i PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK YANG MASIH DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Oleh: USTIKA HANIS PRAMUDYA C100130275 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2017
19
Embed
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK …eprints.ums.ac.id/49646/1/NASKAH PUBLIKASI.pdf · 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang ... Republik Indonesia
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK YANG MASIH DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)
Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Oleh:
USTIKA HANIS PRAMUDYA
C100130275
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017
1
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK YANG MASIH DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil peraturan hukum, penerapan
hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana
pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur di Pengadilan Negeri
Surakarta. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif
yang bersifat deskriptif, sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder.
Metode pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan.
Model analisis menggunakan interactive model of analisys. Hasil penelitian
menunjukkan keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai kejahatan pemerkosaan, telah di atur dalam KUHP maupun dalam
ketentuan peraturan lain yang lebih khusus, seperti dalam Undang-Undang
Perlindungan Anak, upaya pemberian sanksi hukuman tambahan juga telah
diberlakukan dengan dikeluarkannya PERPPU tentang hukuman kebiri.
Penerapan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah dengan mencari
dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta yang terungkap dalam
persidangan, dimana hakim akan berpegang teguh pada yang dirumuskan dalam
surat dakwaan penuntut umum. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan adalah dengan mempertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan
maupun hal-hal yang meringankan terdakwa, serta mempertimbangkan nilai
keadilan baik bagi korban, terdakwa, maupun masyarakat secara umum.
Kata kunci: anak, pemerkosaan, dan putusan
ABSTRACT
This study aimed to determine the profile of the rule of law, implementation of
laws and consideration of the judge in the verdict in the criminal act of rape
against children who are still minors in Surakarta District Court. The research
method uses normative legal approach that is descriptive, the source data consists
of primary and secondary data sources. Data were collected by technical
literature studies and field studies. Model analysis using interactive models of
analisys. The results showed the existence of legislation governing the crime of
rape, has been set in the Criminal Code and the provisions of other, more
specialized, such as the Law on Child Protection, the effort sanctioning additional
sentences have also been imposed by the issuance PERPPU punishment
emasculated , Application of the law by judges in decisions is to find and validate
the material based on the facts revealed during the trial, where the judge will
cling formulated in the indictment the prosecutor. The basic consideration in
decisions judge is consideration of the aggravating things and the things that
relieve the defendant, as well as considering the value of justice for victims,
defendants, and society in general.
Keywords: children, rape, and the verdict
2
1. PENDAHULUAN
Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan cara
terbaik dalam menegakan keadilan. Kejahatan yang menimbulkan penderitaan
yang berat terhadap korban, seperti kejahatan pemerkosaan harus mendapatkan
sanksi hukuman yang maksimal, bahkan perlu adanya hukuman tambahan bagi
pelaku. Korban tindak kejahatan pemerkosaan harus mendapatkan keadilan, baik
dari segi hukum maupun dari segi pemulihan mental dan psikis. Terlebih yang
menjadi korban tindak kejahatan pemerkosaan adalah anak yang masih di bawah
umur.
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.1 Keberadaan anak yang mempunyai
peran sebagai penerus generasi bangsa harus dijaga keberadaanya. Perlu adanya
perhatian dan perlindungan khusus terhadap kehidupan anak agar terhindar dari
tindak kejahatan yang akan mengancam keselamatan dirinya. Perlu adanya peran
dari lingkungan terdekat seperti keluarga untuk menjamin keamanan dan
kenyamanan anak. Keberadaan keluarga harus mampu melindungi, menyayangi,
dan mengasihi sebagai satu kesatuan keluarga yang aman dan nyaman bagi
perkembangan anak.
Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu tindak kejahatan yang
sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. Pengertian perkosaan sendiri adalah
seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk
melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana
diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita
yang kemudian mengeluarkan air mani.2 Tindak kejahatan pemerkosaan tidak
hanya melanggar norma kesusilaan dan norma agama saja, tetapi juga telah
melanggar hak asasi manusia yang melekat pada diri korban, apalagi yang
menjadi korban pemerkosaan adalah anak yang masih di bawah umur.
Pelaku pemerkosaan harus mendapatkan hukuman yang berat, agar
mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Perlu adanya peraturan hukum yang
1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak
Nomor 23 Tahun 2002. 2
Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual,
Bandung: Refika Aditama, 2011, hal. 41.
3
mengatur mengenai sanksi hukuman yang berat terhadap pelaku kejahatan
pemerkosaan, selain itu juga diperlukan ketegasan dari aparat penegak hukum
dalam memberikan sanksi hukuman tersebut. Tindak kejahatan pemerkosaan
secara umum telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 286.
Tindak kejahatan Pemerkosaan dengan korban anak yang masih di bawah
umur dengan korban orang dewasa tentunya akan berbeda, baik dari penanganan
korbanya maupun penegakan hukumnya. Korban pemerkosaan terhadap anak di
bawah umur tentunya masih memiliki masa depan yang panjang yang seharusnya
mampu dijaga dan dilindungi, karena merupakan generasi penerus kehidupan
bangsa. Sanksi hukuman terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak yang masih
di bawah umur telah diatur sendiri di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak
Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 Butir (1),(2),(3).
Pemberian sanksi hukuman tambahan terhadap pelaku kejahatan
pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur harus dilakukan, agar
mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Pemerintah dalam menanggapi
meningkatnya jumlah kejahatan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur
adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut salah satunya
mengatur mengenai hukuman kebiri kimia bagi kejahatan seksual.
Penerapan sanksi pidana harus mampu memberikan efek jera bagi pelaku
kejahatan pemerkosaan, terutama terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak
yang masih di bawah umur. Sanksi pidana bertujuan untuk memperbaiki pribadi
terpidana berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani
hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi
perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan
berguna.3
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat
merumuskan masalah antara lain: (1) Bagaimanakah profil peraturan hukum
3 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana,Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 4.
4
tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur?,
(2) Bagaimanakah penerapan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan
perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur?,
dan (3) Apa yang menjadi dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah
umur? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil peraturan
hukum tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah
umur, untuk mengetahui penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang
masih di bawah umur di Pengadilan Negeri Surakarta. Adapun manfaat dari
penelitian ini yang bersifat teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum
pidana, terutama mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak
pidana pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur. Manfaat yang
bersifat praktis adalah: (1) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk
pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam
menerapkan ilmu yang diperoleh, dan (2) Untuk mengetahui permasalahan yang
timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran
mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan
terhadap anak yang masih di bawah umur.
2. METODE
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode pendekatan hukum yuridis normatif yaitu: pendekatan yang bertitik tolak
dari ketentuan peraturan perundang–undangan dan diteliti dilapangan untuk
memperoleh faktor pendukung dan hambatannya.4
Jenis penelitian yang
digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian
deskriptif, karena penelitian ini akan berupaya menggambarkan dan menganalisis
kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur.
4Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal 17.
5
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Peraturan Hukum tentang Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap
Anak yang Masih di Bawah Umur
Negara telah menjamin hak-hak setiap warga negara untuk hidup, sejak
mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Hal tersebut telah tertuang dalam
berbagai peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia, diantaranya:
Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 I Ayat (1), Undang-Undang
Republik Indonesia Nomer 39 Tahun 1999 juga telah mengatur tentang Hak Asasi
Manusia khususnya Pasal 4. Secara umum peraturan perundang-undangan telah
mengatur mengenai perlindungan anak, seperti dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23
Tahun 2002, khususnya Pasal 1 Butir (2).
Sedangkan mengenai kejahatan pemerkosaan telah diatur dalam ketentuan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan kekerasan di dalam KUHP
dapat digolongkan antara lain: (1) Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal