PENERBITAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH BERDASARKAN KEWENANGAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung) (Skripsi) Oleh FERDIAN DEWANTARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2018
58
Embed
PENERBITAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH …digilib.unila.ac.id/55069/2/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · Lampung yang secara khusus mengatur mengenai tata cara memperoleh Izin Pengusahaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENERBITAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH BERDASARKAN
KEWENANGAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Pekerjaan Umum, tantangan-tantangan krusial dalam hal pengelolaan sumber
daya air di Indonesia terdiri atas pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan, dan
perubahan iklim. Persoalan ketersediaan air bersih di Indonesia, bukanlah
persoalan yang sepele, karena lebih dari 100 juta orang di Indonesia kesulitan
mengakses air bersih, bahkan 70 persen populasi Indonesia bergantung kepada
sumber-sumber air yang tercemar.5
Masalah ketersediaan air juga berkaitan dengan pertumbuhan penduduk.
Indonesia ditaksir memiliki laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,2 persen per
tahun, sehingga pada tahun 2020 nanti diperkirakan penduduk Indonesia akan
mencapai 250 juta orang. Pesatnya pertumbuhan penduduk akan membawa
berbagai konsekuensi bertambahnya kebutuhan akan air bersih, bahan pangan, dan
ketersediaan lahan untuk tempat tinggal serta beraktivitas. Populasi yang semakin
besar juga akan berdampak langsung kepada kebutuhan air bersih.6
Sumber air terbesar untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Indonesia
berasal dari Air Tanah. Sebesar 80% kebutuhan air bersih masyarakat berasal dari
air tanah, terutama di daerah urban, pusat industri dan pemukiman yang
perkembangannya cukup pesat. Pemenuhan kebutuhan air bersih di daerah-daerah
tersebut rata-rata 90% berasal dari Air Tanah.7
Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun
2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (PP 121/2015) mengatur bahwa
yang disebut dengan Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah
atau batuan di bawah permukaan tanah. Air tanah merupakan kebutuhan pokok
5 Ibid.
6 Lusi dara Mega, Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfatan Air Tanah Di
Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi (Bogor, Institut Pertanian Bogor, Skripsi, 2013) hlm 1 7 Ibid.
4
setiap makhluk hidup, sehingga pengelolaannya harus menjamin pemenuhan
kebutuhan yang berkecukupan secara berkelanjutan, Sedangkan jenis kegiatan
pengelolaan yang akan diatur diantaranya adalah inventarisasi, konservasi air
tanah, perencanaan pendayagunaan air tanah, peruntukan pemanfaatan air tanah,
perizinan air tanah, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan data air tanah dan
penegakan hukum, Saat ini air tanah menjadi sumber daya alam yang vital dan
strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak dalam berbagai aktifitas.
Air tanah merupakan suatu bagian dalam proses sirkulasi alamiah. Jika
pemanfaatan air tanah itu memutuskan sistem sirkulasi, yakni jika air yang
dipompa melebihi besarnya pengisian kembali, maka akan terjadi pengurangan
volume air tanah yang ada. Berkurangnya volume air tanah itu akan kelihatan
dalam bentuk penurunan permukaan air tanah atau penurunan tekanan air tanah ,
ini akan mengakibatkan penurunan intensitas pemompaan, dan jika penurunan ini
melampaui suatu limit tertentu maka fungsi pemompaan akan hilang. Akhirnya
sumber air tanah itu menjadi kering. Jadi untuk menghindari pengurangan volume
air tanah yang ada, maka harus dijaga supaya besarnya pemompaan itu sesuai
dengan pengisian kembali.8
Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air dan menjadi
bagian dari komponen daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber
daya alam yang dapat diperbaharui namun demikian waktu yang diperlukan
sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan
pengimbuhannya telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi kritis air
tanah terutama air tanah dalam. Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai
8 Sosdarsono, S. & Takeda, K, Hidrologi Untuk Pengairan (Jakarta, PT. Pradnya
Paramita,1993) hlm 102
5
gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan
penurunan permukaan tanah serta penyusupan air laut pada daerah pantai. Apabila
kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian
lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri
secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.9
Terjadinya penyedotan air tanah terus-menerus tanpa memperhitungkan
daya dukung lingkungannya dapat menyebabkan permukaan air tanah melebihi
daya produksi dari suatu akuifer (batuan geologi yang menahan dan menyalurkan
air tanah) yang dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap sumber air bawah
serta menyebabkan penurunan lapisan tanah. Oleh karena itu diperlukan
pengelolaan sumberdaya air tanah agar sumber sumberdaya tersebut tetap
berkelanjutan ketersediaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu diperukannya
Izin dalam Pengelolaan Air Tanah. Sehingga setiap orang berhak atas lingkungan
hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.10
Diberlakukannya otonomi daerah sejak Tahun 2001 telah memberikan
kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya secara
bertanggung jawab. Pemerintahan daerah dibentuk dalam rangka mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan. Filosofi dibentuknya pemerintahan daerah adalah untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan,
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan.
Di satu sisi otonomi daerah akan lebih memberdayakan pemerintah daerah untuk
9 Ibid.
10 Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6
lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan
pelayanan umum, namun di sisi lain akan berpotensi menimbulkan masalah pada
lingkungan, termasuk di dalamnya pengelolaan dan pemanfaatan air tanah sebagai
deposit bagi tersedianya air bersih.11
Ketersediaan air bersih ini penting tidak hanya bagi kebutuhan rumah
tangga sehari-hari, namun juga sektor industri. Seperti dikemukakan di atas,
bahwa peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap konsumsi air,
demikian pula sektor industri dan usaha akan memerlukan ketersediaan air dalam
jumlah besar. Apabila hal ini tidak dikendalikan, maka akan ada “eksploitasi” air
tanah secara tak terkendali oleh masyarakat dengan melakukan pengeboran air
tanah. Kegiatan eksploitasi air tanah ini akan mengakibatkan penurunan kualitas
air tanah, intrusi air laut, dan penurunan permukaan tanah (amblas).12
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (UU 23/2014), maka daerah memiliki keleluasaan untuk
mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi dan potensi daerah
masing-masing guna kesejahteraan penduduk daerah tersebut. Dalam lampiran CC
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
dijelaskan bahwa penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian,
dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi. Selain itu, PP 121/2015
juga menjelaskan jika pemerintah daerah harus dapat mengendalikan pengambilan
air tanah secara berlebihan dengan cara perizinan yaitu pemberian izin dilakukan
secara ketat dengan urutan prioritas pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi
11
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mesuji, Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air
Tanah, op.cit. 12
Ibid.
7
kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar, pemenuhan kebutuhan
pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air, pertanian rakyat di
luar sistem irigasi yang sudah ada, pengusahaan Sumber Daya Air untuk
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan Air Minum,
kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik, pengusahaan Sumber Daya Air
oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan pengusahaan
Sumber Daya Air oleh badan usaha swasta atau perseorangan.13
Pengaturan terhadap perizinan dan alokasi Air diperlukan karena
ketersediaan Air secara alamiah tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang
semakin berkembang. Sehubungan dengan hal tersebut, persaingan antara
kebutuhan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dengan kebutuhan
Air untuk penggunaan lainnya, termasuk kegiatan pengusahaan yang memerlukan
sumber daya Air, di masa yang akan datang akan semakin meningkat. Untuk
menjamin pemanfaatan dan pemakaian Air yang adil dan merata diperlukan
pengaturan perizinan dan alokasi Air, baik untuk pemenuhan kebutuhan pokok
sehari-hari dan pertanian rakyat serta Pengusahaan Sumber Daya Air. Perizinan
dalam Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan maksud untuk
memberikan perlindungan terhadap hak rakyat atas Air, pemenuhan kebutuhan
para pengguna Sumber Daya Air dan perlindungan terhadap Sumber Daya Air.14
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, peneliti kemudian tertarik
untuk mengadakan penelitian tentang “Penerbitan Izin Pengusahaan Air Tanah
Berdasarkan Kewenangan Daerah di Provinsi Lampung (Studi pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung).
13
Lihat Pasal 5 ayat (3), PP 121/2015. 14
Lihat Penjelasan Umum PP 121/2015.
8
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan di atas, maka Permasalahan
dalam penelitian ini adalah:
a. Bagaimana Penerbitan Izin Pengusahaan Air Tanah Berdasarkan Kewenangan
Daerah di Provinsi Lampung?
b. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Penerbitan Izin Pengusahaan Air
Tanah Berdasarkan Kewenangan Daerah di Provinsi Lampung?
2. Ruang Lingkup Penelitian
Agar permasalahan tidak meluas, maka Penulis membatasi ruang lingkup
penelitian di bidang Hukum Administrasi Negara pada Umumnya, yaitu
Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam Penerbitan Izin
Pengusahaan Air Tanah Berdasarkan Kewenangan Daerah di Provinsi Lampung
dan faktor pendukung dan faktor penghambat Penerbitan Izin Pengusahaan Air
Tanah Berdasarkan Kewenangan Daerah di Provinsi Lampung.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui Penerbitan Izin Pengusahaan Air Tanah Berdasarkan
Kewenangan Daerah di Provinsi Lampung;
b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Penerbitan Izin
Pengusahaan Air Tanah Berdasarkan Kewenangan Daerah di Provinsi Lampung.
9
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dalam
perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada
khususnya yang berkaitan dengan Penerbitan Izin Pengusahaan Air Tanah
Berdasarkan Kewenangan Daerah di Provinsi Lampung.
b. Kegunaan Praktis
1) Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan penulis dalam
bidang hukum administrasi negara khususnya tentang Penerbitan Izin
Pengusahaan Air Tanah Berdasarkan Kewenangan Daerah di Provinsi
Lampung dan juga untuk menambah bahan kepustakaan sebagai bahan bacaan
bagi pihak yang berkepentingan, persyaratan dalam menempuh ujian sarjana di
Fakultas Hukum bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung;
2) Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan diharapkan dapat memberi
masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang
sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Perizinan (Vergunningen)
1. Pengertian Perizinan
Di dalam kamus istilah hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai
perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada
umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah
dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Ateng Syafrudin
mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang
dilarang menjadi boleh. Menurut Sjahran Basah, izin adalah perbuatan hukum
administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal
konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan.1
Pengertian izin sebagaimana yang disebutkan oleh Ateng Syafrudin bahwa
izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi
boleh.2 sedangkan Spelt dan Ten Berge Membagi pengertian izin dalam arti luas
dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrument yang paling banyak
digunakan dalam hukum adminisitrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai
1 Sjahran Basah dalam Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi
Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, (Bandung: Nuansa, 2010). hlm. 92. 2 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010). hlm 152.
11
sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah salah satu
persetujuan dari para penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan
pemerintah untuk dalam keadaaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan
larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang
yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya
dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan
umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari
pengertian izin.3
Pengertian mengenai Perizinan juga terdapat pada Pasal 1 angka 5
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di Bidang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa perizinan adalah segala
bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan4
Izin dalam pengertian luas adalah suatu persetujuan dari penguasa
berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan
tertentu menyimpang dari larangan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
hal ini menyangkut tindakan demi kepentingan umum. Di samping itu izin juga
dapat dibedakan atas berbagai figure hukum, yang meliputi izin dalam arti sempit,
pembebasan atau dispensasi dan konsesi. Izin dalam arti sempit adalah izin yang
3 N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan (Surabaya, Yuridika,
1992) Hlm 2-3 4 Pengertian Izin juga terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada Pasal 1 angka 8
disebutkan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan
peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau
diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Selanjutnya
Pasal 1 angka 9 Menyebutkan mengenai pengertian perizinan yaitu pemberian legalitas kepada
seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
12
pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk
mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan-keadaan yang buruk
pembebasan atau dispensasi adalah pengecualian atas larangan sebagai aturan
umum, yang berhubungan erat dengan keadaan khusus peristiwa, konsensi adalah
izin yang berkaitan dengan usaha yang diperuntukkan untuk kepentingan umum.5
Secara teoritis, proses perizinan memiliki beberapa fungsi. Pertama,
sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi
dan keputusan yang memberikn insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi.
Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi
penghambat (sekaligus sumber korupsi) bagi pembangunan.6 Kedua, Fungsi
keuangan (budgetering), yaitu menjadi sumber pendapatan bagi Negara.
Pemberian izin dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perizinan.
Negara mendapat kedaulatan rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa
dilakukan melalui peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini dianut prinsip no
taxation without the law. Penarikan retribusi perizinan hanya dibenarkan jika
hukum, yaitu undang-undang dan/atau peraturan daerah.7 Ketiga, Fungsi
Pengaturan (reguleren), yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan
pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat.8
Sebagaimana prinsip pungutan pajak, perizinan dapat mengatur pilihan-
pilihan dan tindakan masyarakat. Jika perizinan terkait dengan pengaturan untuk
pengelolaan sumber daya alam, linkungan, tata ruang, dan aspek strategis lainya,
prosudur dan syarat yang harus ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
5 P.M.Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya: Yuridika, Universitas Air
Langga, 1993). Hlm 2-3 6 Op.Cit, Adrian Sutedi, Hukum Perizinan……., hlm. 198.
7 Ibid, hlm. 199.
8 Ibid.
13
harus pula dengan pertinbangan-pertimbangan strategis. Harus ada keterkaitan
antara tujuan pemberian Perizinan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam
izin.9 Kadang kala kebijakan pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan
masyarakat, bahkan tidak berhenti pada satu tahap, melainkan melalui serangkaian
kebijakan. Setelah izin diproses, masih dilakukan pengawasan, pemegang izin
diwajibkan menyampaikan laporan laporan secara berkala dan sebagainya.10
2. Unsur-Unsur Perizinan
a. Instrumen yuridis
Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat
konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau
mentapkan peristiwa konkret,sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan
dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.11
b. Peraturan perundang-undangan
Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum
permerintahan,sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan
oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas,
tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah,oleh karena itu
dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang
yang diberikan oleh peraturan per UUan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar
wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.12
9 Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 83.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan (Yogyakarta, Gadjah Mada
University Press, 1989) hlm 58
14
c. Organ pemerintah
Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik
di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.menurut sjahran basah,dari badan
tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.13
d. Peristiwa kongkret
Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang
digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual,
peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang
tertentu , tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.14
e. Prosedur dan persyaratan
Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang
ditentukan oleh pemerintah,selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus
memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh
pemerintah atau pemberi izin.prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda
tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut soehino,
syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, konstitutif, karena
ditentuakn suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu)
dipenuhi,kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta
dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.15
3. Fungsi Perizinan
Izin merupakan instrument yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk
memengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna
13
Ibid. Hlm 59 14
Ibid. hlm 59 15
Ibid. hlm 60
15
mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrument, izin berfungsi selaku
ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang
masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti lewat izin dapat
diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini
berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan
pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.16
Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen
pengendali dan instrument untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,
sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945, penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus
dilakukan dengan sebaik-baiknya, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum
modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.17
4. Tujuan Perizinan
Mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret
yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari
tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut,
a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturan”) aktivitas-aktivitas tertentu
(misalnya izin bangunan).
b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar
pada monumenmonumen).
d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni didaerah padat
penduduk).
e. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-
aktivitas (izin berdasar “drunk en horecawet”, dimana pengurus harus
memenuhi syarat-syarat tertentu).18
16
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 217-218. 17
Prajudi S. Admosudirjo. Hukum Administrasi Negara (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994) Hlm 23. 18
Op.cit, hlm. 218-219.
16
5. Bentuk dan Isi izin
Izin yaitu merupakan salah satu bentuk keputusan tata usaha negara.
Keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis dan izin selalu dibuat dalam
bentuk tertulis, yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang
berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang
berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara.19
Berdasarkan hal tersebut, maka izin akan selalu berbentuk tertulis dan
berisikan beberapa hal sebagai berikut :
1) Organ pemerintah yang memberikan izin;
2) Siapa yang memperoleh izin;
3) Untuk apa izin digunakan;
4) Alasan yang mendasari pemberian izin;
5) Ketentuan pembatasan dan syarat-syarat;
6) Pemberitahuan tambahan.
6. Sifat Izin
Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu
dibuat dalam bentuk tertulis dan merupakan suatu keputusan tata usaha negara
yang menciptakan hukum sehingga dengan pemberian izin akan dapat
menimbulkan hubungan hukum tertentu. Sehingga sifat izin yang tidak lain adalah
bahwa izin merupakan keputusan yang bersifat menguntungkan.
19
Lihat Pasal 1 ayat (3)
17
B. Air Tanah
1. Pengertian Air tanah
Pengertian air tanah menurut Dalam Peraturan pemerintah No. 121 Tahun
2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air berbunyi Air Tanah adalah Air yang
terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah sejalan
dengan itu menurut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.
1451 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan
di Bidang Pengelolaan Air tanah pasal 1 ayat (12) bahwa air tanah adalah semua
air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah,
termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
2. Pembagian Air Tanah
a. Air Tanah Dangkal
Air tanah dangkal terjadi karena adanya daya proses peresapan air dari
permukaan tanah. Air tanah dangkal dimanfaatkan untuk sumber air minum
melalui sumur-sumur dangkal. Air sumur dangkal ini terdapat pada kedalaman 15
– 30 meter. Sebagai air minum, air tanah dangkal dari segi kualitas agak baik.
Kuantitas kurang cukup dan tergantung musim.
b. Air tanah dalam
Air tanah dalam dalam terdapat setelah rapat air yang pertama.
Pengambilan air tanah dalam tidak semudah pada air tanah dangkal. Dalam hal ini
harus digunakan bor memasukkan pipa kedalamnya sehingga kedalaman antara
100–300 meter akan didapat lapisan air. Kualitas air tanah dalam pada umumnya
lebih baik dari air tanah dangkal, karena penyaringannya lebih sempurna.
18
c. Mata air
Mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah.
Mata air berasal dari tanah dalam hampir tidak terpengaruh oleh musim dan
kualitasnya sama dengan keadaan air tanah.20
C. Kewenangan
1. Pengertian Kewenangan
Dalam literature hukum adminitrasi dijelaskan, bahwa istilah wewenang
sering kali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal, istilah kekuasaan
tidaklah identik dengan istilah wewenang.21
Kata “ wewenang” berasal dari kata “authority” (Inggris) dan “gezag”
(Belanda). Adapun, istilah kekuasaan berasal dari kata “power” (Inggris) dan
“macht” (Belanda). Dari kedua istilah ini jelas tersimpul perbedaan makna dan
pengertian sehingga dalam penempatan kedua istilah ini haruslah dilakukan secara
cermat dan hati-hati. Penggunaan atau pemakaian kedua istilah ini tampaknya
tidak terlalu dipermasalahkan dalam realitas penyelenggaraan pemerintahan kita.
Hal itu memberikan kesan dan indikasi, bahwa bagi sebagian aparatur dan pejabat
penyelengaraan negara atau pemerintahan kedua istilah tersebut tidaklah begitu
penting untuk dipersoalan. Padahal dalam konsep Hukum Tata Negara dan
Hukum Admnistrasi keberadaan wewenang pemerintahan memiliki kedudukan
sangat penting. Begitu pentingnya kedudukan wewenang pemerintahan tersebut
sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti
dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi (het begrip bevoegdheid is
dan ook een kernbegrip in het staats en administratief recht). 20
Sutrisno, Teknologi Penyediaan Air Bersih (Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 1987) hlm 26 21