konsentrasi tinggi sekali
dapat mengakibatkan terjadinya kematian.
Oleh sebab itu perlu adanya upaya untuk kembali meningkatkan rasa cinta
lingkungan di tengah masyarakat dan meningkatkan kesadaran serta pengetahuan
masyarakat terkait dengan hukum lingkungan itu sendiri. Upaya yang dilakukan bisa
dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan pembuatan bank sampah sebagai upaya dalam
mendukung Paris Agreement. Dimana diharapkan masyarakat juga mulai terbiasa
dengan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan rasa cinta lingkungan dan sadar hukum
lingkungan. Selain itu upaya yang dilakukan ini juga diharapkan bisa meningkatkan baik
secara langsung ataupun tidak langsung dalam segi finansial atau keuangan masyarakat
dan kesadaran hukum masyarakat untuk tidak merusak lingkungan, justru menjaga dan
melindungi lingkungannya dengan baik.
Dari sampah plastik juga akan berdampak pada kehidupan manusia terutama ke-
sehatan, bahaya racun bisa masuk ke dalam tubuh melalui air yang kita gunakan dan juga
makanan hasil laut yang biasa kita konsumsi. Sampah plastik berpotensi untuk me-
nurunkan, atau bahkan dapat menyebakan hilangnya keanekaragaman hayati ekosistem
pesisir. Oleh karena itu, apabila sampah plastik tidak ditangani dengan baik, dapat
mengakibatkan terjadinya kepunahan pada biota tertentu terutama biota yang hampir
punah (endangered species).
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-undang Pengelolaan
Perlindungan Lingkungan Hidup dimana dalam Pasal 163 menyebutkan bahwasannya
pemerintah dan daerah serta masyarakat haruslah dapat menciptakan lingkungan yang
sehat dan terbebas dari resiko dampak buruk bagi kesehatan. Adalah merupakan
kewajiban dan hak bagi semua pihak menjaga lingkungan dari pencemaran. Dalam
Peraturan Daerah No 08 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 2
Pengelolaan sampah berasaskan: a. asas tanggung jawab; b. asas berkelanjutan; c. asas
manfaat; d. asas keadilan; e. asas kesadaran; f. asas kebersamaan; g. asas keselamatan; 5
h. asas keamanan;dan i. asas nilai ekonomi. Sedangan Pasal 3 menyebutkan tujuan
pengelolaan sampah adalah: a. terwujudnya pengelolaan sampah secara terpadu dan
komprehensif; b. meningkatkan kesehatan masyarakat; c. menjaga kualitas
lingkungan;dan d. menjadikan sampah sebagai sumber daya.
Page 11
3
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah laut,
lanjutnya, pemerintah sudah menargetkan akan mengurangi sampah di laut hingga 70
persen paling lambat pada 2025. Pemerintah sudah menetapkan dua langkah strategis
untuk menangani masalah sampah di perairan Indonesia. Pertama, bagaimana
mengurangi volume sampah mengalir ke laut. Hal ini bisa dilakukan dengan cara
mengubah perilaku masyarakat supaya tidak membuang sampah sembarangan. Langkah
strategis kedua adalah bagaimana mengurangi volume sampah, misalnya dengan
memperbanyak insulator (mesin penghasil listrik dari sampah) di tempat pembuangan
akhir dan tempat-tempat pembuangan sementara.
Sementara dalam keadaan di desa Muara Teluk Naga di Banten, terdapat banyak
sekali sampah dari perairan laut yang datang dari Bogor dan wilayah Jakarta. Pantainya
menjadi tidak bersih dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat setempat.
Kondisi kali sepanjang desa Muara sangat memprihatinkan perihal pencemaran
lingkungan hidup dan system pengelolaan limbah lingkungan hidup mulai dari
pemilahan sampah yang tidak ada, sampai terbengkalainya sampah yang tidak ada pada
tempatnya, hal ini juga di perparah dengan minimnya papan pengumuman tentang
larangan membuang sampah yang ada di lingkungan wisata pantai pasir putih.
Berdasarkan dari hasil pantauan, di desa tersebut juga mengalami kerusakan hutan
mangrove yang diakibatkan oleh pembangunan prasarana dan sarana. Selain itu,
banyaknya dibangun penambakan udang, ikan dan kepiting juga mendorong tergesernya
fungsi hutan mangrove sebagai pelindung ekosistem laut. Untuk itulah tim dari Prodi
Hukum USNI memiliki rencana untuk mengadakan Pembekalan Kesadaran Masyarakat
Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis pada Lingkungan Hidup, di desa Muara Teluk
Naga kabupaten Tangerang provinsi Banten.
1.2 Permasalahan Mitra
Berdasarkan penjelasan dari permasalahan umum dan juga spesifikasi yang
telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam permasalahan mitra yang menjadi objek
pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat tentang PEMBEKALAN
KESADARAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGANAN
PENCEMARAN OLEH SAMPAH BERBASIS HUKUM LINGKUNGAN DI
DESA MUARA, TELUK NAGA, KABUPATEN TANGERANG – BANTEN.
Maka permasalahan mitra sampah adalah sebagai berikut:
Page 12
4
1. Sampah manusia dan lingkungan, sampah tidak hanya merusak kelestarian
lingkungan, tapi juga mengganggu kesehatan masyarakat. Pencemarannya yang
bisa melalui udara, air, tanah, maupun kontak dengan organisme lain dapat
menimbulkan penyakit. Indonesia berada pada peringkat No 2 dunia penyumbang
sampah dilaut, Banten No 4 di Pulau Jawa, terbanyak di Kab Tangerang dimana
sampah berasal dari aliran sungai Cisadane yang membentang mulai dari Bogor,
Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang bermuara kepantai Utara Tangerang.
2. Lingkungan desa penuh dengan sampah terlihat kali penuh dengan tumpukan
sampah, sampah dipinggir jalan berserakan, yang tentunya akan berbahaya bagi
manusia dan keseimbangan lingkungan hidup mahkluk lainnya selain manusia
seperti ikan, burung, tambak udang. Jika lingkungan tidak dikelola dengan baik,
akan berdampak buruk bagi kualitas hidup manusia.
3. Sebagian besar RT tidak menyediakan tempat sampah dan belum adanya TPS/TPA,
kebiasaan warga sudah biasa membuang sampah dikali
4. Tata Kelola Sampah yang buruk tidak ditemukannya TPS sampah
5. Peran desa masih kurang memadai dalam pengelolaan sampah;
a. Lama (kumpul, angkut, buang)
b. Baru (3R) Reduce (Pengurangan) – Reuse (Penggunaan kembali) –
Recycle (Pendaurulangan), anggaran utk sampah belum skala prioritas
desa
6. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan hukum warga dan aparat desa terkait
masalah sampah dan lingkungan, mengabaikan kebersihan lingkungan.
7. Pergantian aparat desa yang belum 1 tahun
8. Masyarakat tidak tahu adanya regulasi, sanksi membuang sampah sembarangan,
Transportasi, untuk membawa TPA sampah, tidak Konsistensi Kewenangan
instansi (Pemda dan Dinas PU) terkait dengan sampah, pencemaran dan
lingkungan.
Page 13
5
BAB II
SOLUSI DAN TARGET LUARAN
2.1 Solusi
Pemberian solusi dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (P2M) ini tentunya mengarah pada pemahaman masyarakat terhadap
pengembangan desa, perbuatan-perbuatan yang dapat memperbaiki dan mengembangkan
sector lingkungan.
Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya di dalam Analisis
Situasi, berkaitan dengan lingkungan maka dalam kegiatan PKM ini, kegiatan yang
dapat dilakukan adalah:
1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebersihan lingkungan
2. Memberitahukan pengetahuan konsep, teori dan prinsip hukum lingkungan ,
perbaikan dan pengembangan lingkungan bagi masyarakat sekitar.
3. Membantu masyarakat menyediakan sarana untuk menunjang pengembangan
kegiatan masyarakat, seperti Pengadaan karung sampah di rumah-rumah warga
Desa dan Pengadaan tong sampah ditempat yang ramai dikunjungi warga
4. Mendorong aparat desa menyediakan lahan desa untuk penampungan sampah
sementara.
5. Mendorong masyarakat menyediakan tranportasi untuk membawa sampah dari
RT ke lokasi TPS (gerobak, motor-gerobak) berdasarkan musyawarah mufakat
desa
6. Memberikan informasi dan motivasi bagi masyarakat untuk menjaga lingkungan
sekitar
Solusi ini ditawarkan untuk menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat
desa Muara.
2.2 Target Luaran
1. Peserta memahami perbaikan dan penjagaan sarana lingkungan di
wilayah sekitar.
2. Masyarakat desa sudah mengerti aturan-aturan terkait sampah,
Page 14
6
lingkungan dan menerapkannya dalam kehidupan sehar-hari
3. Terbentuknya kelompok PKK, Karang Taruna membuat berbagai model
daur ulang sampah.
4. Adanya RT percontohan yang sudah dalam pengadaan tong sampah dan
budaya gotong rotong minimal 1 bulan sekali di Dusun untuk
penanganan sampah secara bersama-sama
5. Penyerahan UUPLH dan Perda No 08 Tahun 2011
6. Tersedinaya buku suku Kesadaran Masyarakat Berbasis Hukum
Lingkungan
7. Publikasi Hasil PKM melaui Jurnal bereputasi.
Page 15
7
BAB III
METODE PELAKSANAAN
3.1 Waktu dan Tempat
1. Kegiatan Pengabdian dilakukan dari minggu pertama Januari 2021 dengan
melakukan survey yang dilakukan oleh Mahasiswa Hukum. Kegiatan ini untuk
mengamati keadaan dan situasi di desa Muara mengenai keadaan masyarakat
sekitar yang terdampak sampah, serta melakukan diskusi dengan perangkat desa
setempat mengenai rencana Pemberian Bekal terhadap Penanggulan Pencemaran
Sampah.
2. Di minggu kedua Januari 2021 Mahasiswa memastikan kembali kepada
perangkat desa jumlah RT dan RW yang dapat menghadiri kegiatan Pengabdian
kepada Masyarakat serta apa saja kendala dalam penanganan sampah di desa
Muara.
3. Tanggal 18 Februari 2021 mengadakan Rapat mengenai persiapan audiensi oleh
tim dosen hokum ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Dinas
Pekerjaan Umum di Tangerang Banten, untuk bekerja sama menanggulangi
penanganan sampah di desa Muara
4. Tanggal 18 Maret 2021 Tim dosen hukum yang terdiri dari ibu Dr. Fitra Deni,
SH.M.Si dan bapak Efan Setiadi, S.Kom, SH.MH melakukan audiensi ke Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tangerang, Banten untuk membahas dan
bekerjasama dalam menanggulangi sampah di desa Muara.
5. Tanggal 20 Maret 2021 Mahasiswa dan Tim dosen hukum melaksanakan
kegiatan PKM. Kegiatan ini diawali dengan kata sambutan dan pembukaan oleh
Ketua Prodi Hukum serta pemaparan materi penanggulangan sampah oleh ibu
Atin Harmiasih, SE Plt. Kepala UPTD Wilayah IX DLHK Kabupaten Tangerang
dan Ibu Dr. Fitra Deni, SH.M.Si serta Sekretaris Desa.
6. Tanggal 28 Maret 2021 Mahasiswa memberikan tutorial daur ulang sampah agar
bernilai ekonomis kepada karang taruna dan anggota PKK di desa Muara.
7. Mahasiswa dan Tim dosen hukum menyerahan beberapa tempat sampah kepada
perangkat desa Muara dan juga RT dan RW untuk membantu penanggulangan
sampah di desa Muara.
Page 16
8
8. Tanggal 12 April 2021 Tim Dosen Hukum membahas analisis perkembangan
desa Muara dalam penanganan sampah di sekitar desa.
9. Tanggal 17 April 2021 Mahasiswa dan tim dosen melakukan evaluasi
terhadap hasil kegiatan mengenai kesadaran hukum mitra dalam
penanggulangan pencemaran sampah dan pengelolaannya secara
ekonomi bagi RT dan warga sekitar desa.
3.2 Peserta
Peserta pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah tim dosen dan
mahasiswa hukum yang berjumlah 8 orang, dan mitra sebanyak 28 orang
terdiri dari PKK, Karang Taruna, Aparat Desa, Ketua RT dan RW desa Muara.
3.3 Metode Pelaksanaan
Meode yang digunakan dalam kegiatan P2M ini adalah:
a. Metode penyebaran kuesioner sebelum dan setelah kegiatan PKM
mengetahui pemahaman mitra terkait masalah pencemaran, lingkungan,
peraturan dan sanksi;
b. Metode tutorial/ceramah dengan memberikan pengetahuan secara
teoritis, konsep dan prinsip-prinsip dan dasar hukum tentang;
(1) Prinsip-prinsip hukum lingkungan substantif dan procedural.
Prinsip hukum substantif meliputi tentang hak (rights),
kewajiban (obligations) dan tanggung jawab (liabilities). Prinsip
hukum prosedural berkaitan dengan tata cara untuk menegakan
hak-hak atau memulihkan hak-hak yang dilanggar.
(2) Pemahaman dasar mengenai hubungan lingkungan dan
masyarakat;
(3) Pencemaran lingkungan;
(4) Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan
(5) Pengetahuan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(6) Pengetahuan Peraturan Daerah Banten No 08 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Sampah;
c. Metode tanya jawab dengan mitra dan diskusi interaktif yaitu para
peserta dapat memberikan pertanyaan kepada para penyaji materi
terhadap materi yang belum dipahami. Selain itu juga dapat berbagi
Page 17
9
pengetahuan dan pengalaman mengenai konsep penanggulangan
pencemaran sampah.
d. Metode demo singkat daur ulang sampah dari botol plastik berdaya
guna ekonomi kepada mitra (PKK, Karang Taruna perwakilan warga
dari RT)
e. Metode sosialisasi penanggulangan pencemaran sampah dengan
membagikan karung plastik dan tong sampah di setiap RT.
f. Metode praktek pengadaan Tempat Penampungan Sampah Sementara
(TPS) bersama mahasiswa dan aparat desa.
Page 18
10
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan pengabdian ini diawali dengan survey ke Desa Muara dan
berdiskusi dengan kepala Desa Muara mengenai gambaran konsep pengembangan
lingkungan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat desa Muara. Selain itu, apa
saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pengembangan lingkungan hidup.
Kegiatan ini juga dilaksanakan secara tatap muka dan menyampaikan
materi berupa Pembekalan Penanggulangan Pencemaran Sampah. Kegiatan ini
dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 dari pukul 10.00-13.30 WIB.
Peserta pengabdian ini berjumlah 26 orang.
Tabel 1; Pelaksanaan Kegiatan PKM
No. Kegiatan Tim Pelaksanan Peserta Waktu
1. Keberangkatan menuju
desa Muara, Teluk Naga
Tim dosen di bawah
kooardinasi Kajur Prodi
Hukum
- 20 Maret 2021
2. Pembekalan kesadaran
masyarakat terhadap
Penanggulangan
Pencemaran Sampah
Berdasarkan Hukum
Lingkungan
Tim dosen di bawah
koordinasi Kajur Prodi Hukum
Masyarakat
desa Muara
Teluk Naga
20 Maret 2021
3. Mahasiswa memberikan
tutorial daur ulang
sampah agar bernilai
ekonomis
Tim dosen di bawah
koordinasi Kajur Prodi Hukum
karang
taruna dan
anggota
PKK di desa
Muara.
28 Maret 2021
4. Evaluasi Kegiatan
Penelitian dan
Pengabdian kepada
Masyarakat.
Tim dosen dan mahasiswa di
bawah koordinasi Kajur Prodi
Hukum
- 17 April 2021
Page 19
11
4.2. Pemahaman Mitra Terhadap Lingkungan
Sebelum materi disampaikan, terlebih dahulu dilakukan penyebaran
questioner kepada peserta sejumlah 26 orang yang terdiri dari PKK, Karang
Taruna, Aparat Desa, RT dan RW. Peserta dipilih sesuai dengan kriteria dan
sasaran pelaksanaan PKM. Questioner diberikan untuk mendapatkan informasi
pengetahuan mitra mengenai pencemaran lingkungan oleh sampah, ketersediaan
tempat penampungan sampah dan kesadaran mitra berbasis hukum lingkungan.
Gambar 2:
Pemahaman Mitra Terhadap Lingkungan
Berdasarkan hasil pre- test yang dilakukan sebanyak 26 responden memberikan
hasil bahwa pertanyaan 1 yang menjawab iya sebesar 69,23% sedangkan yang menjawab
tidak sebesar 30,77% ini karenakan responden merasa lingkungan mereka kurang bersih.
Pertanyaan 2 yang menjawab iya sebesar 23,08% dan menjawab tidak sebesar 76,92%
dikarenakan responden tidak menyediakan tempat pembuangan sampah sendiri.
Pertanyaan 3, responden yang menjawab iya sebesar 11,54% dan yang menjawab tidak
sebesar 88.46 dikarenakan responden tidak mengetahui cara pemanfaatan limbah dengan
baik. Untuk pertanyaan 4, responden yang menjawab iya sebesar 19,23% dan yang
menjawab tidak sebesar 80,77% dikarenakan responden tidak mempunyai Tempat
Pembuangan Akhir. Pertanyaan 5 yang menjawab iya sebesar 11,54% dan yang menjawab
tidak sebesar 88,46% dikarenakan responden tidak mengetahui adanya UU No. 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertanyaan 6 yang
Page 20
12
menjawab iya sebesar 46,15% dan yang tidak sebesar 53,85% dikarenakan responden
cukup mengetahui membuang sampah di laut atau wilayah pantai merupakan tindakan
perusakan lingkungan. Pertanyaan 7 yang menjawab iya sebesar 11,54% dan yang
menjawab tidak sebesar 88,46% dikarenakan responden mengetahui adanya sanksi pidana
yang merusak lingkungan laut akan dipidana penjara minimal 3 tahun dan denda Rp
3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah). Pertanyaan 8 yang menjawab iya sebesar 88,46%
dan yang menjawab tidak sebesar 11,54% dikarenakan responden sudah mengetahui laut
yang bersih akan mendapatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Berdasarkan Pre-Test yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa responden sebagaian
besar tidak mengetahui adanya UUPPLH dan tidak mengetahui pelaku pencemaran laut
dapat dikenakan sanksi berupa denda dan kurungan, akan tetapi respon mengetahui laut
yang bersih akan membawa manfaat secara ekonomi. Sebaliknya sebagian besar
responden tidak mempunyai tempat pembuangan sampah dan tidak mengetahui
bagaimana memanfatkan limbah sampah dapat bernilai secara ekonomis.
Dilihat dari pengamatan dilapangan dan informasi dari aparat desa, sampah yang berada
di desa muara akan selalu ada sepanjang waktu, dikarena secara geografi berada
berbatasan langsung dengan Pantai Utara Kabupaten Tangerang, sungai dan kali yang
selalu dipenuhi oleh sampah kiriman dari Kali Cisadane.
4.2 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Hasil kegiatan pengabdian secara garis besar mencakup beberapa komponen,
antara lain:
a. Keberhasilan target jumlah peserta
b. Tercapainya tujuan kegiatan pengabdian
c. Tercapainya materi yang telah dilaksanakan
d. Tumbuhnya kesadaran hukum mitra terhadap lingkungan;
e. Terselenggaranya pengelolaan sampah oleh mitra yang berguna secara
ekonomi;
f. Tersedianya tempat pembuangan sampah bagi mitra di tingkat RT dan
kelurahan;
g. Tersedianya lahan untuk TPSS
Kegiatan ini diikuti oleh 26 orang peserta, dimana hal ini dapat disimpulkan
besarnya antusias masyarakat terhadap kegiatan ini.
Page 21
13
Ketercapaian tujuan kegiatan ini dapat dilihat dari hasil dialog, diskusi dan
tanya jawab bersama masyarakat mengenai penanggulangan pencemaran
sampah serta sanksi hukum bagi orang yang merusak lingkungan.
Tercapainya target materi pada PKM ini cukup baik sesuai dengan yang
telah diencanakan, hal ini dapat ditunjukan dengan cakupan materi yang
disampaikan adalah:
a. Memahami tentang prinsip-prinsip hukum lingkungan (substantif
dan procedural);
b. Memahami teori dan konsep hukum lingkungan, bahwa manusia dan
lingkungan suatu pilar penentu bagi kesinambungan lingkungan
hidup;
c. Mengerti ketentuan yang berlaku terkait lingkungan (UUPPH dan
UU Pengelolaan Sampah).
d. Mengerti hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagai warga negara
dalam menjaga, mengelola lingkungan yang sehat dari pencemaran
oleh sampah
Tumbuhnya kesadaran hukum mitra terhadap lingkungan dapat dilihat mitra
bersama mahasiswa bersama-sama membuat dan memasang Papan Peringatkan
mengenai sanksi hukum bagi setiap warga yang membuang sampah
sembarangan berdasarkan UUPPLH, dan adanya Papan Pengumuman mengenai
himbauan membuang sampah pada tempatnya.
Mitra antusias mengelola sampah mempraktekan daur ulang sampah plastik
dari botol sebagai wadah untuk tanaman, sayuran dan hiasan meja, serta
akuarium mini, yang dapat dipasang di RT dan lingkungan desa. Penggunaan
daur ulang secara ekonomi lebih hemat biaya dibandingan membeli wadah yang
baru.
Tersedianya tempat pembuangan sampah mitra di tingkat RT dan kelurahan
atas inisiatif warga bersama mahasiswa diantara sumbangan dari kampus berupa
karung bekas sebanyak 100 lembar untuk RT dan tong-tong sampah yang
diletakan ditempat-tempat warga terbanyak.
Aparat desa menyadari tidak tersedianya TPA sampah di desa, karena jalan
menuju desa tidak layak untuk dilalui mobil Dinas Lingkungan yang berat dan
besar, sehingga aparat desa memberi solusi dengan meminjamkan dan
menyediakan TPS sementara pada lahan yang telah disediakan desa.
Page 22
14
Setelah acara PKM selesai maka kembali dilakukan post-test yang bertujuan
untuk mengetahui seberapa paham peserta pengabdian ini terhadap materi yang
telah disampaikan. Adapun hasil kuesioner tersebut sebagai berikut:
Gambar 2:
Tingkat Kesadaran Mitra Terhadap Pengelolaan Sampah
Dari gambar terlihat ternyata kegiatan PKM ini berdampak baik dan positif
bagi peserta, terutama mengenai pemahaman mengenai pencemaran sampah dan
pengelolaanya menjadi bernilai ekonomi yang berbasis pada lingkungan. Hal ini
dapat dilihat dari tingginya ketertarikan mitra pada saat peragaan membuat daur
ulang botol sampah dari plastik sebagai wadah untuk tanaman hias, sayuran,
akuarium mini berdaya guna secara ekonomi.
Semula kurang peduli dengan lingkungan, dengan paparan peraturan
UUPPLH dan Perda No. 08 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, mitra
menjadi lebih paham dan mengerti pencemaran lingkungan oleh sampah
merupakan tanggung jawab bersama warga. Mitra menjadi lebih tahu sampah bisa
dikelola dengan baik setelah praktek daur ulang, serta dengan disediakannya tempat
sampah dan TPS permasalahan sampah akan dapat diatas dan membawa dampak
positif bagi kebersihan lingkungan. Aparat desa menyadari belum optimal
mendorong warga bersama-sama dalam penanggulangan sampah, setelah diberikan
pengetahuan dalam pengelolaan sampah yang baik dan benar sesuai Perda No 18
Page 23
15
Tahun 2011, seharusnya desa berkewajiban dan bertanggungjawab menjaga
lingkungan nya dari pencemaran oleh sampah. Selama ini aparat desa
berpandangan penanganan sampah tugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan bersama-sama dengan pihak Kecamatan.
Penjelasan bu Atin, dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Kab. Tangerang
menyatakan sebetulnya jika dianggarkan, persoalan sampah di desa bisa diatasi,
misalnya menyediakan TPA yang dapat dilalui mobil Dinas Kebersihan dan
Lingkungan. Pengangkatan sampah dari kali kepermukaan adalah tugas dan
tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum, apabila sampah sudah ada didarat menjadi
kewajiban Dinas Kebersihan dan Lingkungan untuk mengangkut dan
membuangnya ke TPA.
Sebagian besar sampah desa dari kiriman sungai Cisadane yang bermuara
kelaut Utara Kab. Tangerang berbatasan langsung dengan desa Muara. Kondisi
sampah yang menumpuk dikali bisa diatasi bila adanya kemauan bersama aparat
desa dengan warga dan tokoh masyarakat mencari solusi. Seperti alokasi dana
pembangunan TPA menggunakan Dana Bantuan Desa (BANDES), ternyata dari
keterangan Sekretaris desa Bapak Tomi menyebutkan pihak desa belum
memprioritas Dana BANDES untuk penanganan sampah terlebih dengan kondisi
Covid19 memprioritaskan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan pengadaan sarana
umum. Kecil kemungkinan anggaran desa diperuntukan untuk pembangunan
TPA, desa hanya mampu menyediakan lahan untuk TPS Sementara untuk
penangan sampah warga. Harapannya disediakannya TPS Sementara persoalan
pencemaran sampah dapat diatasi sehingga warga tidak membuang sampah kekali,
menumpuk sampah ditempat sembarangan dan membakarnya.
Tersedianya tempat sampah menunjukan juga bahwa membuang sampah
sembarangan selain berbahaya bagi Kesehatan dan lingkungan ada sanksi bagi
pelaku. Kegiatan PKM juga memberikan kesadaran bahwa masyarakat adalah pilar
utama bagi kesinambungan lingkungan.
Kegiatan PKM telah menimbulkan kesadaran dalam pengelolaan limbah
sampah merubahnya menjadi barang yang bernilai secara ekonomi, masyarakat dan
aparat desa telah menyediakan TPS Sementara.
Page 24
16
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
1. Kegiatan PKM dengan mitra dalam Penanggulangan Pencemaran Sampah
Berbasis Hukum Lingkungan di Desa Muara terlaksana dengan baik
diantaranya kesadaran mitra menyediakan tempat sampah RT, mengerti
mengelola sampah didaur ulang sebagai wadah dalam RT, telah tersedianya
TPS sementara bagi semua warga menggunakan lahan desa untuk
kepentingan umum sebagai bentuk tanggungjawab menjaga lingkungan dari
pencemaran sampah.
2. Terjadinya pencemaran sampah, karena kurangnya kesadaran hukum warga
dan tanggung jawab aparat desa terhadap lingkungan sebagaimana diatur
dalam UUPPLH dan UU No 8 Tahun 2011, diantaranya belum adanya TPA
sampah di desa.
3. Aparat desa belum menjadikan skala prioritas dalam penanganan dan
pengelolaan sampah yang berbasis anggaran, sementara secara geografis
sampah akan selalu bertambah disepanjang kali karena berdampingan
langsung dengan laut Utara Kab. Tangerang.
4. Kegiatan ini berlangsung pada saat pandemic Covid-19, sehingga panitia dan
Dosen mempersiapkan protocol kesehatan seperti penyediaan masker, hand
sanitizer dan tolak angin untuk menghindari penyebaran Covid-19 selama
kegiatan berlangsung.
5.2. Saran
Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa saran
sebagai berikut:
1. Pesertanya dilibatkan lebih banyak lagi, membentuk kelompok PKK yang
berminat dalam pengelolaan berbagai model daur ulang sampah, mendirikan
bank sampah agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi
masyarakat dan lingkungan;
2. Kegiatan ini membutuhkan tindakan lanjutan dan pengembangan sebagai desa
Binaan Prodi Hukum USNI karena banyaknya masyarakat yang tidak dan
Page 25
17
belum memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup sekitar dan
pengelolaan limbah sampah yang berdaya guna ekonomi yang nantinya
memberikan manfaat kepada masyarakat;
3. Adanya kegiatan lanjutan yang serupa atau sejenisnya yang diselenggarakan
secara periodik sehingga dapat menjaga dan mencegah kerusakan lingkungan
4. Adanya kegiatan lanjutan untuk membantu aparat desa membuat peraturan
desa dan proposal kegiatan pemanfaatan CSR (Corporate Social
Responsibility) untuk menanggulangi pencemaran sampah di desa Muara.
Page 26
18
DAFTAR PUSTAKA
Alexander Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, 2002
Daryanto & Agung Suprihatin, Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup
Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta, 1983, hlm.3.
Idrawati, Dwi.”Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai yang Diakibatkan oleh
Sampah”,trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id.TJL.Vol5, No. 6 Desember 2011
Kelurahan Boya, Keccamatan Banawa, Kabupaten Donggola.Jurnal SMARTek,9 (2), 155-
172
Kurniaty, D.R & Rizal, M.(2011),Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Sampah sebagai
Alternatif Bahan Bangunan Konstruksi.Jurnal SMARTek, 9(1), 47-60
Ogwueleka,T.C (2009).Municipal Solid Waste Characteristic and Management in
Nigeria.Journal Environment and Health Science Engineering, 6 (3), 173-180.
Undang-undang No.4 Tahun 1982 Tentang Lingkungan Hidup
Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup
Perda Banten No 08 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah
Page 27
19
LAMPIRAN-LAMPIRAN