Penerapan Syariat Islam Di Aceh Dalam Konstruksi

1

Penerapan Syariat Islam Di Aceh Dalam Konstruksi Pemberitaan Media Nasional

(Studi Komparatif Terhadap Pemberitaan Republika Online Dan Okezone) - Al-juanda1), Hamdani M.

Syam2), Muhammad Yunus3)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 1, No. 1. Januari 2017 1-3

PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI ACEH DALAM KONSTRUKSI

PEMBERITAAN MEDIA NASIONAL

(Studi Komparatif Terhadap Pemberitaan Republika Online dan Okezone)

Al-juanda1), Hamdani M. Syam2), Muhammad Yunus3)

1)Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas ISIP, Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK - Penerapan syariat Islam di Aceh menjadi sorotan publik, tidak hanya

lokal dan nasional, bahkan juga dunia internasional. Sorotan itu datang dari

pemberitaan berbagai media tentang sisi positif dan negatif. Setiap media memiliki

ideologi yang berbeda, selain itu cara pandang antara satu media massa dengan

media massa lain terhadap suatu isu juga berbeda tergantung dengan kepentingan

masing-masing media. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi

pemberitaan media nasional dalam memberitakan penerapan syariat Islam di Aceh

dengan cara membandingkan isi pemberitaan dua portal media nasional yaitu

Republika Online dan Okezone untuk memberi gambaran pemberitaan media

massa nasional terhadap penerapan syariat Islam di Aceh. Metode penelitian yang

digunakan adalah metode penelitian bersifat kualitatif deskriptif, yang

menggunakan metode analisis framing dengan pendekatan konstruksionis. Untuk

melihat konstruksi pemberitaan oleh kedua media tersebut digunakan teori

konstruksi realitas sebagai acuan dasar dan analisis framing model Robert N.

Etnman. Framing model ini didasarkan bagaimana cara untuk melihat penekanan

atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari suatu realitas. Berdasarkan hasil dari

penelitian ini diketahui bahwa pemberitaan terhadap penerapan syariat Islam di

Aceh yang dikonstruksikan oleh kedua media tersebut dimana Republika online

lebih berimbang, artinya berita yang disampaikan apa adanya atau tidak ada unsur

keberpihakan di dalamnya. Sedangkan, pemberitaan yang dikonstruksikan oleh

Okezone terkesan menyudutkan, maksudnya Okezone menganggap syariat Islam di

Aceh itu banyak bertentangan dengan subtansi dasar bangsa Indonesia.

Kata kunci: Konstruksi Berita, Syariat Islam, Republika Online, Okezone

ABSTRACT

Application of Islamic law in Aceh in the public eye, not only locality and nationality

but also internationality. Highlights came from the news media about the positive

and negative sides. Each medium has different ideologies, besides the perspective of

2





the mass media and other mass media on the issue are also difference that is

depended on the interests of each media. This study aims to determine the

construction of the national news media in reporting the application of Islamic law

in Aceh with comparing the content of the two national media portals, namely

Republika Online and Okezone to illustrate the national mass media to the

application of Islamic law in Aceh. The method used a qualitative descriptive

research method, which uses analytical methods framing the constructionist

approach. To see the construction of the news by the media is used theoretical

construction of reality as a basic reference and framing analysis model of Robert N.

Etnman. This framing model is based on how to see the emphasis or protrusion

certain aspects of reality. Based on the results of this research note that the preaching

of the application of Islamic law in Aceh constructed by both the media where the

Republika online more balanced, meaning that the message of what there is no

element of partisanship in it. Meanwhile, the news is constructed by Okezone

impressed cornering, meaning Okezone consider Islamic law in Aceh was a lot of

conflict with the basic substance of the Indonesian nation.

Keywords: Construction News, Islamic Law, Republika Online, Okezone

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh dikenal dengan sebutan Seramoe Mekkah (Serambi Mekkah).

Agama Islam begitu menyatu dalam adat budaya orang Aceh sehingga aktifitas

budaya kerap berazaskan Islam. Hingga Syariat Islam secara kaffah dideklarasikan

dibumi Serambi Mekkah ini.

Usaha menerapkan syariat Islam terus dilakukan oleh berbagai pihak melalui

berbagai upaya. Ini menunjukkan bahwa terdapat desakan yang begitu kuat yang

muncul dari arus bawah (masyarakat) agar pemerintah memberikan keluasan bagi

masyarakat Aceh menjalankan Syariat Islam secara kaffah. Perjalanan Syariat Islam

di Aceh setelah kemerdekaan RI mengalami pasang surut. Perubahan dan

perkembangan kondisi sosial dan politik Negara Republik Indonesia turut menjadi

penentu tentang penyelenggaraan syariat Islam di Aceh.

Pemberitaan mengenai penerapan syariat Islam di Aceh ini sangat banyak

menarik perhatian media massa, khususnya media massa yang berbasis nasional.

Hal ini disebabkan karena Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki hak

keistimewaan di Indonesia, terlebilih lagi Aceh yang baru saja mencapai

kesepahaman damai setelah konflik berkepanjangan antara pemerintah RI dan

3





Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Isu apapun yang berkenaan dengan Aceh akan

menjadi sorotan dan terlihat menarik bagi semua pihak.

Banyak isu-isu tentang penerapan syariat Islam di Aceh yang kembali

mengemuka di tahun 2014 ini, karena ada beberapa qanun-qanun yang disahkan

oleh DPRA. Diantaranya, Rancangan Qanun Aceh Tentang Pokok-Pokok Syariat

Islam Tahun 2014, Rancangan Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Tahun 2014,

Rancangan Qanun Aceh Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah Tahun 2014

(dpra.acehprov.go.id). Sehingga kembali mengundang perhatian publik dalam

memberikan pendapatnya terhadap penerapan syariat Islam di Aceh.

Berdasarkan latar belakang fenomena di atas, penelitian ini lebih memberi

tumpuan mengenai frame atau konstruksi realitas yang dimiliki oleh kedua media

tersebut. Dalam hal ini, peneliti memilih analisis framing model Robert N. Entman

karena ingin melihat penekanan atau penonjolan dalam suatu penulisan teks berita.

Penggunaan analisis framing ini adalah berusaha untuk membongkar bagaimana

pengaruh faktor-faktor ekonomi, politik, dan ideologi dibalik pemberitaannya pada

kedua media tersebut.

STUDI KEPUSTAKAAN

Berawal dari istilah konstruktivisme, konstruksi realitas terkenal sejak

diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui bukunya yang

berjudul The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociological of Knowledge

tahun 1966. Menurut mereka, realitas sosial dikonstruksi melalui proses

eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Konstruksi sosial tidak berlangsung

dalam ruang hampa, namun sarat dengan kepentingan-kepentingan. Menurut

Berger dan Luckman, realitas tidak dibentuk secara alamiah, tetapi dibentuk dan

dikonstruksikan. Dengan demikian, setiap orang mempunyai konstruksi yang

berbeda-beda atas suatu realitas. Substansi dari teori konstruksi sosial di media

massa adalah sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial

berlangsung dengan sangat cepat dan sebarannya merata, realitas sosial yang

terkonstruksi itu juga membentuk opini public (Burhan Bungin, 2008:192).

Proses pembingkaian di media massa melewati beberapa tahap penting

sehingga terbentuklah sebuah konstruksi realitas dimedia tersebut. Seperti yang

dijelaskan oleh Burhan Bungin (2006:207) bahwa konstruksi realitas di media massa

terbentuk melalui beberapa tahap. Tahap tersebut dimulai dari proses menyiapkan

materi konstruksi, tahap sebaran konstruksi, tahap pembentukan konstruksi, dan

4





tahap konfirmasi. Peran redaksional media massa terlihat ketika menyiapkan materi

yang akan dikonstruksikan. Masing-masing media massa memiliki cara yang

berbada-beda dalam mengolah dan mengklasifikasikan berita sesuai dengan

kebutuhan, visi misi serta ideologi media tersebut. Melalui konstruksi sosial pada

media, dapat dijelaskan bagaimana media massa membuat gambaran tentang

realitas. Untuk itu, peneliti menggunakan paradigma ini sebagai pandangan dasar

untuk melihat bagaimana Okezone dan Republika Online memaknai, memahami

dan kemudian membingkai berita terhadap penerapan Syariat Islam di Aceh

kedalam bentuk teks berita.

Menurut Eriyanto (2002:3-11), pada dasarnya framing adalah metode untuk

melihat cara bercerita (story telling) media atas peristiwa. Cara bercerita itu

tergambar pada “cara melihat” terhadap realitas yang dijadikan berita. Cara melihat

ini berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas. Sedangkan, analisis

framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media

mengkonstruksi realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana

peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Dengan cara dan teknik apa peristiwa

ditekankan dan ditonjolkan. Apakah dalam berita itu ada bagian yang dihilangkan,

luput atau bahkan disembunyikan dalam pemberitaan.

Maka, dengan analisis framing ini dapat di ketahui bagaimana kebanyakan

media membingkai realitas yang didapatnya. Dari suatu peristiwa yang sama dapat

diberitakan dengan berbagai sudut pandang yang berbeda oleh media-media

tertentu sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Setiap media dengan lihai

memainkan perannya sebagai pihak yang mengkonstruksi realitas, ada yang

dianggap penting dan ada yang tidak dianggap sebagai berita. Ada media yang

menonjolkan suatu realitas dan menyembunyikan realitas lainnya, baik dengan

menekankan pada gaya bahasa, foto-foto pendukung, dan bahkan dengan kutipan-

kutipan tertentu. Semua kenyataan ini menyadarkan kita betapa subjektifnya media

dalam membingkai berita.

5





KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian bersifat kualitatif deskriptif, yang menggunakan metode analisis framing

dengan pendekatan konstruksionis. Pertanyaan utama dari pendekatan

Dikonstruksi oleh wartawan

Penyuntingan berita dibagian redaksional

(dipengaruhi oleh faktor ekonomi, ideologi dan politik media)

Menghasilkan pembingkaian (framing) berita yang berbeda-beda disesuaikan dengan kepentingan media tersebut

Republika Online Okezone

Konstruksi Republika Online Konstruksi Okezone

Ekonomi dan Politik Media

Pada dasarnya tujuan dari berdiri suatu media ialah menggiring opini

masyarakat sesuai keinginan pemilik media untuk mendapatkan laba

secara finansial

Realitas atau Peristiwa

(Penerapan Syariat Islam di Aceh)

Wartawan memilih dan menulis fakta

Analisis berita menggunakan

perangkat framing model

Robert N. Entman

Mengetahui bentuk konstruksi pemberitaan media

- Define problems

- Diagnose causess

- Make moral judgement

- Treatment

recomendation

Persamaan dan Perbedaan Konstruksi Pemberitaan Media Republika Online dan Okezone dalam Memberitakan Penerapan Syariat Islam di Aceh

6





konstruksionis adalah bagaimana peristiwa atau realitas dikonstruksi, dan dengan

cara apa konstruksi itu dibentuk (Eriyanto, 2002:38).

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran

bagaimana bentuk pembingkaian berita terhadap penerapan Syariat Islam di Aceh

dalam konstruksi pemberitaan media Republika Online dan Okezone dan

menjelaskan bagaimana pengaruh ideologi media yang tercermin dalam berita

tersebut.

Penelitian ini dilakukan pada dua portal media online nasional, yaitu Okezone

dan Republika Online. Sumber data dalam penelitian ini adalah semua kumpulan

berita, foto dan artikel apapun tentang penerapan syariat Islam di Aceh yang terbit

di Okezone dan Republika Online. Khususnya, berita-berita yang diterbitkan dalam

periode bulan September sampai dengan Desember 2014. Kemudian dipilih

beberapa berita secara sengaja dari kedua portal. Berita-berita yang dipilih, adalah

berita yang menggambarkan citra terhadap penerapan syariat Islam di Aceh, berita

ini menjadi data primer dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder dari

penelitian ini adalah literatur kepustakaan yang berasal dari dokumen, dan buku-

buku referensi. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

perangkat framing model Robert N. Entman. Dalam Eriyanto (2002:221) menjelaskan,

ada dua hal penting yang dikemukakan oleh Entman dalam melihat framing,

pertama adalah seleksi isu dan yang kedua adanya penonjolan aspek-aspek tertentu

dalam mengemas realitas. Dalam konsepsi Entman (Eriyanto, 2002 : 222-227),

framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan

rokomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu

terhadap peristiwa yang diwacanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap 5 berita dari

Republika Online dan 5 berita dari Okezone mengenai penerapan syariat Islam di

Aceh dalam periode bulan September hingga Desember tahun 2014 dengan

menggunakan perangkat framing model Robert N. Entman. Dari kesepuluh berita

tersebut penulis ingin membandingkan dimana terletak perbedaan dan persamaan

frame berita dengan melihat sisi-sisi manasaja yang ditonjolkan diantara kedua

media tersebut.

Media Republika dan Okezone memiliki ideologi atau perspektif tersendiri

dalam membingkai berita dan isu-isu. Seperti diketahui oleh kebanyakan orang,

7





Republika adalah media yang dibentuk oleh sejumlah tokoh Islam dari berbagai

latar profesi seperti: politikus, akademisi dan sastrawan, tercatat yang menjadi

pemilik besar sahamnya adalah Erick Thohir. Sedangkan Okezone adalah media

yang berada dibawah naungan MNC Group, dimana Hary Tanoesoedibjo sebagai

pimpinannya.

Dalam pemberitaan mengenai penerapan syariat Islam di Aceh, kedua media

ini memiliki sudut pandang tersendiri. Memang tidak bisa dipungkiri, penggunaan

diksi-diksi kata akan menjadi hal yang paling menentukan supaya setiap

pemberitaan itu punya nilai jual, terserah apa resiko dan dampaknya. Efek bisnis

kapitalis yang merenggut kewibawaan bangsa ini membuat banyak pebisnis tak lagi

melihat kebaikan sebagai tujuan bersama, melainkan pemuasan diri untuk

mengumpulkan pundi-pundi kekayaan pribadi.

Dalam pemberitaan tanggal 9 september 2014, Republika menurunkan berita

dengan judul “DPR Aceh: Qanun Jinayat berlaku bagi non-muslim, jika...”. Sebagai

seorang muslim yang melihat ada kebaikan dalam agama Islam pemberitaan ini

menyiratkan ada kemudahan dalam Islam, bahwa non-muslim tidak akan tertindas

dan terkesan dipaksakan untuk menerima hukum tertentu yang lahir dari

penerapan syariat Islam selama tidak melakukan kesalahan dalam batasan tertentu.

Dengan kata lain, ada sedikit perbedaan dan keringanan bagi mereka yang non-

muslim dalam menghadapi penerapan syariat Islam di Aceh. Namun, meski ini

hanya dalam asumsi penulis, masyarakat yang non-muslim akan melihat ini seolah-

olah kesannya memaksa. Secara logisnya, bagaimana seorang non-muslim harus

menjalankan syariat Islam, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kepercayaannya?

Begitu pula dengan pemberitaan tanggal 24 september 2014, Okezone

menurunkan berita “Syariat Islam akan berlaku bagi non-muslim.” Jika penulis

mengambil posisi sebagai seorang non-muslim, dengan penggunaan pernyataan

“Siapapun yang melanggar syariat di Aceh, wajib tunduk pada Qanun Jinayah,

termasuk non-muslim,” yang merupakan pernyataan Ketua Komisi G Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang membidangi agama dan kebudayaan, tentu

saja hal ini akan menunjukkan kesan memaksa. Penggunaan kata “Siapapun”,

secara tidak langsung bermakna tanpa pengecualian. Maka, akan timbul stigma

negatif terhadap penerapan syariat Islam di Aceh. Itu baru penerapan, belum lagi

wilayah yang paling sakral yang mengarah pada esensi Islam yang merupakan

ajaran yang dibawa Muhammad sebagai perintah Tuhan. Bisa saja gara-gara kesan

pemaksaan pada satu bagian, namun orang lain akan melihatnya secara

keseluruhan.

8





Di sini yang perlu dipahami adalah betapa rumitnya memahami sudut

pandang seorang manusia yang menjalankan ideologi atau konsepsi yang

mendasarkan diri atas agama yang dianut. Untuk pemberitaan Republika Selasa, 9

September 2014, “DPR Aceh: Qanun Jinayat berlaku bagi non-muslim, jika...”,

penulis mendapati diagnose course: Qanun jinayat akan diberlakukan tidak hanya

bagi muslim tetapi juga bagi non-muslim. Ini tak berbeda jauh dari diagnose couses

dalam berita Okezone Rabu, 24 September 2014, “Syariat Islam akan berlaku bagi

non-muslim” bahwa rancangan qanun jinayat yang akan disahkan oleh parlemen

Aceh juga akan berlaku bagi non-muslim. Namun yang membuat arah

pemberitaannya berbeda adalah pada define problem, Make moral judgement dan

treatment recommendation.

Di satu sisi, Okezone yang menyatakan bahwa meski persoalan qanun jinayat

menuai pro kontra, DPRA bersikeras tetap mengesahkannya, akan menunjukkan

seolah-olah DPRA sewenang-wenang dengan tugasnya yang seharusnya

memperdulikan kepentingan bersama. Hal ini akan menumbuhkan paradigma

buruk masyarakat non-muslim ataupun muslim yang anti-syariat bahwa roda

pemerintahan dijalankan secara otoriter dan ini bisa memancing kepanikan massal,

hingga penggugatan.

Selain itu, bila melihat pemberitaan, Republika tanggal 30 September 2014

yang berjudul, “Bila bertentangan, Pusat Bisa Cabut Hukum Jinayat,” lalu

dibandingkan dengan pemberitaan Okezone tanggal 25 September 2014 yang

berjudul, “Pemberlakuan Qanun Jinayah ke Non-Muslim Dipertanyakan,” bisa

didapati konsepsi yang diusung oleh kedua media itu sebagai bentuk pelabelan

media.

Versi Republika, dalam diagnose couses, qanun jinayat akan dievaluasi dan

bisa saja dibatalkan jika bertentangan dengan UUD 1945. Namun dalam diagnose

couses untuk Okezone, penulis menemukan bahwa beberapa pihak tidak setuju

dengan pemberlakuan qanun jinayat terhadap non-muslim, hal ini selaras bila

dilihat sepintas. Karena Republika dan Okezone sama-sama mempertanyakan isi

dan objek yang akan menjalankan qanun jinayat tersebut.

Akan tetapi, berubah pandangannya jika dilihat dari define problems-nya.

Republika menyatakan tidak boleh ada hukum yang lebih tinggi dari UUD 1945.

Secara tidak langsung, apa yang termaktub dalam UUD 1945 adalah hukum

nasional yang mesti dipatuhi semua agama yang diakui di Indonesia. Secara tidak

langsung, ingin dikatakan bahwa hukum nasional telah tepat. Dan ini bisa

9





memperburuk citra Djohermansyah Djohan sebagai orang yang mewakili

Kementrian Dalam Negeri dianggap tidak tahu menahu mengenai hukum Islam dan

sudah menautkannya dengan hukum nasional, seolah keduanya berpijak pada jalan

yang sama. Pihak pemerintah Aceh mesti bertanggung jawab, jika ternyata HAM

menjadi asas yang paling dijunjung, dan Islam dianggap agama yang penuh

kekerasan. Artinya, jika masyarakat muslim yang membacanya, barangkali akan ada

kesan, bahwa pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak paham betul

ajaran Islam itu seperti apa, dan mereka yang memutuskan bukanlah orang yang

betul-betul paham.

Sedangkan Okezone, dengan define problem: Perberlakuan Qanun jinayat

terhadap non-muslim dianggap tidak tepat, terlebih mengangkat dua pendapat

aktivis yang beragama Islam, seolah-olah orang Islam menuding ajaran Islam yang

salah kaprah. persektif yang diserap akan berbeda. Jika itu orang awam, akan

menganggap kedua aktivis ini sudah melenceng dari khittah keyakinannya. Namun,

barangkali bagi orang yang kadar intelektual sudah tinggi, akan melihat kekritisan

itu sebagai cara untuk menguatkan, artinya hukum Islam harus milik orang Islam

dan orang Islam-lah yang mesti menjalankannya.

Pada berita Republika tanggal 30 September 2014 yang berjudul, “Pengamat:

Realisasi Qanun Jinayat Masih Banyak Kendala,” bisa dilihat pada bagian Make

moral judgement bahwa tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan umat. Secara

tujuan, realisasi qanun jinayat yang sudah dimulai sejak masa silam pada zaman

Iskandar Muda, tidak pernah menjadikan hukuman itu untuk membuat seorang

individu menanggung malu, baik pribadi maupun keluarga. Bahkan pada masa itu,

jika ada yang menghujat orang yang pernah melanggar qanun jinayat akan diadili

seadil-adilnya. Di satu sisi, apa yang diutarakan dekan Fakultas Hukum Unsyiah itu

adalah sebuah jalan untuk meluruskan pandangan kita, apa arti sebuah hukuman

jika hukuman itu justru menjauh dari tujuan syariat yang sebenarnya. Namun, akan

terlihat berbeda rasanya jika ditilik dari sudut pandang negatif ketika seorang pakar

hukum yang berbasiskan hukum positif menyuarakan pendapatnya. Maka yang

dipahami pembaca awam, mungkin saja dosen bersangkutan dianggap orang yang

tidak tahu syariat Islam, orang yang tidak suka syariat Islam. Seolah sebuah kritikan

adalah sebentuk kesalahan. Bagi media, hal-hal semacam ini akan menambah tensi

dan membuat banyak berburu kabar. Meskipun di lain hal, seolah-olah media

tersebut memunculkan nama-nama orang yang tidak senang dengan pemberlakuan

syariat.

10





Dalam berita Okezone pada tanggal 26 September 2014 yang berjudul,

“Gubernur Aceh: Qanun Jinayat Perlu Dikaji Kembali,” persoalan yang mencuat

masih dengan redaksi bahasa dalam beberapa pasal yang dianggap tabu,

sebagaimana penulis kemukakan dalam Diagnose causes: Gubernur berpendapat

bahwa rancangan qanun jinayat tidak sejalan dengan undang-undang yang lebih

tinggi sehingga perlu dikaji kembali.

Penulis tidak memungkiri jika yang mengutip pernyataan Gubernur bisa saja

orang yang tidak paham betul apa itu syariat Islam dan apa itu qanun jinayat.

Redaksi bahasanya memang menunjukkan sisi fair tanpa berpihak, meski kemudian

yang dipahami tak berpihak lebih mengarah kepada hukum positif. Namun seolah-

olah, Gubernur Aceh sendiri adalah orang yang menganggap hukum positif atau

hukum nasional lebih tinggi dari hukum syariat.

Orang luar akan beranggapan, untuk apa gubernur menyetujui hukum yang

bahkan tidak melebihi hukum nasional. Seharusnya ia mengerti hal semacam itu

hanya buang-buang waktu dan materi secara sia-sia. Dari pernyataan tersebut,

komitmen menjadi hal yang sangat mungkin diragukan. Dari masa gubernur

sebelum Zaini hingga dirinya masih memiliki kendala secara prinsip dan azas yang

dianggap bertentangan dengan pandangan hukum dunia. Cara pemberitaan ini,

mengingatkan bahwa media terkadang cukup bisa membuat seseorang kelihatan

bodoh atau orang yang dipenuhi kebingungan dan logika yang pasang surut.

Harus diakui sedikit banyaknya pemberitaan Republika yang berjudul

“Pengamat: Realisasi Qanun Jinayat Masih Banyak Kendala,” dan pemberitaan

Okezone yang berjudul “Gubernur Aceh: Qanun Jinayat Perlu Dikaji Kembali,”

sebagai manifestasi toleransi yang dijunjung tinggi, meskipun dampak yang

mempengaruhi asumsi kebanyakan orang dari kedua pemberitaan itu memiliki

kecenderungan yang berbeda. Bila orang yang ekstream dan cenderung taklid buta,

akan membaca berita versi Republika dengan kemarahan pada narasumber karena

mengkritik pelaksanaan qanun jinayat, dan jika mereka membaca versi Okezone,

mereka akan mengecam gubernur dan Pemerintah Aceh yang dianggap bermain-

main dengan perumusan qanun untuk pelaksanaan syariat Islam.

Dalam berita Republika yang diturunkan tanggal 21 November 2014 yang

berjudul, “16 Terpidana Judi Togel Dicambuk,” terdapat nama-nama yang

disebutkan secara lugas, bukannya inisial. Bila mencocokkan beberapa pendapat

tokoh di atas, maka dalam pemberitaan sebelumnya apa yang diasumsikan sebagai

tujuan hukum bukan untuk membuat malu, justru yang terjadi demikian. Orang-

11





orang yang tadinya tidak mengenal terpidana, karena disebutkan namanya kini

sudah mengenal, belum lagi foto-foto yang mungkin beredar secara illegal, tentu

akan menambah beban si terpidana, sudah dihukum secara fisik, dihukum lagi

secara sosial.

Namun dari perspektif lain, penyebutan itu mungkin saja dimaksudkan

untuk menimbulkan efek jera, ketakutan juga rasa malu bagi calon terpidana di

masa depan. Dari diagnose causess: Hukuman cambuk terhadap terpidana judi togel

dilaksanakan di depan umum, memberi kesan bahwa syariat Islam memang benar-

benar sedang dijalankan di Aceh. Tanpa memalingkan asumsi yang mengikutinya

bahwa tega sekali para eksekutor menjadikan kesalahan mereka sebagai tontonan

publik.

Sedangkan Okezone menurunkan berita, “Eksekusi Cambuk di Banda Aceh

Bak Konser Musik,” pada tanggal 3 Oktober 2014, menjadikan orang yang tadinya

berniat cuma membaca judul, jadi ikutan membaca isinya. Dari judulnya saja sudah

menarik. Tapi hal tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan, semestinya

hukuman cambuk itu seperti apa.

Memang cukup memprovokasi, musik yang dimaksud mungkin saja

dipahami musik keras yang menghentak-hentak. Karena tidak ada musik yang

begitu menggiurkan untuk tontonan publik dengan perhelatan hukuman cambuk.

Apa mungkin pihak Okezone ingin mengatakan kepada seluruh masyarakat

Indonesia bahwa prosesi hukuman cambuk di Aceh sudah menjadi tontonan

hiburan dan lumrah bagi masyarakatnya. Walaupun maksud dari Okezone dengan

penggunaan judul yang seperti itu hanya untuk menarik minat pembaca tetapi

sebagian kalangan akan menganggap itu sebagai suatu sikap provokatif. Bagi para

aktivis HAM, tentu saja akan terpancing dengan cara pemberitaan, dikarenakan

hukuman jadi ajang hiburan dan mempermalukan di muka publik.

Dari berita Republika yang berjudul, “16 Terpidana Judi Togel Dicambuk,”

dan berita Okezone yang berjudul, “Eksekusi Cambuk di Banda Aceh Bak Konser

Musik,” dapat dipahami bahwa eksekusi cambuk itu masih tidak tersentuh dengan

pendapat pemerintah. Yang intinya, supaya tidak membuat si terpidana malu dan

menahan deraan sosial. Meskipun begitu, kedua berita mempunyai diagnose causess

yang berbeda. Yang satu, hukuman cambuk terhadap terpidana judi togel

dilaksanakan di depan umum, yang satu lagi proses eksekusi layaknya konser

musik dan dipertontonkan di depan anak-anak. Musik menjadi kata dengan tekanan

dan dampak yang luar biasa. Asumsinya seolah hukuman cambuk bagi orang Islam

12





adalah hiburan dan bagi realitas sosial dengan hukum positif yang masih

ditegakkan akan menganggap hukum Islam ternyata sangat kejam, karena

menjadikan aksi kekerasan sebagai tontonan juga hiburan.

Dalam edisi berita Republika tanggal 1 Oktober 2014 yang berjudul,

“Pemprov Aceh: Qanun Jinayat Belum Legal,” secara sekilas setidaknya mengusung

asumsi bahwa pemerintah seolah tidak berniat mengesahkan qanun jinayat atau

memberlakukan syariat Islam secara serius, meski itu dipahami hanya sebatas

membaca judul.

Secara negatif, penggunaan kalimat “Agar tidak bertentangan dengan

kepentingan umum”, seolah syariat Islam itu adalah produk manusia, padahal

syariat Islam adalah milik Tuhan. Sudah disesuaikan dengan ajaran, lalu ditimbang-

timbang segala konsekuensi dan keselarasannya, agar diterapkan secara adil pada

manusia. Jika harus merunut kepentingan umum, jika semua orang menganggap

membunuh bukan suatu pelanggaran, apa jadinya hukum. Upaya semacam itu,

akan membuat sikap pemerintah Aceh yang dianggap bermain-main dengan

pemberlakuan syariat Islam.

Okezone juga menurunkan berita pada tanggal 7 November 2014 yang

berjudul, “Mendagri Undang DPRD Aceh Bahas Qanun Jinayat,” dan penulis

mendapati define problem-nya adalah kontroversi terkait pengesahan qanun jinayat di

Aceh. Berlanjut kepada diagnose causes-nya, adanya pro dan kontra pada pasal 5 ayat

b dan c terkait pelaksanaan qanun jinayat.

Mengulas berita Republika yang berjudul, “Pemprov Aceh: Qanun Jinayat

Belum Legal,” dan berita Okezone yang berjudul, “Mendagri Undang DPRD Aceh

Bahas Qanun Jinayat,” membawa poin-poin yang cukup mendasar, apa yang

menjadi komitmen sebuah pemerintah dalam menjalankan tugasnya, semisal

Pemerintah Aceh yang menyatakan qanun jinayat belum legal, ditambah lagi

dengan hukum positif yang masih menaungi republik ini, tentu saja kontroversi

menjadi hal yang sangat mungkin, tersebab berbeda substansi, meskipun ada di

antaranya yang sama.

Yang menjadi perbedaan dari kedua pemberitaan itu, versi Republika akan

meningkatkan tensi kebencian masyarakat yang peduli syariat, akibat

ketidakseriusan Aceh untuk merumuskan dan melegalkan qanun jinayat.

Sedangkan versi Okezone, menjadikan penerapan qanun jinayat sebagai bentuk

kesalahan, karena terkesan memaksa non-muslim menaati ajaran Islam dan karena

itulah mendagri mengundang DPRA untuk membahas qanun tersebut kembali.

13





KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan

pada bab sebelumnya, yaitu mengenai penerapan syariat Islam di Aceh dalam

konstruksi pemberitaan media Republika Online dan Okezone melalui analisis

framing model Robert N. Entman. Maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai

berikut ini:

Pertama, adanya pengaruh ideologi media dalam mengkonstruksi setiap

peristiwa kedalam berita oleh wartawan. Hal ini disebabkan oleh latar belakang

media yang berbeda, dimana Republika Online memiliki latar sebagai media yang

berbasiskan Islam, sedang Okezone berlatar ideologi nasionalis.

Kedua, pemberitaan terhadap penerapan syariat Islam di Aceh yang

dikonstruksikan oleh Republika Online lebih berimbang, artinya berita yang

disampaikan apa adanya atau tidak ada unsur keberpihakan di dalamnya.

Sedangkan, pemberitaan yang dikonstruksikan oleh Okezone terkesan tidak

berimbang, maksudnya Okezone menganggap syariat Islam di Aceh itu banyak

bertentangan dengan subtansi dasar bangsa Indonesia.

Secara keseluruhan pemberitaan dari kedua media ini mengkonstruksi stigma

masyarakat, mulai dari hal yang substansial yang menjadi pialang bahwa selamanya

yang substansial itu akan benar, meskipun itu adalah ketidaktahuan atau sisi negatif

yang diangkat. Dari sana semakin nyata, siapa yang mendukung penerapan syariat

Islam dan siapa yang tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Alex Sobur. 2001. Analisis Teks Media, Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana Analisis

Semiotik Dan Analisis Framing. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Alexa.com. Top 100 Situs Berita Online Terpopuler di Indonesia.

http://www.alexa.com/topsites/category/World/BahasaIndonesia/Berita/Online.

diakses: 12 April 2015.

Anis Punto Utomo. 2010. Republika 17 Tahun Melintas Zaman. Jakarta: Republika.

Arifin Harahap. 2007. Jurnalistik Televisi: Teknik Memburu dan Menulis Berita. Bogor:

PT. Indeks.

Armia Ibrahim. 2009. Peraturan Perundang-undangan Tentang Pelaksanaan Syariat Islam

di Aceh. Banda Aceh: Dinas Syariat Provinsi Aceh.

http://www.alexa.com/topsites/category/World/BahasaIndonesia/Berita/Online.%20(12

http://www.alexa.com/topsites/category/World/BahasaIndonesia/Berita/Online.%20(12

14





Asep Syamsul M. Romli. 2012. Jurnalistik Online. Bandung: Nuansa Cendekia.

Badrulzaman Ismail. 2006. Pengaruh Faktor Budaya Aceh Dalam Menjaga Perdamaian

Dan Rekonstruksi. Banda Aceh.

Burhan Bungin. 2006. Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma, Dan Diskursus Teknologi

Komunikasi Di Masyarakat. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Dpra.acehprov.go.id. Rancangan Qanun Aceh Tentang Syariat Islam.

http://dpra.acehprov.go.id/index.php/hukum/.html. Diakses: 5 Maret 2015.

Eriyanto. 2002. Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi Dan Politik Media. Yogyakarta:

Penerbit LKiS.

Haris Herdiansyah. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial.

Jakarta: Salemba Humanika.

Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat. 2006. Jurnalistik: Teori dan

Praktik. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Ibnu Hamad. 2004. Konstruksi Realitas Politik Dalam Sebuah Media Massa : Sebuah Studi

Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik. Jakarta: Granit.

Kominfo.go.id. Edisi 8 Mei 2014. Kemkominfo: Pengguna Internet di Indonesia Capai 82

Juta. http://kominfo.go.id/index.php/content/.Vcx78bGVTnA. Diakses: 28

Februari 2015.

Masduki. 2006. Jurnalistik Radio Menata Profesionalisme Reporter dan Penyiar.

Yogyakarta: Lkis.

Megafirmawanti Lasinta. 2014. Konstruksi Media Online Dalam Sengketa Verifikasi

Partai Politik (Analisis Framing Tempo.co.id dan Viva.co.id pada Pemberitaan

Partai Bulan Bintang Edisi 1 Januari – 31 Maret 2013). Skripsi. UIN Sunan

Kalijaga.

Okezone.com. Edisi 7November 2014. Mendagri Undang DPRD Aceh Bahas Qanun

Jinayat. http://news.okezone.com/ read/2014/11/07/337/1062422/ mendagri-

undang-dprd-aceh-bahas-qanun-jinayat. Diakses: 12 Februari 2015.

___________. Management Okezone. http://management.Okezone/. Diakses: 12

Februari 2015.

Republika.co.id. About us Republika. http://www.republika.co.id/page/about.

Diakses: 16 Februari 2015.

Riduwan. 2004. Konsep Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta

http://dpra.acehprov.go.id/index.php/hukum/.html

http://kominfo.go.id/index.php/content/.Vcx78bGVTnA

http://news.okezone.com/read/2014/10/03/340/1047928.%20(12

http://news.okezone.com/read/2014/10/03/340/1047928.%20(12

http://management.okezone.com/

http://www.republika.co.id/page/about.%20(16

http://www.republika.co.id/page/about.%20(16

Penerapan Syariat Islam Di Aceh Dalam Konstruksi

Documents