PENETRASI DIGITAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ...

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAHJurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora

Volume 4, Nomor 2, Agustus 2020 97

PENETRASI DIGITAL UNTUK PEMBANGUNANBERKELANJUTAN: KEBERHASILAN PELAYANAN

E-GOVERNMENT KOTA YOGYAKARTA

Alfi Novriando1, Eko Priyo Purnomo2

Department of Government Affairs and Administration, Jusuf Kalla School ofGovernment/ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

[email protected]

[email protected] 2

AbstrakAdopsi dari teknologi dalam berbagai sisi kehidupan, termasuk pemerintahan,menimbulkan pertanyaan tersendiri bagaimana konsep tersebut dapatdiimplementasikan secara riil dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan ini dilakukanuntuk melihat keadaan penerapan E-Government sebagai produk dari kemajuanteknologi di bidang pemerintahan dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Dalampenelitian ini, akan disajikan mengenai keberhasilan dari penerapan E-Governmentdi Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatananalisis kualitatif yang berdasarkan metode deksriptif dengan menelusuri fakta-faktaempirik dalam topik pembahasan yang sedang dikaji. Hasil penelitian menunjukkanbahwa penerapan E-Government di Kota Yogyakarta telah berhasil sesuai denganprinsip ketersediaan dan aksesibilitas yang ditunjukkan dengan tingkat penggunaanaplikasi Jogja Smart Service (JSS) yang tinggi di masyarakat. Meski demikian,pemerintah perlu untuk mengadakan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakttentang pelayanan yang diberikan dalam bingkai E-Government. Selain itu, layanandalam E-Government juga perlu mendapatkan pendampingan untuk terusberkembang dan disesuaikan dengan kondisi mutakhir yang ada dalam masyarakat.

Kata kunci: Digital, E-Government, Layanan Publik, Penetrasi

AbstractAdoption of technology in various aspects of life, including government, raises itsown question how the concept can be implemented in real life. This writing is doneto see the state of the application of E-Government as a product of technologicalprogress in the field of government in the practice of community life. In this study,will be presented about the success of the implementation of E-Government in thecity of Yogyakarta. This research was conducted using a qualitative analysisapproach based on descriptive methods by tracing empirical facts in the topic ofdiscussion being studied. The results showed that the application of E-Governmentin Yogyakarta City was successful in accordance with the principle of availability andaccessibility as indicated by the high level of application of the Jogja Smart Service(JSS) application in the community. However, the government needs to conductsocialization and education to the public about the services provided in the E-Government framework. In addition, services in E-Government also need to getassistance to continue to grow and adapt to the latest conditions that exist in society.

Keywords: Digital, E-Government, Public Services, Penetration







[email protected]

[email protected] 2











[email protected]

[email protected] 2







PENDAHULUANDalam rangka mewujudkan lanskap

lingkungan perkotaan pembangunanyang berkelanjutan dan perkotaan yangbaik, kualitas dan pelayanan khususuntuk masyarakat urban, tingkatpendidikan, aksebilitas multimodal, danpenggunaan Teknologi Informasi danKomunikasi (TIK) harus terintegrasidengan seluruh pelayanan kota (Caragliuet al., 2011). Aspek teknologi dan inovasidengan mewujudkan Good Governancejuga merupakan tanggung jawab menujurasa komitmen universal dan partisipasiuniversal dalam berkelanjutanpengembangan (Sachs, 2016). Indonesiasebagai negara berkembang jugamengembangkan e-government (e-gov)sebagai penyelenggaraankepemerintahan berbasis digital dalamrangka meningkatkan kulaitas pelayananpublik serara efektif dan efisien (InpresNo. 3 Tahun 2003). Pelayanan yangberbasis Electronic Government (E-Gov)telah membantu pelayanan publik danmempercepat pekerjaan manual denganefektif dan efisien (Maulidian et al., 2018).

Salah satu kota yang menerapkanpelayanan publik berbasis e-gov adalahPemerintah Kota Yogyakarta. Hal inidibuktikan dengan adanya implementasiPeraturan Walikota Nomor 15 Tahun2015 yang berisi roadmappengembangan e-gov dalam tatanan kotaYogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakartatelah mengembangkan satu aplikasi yangtelah terintegrasi dengan seluruh SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD)bernama Jogja Smart Service (JSS).Pelayanan yang ada di dalam aplikasitersebut antara lain; Kedaruratan,Informasi dan Pengaduan, LayananUmum, Data dan Informasi, dan MitraPemkot. Masing-masing pelayanantersebut berisi sub-sub pelayanan yangberhubungan dengan Pemerintah KotaYogyakarta.

Dalam perspektif kualitas pelayanan,keterbukaan organisasi publik sangatlah

efektif di negara-negara berkembanguntuk mengevaluasi kinerjapemerintahannya (Cordella & Hesse,2015). Bahkan di Bangladesh, inovasielektronik e-government ini banyakmenciptakan perubahan pelayanan tatakelola pemerintahan dan pemberianlayanan kepada masyarakat serta banyakmenyelesaikan permasalahan yangkompleks (Siddiquee, 2016). Dalampenelitian Yusuf (2018) Penggunaanteknologi informasi dan komunikasi yangberbasis web ataupun aplikasi sekarangsudah menjadi tren setiap daerah yangada di Indonesia serta memudahkan danmempercepat pelayanan pemerintahan(Maulidian et al., 2018). Perwujudaninovasi teknologi dalam pelayanan publikjuga sangat berpengaruh terhadapinformasi untuk kebutuhan ekonomimasyarakat, terbukti pada implementasiteknologi yang digunakan untukmemberikan informasi mengenai kegiatanSunmor Sembada Minggu Pahing(SSMP) belum terlaksana dengan baikkarena tidak meratanya informasi yangdiperoleh masyarakat (Priyo Purnomo etal., 2019). Penelitian Tarigan dan Ulya(2017) mengungkapkan bahwa di kotaBanjarmasin sudah memiliki alat ataukomponen TIK, tetapi dalam menjalankanfungsinya, pemkot Banjarmasin terhalangoleh SDM yang dimilikinya. Lalu di dalampenelitian Rachmawati dan Rohmah(2018) mendapatkan temuan bahwaaplikasi Jogja Istimewa belum optimalkarena kurangnya pengenalan dansosialisasi aplikasi tersebut kemasyarakat dan wisatawan. Sebagaicontoh kota Bandung yang telah memilikiBandung Command Center (BCC) yangditujukan untuk menyempurnakanlayanan masyarakat. Strategi PemkotBandung dalam menyempurnakanlayanan masyarakatnya terbilang sukseskarena strategi dan sosialiasi yang masifuntuk mengenalkan aplikasinya kepadamasyakarat. Jogja Smart Service yangdibuat untuk melayani masyakarat kota

















Yogyakarta dan diselaraskan dengantemuan dari penelitian Rachmawati danRohmah mengenai aplikasi “JogjaIstimewa” yang belum terbilang sukses,maka Jogja Smart Service dapat menjadilandasan keberhasilan pelayanan publikdi Kota Yogyakarta.

Untuk mengukur kebehasilan e-gov dalam suatu wilayah, ada dua kriteriautama dari e-Government ini, yaitukeseterdiaan dan aksesibilitas(Napitupulu, 2015). Pertama, layanan dantransaksi e-Government harus tersedia24 jam sehari (nonstop). Masyakarakatsebagai pengguna dapat bebas memilihkapan saja mereka inginberinteraksi/berhubungan denganpemerintah agar kebutuhan dalammengakses layanan informasi dankomunikasi masyarakat di luar jam kerjadapat dipenuhi. Kedua, e-Governmentsangat tergantung pada aksesibilitaslayanan yang tersedia pada website. Jikalayanan tersebut tidak dapat diaksesmaka dapat dikatakan e-Governmenttidak berhasil atau akan mengalamikegagalan. Akhmadi (2017) menjelaskanbahwa keberhasilan implementasi e-govdipengaruhi oleh 4 (empat) faktor, yaitusumber daya manusia, anggaran, saranaprasarana dan kepemimpinan. Namundemikian, Parent (2009) menyatakanbahwa penggunaan internet untukbertransaksi dengan pemerintah memilikidampak positif yang signifikan terhadapkepercayaan masyarakat dankemanfaatan politik. Dengan demikianorganisasi pemerintah perlumemperkenalkan e-gov untukmeningkatkan kepercayaan masyarakatterhadap birokratis dan terhadappemerintahan.

Oleh karena itu, berbekal dariobservasi pada kajian di atas, tujuan daripenelitian ini adalah untuk lebihmendalami, menganalisis, sertamenggambarkan keberhasilan e-govmelalui aplikasi Jogja Smart Servicedalam meningkatkan pelayanan publik di

kota Yogyakarta. penelitian tentangTingkat Keberhasilan E-Government diKota Yogykarta akan memberikaninformasi baru tentang keberhasilanpenerapan konsep e-government KotaYogyakarta melalui aplikasi Jogja SmartService dengan menggunakan teori dariNapitulu dan menganalisis 4 faktor dariAkhmadi. Penelitian ini akan bergunauntuk meningkatkan kualitas pelayananJogja Smart Service di kota Yogyakarta.

METODEPenelitian ini menggunakan

analisis kualitatif dengan metodepenelitian deskriptif. Penelitian dilakukanuntuk menggambarkan sifat yang tepatdari gejala atau tanda-tanda selanjutnyaperkembangan hubungan antara objekpenelitian (Nurmadi) dengan fenomenasosial lainnya (Surachmad) dalam datadiperoleh dengan kajian pustaka, melaluidokumen-dokumen resmi yang mencatatkeadaan yang terjadi dalam suatu objekpenelitian, berupa majalah, hasil-hasilstudi, tesis, maupun hasil survei dariberbagai instansi pemerintah maupuntidak (Hasan, 2002). Teknik pengumpulandata pada penelitian ini menggunakanteknik dokumentasi dengan carapengumpulan data dengan menggunakanberbagai dokumen atau catatan yangmencatat keadaan konsep penelitian didalam unit analisa yang dijadikan sebagaiobyek penelitian. Sumber data dapatberasal dari dokumen laporan resmi diAplikasi Jogja Smart Service dari bulanJanuari hingga Desember 2019.Penelitian ini menggunakan ukuran dariTeori Napitulu yang berisi 2 kriteriautaman dalam e-government yaituketersediaan dan aksesibilitas. Laludiselaraskan dengan 4 faktor dari(Akhmadi, 2017) antara lain; sumberdaya manusia, anggaran, saranaprasarana dan kepemimpinan.



















HASIL DAN PEMBAHASANDigitalisasi Pelayanan Publik dalamPraktik Pemerintahan Kota Yogyakarta

Penggunaan istilah e-gov adalahsalah satu bentuk pemanfaatan teknologi,informasi, dan komunikasi dalam sektorpemerintahan yang telah dikenalkan sejaktahun 2000 (Sari & Winarno, 2012). Padamasa itu konsep e-gov telah dikenal danmulai dimanfaatkan oleh pemerintah dandunia usaha, meski kala itu belum banyakdepartemen pemerintah pusat yangmemiliki pelayanan e-gov sendiri walausesederhana situs web. Dua tahunsetelahnya, dikeluarkan Inpres No. 3 tahun2003 tentang Kebijakan dan StrategiNasional Pengembangan E-Government,barulah tercipta payung hukum formil yangmenaungi pengadopsian sistem e-govdalam sistem pemerintahan di Indonesiasecara umum.

Penyelenggaraan pelayananmasyarakat sekaligus praktikpemerintahan yang digital merupakansuatu terobosan yang didasarkan padabanyak pertimbangan, salah satunyaadalah cita-cita untuk menuju goodgovernance (Holle, 2011). Sebagai sistemyang mutakhir, e-gov dinilai mampumenjawab tantangan pelayanan publikyang lebih transparan, akuntabel, efisien,serta terbebas dari praktik yang merugikanmasyarakat. Beberapa kelebihan daripelayanan publik berbasis e-gov diantaranya: layanan masyarakat yang lebihcepat, efisien, dan efektif; tersedianyainformasi yang lengkap, cepat, dan akurat;pelaporan yang melewati birokrasi singkatdan lebih cepat; dan tersedianya databaseyang tidak terbatas (Holle, 2011). Manfaatadanya Good Governance yangterakomodasi dalam e-gov sebagaimanadiungkapkan oleh Bappenas dan dikutipSari dan Winarno (2012), di antaranyamenciptakan sistem kelembagaan danketatalaksanaan yang bersih, efisien;meningkatkan partisipasi masyarakatdalam pengambilan kebijakan publik;mengurangi praktik KKN; serta menjaminkonsistensi dan kepastian hukum seluruh

peraturan perundang-undangan, terutamadi tingkat daerah.

Sari dan Winarno (2012) kemudiandalam penelitiannya mengemukakan 4(empat) konsep utama e-gov secaraumum yang terdiri atas interaksi antarpelaku yang terdapat di balik praktik e-gov.Keempat konsep tersebut meliputi: 1)Goverment to Citizens; 2) Government toGovernments; 3) Government to Business;serta 4) Government to Employees.

Daerah Istimewa Yogyakartasebagai salah satu wilayah administratifregional memiliki kabupaten/kota yangmendukung gebrakan e-gov denganmengeluarkan situs alamat web. Bahkane-gov di Kota Yogyakarta menempatiperingkat ketujuh dalam penilaiankebijakan, kelembagaan, infrastruktur,aplikasi, serta perencanaan yangberhubungan dengan e-gov (Anjarini &Dwimawanti, 2018). Setiap dimensi dari e-gov di Kota Yogyakarta memiliki perataanmasing-masing, yakni 3.20 padakebijakan, 2.90 pada infrastruktur, 2.80pada aplikasi, dan perencanaan sebesar 3(Anjarini & Dwimawanti, 2018). E-gov diKota Yogyakarta pertama kalidikembangkan pada tahun 2002 dengandikeluarkannya situs web pertamanya,www.jojgakota.go.id.

Implementasi e-gov denganakomodasi website di Provinsi Yogyakartasecara keseluruhan memang dapatdikatakan berjalan lancar, namun belummaksimal (Handayaningsih & Nugroho,2013). Hal ini dikarenakan pelayanan yangdiberikan oleh pemerintah KotaYogyakarta dinilai hanya sekedarinformasi dan petunjuk tanpa prosespenyediaan jasa. Konsep e-gov yangditerapkan melalui website tidakmenyediakan pelayanan, hanya sebataspampangan informasi dan petunjuk teknistentang tata cara pelayanan dilakukan(Darwin, 2014). Selain itu, prosespengajuan keluhan atas penyediaaninformasi juga masih terbilang lama danmelalui birokrasi yang berbelit, sehinggadalam hal ini tidak memenuhi konsep





















efektivitas dan efisiensi sebagaimanatujuan dari implementasi e-gov itu sendiri(Handayaningsih & Nugroho, 2013).

Fakta ini membawa pemikiranbahwa meskipun e-gov telah diterapkan,masih dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian yang berkenaan dengansituasi terkini kebutuhan masyarakat.Maka dari itu, diperlukan penyediaanlayanan media penghubung yang lebihoptimal, dan mampu diakses olehmasyarakat di manapun kapanpun denganprosedural yang singkat dan efektif (Roroet al., 2018).

Evolusi Pelayanan e-GovernmentPemerintah Kota Yogyakarta

Handayaningsih dan Nugrohomelalui penelitiannya lantasmengemukakan bahwa diperlukan suatulayanan e-gov yang lebih mengakomodasikebutuhan masyarakat secara riil danefektif, lanjutan dari produk layanan e-govyang telah diterapkan sebelumnya. Salahsatu produk lanjutan dari e-gov yangkemudian dikembangkan oleh pemerintahKota Yogyakarta adalah denganmeluncurkan model layanan e-gov yangberbasis aplikasi seluler melalui jaringanmobile yang mudah diakses masyarakatkapan saja dan di mana saja.

Hadirnya permasalahan tersebutkemudian melandasi Badan PerencanaanPembangunan Daerah (Bappeda) KotaYogyakarta untuk menginisiasi konsep danpeta jalan pengembangan e-gov. Konseptersebut kemudian dikenal dengan petajalan 2015-2019 menuju inisiatif kota pintaratau smart city (Aisyah et al., 2019).Dalam roadmap tersebut, terdapat limatahap pengembangan e-gov, meliputi :penguatan fasilitas jaringan dan data;penguatan fasilitas sistem informasi; database; pengintegrasian data danpengembangan aplikasi, serta;implementasi kebijakan ke kota pintar.Aisyah et al., kemudian menjelaskanbeberapa pelayanan pemerintah KotaYogyakarta yang pernah diterapkan dalame-gov seluler.

Jogja Istimewa merupakan salahsatu aplikasi seluler besutan PemerintahProvinsi DIY yang berisikan informasihampir 97% tentang kota. Fitur-fitur yangterdapat di dalamnya mengampu berbagaiinformasi yang berkaitan denganperjalanan, budaya, layanan publik, bisnis,transportasi, pendidikan, hingga jaringanlayanan kesehatan di Kota Yogyakarta(Aisyah et al., 2019). Jogja Istimewamerupakan aplikasi pengembangan darilayanan pengaduan yang telah dimilikioleh e-gov Yogyakarta sejak tahun 2003.Jogja Istimewa merupakan aplikasi yangumum mencakup keseluruhan keadaan diprovinsi DIY.

Aplikasi ini juga mengembangkanfitur-fitur lainnya seputar kota secaraumum maupun teknis, seperti keadaanlalu lintas, sistem transportasi, pajakkendaraan, bisnis kuliner, hingga layananpublik lainnya. Dengan jaringan yangterintegrasi tersebut, banyak layananpublik Kota Yogyakarta yang kemudianupgrade ke sistem daring dalampengembangan lingkungan mereka(Rachmawati et al., 2018).

Gambar 1. Aplikasi Jogja Istimewa yang bisadiunduh gratis di Playstore melalui perangkatAndroid, sumber: nextren.grid.id























Gambar 2. Aplikasi Jogja Istimewa, sumber:nodiharahap.com

Jogja Istimewa dinilai menjadisebuah aplikasi besutan yangmenyediakan informasi keseluruhanProvinsi DIY dengan beberapakeunggulan. Keunggulan utama dariaplikasi ini adalah sebagai mediapenyampaian informasi terkait pariwisatadan kebudayaan yang merupakankomoditas utama Yogyakarta. Kedua,dengan adanya informasi tersebut, aplikasiini juga menjadi media promosi daerahyang lebih efisien karena berbeda dengankonsep promosi konvensional yangmenggunakan brosur atau pamflet,sehingga dinilai lebih efisien dan ramahlingkungan. Aplikasi ini juga mudahdiunduh dan terjangkau bagi seluruhwisatawan baik Indonesia maupunmancanegara. Dalam aplikasi ini jugasudah terintegrasi dengan layanan-layanan lainnya seperti laporan,kedaruratan, dan sebagainya. Melihat fitur-fitur tersebut, sudah jelas bila fokus utamadari pengadaan aplikasi Jogja Istimewamemang dikhususkan untuk pariwisata,dengan target utamanya adalahwisatawan yang ingin maupun sudahberkunjung di daerah provinsi DIY.

Selain Jogja Istimewa, juga terdapatJogja Smart Service (JSS). JSSmerupakan aplikasi dengan akomodasipelayanan publik yang dapat diaksesdengan mudah dan langsung olehmasyarakat (Aisyah et al., 2019). Aplikasiini merupakan pengembangan yangdilanjutkan dari aplikasi Jogja Istimewa

sebelumnya. JSS merupakan langkahpemerintah Kota Yogyakarta untukmengembangkan dan mengelola berbagaipelayanan yang lebih terintegrasi dalamsatu wadah. Dari substansi layanan yangdiberikan saja, aplikasi JSS memilikibanyak servis dari biasa hingga daruratseperti layanan ambulans, pemadamkebakaran dan penyelamatan jiwa, sertatelah mencakup lingkar organisasiperangkat daerah (OPD).

Secara konsepnya, aplikasi inimampu mengakomodasi 5 (lima) layanandasar, antara lain,

1. Informasi pengaduan yangmenampung seluruh aduanwilayah kota Yogyakarta,

2. Layanan data dan informasiyang menjadi pusatpenyimpanan data dan informasiberkaitan wilayah pemerintahanKota Yogyakarta,

3. Mitra pemerintah kota sebagaiakomodasi mitra-mitra yangbekerjasama dengan pemerintahKota Yogyakarta,

4. Layanan umum seperti layananadministrasi kependudukan,serta

5. Layanan kedaruratan yangditujukan untuk pelaporankejadian yang membutuhkanlayanan cepat.

Bedanya dengan aplikasi JogjaIstimewa, aplikasi JSS ini dikhususkanbagi pelayanan publik masyarakat umum,bukan hanya wisatawan saja. Layananyang diberikan dalam aplikasi ini jugadidominasi oleh bentuk-bentuk layananadministratif yang biasa didapatkan olehmasyarakat dalam praktik kehidupansehari-hari, seperti pengajuan, perizinan,dan sebagainya. Ditambah lagi denganlayanan-layanan yang berhubungandengan data administratif pemerintahankota, semakin membedakannya denganaplikasi Jogja Istimewa sebelumnya yanghanya digunakan untuk mendapatkaninformasi dan pelayanan umum di bidang





























pariwisata dan pendukungnya saja.Langkah pemerintah dengan

mengeluarkan JSS merupakan strategirevaluasi aplikasi sebelumnya yakni JogjaIstimewa. Oleh karena Jogja Istimewatidak dapat mengampu kebutuhanmasyarakat secara umum, makakekosongan layanan publik yangteintegrasi dengan konsep e-govkemudian ditampungkan dalam aplikasiJSS ini. Dengan demikian, JSS dapatdikatakan sebagai aplikasi yangmenyempurnakan Jogja Istimewa.

Penyempurnaan Layanan e-Government Kota Yogyakarta dalamMedia Aplikasi yang Terintegrasi

Pendirian konsep e-gov sejatinyadapat disesuaikan dengan tujuan awalyang ingin digapai dari kebutuhannya,yakni untuk mencapai asas-asas goodgovernance. Sesuai dengan Alawiah yangdikutip oleh Fauzi dan Setiawan, “Create asystem of governance with goodgovernance (good governance). Severalways have been done to fix theinfrastructure,transport, and other publicservices” (Fauzi & Setiawan, 2020).Kendala utama dalam penerapan e-govadalah bahwa sistem ini diharuskanmampu untuk mengakomodasi berbagaikebutuhan masyarakat dalam satunaungan wadah saja. Untuk itulah,kemudian dilakukan desain terhadapsebuah sistem berbasis smart city mobileapplication dengan teknologi yangterintegrasi menggunakan basis data padapelayanan publik secara umum (Fauzi &Setiawan, 2020).

Aplikasi JSS sebagai mobileapplication dalam upgrading pelayanandan penyediaan informasi publikterintegrasi telah ada sejak 7 Juni 2018.Peluncuran aplikasi ini ditujukan sebagailangkah pemerintah untuk menjawabtantangan yang disesuaikan dngankebutuhan, keadaan, dan kebiasaanmasyarakat terkini yang selalu bergantungpada gawai (Gumilar, 2019).

Sebagai sebuah aplikasi yang

ditujukan untuk dapat memanjakanmasyarakatnya, keberhasilannya dinilaijuga berdasarkan bagaimana produk e-gov tersebut dapat digunakan olehmasyarakat. Akan sia-sia bila sebuahproduk e-gov yang sedari awaldiinisiasikan untuk dapat memberikanpelayanan kepada masyarakat, justrumalah tidak dapat mengakomodasikepentingan masyarakat di dalamnya .

Napitupulu menyebutkan bahwaketersediaan layanan dan transaksi e-Government harus tersedia 24 jam sehari(nonstop). Masyakarakat sebagaipengguna dapat bebas memilih kapansaja mereka inginberinteraksi/berhubungan denganpemerintah agar kebutuhan dalammengakses layanan informasi dankomunikasi masyarakat di luar jam kerjadapat dipenuhi (Napitupulu, 2015).Pemerintah Kota Yogyakarta yang telahmemiliki Jogja Smart Service memilikibeberapa pelayanan yang telahterintegrasi dengan seluruh SKPD terkait.Ketersediaan layanan dalam aplikasi JogjaSmart Service memiliki beberapa kategori,antara lain; Kedaruratan, Informasi danPengaduan, Layanan Umum, Data danInformasi, Jogja Event, BUMD, MitraPemkot, dan Layanan Kemenag (Gambar3).

Gambar 3. Layanan dasar pada aplikasiJogja Smart Service (JSS). Sumber: dokumenpenulis.

Proses penggunaan aplikasi iniharus melalui pendaftaran terlebih dahulu,



























yang dapat dibuat secara mandiri olehmasyarakat. Pendaftaran dapat digunakandengan mengisikan Nomor IndukKependudukan (NIK) maupun username.Dengan demikian, konsep aplikasi inimenggunakan sistem single sign on (SSO)di mana sekali membuat akunkependudukan, dapat digunakan untukmenjelajahi berbagai fitur yang terdapat didalamnya. Hal ini dikarenakan bagipenduduk Yogyakarta, dengan sekalimemasukkan NIK saja sudah dapatterdaftar sebagai pengguna aplikasi.Masyarakat bukan penduduk Yogyakartajuga dapat menggunakan aplikasi inidengan registrasi biasa, mengisikanformulir data diri, dan aktivasi melaluialamat surel sesuai dengan ketentuan didalamnya.

Gambar 4. Tampilan awal untuk masuk kedalam aplikasi JSS. Sumber: dokumen penulis.

Beberapa fungsi di dalam aplilkasiini telah dapat digunakan 24 jam untuklayanan informasinya. Tetapi, untuklayanan pengaduan aplikasi ini dapatmenyelesaikan aduan masyarakat padasaat jam kerja saja. Hal ini dikarenakanSKPD terkait dengan aduan masyarakattersebut diselesaikan sesuai dengan jamkerja yang telah ditetapakan olehpemerintah. Selain layanan pengaduanjuga terdapat layanan kedaruratan. Meskilayanan pengaduan terbilang lama danmembutuhkan proses yang disesuaikandengan jam kerja, layanan kedaruratandapat dilakukan kapan saja selama 24jam.

Layanan informasi dan opsi keluhanyang terdapat dalam aplikasi JSS terdiridari keluhan, statistik, dan pertanyaan.Layanan keluhan digunakan bagimasyarakat untuk dapat membuat laporanyang terkait dengan beberapa opsi yangsudah disediakan. Layanan statistikberisikan data statistik yang menampilkanlaporan penduduk kota selama sebulanterakhir. Sedangkan layanan pertanyaanberisikan beberapa pertanyaan seputarKota Yogyakarta, yang dalam pilihannyadapat berupa saran atau pertanyaan.















Gambar 5. Layanan Kedaruratan danInformasi serta Pengaduan. Sumber: dokumenpenulis.

Jika melihat konsep kinerja dariaplikasi tersebut, pengaduan daninformasi memang tidak dapat difasilitasisecara langsung, akan tetapi masyarakattetap dapat membuat laporan danmeminta informasi 24 jam kapan saja.Dengan demikian, pelayanan di luar jamkerja haruslah menjadi pertimbanganpemerintah untuk menambahkan fiturtersebut agar dapat sesuai dengan konsepe-gov yang memudahkan masyarakatmendapatkan akses pelayanan publikkapan saja.

Adanya fakta bahwa pelayanan JSS

tidak dapat dilakukan 24 jammenggunakan sistem kinerja pegawaibiasa memberikan pemahaman bahwaterdapat kekurangan sumber dayamanusia yang dikhususkan menjadipekerja khusus untuk melayani pelaporandan permintaan informasi melalui aplikasitersebut.

M. Gumilar dalam tulisannyamengungkapkan bahwa aplikasi JSS perlumendapatkan pemanfaatan yang baik darimasyarakat maupun pihak-pihak lainnyadikarenakan fitur-fitur yang terdapat didalamnya sudah diupayakan selengkapmungkin dan mencakup berbagai layanandi Kota Yogyakarta. Berdasarkan datapenelitian dari M. Gumilar jugamengungkapkan pemanfaatan terhadapaplikasi JSS sudah tergolong tinggi, yakni70,7% masyarakat mampu mengaksesinformasi dari aplikasi JSS. Kinerja aplikasiyang selalu up to date, terutama denganisu-isu terbaru, juga perlu diapresiasi dansudah dapat menunjukkan bahwapemerintah Kota Yogyakarta memangserius dalam penerapan langkah e-gov diera terbarukan ini.

Sedangkan jika dikomparasikandengan faktor keberhasilan suatupenerapan e-gov menurut Akhmadi,keberhasilan implementasi e-govdipengaruhi oleh 4 (empat) faktor, yaitusumber daya manusia, anggaran, saranaprasarana dan kepemimpinan, layananyang diberikan JSS sudah dapatmengampu sesuai kriteria-kriteriatersebut.

JSS memiliki banyak fitur yangterintegrasi antar departemen dalamPemerintah Kota, mulai dari DinasKependudukan, Satgas Bencana, DinasKesehatan, hingga Dinas Pendidikan.Masing-masing departemen memiliki fiturlayanan yang memberikan informasi danpelayanan lainnya yang dapat diaksesoleh seluruh penggunanya. Dengan faktaini, JSS seolah menjadi wadah bagibanyak departemen yang lebihterintegrasi. Keberadaan JSS sendirisudah menjadi justifikasi bahwa





















Pemerintah Kota Yogyakarta mampumengimplementasikan aspekkepemimpinan atas banyak pihak yangterlibat dalam satu wadah naungan.Bahkan bukan hanya pihak pemerintahandan pelayanan publik saja, namun jugamencakup layanan bisnis berbasi UMKMdan layanan privat lainnya (Sah &Suhartono, 2018).

Selain fitur-fitur layanan daninformasi umum tersebut, JSS jugadimanfaatkan oleh pemerintah untukmemberikan transparansi kegiatan yangdilakukan oleh Pemerintah KotaYogyakarta terakhir. Informasi yangdiberikan dapat berupa headline isuterbaru, kondisi pengelolaanpemerintahan, hingga realisasi anggaran.Seluruh masyarakat juga bebasmengakses layanan tersebut, sehinggadalam hal ini sudah menjadi bentukrealisasi dari tujuan e-gov itu sendiri untukmencapai transparansi pemerintahanyang berdasarkan konsep goodgovernance serta dapat memenuhikonsep kota yang berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARANKota Yogyakarta sebagai daerah

yang juga dipengaruhi oleh perkembanganteknologi dunia perlu mengadopsikecanggihan yang ada untuk terusberkembang, salah satunya adalahpenerapan electronic government atau e-gov. Mengingat banyaknya layanan yangdiberikan oleh pemerintah dengan banyakpihak-pihak di bawahnya yang ada,menjadikan sebuah tantangan tersendiridalam penerapan e-gov di manapemerintah tidak mungkin membuat suatuproduk e-gov hanya satu untuk satulayanan saja. Aplikasi Jogja Smart Service(JSS) merupakan produk e-gov yangmengakomodasi berbagai kebutuhanlayanan publik masyarakat KotaYogyakarta, yang mengintegrasikanbanyak aspek. Dari banyaknya pengguna,kepemimpinan dan realisasi anggaran,serta penanganan layanan yang telahupdate, menjadikan JSS sebagai aplikasi

yang dapat dikatakan berhasil dan mampumengakomodasi setiap kebutuhanmasyarakat. Hanya saja, dalam perjalananlayanan e-gov harus didampingi dengansosialisasi kepada masyarakat sekaligusmemberikannya edukasi bahwa pelayananyang diberikan oleh pemerintah sudahdapat mereka jangkau tanpa harus datanglangsung ke dinas terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, I. N. T., Purnomo, E. P., &Salsabila, L. (2019). “ TransformingGovernance ” di Kota Yogyakarta.International Journal of Demos, 1(3),290–306.

Akhmadi, M. H. (2017). DeterminanKeberhasilan E-Filing Pajak DiIndonesia : Studi Kasus KantorPelayanan Pajak Pratama JakartaTamansari Dua. Jurnal PajakIndonesia, 1(1), 1–8.

Anjarini, A. K., & Dwimawanti, I. H.(2018). No Title. Journal of PublicPolicy and Management Review,7(4), 62–75.https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i4.21732

Caragliu, A., del Bo, C., & Nijkamp, P.(2011). Smart cities in Europe.Journal of Urban Technology, 18(2),65–82.https://doi.org/10.1080/10630732.2011.601117

Cordella, A., & Hesse, J. (2015). E-government in the making: An actornetwork perspective. TransformingGovernment: People, Process andPolicy, 9(1), 104–125.https://doi.org/10.1108/TG-02-2014-0006

Darwin, M. (2014). the Government ofYogyakarta City. Journal ofGovernment and Politics Vol.5 No.1February 2014, 5(1).https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2014.0004

Fauzi, E. A., & Setiawan, A. (2020).Accountability Jogya Smart ServiceApplication in Public Sector Services








DAFTAR PUSTAKA















DAFTAR PUSTAKA










in Yogyakarta 2019. SSRNElectronic Journal, August, 28–30.https://doi.org/10.2139/ssrn.3528951

Gumilar, M. G. (2019). INOVASIPEMERINTAH DAERAH JOGJASMART SERVICE DALAMMENCIPTAKAN SMART ANDLIVEABLE CITY DI KOTAYOGYAKARTA. Jurnal GamaSocieta, 3(1), 19–27.

Handayaningsih, S., & Nugroho, H.(2013). MODEL SISTEM M-GOVERNMENT ( Studi Kasus :Pemerintah Kota Yogyakarta ).Jurnal Informatika Ahmad Dahlan,7(2), 811–825.https://doi.org/10.26555/jifo.v7i2.a2767

Holle, E. S. (2011). Pelayanan PublikMelalui Electronic GovernmentUpaya Meminimalisir PraktekMaladministrasi Dalam MeningkatanPublic Service Oleh : Erick S. Holle.Sasi, 17(3), 21–30.

Maulidian, R., Yusuf, S., Mutiarsih, H.,Prodi, S., Bisnis, M., & Ekonomi, F.(2018). Penerapan E-GovernmentDalam Membangun Smart City PadaKota Bandung Tahun 2018 E-Government Implementation inBuilding Smart City in Bandung2018. 5(3), 3126–3130.

Napitupulu, D. (2015). Kajian FaktorSukses Implementasi E-Government. Jurnal SistemInformasi, 5(3), 229–236.https://doi.org/https://doi.org/10.24089/j.sisfo.2015.03.009

Priyo Purnomo, E., Wulandari, W., &Suranto. (2019). CollaborativeGovernment dalam MewujudkanInovasi Pelayanan. JIP (Jurnal IlmuPemerintahan) : Kajian IlmuPemerintahan Dan Politik Daerah,4(1), 13–28.https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.13-28

Rachmawati, R., Ramadhan, E. R., &Rohmah, A. ‘Ainur. (2018). AplikasiSmart Province “Jogja Istimewa”:Penyediaan Informasi Terintegrasidan Pemanfaatannya. Majalah

Geografi Indonesia, 32(1), 14.https://doi.org/10.22146/mgi.31662

Roro, R., Kurnia, A., Pribadi, U., & Iqbal,M. (2018). Factors that Influence E-Government Utilizing Towards E-Report Application ( Case Study :Comparasion between LaporSleman and Jogja Smart Service (JSS ) In 2018 ).

Sachs, J. D. (2016). The Age ofSustainable Development. The Ageof Sustainable Development,January, 2–5.https://doi.org/10.7312/sach17314

Sah, S., & Suhartono. (2018). KESIAPANDINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN PERSANDIANKOTA YOGYAKARTA DALAMMENDUKUNG IMPLEMENTASISMART CITY DI PEMERINTAHKOTA YOGYAKARTA. Jurnal RisetManajemen, 5(1), 32–42.

Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012).Implementasi E-Goverment SystemDalam Upaya Peningkatan CleanAnd Good Goverment Di Indonesia.Jeam, XI(1), 1–19.

Siddiquee, N. A. (2016). E-governmentand transformation of servicedelivery in developing countries: TheBangladesh experience and lessons.Transforming Government: People,Process and Policy, 10(3), 368–390.https://doi.org/10.1108/TG-09-2015-0039

Pemerintahan Dan Politik Daerah, 4(1),13–28.https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.13-28

Rachmawati, R., Ramadhan, E. R., &Rohmah, A. ‘Ainur. (2018). AplikasiSmart Province “Jogja Istimewa”:Penyediaan Informasi Terintegrasidan Pemanfaatannya. MajalahGeografi Indonesia, 32(1), 14.https://doi.org/10.22146/mgi.31662

Roro, R., Kurnia, A., Pribadi, U., & Iqbal,M. (2018). Factors that Influence E-Government Utilizing Towards E-Report Application ( Case Study :Comparasion between Lapor









































Sleman and Jogja Smart Service (JSS ) In 2018 ).



















PENETRASI DIGITAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ...

Documents