PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KABUPATEN KAPUAS HULU Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu pada akhir periode masa jabatan.Penetapan indikator kinerja Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya disajikan per urusan baik untuk urusan wajib maupun pilihan dengan target yang disajikan selama periode lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang disajikan dalam tabel 9.1 sampai dengan tabel 9.3, sedangkan rincian target indikator kinerja Tujuan dan Sasaran tahunan per urusan dan per SKPD untuk periode RPJMD tahun 2016 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada Lampiran II. Misi pertama yaitu Memperkuat Tata Kelola Kepemerintahan Yang Lebih Baik dan Bersih, dijabarkan kedalam penetapan target indikator kinerja Tujuan dan Sasaran per urusan dan per SKPD yang dapat dilihat pada tabel 9.1 sebagai berikut :
27
Embed
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KABUPATEN KAPUAS HULUdppkadkh.id/DOKUMEN/ik-kh.pdf · kinerja Tujuan dan Sasaran per urusan dan per SKPD yang dapat dilihat pada tabel 9.2 sebagai berikut
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KABUPATEN KAPUAS HULU
Penetapan indikator
kinerja daerah
bertujuan untuk
memberi gambaran
tentang ukuran
keberhasilan
pencapaian Visi dan
Misi Bupati dan
Wakil Bupati
Kapuas Hulu pada
akhir periode masa
jabatan.Penetapan
indikator kinerja Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya disajikan per
urusan baik untuk urusan wajib maupun pilihan dengan target
yang disajikan selama periode lima tahun dari tahun 2016 sampai
dengan tahun 2021 yang disajikan dalam tabel 9.1 sampai dengan
tabel 9.3, sedangkan rincian target indikator kinerja Tujuan dan
Sasaran tahunan per urusan dan per SKPD untuk periode RPJMD
tahun 2016 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada Lampiran II.
Misi pertama yaitu Memperkuat Tata Kelola Kepemerintahan
Yang Lebih Baik dan Bersih, dijabarkan kedalam penetapan
target indikator kinerja Tujuan dan Sasaran per urusan dan per
SKPD yang dapat dilihat pada tabel 9.1 sebagai berikut :
Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Misi Pertama
Tujuan
Satuan
Target Capaian
Kinerja
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir
RPJMD
2021
1.1
Terselenggaran
ya
pemerintahan
yang
profesional dan
pelayanan
publik yang
prima
1
Persentase
instansi
pemerintah
dengan nilai
Indeks
Reformasi
Birokrasi Baik
(Kategori B)
% Cukup Baik Baik
2
Opini Laporan
keuangan
pemerintah
daerah dengan
predikat WTP
Opini WDP WTP
3
Persentase
instansi
pemerintah
yang
akuntabilitas
kinerjanya baik
(skor B)
% 60 80
4 Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
% 50 70
5 Persentase
SKPD yang
menerapkan
Standar
Pelayanan
Publik (SPP)
% 40 70
6 Persentase
Penerapan SPIP
level 3 di
Kabupaten
Kapuas Hulu
level 1 3
Sasaran
Satu
an
Target Capaian
Kinerja
Satuan Kerja
Pelaksana Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir
RPJMD
2021
Urusan Persandian
1.1.1
Meningkatnya
kualitas
layanan kepada
legislatif.
1
Persentase
raperda yang
ditetapkan
menjadi perda
%
80 100 1
Sekretariat
DPRD
2
Persentase
Keputusan DPRD
yang
ditindaklanjuti.
% 80 100
1.1.2
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan dan
aset daerah
1
Penerbitan
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah (LKPD)
tepat waktu
ya/
tdk
Tepat
waktu Tepat
waktu 1
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah 2
Persentase
peningkatan PAD % 11 25
3
Persentase
belanja pegawai
terhadap total
belanja
% 34 45
4
Persentase PAD
terhadap total
pendapatan
% 3,84 4,71
5
Persentase
belanja modal
terhadap total
belanja
% 26 39
6
Persentase
ketergantungan
dana transfer
terhadap APBD
Kab Kapuas Hulu
% 84,03 93
1.1.3
Meningkatnya
Pengawasan
dan
Akuntabilitas
Penyelenggaraa
n Pemerintahan
yang Baik dan
Bersih
1
Persentase
temuan hasil
pengawasan
yang ditindak
lanjuti
1 Inspektorat
- BPK % 40 70
- Inspektorat % 50 85
2
Persentase kasus
pengaduan di
lingkungan
pemerintah
daerah yang
ditangani
% 60 90
3
Prosentase PKPT
yang
dilaksanakan.
% 100 100
Sasaran
Satu
an
Target Capaian
Kinerja
Satuan Kerja
Pelaksana Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir
RPJMD
2021
1.1.4
Meningkatnya
kompetensi dan
kapasitas
pegawai serta
layanan
kepegawaian.
1
Persentase
Pegawai yang
mengikuti
pendidikan dan
latihan struktural
1
Badan
Kepegawaian
Daerah - Struktural % 90 99
- Teknis % 70 80
- Fungsional % 80 92
2
Persentase
pegawai yang
telah memenuhi
standar
kompetensi
% 50 60
3
Tingkat
pendidikan
aparatur Pemda
S1, S2 dan S3
org/
peg 2.257 2.487
1.1.5
Meningkatkan
akuntabilitas
dan
transparansi
penyelenggaraa
n pemerintahan
1
Prosentase
jumlah SKPD
yang telah
memiliki dan
menerapkan
Standar
Pelayanan
Minimal (SPM)
%
12,50 81,25 1
Sekretariat
Daerah
2
Optimalisasi
Lembaga
Pelayanan Publik
:
a Standar
Pelayanan Publik
(SPP)
ada/
tdk ada ada
b Indeks Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
ada/
tdk ada ada
3 Persentase
Tindaklanjut
Peraturan Bupati % 100 100
4 Persentase
Tindak lanjut
keputusan Bupati % 100 100
Urusan Ketentraman, ketertiban Umum dan
Perlindungan Msyarakat
1.1.6
Meningkatnya
suasana yang
aman dan tertib
dalam
1
Rasio personil
SatpoL PP
terhadap jumlah
penduduk
rasi
o 4,8 10,10 1
Kantor
Satpol PP
Sasaran
Satu
an
Target Capaian
Kinerja
Satuan Kerja
Pelaksana Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir
RPJMD
2021
kehidupan
bermasyarakat,
bernegara dan
kerukunan
kehidupan
beragama
2
Cakupan Petugas
Perlindungan
Masyarakat
(Linmas) di
Kabupaten
Kapuas Hulu
% 0,67 1,21 2 Sekretariat
Daerah
3
Tingkat
penyelesaian
pelanggaran K3
(ketertiban,
ketentraman,
keindahan) di
Kabupaten
% 100 100
4
Kegiatan
pembinaan
terhadap LSM,
Ormas dan OKP
kali 2 4
5
Kegiatan
pembinaan
politik daerah
kali 1 2
Urusan Statistik
1.1.7
Terpenuhinya
kebutuhan
data statistik
untuk
penyusunan
dokumen
perencanaan
1
Persentase
pemenuhan
kebutuhan data
statistik daerah:
ada
Ada
Ada
1 Bappeda
- KapuasHulu
Dalam Angka
ada/
tdk ada
- Dokumen data
pokok Kapuas
Hulu
ada/
tdk Ada
- Dokumen PDRB ada/
tdk Ada
Urusan Kearsipan
1.1.8
Meningkatnya
tertib
administrasi
dan
pengelolaan
arsip
pemerintah
daerah
1
Persentase
Penerapan
pengelolaan
arsip secara
baku
% 48,15 81,82 1 Sekretariat
Daerah
2
Persentase
peningkatan
SDM pengelola
arsip
% 100 100
Urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1.1.9 Meningkatnya
kualitas
layanan
administrasi
kependudukan
1 Kepemilikan KTP % 83,94 100 1
Dinas
Kependuduk
an dan
Pencatatan
Sipil
2
Jumlah Pasangan
berAkta Nikah % 72,36 78,77
Sasaran
Satu
an
Target Capaian
Kinerja
Satuan Kerja
Pelaksana Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir
RPJMD
2021
3
kepemilikan akta
kelahiran per
1000 penduduk
% 26,34 100
4
Cakupan
Penerbitan Kartu
Keluarga % 100 100
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.1.1
0
Meningkatnya
pemberdayaan
masyarakat dan
desa
1
Persentase
jumlah lembaga
masyarakat desa
yang mendapat
pelatihan TTG
% 21,74 100 1
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan
dan KB
2
Prosentase desa
yg administrasi
pengelolaan
keuangan Desa
tertib
% 100 100
3
Rata-rata jumlah
kelompok binaan
lembaga
pemberdayaan
masyarakat
(LPM)
% 71,94 100
4 PKK Aktif % 79,14 100
5 Posyandu Aktif % 81,17 100
Misi kedua yaitu Memperkuat pertumbuhan ekonomi
kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang