PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI.pdf

7/26/2019 PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI.pdf

1/27

i

PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI

DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Soppeng)

THE IMPLEMENTATION OF TRANSPARENCY PRINCIPLE ON THE

GOVERNMENT S GOOD AND SERVICE PROCUREMENT

(Case Study at the Government of Soppeng District)

MUTTAQIN

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara, Makassar.

e-mail: [email protected]

ABSTRAK

MUTTAQIN. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Soppeng) dibimbing oleh Muh.

Tahir Kasnawi selaku promotor, Rahmat dan A.Mansyur Hamid selaku Kopromotor.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang membahas 4 (empat)rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pra pengadaan

barang dan jasa; 2) bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam proses pengadaan

barang dan jasa atau pelelangan umum (tender); 3) bagaimana penerapan prinsip transparansi

dalam pasca pengadaan barang dan jasa; dan 4) faktor-faktor apa saja yang mendukung dan

menghambat penerapan prinsip trasparansi dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten

Soppeng. Penelitian ini mengambil lokus pada 8 (delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yaitu Sekretariat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dinas

Pekerjaan Umum (Dinas PU), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(Dinas PPKAD), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dinas

Dikmudora), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, dan Rumah

Sakit Umum Daerah (RSUD).

Tujuan penelitian yaitu: 1) untuk memperoleh informasi dan mengkaji secaramendalam tentang penerapan prinsip tranparansi dalam pra pengadaan barang dan jasa; 2)

untuk memperoleh informasi dan mengkaji secara mendalam tentang penerapan prinsip

tranparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau pelelangan umum (tender); 3)

untuk memperoleh informasi dan mengkaji secara mendalam tentang penerapan prinsip

tranparansi dalam pasca pengadaan barang dan jasa; dan 4) untuk memperoleh informasi

dan mengkaji secara mendalam tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat

penerapan prinsip trasparansi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Soppeng.

Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara dan focused Group

Discussion (FGD). Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara peneliti melakukan

wawancara dan diskusi kelompok terbatas dengan informan. Para informan yaitu jajaran

pemerintah Kabupaten Soppeng yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, pengusaha,masyarakat/LSM, advokat, anggota DPR, auditor inspektorat, dan auditor BPK.


2/27

ii

Teknik analisis data yaitu data yang peneliti peroleh melalui wawancara di lapangan

dicatat kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori yang ditetapkan oleh peneliti. Data

tersebut disajikan dalam bentuk penyederhanaan dan transformasi data mentah menjadi

informasi yang bermakna dengan melakukan triangulasi untuk melakukan penarikan

kesimpulan. Tahap berikutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi data yang telah

tersusun dengan baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penerapan prinsip transparansi dalam pra

pengadaan barang dan jasa terbukti dapat terwujud dengan baik. Semua identifikasi

kebutuhan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara buttom up yaitu melalui pra

Musrenbang, Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang

Kabupaten, sidang paripurna pembahasan anggaran di DPR. Identifikasi kebutuhan tersebut

dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan melibatkan semua pihak yang

berkepentingan antara lain pemerintah, masyarakat/LSM, pengusaha, anggota DPR dan

lain-lain yang disosialisasikan baik melalui pengumuman maupun melalui media massa; 2)

penerapan prinsip dalam proses pengadaan barang dan jasa khususnya pelelangan umum

(tender) terbukti cukup terwujud. Mulai dari penentuan paket-paket pekerjaan,

pengumuman pada media massa, masa pendaftaran dan pengambilan dokumen, Aanwijzing

(penjelasan lelang), pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, penetapanpemenang, sanggahan, jawaban sanggahan, dan kontrak pada prinsipnya dapat dilakukan

dengan transparan secara umum. Namun, masih ada pengusaha yang meragukan hasil

evaluasi penawaran dan penetapan pemenang; 3) penerapan prinsip dalam pasca pengadaan

barang dan jasa terbukti belum terwujud secara optimal. Masih ada hasil pekerjaan strategis

yang tidak dipertanggungjawabkan secara transparan antara lain; kualitas pekerjaan rendah,

transaksi pembayaran menyalahi aturan, belum optimal pemberian sanksi seperti black list

yang dilakukan oleh pimpinan SKPD bagi pengusaha yang melanggar, pekerjaan yang

kualitasnya rendah tidak diperbaiki dengan baik, monitoring pelaksanaan pekerjaan sangat

rendah, dan lain-lain. Dengan demikian, etika administrasi publik dan administrasi

pembangunan belum dilaksanakan dengan optimal dalam pasca pengadaan barang dan

jasa; dan 4) Faktor-faktor yang mendukung dalam penerapan prinsip pengadaan barang

dan jasa antara lain: Bupati dan Wakil Bupati memberikan kewenangan penuh kepadaSKPD untuk mengelola pengadaan barang dan jasanya masing-masing, pembentukan Tim

Verifikasi kegiatan untuk menilai layak tidaknya suatu pekerjaan, pemberdayaan semua

pihak dalam mengembangkan kompetensi pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain.

Sebaliknya, faktor penghambat adalah terutama pada kemampuan SDM yang terlibat

dalam pengadaan barang dan jasa secara umum masih terbatas, penegakan aturan belum

diterapkan secara optimal, kualitas beberapa pekerjaan strategis yang rendah tidak

dilakukan perbaikan secara optimal sehingga masyarakat tidak memanfaatkan secara

optimal pula.

ABSTRACT

MUTTAQIN. The Implementation of Transparency Principle on the GovernmentsGood and Service Procurement (Case Study at the Government of Soppeng District)

supervised by Muh. Tahir Kasnawi as a promotor and Rakhmat as well as A. Mansyur

Hamid as co-promotor.

This research is qualitative research dealing with 4 (four) research questions as

follows: 1) How is the implementation of transparency principle on pre good and service

procurement; 2) How is the implementation of transparency principle on the process of

good and service procurement (competitive tendering); 3) How is the implementation of

transparency principle on post good and service procurement; and 4) What is the supporting

and hindering factor in the implementation of tranparency principle on governments goodand service procurement. The locus of this research consists of 8 (eight) units as follows:

1) Sectretariat; 2) Local Development Planning Board; 3) Public Work Service; 4) Health

Service; 5) Revenue, Asset and Financial Management Service; 6) Education, Youth, and


3/27

iii

Sport Service; 7) Water Resources, Mining, and Energy Service; and 8) Local General

Hospital.

The objective of this research: 1) to get the information dan to study deeply the

implementation of transparency principle on pre good and service procurement; 2) to get

the information dan to study deeply the implementation of transparency principle on the

process of good and service procurement (competitive tendering); 3) to get the information

dan to study deeply the implementation of transparency principle on post good and

service procurement; and 4) to get the information dan to study deeply the supporting and

hindering factor in the implementation of tranparency principle on governments good andservice procurement on the government of Soppeng district.

The research instrument used is the interview and foused group discussion (FGD)

guide and the data collecting technique is conducting interview to the informant and

limited focused group discussion. The informants are the government official, private

entepreneur, local NGOs staf, lawyer, legislative member, and internal as well as externalauditor.

Technique of data analysis is carried out by making a note of the raw data

collected from the informant through the interview and FGD. Then, the data is grouped

based on the category set by the researcher. The data is presented in the form ofsimplicity and trasformation of the raw data in order to make meaningful information

through triagulation. The next step is to make conclusion and data verification which is

already set orderly.

The result of this research shows: 1) the implementation of transparency principle

on pre good and service procurement can be realised in a good category. The need

identification of good and service which is set to a planning document involve all stakeholder

in the buttom up planning system through development meeting in the village, sub-district,

district level, and legislative meeting. The planning document approved is disseminated

through notice and mass media; 2) the implementation of transparency principle on the

process of good and service procurement (competitive tendering) can also be realised in a

fairly good category. Starting from setting the package of good and service, notice in mass

media, enrollment, document access, Aanwijzing, bid evaluation, setting the winner of biduntil the awarding contract can be conducted and processed transparently in general.

Eventhough, there are some impoertant aspects still questioned by the tendering

participant; 3) However, the implementation of transparency principle on post good and

service procurement is still in rather poor category. There are some strategic work in

troublesome such as the quality of work is poor, the payment to the contractor is not done

properly, monitoring system is also rather poor. Thus, the etiques of public and

development administration is rather poorly practiced; and 4) The supporting factor in the

implementation of transparency principle on governments good and service such as theChief of District (Bupati) and the Vice Chief of District (Wakil Bupati) give full authority to

the head ` of every unit on the procurement implementation without any intervention, the

election of verification team, and the empowerment of all staff involving on the

procurement is continuously done. The hindering factor in the implementation oftransparency principle on governments good and service procurement on the government

of Soppeng District such as the capacity of staff involved on the procurement at present is

still basically rather poor as a whole, the quality of some work done is still rather poor

and there is no sistematic rehabilitation, and some payment system is not carried out

properly.


4/27

1

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini dalam era globalisasi yang terutama ditandai dengan semakin

modernnya pengelolaan sistem informasi dan ketatnya persaingan dalam segala bidang,

tuntutan good governance (tata kepemerintahan yang baik) dalam seluruh kegiatan

pemerintahan dan pembangunan menjadi kebutuhan mutlak. Tata kepemerintahan yang

baik sebenarnya tidak hanya berlaku saat ini saja tetapi sejak organisasi pemerintahan dan

negara dibentuk. Konsep dan penerapan tata kepemerintahan yang baik khususnya di

Indonesia menjadi wacana publik sangat penting sejak reformasi bergulir yang dimulai

pada tahun 1997.

Semangat reformasi yang bergulir di Indonesia sejak tahun 1997 telah mewarnai

seluruh aspek berbangsa dan bernegara. Administrasi publik dituntut untuk mampu

memberikan dukungan yang optimal dalam memperlancar dan mengintegrasikan

pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan

dengan mempraktekkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik. Selain itu,

masyarakat semakin menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan demikian,

pemerintahan yang bersih yang mampu menyediakan barang dan jasa publik sebagaimana

yang diharapkan oleh masyarakat dapat terwujud.

Tata kepemerintahan yang baik merupakan isu yang sangat penting dalam

pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh

masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan negara yang baik

sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, dan tuntutan pengaruh globalisasi

yang sangat besar. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi tatanan

masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar

dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan

yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (LAN dan

BPKP, 2000:5).Salah satu praktek kepemerintahan yang menjadi sorotan publik saat ini adalah

pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Pengadaan barang dan jasa adalah isu

publik yang sama pentingnya dengan isu-isu publik yang lainnya seperti pembalakan

hutan secara illegal, penangkapan ikan secara illegal, perusakan lingkungan yang menjadi

salah satu pemicu pemanasan global, dan lain-lain. Pengadaan barang dan jasa sangat

rentan dengan permasalahan-permasalahan besar yang sangat memungkinkan semua pihak

terlibat dalam praktek-praktek yang bertentangan dengan tata kepemerintahan yang baik

yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini dapat dilihat dalam berita media

massa bahwa hampir setiap hari selalu ada masalah yang berkaitan dengan pengadaan

barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa adalah salah satu kebijakan pemerintah yang telah

diatur berdasarkan Keppres 80 tahun 2003 yang merupakan pengganti Keppres 18 tahun2000. Keppres 80 tahun 2003 ini memberikan ruang yang sangat luas untuk penerapan

prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik dengan melibatkan tiga pemangku

kepentingan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Interaksi antara ketiga pemangku

kepentingan ini diatur dalam aturan dan prosedur sedemikian rupa sehingga tuntutan

penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa

tersebut wajib untuk dipenuhi.

Prinsip pengadaan barang dan jasa yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata

kepemerintahan yang baik yang harus dijadikan dasar utama sebagai kode etik oleh semua

pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa yaitu pemerintah, swasta dan

masyarakat adalah efektif , terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, danakuntabel. Prinsip ini harus dijunjung tinggi dalam melakukan seluruh prosespengadaan barang dan jasa agar pelanggaran terhadap tata kepemerintahan yang baik dapat

dihindari.


5/27

2

Salah satu prinsip tata kepemerintahan yang baik yang sangat menentukan

terwujudnya prinsip lain adalah prinsip transparansi (Dwiyanto: 2008). Prinsip ini sangat

menentukan prinsip akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum, efektifitas, efisiensi dan

lain-lain. Hal inilah yang mendasari besarnya perhatian pemerintah pada prinsip

trasparansi dalam pengadaan barang dan jasa baik pada tataran nasional maupun tataran

global dan bahkan organisasi dunia misalnya World Trade Organisation (WTO) atau

Organisasi Perdagangan Dunia dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) atau

Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik.

Untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi pengadaan barang dan jasa

pemerintah menetapkan media massa yang dijadikan tempat pengumuman pengadaan

barang dan jasa baik media nasional maupun lokal. Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala BAPPENAS sejak tahun 2006 mengeluarkan Surat Keputusan tentang

Penetapan Surat Kabar Media Indonesia sebagai tempat pengumuman pengadaan barang

dan jasa pemerintah di seluruh wilayah Indonesia yang nilai Pagu Anggarannnya 1 milyar

ke atas. Di Sulawesi Selatan khususnya, Pemerintah telah menetapkan Surat Kabar

Ujungpandang Express sebagai tempat pengumuman pengadaan barang dan jasa yang

nilainya Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 1 milyar yang berlaku di wilayah Sulawesi

Selatan. Dengan demikian, seluruh penyedia barang dan jasa dan masyarakat memilikiakses informasi yang luas dan transparan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Sebagaimana dengan daerah otonom dan institusi pemerintah lainnya pemerintah

Kabupaten Soppeng adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan dalam melakukan

proses pengadaan barang dan jasa telah berpedoman pada Keppres 80 tahun 2003.

Namun demikian, selama proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan Keppres 80 tahun

2003 pada Pemerintah Kabupaten Soppeng masih mengalami beberapa permasalahan bila

dikaitkan dengan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik khususnya

penerapan prinsip transparansi dalam pra, proses dan pasca pengadaan barang dan jasa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai

berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip tranparansi dalam pra pengadaan barang dan

jasa pada Pemerintah Kabupaten Soppeng?2. Bagaimana penerapan prinsip tranparansi dalam proses pengadaan barang dan

jasa (pelelangan umum) pada Pemerintah Kabupaten Soppeng?

3. Bagaimana penerapan prinsip tranparansi dalam pasca pengadaan barang dan

jasa (pasca pelelangan umum) pada Pemerintah Kabupaten Soppeng?

4. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan prinsip

trasparansi dalam pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten

Soppeng?

B. TINJAUAN PUSTAKA

I. Konsep Administrasi Publik

a. Administrasi Negara Klasik

Semenjak ada dua orang di muka bumi ini, usaha untuk hidup bersama dilakukan.

Usaha hidup bersama sudah sejak dahulu kala diakui sebagai suatu keharusan karena

manusia sebagai makhluk sosial, dalam mencapai tujuannya pasti memerlukan bantuan

orang lain. Dengan perkataan lain, sejak adanya dua orang manusia yang bekerja sama

untuk mencapai tujuan tertentu, sejak itulah administrasi ada, karena seperti dimaklumi,

administrasi pada umumnya didefinisikan sebagai proses penyelenggaraan kegiatantertentu oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam rangka pencapaian tujuan yang

telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2001:131).

Ada beberapa prinsip-prinsip lama administrasi negara yang sangat fundamentalsebagaimana dikekmukakan oleh Hughes (1994:1) yang perlu mengalami perubahan


6/27

3

paradigma. Pertama, pemerintah seharusnya mengorganisasi dirinya berdasarkan prinsip

birokratis dan hirarkis sebagaimana prinsip birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber.

Berpedoman secara ketat pada prinsip ini akan menyediakan suatu cara yang terbaik dalam

menjalankan organisasi. Kedua, ketika pemerintah terlibat dalam kegiatan administrasi

maka ia menjadi penyedia barang dan jasa secara langsung melalui birokrasi. Penyediaan

langsung adalah prosedur operasi standar. Ketiga, pemisahan antara politik dengan

administrasi harus dilakukan. Administrasi harus dijadikan instrumen untuk melakukan

instruksi, sementara kebijakan dan strategi adalah bagian dari kepemimpinan politik. Hal

ini dilakukan untuk menjamin akuntabilitas. Keempat, administrasi negara dianggap

sebagai sebuah bentuk administrasi yang khusus sehingga perlu birokrasi yang profesional,

pegawai permanen, dan kemampuan untuk melayani kepemimpinan politik tanpa

diskriminasi.

Salah satu ciri dari perkembangan sistem administrasi negara klasik tersebut

adalah penerapan konsep-konsep birokrasi menurut Max Weber. Weber dalam Mardiasmo

(2002: 14-15) mengamati bahwa birokrasi membentuk proses administrasi yang rutin sama

persis dengan mesin pada proses produksi. Birokrasi adalah salah satu rasionalitas tertentu

yang memiliki karakteristik yaitu: spesialisasi, organisasi yang hierarkis, sistem aturan,

impersonality, struktur karir, dan efisien.

b. Peralihan dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik

Sebagaimana dijelaskan oleh Toha (2008: 66) bahwa administrasi publik yang

diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia Administrasi Negara saat ini dipertanyakanoleh beberapa kalangan akademisi berkaitan dengan gejolak perubahan masyarakat yang

semakin dinamis. Di Indonesia istilah administrasi negara dikenal berbarengan dengan

pendekatan yang digunakan dalam mengelola negara yang menekankan pada orientasi

kekuasaan. Orientasi kekuasaan yang berasal dari negara ini membuat segala upaya

penyelenggaraan pemerintahan bercorak sarwa negara. Publik lebih ditekankan padapemahaman negara. Oleh karena itu, corak sarwa negara itu lebih menonjol ketimbang

corak yang bersarwa masyarakat atau rakyat.

Bovair dan Loffler (2003:6) mengemukakan bahwa pada pertengahan abad

keduapuluh kajian tentang tugas-tugas pegawai negeri dan pejabat publik lainnya (tugas-

tugas politisi sebagai legislator dalam menetapkan kebijakan publik) biasanya dimaknai

dengan administrasi negara. Dengan demikian administrasi negara dicirikan dengan

kesan yang kental dengan birokrasi, pekerjaan yang permanen, kurangnya semangat

wirausaha, dan lain-lain.

Pada akhir tahun 1980an dan awal tahun 1990an telah terjadi transformasi dalam

sektor publik di negara-negara maju. Bentuk-bentuk administrasi negara yang birokratis,

hirarkis, dan kaku yang dominan pada abad duapuluan berubah dalam bentuk publik

manajemen yang berbasis pasar dan fleksibel. Perubahan-perubahan tersebut tidak hanyapada hal-hal kecil dalam gaya manajemen, tetapi juga peran pemerintah dalam masyarakat

dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Banyak kalangan baik akademisi

maupun praktisi serta pihak-pihak lain telah mendeskreditkan atau menganggap tidak

relevan lagi administrasi publik tradisional secara teoritis dan praktek. Dengan demikian,

munculnya manajemen publik baru berarti munculnya paradigma baru dalam sektor publik

(Hughes: 1994: 1).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Toha (2008:67) bahwa di Indonesia telah

terjadi perubahan dalam ilmu administrasi negara dan manajemen pemerintahan yang

sebelumnya sarwa negara berubah menjadi sarwa masyarakat. Oleh karena itu, istilah

publik seperti yang dilekatkan sebagai predikat pada istilah administrasi hendaknya

dipahami sebagai predikat terhadap proses kepemerintahan yang selaras dengan perubahan

paradigma tersebut. Dengan demikian, istilah administrasi publik dapat diartikan sebagai


7/27

4

administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan

masyarakat.

Dengan demikian, kata publik dalam administrasi publik yang disamakandengan makna negara memang dapat diartikan sebagai masyarakat luas sebagai lawan

dari individu tetapi publik juga menunjuk pada mereka yang bekerja untukkepentingan masyarakat luas atau dikenal dengan lembaga pemerintah. Dengan demikian,variasi makna administrasi publik dapat juga dilihat dari persepsi orang tentang kata

administrasi publik itu sendiri. Ada yang menerjemahkan administrasi publik sebagaiadministration of public (administrasi publik) menunjukkan bahwa pemerintah berperan

sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator. Terjemahan yang lain yaituadministration by public (administrasi oleh publik) adalah konsep yang sangat

berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan

kemampuan masyarakat karena pemerintah memberi kesempatan untuk itu. Selanjutnya,

istilah yang lain adalah administrasi untuk publik adalah suatu yang menunjukkan bahwa

pemerintah lebih berperan dalam mengemban misi pemberian pelayanan publik (Keban,

2008: 4).

c. Paradigma Baru Administrasi Publik

Ilmu Administrasi Negara tidaklah statis. Ia selalu ditantang oleh perubahan-

perubahan zaman. Dasawarsa 1970an merupakan momentum yang menunjukkan

kedewasaan di dalam menghadapi perubahan-perubahan dan tantangan-tantangan untuk

maju. Di Indonesia di saat yang sama, sehabis pergantian orde pemerintahan maka

pembaharuan sistem administrasi negara mengalami kemajuan yang pesat pula.

Pembaharuan ini sejalan dengan program pemerintah untuk melaksanakan pembangunan

berencana lima tahunan. Betapa pentingnya ilmu administrasi negara bagi kehidupan

bernegara tidak bisa disangkal lagi. Banyak masyarakat negara di dunia ini telahmendemontrasikan kemampuan-kemampuan administrasinya. Mulai dari masyarakat yang

kompleks seperti zaman sekarang ini, administrasi selalu ikut berbicara dalam segala

aspek kehidupan (Toha, 2008: 38-39).

Khusus konsep New Public Management(Manajemen Publik Baru), konsep ingin

mengenalkan konsep-konsep yang biasanya diperlakukan untuk kegiatan bisnis dan di sektor

privat. Inti dari konsep ini ialah untuk mentransformasikan kinerja yang selama ini

dipergunakan dalam sektor privat dan bisnis ke sektor publik. Slogan yang terkenal dalam

perspektif konsep Manajemen Publik baru ini ialah mengatur dan mengendalikan

pemerintahan tidak jauh bedanya mengatur dan megendalikan bisnis (Toha, 2008: 71). Salah

satu model pemerintahan di era Manajemen Publik Baru adalah Reinventing Government

yang dikembangkan oleh Osborne dan Gaebler (1992).

Bovair dan Loffler (2003:6) menguraikan tentang ciri khas Manajemen Publik Baruyaitu berkaitan dengan manajemen keuangan bukan saja pemegang anggaran, budaya

kontrak, termasuk juga kontrak dengan penyedia jasa sektor swasta, kontrak kerja

pegawai dalam kurung waktu yang tertentu dan bisa saja tidak diperbaharui lagi,

kewirausahaan, pengambilan resiko, dan akuntablitas kinerja.

Selanjutnya, Manajemen Publik Baru berfokus pada manajemen sektor publik

yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. Penggunaan pradigma

Manajemen Publik Baru tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah

diantaranya adalah perubahan pendekatan dalam penganggaran dari penganggaran

tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja, tuntutan untuk melakukan efisiensi,

pemangkasan biaya, dan kompetisi tender (Mardiasmo, 2002: 26).


8/27

5

II. Tata Kepemerintahan Yang Baik

Tata kepemerintahan yang baik merupakan terjemahan dari Good Governance

yang merupakan rangkaian dua kata yang memiliki makna universal yang sangat

mendalam dan dapat dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Good sebagai sebuah kata yang mandiri berdasarkan kamusBahasa Inggris-Indonesia yang dikarang oleh Echols dan Shadily (1995:275) memiliki arti

baik. Baik itu sendiri menurut pengertian dalam kamus Besar Bahasa Indonesia yang

diterbitkan oleh Balai Pustaka Departemen Pendidikan Nasional (2003: 90) memiliki arti

elok, patut, teratur (apik, rapi, tidak ada celanya).Sedangkan governance (kepemerintahan) dapat diartikan sebagai cara mengelola

urusan-urusan publik (Mardiasmo, 2002:22). Kepemerintahan juga secara harfiah dapat

diartikan sebagai suatu kegiatan pengarahan atau pembinaan (Rahmat, 2009:29). Definisi

kepemerintahan yang lain yaitu merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan

keputusan/kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu diimplementasikan

atau tidak dimplementasikan (Bappenas, 2007: 13)

Sementara itu, Bank Dunia memberikan defenisi tentang kepemerintahan sebagai

cara kekuasaan negara digunakan dalam mengelola sumber-sumber ekonomi dan sosial

untuk pembangunan masyarakat. Selanjutnya, United Nation Development Program (UNDP)

mendefinisikan kepemerintahan sebagai pelaksanaan kewenangan administratif, ekonomi

dan politik untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua level.

Mustopadidjaja (2003) mengungkapkan bahwa governance memiliki arti yaitu:

1) kepemerintahan, 2) pengelolaan pemerintahan, 3) penyelenggaraan pemerintahan, 4)

penyelenggaraan negara, dan 5) administrasi negara. Selanjutnya, Tjokroamidjojo (2002: 75)

mengartikan kepemerintahan sebagai memerintah, menguasai, mengurus, dan mengelola.

Apapun terjemahannya, kepemerintahan menunjuk pada pengertian bahwa

kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah.

Kepemerintahan menekankan pada pelaksanaan fungsi memerintah secara bersama-sama

oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yaitu LSM, perusahaan swasta maupun warganegara. Bahkan institusi non pemerintah ini dapat saja memegang peran dominan dalam

kepemerintahan tersebut, atau bahkan lebih dari itu pemerintah tidak mengambil peran

apapun kepemerintahan tanpa pemerintah (Wibawa, 2008: 77).Gambaran tentang tiga domain tata kepemerintahan yang baik yaitu pemerintah,

swasta dan masyarakat dan keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya dapat dilihat

pada gambar berikut ini.

Gambar 1. Tiga Pelaku Tata Kepemerintahan yang Baik

(Sumber: Modul Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kepemerintahan Yang Baik:

Bappenas, tahun 2007)

Pemerintah

Masyarakat Dunia Usaha


9/27

6

III. Penerapan Prinsip Transparansi Tata Kepemerintahan yang Baik

Transparansi berasal dari kata Bahasa Inggris yaitu transparency denganpengertian about which there can be no doubt atau sesuatu yang tidak ada keraguandi dalamnya (Oxford Advanced Learners Dictionary, 1992: 1364). Dalam Kamus BahasaIndonesia transparansi dapat diartikan sebagai sesuatu yang nyata dan jelas (Kamus

Besar Bahasa Bahasa Indonesia, 2005: 1208). Selanjutnya, Oliver menjelaskan tentangdefenisi transparansi yaitu a clear declaration what its about (2004:viii).

Dari beberapa prinsip tata kepemerintahan yang baik yang dikemukakan oleh

Badan/Lembaga Nasional maupun Internasional serta perorangan di atas prinsip

transparansi memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kemampuan pemerintah untuk

mewujudkan berbagai indikator tata kepemerintahan yang baik yang lain (Dwiyanto, 2008:

227). Dalam sistem yang ditata secara demokratis, sistem dapat dijalankan secara

transparan. Hanya melalui proses yang transparanlah berbagai pihak bisa memberikan

masukan dan mengusulkan berbagai perbaikan agar kualitas keputusan serta kinerja

birokrasi bisa terus menerus diperbaiki (Kristiadi dalam Prasetyantoko, 2008:xvii).

Transparansi harus terjadi karena dengan demikian masyarakat akan mengetahui

berbagai hal seperti: a) tidak adanya tindakan pemerintah yang merugikan rakyat banyak;

b) oknum-oknum dalam birokrasi yang menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya; c)

prosedur perolehan haknya; dan d) penegakan hukum yang tidak pandang bulu, dan segi-segi kehidupan bernegara lainnya yang benar-benar menjurus pada peningkatan mutu

hidup (Siagian, 2001: 165).

Tranparansi dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia menjadi prioritas utama

agar persaingan usaha secara sehat dapat terwujud dan untuk menghindari penyalahgunaan

wewenang yang mengarah kepada pelaksanaan KKN oleh semua pihak yang terlibat.

Penekanan prinsip transparansi tersebut yaitu semua ketentuan dan informasi mengenaipengadaan barang/jasa, antara lain pengumuman, syarat teknis administrasi pengadaan, tata

cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, pelaksanaan

pekerjaan, dan transaksi pembayaran sifatnya terbuka.

Negara-negara yang bergabung dalam APEC (2004:4) juga telah menjadikantrasparansi sebagai prinsip yang sangat penting dalam pengadaan barang dan jasa meskipun

hal tersebut tidak mengikat secara mutlak. Adapun prinsip tersebut yaitu :

Prinsip umun pengadaan barang dan jasa yaitu informasi yang cukup danrelevan harus disiapkan kepada semua pihak yang berkepentingan secara

konsisten berdasarkan waktu yang telah ditentukan dan siap untuk diakses, dengan

menggunakan media yang tersedia secara luas dengan biaya sedikit mungkin

atau tanpa biaya sama sekali. Prinsip umum ini dapat diberlakukan kepada

semua aspek pengadaan barang dan jasa pemerintah, lingkungan operasional

secara umum, peluang untuk mengikuti pengadaan, syarat-syarat pembayaran,

kriteria evaluasi penawaran dan penetapan pemenang melalui ikatan kontrak.

IV. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

a. Konsep Kebijakan

Kebijakan dengan kebijaksanaan adalah dua kata yang sering membingunkandalam penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari karena pemahaman yang berbeda

terhadap kedua kata tersebut bagi yang menggunakannya. Keban ( 2008: 58) menjelaskan

istilah kebijakan menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang siap dipilihberdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan kebijaksanaan berkenaan dengan suatukeputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang, atau sebaliknya,

berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat, dan

sebagainya. Di sini dapat dilihat bahwa kebijaksanaan selalu mengandung maknamelanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu, sedang kebijakan


10/27

7

merupakan suatu analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara

kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Dengan melihat perbedaan pengertian tersebut

maka diharapkan kedua istilah tersebut digunakan secara tepat sesuai dengan konteksnya.

Hogwood dan Gunn (dalam Turner dan Hulme, 1997:59) menguraikan serangkaian

definisi tentang kebijakan (policy) yang menunjukkan makna yang berbeda-beda.

Kebijakan dapat diartikan sebagai: a) label dari suatu bidang kegiatan seperti kebijakanekonomi, kebijakan industri, kebijakan ketertiban dan hukum; b) ekspresi tentang tujuanumum atau kondisi yang diinginkan seperti menciptakan pekerjaan sebanyak mungkin,mempromosi demokratisasi melalui desentralisasi, atau membasmi akar kemiskinan; c)

proposal khusus seperti melakukan devaluasi 10%, atau memberikan pendidikan gratis;d) keputusan pemerintah seperti keputusan presiden; e) otorisasi formal sepertiketetapan parlemen; f) program seperti program kesehatan wanita; g) output jumlahlahan yang didistribusikan dalam program land reform; h) ourcome seperti income petaniyang meningkat sebagai akibat dari program land reform; i) teori atau model misalnyaapabila insentif ditingkatkan maka output akan bertambah; dan j) proses seperti penetapantujuan, pembuatan keputusan untuk implementasi dan evaluasi.

Keban (2008:57) menjelaskan bahwa dimensi kebijakan memang sangat penting

mengingat kedudukannya sangat penting sebagai penentu tentang apa yang hendakdikerjakan. Disini perlu dicatat bahwa apa yang hendak dikerjakan harus responsif

terhadap masalah, kebutuhan aspirasi. Jadi tidak benar kalau suatu kebijakan diputuskan

atau dikeluarkan tanpa ada masalah, kebutuhan, dan aspirasi yang riil, dan tentu tidak bisa

juga didasarkan pada masalah atau kebutuhan yang dikarang oleh pihak tertentu untuk

memenuhi kepentingannya. Dan karena kebijakan ini adalah kebijakan publik maka yang

ditekankan di sini adalah masalah, kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat yang seharusnya

dilayani.

Wilson (2006:12) mendefinisikan kebijakan publik yaitu pernyataan authoritatif atau

tindakan pemerintah yang merefleksikan keputusan, nilai, atau tujuan pembuat kebijakan

(the authoritative statements or actions of government which reflect the decisons, values,

or goals of policy makers). Dye (1998:2) mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang

dikerjakan oleh pemerintah, mengapa melakukannya, dan perbedaan apa yangdihasilkannya (what governments do, why they do it, and what difference it makes).

b. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa atau procurement menurut defenisi Transparency

International yaitu acquisition of consumption and investment of goods and services(2006: 13). Sedangkan pengertian pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan

Keppres 80 tahun 2003 yaitu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan

APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang

dan jasa.Secara umum anggaran pengadaan barang dan jasa di seluruh dunia yang

dilaksanakan oleh institusi pemerintah berkisar antara 15% sampai 30% dari GDP bahkan

lebih dari itu pada negara-negara tertentu. Namun demikian, 10% sampai dengan 25 %

dari anggaran pengadaan barang dan jasa tersebut bermasalah karena korupsi, dan

bahkan dalam kasus tertentu antara 40% sampai dengan 50% (Transparency

International, 2006: 13).

Pengadaan barang dan jasa ternyata tidak saja menjadi isu yang sangat penting di

Indonesia tetapi juga menjadi sorotan secara internasional karena sangat rentannya terhadap

praktek-praktek yang melanggar tata kepemerintahan yang baik tersebut. Hal ini tidak

saja terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang tetapi praktek ini juga masih

sering pula terjadi di negara-negara maju. Stapenhurst dan Kpubdeh (dalam Oshahi, 2007: 1)

menyatakan pengadaan barang dan jasa publik terkenal dengan tingkat korupsi yangdilakukan oleh pegawai publik yang tidak jujur. Banyak sekali fakta dilaporkan di seluruh


11/27

8

dunia yang menunjukkan bahwa prosedur pengadaan yang semrawut sering menimbulkan

terjalinnya hubungan antara pegawai pemerintah dengan kontraktor yang tidak wajar

sehingga menyebabkan terjadinya kolusi diantara berbagai pihak yaitu antara

kontraktor dengan kontraktor atau antara pegawai pemerintah dengan kontraktor.

Dalam implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah

di Indonesia, antara tahun 2003 dan tahun 2008 cukup banyak masalah besar yang terjadi.

Masalah tersebut antara lain skandal pengadaan logistik Pemilu oleh KPU, pengadaan

kendaraan pemadan kebakaran di beberapa provinsi dan kota se Indonesia, dan lain-lain.

Berdasarkan masalah yang terjadi tersebut pemerintah secara terus menerus

memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa. Sampai tahun 2007 Keppres 80 tahun

2003 telah diubah sebanyak tujuh kali dengan tujuan agar prinsip-prinsip pengadaan

barang dan jasa dapat terwujud. Sistem dan metoda pengadaan barang dan jasa pada saat

itu sudah semakin baik yang ditandai dengan penerapan prinsip transparansi dalam

pengadaan barang dan jasa yang semakin sempurna sehingga semakin tertutup cela bagi

pengguna dan penyedia barang dan jasa untuk melakukan penyelewengan. Hal ini ditandai

dengan terbitnya Perpres 95 tahun 2007 yang intinya adalah pengumuman pengadaan

barang dan jasa melalui website pengadaan. Pengumuman melalui website ini merupakan

tindak lanjut perbaikan prinsip transparansi secara terus menerus yang sebelumnya hanyamelalui Surat Kabar saja sebagai tempat pengumuman pengadaan. Sebagaimana dijelaskan

sebelumnya bahwa pada tahun 2006, untuk menjunjung tinggi penerapan prinsip

transparansi maka dilakukan penetapan Surat kabar Media Indonesia sebagai tempat

pengumuman untuk pengadaan yang jumlah anggarannya Rp. 1 milyar ke atas semakin

membuka transparansi yang lebih baik. Demikian pula, penetapan Surat Kabar Ujung

Pandang Ekspres sebagai tempat pengumuman pengadaan di Sulawesi Selatan khususnya

pengadaan yang anggarannya Rp. 100 juta sampai Rp. 1 milyar juga cukup signifikan

membatasi para pihak dalam melakukan penyelewengan. Dengan demikian transparansi

pegumuman pengadaan ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada penyedia

barang dan jasa untuk melakukan kompetisi yang sehat.

C. METODE PENELITIAN

I. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian yaitu

lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng khususnya pada 8 (delapan) unit yaitu: Sekretariat,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD), Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU), Dinas

Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dinas Dikmudora), Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, dan Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD). Kedelapan unit tersebut lebih banyak melaksanakan pengadaan barang

dan jasa dibandingkan dengan unit lain yang berlangsung secara rutin dengan jenispengadaan yang sama atau berbeda dari tahun ke tahun.

II. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus tentang

Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten

Soppeng. Pertimbangan utama yang diambil peneliti dalam memilih studi kasus ini karena

saat ini pengadaan barang dan jasa menjadi isu publik yang sangat penting yang ditandai

dengan banyaknya permasalahan yang menimpa pemerintah, swasta dan masyarakat

dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Peneliti melakukan penelusuran dan studi

secara mendalam tentang objek yang diteliti dalam rangka menarik kesimpulan yang lebih

akurat tentang penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa padaPemerintah Kabupaten Soppeng.


12/27

9

III. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian akan diperoleh melalui pihak-pihak yang terkait

dalam pengadaan barang dan jasa selama periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2008

sebagai berikut:

a. Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, anggota DPRD, dalah para pengambil

kebijakan yang ada di Kabupaten Soppeng. Mereka dapat menentukan kebijakan

dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan Keppres 80 tahun 2003.

b. Pengguna Anggaran/Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang adalah seseorang

yang diangkat oleh Bupati sebagai atasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Mereka bertugas untuk mengontrol pejabat

pembuat komitmen dan panitia pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan tugas-

tugasnya. Pengguna Anggaran/Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

memiliki tanggungjawab keuangan fisik kegiatan sehingga memiliki tanggungjawab

utama dalam mematuhi prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik. Pengguna

Anggaran/Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada umumnya dijabat

oleh Pimpinan SKPD.c. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah tim yang diangkat oleh kuasa pengguna

anggaran atau Kepala Kantor yang bertugas untuk melaksanakan proses pengadaan

barang dan jasa sehingga keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pengadaan sangat

tergantung pada panitia tersebut. Mereka memiliki tanggungjawab yang sangat besar

untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik khususnya

perinsip transparansi.

d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keppres 80 tahun 2003 adalah

pegawai yang diangkat oleh pimpinan tertinggi lembaga dalam mengelolah anggaran

dan kegiatan kantor. Ia memiliki tanggungjawab dalam mengelola kegiatan dan

keuangan kantor secara penuh sehingga keberhasilan dan kegagalan seluruh kegiatan

dan pemanfaatan anggaran adalah merupakan tanggungjawabnya. Tanggungjawab

yang dimiliki oleh Pejabat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa adalah iaharus menetapkan pemenang tender yang diajukan oleh panitia pengadaan. Selain itu,

ia harus menandatangani kontrak dengan pihak perusahaan selaku penyedia barang

dan jasa sehingga tenggungjawab panitia pengadaan beralih kepada pejabat pembuat

komitmen. Dengan tanggungjawab yang besar tersebut pejabat pembuat komitmen

diwajibkan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik.

Jabatan PPK ini khususnya berlaku dalam pengadaan barang dan jasa yang

anggarannya bersumber dari APBN.

e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pegawai yang diangkat oleh

Pengguna Anggaran/Barang yang memiliki tugas utama sebagai penanggungjawab

kegiatan secara operasional. Tugas dan fungsi PPTK ini berdasarkan Permendagri

Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian,

beberapa SKPD telah menugaskan PPTK tersebut sebagai penanggungjawabkegiatan sejak tahun 2007.

f. Pengawas fungsional baik pengawas internal yaitu Inspektorat Kabupaten Soppeng

maupun pengawas eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas

untuk melalukan pemeriksaan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di

Kabupaten Soppeng. Mereka mengetahui dengan baik sejauh mana seluruh kegiatan

pembangunan dapat menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam pengadaan

barang dan jasa.

g. Pengusaha adalah penyedia barang dan jasa yang merupakan mitra instansi

pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa setelah memenuhi segala ketentuan

yang berlaku terutama setelah memenangkan proses tender secara kompetitif.

Pengusaha memiliki tanggungjawab untuk memenuhi segala ketentuan yang telah

tercantum dalam kontrak sehingga hasil pekerjaan yang dicapai benar-benar dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian,


13/27

10

pengusahapun diwajibkan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kepemerintahan

yang baik.

h. Masyarakat/LSM adalah mereka yang memiliki hak untuk memantau pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa sehingga seluruh prosesnya dapat berjalan dengan baik.

Mereka dapat memantau pihak pemerintah dan pihak pengusaha dalam menjalankan

tugas dan tanggungawab masing-masing dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam

kapasistasnya sebagai pemantau mereka harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata

kepemerintahan yang baik.

i. Selain sumber data tersebut peneliti juga melakukan penelahaan dokumen yang

berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Soppeng

khususnya pada unit Sekretariat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD), Dinas Pekerjaan

Umum (Dinas PU), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi,

Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dinas Dikmudora), dan

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun

2008. Jenis-jenis dokumen yang dibutuhkan yaitu mulai dari tahun 2007 sampai

dengan tahun 2008 antara lain Dokumen Perencanaan Kegiatan, Dokumen Lelang,

Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan pengusaha,Laporan Pelaksanaan Kegiatan (bulanan, triwulan, semester, tahunan), Laporan tentang

Serah Terima Pekerjaan, Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan pegawai dalam

Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, dan lain-lain.

IV. Fokus Masalah Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus masalah penelitian dan deskripsi fokus yang akan dibahas dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Transparansi adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak

yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa yaitu berkaitan dengan semua

ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, yang dimulai dari pra

pengadaan barang dan jasa, proses pengadaan barang dan jasa (proses pelelangan),sampai kepada pasca pengadaan barang dan jasa sifatnya terbuka atau tidak ada aspek

yang disembunyikan bagi peserta dan penyedia barang dan jasa khususnya dan bagi

masyarakat luas umumnya. Selain itu, semua pihak yang berkepentingan dalam

pengadaan barang dan jasa mendapat akses informasi yang lengkap dan jelas.

b. Pengadaan barang dan jasa adalah pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran

(DIPA) pemerintah kabupaten Soppeng. Pengadaan barang dan jasa yang menjadi

fokus penelitian di sini adalah pengadaan yang berlangsung pada tahun 2007 sampai

dengan tahun 2008 yang terdiri dari pra pengadaan, proses pengadaan, pasca

pengadaan, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan prinsip

transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.c. Transparansi pra pengadaan barang dan jasa adalah terbuka dan tersedianya akses

informasi tentang identifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang dimulai

dengan Musrenbang sampai dengan penetapan rencana pengadaan barang dan jasa

oleh DPRD yang dilakukan secara partisipatif berdasarkan sistem perencanaan

buttom up.

d. Transparansi proses pengadaan barang dan jasa adalah terbuka dan tersedianya akses

informasi yang dimulai dari penetapan paket pengadaan dan pengumuman lelang,

pendaftaran, pejelasan lelang, pemasukan/pembukaan penawaran, evaluasi penawaran,

penetapan pemenang, masa sanggah, dan penandatanganan kontrak.

e. Transparansi pasca pengadaan barang dan jasa adalah terbuka dan tersedianya akses

informasi yang dimulai dari awal pelaksanaan pekerjaan, proses pelaksanaan

pekerjaan, distribusi barang, masa pemeliharaan, dan serah terima pekerjaan termasuk


14/27

11

dengan pelaksanaan pembayaran dari pihak pengguna barang/anggaran kepada

penyedia barang.

f. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan prinsip transparansi dalam

pengadaan barang dan jasa. Faktor pendukung adalah faktor yang selama ini

membantu dalam memperlancar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa mulai dari

pra pengadaan sampai kepada pasca pengadaan barang dan jasa. Sebaliknya, faktor

penghambat adalah faktor yang menghambat pelaksanaan pengadaan barang dan

jasa mulai dari pra pengadaan sampai kepada pasca pengadaan barang dan jasa

dalam perspektif implementor kebijakan pengadaan barang dan jasa..

g. Pelelangan umum (compulsory competitive tendering) adalah metode pengadaan

barang dan jasa yang anggarannya Rp. 100 juta atau lebih yang harus diumumkan

pada Surat Kabar yang telah ditentukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Provinsi. Pengadaan yang anggarannya dari Rp. 100 juta sampai dengan

Rp. 1 milyar harus diumumkan sekurang-kurangnya di Surat Kabar Ujung Pandang

Ekspress khusus untuk pengadaan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Pengadaan

yang anggarannya Rp. 1 milyar ke atas wajib diumumkan pada Surat Kabar Media

Indonesia. Metode pengadaan tersebut diupayakan agar diumumkan pada website

pengadaan.

V. Instrumen Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan

instrumen penelitian yaitu:

a. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan terbuka yang digunakan untuk

mendapatkan data dan informasi mengenai penerapan prinsip transparansi dalam

pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Soppeng.

b. Pengembangan instrumen dilakukan dengan berpedoman pada matriks

pengembangan instrumen yang terdiri dari 4 (empat) bagian utama yaitu Judul

Penelitian, Rumusan Masalah, Fokus masalah penelitian dan deskripsi fokus, danTabel Matriks. Matriks tersebut digunakan untuk memperjelas sinkronisasi keempat

aspek tersebut di atas untuk menghasilkan data yang valid.

c. Pedoman wawancara tersebut dibagi ke dalam empat bagian yaitu:

1) Daftar pertanyaan sebanyak 17 buah digunakan untuk menjaring data tentang

transparansi pra pengadaan barang dan jasa yaitu identifikasi kebutuhan

pengadaan barang dan jasa melalui Musrebang Desa, Kecamatan, dan

Kabupaten. Selain itu, daftar pertanyaan tersebut juga digunakan untuk

menjaring data tentang Pra Musrenbang, Forum SKPD, dan pembahasan dan

penetapan anggaran di DPRD Kabupaten Soppeng;


transparansi proses pengadaan barang dan jasa (pelelangan umum) yaitu;

penentuan paket pengadaan, pengumuman, pendaftaran, penjelasan pelelangan,penentuan kualifikasi, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, kriteria

evaluasi penawaran, hasil evaluasi penawaran, penetapan pemenang

pelelangan, jawaban sanggahan, dan ikatan kontrak;


transparansi pasca pengadaan barang dan jasa (pasca pelelangan umum) yang

terdiri dari waktu pelaksanaan pekerjan, biaya, kualitas, distribusi barang, serah

terima pekerjaan, waktu penyelesaian pekerjaan, efisiensi anggaran, dan

efektifitas pekerjaan;


faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip transparansi dalam

pengadaan barang dan jasa. Dari 37 daftar pertanyaan tersebut 16 pertanyaan

digunakan untuk menjaring data tentang faktor pendukung dan 21 pertanyaan


15/27

12

untuk menjaring data tentang faktor penghambat penerapan prinsip

transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.

5) Selain itu, 3 pertanyaan tambahan digunakan untuk menjaring data tentang

esensi penerapan prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.

d. Validasi konstrak daftar pertanyaan wawancara tersebut dilakukan melalui expert

jugdment(penilaian ahli) yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu promotor (1 orang),

kopromotor (2 orang), Direktur Pascasarjana UNM, dan Ketua Program Studi

Administrasi Publik. Daftar pertanyaan tersebut diseminarkan di hadapan tim ahli

tersebut kemudian dilakukan validasi seluruh pertanyaan secara bersama-sama baik

yang berkaitan dengan substansi penerapan prinsip transparansi dalam pengadaan

barang dan jasa maupun penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh informan.

e. Pedoman FGD daftar pertanyaan terbuka yang digunakan untuk mendapatkan data dan

informasi mengenai penerapan prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di

Pemerintah Kabupaten Soppeng dari formal (primary) key person dan informal

(secondary) key person.

VI. Teknik Pengumpulan Data dan Pengabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan

FGD terbatas sebagai berikut:

a. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari berbagai informan antara lain

dari pihak Pemerintah Kabupaten Soppeng yang berwewenang mengambil kebijakan

dalam pengadaan barang dan jasa, para PPTK dan panitia pengadaan barang dan jasa

yang paling banyak terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Peneliti juga melalukan

wawancara dengan pimpinan asosiasi perusahaan dan pimpinan perusahaan yang

selama ini terlibat dalam pelelangan dan melakukan kontrak kerja dengan Pemerintah

Kabupaten Soppeng, serta tokoh masyarakat dan pimpinan LSM yang selama ini aktif

memantau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan auditor baik dari BPK

maupun Inspektorat Pemerintah Kabupaten Soppeng serta ahli pengadaan barang danjasa. Data yang diperoleh melalui berbagai informan tersebut dilakukan

pengabsahannya dengan cara triangulasi. Data dari informan yang satu dengan

informan lainnya dicocokkan untuk mencari keragaman jawaban sah sehingga data

yang disajikan dalam uraian hasil penelitian menjadi informasi yang benar-benar

valid.

b. Diskusi kelompok terfokus (Focused group discussion) terbatas dilakukan dengan

mengundang para informan dalam suatu pertemuan secara bersama-sama dalam

rangka mendapatkan data tentang penerapan prinsip transparansi dalam pengadaan

barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Soppeng. FGD khusus dilakukan di

lingkungan Sekretariat dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan

Energi. Data yang diperoleh melalui FGD ini digunakan untuk mendukung data

yang diperoleh melalui wawancara secara perorangan dari setiap informan.c. Penelahaan dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pada

Pemerintah Kabupaten Soppeng khususnya pada unit Sekretariat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (Dinas PPKAD), Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU), Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga (Dinas Dikmodora), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008. Jenis-jenis dokumen yang

dibutuhkan antara lain Dokumen Perencanaan Kegiatan, Dokumen Lelang, Surat

Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan pengusaha, Laporan

Pelaksanaan Kegiatan (bulanan, triwulan, semester, tahunan), Laporan tentang Serah

Terima Pekerjaan, Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan pegawai dalam

Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, dan lain-lain. Dokumen penting lainnya adalahLaporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk kegiatan tahun 2007 dan tahun 2008 pada


16/27

13

Pemerintah Kabupaten Soppeng. Data dari dokumen tersebut berasal dari dokumen

asli yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

VII. Teknik Analisis Data

Menurut Bungin (2008: 153) bahwa dilihat tujuan analisis maka ada dua hal yangingin dicapai dalam analisis data kualitatif yaitu: (1) menganalisis proses berlangsungnya

suatu fenomena sosial dan memperoleh gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan

(2) menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial

itu.

Obyek penelitian ini adalah gejala sosial tentang administrasi publik dengan fokus

pada penerapan prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Jenis penelitian ini

adalah penelitian yang bersifat deskriptif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data

kualitatif. Pendekatan ini dimaksudkan karena berkaitan erat dengan sifat unik dari suatu

realitas sosial dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan prinsip

transparansi, serta berkaitan dengan tingkah laku manusia sebagai pejabat dan pegawai

birokrasi. Analisis data dilakukan seiring dengan kegiatan penelitian tanpa memisahkan

waktu. Keseluruhan data yang dikumpulkan dianalisis para tingkat reduksi data dengan

analisis deskriptif dengan melakukan triangulasi antara berbagai sumber data antara lain

pejabat dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng, pengusaha, tokoh masyarakat dan

LSM, auditor, dan ahli pengadaan. Selain itu, sumber data penting lainnya adalah data

sekunder yaitu peraturan-peraturan dan dokumen laporan.

Data yang peneliti peroleh melalui wawancara lapangan kemudian direduksi

melalui proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah

menjadi kategori-kategori berdasarkan pengelompokan yang ditetapkan oleh peneliti. Ada

empat kategori data ditetapkan oleh peneliti yaitu : 1) kelompok data yang berkaitan

dengan penerapan prinsip transparansi dalam pra pengadaan barang dan jasa; 2)

kelompok data yang berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dalam proses

pengadaan barang dan jasa (pelelangan umum); 3) kelompok data yang berkaitan denganpenerapan prinsip transparansi dalam pasca pengadaan barang dan jasa; dan 4) kelompok

data yang berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip

transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.

Selanjutnya, data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen penting

dipilih secara teliti dan selektif yang benar-benar berkaitan dengan substansi masalah

yang dibahas. Data sekunder tersebut adalah sebagai data pendukung terhadap data

primer yang diperoleh melalui wawancara. Dengan demikian, baik data primer maupun

data sekunder disajikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun rapi untuk

memudahkan penarikan kesimpulan. Tahap berikutnya adalah menarik kesimpulan dan

verifikasi data yang telah tersusun dengan baik sehingga keempat rumusan masalah

dalam penelitian ini benar-benar dapat terjawab.

D. HASIL PENELITIAN

I. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pra Pengadaan Barang dan Jasa di

Kabupaten Soppeng

Berdasarkan laporan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (DPPKAD) bahwa pada tahun anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Soppeng

telah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar

Rp.377.384.107.916,-. Adapun perincian APBD tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah sebesar Rp. 14.810.965.660,-;

2. Dana perimbangan daerah sebesar Rp. 351.758.649.451,-; dan3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 10.814.492.805,-.


17/27

14

Dari keseluruhan anggaran tersebut sebanyak Rp. 117.776.645.104 yang telah

dialokasikan untuk belanja modal atau anggaran yang terkait langsung pengadaan barang

dan jasa. Anggaran tersebut paling banyak terserap untuk Belanja Pegawai dengan jumlah

sebesar Rp. 176.168.023.389,-. Dari belanja modal Rp. 117.776.645.104,- sebanyak Rp.

115.557.711.848,- yang dapat direalisasikan pada tahun 2007.

Selanjutnya pada tahun anggaran 2008 Pemerintah Kabupaten Soppeng telah

mengalami peningkatan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu

menjadi sebesar Rp. 440.019.773.837,-. APBD tersebut juga terbagi dalam 3 (tiga) bagian

sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah sebesar Rp.13.419.773.837,-;

2. Dana perimbangan daerah sebesar Rp. 393.399.964.826,-; dan

3. Pendapatan lain-lain daerah yang sah sebesar Rp. 33.200.715.605,-.

Dari keseluruhan anggaran tahun 2008 tersebut sebanyak Rp. 138.339.489.978,-

yang telah dialokasikan untuk belanja modal atau anggaran pengadaan barang dan jasa.

Anggaran ini sedikit lebih tinggi daripada anggaran tahun 2007. Anggaran yang terserap

untuk Belanja Pegawai adalah sebesar Rp. 218.089.019.546,-. Dari belanja modal sebesar

Rp. 138.339.489.978,- sebanyak Rp. 135.954.041.254,- yang terealisasi pada tahun 2008.

Dalam melakukan identifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa denganmenggunakan metode pelelangan umum (tender) di Kabupaten Soppeng sama saja

dengan identifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan metode

yang lain yaitu metode penunjukan langsung, pemilihan langsung, dan swakelola. Proses

yang dilakukan dalam rangka identifikasi kebutuhan tersebut secara buttom up planning

(perencanaan dari bawah) yang diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang). Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

Dalam melakukan identifikasi kebutuhan atau perencanaan kebutuhanpengadaan barang dan jasa sama saja semua jenis pengadaan yaitu pengadaan

barang dan jasa yang harus dilakukan desngan pelelangan umum (tender),

pemilihan langsung, dan penunjukan langsung, serta swakelola. Semua proses

perencanaan tersebut dilakukan secara buttom up melalui Musrenbang untuk

kebutuhan Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Sebaliknya, untuk kebutuhan SKPDmelalui usulan SKPD secara langsung (A. Maningo Rachmat: 11 Mei 2009).Semua perencanaan pembangunan termasuk pengadaan barang dan jasa dan

program atau kegiatan non pembangunan dilakukan secara buttom up. Metode

perencanaan ini sangat strategis karena kebutuhan itu digali dari bawah baik kebutuhan

masyarakat secara keseluruhan maupun kebutuhan SKPD dalam mendukung tupoksinya

masing-masing khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pertama-tama, saya sampaikan bahwa mekanisme yang kita ikuti di KabupatenSoppeng yaitu segala sesuatu yang akan kita programkan dalam melakukan

pembangunan di Kabupaten Soppeng yaitu melalui proses buttom up planning.

Metode perencanaan ini sangat strategis karena kebutuhan digali dari bawah

baik kebutuhan masyarakat secara umum maupun kebutuhan SKPD masing-

masing kemudian dibahas sampai ke tingkat DPR (A. Sutomo: 10 Juni 2009).Penerapan prinsip transparansi dalam pra pengadaan barang dan jasa khususnya

dalam proses perencanaan dapat terwujud karena melibatkan semua pihak dari berbagai

kalangan yaitu masyarakat, aparatur pemerintah, anggota dewan, dan lain-lain. Proses

perencanaan tersebut dilakukan secara berjenjang yang dikenal dengan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan yang disingkat dengan Musrembang. Tahapan Musrenbang

tersebut yaitu Musrenbang Desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Selain itu, dilakukan Forum

SKPD sebelum dilakukan Musrenbang Kabupaten, yang dilanjutkan dengan sidang

paripurna di DPR. Tahapan proses perencanaan pembangunan atau pengadaan barang

dan jasa ini memberikan ruang partisipasi yang sangat luas kepada seluruh kalangan

(pemerintah, swasta, dan masyarakat). Hal ini merupakan pembelajaran yang sangat

penting bagi seluruh masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

Pada dasarnya prinsip transparansi yang dimaksud adalah sesungguhnyaaspirasi itu berasal dari bawah. Perencanaan diawali dari Musrenbang Desa,


18/27

15

Kecamatan dan Kabupaten, dihadiri oleh anggota Dewan yang berasal dari

daerah pemilihan masing-masing, dan dihadiri oleh Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) pada Musrenbang itu. Itulah yang diolah kemudian disampaikan

ke masing-masing SKPD. Namun, tidak semua aspirasi bisa tercover di

Musrenbang Desa, Kecamatan sampai Musrenbang Kabupaten dan masuk kepada

Rancangan APBD. Tentu saja kita melihat prioritas-prioritas pada Desa yang

bersangkutan dan saya melihat dengan adanya prinsip transparansi, betul-betul

keterlibatan masyarakat dalam mengajukan aspirasi dalam sektor kebutuhan

masyarakat betul-betul sangat bermanfaat dengan pola seperti ini (Saharuddin: 9Mei 2009).

Informasi dari informan di atas menunjukkan bahwa transparansi perencanaan

pembangunan yang ada di Kabupaten Soppeng khususnya pengadaan barang dan jasa

benar-benar dapat terwujud karena melibatkan partisipasi dari masyarakat mulai dari

tingkat desa sampai tingkat kabupaten sehingga seluruh rencana pembangunan dapat

diketahui secara luas. Masalah yang kadang-kadang muncul hanya pada saat terjadi

anggaran perubahan pada pertengahan tahun anggaran. Usulan pengadaan barang dan jasa

kadang-kadang tidak berdasarkan kebutuhan terutama usulan kebutuhan SKPD sebagaimana

yang dijelaskan oleh informan dari BPK sebagai berikut:Pesoalan perencanaan pengadaan barang dan jasa sering muncul pada saatterjadi anggaran perubahan. SKPD kadang-kadang melakukan usulan pengadaan

barang dan jasa tidak berdasarkan kebutuhan terutama perencanaan pengadaan

pada saat terjadi perubahan anggaran (Firdaus: 9 Juni 2009).Puncak prestasi dari seluruh proses perencanaan pembangunan khususnya

identifikasi pengadaan barang dan jasa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di

Kabupaten Soppeng adalah penerimaan Otonomi Award dari the Fajar Institute of Pro-

Otonomi (FIPO) pada tanggal 29 Mei 2009 yang diserahkan oleh Bapak Wakil Presiden

Republik Indonesia Bapak H. M. Yusuf Kalla. Kabupaten Soppeng memiliki nilai yang

paling tinggi dari 23 Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dalam melakukan proses

perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat yang dimulai dari pra

Musrenbang, Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, danMusrenbang Kabupaten (Kadir, 2009: 52-53).

II. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa

(Pelelangan Umum) di Kabupaten Soppeng

Sejak diterbitkannya Keppres 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa

maka terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam pengadaan barang dan jasa di

Indonesia, baik dalam tataran kebijakan maupun dalam tataran implementasinya. Sebelum

Keppres 80 tahun 2003 ini terbit peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan

jasa yaitu Keppres 18 tahun 2000. Cikal bakal munculnya Keppres 80 tahun 2003 iniyaitu; Pertama adalah diawali dengan koreksi terhadap peraturan itu sendiri. Kedua

adalah berbagai penelitian yang dilakukan oleh negara-negara atau lembaga-lembaga

donor (pemberi bantuan) terhadap pembangunan di Indonesia bahwa pengadaan barang

dan jasa di Indonesia diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal

tersebut disampaikan oleh ahli pengadaan sebagai berikut:

Negara-negara atau lembaga-lembaga donor melakukan kajian-kajian terhadappengadaan barang dan jasa di Indonesia ini dan mereka membuat kesimpulan

bahwa bahwa pengadaan barang dan jasa itu di Indonesia penuh dengan KKN. Kita

sebagai negara berdaulat tidak mau didikte begitu saja, oleh karena itu kita juga

membuat kajian-kajian yang kebetulan memang singkron dengan yang mereka

sarankan. Oleh karena itu, pada tahun 2003 kita bertekad bulat untuk mengakhiri

KKN itu (Soepadyo: 22 Juli 2009).


19/27

16

Koreksi utama terhadap peraturan tentang pengadaan barang dan jasa

sebelumnya diatur secara terpisah dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk

teknis (Juknis) pengadaan barang dan jasa. Juklak dan Juknis tersebut ditandatangani oleh

setingkat eselon I saja. Dengan demikian, peraturan-peraturan lain yang mengikuti

Keppres tersebut termasuk Peraturan Daerah (Perda) tentang pengadaan barang dan jasa

sering tidak sinkron. Akhirnya, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak berjalan

sebagaimana mestinya.

Saya akan mencoba menjawab secara singkat bahwa sebelum Keppres 80 itu lahirkita sudah memiliki Keppres 18 tahun 2000 tentang pengadaan barang dan jasa.

Dalam Keppres-Keppres sebelumnya, antara batang tubuh dan petunjuk

pelaksanaannya serta pengimplementasiannya itu diatur secara terpisah. Setelah

Keppres itu ditetapkan maka kemudian ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis dan

petunjuk teknis itu ditandatangani oleh jajaran Eselon I (Direktorat Jenderal). Kita

ketahui bahwa hirarki perundang-undangan yang paling rendah adalah Perda.

Hirarkinya dari Undang-Undang Dasar sampai ke Perda. Sedangkan petunjuk teknis

umumnya di tandatangani oleh Eselon 1 dan akibatnya bahwa sering terjadi produk

Perda yang tidak singkron dengan petunjuk teknik dan kemudian masing-masing

Pemda itu menyusun Perda yang kadang-kadang tidak singkron dengan Keppres itusendiri (Soepadyo: 22 Juli 2009).

Koreksi yang kedua adalah usaha yang sistematis yang dilakukan oleh

pemerintah agar proses pengadaan barang dan jasa yang diwarnai dengan KKN tersebut

dapat dihentikan secara berangsur-angsur. Semua pihak (stakeholder) yaitu pihak

pemerintah, pihak pengusaha, dan pihak masyarakat harus memiliki komitmen bersama

dalam mendukung kebijakan ini dan secara bersama-sama dapat menghindari KKN

tersebut apabila terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Salah satu komitmen tersebut

adalah penandatangan Pakta Integritas oleh semua pihak yang terlibat dalam pengadan

barang dan jasa. Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut:

Hal yang dituangkan dalam Keppres 80 tahun 2003 yang cukup menonjol adalahbahwa sebelum proses pengadaan itu dimulai terlebih dahulu ditandatangani Pakta

Integritas. Pakta Integritas tersebut harus ditandatangani oleh para pihak yangberisi tentang ikrar antara para pihak sebelum proses pengadaan barang dan jasa itu

dimulai. Dengan demikian, bahwa para pihak selama pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa itu membuat ikrar secara bersama-sama untuk tidak melakukan

KKN (Soepadyo: 22 Juli 2009).Secara umum Pemerintah Kabupaten Soppeng menyampaikan secara transparan

seluruh paket pengadaan barang dan jasa yang menggunakan metode pelelangan umum

(tender) sekurang-kurangnya melalui Website pengadaan barang dan jasa. Tugas utama

yang dilaksanakan lebih awal oleh pengguna barang dan jasa setelah ditetapkannya APBD

Kabupaten Soppeng adalah menentukan paket-paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa

untuk dipublikasikan, minimal setiap SKPD sudah siap untuk menyampaikan kepada

publik tentang paket-paket pengadaan barang dan jasa yang ada di SKPD masing-masing

yaitu metode pelelangan umum (tender) yang mempunyai anggaran Rp. 100 juta ke atas,pemilihan langsung untuk anggaran Rp.50 juta sampai dengan Rp. 100 juta, dan

penunjukan langsung untuk anggaran di bawah Rp. 50 juta.

Pelaksanaan pelelangan yang dilaksanakan di Kabupaten Soppeng ini dengantiga jenis yaitu Rp. 50 juta ke bawah adalah Penunjukan Langsung, Rp. 50. Juta

sampai dengan Rp. 100 juta adalah Pemilihan Langsung, Rp. 100 juta ke atas

dilakukan Pelelangan Umum. Selanjutnya, dalam Penunjukan Langsung memang

tidak diumumkan di koran tetapi Pemilihan Langsung yang anggarannya Rp. 50

juta sampai kepada Rp. 100 juta tidak diumumkan di koran tetapi diumumkan di

SKPD masing-masing sehingga semua rekanan dapat melihat langsung.

Pengadaan barang dan jasa yang dananya Rp. 100 juta sampai Rp. 1 milyar

diumumkan melalui media massa yaitu melalui koran, dalam hal ini kalau di

Sulawesi Selatan melalui UPEKS, kemudian yang Rp. 1 milyar ke atas melalui

Media Indonesia (A. Sarimin Saransi: 15 Mei 2009).


20/27

17

Penentuan paket-paket pengadaan barang dan jasa tersebut sangat jelas metode

yang akan dilakukan berdasarkan anggaran yang telah dialokasikan untuk setiap

pengadaan barang dan jasa. Pada prinsipnya semua pengadaan barang dan jasa adalah

pelelangan umum tetapi dimungkinkan untuk dilakukan dengan metode penunjukan

langsung, pemilihan langsung dan swakelola. Namun demikian, setiap penentuan paket-

paket tersebut tidak selamanya dilakukan dengan benar karena ada kecenderungan untuk

melakukan paket tersebut dengan metode penunjukan langsung karena dianggap jauh

lebih mudah karena tidak melibatkan terlalu banyak pengusaha.

Dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan, pemerintah Kabupaten

Soppeng menganggarkan pengadaan Software Sistem Informasi Akuntansi

Keuangan daerah pada SKPKD dan 31 SKPD di Kabupaten Soppeng dengan

anggaran seluruhnya sebesar Rp. 1.320.950.000,- dan realisasi sebesar Rp.

1.319.550.000,-. Untuk merealisasikan kegiatan tersebut masing-masing SKPD

melakukan kerjasama dengan CV. Birusoft Cipta Informatika dengan nilai kontrak

bervariasi antara Rp. 35.000.000,- sampai dengan Rp. 49.000.000,- yang dilakukan

dengan penunjukan langsung. Khusus untuk Sekretariat Daerah sebagai SKPKD

yang menyusun Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng, nilai kontrak

yang disepakati sebesar Rp. 97.950.000,- (LHP BPK, Buku III, 2008:1-4).Dengan ditetapkannya kedua media tersebut maka akses informasi pengadaan

terbuka lebar kepada semua pengusaha tidak hanya di wilayah Soppeng tetapi juga di

seluruh wilayah Sulawesi Selatan bahkan di seluruh Indonesia melalui Media Indonesia.

Masing-masing media cetak memiliki website sehingga bisa diakses melalui internet.

Transparansi pengumuman barang dan jasa saat ini sangat luarbiasa luasnya sehingga

tidak memungkinkan lagi untuk ditutupi seluruh pengadaan barang dan jasa yang wajib

dilelangkan. Hal ini terbukti bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di

Kabupaten Soppeng telah diikuti oleh pengusaha dari Kabupaten lain misalnya Kota

Makassar, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Mamuju, dan lain-lain. Namun

demikian, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, belum ada penyedia barang dan

jasa yang mengikuti pelelangan di Kabupaten Soppeng yang berasal dari luar Propinsi

Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.Saya lihat dalam 2 tahun terkahir ini cukup aktif partisipasi pengusaha darikabupaten lain misalnya Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Luwu,

dan Kabupaten Mamuju khsusnya pada waktu pengadaan genset untuk

penerangan di rumah jabatan Bupati dan di Sekretariat (Asad: 2 Mei 2009)Dalam melakukan evaluasi seluruh proses evaluasi tersebut masih bersifat rahasia

sehingga rekanan tidak diperkenankan untuk mengetahui hasil evaluasi tersebut sampai

penandatanganan kontrak. Setelah peserta lelang dapat melakukan sanggahan apabila ada

hal-hal yang dianggap tidak mengikuti prosedur sesuai dengan Keppres 80 tahun 2003.

Namun demikian, kadang-kadang pengusaha masih meragukan hasil evaluasi yang

dilaksanakan oleh panitia tersebut sebagaimana yang dikemukan oleh salah seorang

informan dari pihak pengusaha sebagai berikut:

Hal-hal yang biasa menjadi kendala adalah pada saat evaluasi karena prosesevaluasi itu sifatnya rahasia artinya cuma panitia yang bisa lihat. Jadi untuk

mengantisipasi hasil evaluasi saya menyimpan arsip penawaran dan ketika saya

digugurkan tentu saya mempertanyakan kenapa saya digugurkan dalam

penawaran itu. Kita kadang kalah dalam penawaran. Kadang orang menang

karena dia menang secara angka. Masalahnya dia benar secara keseluruhan atau

tidak kita jangan berprasangka buruk. Saya melihat bahwasanya, seharusnya hal

itu bisa diakses oleh siapapun agar kerahasiaan itu tidak diterjemahkan tidak bisa

diketahui siapapun (Syahril: 11 Juli 2009).


21/27

18

III. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pasca Pengadaan Barang dan Jasa (Pasca

Pelelangan Umum) di Kabupaten Soppeng

Berdasarkan LHP BPK tahun 2008 bahwa pengadaan barang dan jasa pada tahun

2007 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 115.557.711.848,-. Jenis pengadaan utama

yaitu pengadaan tanah, pengadaan peralatan mesin, pengadaam gedung dan bangunan,pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan, serta pengadaan aset lainnya. Dari anggaran tersebut

anggaran pengadaan gedung dan bangunan yang paling besar yaitu sebesar Rp.

47.044.736.616, dan anggaran yang paling kecil adalah untuk pengadaan aset lainnya yaitu

hanya sebesar 1.341.118.000,-. Anggaran tersebut tersebar di seluruh SKPD se

Kabupaten Soppeng.

Pengadaan barang dan jasa pada tahun 2008 dan realisasi anggarannya mengalami

peningkatan dibandingkan dengan tahun 2007. Jumlah anggaran pengadaan barang dan

jasa pada tahun 2008 sebesar Rp. 135.954.041.254,-. Jenis pengadaan utama yaitu

pengadaan tanah, pengadaan peralatan mesin, pengadaan gedung dan bangunan, pengadaan

jalan, irigasi, dan jaringan, serta pengadaan aset lainnya. Ternyata, pada tahun anggaran

2008 Dari anggaran tersebut anggaran pengadaan pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan

yang paling besar yaitu sebesar Rp. 68.895.368.589,- dan anggaran yang paling kecil adalah

untuk pengadaan aset lainnya yaitu hanya sebesar Rp. 683.982.000,-. Anggaran tersebut

tersebar di seluruh SKPD se Kabupaten Soppeng.

Berikut ini diuraikan tentang jumlah kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten

Soppeng yang berkaitan dengan barang dan jasa (aset) berdasarkan dengan hasil neraca

sampai dengan 31 Desember 2008 berdasarkan yaitu; 1) tanah sebesar

Rp.205.698.120.900; 2) Peralatan dan mesin sebesar Rp. 200.582.655.879,-; 3) Gedung dan

bangunan sebesar Rp. 244.003.976.959,-; 4) Jalan, jaringan dan instalasi sebesar

Rp.334.131.811.534,-; 5) Aset tetap lainnya Rp. 1.994.025.725,-; dan 6) Konstruksi dalam

pengerjaan sebesar Rp. 22.830.003.963,-.

Berdasarkan data di atas bahwa Kabupaten Soppeng memiliki kekayaan khusus

untuk bidang aset berdasarkan neraca pada tanggal 31 Desember 2008 sebesarRp.1.009.240.594.860,- namun yang dapat tercatat pada masing-masing SKPD hanya

sebesar Rp.581.283.545.100,- sehingga selisih sebesar Rp. 427.957.049.760,-.

Hasil temuan BPK juga menunjukkan bahwa pekerjaan jalan beton dan drainase

ruas Lapajung-Mangkuttu (Poros Malaka Raya) yang dikerjakan oleh CV. Cipta Agar

Utama dengan nilai kontrak sebesar Rp. 758.711.000,- ternyata hanya dapat dilaksanakan

sampai 50% sampai batas waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 13 Desember 2008.

Berdasarkan hasil pengamatan fisik oleh auditor BPK pada tanggal 18 Pebruari 2008

menunjukkan bahwa pekerjaan terbengkalai dan tidak dikerjakan sesuai dengan

perjanjian kerjasama yang disepakati baik dari segi volume pekerjaan maupun waktu

pelaksanaan.

Ada 3 (tiga) jenis pekerjaan yang sama dengan lokasi yang berbeda dan

pengusaha yang berbeda pula telah mengalami permasalahan yang sama yaitu kualitasdan waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan perjanjian dalam kontrak. Adapun pekerjaan

yang dimaksud yaitu: 1) Pekerjaan jalan beton, drainase dan talud ruas Pajalesang dan

Allimbangen (Jl. Cabenge); 2) Pekerjaan jalan beton, drainase dan talud ruas Pajalesang dan

Allimbangen (Jl. Ranjau); dan 3) Pekerjaan jalan beton ruas Malaka dan Mari-Mari (Belo-

Ganra). Hasil ini menunjukkan bahwa para pengusaha tersebut memiliki kemampuan

yang sangat terbatas dalam melaksanakan pekerjaan tertentu misalnya pekerjaan beton

seperti yang disebutkan di atas (LHP BPK: Buku III, 2009).

Berdasarkan laporan BPK tahun 2007 dan tahun 2008 dalam Buku III disebutkan

juga bahwa ternyata ada beberapa pekerjaan yang dilaporkan oleh Pengguna Anggaran

dan PPTK telah selesai dikerjakan secara fisik tetapi ternyata belum selesai. Hal ini

terbukti dengan penandatanganan Serah Terima Pekerjaan yang dilakukan oleh

Pengguna Anggaran dan PPTK seperti yang telah terjadi pada Dinas Pengelolaan SumberDaya Air, Pertambangan dan Energi dan Dinas PU. Akhirnya anggaran tersebut dicairkan


22/27

19

secara tidak akuntabel oleh Pengguna Anggaran. Dengan permintaan dari Pengguna

Anggaran maka Dana yang telah dicairkan tersebut akhirnya diblokir untuk tidak

dibayarkan kepada pengusaha sebelum pekerjaannya selesai.

Disamping pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh para pengusaha

tetapi ternyata masih ada pekerjaan yang anggarannya cukup besar khususnya pada tahun

2007 tetapi hasilnya kurang memuaskan. Pekerjaan yang dimaksud adalah software Sistem

Informasi Akuntansi Keuangan Daerah untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di

Kabupaten Soppeng. Software tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu,

Dinas Pendapatan Daerah telah melakukan pengadaan Komputerisasi Sistem dan Prosedur

Pendapatan Daerah Aplikasi Windows pada tahun 2007 tetapi juga tidak berfungsi

dengan baik. Selain itu, ada juga pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengusaha

sesuai dengan waktu yang ditentukan tetapi tidak dilakukan pemutusan kontrak.

Ternyata pada tahun 2008 masih ada beberapa pekerjaan yang dikerjakan oleh

para pengusaha yang memiliki permasalahan akuntabilitas yang sama yaitu pekerjaan tidak

diselesaikan tepat waktu antara lain: 1) Pembuatan jaringan irigasi saluran Lokajawae; 2)

Pembuatan tebing sungai Limpomajang; 3) Pemasangan Bronjong Tebing Sungai Leworeng

Belakang SD Kessing; dan 4) Rehabilitasi saluran Banga. Pekerjaan lain yang memiliki

permasalahan jangka waktu pelaksanaan yang tidak dilaksanakan tepat waktu olehpengusaha adalah Pembangunan Rumah Jabatan Wakil Ketua I dan II DPRD Kabupaten

Soppeng. Alokasi waktu yang telah disediakan adalah 150 kalender mulai dari tanggal

05 Desember 2008 sampai dengan 07 Mei 2009. Pekerjaan tersebut ternyata baru

mencapai 91.192 % pada saat dilakukan cek fisik pada tanggal 4 Mei 2009.

IV. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip Transparansi dalam

Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Soppeng

a. Faktor Pendukung Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengadaan Barang

dan Jasa di Kabupaten Soppeng

Dalam pengadaan barang dan jasa hal yang sangat penting harus dimiliki olehsemua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa adalah pengetahuan yang

memadai tentang aturan-aturan pengadaan barang dan jasa itu sendiri khususnya Keppres

80 tahun 2003 dan seluruh perubahan-perubahannya. Disamping pengetahuan yang

memadai tersebut mereka juga harus memiliki pengalaman dalam pengadaan barang dan

jasa terutama dalam menjadi panitia pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian,

pemerintah melalui BAPPENAS sejak tahun 2005 melakukan ujian Sertifikasi

pengadaan barang dan jasa yang didahului dengan pelatihan pengadaan barang dan jasa

yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga pelatihan resmi.

Menurut Soepadyo bahwa disamping keahlian yang dibuktikan dengan Sertifikat

keahlian pengadaan barang dan jasa panitia juga perlu memiliki pengalaman

dalam memproses pengadaan barang dan jasa. Semakin banyak pengalaman

menjadi panitia akan semakin terungkap segala permasalahan yang berkaitandengan pengadaan barang dan jasa (22 Juli 2009).

Selain itu, hal yang sangat mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di

Kabupaten Soppeng yaitu pada tahun 2008 telah dibentuk Tim Verifikasi Administrasi

dan Fisik Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Soppeng sejak tahun 2008. Pertimbangan

utama dibentuknya Tim tersebut adalah untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan

pembangunan yang berkualitas, transparan dan akuntabel serta dalam mengelola

pengaduan masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan proyek/kegiatan pembangunan di

Kabupaten Soppeng. Dengan adanya Tim tersebut maka para pengusaha sangat berhati-

hati untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggunjawabnya. Pekerjaan yang belum

dinyatakan selesai secara sempurna oleh Tim belum dapat dilakukan Serah Terima

Pekerjaan Pengguna barang dan penyedia barang sehingga pembayarannyapun belum bisa

dicairkan 100%.


23/27

20

Sekarang ini kita bentuk namanya Tim Sembilan, dalam hal ini kita bentuk TimVerifikasi. Tugas Tim Verifikasi ada dua, yang pertama adalah SKPD tidak

diperkenankan membayar 100% tanpa ada surat rekomendasi dari Tim Sembilan.

Jadi kalau ada misalnya laporan dari SKPD yang mengatakan bahwa pekerjaan

jalanan misalnya di tempat ini sudah 100%, dia menyurat ke Tim verifikasi untuk

turun lapangan apa betul sudah selesai atau tidak. Kalau Tim verifikasi turun

melihat dan menemukan betul-betul bahwa pekerjaan di lapangan selesai 100%

baru Tim Verifikai membuat Surat Rekomendasi untuk dibayarkan 100%.

Kemudian disamping itu kita sebenarnya tidak bayarkan 100%, tetapi masih ada

namanya retensi (pemeliharaan) misalnya sampai enam bulan. Selama enam

bulan ada kerusakan di lapan

PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI.pdf

Documents