Page 1
Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3. Issue. 3 (2017)
138
PENERAPAN TAX REVIEW ATASPAJAK PENGHASILAN
(PPh) BADAN CV. TRI KARYA BERSAMA
Ebid Indra Rukmanah, Syafi’i, Juliani Pudjowati
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya
[email protected]
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan tax review atas
pajak penghasilan (PPh) Badan pada CV. Tri Karya Bersama tahun pajak 2016
serta untuk mengetahui apakah perusahaan telah melaksanakan kewajiban
perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Teknik
yang dipergunakan dalam pengumpulan data ini adalah observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Setelah diterapkan tax review atas pajak penghasilan (PPh)
Badandiketahui bahwa tingkat kepatuhan pajak CV. Tri Karya Bersama sudah full
comply, meski demikian CV. Tri Karya Bersamaharus tetapmelakukan tax review
secara teratur setiap bulan agar kewajiban perpajakan lebih terpantau dan
menghindari kesalahan kewajiban perpajakan meskipun perusahaan sudah
melakukan pemotongan, pelaporan dan penyetoran perpajakan sesuai dengan
peraturan perpajakan
Kata Kunci : Tax Review, Pajak Penghasilan (PPh) Badan
ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the application of tax review of
income tax (PPh) Agency at CV. Tri Karya Bersama fiscal year 2016 and to find
out whether the company has implemented its tax obligations in accordance with
applicable tax regulations.This research is a qualitative research using case study
method. The techniques used in this data collection are observation, interview,
and documentation. After applied tax review on income tax (PPh) Agency note
that the tax compliance level CV. Tri Karya Bersama is full comply, however CV.
Tri Karya Bersama must continue to conduct regular tax review every month so
that the obligation of taxation is more observed and avoids the mistake of taxation
obligation even though the company has done the tax deduction, reporting and
depositing in accordance with the tax regulation
Keywords : Tax Review, income tax (PPh) Agency
PENDAHULUAN
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting.
Pajak yang diterima akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik
Page 2
Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3. Issue. 3 (2017)
139
pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan menurut
Undang–Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang–
Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2009 Pasa 1 ayat 1 menjelaskan
bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pemungutan pajak di Indonesia saat ini menggunakan dua sistem, yaitu
Self Assessment System dan Withholding System. sistem Self Assessment pada
Undang-undang Perpajakan No 8 Tahun 1983, kemudian dilanjutkan pada UU No
11 Tahun 1994, kemudian dilanjutkan pada UU No 18 Tahun 2000, dan terakhir
pada UU No 42 Tahun 2009. Sistem ini memberikan keleluasaan pada Wajib
Pajak untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya sendiri dan melaporkan
serta menyetorkan pajaknya ke kas negara sesuai ketentuan perpajakan yang
berlaku. Peraturan perpajakan yang seringkali mengalami perubahan secara terus
menerus membuat Wajib Pajak kebingungan dan menganggap bahwa pajak
merupakan hal yang rumit dan sulit untuk dipelajari ataupun dipahami. Kelalaian
dalam memenuhi kewajiban perpajakan ini tentunya akan menimbulkan kerugian
baik secara moral maupun materil bagi perusahaan dan akan mengganggu
operasional perusahaan.
Salah satu fungsi manajemen pajak berupa internal Tax Review, yaitu
upaya oleh Wajib Pajak untuk secara proaktif dan mandiri melakukan proses
Assessment terhadap berbagai hal yang menjadi kewajiban perpajakan harus
dilakukan untuk meminimalkan resiko dalam pemeriksaan pajak karena
ketidakmampuan Wajib Pajak dalam melaksanakan secara benar peraturan pajak.
Menurut Simbolon (2013) Penelaahan pajak atau Tax Review merupakan suatu
tindakan penelaahan terhadap seluruh transaksi perusahaan guna menghitung
jumlah pajak yang terutang dan memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku. Elemen
penting dalam Tax Review adalah laporan keuangan. Transaksi-transaksi yang
Page 3
Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3. Issue. 3 (2017)
140
tercatat dalam laporan keuangan tersebut juga bisa digunakan untuk menentukan
dan menghitung potensi Withholding Tax yang terutang. Hal tersebut akan
memengaruhi SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24,
PPh Pasal 25, PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4 ayat(2) perusahaan.
Sebelum Wajib Pajak menyusun SPT Tahunan PPh, sebaiknya Wajib
Pajak terlebih dahulu melakukan Review atas pemenuhan kewajiban
perpajakannya dalam satu tahun pajak. Mills (2003) menyatakan, sebelum
dilakukan pemeriksaan oleh fiskus, secara internal Wajib Pajak sebaiknya
mengadakan Review terhadap perhitungan dan laporan pajak beserta dengan
pembukuannya untuk meminimalisir kesalahan. Perusahaan yang melakukan
kegiatan usaha harus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku pada negara di mana perusahaan itu
menjalankan kegiatan usaha (Zheng, 2002). Tax Review dapat dilakukan secara
mandiri oleh perusahaan atau dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu konsultan pajak
yang dapat memberikan nasihat dan masukan tentang perpajakan kepada
perusahaan (Thomas, 2013:5). Pemilik perusahaan dan konsultan pajak harus
sama-sama memahami keadaan perusahaan dan membuat rencana yang berkaitan
dengan perpajakan perusahaan agar memberi kontribusi maksimum bagi
perusahaan (Reilly, 2011). Tax Review juga dapat menunjukkan transaksi mana
yang memiliki potensi pajak dalam suatu perusahaan (Nendick, 1998).
CV. Tri Karya Bersama merupakan perusahaan yang bergerak dalam
bidang perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pengembangan property atau
sering disebut dengan (general kontraktor) di Surabaya dan bertahan dengan
banyaknya para kompetitor yang mendirikan perusahaan di bidang yang sama.
CV. Tri Karya Bersama dalam kegiatan usahanya ini selalu berhubungan dengan
pihak penyedia barang dan jasa bisa melalui pedagang eceran dan atau langsung
kepada distributornya.Tax Review memperlihatkan bagaimana suatu perusahaan
yang termasuk dalam kategori Wajib Pajak yang memiliki kepatuhan dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya. Internal Tax Review yang dilakuakan pada
CV. Tri Karya Bersama meliputi seluruh aspek perpajakan yang ada dalam
Page 4
Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3. Issue. 3 (2017)
141
perusahaan. Aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan meliputi Pajak
Penghasilan (PPh) Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat(2).
TINJAUAN PUSTAKA
Pajak
Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
Sistem pemungutan pajak
Menurut Mardiasmo (2008:90) terdapattigasistempemungutan pajakyaitu.
1. Official Assessment System
Official Assessment System adalah suatu system pemungutan yang
memberi wewenang kepada pemerintah(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang oleh Wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu.
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
b. Wajib Pajak bersifat pasif.
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Self Assessment System
Self Assessment System adalah suatu system pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarny
apajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu.
a. Wewenang untuk menetukan besarnya pajak terutang ada padaWajib Pajak
sendiri.
b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung,menyetordan melaporkan sendiri
pajak yang terutang.
c. Fiskus tidak ikutcampur dan hanya mengawasi.
3. With Holding System
Page 5
Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3. Issue. 3 (2017)
142
With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajakyang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinyayaitu Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada
pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
Pajak Penghasilan (PPh)
Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 tentang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut UU PPh, Pajak
Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam tahun pajak.
Subjek Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap Orang Pribadi dan Badan,
berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun
pajak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PPh, mengelompokkan
subjek pajak sebagai berikut:
a. Orang pribadi;
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
c. Badan
Objek Pajak Penghasilan (PPh)
Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh, yang
menjadi obyek Pajak Penghasilan adalah :
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,
uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain
dalam undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha.
Page 6
Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3. Issue. 3 (2017)
143
Jenis Pajak Penghasilan
Jenis-jenis pajak penghasilan adalah Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak
Penghasilan pasal 22, Pajak Penghasilan pasal 23, dan Pajak Penghasilan Pasal 4
ayat (2).
Pajak Penghasilan Pasal 21
Menurut UU PPh, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak
atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama
dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi
dalam negeri. Menurut Wirawan (2010:71) kunci dari definisi tersebut adalah
pertama, PPh Pasal 21 memotong penghasilan yang diterima atau diperoleh dari
pekerjaan dan kegiatan (active income). Active income yang dipotong PPh Pasal
21 hanya bersumber dari tiga aktivitas yaitu pekerjaan atau jabatan, jasa, dan
kegiatan. Kedua, Orang Pribadi yang memberikan jasa atau menjalankan
pekerjaan bebas termasuk dalam active income yang dipotong PPh Pasal 21.
Namun demikian, penghasilan Orang Pribadi yang berasal dari usaha dagang tidak
termasuk dalam active income yang dipotong PPh Pasal 21. Ketiga, PPh Pasal 21
adalah pajak yang dikenakan khusus kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).
Pajak Penghasilan Pasal 23
PPh Pasal 23 menurut UU PPh adalah pajak yang dipotong atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi
maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa,
atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 ini
dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar
negeri lainnya.
Pajak Penghasilan Pasal 25
Pajak Penghasilan Pasal 25 Merupakan angsuran yang harus dibayar
sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun berjalan sebagaimana
dimaksud dalam PPh 25 pasal 17 Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Tujuan
pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan
beban pajak dalam membayar pajak terutang.
Page 7
Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3. Issue. 3 (2017)
144
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ini adalah Pajak yang bersifat final.
Karena bersifat final, maka pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) ini tidak dapat
dikreditkan dalam perhitungan pajak akhir tahun. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2
menurut UU PPh adalah pajak atas penghasilan sebagai berikut:
1. Penerima bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang
negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota
koperasi orang pribadi;
2. Penerima hadiah undian;
3. Penjual saham dan sekuritas lainnya; dan
4. Pemilik properti berupa tanah dan/atau bangunan.
Tax Review (Penelaahan Pajak)
Suandy (2014:139), “Tax review atau penelaahan pajak adalah kegiatan
penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu
perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut, baik dari
cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelunasan, maupun pelaporannya
untuk menilai kepatuhan pajak (tax compliance) yang telah dilakukan”.
Tax Review Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan
Tax review atas PPh Badan dilakukan dengan menilai kewajiban
perpajakan Wajib Pajak badan yaitu:
1. Kewajiban mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Badan. Dalam hal ini
mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
Apabila Wajib Pajak badan melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak
dan atau Jasa Kena Pajak atau ekspor barang kena pajak yang terutang PPN
berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, maka Wajib Pajak badan
tersebut memiliki kewajiban untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
(PKP).
2. Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan. Pasal 28 ayat (1) UU KUP,
yaitu Wajib Pajakorang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan
Page 8
Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3. Issue. 3 (2017)
145
pembukuan. Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan, pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mendapatkan data dan informasi keuangan yang meliputi
keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun
yang tidak terutang PPN, yang dikenakan PPN dengan tarif 0% dan yang
dikenakan PPnBM, yang ditutup dengan 17menyusun laporan keuangan berupa
neraca, penghitungan rugi/laba pada saat tahunpajak berakhir.
3. Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
4. Kewajiban membayar dan menyetorkan pajak, membuat faktur pajak, melunasi
bea materai dan mentaati pemeriksaan.
METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan
masalah adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan
metode studi kasus.
Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dengan menggunakan data
primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian yang
berasal atau bersumber dari hasil observasi atas data-data akuntansi serta data-data
perpajakan yang merupakan obyek penelitian. Sedangkan data sekunder
bersumber dari buku-buku, teori, dan literatur. Literatur yang merupakan landasan
pendukung yang berkaitan dengan topik penulisan skripsi ini.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai
berikut:
1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan tentang bidang usaha
perusahaan, sistem akuntansi dan pembukuan perusahaan serta pemenuhan
kewajiban perpajakan oleh perusahaan.
Page 9
Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3. Issue. 3 (2017)
146
2. Wawancara, melakukan tanya jawab dengan bagian akuntansi dan pajak yang
merupakan pihak yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan dan
perpajakan perusahaan.
3. Dokumentasi, yaitu melakukan dokumentasi terhadap data-data pendukung
yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dokumentasi
dari penelitian ini meliputi dokumen-dokumen yang digunakan dalam
akuntansi dan perpajakan perusahaan misalnya laporan neraca tahun 2016,
laporan laba rugi tahun 2016, Buku Besar, Rekapan SPT Masa PPh 21, Tanda
terima SPT Masa PPh 21.
Teknik Analisis Data
Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data yang merupakan
kegiatan untuk mempelajari, menelaah dan melakukan perbandingan antara
perhitungan yang sudah dilakukan perusahaan dengan perhitungan menurut
ketentuan pajak.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil dari penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badanpada
CV. Tri Karya Bersama hanya menerapkan perhitungan pajak penghasilan PPh
pasal 21 dan Pajak Penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 dikarenakan perusahaan
tergolong dalam kelas kecil dan system pemotogan pajak pada CV. Tri Karya
Bersama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku dan dapat memanfaatkan tax review dalam laporan keungan CV. Tri
Karya Bersama, antara lain :
1. Pemotongan, pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas
gaji CV. Tri Karya Bersama sudah di terapkan sesuai dengan Peraturan
Menteri Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara
Pembayaran dan Penyetoran Pajak dimana pada bab-bab sebelummya sudah di
paparkan baik dari pemotongan, pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan
PPh pasal 21 sudah sesuai dari perhitungan menurut perusahaan maupun
peraturan perpajakan pada tahun 2016. Hal ini sudah di buktikan setelah
Page 10
Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3. Issue. 3 (2017)
147
mereview atas pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada CV. Tri Karya Bersama
dan tidak ditemukan selisih perhitungan perpajakannya.
2. CV. Tri Karya Bersama yang di potong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2
dengan berpedoman peraturan perpajakan yang terutang selambat-lambatnya
tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan
berikutnya sudah di terapkan pada system pemotongan di perusahaan hal ini
sudah di paparkan pada bab-bab sebelumnya atas pemotongan pendapatan
setiap bulan pada CV. Tri Karya Bersama dan tidak ditemukan selisih jumlah
dari laporan keuagan maupun dari SPT yang sudah di setorkan pertahu 2016.
SIMPULAN
Simpulan dalam penelitian dapat ditelusuri dari kerangka teori dan
pembahasan. Kedua sub bab tersebut menjadaikan dasar dalam pengambilan
kesimpulan tersebut. adapun kesimpulan penelitian ini ialah:
1. Berdasarkan penelaahan pajak yang dilakukan pada CV. Tri Karya Bersama
diketahui bahwa:
a) Terkait dengan PPh pasal 25 CV. Tri Karya Bersama tidak memotong PPh
pasal 25 dikarenakan perusahaan tergolong dalam ketegori kelas kecil menegah
yang hanya diotong atas pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.
b) CV. Tri Karya Bersama memiliki Pehitungan yang jelas terkait dengan PPh
pasal 21. Selain itu pada tahun 2016 CV. Tri Karya Bersama sudah memotong,
meyetorkan dan melaporkan PPh pasal 21nya sesuai dengan ketentuan
perpajakan.
c) Terkait dengan PPh pasal 23, CV. Tri Karya Bersama tidak pernah memotong,
melapor dan menyetor PPh pasal 23 dikarenakan tidak pernah bersinggungan
dengan PPh pasal 23.
d) CV. Tri Karya Bersama terkait dengan PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan hanya
pada pendapatan perusahaan. Selain itu pada tahun 2016 CV. Tri Karya
Bersama sudah melaporkan PPh pasal 4 ayat 2 sesuai dengan ketentuan
perpajakan.
Page 11
Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3. Issue. 3 (2017)
148
e) Sebagai hasil laporan keuangan CV. Tri Karya Bersama diketahui, sesuai
dengan yang dikeluarkan antara laporan keuangan dengan dokumen pajak
terkait penyetoran kewajiban perpajakan.
2. PelaporanSPTtahunanPPhfinalwajibpajakbadanatasjasakonstruksi
menggunakan formulir 1771, perusahaan sudah mengisi dan sudah melaporkan
SPT tahunannya ke KPP tempat perusahaan terdaftar.
SARAN
Atas tax review yang telah dilakukan pada CV. Tri Karya Bersama, maka
peneliti mengajukan saran yang sekiranya dapat menjadi masukan bagi CV. Tri
Karya Bersama, antara lain yaitu :
1. Penerapan tax review harus tetap dilakukan secara teratur setiap bulan agar
kewajiban perpajakan lebih terpantau dan menghindari kesalahan kewajiban
perpajakan meskipun perusahaan sudah melakukan pemotongan, pelaporan dan
penyetoran perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akan tetapi
perusahaan perlu meninjau ulang atas aspek perpajakan yang berhubungan
dengan PPh pasal 23.
2. Dengan penerapan tax review yang telah dilakukan, selain perusahaan dapat
menilai tingkat kepatuhan, perusahaan juga dapat mengetahui kewajiban
perpajakan yang tidak dilakukan oleh perusahaan ataupun kesalahan yang
dilakukan oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat menghindari sanksi
perpajakan di masa yang akan datang.
DAFTAR PUSTAKA
Dewi, A.A. Istri Shintia & Putu Ery Setiawan. 2015. Penerapan Tax Review Atas
Pajak Penghasilan Badan Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan.
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.13.No.2, ISSN 2302-8556.
Pp: 513-531.
Direktur Jenderal Pajak. 2002. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP –
227/PJ./2002 Tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, Serta
Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan.
Page 12
Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3. Issue. 3 (2017)
149
Direktur Jenderal Pajak. 2012. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER –
31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran
dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan
Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang
Pribadi.
Direktur Jenderal Pajak.2012. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor: 162/PMK.0.11/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan
Tidak Kena Pajak.
Mardiasmo, 2011, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta, Andi.
Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pajak
Penghasilan Telah Diubah Terakhir denagan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Jakarta:Departemen Keuangan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.