PENERAPAN SISTEM REMUNERASI MELALUI E-SKP118.97.221.155/portal/phocadownload/MATERI RAKOR/BAHAN-AJAR-2019.pdf · penerapan sistem remunerasi melalui e-skp oleh : ibu kombong pasulu,

PENERAPAN SISTEM REMUNERASI MELALUI E-SKP

OLEH :

IBU KOMBONG PASULU, SH., M.M

KEPALA BIDANG PEMBINAAN, KESEJAHTERAAN DAN

PERLINDUNGAN HUKUM ASN

DASAR HUKUM1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang

Penilaian Prestasi Kerja PNS

2. Permenpan 25 Tahun 2016 tentang Nomen klaturJabatan;

3. Perka BKN Nomor 3 Tahun 2013 tentang KamusJabatan Fungsional Umum;

4. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tentang KetentuanPelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011 tentang PenilaianPrestasi Kerja PNS;

5. Perka BKN Nomor 3 Tahun 2016 tentang PedomanPenyusunan Standar Teknis Kegiatan SKP.

6. Pergub Jatim No. 126 Thn. 2018 Tentang ManajemenKinerja Pegawai di Lingkungan PemProv. Jatim.

Tapkin Jabatan

Struktural

Tapkin Jabatan

Fungsional

Tapkin Jabatan

Pelaksana

Penyusunan

Target SKP

Verifikasi

SKP

Penetapan

SKP

Breakdown

Target

Bulanan

A

W

A

L

T

A

H

U

N

Tugas

Tambahan

Realisasi

Bulanan

Kreativitas

Realisasi SKP

Akhir Tahun

Sasaran Kerja

(60%)

Perilaku Kerja

(40%)

Nilai Prestasi

Kerja

AKHIR

TAHUN

LANGKAH – LANGKAH DALAM MENGERJAKAN SKP

(JFT/JFU)

1. Membuat Informasi SKP;

2. Membuat Sasaran Kerja kemudian dikirim ke Atasan

Langsung;

3. Uraian Tugas terdiri dari :

a. Unsur Utama (Tupoksi untuk JFU dan Butir Kegiatan

pada masing-masing JFT);

b. Unsur Limpahan (Uraian Jenjang Jabatan JFT

diatasnya); dan

c. Unsur Penunjang (Tugas lain-lain);

4. Setelah Atasan Langsung menyetujui Sasaran Kerja

kemudian membreakdown Uraian per Bulan dan

dikirim ke Atasan langsung;

LANGKAH – LANGKAH DALAM MENGERJAKAN SKP

(JFT/JFU)

5. Setelah Atasan Langsung menyetujui

breakdown uraian, maka mengisi realisasi

pekerjaan per bulan;

6. Setelah realisasi pekerjaan per bulan diisi

dikirim ke Atasan Langsung untuk di verifikasi;

7. Jika penilaian Atasan Langsung tidak layak bisa

mengajukan ke Atasan Banding untuk dinilai

(penialaian Atasan Banding mutlak).

LANGKAH – LANGKAH DALAM MENGERJAKAN SKP

(JABATAN STRUKTURAL)

1. Membuat Informasi SKP;

2. Membuat Sasaran Kerja (kemudian dikirim ke

Atasan Langsung;

3. Uraian Tugas terdiri dari :

a. Unsur Utama (Tupoksi);

b. Biaya bagi Pejabat yang dikenai anggaran;

4. Setelah Atasan Langsung menyetujui Sasaran

Kerja kemudian membreakdown Uraian per Bulan

dan dikirim ke Atasan langsung;

LANGKAH – LANGKAH DALAM MENGERJAKAN SKP

(JABATAN STRUKTURAL)

5. Setelah Atasan Langsung menyetujui

breakdown uraian, maka mengisi realisasi

pekerjaan per bulan;

6. Setelah realisasi pekerjaan per bulan diisi

dikirim ke Atasan Langsung untuk di verifikasi;

7. Penilaian Atasan Langsung mutlak, tidak bisa

banding.

LANGKAH – LANGKAH DALAM

MELAPORKAN SKP

1.Setiap ASN wajib melaporkan hasil

pekerjaannya secara periodik per bulan

untuk direkap sebagai dasar dalam

pemberian tunjangan;

2.Fasilitator merekap hasil pekerjaan ASN

dan ditanda tangani oleh Kepala OPD

sebagai dasar pengajuan pencairan TPK

ke BPKAD.

LANGKAH – LANGKAH

PEMBUATAN NILAI AKHIR SKP

1.Atasan Langsung memberikan

penilaian perilaku;

2.ASN mencetak form dan

dimintakan tanda tangan.

Pemberian TPP Prestasi Kerja kepada PNS

dan CPNS mempedomani ketentuan sebagai

berikut:

• 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan

tingkat kehadiran dalam mengikuti

ketentuan jam kerja yang diakumulasikan

setiap bulan; dan

• 30% (tiga puluh persen) berdasarkan hasil

capaian kinerja sesuai dengan data kinerja

dari aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil

Negara Pemerintah Provinsi setiap bulan.

TPP Prestasi Kerja tidak

diberikan kepada:

• a. PNS yang mengambil Masa PersiapanPensiun (MPP);

• b. PNS yang berstatus penerima uang tunggu;

• c. PNS dan CPNS yang ditahan aparatpenegak hukum;

• d. PNS yang mengambil cuti di Luar Tanggungan Negara;

• e. PNS yang diberhentikan sementara sebagaiPNS;

TPP Prestasi Kerja tidak

diberikan kepada:

• f. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;

• g. PNS yang mengambil Cuti Besar;

• h. PNS yang ditugaskan pada instansi di luar

Pemerintah Provinsi;

• i. PNS dan CPNS pada Perangkat Daerah yang

mendapatkan insentif pemungutan pajak

daerah; dan/atau

• j. PNS dan CPNS yang menjadi pendidik dan

tenaga kependidikan.

Pemberian TPP Prestasi Kerja untuk

PNS dan CPNS pada Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD) diatur dalam

Peraturan Gubernur tersendiri.

(Pasal 8 pergub no 126 th 2018 ttg

manajemen kinerja)

Terima Kasih

Semoga Sukses!!