-
Penetapan Kinerja
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta
Tahun 2014
Penetapan Kinerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat
Surakarta Tahun 2014 Hak Cipta 2014, Balai Besar Kesehatan Paru
Masyarakat Surakarta Jalan Prof. Dr. R. Soeharso Nomor 28,
Surakarta Telp. (0271) 713055 Fax. (0271) 713055, 720002
www.bbkpmsurakarta.com email : [email protected]
-
Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta Tahun 2014 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan
hidayah-Nya, sehingga
PenetapanKinerjaBalai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM)
Surakarta tahun 2013
dapat diselesaikan.
Sesuai dengan INPRES Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah
untuk melaksanakan
Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai perwujudan
pertanggungjawaban dalam mencapai misi
dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan
adalah menyusun Rencana
Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Penetapan
Kinerja.
Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta tahun 2014 merupakan kontrak
kinerja BBKPM
Surakarta dengan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Kementerian Kesehatan.
Penetapan kinerja tersebut merupakan penetapan atas
target-target yang harus dicapai
BBKPM Surakarta pada tahun 2014. Untuk mencapai target-target
yang telah ditetapkan
dalam Penetapan Kinerja tersebut, komitmen dan dukungan dari
seluruh pihak mutlak
diperlukan.
Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepad
aseluruh pihak yang telah
mencurahkan segala pikirannya dalam rangka penyusunan Penetapan
Kinerja ini.
Semoga penyusunan PenetapanKinerja BBKPM Surakarta ini dapat
digunakan sebagai
acuan dalam dalam pelaksanaan kegiatan BBKPM Surakarta.
Surakarta, Februari 2014 Kepala,
Dr. SigitPriohutomo, M.PH. NIP.195812131984101001
-
Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta Tahun 2014 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
......................................................................................................................................................
i
DAFTAR ISI
......................................................................................................................................................................
ii
BAB I PENDAHULUAN
...........................................................................................................................................
1
1. Latar belakang
..................................................................................................................................................
1
2. Maksud dan Tujuan
..........................................................................................................................................
2
3. Visi dan Misi
.........................................................................................................................................................
3
4. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
..........................................................................................
3
BAB II SASARAN STRATEGIS
...............................................................................................................................
7
BAB III PENETAPAN KINERJA
...........................................................................................................................
17
1. Pengembangan pelayanan spesialistik kesehatan paru sesuai
kebutuhan masyarakat ............. 9
2. Tercapainya peningkatan mutu dan pemanfaatan pelayanan
......................................................... 10
3. Peningkatan profesionalisme SDM
...............................................................................................................
11
4. Pengelolaan keuangan dan anggaran yang akuntabel dan
transparan ......................................... 13
5. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan paru
....................................................... 15
6. Pengembangan upaya pemberdayaan dan promosi kesehatan paru
masyarakat ..................... 15
7. Peningkatan advokasi dan kemitraan kesehatan paru dengan
stakeholders ................................ 17
BAB IV PENUTUP
......................................................................................................................................................
18
LAMPIRAN
-
Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta Tahun 2014 1
PENDAHULUAN BAB I
1. Latar Belakang
Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme
harus berpedoman pada azas umum penyelenggaraan negara yang
meliputi kepastian
hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan Umum,
Keterbukaan,
proporsionalitas dan Akuntabilitas.
Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat
ipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi
pemerintah
sebagai unsur penyelenggara negara pemerintahan termasuk Unit
Pelaksana Teknis yang
merupakan satuan kerja mandiri wajib mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan
kebijaksanaan
yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategi
yang dirumuskan
sebelumnya.
BBKPM Surakarta berdasar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :
532/MENKES/PER/VII/2007 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri
Kesehatan RI Nomor : 2354/MENKES/PER/XI/2011 merupakan Unit
Pelaksana Teknis
dibawah Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian
Kesehatan yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Upaya
Kesehatan Masyarakat
(UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang dilakukan di
dalam dan di luar
gedung.Pelayanan UKM meliputi upaya promosi kesehatan paru,
skrining kesehatan
paru, surveilans, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan
pengembangan kesehatan
paru. Pelayanan UKP yang dilakukan meliputi pelayanan rawat
jalan, laboratorium,
radiologi, farmasi, diagnostik paru, fisioterapi, gawat darurat,
one day care (rawat inap)
dan konseling kesehatan paru.
Tugas dan fungsi BBKPM Surakarta tersebut dijabarkan dalam
Rencana Strategis
BBKPM Surakarta 2010-2014 dan dijabarkan lebih lanjut dalam
Penetapan Kinerja
BBKPM Surakarta 2014 sebagai kontrak kinerja antara Kepala BBKPM
Surakarta dengan
Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian
Kesehatan.
Penyusunan Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta 2014 telah
memperhatikan
aspek anggaran yang diterima BBKPM Surakarta tahun anggaran
2014, sebagaimana
tertuang dalam DIPA BBKPM Surakarta Tahun 2014.
-
Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta Tahun 2014 2
2. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta tahun 2014 ini
mempunyai maksud
dan tujuan, yaitu :
Maksud
Sebagai perencanaan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan dan
harus dicapai
oleh BBKPM Surakarta tahun 2014.
Tujuan
Tujuan penyusunan Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta tahun 2014
adalah sebagai
pedoman seluruh pihak mengenai target yang harus dicapai BBKPM
Surakarta tahun
2014.
3. Visi dan Misi
Dalam rangka memberikan arah pandang kedepan terkait dengan
kinerja dan peranan
BBKPM Surakarta serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi
masa depan yang
ingin dicapai oleh BBKPM Surakarta maka diperlukan visi yang
mencerminkan keadaan
yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.
BBKPM Surakarta telah menetapkan visinya yaitu :
Sejalan dengan visi BBKPM Surakarta maka diperlukan rumusan
mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang akan dicapai
BBKPM Surakarta.
Adapun misi BBKPM Surakarta adalah :
VISI BBKPM SURAKARTA
MENJADI PUSAT PELAYANAN PRIMA KESEHATAN PARU
MISI BBKPM SURAKARTA
1. MENYELENGGARAKAN PELAYANAN MEDIK, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN SERTA PENELITIAN KESEHATAN PARU YANG
BERKUALITAS.
2. MENDORONG KEMANDIRIAN HIDUP SEHAT DAN MENJALIN
KEMITRAAN DI BIDANG KESEHATAN PARU MASYARAKAT.
-
Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta Tahun 2014 3
4. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.
Berdasar Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
:532/MENKES/PER/VII/2007
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor
:2354/MENKES/PER/XI/2011, BBKPM Surakarta mempunyai tugas pokok
melaksanakan
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, pelayanan kesehatan,
penunjang kesehatan,
promosi kesehatan dan kemitraan serta pengembangan sumberdaya di
bidang kesehatan
paru masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadiamanatkanpasal 2 tersebut,
BBKPM
Surakarta menyelenggarakan fungsi :
1. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan
rujukan paru spesialistik
dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan
masyarakat;
2. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat
dalam bidang
kesehatan paru masyarakat;
3. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kemitraan dan
pengembangan sumberdaya di
bidang kesehatan paru masyarakat;
4. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan
pelatihan teknis di bidang
kesehatan paru masyarakat;
5. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan
pengembangan kesehatan paru
masyarakat;
6. Pelaksanaan urusan Tata Usaha.
Susunan Organisasi BBKPM Surakarta terdiri atas :
1. Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan mempunyai tugas pokok
:
melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang pemeriksaan,
pengobatan dan
pelayanan rehabilitasi kesehatan paru spesialistik dan
subspesialistik yang berorientasi
masyarakat serta rujukan dengan sarana pelayanan kesehatan.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pelayanan dan
Penunjang
Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan perencanaan dan evaluasi pemeriksaan dan
pengobatan kesehatan
paru masyarakat;
b. Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelayanan rehabilitasi
kesehatan paru
masyarakat;
c. Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelayanan rujukan;
d. Penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan penunjang
kesehatan;
e. Penyusunan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan
pemeliharaan dan
pengembangan sarana kesehatan;
-
Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta Tahun 2014 4
Bidang Pelayanan dan penunjang Kesehatan terdiri dari :
a. Seksi Pelayanan Kesehatan
Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan
penyusunan perencanaan dan evaluasi pemeriksaan dan pengobatan
kesehatan
paru masyarakat, pelayanan rehabilitasi kesehatan paru
masyarakat, serta
pelayanan rujukan.
b. Seksi Penunjang Kesehatan
Seksi Penunjang Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan
penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan penunjang
kesehatan, serta
pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan sarana
kesehatan.
2. Bidang Promosi Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya.
Bidang Promosi Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya
mempunyai
tugas pokok : melaksanakan perencanaan dan evaluasi penyuluhan
kesehatan dan
konseling pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta pengembangan
sumber daya
di bidang kesehatan paru masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Promosi Kesehatan
dan
Pengembangan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan penyuluhan
kesehatan dan
konseling;
b. Penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan
masyarakat;
c. Penyusunan perencanaan dan evaluasi kerjasama;
d. Penyusunanperencanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan
sumber daya.
Bidang Promosi Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya terdiri
atas :
a. Seksi Promosi Kesehatan
Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan
penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan penyuluhan
kesehatan dan
konseling, pemberdayaan masyarakat dan kerjasamaserta hubungan
masyarakat.
b. Seksi Pengembangan Sumber Daya
Seksi Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan
penyiapan
bahan pengembangan sumber daya meliputi pendidikan, pelatihan,
penelitian
dan pengembangan di bidang kesehatan paru masyarakat.
-
Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta Tahun 2014 5
3. Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
program,
pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha,
keuangan,
kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan dan hubungan
masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan
fungsi:
a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran,
penyajian informasi,
evaluasi dan laporan;
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan
rumah
tangga;
c. Pelaksanaan urusan keuangan.
Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Subbagian Umum
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana
program
dan anggaran, penyajian informasi, evaluasi dan laporan, urusan
kepegawaian,
tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
b. Subbagian Keuangan
Subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan urusan
verifikasi,
perbendaharaan dan akuntansi.
4. Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor :
532/MENKES/PER/VII/2007 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri
Kesehatan RI Nomor :2354/MENKES/PER/XI/2011 struktur organisasi
BBKPM Surakarta
terdiri dari:
a. Kepala
b. Kepala Bagian Tata Usaha
1) Kepala Sub Bagian Umum
2) Kepala Sub Bagian Keuangan
c. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
1) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan
2) Kepala Seksi Penunjang Kesehatan
d. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan
membawahi:
1) Kepala Seksi Promosi Kesehatan
2) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
e. Kepala Instalasi
f. Kelompok Jabatan Fungsional berangka kredit dan non angka
kredit
-
Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta Tahun 2014 6
Gambar 1. Struktur Organisasi BBKPM Surakarta berdasar Permenkes
Nomor :
532/MENKES/PER/VII/2007
-
Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta Tahun 2014 7
SASARAN STRATEGIS/PROGRAM BAB II
Pada tahun 2014, BBKPM Surakarta telah menetapkan
sasaran/program strategis
sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2014.
Berdasar Penetapan Kinerja
BBKPM Surakarta tahun 2014 maka ditetapkan sasaran sebagai
berikut :
1. Pengembangan pelayanan spesialistik kesehatan paru sesuai
kebutuhan masyarakat;
2. Tercapainya peningkatan mutu dan pemanfaatan pelayanan;
3. Peningkatan profesionalisme SDM;
4. Pengelolaan keuangan dan anggaran yang akuntabel dan
transparan;
5. Peningkatan sarana dan prasaran kesehatan paru;
6. Pengembangan upaya pemberdayaan dan promosi kesehatan paru
masyarakat;
7. Peningkatan advokasi dan kemitraan kesehatan paru dengan
stakeholders.
DariDari sasaran strategis tersebut diatas, dijabarkan lebih
lanjut mengenai indikator-indikator
sasaran sebagai berikut :
SASARAN STRATEGIS/PROGRAM INDIKATOR Pengembangan pelayanan
spesialistik kesehatan paru sesuai kebutuhan masyarakat
Jumlah unit layanan kesehatan paru
Tercapainya peningkatan mutu dan pemanfaatan pelayanan
1) Jumlah unit yang tetap tersertifikasi
ISO
2) Rerata peningkatan volume layanan
dari realisasi tahun sebelumnya
Peningkatan profesionalisme SDM.
1) Jumlah orang yang mengikuti
kegiatan pengembangan kapasitas
SDM
2) Jumlah kegiatan diklat yang
diselenggarakan
Peningkatan pengelolaan keuangan dan anggaran yang akuntabel dan
transparan
1) Tersedianya usulan dokumen
perencanaan dan anggaran;
2) Terselenggaranya audit keuangan
eksternal.
3) Jumlah laporan keuangan yang tepat
waktu;
Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan paru
Terselenggaranya pengadaan gedung
Pengembangan upaya pemberdayaan dan promosi kesehatan paru
masyarakat
Jumlah kegiatan pemberdayaan dan
promosi kesehatan paru;
-
Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta Tahun 2014 8
SASARAN STRATEGIS/PROGRAM INDIKATOR Peningkatan advokasi dan
kemitraan kesehatan paru dengan stakeholders.
Jumlah kegiatan Advokasi dan Kemitraan Kesehatan Paru
-
Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta Tahun 2014 9
PENETAPAN KINERJA BAB III
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBKPM Surakarta tahun 2014,
telah ditetapkan
target yang ingin dicapai BBKPM Surakarta sebagaimana tertuang
dalam Penetapan
Kinerja sebagai berikut :
1. Pengembangan pelayanan spesialistik kesehatan paru sesuai
kebutuhan
masyarakat;
Indikator Kinerja : Jumlah unit layanan kesehatan paru
Penetapan Kinerja
Jumlah unit layanan kesehatan paru yang ditargetkan dan
direncanakan di
tahun 2014 adalah sebanyak 20 unit, unit layanan kesehatan paru
tersebut meliputi :
a) Klinik pasien umum;
b) Klinik anak;
c) Klinik TB;
d) Klinik non TB;
e) Klinik MDR.
f) Klinik PITC;
g) Klinik Konsulen;
h) Klinik Fisioterapi;
i) Klinik Berhenti Merokok (KBM);
j) Instalasi Pendaftaran dan Rekam Medik;
k) Instalasi Rawat Inap;
l) Unit Gawat Darurat;
m) Instalasi Laboratorium;
n) Instalasi Radiologi;
o) Instalasi Farmasi;
p) Unit Gizi;
q) Konseling Kesehatan Paru;
r) Pendidikan dan pelatihan kesehatan;
s) Penelitian kesehatan paru;
t) Klinik Perjanjian
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut merupakan
penjabaran atas
tugas dan fungsi BBKPM Surakarta sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor : 532/MENKES/PER/VII/2007 tentang
Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana
telah diubah
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:2354/MENKES/PER/XI/2011 yaitu
fungsi
-
Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta Tahun 2014 10
melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan
kesehatan rujukan
paru spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi
kesehatan masyarakat
2. Tercapainya peningkatan mutu dan pemanfaatan pelayanan;
a. Indikator Kinerja : Jumlah unit layanan yang terstandar
ISO
Penetapan Kinerja
Sejak tahun 2011, BBKPM Surakarta telah menerapkan Sistem
Manajemen Mutu
ISO. Tercapainya sasaran peningkatan mutu dan pemanfaatan
pelayanan melalui
indikator Jumlah unit layanan yang terstandar ISO direncanakan
berjumlah 8 Unit,
meliputi :
a. UGD;
b. Rawat Jalan;
c. Laboratorium;
d. Rawat Inap;
e. Promkes (Konseling);
f. Farmasi;
g. Radiologi;
h. Diklat.
Pencapaian Jumlah unit layanan yang terstandar ISO tersebut
dilakukan melalui
kegiatan Surveilans ISO yang dijadwalkan terlaksana 2 (dua) kali
dalam setahun.
Walaupun unit layanan terstandar ISO yang ditetapkan dalam
Rencana Kinerja
Tahunan hanya berjumlah 8 Unit, tetapi ke 8 unit layanan
tersebut telah mencakup 20
unit pelayanan didalamnya masing-masing sebagaimana disebutkan
dalam Rencana
Strategis BBKPM Surakarta tahun 2010-2014.20 Unit pelayanan
tersebut adalah :
1) Klinik Pasien Umum;
2) Klinik TB;
3) Klinik non TB;
4) Klinik Anak;
5) Klinik Konsulen;
6) Fisioterapi;
7) Klinik Berhenti Merokok;
8) Klinik PITC;
9) Instalasi Pendaftaran dan Rekam Medik;
10) Instalasi Rawat Inap;
11) Unit Gawat Darurat;
12) Instalasi Laboratorium;
13) Instalasi Radiologi;
-
Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta Tahun 2014 11
14) Instalasi Farmasi;
15) Unit Gizi;
16) Konseling Kesehatan Paru;
17) Pendidikan dan PElatihan Kesehatan;
18) Penelitian Kesehatan;
19) MDR.
20) Kilinik Perjanjian
Anggaran
Anggaran yang tersedia dalam rangka mencapai Indikator Jumlah
Unit
Layanan yang tetap tersertifikasi ISO yaitu sebesar
Rp67.000.000,-. Dengan rincian
sebagai berikut :
- Belanja Bahan : Rp10.000.000,-
- Honor Output Petugas Audit : Rp33.000.000,-
- Belanja Jasa Surveilans Audit : Rp24.000.000,-
b. Indikator : Rerata peningkatan volume layanan sebesar 2% dari
realisasi
tahun sebelumnya
Penetapan Kinerja
BBKPM Surakarta terus berusaha meningkatkan jumlah kunjungan dan
volume
pelayanan, melalui peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat
dan pelanggan BBKPM Surakarta. Penetapan Kinerja 2014 telah
menetapkan
peningkatan volume layanan sebesar 2% dari realisasi tahun
sebelumnya.
Peningkatan jumlah volume layanan tersebut meliputi pelayanan di
:
- Jumlah tindakan di Fisioterapi;
- Jumlah kunjungan di Instalasi Rawat Jalan;
- Jumlah kunjungan di UGD;
- Jumlah pelayanan laboratorium;
- Jumlah kunjungan pelayanan rawat inap;
- Jumlah kunjungan pelayanan di Instalasi Radiologi.
Pencapaian atas peningkatan volume layanan sebesar 2% dari
realisasi tahun
sebelumnya merupakan tanggungjawab seluruh elemen BBKPM
Surakarta, tidak hanya
terbatas pada Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan. Dalam
rangka mencapai
peningkatan volume pelayanan tersebut diperlukan dukungan dan
komitmen dari
seluruh pihak, termasukdari bidang pelayanan, promosi kesehatan
dan Tata Usaha.
-
Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta Tahun 2014 12
3. Peningkatan profesionalisme SDM;
a. Indikator Kinerja : Jumlah orang yang mengikuti kegiatan
pengembangan
kapasitas SDM
Penetapan Kinerja
Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,
keberadaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkualitas dan berorientasi
memberikan
pelayanan kepada masyarakat mutlak diperlukan. Sumber Daya
Manusia yang
berkualitas tersebut hanya dapat diperoleh melalui upaya
pengembangan kemampuan,
skill dan keterampilan dari masing-masing pegawai.
BBKPM Surakarta sebagai Instansi Pelayanan Kesehatan yang
berorientasi
pelayanan prima senantiasa meningkatkan kapasitas SDM yang
dimiliki. Dalam rangka
peningkatan kapasitas SDM yang dimiliki, tahun 2014 BBKPM
Surakarta menetapkan
Penetapan Kinerja dengan Indikator Kinerja Jumlah orang yang
mengikuti kegiatan
pengembangan SDM sebanyak 165 orang. Jumlah tersebut meliputi
pegawai dari seluruh
Bidang atau Bagian di BBKPM Surakarta.
b. Indikator Kinerja : Jumlah kegiatan yang diselenggarakan
Penetapan Kinerja
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 532/MENKES/PER/VII/2007
sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :
2354/MENKES/PER/XI/2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata
kerja Balai Besar
Kesehatan Masyarakat Surakartamengamanatkan BBKPM Surakarta
menyelenggarakan kegiatan Diklat khususnya kegiatan-kegiatan
Diklat yang
berhubungan dengan kesehatan Paru.
Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta tahun 2014 menetapkan tahun
2014
BBKPM Surakarta akan menyelenggarakan kegiatan sejumlah 6
kegiatan.
6 Kegiatan yang diselenggarakan tersebut meliputi :
1. Pelatihan Home Care;
2. Pelatihan Manajemen Diklat;
3. Pelatihan Pasien Safety;
4. Pelatihan Pengembangan Profesi Gizi;
5. Pelatihan Pengembangan Profesi Perawat;
6. Pelatihan Pengembangan Profesi Fisioterapi.
-
Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta Tahun 2014 13
Anggaran
Anggaran yang tersedia dalam rangka pencapaian Indikator kinerja
Jumlah
kegiatan Diklat yang diselenggarakan adalah sebagai berikut
:
1. Pelatihan Home Care : Rp36.677.000,-
2. Pelatihan Manajemen Diklat : Rp74.370.000,-
3. Pelatihan Pasien Safety : Rp79.800.000,-
4. Pelatihan Pengembangan Profesi Gizi :
5. Pelatihan Pengembangan Profesi Perawat :
6. Pelatihan Pengembangan Profesi Fisioterapi :
Total anggaran untuk kegiatan Pelatihan Pengembangan Profesi
Gizi, Perawat
dan Fisioterapi berjumlah : Rp32.100.000,-
4. Pengelolaan keuangan dan anggaran yang akuntabel dan
transparan;
a. Indikator kinerja : Tersedianya usulan dokumen perencanaan
dan
anggaran.
Penetapan Kinerja
Setiap tahun satuan kerja instansi pemerintah wajib menyusun
dokumen
perencanaan dan anggaran yang berisi perencanaan kegiatan
beserta anggaran
yang tersedia bagi setiap kegiatan tersebut.
Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta tahun 2014 menargetkan untuk
tahun
2014 tersedia dokumen perencanaan dan anggaran sebanyak 2 (dua)
buah, yaitu :
dokumen RKAKL dan dokumen RBA.
Penyusunan dokumen RBA merupakan kewajiban bagi setiap satuan
kerja
yang telah menerapkan pengelolaan keuangan BLU sebagaimana
diamanatkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah
diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
Sedangkan, dokumen RKAKL merupakan kewajiban bagi setiap satuan
kerja
sebelum DIPA definitif terbit.
Anggaran
Anggaran yang tersedia dalam rangka mencapai Indikator kinerja
tersedianya
usulan dokumen perencanaan dan anggaran ada tahun 2014 adalah
sebesar :
Rp419.815.000,-
Total anggaran tersebut merupakan total anggaran dalam
Penyusunan
Perencanaan 2014, berupa Penyusunan RBA, Dokumen Perencanaan
dan
Penyusunan Renstra.
-
Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta Tahun 2014 14
b. Indikator kinerja : Terselenggaranya audit keuangan
eksternal.
Penetapan Kinerja
Penetapan BBKPM Surakarta menjadi Satuan Kerja Badan Layanan
Umum
(BLU) melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 8/KMK.05/2011
tentang
Penetapan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada
Kementerian
Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan
Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum membawa dampak adanya kewajiban-kewajiban
yang
harus dilaksanakan BBKPM Surakarta sebagai instansi yang telah
menerapkan
pengelolaan keuangan BLU secara penuh Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun
2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun
2012.
Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh BBKPM Surakarta
adalah
adanya audit laporan keuangan oleh auditor eksternal. Penetapan
Kinerja BBKPM
Surakarta tahun 2014 menargetkan untuk pelaksanaan audit aporan
keuangan
sebanyak 1 kali.
Anggaran
Anggaran yang tersedia dalam pencapaian target Indikator kinerja
Terselenggaranya
Audit Laporan Keuangan adalah :
- Audit Laporan Keuangan : Rp. 80.000.000,-
c. Indikator Kinerja : Jumlah laporan keuangan yang tepat
waktu
Penetapan Kinerja
Penggunaan dan pertanggungjawaban atas keuangan Negara yang
diterima
oleh BBKPM Surakarta mutlak dipertanggungjawabkan secara
transparan dan
akuntabel.Pertanggungjawaban penggunaan keuangan Negara tersebut
salah
satunya melalui pelaporan laporan keuangan secara berkala.
Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta menetapkan indikator Jumlah
laporan
keuangan yang tepat waktu sebanyak 6 buah laporan keuangan.
Laporan keuangan
tersebut terdiri dari :2 Laporan SAK dan 4 Laporan BLU.
-
Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta Tahun 2014 15
5. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
paru;
a. Indikator kinerja : Jumlah pengadaan gedung
Penetapan Kinerja
BBKPM Surakarta dari tahun ke tahun senantiasa berupaya
untuk
mengembangkan pelayanan serta fasilitas dan sarana prasarana
yang dimiliki,
pengembangan tersebut dilakukan salah satunya dengan pembangunan
gedung
pelayanan kesehatan.
Penetapan KinerjaTahun 2014dalam rangka meningkatkan sarana
dan
prasarana pelayanan kesehatan paru salah satunya melalui
Pembangunan gedung
pelayanan kesehatan BBKPM Surakarta.Pembangunan Gedung Kesehatan
BBKPM
Surakarta tahun 2014 tersebut merupakan kelanjutan dari
Pembangunan Gedung
Kesehatan BBKPM Surakarta Tahap 1 yang telah selesai
dilaksanakan pada tahun 2013
kemarin. Pembangunan gedung pelayanan kesehatan BBKPM
Surakarta
direncanakan berdiri 3 lantai. Pembangunan gedung pelayanan
kesehatan tersebut
direncanakan digunakan untuk pelayanan pasien, Ruang
Pengembangan Sumber
Daya Kesehatan, serta Aula bagi pertemuan pegawai BBKPM
Surakarta.
Anggaran
Anggaran yang tersedia dalam rangka pengadaan gedung BBKPM
Surakarta
tahun 2013 adalah sebesar : Rp. 13.700.000.000,-
Rincian biaya pembangunan gedung BBKPM Surakarta berdasar
Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 45/PRT/M/2007
serta Surat
Rekomendasi Biaya dari Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Jawa
Tengah Nomor : 900/3215 tertanggal 31 Oktober 2013 perihal
Rekomendasi Penetapan
Biaya Pembangunan Gedung Kesehatan Tahap 2 adalah sebagai
berikut :
- Biaya Perencanaan : Rp470.097.000,-
- Biaya Pengawasan Konstruksi : Rp322.787.000,-
- Biaya Fisik Pekerjaan : Rp12.660.211.000,-
- Biaya Pengelola Kegiatan : Rp246.905.000,-
-
Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta Tahun 2014 16
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya
kesehatan;
a. Indikator kinerja : Jumlah kegiatan pemberdayaan dan
Promosi
Kesehatan Paru
Penetapan Kinerja
Indonesia menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam jumlah
penderita TB
di dunia. Penyakit TB merupakan penyebab kematian nomor 1 untuk
golongan
penyakit infeksi.Diperlukan upaya terencana dan terpadu yang
melibatkan semua
unsur baik pemerintah, swasta maupun masyarakat agar penyakit TB
dapat
ditanggulangi. Ancaman penyakit TB semakin berbahaya seiring
dengan
berkembangnya HIV/AIDS maupun semakin banyaknya kasus MDR
(kekebalan
terhadap obat TB).
Dalam rangka meminimalkan jumlah penderita TB di Indonesia,
perlu
dukungan dan komitmen dari seluruh Stakeholders. Peningkatan
dukungan dan
komitmen tersebut, salah satunya dilakukan melalui kegiatan
pemberdayaan
masyarakat.
Tahun 2014, BBKPM Surakarta telah menetapkan Penetapan Kinerja
jumlah
kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan paru sejumlah 15
kali. Jumlah
tersebut meliputi :
- Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan ke sekolah-sekolah sebagai kelanjutan kegiatan
serupa tahun
sebelumnya.
Penguatan Jejaring
- Promosi Kesehatan
Diseminasi Pesan Kesehatan, Talkshow 1, Radio Spot, Media
Informasi (Kalender,
Buletin (2))
7. Peningkatan advokasi dan kemitraan kesehatan paru dengan
stakeholders.
Indikator kinerja : Jumlah kegiatan advokasi dan kemitraan
kesehatan paru
Penetapan Kinerja
6 (Enam) kegiatan advokasi dan kemitraan kesehatan paru
sebagaimana
ditetapkan pada tahun 2014 tersebut meliputi :
- Sarasehan Pelanggan;
- Workshop Promosi Kesehatan Paru;
- Kampanye Stop TB;
- Pameran Kesehatan Paru;
- Visitasi Kesehatan Paru dan;
- Fasilitasi Kesehatan Paru.
-
Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta Tahun 2014 17
Anggaran
Anggaran dalam rangka mencapai Indikator kinerja Jumlah kegiatan
advokasi dan
kemitraan kesehatan paru adalah sebesar :
- Sarasehan Pelanggan :Rp26.550.000,-
- Workshop Promosi Kesehatan Paru :Rp64.130.000,-
- Kampanye Stop TB :Rp61.680.000,-
- Pameran Kesehatan Paru :Rp30.220.000,-
- Visitasi Kesehatan Paru dan :Rp31.200.000,-
- Fasilitasi Kesehatan Paru. :Rp229.220.000,-
-
Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta Tahun 2014 18
PENUTUP BAB IV
Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta tahun 2014 merupakan kontrak
kinerja BBKPM
Surakarta dengan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Kementerian Kesehatan.
Penetapan kinerja tersebut merupakan penetapan atas
target-target yang harus dicapai
BBKPM Surakarta pada tahun 2014.
Untuk mencapai Indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut,
perlu dukungan dari
seluruh elemen yang ada di BBKPM Surakarta.
Alokasi anggaran BBKPM Surakarta di awal tahun anggaran 2014
sesuai dengan DIPA
total sebesar Rp31.724.816.000,- dengan rincian sebagai
berikut:
- Bersumber dari Rupiah Murni : Rp26.248.638.000,-
- Bersumber dari BLU : Rp5.476.178.000,-
Dari total alokasi anggaran yang diterima BBKPM Surakarta
tersebut, rincian alokasi
anggaran berdasar kegiatan ditampilkan dalam tabel berikut :
No Kegiatan Alokasi DIPA
1. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Rp14.000.000.000,-
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Rp17.724.816.000,-
Jumlah Rp31.724.816.000,-
Dengan tersusunnya Penetapan Kinerja BBKPM Surakarta ini
diharapkan pelaksanaan
kegiatan tahun 2014 dapat berjalan lancar dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja
BBKPM Surakarta pada umumnya dan kinerja di masing-masing Seksi
dan Subbagian pada
khususnya.