121 PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ISLAM DALAM PENGATURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI INDONESIA Artha Ully 1 , Abdullah Kelib 2 . ABSTRAK Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu bentuk implementasi Good Corporate Governance (GCG) sebagai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR merupakan adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, tapi selama ini belum terdapat konsep alternatif CSR yang digali dari nilai-nilai yang terdapat di dalam sistem budaya dan kepercayaan termasuk ajaran Islam, padahal nilai-nilai yang dibangun oleh setiap budaya dan kepercayaan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya prinsip-prinsip Islam dapat bersinergi dengan baik bila disandingkan konsep CSR. Melihat perkembangan CSR yang telah diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat ditelusuri bagaimana penerapan prinsip-prinsip Islam dalam peraturan CSR di Indonesia. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana konsep CSR dalam Islam dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pengaturan CSR di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep CSR dalam Islam dan penerapan prinsip-prinsip Islam tersebut ke dalam pengaturan CSR di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada bahan primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini merupakan penelitian terhadap sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum dengan menggunakan tahapan-tahapan berpikir secara sistematis untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian adalah bahwa konsep CSR sebenarnya terdapat dalam ajaran Islam, Islam sejak lama telah lama membangun sistem kehidupan yang berdasarkan prinsip-prinsip sosial dan keadilan. Lima prinsip (aksioma) etika bisnis Islam dapat diadopsi menjadi konsep CSR dalam Islam, yaitu tauhid, keseimbangan atau kesejajaran, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Sebagian dari prinsip-prinsip ini sudah diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan mengenai CSR di Indonesia yang terdiri dari UUD 1945, UU PT, UU PM, UU Ketenagakerjaan, UU BUMN, UU HAM, UU PLH dan peraturan lainnya, tapi masih belum diatur secara rinci. Pemerintah sebaiknya segera merubah peraturan mengenai CSR agar tercipta sinkronisasi peraturan mengenai CSR dan membuat standar kegiatan CSR yang lebih terperinci khususnya peraturan mengenai pelaksanaan CSR pada kegiatan usaha yang berlandaskan hukum syariah agar sesuai dengan ajaran Islam. Para pihak yaitu Pemerintah, perusahaan dan masyarakat sebaiknya mempelajari CSR secara utuh yang 1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip 2 Dosen Program Magister Ilmu Hukum Undip
69
Embed
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ISLAM DALAM PENGATURAN …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
121
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ISLAM DALAM PENGATURAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI INDONESIA
Artha Ully1, Abdullah Kelib
2.
ABSTRAK
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu bentuk
implementasi Good Corporate Governance (GCG) sebagai tanggung jawab sosial
terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR merupakan adalah upaya untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat, tapi selama ini belum terdapat konsep alternatif CSR yang
digali dari nilai-nilai yang terdapat di dalam sistem budaya dan kepercayaan termasuk
ajaran Islam, padahal nilai-nilai yang dibangun oleh setiap budaya dan kepercayaan
bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya prinsip-prinsip Islam
dapat bersinergi dengan baik bila disandingkan konsep CSR. Melihat perkembangan
CSR yang telah diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat
ditelusuri bagaimana penerapan prinsip-prinsip Islam dalam peraturan CSR di
Indonesia.
Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana konsep CSR dalam Islam dan
penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pengaturan CSR di Indonesia. Penelitian ini
bertujuan untuk memahami konsep CSR dalam Islam dan penerapan prinsip-prinsip
Islam tersebut ke dalam pengaturan CSR di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada bahan
primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini merupakan penelitian terhadap sinkronisasi
hukum dan perbandingan hukum dengan menggunakan tahapan-tahapan berpikir
secara sistematis untuk menjawab permasalahan.
Hasil penelitian adalah bahwa konsep CSR sebenarnya terdapat dalam ajaran
Islam, Islam sejak lama telah lama membangun sistem kehidupan yang berdasarkan
prinsip-prinsip sosial dan keadilan. Lima prinsip (aksioma) etika bisnis Islam dapat
diadopsi menjadi konsep CSR dalam Islam, yaitu tauhid, keseimbangan atau
kesejajaran, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Sebagian dari prinsip-prinsip ini
sudah diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan mengenai CSR di Indonesia
yang terdiri dari UUD 1945, UU PT, UU PM, UU Ketenagakerjaan, UU BUMN, UU
HAM, UU PLH dan peraturan lainnya, tapi masih belum diatur secara rinci.
Pemerintah sebaiknya segera merubah peraturan mengenai CSR agar tercipta
sinkronisasi peraturan mengenai CSR dan membuat standar kegiatan CSR yang lebih
terperinci khususnya peraturan mengenai pelaksanaan CSR pada kegiatan usaha yang
berlandaskan hukum syariah agar sesuai dengan ajaran Islam. Para pihak yaitu
Pemerintah, perusahaan dan masyarakat sebaiknya mempelajari CSR secara utuh yang
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip
2 Dosen Program Magister Ilmu Hukum Undip
122
disandingkan dengan prinsip-prinsip Islam untuk menjawab tantangan pencapaian
keseimbangan triple bottom line.
Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Triple Bottom Line, Etika Bisnis
Islam, Good Corporate Governance
A. PENDAHULUAN
A.1. Latar Belakang
Salah satu pilar pembangunan perekonomian Indonesia yang dapat
membantu mewujudkan kesejahteraan adalah perusahaan, keberadaan perusahaan
berperan untuk memajukan suatu masyarakat, daerah dan negara. Selama ini
kebanyakan perusahaan dalam menjalankan usahanya hanya memikirkan
keuntungan sebagai tujuan utama (profit oriented), sehingga sebuah perusahaan
menggunakan berbagai macam cara untuk meraih keuntungan yang sebanyak-
banyaknya tanpa memperhatikan akibat perbuatannya.
Salah satu upaya untuk mencegah berlangsungnya kegiatan bisnis yang
merugikan tersebut diperlukan penerapan good corporate governance (selanjutnya
disebut GCG) sebagai suatu etika bisnis, etika bisnis lahir sebagai tuntunan
perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan hal yang boleh dilakukan dan
hal yang tidak boleh dilakukan. Keberadaan suatu perusahaan tidak bisa
dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya, dari aspek
ekonomi, perusahaan harus berorientasi mendapatkan keuntungan dan dari aspek
sosial perusahaan harus memberikan kontribusi positif secara langsung kepada
masyarakat yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan pelestarian
lingkungan di sekitar perusahaan tersebut sebagai wujud GCG kepada
stakeholders dan shareholders.
Salah satu prinsip GCG adalah responsibility, responsibility merupakan
bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Bentuk responsibility diantaranya adalah
mematuhi aturan yang berlaku, memajukan masyarakat dan memelihara
lingkungan di sekitar wilayah bisnis perusahaan tersebut bersama masyarakat.
123
Menurut konteks ini bisnis bukan hanya semata-mata persoalan memaksimalkan
keuntungan bagi pemilik perusahaan, tetapi bagaimana bisnis dijalankan secara
lebih manusiawi dengan melakukan langkah-langkah terpadu bersama seluruh
pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan keberadaan
perusahaan. Karena tidak dapat dihindari kegiatan usaha pasti berdampak
langsung maupun tidak langsung pada kehidupan masyarakat, sehingga
perusahaan harus mendapat dukungan masyarakat.
Salah satu bentuk responsibility perusahaan adalah corporate social
responsibility (selanjutnya disebut CSR), dengan demikian penerapan CSR
merupakan salah satu bentuk implementasi GCG sebagai perusahaan yang
bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.
Selama ini belum terdapat konsep alternatif CSR yang digali dari nilai-
nilai yang terdapat di dalam sistem budaya dan kepercayaan, padahal nilai-nilai
yang dibangun oleh setiap budaya dan kepercayaan bertujuan untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat.
Berbagai prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam dapat bersinergi
dengan baik bila disandingkan prinsip-prinsip CSR, karena aktivitas bisnis dilihat
sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Islam adalah agama yang
mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta, kegiatan
perekonomian manusia juga diatur dalam Islam. Islam berusaha menyeimbangkan
antara nilai moral dan ekonomi, hal ini dapat dilihat dalam Surat Al Israa ayat 35:
Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan
neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Di sini terlihat konfigurasi antara nilai-nilai moral dan orientasi ekonomi dalam
Islam, konsep tanggung jawab sosial telah menjadi pondasi utama dalam
komunitas masyarakat muslim. Nabi Muhammad telah menanamkan nilai-nilai
moral dan sosial yang terdapat dalam Al Qur’an melalui perbuatannya (sunah)
dalam setiap aspek kehidupan umatnya baik itu kegiatan ekonomi maupun
124
pemerintahan, sehingga kemudian dapat membentuk kesatuan komunitas yang
kuat.
CSR dalam Islam tidak hanya dilakukan sebagai langkah untuk mencegah
dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan, CSR dalam Islam melekat
dalam seluruh kegiatan yang dilakukan perusahaan. Aktivitas perusahaan wajib
dilakukan berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid
sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.
Islam menganggap masalah yang berkaitan dengan perilaku etis sebagai
bagian penting dari tatanan moral. Al Qur’an dan Sunah Nabi Muhammad SAW
menekankan bahwa pengusaha Muslim harus berbuat baik dan bertindak sesuai
dengan perintah Allah SWT.
Pernyataan di atas menunjukan bahwa Islam tidak hanya mengatur
kehidupan seseorang Muslim, tetapi juga standar yang jelas tentang bagaimana
suatu kegiatan usaha harus berjalan. Islam juga mengatur aspek pengambilan
keputusan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam setiap kegiatan bisnisnya,
hal ini merupakan suatu bentuk etika bisnis termasuk konsep dasar CSR.
CSR juga merupakan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan
sumber daya alam. Alam dapat dianggap sebagai pemangku kepentingan yang
relevan, alam merupakan faktor yang mempengaruhi oleh dan memengaruhi
kinerja perusahaan. Dengan daya dukung lingkungan, maka perusahaan dapat
beroperasional demi pencapaian tujuan finansial. Dan sebaliknya,
ketidakmampuan daya dukung lingkungan akan berpengaruh terhadap pencapaian
finansial korporasi.
Perhatian atas sumber daya alam dalam Islam direpresentasikan dalam
ayat-ayat Al- Quran. Salah satunya Surat Al Baqarah ayat 11 yang pada intinya
menyatakan, “.... Janganlah kamu membuat kerusakan di muka Bumi....”.
Aktivitas kepedulian sosial tersebut diamanahkan dalam Surat Al-Hadid ayat 18,
125
“sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, pria dan wanita, dan
meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan
kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak”.
Di Indonesia CSR merupakan hal yang baru, sehingga masih ada
perusahaan yang enggan melaksanakan prinsip CSR dengan alasan ingin
mencapai keuntungan maksimal. Dalam perundang-undangan Indonesia,
kedudukan mengenai CSR ini semakin menguat terutama setelah dinyatakan
dengan tegas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, selanjutnya disebut dengan UU PT, ketentuan mengenai CSR ini
terdapat pada Pasal 1 angka (3) dan Pasal 74 yang belum diatur UU PT yang
terdahulu.
CSR juga diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang
Penananaman Modal, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia, Undang-Undang No. 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara,
Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-236/MBU/2003 dan Surat Edaran
Menteri Negara BUMN No. SE-433/MBU/2003.
Pengaturan CSR melalui peraturan perundang-undangan mengubah
kedudukan CSR yang semula hanya merupakan kewajiban moral menjadi
kewajiban hukum, walaupun sudah diatur oleh undang-undang program-program
CSR yang dijalankan oleh sebagian besar perusahaan hanya memiliki pengaruh
jangka pendek dan terbatas. Kegiatan CSR selama ini hanya berperan sebagai alat
promosi untuk mendapatkan citra perusahaan yang positif, padahal esensi dari
CSR adalah perbaikan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang,
pembangunan berkelanjutan serta kelestarian lingkungan.
CSR dalam Islam melekat dalam seluruh kegiatan bisnis yang dilakukan
oleh perusahaan mulai dari input, proses dan output, perusahaan yang memiliki
tanggung jawab sosial memilih untuk menggunakan bahan baku yang tidak
126
berbahaya bagi konsumen dan tidak menimbulkan kerusakan. Perusahaan dituntut
untuk menggunakan cara-cara yang manusiawi, tidak menggunakan teknologi
yang dapat mendorong terjadinya kerusakan lingkungan dan hasil produk yang
aman dan hal-hal lain yang dilarang dalam ajaran Islam.
Melihat perkembangan CSR yang telah diadopsi ke dalam peraturan
perundang-undangan, maka dapat ditelusuri lebih lanjut bagaimana prinsip-prinsip
CSR yang terdapat dalam ajaran Islam diterapkan ke dalam peraturan CSR di
Indonesia. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat masalah
harmonisasi CSR ke dalam tulisan ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul:
“Penerapan Prinsip-Prinsip Islam Dalam Pengaturan Corporate Social
Responsibility (CSR) Di Indonesia”.
A.2. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah konsep corporate social responsibility (CSR) dalam perspektif
hukum Islam?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pengaturan corporate
social responsibility (CSR) di Indonesia?
A.3. Tujuan
1. Untuk memahami kesesuaian konsep corporate social responsibility dengan
prinsip-prinsip dalam hukum Islam.
2. Untuk memahami bagaimana penerapan prinsip-prinsip Islam dalam
pengaturan corporate social responsibility (CSR) di Indonesia.
A.4. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum, Teori Stufenbau Dan Urgensi
Penerapan Asas-Asas Yang Berkaitan Dengan Perundang-Undangan
127
Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3, dinyatakan secara tegas bahwa
Indonesia adalah negara hukum. Sehingga jelas negara Indonesia berdasarkan atas
hukum (rechtsstaat), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat).
Indonesia sebagai negara hukum dimana penyusunan sistem hukum
positif Indonesia berkaitan erat dengan teori stufenbau. Teori ini adalah teori
mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum
merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang.
Pada intinya teori ini dimaksudkan untuk menyusun suatu hierarki
norma-norma sehingga berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Suatu peraturan baru
dapat diakui, bila tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku
pada jenjang yang lebih tinggi. Hierarki perundang-undangan ini terbentuk suatu
sistem hukum, dimana mengenai urutan hierarki perturan perundang-undangan
diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 pada Pasal 7 ayat
(1), yaitu:
a) UUD 1945;
b) Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu);
c) Peraturan Pemerintah (PP);
d) Peraturan Presiden; dan
e) Peraturan Daerah (Perda).
Untuk memahami hukum suatu bangsa tidak hanya melihat peraturan
saja, melainkan harus menggali asas-asasnya. Asas hukum bukan peraturan
hukum, namun tidak ada hukum atau sistem hukum yang bisa dipahami tanpa
mengetahui asas-asas hukum di dalamnya. Ada beberapa asas yang mendasari
pengaturan kedudukan masing-masing peraturan perundang-undangan terdapat
tiga asas (adagium) dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, asas lex
dan lain-lain. Hablumminnas (hubungan manusia dengan manusia) merupakan salah
satu kewajiban bagi Muslim yang diperintahkan Allah SWT sebagai upaya kita
menjalin hubungan antara manusia.
Allah menurunkan syariat tidak hanya berisi aturan untuk beribadah, tetapi
juga untuk mengatur hubungan sesama manusia. Islam mengatur banyak hal tentang
urusan antar sesama manusia. Mulai dari perkara jual beli, pinjam meminjam, sewa-
menyewa, pembagian warisan, hukuman untuk tindakan kriminal, pernikahan dan
banyak hal yang menyangkut urusan manusia.
Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis
kerena bukan sekedar diperbolehkan di dalam Islam, melainkan justru diperintahkan
oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Bisnis dalam perspektif ekonomi Islam bersifat
universal, Kepemilikan, pemanfaatan dan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh
siapapun tanpa sekat agama, kepercayaan, ras, suku dan bahasa. Kegiatan bisnis
merupakan bagian dari pelaksanaan peran manusia sebagai khalifah dalam rangka
memakmurkan bumi berdasarkan petunjuk Allah sekaligus sebagai ibadah kepada
Allah.
Pelaksanaan kegiatan memakmurkan bumi harus tetap menjaga
keseimbangan dan keharmonisan semesta secara fisik dan sosial, lahir maupun
batin. Penegakan iman dan takwa diwujudkan setiap aspek dan kegiatan usaha
dengan memperhatikan hubungan baik yang komprehensif mencakup seluruh
151
kepentingan stakeholder termasuk lingkungan sekitar. Pelaksanaan kegiatan bisnis
ditujukan untuk menciptakan dan memelihara kebaikan bagi semua, sebagaimana
tujuan dari Islam adalah terwujudnya keberkahan dan kasih sayang bagi semesta
alam (rahmatan lil alamin).
Kedudukan manusia dalam bisnis secara kodrat tidak terlepas dari
kecenderungan untuk berperilaku baik dan buruk, terlebih lagi manusia yang
beraktifitas di dunia bisnis. Pelaku bisnis dapat melakukan aktivitas bisnisnya
dengan cara yang tidak baik untuk mencapai tujuannya, namun disisi lain tidak
menutup kemungkinan adanya pelaku bisnis yang tetap mampu mempertahankan
perilaku baiknya dalam bisnis. Bisnis yang dipandu oleh spiritualitas dan etika akan
menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkesinambungan dengan terwujudnya
tata kelola perusahaan yang baik.
Di dunia bisnis saat ini telah bekembang teori dan pedoman good corporate
governance (GCG), demikian juga dalam Al Qur’an dan Hadis tercantum pedoman-
pedoman untuk melaksanakan bisnis dengan baik dan benar. Berdasarkan kajian,
asas GCG dan aspek-aspek lain dari GCG mempunyai landasan dalam Al Qur’an
dan Hadis. Secara operasional bisnis dalam Islam dapat mengacu pada dua asas,
asas pertama adalah sifat dan perilaku nabi dan rasul dalam beraktifitas termasuk
dalam berbisnis yaitu shiddiq, fathonah, amanah, dan tabligh (nubuah). Ke empat
sifat ini memiliki kandungan pengertian antara lain:
a) Shiddiq berarti benar, yaitu senantiasa menyatakan dan melakukan kebenaran
dan kejujuran dimanapun berada dan kepada siapapun. Implikasinya dalam
berbisnis adalah tegaknya kejujuran dan menghindari semua bentuk penipuan
dan penggelapan.
b) Fathanah berarti cerdas, yaitu mampu berpikir secara jernih dan rasional serta
mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dalam dunia bisnis sifat fatanah
ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menetapkan hal-hal dan atau kegiatan
yang diperbolehkan atau tidak.
152
c) Amanah berarti dapat dipercaya, yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan
oleh Allah dan orang lain. Dalam berbisnis, pemberian kepercayaan ini
diwujudkan dalam berbagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas
kegiatan-kegiatan bisnis.
d) Tabligh berarti menyampaikan yaitu menyampaikan wahyu dari Allah tentang
kebenaran yang harus ditegakkan di muka bumi.
Keempat sifat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu
dengan yang lainnya yang merupakan salah satu perwujudan dari iman dan takwa.
Dari keempat kesatuan sifat Nabi Muhammad SAW sejalan dengan asas GCG yang
berlaku secara umum dalam dunia usaha yaitu transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (fairness).
a. Transparansi atau Keterbukaan
Transparansi secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan
informasi, dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk
menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap
stakeholders. Tranparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan
informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
Transparansi diperlukan agar pelaku bisnis menjalankan bisnis secara objektif
dan sehat. Pelaku bisnis harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak
hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal
yang penting untuk pengambilan keputusan.
b. Akuntabilitas
Akuntabilitas berarti adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem dan
pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara
efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang
serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan
direksi. Akuntabilitas merupakan asas penting dalam bisnis juga diatur dalam
153
Islam sebagaimana tercermin dalam Surat Al Isra Ayat 36 yang artinya, dan
janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu
akan diminta pertanggungan jawabnya. Akuntabilitas mengandung unsur
kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya,
pelaku bisnis harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar.
c. Independensi
Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional
tanpa ada benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak manapun
yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana dinyatakan Allah
dalam firmanNya: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, ”Rabb kami
ialah Allah”, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat
akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): ”Janganlah kamu merasa
takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan
(memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu”. (QS. Fushshilat
Ayat 30)
Independensi terkait dengan konsistensi yaitu tetap berpegang teguh
pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko, sikap ini ditunjukan dengan
sikap yang mampu menyerap informasi,(mendengar perkataan) dan mengambil
keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan
pihak manapun).
d. Kewajaran dan kesetaraan (fairness)
Kewajaran dan kesetaraan (fairness) mengandung unsur kesamaan
perlakuan dan kesempatan sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah
Ayat 8 yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu
menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi
154
dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap orang (golongan) lain
menyebabkan kamu tidak berlaku adil. berlaku adillah kamu karena adil itu
lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah karena Allah Maha
Mengetahui apa yang kalian kerjakan. (QS. Al-Maidah Ayat 8)
Fairness atau kewajaran merupakan salah satu wujud keadilan dalam
dunia bisnis. Setiap keputusan bisnis, baik dalam skala individu maupun
lembaga, hendaklan dilakukan sesuai kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan
apa yang biasa berlaku, dan tidak diputuskan berdasarkan suka atau tidak suka.
e. Responsibility (pertanggungjawaban)
Pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap
peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk masalah pajak, hubungan
industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup,
memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan
sebagainya.
Tanggungjawab atas perbuatan manusia dilakukan baik di dunia maupun
di akhirat yang semuanya direkam dalam catatan yang akan dicermatinya nanti
sebagaimana firman Allah dalam surat Al Isra Ayat 14 yang artinya: Bacalah
kitabmu (laporan pertanggungjawabanmu), cukuplah kamu pada waktu itu
mengevaluasi dirimu sendiri. Dengan pertanggungjawaban ini maka kegiatan
bisnis yang dijalankan dapat terpelihara kesinambungannya dalam jangka
panjang dan mendapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik (good
corporate citizen).
Berdasarkan prinsip ini, pelaku bisnis harus berpegang pada prinsip
kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan bisnis dan
perundangan-undangan, anggaran dasar serta peraturan internal pelaku bisnis.
Pelaku bisnis harus melaksanakan isi perjanjian yang dibuat termasuk tetapi
tidak terbatas pada pemenuhan hak dan kewajiban yang disepakati oleh para
155
pihak. Prinsip ini juga terkait dengan pelaksanaan CSR, dimana pelaku bisnis
harus melaksanakan tanggung jawab sosial. Bentuk pelaksanaan CSR antara lain
dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di
sekitar tempat berbisnis dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang
memadai. Pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut dapat dilakukan dengan
cara membayar zakat, infak dan sadaqah.
Penerapan CSR merupakan salah satu implementasi etika bisnis, CSR
merupakan hal yang menentukan dalam mempertahankan eksistensi suatu
perusahaan. Pemikiran yang mendasari CSR merupakan inti dari Etika Bisnis
karena perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan
legal tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan
(stakeholders), karena perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi dan memperoleh
keuntungan tanpa bantuan pihak lain. CSR merupakan pengambilan keputusan
Perusahaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, dapat memenuhi kaidah-kaidah
dan keputusan hukum dan menjunjung tinggi harkat manusia, masyarakat dan
lingkungan.
Konsep responsibility (tanggung jawab) dan fairness (keadilan) merupakan
prinsip-prinsip etika yang diimplementasikan dalam wujud CSR. Oleh sebab itu,
mengkaji konsep CSR berarti membahas konsep tanggung jawab (responsibility)
perusahaan dan perwujudan keadilan (fairness) sebagai etika bisnis. Responsibility
atau pertanggungjawaban adalah kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan/hukum
yang berlaku, di antaranya termasuk masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan
dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan
bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya.
CSR dalam perspektif Islam harus dapat menjadi konsep yang menawarkan
keseimbangan kepentingan antara shareholders dan stakeholders. Secara teoretik
CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral perusahaan dengan atau
tanpa aturan hukum sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Prinsip-
156
prinsip dasar dalam etika bisnis Islam pertama kali dirumuskan oleh An-Naqvi
dalam bukunya Ethics and Economics: An Islamic Synthesis (1981). Rumusan Ab-
Naqvi ini selanjutnya banyak dikutip oleh para penulis kontemporer tentang
ekonomi Islam di dunia, empat prinsip (aksioma) etika bisnis Islam ini dapat
diterapkan dalam sebagai konsep CSR terdiri dari tauhid (unity/kesatuan),
keseimbangan atau kesejajaran (equilibrium), kehendak bebas (free will), dan
tanggung jawab (responsibility).
a. Tauhid (unity)
Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan serba inklusif, pada
tingkat absolut konsep ini membedakan sang khalik dengan makhlukNya yang
memerlukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendakNya. Tetapi pada
eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat sebab seluruh
umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata, konsep tauhid
merupakan dimensi vertikal Islam sekaligus horizontal yang memadukan segi
politik, sosial ekonomi.
Sumber utama etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap
kesatuan Tuhan, prinsip ini menunjukkan dimensi vertikal Islam yang
menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan
zat yang sempurna (Tuhan) dan tak terbatas.
Keesaan seperti dicerminkan dalam konsep tauhid merupakan dimensi
vertikal Islam, konsep keesaan Tuhan menggabungkan semua aspek kehidupan
seorang Muslim, baik ekonomi, politik, agama, sosial dan masyarakat. Prinsip
ini menekankan pada gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan, prinsip ini
memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang Muslim.
Aksioma ini memberikan konsep bahwa Allah menetapkan batas-batas
tertentu atas perilaku manusia untuk memberikan manfaat tanpa ada yang
merasa dirugikan dengan menaati ajaran Islam. Atas dasar pandangan konsep
157
tersebut, maka etika dan ekonomi atau etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal
maupun horizontal, membentuk suatu persamaanyang sangat penting dalam
sistem Islam. Berpijak prinsip ini seorang Muslim dalam melakukan aktivitas
bisnisnya tidak akan melakukan praktek bisnis yang dilarang oleh Allah, baik
secara terpaksa atau tidak.
b. Keseimbangan Atau Kesejajaran (Equilibrium)
Keseimbangan atau 'adl menggambarkan dimensi horisontal ajaran
Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Sifat
keseimbangan ini lebih dari sekedar karakteristik alam, sifat ini harus
ditanamkan oleh setiap Muslim dalam kehidupannya. Keseimbangan berarti
bahwa perilaku bisnis harus seimbang dan adil, keseimbangan berarti tidak
berlebihan dalam mengejar keuntungan ekonomi. Pada struktur ekonomi dan
bisnis harus menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis pada
segelintir orang, konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Seorang
Muslim harus memenuhi keseimbangan nilai yang sama antara nilai sosial dan
individual dalam masyarakat, kebahagiaan individu harus mempunyai nilai yang
sama dipandang dari sudut sosial.
Bisnis Islam tidak mengakui adanya, baik hak milik yang tidak terbatas
maupun sistem pasar yang bebas tak terkendali. Hal ini disebabkan karena
ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam bertujuan bagi penciptaan keadilan
sosial. Keseimbangan dan keadilan dalam Islam juga berarti kepemilikan
individu dalam Islam bersifat terbatas dan harta mempunyai fungsi sosial.
Keadilan adalah salah satu prinsip yang sangat ditekankan dalam Islam,
tuntunan dan aturan Islam dibangun di atas dasar keadilan dan seluruh Muslim
diperintahkan untuk berlaku adil. Dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam
mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai
dan tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan agama, ras, suku dan
kekayaan (non diskriminatif).
158
c. Kehendak bebas (Free Will)
Manusia sebagai khalifah sampai batas-batas tertentu mempunyai
kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan
dicapainya. Manusia dianugerahi kehendak bebas (free will) untuk membimbing
kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam
bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau
tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan
potensi bisnis yang ada.
Kehendak bebas atau kebebasan berkaitan dengan penentuan sikap
seorang Muslim terhadap pilihan-pilihan, karena terdapat dua konsekuensi yang
melekat. Di satu sisi ada niat dan konsekuensi buruk yang dapat dilakukan,
tetapi di sisi lain ada niat dan konsekuensi baik. Pilihan antara baik dan buruk
adalah bentuk resiko yang bakal berdampak pada pahala dan dosa.
Manusia mempunyai suatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan
yang beragam, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetapi dalam kehendak
bebas yang diberikan Allah kepada manusia haruslah sejalan dengan prinsip
dasar diciptakannya manusia yaitu sebagai khalifah di bumi. Sehingga kehendak
bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu telebih lagi
pada kepentingan umat.
d. Tanggung Jawab (Responsibility)
Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh
manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas
untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu
mempertanggungjawabkan tindakannya. Kebebasan yang dimiliki manusia
dalam menggunakan potensi sumber daya memiliki batas-batas tertentu, dan
tidak digunakan sebebas-bebasnya, melainkan dibatasi oleh ketentuan hukum,
norma-norma dan etika yang tertuang dalam Al Qur’an dan hadis. Segala
159
tuntunan ini harus dipatuhi dan dijadikan acuan atau landasan dalam
menggunakan potensi sumber daya yang dikuasai, sumber daya yang dimiliki
harus digunakan hanya untuk melakukan kegiatan bisnis yang diperbolehkan.
Pengelolaan bisnis harus juga dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil dan
mendatangkan manfaat optimal bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan
bisnis yang dilakukan.
Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas, Allah
menetapkan batasan mengenai hal yang bebas dilakukan oleh manusia. Manusia
sebagai pelaku bisnis mempunyai tanggung jawab moral kepada Allah atas
perilaku bisnis, demikian juga harta merupakan amanah Allah yang harus
dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab (responsibility) terkait erat dengan
konsekuensi seorang Muslim atas segala aktifitas yang dilakukan kepada Tuhan
dan kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia hidup tidak sendiri dia
tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas
sosial. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, prinsip ini dijabarkan menjadi suatu
pola perilaku tertentu. Pertanggungjawaban terfokus baik pada individual
maupun sosial yang kedua-duanya harus dilakukan secara seimbang.
e. Benovelence/Ihsan (Kebenaran/Kebajikan)
Menurut Beekun terdapat lima (5) aksioma dalam ekonomi islam, prinsip
yang ke lima adalah benovelence atau dalam istilah lebih familiar dikenal
dengan Ihsan Ihsan adalah kehendak untuk melakukan kebaikan hati dan
meletakkan bisnis pada tujuan untuk berbuat kebaikan sebagai bentuk ibadah
kepada Allah. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna
kebenaran, terkandung dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran.
Menurut konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan
perilaku benar dalam upaya untuk meraih keuntungan. Berpegang pada prinsip
kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif
terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak dalam melakukan
160
transaksi, kerjasama atau perjanjian bisnis. Bentuk kebajikan dalam bisnis
adalah sikap kerelaan yang berkaitan erat dengan sikap jujur. Kerelaan diartikan
sebagai kesediaan para pihak dalam transaksi, kerjasama atau perjanjian bisnis
yang dilakukan dengan jujur. Kejujuran dilaksanakan dalam setiap proses bisnis
yang dilakukan tanpa unsur penipuan, hal ini bertujuan untuk menciptakan dan
menjaga keharmonisan hubungan antara pelaku bisnis maupun masyarakat.
Kerangka konsep CSR dalam Islam dapat digambarkan melalui diagram
berikut ini:
Tabligh
Fathanah
Amanah
Shiddiq
5 Aksioma CSR
Dalam Islam
Tauhid Keseimbangan
Kebebasan Pertanggung-
jawaban
Ihsan/Kebaikan
Prinsip-Prinsip Transaksi
Bisnis Dalam Islam
Halal
(Lawful)
Penghasilan
Yang Halal
Perlakuan
Yang Adil
Kebenaran
Pemenuhan
kewajiban
kesepakatan
kepercayaan
Bunga (riba)
Haram
(Unlawful)
Menjual barang
terlarang
Penetapan
Harga
Penimbunan
Najasy
Kecurangan &
Penipuan
Penjualan Yang
Tidak Pasti
(Gharar)
Etika Bisnis Dalam Islam
(Sifat Nubuah)
Kedermawanan
161
\
Kerangka konsep CSR dalam Islam
Lingkaran pertama pada diagram di atas menggambarkan lima aksioma
sistem etika yang terdiri dari tauhid, keseimbangan, kehendak bebas dan
pertanggungjawaban yang merupakan inti dari sistem etika Islam. Aksioma ini
adalah prinsip dasar dari setiap sistem ekonomi dan sosial Islam, aksioma-aksioma
tersebut dapat dikembangkan menjadi kerangka konsep CSR dalam Islam.
Lingkaran kedua mencakup unsur-unsur Islam etika Islam yang telah
diturunkan dari prinsip utama dalam Islam yaitu tauhid, unsure-unsur tersebut
adalah sifat nabi Muhammad (nubuah) yang terdiri dari shiddiq, fathanah, amanah
dan tabligh. Sifat nubuah lebih menngambarkan etika bisnis dalam Islam, karena
telah diajarkan Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam
menjalankan kegiatan bisnis.
Lingkaran terluar mewakili unsur-unsur transaksi bisnis yang sesuai dengan
yurisprudensi Islam (fiqih), konsep mengenai hal-hal yang dianjurkan (halal) dan
hal-hal yang dilarang (haram) memberikan pedoman dan batasan yang jelas untuk
transaksi bisnis dalam Islam. Bisnis Islami ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam
berbagai bentuknya yang tidak dibatasi oleh jumlah kepemilikan (barang/jasa),
162
namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena
aturan halal dan haram. Batasan Islam mengenai kegiatan bisnis ini didasarkan pada
sistem etika Islam (nubuah) yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan berasal dari
prinsip tauhid.
Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala
bentuk dan ruang lingkup kehidupan. Seorang Muslim diwajibkan untuk
menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam kehidupannya, antara jiwa dan raga,
antara individu dan sosial serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang
lain. Semua elemen dari tiga lingkaran yang disajikan dalam diagram sebelumnya
saling berhubungan untuk membentuk suatu kerangka konsep CSR dalam Islam.
Diagram menggambarkan kerangka konseptual CSR dalam Islam yang juga menjadi
konsep dasar dari suatu sistem sosial dan ekonomi Islam yang bersifat komprehensif
serta seimbang.
B.2. Penerapan Prinsip-Prinsip Islam Dalam Pengaturan Corporate Social
Responsibility Di Indonesia
1. Konsep CSR Secara Global
Secara global standar CSR dikenal dengan nama ISO 26000 Guidance on
Social Responsibility. CSR adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap
dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada
masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan
dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan
masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan
hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi
dengan organisasi secara menyeluruh.
Konsep 3P yang terdiri dari profit, people dan planet, bisa dipadukan
dengan komponen dalam ISO 26000. Konsep keuntungan, selain mendapatkan
163
keuntugan untuk perusahaan tetapi juga harus mencakup tata kelola perusahaan
yang baik dan praktek bisnis yang etis. Konsep planet atau lingkungan, jelas
berkaitan dengan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Konsep masyarakat
bisa merujuk pada konsep pembangunan masyarakat yang tidak hanya
menyangkut kesejahteraan ekonomi masyarakat (seperti pemberian modal usaha
dan pelatihan keterampilan kerja). Tetapi juga, kesejahteraan sosial (contohnya,
pemberian jaminan sosial, penguatan akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan dan pendididikan).
CSR selalu mengacu pada kenyataan bahwa tanggung jawab sosial
perusahaan merupakan bagian penting dari strategi bisnis yang berkaitan erat
dengan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Tanggung jawab sosial
lingkungan terkait dengan unsur sustainability (pembangunan keberlanjutan) yang
dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup perusahaan,
lingkungan maupun sosial komunitas setempat. Berpijak dari berbagai macam
konsep dan definisi CSR yang telah diuraikan di atas, kegiatan CSR dapat dibagi
ke dalam empat dimensi atau bidang antara lain sebagai berikut:
a) dimensi lingkungan;
b) dimensi sumber daya manusia;
c) dimensi kemanusiaan; dan
d) dimensi hak asasi manusia
2. Pengaturan Corporate Social Responsibility Di Indonesia
a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
Dalam UU PT, CSR diatur pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 74 ayat (1), (2),
(3), dan (4) yang intinya adalah bahwa PT yang menjalankan kegiatan usahanya di
bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung
164
jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban pelaksanaan CSR bagi perusahaan yang
menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya
alam, tidak hanya melihat dari bidang kegiatan usaha perusahaan, sehingga
walaupun perusahaan tersebut tidak secara langsung melakukan eksploitasi sumber
daya alam, tetapi selama kegiatan usaha perusahaan berdampak pada fungsi
kemampuan sumber daya alam, maka wajib untuk melaksanakan CSR. Hal ini
berarti bahwa semua PT wajib melaksanakan CSR yang dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
Menurut UU PT perusahaan harus menjabarkan pelaksanaan kegiatan
CSR, pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan ini memang sudah diatur
dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, pengungkapan tersebut dengan cara
dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan.
b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Pasal dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal yang mengatur terkait CSR, yaitu Pasal 15 dan Pasal 16. Pasal 15 UU No.
25 Tahun 2007 ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan penanaman modal
baik terhadap pihak penanaman modal asing maupun lokal berkewajiban
memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan juga harus
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan demikian prinsip
GCG dan CSR dalam hal penanaman modal bukan lagi perupakan suatu tanggung
jawab moral tetapi sudah merupakan kewajiban hukum dengan demikian jika hal
ini tidak dilaksanakan dengan baik memiliki dampak hukum yaitu berupa
pemberian sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha,
pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal atau pencabutan
kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
165
Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang mengatur CSR
secara lebih terperinci. Dalam UU BUMN dinyatakan bahwa selain mencari
keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikan bimbingan bantuan secara aktif
kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat. Undang-undang ini
kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No. 5
Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan
CSR, dimana CSR dilaksanakan dalam bentuk program kemitraan dan bina
lingkungan (PKBL).
Seluruh BUMN diwajibkan melaksanakan PKBL sebagai wujud kepedulian
terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat serta kondisi lingkungan sosial
masyarakat sekitar, BUMN melaksanakan PKBL sebagai bagian dari kegiatan
perusahaan. Dari perspektif bisnis, PKBL merupakan wujud kepedulian sosial
terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya atau CSR. Sebenarnya CSR telah
dilakukan terlebih dahulu oleh BUMN sebelum adanya UU PT tetapi dengan istilah
PKBL.
Pengaturan PKBL relatif lebih terperinci dibandingkan CSR dalam UU PT.
Hal ini dikarenakan PKBL telah memiliki aturan pelaksana atau teknis, sedangkan
UU PT belum ada peraturan teknis pelaksanaan. Maka dari perbandingan peraturan
antara CSR terdapat perbedaan teknis pelaksanaan CSR pada UU PT, sehingga
ketentuan PKBL pada BUMN, harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 74 UU
PT.
d. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perwujudan untuk pemenuhan hak atas lingkunagn hidup yaitu dengan
munculnya UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang telah diubah dengan UU No. 23 tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan hidup. Apabila dikaitkan dengan maka hak atas
lingkungan memang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan
Pasal-Pasal yang menyangkut CSR, yaitu Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) .
166
Dari pasal-pasal diatas tampak bahwa masalah lingkungan juga merupakan
tanggung jawab sosial bagi perusahaan-perusahaan sebagai legal entity untuk
mempertahankan esistensinya dan sudah selayaknya mengimplementasikan apa
yang menjadi tujuan sosial perusahaannya. Selain itu dengan diaturnya hak atas
lingkungan dalam perundang-undangan nasional maka sebagai konsekuensinya
adalah hak tersebut memberikan kepada yang mempunyai suatu tuntutan yang sah
guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang sehat dan
dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum oleh
pengadilan dan perangkat lainnya.
3. Penerapan Prinsip-Prinsip Islam Dalam Pengaturan CSR Di Indonesia
Islam menempatkan aspek ekonomi dan tanggung jawab sosial dalam
kedudukan yang setara, kedua aspek tersebut harus diatur agar masing-masing dari
mendapatkan bagiannya secara benar. Islam mempunyai prinsip
pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya
yang terintegrasi pada semua bidang kehidupan antara lain agama, ekonomi, dan
sosial-politik-budaya. Konsep kesimbangan ini juga terkait antara jiwa dan raga,
antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan suatu masyarakat
dengan masyarakat yang lain.
CSR dalam perspektif Islam merupakan konsep yang menawarkan
keseimbangan kepentingan antara shareholders dan stakeholders, keseimbangan
antara aspek ekonomi dan sosial ini dapat dilihat dalam prinsip-prinsip Islam.
Prinsip-prinsip dasar dalam etika bisnis Islam yang dapat dijadikan sebagai
konsep, yaitu tauhid (unity/kesatuan), keseimbangan atau kesejajaran
(equilibrium), kehendak bebas (free will), dan tanggung jawab (responsibility).
Prinsip-prinsip ini sejalan dengan konsep CSR, karena pada dasarnya segala
aktifitas bisnis dilihat sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT.
CSR di Indonesia merupakan hal yang baru, kedudukan mengenai CSR
ini semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU PT
167
yang terdapat pada Pasal 1 angka (3) dan Pasal 74 yang belum diatur UU PT yang
terdahulu. Melihat perkembangan CSR yang telah diadopsi ke dalam peraturan
perundang-undangan, maka dapat ditelusuri lebih lanjut bagaimana prinsip-prinsip
yang terdapat dalam ajaran Islam ini diterapkan dalam pengaturan CSR di
Indonesia. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan penerapan prinsip-
prinsip Islam dalam peraturan perundang-undangan:
Illahiyah
(Tauhid)
Nubuah
4 Sifat Nabi Muhammad
Amanah Siddhiq Fatonah
Tabligh
4 Aksioma CSR Dalam Islam
pertanggung-jawaban Keseimbangan Kehendak bebas Ihsan
Peraturan Perundang-Undangan
Mengenai CSR Di Indonesia
168
Berdasarkan bagan di atas dapat dilihat bahwa prinsip utama dalam Islam
adalah prinsip tauhid atau illahiyah, prinsip ini berarti bahwa segala sesuatu di
alam semesta adalah makhluk hidup dan Allah merupakan satu-satunya Pencipta.
Pada hakekatnya tauhid harus menjadi landasan untuk setiap Muslim dalam
menjalankan segala aktivitas kehidupannya, tidak terkecuali dalam melakukan
kegiatan bisnis. Setiap aktivitas bisnis harus dipandang sebagai ibadah, terjadi
kesatuan antara kegiatan bisnis dengan moralitas yang bertujuan untuk
mendapatkan keridhaan Allah. Dari pemahaman di atas dapat diambil pemaknaan
bahwa prilaku bisnis bukan semata-mata perbuatan dalam hubungan kemanusiaan
semata tetapi mempunyai sifat Ilahiyah. Adanya sikap kerelaan diantara yang
berkepentingan, dan dilakukan dengan keterbukaan merupakan cirri-ciri
dan sifat-sifat keharusan dalam bisnis. Jika ciri-ciri dan sifat-sifat di atas
tidak ada, maka bisnis yang dilakukan tidak akan mendapat keuntungan dan
manfaat. Prinsip tauhid ini terkait dengan prinsip-prinsip nubuah (sifat Rasulullah)
yang terdiri dari shiddiq, fathanah, amanah dan tabligh. Sifat nubuah lebih
menngambarkan etika bisnis dalam Islam, karena telah diajarkan Nabi
Muhammad dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan kegiatan
bisnis.
Shiddiq berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan,
keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai kebenaran yang diajarkan
Islam. Dalam bisnis Islam, kunci utama yang harus dikedepankan adalah
kejujuran. Kejujuran ditunjukan dengan setiap perkataan yang dibuktikan dengan
perilaku, berpijak pada kebenaran dan sesuai fakta yang ada. Konsisten dalam
iman dan nilai-nilai kebaikan, meski menghadapi tantangan. Istiqamah dalam
kebaikan ditampilkan dalam keteguhan, kesabaran serta keuletan sehingga
menghasilkan sesuatu yang optimal.
169
Fathanah berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam
segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat ini akan menimbulkan
kreatifitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat.
Fathanah juga berarti cerdas, yaitu mampu berpikir secara jernih dan rasional
serta mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dalam dunia bisnis sifat
fathanah ini digunakan untuk memberi batasan untuk pelaku bisnis dengan cara
mengidentifikasi dan menetapkan hal-hal dan atau kegiatan yang diperbolehkan
atau tidak. Fathanah juga dapat diartikan sebagai kemampuan kreatif dan
konseptual pelaku bisnis yang berfungsi membentuk, mengubah dan
mengembangkan semua potensi kehidupan alam semesta menjadi sesuatu yang
konkret dan bermanfaat.
Amanah, tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan
kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang
optimal, dan ihsan (kebajikan) dalam segala hal. Pelaku usaha harus memiliki
amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang
Dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan
kewajiban-kewajibannya. Amanah berarti dapat dipercaya, yaitu menjaga
kepercayaan yang diberikan oleh Allah dan orang lain. Dalam berbisnis,
pemberian kepercayaan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk
pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas kegiatan-kegiatan bisnis.
Tabligh, mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk
melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Sifat tabligh dapat disampaikan pelaku usaha dengan bijak, sabar, argumentatif,
dan persuasif yang dapat menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang kuat. Para
pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, karena
keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki.
Tabligh mempunyai arti kebenaran, menurut konteks bisnis kebenaran
dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar dalam upaya untuk meraih
170
keuntungan. Berpegang pada prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat
menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu
pihak dalam melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian bisnis. Penyampaian
kebenaran dalam dunia bisnis diwujudkan dalam bentuk sosialisasi praktik-praktik
bisnis yang baik dan bersih, kesediaan pelaku bisnis untuk bertanggungjawab.
Kemudian etika sifat-sifat nubuah ini diturunkan menjadi aksioma etika bisnis
Islam, dimana prinsip-prinsip Islam ini kemudian diadopsi ke dalam Peraturan
Perundang-undangan yang mengatur tentang CSR di Indonesia.
\
a. Keseimbangan (equilibrium)
Seorang Muslim juga harus memenuhi keseimbangan nilai yang sama
antara nilai sosial dan individual dalam masyarakat, kebahagiaan individu harus
mempunyai nilai yang sama dipandang dari sudut sosial. Prinsip ini telah
diterapkan ke dalam aturan CSR di Indonesia yaitu UU PT Pasal 1 ayat 3 dan
Pasal 74 ayat 2:
a) Pasal 1 angka (3)
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan
untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik
bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada
umumnya.
b) Pasal 74 Ayat 2
Tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban
perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan
yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan
kewajaran.
171
UU PT mewajibkan setiap perusahan untuk melaksanakan CSR, baik
secara langsung atau tidak secara langsung menggunakan sumber daya alam
dalam kegiatan usaha perusahaan. Dengan berlakunya pasal ini maka CSR yang
semula adalah kewajiban moral yang bersifat sukarela, berubah menjadi
kewajiban hukum yang bersifat mengikat.
Prinsip keseimbangan juga dapat dilihat dalam UU BUMN Pasal 2 Ayat
(1) huruf e dan Pasal 88 Ayat 1 yang menyatakan bahwa selain mencari
keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikan bimbingan bantuan secara
aktif kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat dengan cara
menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha
kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar Badan Usaha Milik Negara.
Prinsip keadilan dan keseimbangan antara aspek ekonomi dan sosial juga
dapat dilihat dalam Pasal 16 UU PM yang berbunyi bahwa setiap penanam
modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menjamin
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
b. Kehendak Bebas (free Will)
Manusia mempunyai suatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan
yang beragam, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetapi dalam kehendak
bebas yang diberikan Allah kepada manusia haruslah sejalan dengan prinsip
dasar diciptakannya manusia yaitu sebagai khalifah di bumi yang harus dapat
menyeimbangkan antara kepentingan individu dan sosial. Kebebasan diartikan
sebagai kebebasan yang sesuai dengan ketentuan Allah yang terdapat dalam Al
Qur’an dan undang-undang serta dibatasi oleh hak orang lain, salah satunya
adalah kewajiban melestarikan lingkungan. Pelestarian lingkungan ini
disebutkan dalam firman Allah dalam Surat Al Baqarah Ayat 11:
172
Dan apabila dikatakan pada mereka: “janganlah kalian berbuat
kerusakandimuka bumi”, mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang
yangmengadakan perbaikan.” (QS. Al Baqarah: 11).
Tanggung jawab manusia untuk memelihara lingkungan hidup dan
larangan merusak lingkungan dinyatakan dengan jelas. Peranan dan pentingnya
air dalam lingkungan hidup juga ditekankan. Ayat di atas juga menyatakan
peringatan mengenai kerusakan lingkungan hidup yang terjadi karena
pengelolaan bumi dengan mengabaikan lingkungan sekitar.
Hak mengenai lingkungan yang sehat diatur di dalam Undang-Undang
No. 39 tahun1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu pada Pasal 9 Ayat (2) dan
Ayat (3).
Pasal 9 Ayat (2)
Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir
dan batin.
Pasal 9 Ayat (3)
Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Dari aturan-aturan hukum tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa
masyarakat memiliki hak akan kehidupan sosial yang baik dan atas lingkungan
hidup yang sehat. Hak yang dimiliki masyarakat ini harus dipenuhi oleh
perusahaan-perusahaan dan pelaku usaha dalam menjalankan roda
perekonomian perusahaannya. Selanjutnya kewajiban untuk melakukan
pelestarian lingkungan hidup, UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan hidup kemudian diperbaharui dalam No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diatur Pasal 65 sebagai
berikut:
(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
sebagai bagian dari hak asasi manusia;
173
(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup,
aksesinformasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi
hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap
rencanausaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan
dampakterhadap lingkungan hidup;
(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan
pengelolaanlingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran
dan/atauperusakan lingkungan hidup;
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan menteri.
Berdasarkan uraian undang-undang di atas jelas bahwa masyarakat
memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi
manusia yang merupakan hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap
orang. Lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat berperan dalam
kelangsungan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak mendapatkan
pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses
keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
c. Pertanggungjawaban
Segala kebebasan dalam melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari
pertanggungjawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan sesuai
ketentuan hukum, norma-norma dan etika yang tertuang dalam Al Qur’an dan
hadis. Segala tuntunan ini harus dipatuhi dan dijadikan acuan atau landasan
dalam menggunakan potensi sumber daya yang dikuasai, sumber daya yang
dimiliki harus digunakan hanya untuk melakukan kegiatan bisnis yang
diperbolehkan. Pengelolaan bisnis harus juga dilakukan dengan cara-cara yang
benar, adil dan mendatangkan manfaat optimal bagi semua pihak yang terlibat
dalam kegiatan bisnis yang dilakukan. Al Qur’an menegaskan dalam Surat An
174
Nisa Ayat 85, barangsiapa memberikan hasil yang baik, niscaya ia akan
memperoleh bagian pahala. Dan barang siapa menimbulkan akibat yang buruk,
niscaya ia akan memikul konsekuensinya. Prinsip ini diterapkan dalam UU PT,
menurut UU PT perusahaan harus menjabarkan pelaksanaan kegiatan CSR.
Pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan ini memang sudah diatur dalam
Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, pengungkapan tersebut dengan cara
dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan.
Pasal 66 ayat (1)
Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh
Dewan Komisaris dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku
Perseroan berakhir.
Pasal 66 ayat (2)
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang
kurangnya:
Pasal 66 ayat (2) huruf c
Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Laporan tahunan yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas aturannya memang
belum tegas untuk menekan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR.
Bahkan sanksi atau peringatan yang diberikan pada perusahaan jika laporan
tahunannya tidak mencantumkan CSR belum jelas. Hal tersebut menjadi koreksi
tersendiri dan dibutuhkan kontrol dari pemerintah serta masyarakat akan
keberadaan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Sehingga laporan
tahunan sebaiknya untuk diatur lebih tegas lagi dalam hal mencantumkan
program-program CSR dari suatu perusahaan.
UU PM juga mencantumkan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh
penanam modal dalam Pasal 15 dan Pasal 16 antara lain menerapkan prinsip tata
kelola perusahaan yang baik, melaksanakan CSR, membuat laporan tentang
175
kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi
Penanaman Modal, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi
kegiatan usaha penanaman modal, mematuhi semua ketentuan peraturan
perundang-undangan, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menciptakan
keselamatan, kesehatan, kenyamanan serta kesejahteraan pekerja.
Ihsan berarti kebaikan atau kebajikan, bentuk kebajikan dalam bisnis adalah sikap
kerelaan yang berkaitan erat dengan sikap jujur. Kerelaan diartikan sebagai kesediaan
para pihak dalam transaksi, kerjasama atau perjanjian bisnis yang dilakukan dengan
jujur. Kejujuran dilaksanakan dalam setiap proses bisnis yang dilakukan tanpa unsur
penipuan, hal ini bertujuan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan
antara pelaku bisnis maupun masyarakat. Ihsan juga dapat dilakukan dengan
memberikan kebaikan kepada orang lain, misalnya penjadwalan ulang, menerima
pengembalian barang yang telah dibeli, pembayaran hutang sebelum jatuh tempo.
Bentuk kebaikan dalam bisnis dapat diaplikasikan sebagai kebersamaan pelaku bisnis
dalam membagi dan memikul beban sesuai dengan kemampuan masing-masing,
kebersamaan dalam memikul tanggung jawab sesuai dengan beban tugas, dan
kebersamaan dalam menikmati hasil bisnis secara proporsional dengan tetap
mempertimbangkan nilai-nilai sosial.
176
C. KESIMPULAN DAN SARAN
C.1. Kesimpulan
1. Konsep CSR Dalam Islam
1) Etika Bisnis Dalam Islam
Islam adalah agama yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan
alam semesta, Islam berusaha menyeimbangkan antara nilai moral dan
ekonomi. Perumusan etika ekonomi Islam dalam setiap kegiatan bisnis
diperlukan untuk memandu segala kegiatan ekonomi seorang Muslim. Etika
bisnis Islami tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis untuk
mengamalkan setiap ajaran agama Islam dalam melakukan setiap kegiatan
ekonomi.
Etika di dalam Islam mengacu pada dua sumber yaitu Al Qur’an dan
Sunah atau Hadits Nabi, dua sumber ini merupakan sentral segala sumber yang
membimbing segala perilaku dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau
aktivitas umat Islam.
177
Perintah Allah memang tidak berhenti hanya pada tatanan ibadah, tetapi
juga terkait erat dengan perbuatan-perbuatan baik terhadap sesama manusia dan
lingkungan sebagai bukti nyata dari kesalehan sosial dari umat Islam yang
dituntut untuk berlaku baik. Di samping itu ajaran Islam melarang perilaku
yang buruk dan merugikan terhadap diri sendiri, sesama manusia dan
lingkungan. Kegiatan bisnis menurut Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis
dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang atau
termasuk profitnya, namun dibatasi mengenai cara memperolehnya dan
pendayagunaan harta tersebut karena terikat pada aturan halal dan haram.
Halal dan haram adalah persoalan penting dalam ajaran Islam, pedoman
untuk setiap Muslim dalam setiap aktivitasnya. Berikut ini transaksi bisnis yang
diperbolehkan yaitu penghasilan yang halal, perlakuan yang adil pada pekerja
(asas non diskriminatif), kedermawanan dan toleransi, kepercayaan, kebenaran
dan kejujuran, kesepatan dan pemenuhan kewajiban/menepati janji.
Transaksi bisnis yang haram dalam Islam adalah bunga/riba, penetapan harga,
penimbunan, najasy, kecurangan dan penipuan, menjual barang telarang,
gharar (perdagangan dengan unsur ketidakpastian, resiko dan spekulasi).
2) Konsep CSR Dalam Islam
Secara operasional bisnis dalam Islam dapat mengacu pada dua asas,
asas pertama adalah sifat dan perilaku nabi dan rasul dalam beraktifitas
termasuk dalam berbisnis yaitu shiddiq, fathonah, amanah, dan tabligh. Asas
kedua adalah asas yang dipakai dalam dunia usaha pada umumnya yaitu
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan
kesetaraan. Kedua asas operasional tersebut diperlukan untuk mencapai
kesinambungan (sustainability) dengan memperhatikan kepentingan para
pemangku kepentingan (stakeholders).
Konsep CSR yang telah diuraikan sebelumnya sebenarnya terdapat
dalam ajaran Islam, Islam sejak lama telah lama membangun sistem kehidupan
178
yang berdasarkan prinsip-prinsip sosial dan keadilan. Prinsip-prinsip dasar
dalam etika bisnis Islam pertama kali dirumuskan oleh An-Naqvi dalam
bukunya Ethics and Economics: An Islamic Synthesis (1981). Rumusan Ab-
Naqvi ini selanjutnya banyak dikutip oleh para penulis kontemporer tentang
ekonomi Islam di dunia empat prinsip (aksioma) etika bisnis Islam ini dapat
diterapkan dalam sebagai konsep CSR, yaitu tauhid (unity/kesatuan),
keseimbangan atau kesejajaran (equilibrium), kehendak bebas (free will), dan
tanggung jawab (responsibility).
Islam mengajarkan tanggung jawab agar mampu mengendalikan diri dari
tindakan melampaui batas kewajaran dan kemanusiaan. Tanggung jawab ini
mencakup tanggung jawab kepada Allah, kepada sesama dan lingkungannya.
Hal ini diperlukan untuk melewati proses tujuan Islam menjadi rahmatan lil
aa’lamin dapat tercapai.
2. Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Pengaturan Corporate Social
Responsibility Di Indonesia
1) Konsep CSR Secara Global
CSR selalu mengacu pada kenyataan bahwa tanggung jawab sosial
perusahaan merupakan bagian penting dari strategi bisnis yang berkaitan erat
dengan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Tanggung jawab sosial
lingkungan terkait dengan unsur sustainability (pembangunan keberlanjutan)
yang dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup
perusahaan, lingkungan maupun sosial komunitas setempat.
2) Pengaturan Corporate Social Responsibility Di Indonesia
179
a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
Dalam UU PT, CSR diatur pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 74 ayat (1), (2),
(3), dan (4) yang intinya adalah bahwa PT yang menjalankan kegiatan
usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini berarti
bahwa semua PT wajib melaksanakan CSR yang dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan
dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Menurut UU PT
perusahaan harus menjabarkan pelaksanaan kegiatan CSR, pengungkapan
CSR yang dilakukan perusahaan ini memang sudah diatur dalam Pasal 66
ayat (1) dan ayat (2) huruf c, pengungkapan tersebut dengan cara
dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan.
b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Pasal dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal yang mengatur terkait CSR, yaitu Pasal 15 dan Pasal 16. Pasal 15
UU No. 25 Tahun 2007 ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan
penanaman modal baik terhadap pihak penanaman modal asing maupun
lokal berkewajiban memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
(GCG) dan juga harus melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
(CSR), dengan demikian prinsip GCG dan CSR dalam hal penanaman
modal bukan lagi perupakan suatu tanggung jawab moral tetapi sudah
merupakan kewajiban hukum.
c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang mengatur CSR
secara lebih terperinci. Dalam UU BUMN dinyatakan bahwa selain mencari
keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikan bimbingan bantuan
secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat.
180
Undang-undang ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri
Negara BUMN No. 5 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana
hingga tata cara pelaksanaan CSR, dimana CSR dilaksanakan dalam bentuk
program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL).
d. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Perwujudan untuk pemenuhan hak atas lingkunagn hidup yaitu dengan
munculnya UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang telah diubah dengan UU No. 23 tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan hidup. Apabila dikaitkan dengan maka
hak atas lingkungan memang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hal tersebut
sesuai dengan Pasal-Pasal yang menyangkut CSR, yaitu Pasal 5 ayat (1)
dan Pasal 20 ayat (1). Pasal ini mengatur hak atas lingkungan, maka hak
tersebut memberikan kepada yang mempunyai suatu tuntutan yang sah guna
meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang sehat dan
dihormati.
3) Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Pengaturan Corporate Social
Responsibility Di Indonesia
Prinsip utama dalam Islam adalah prinsip tauhid atau illahiyah, prinsip
ini berarti bahwa segala sesuatu di alam semerta adalah makhluk hidup dan
Allah merupakan satu-satunya Pencipta. Pada haekekatnya tauhid harus
menjadi landasan untuk setiap Muslim dalam menjalankan segala aktivitas
kehidupannya, tidak terkecuali dalam melakukan kegiatan bisnis. Setiap
aktivitas bisnis harus dipandang sebagai ibadah, terjadi kesatuan antara
kegiatan bisnis dengan moralitas yang bertujuan untuk mendapatkan keridhaan
Allah.
181
Prinsip tauhid ini kemudian dijabarkan dengan prinsip-prinsip nubuah
(sifat Rasulullah) yang terdiri dari shiddiq, tabligh, amanah dan fathanah yang
juga diturunkan ke dalam empat (4) aksioma dalam Islam yaitu keseimbangan,
kehendak bebas, pertanggungjawaban dan ihsan yang kemudian diadopsi
dalam peraturan perundang-undangan mengenai CSR.
C.2. Saran
1) Pemerintah sebaiknya segera merubah peraturan mengenai CSR agar lebih jelas
dan sinkron antara peraturan satu dengan yang lain dan membuat standar
kegiatan CSR agar dapat mencapai pembangunan berkelanjutan (sustainable
development), tepat sasaran dan sesuai dengan ajaran Islam.
2) Para pihak baik itu Pemerintah, perusahaan dan masyarakat sebaiknya
mempelajari CSR secara utuh dengan disandingkan pada prinsip-prinsip Islam
agar dapat menjawab tantangan pencapaian keseimbangan triple bottom line.
182
DAFTAR PUSTAKA
1. Buku Al-Khallaf, Abdul Wahab, 1981, Khulasah Tarikh Al-Tasyri (Ikhtisar Sejarah
Pembentukan Hukum Islam) Terj. Ali Imran, Surabaya, PT. Bina Ilmu
Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini, 2004, Komisaris Independen,
Penggerak Praktek GCG di Perusahaan, Jakarta, PT. Indeks Al Shiddieqiyy, Hasbi, 1974, Pengantar Fiqh Mu’amalah, Jakarta, Bulan
Bintang Al-‘Utsaimin, Muhammad Shalih, 2004, Pengantar Ilmu Tafsir Terj. Ummu
Ismail, Jakarta, Darus Sunah An-Nabhani, Taqiyuddin, 1996, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif
Perspektif Islam, Jakarta, Risalah Gusti Ash-Shalih, Subhi, 1999, Membahas Ilmu-Ilmu Al Qur’an, Jakarta, Pustaka
al-Firdaus Asshiddiqie, Jimly, 2003, Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum,
Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI Ambadar, Jackie, 2008, CSR Dalam Pratik Di Indonesia, Jakarta, PT. Elex
Media Komputindo Anshori, Abdul Ghofur, 2006, Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran Dan
Pemaknaan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press Basyarahil, A. Aziz Salim, 1992, 22 Masalah Agama, Jakarta, Gema Insani
Press Badzrulzaman Mariam Darus, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung,
Citra Aditya Bakti Beekun, Rafik Issa, 2004, Etika Bisnis Islami Terj. Muhammad, Yogyakarta,
Pustaka Pelajar Offset Djaafar, T. Zahara, 2001, Pendidikan Non Formal Dan Peningkatan Sumber
Daya Manusia Dalam Pembangunan, Padang, FIP UNP
183
Ernawan, Erni R., 2007, Business Ethics: Etika Bisnis, Bandung, CV. Alfabeta
Karim, Adiwarman, 2003, Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan,
Jakarta, IIIT Indonesia Hafidhuddin, Didin, 2003, Tafsir al-Hijri, Jakarta, Yayasan Kalimah
Thayyibah Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, 2007, Investasi pada Pasar
Modal Syari’ah, Jakarta, Kencana Kamali, Muhammad Hashim, 1996, Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam
Terj. Noorhaidi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Keraf, A. Sony, 2007, Etika Bisnis, Yogyakarta, Pustaka Filsafat Kanisius Khon, Abdul Majid, 2009, Ulumul Hadits, Jakarta, Bumi Aksara Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, Konsep-Konsep Hukum Dalam
Pembangunan, Bandung, Alumni Jasiman, 2010, Mengenal Dan Memahami Islam, Solo, PT. Era Adicitra
Intermedia, Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur’an, 2009, Syamil Al Qur’an: Al Qur’an dan
Terjemahannya, Bandung, PT. Sygma Examedia Arkanleema Lako, Andreas, 2011, Dekontrusi CSR Dan Reformasi Paradigma Bisnis
Dan Akutansi, Jakarta, Erlangga Mannan, Muhammad Abdul 1993, Teori dan Praktek Ekonomi Islam,
Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf Marzuki, Peter Mahmud, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media
Group Kencana Mertokusumo, Sudikno, 1996, Penemuan hukum, Yogyakarta, Liberty Muhaimin, 1994, Dimensi-dimensi Studi Islam, Surabaya, Karya Abditama Muhammad dan Lukman Fauroni, 2002, Visi Al Qur’an tentang Etika dan
Bisnis, Jakarta, Salemba Diniyah
184
Munawwir, Ahmad Warson, 1984, Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia, Yogyakarta, PP. Al-Munawwir Krapyak
Muslich, 2004, Etika Bisnis Islami: Landasan Filosofis, Normatif, dan
Substansi Implementatif, Yogyakarta, Ekonisia Fakultas Ekonomi UII
Naqvi, Syed Nawab, 1993, Ethict and Economics: An Islamic Syntesis, telah
diterjemahkan oleh Husin Anis: Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami, Bandung, Mizan
Naqvi, Syed Nawab, 2003, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam terj. M. Saiful
Anain dan Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset
Pratley, Peter, 1997, Etika Bisnis (The essence of Bussiness Ethic), Terj.
Gunawan Prasetoi, Yogyakarta, Penerbit Andi Dan Simon & Schuster (Asia) Pte, Ltd.
Qardhawi, Muhammad Yusuf, 1993, Halal dan Haram dalam Islam Terj.
Mu'ammal Hamidy, PT. Bina Ilmu Qardhawi, Muhammad Yusuf, 1997, Norma Dan Etika Ekonomi Islam,
Jakarta, Gema Insani Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti Rahman, Asmuni A., 1975, Qaidah-Qaidah Fiqih, Jakarta, Bulan Bintang, Rahman, Fazlur, 1995, Doktrin Ekonomi Islam, Terj. Nastangin dan
Soeroyo, Jilid I, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf Robbyantono, E. dan Eman Sukirman, 2005, Analisa Kelayakan Bisnis
dalam Are You an Entrepreneur Bekasi, Pustaka Inti Salim, Syaikh 2006, Al-Manaahisy Syar'iyyah fii Shahiihis Sunah an-
Nabawiyyah atau Ensiklopedi Larangan Menurut Al Qur’an dan As-Sunah, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, Jakarta, Pustaka Imam Syafi'i
Saphiro, Ian, 2006, Asas dan Moral dalam Politik, Jakarta, Yayasan Obor
Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta dan Freedom Institute
185
Sedarmayanti, 2003, Good Governance(Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung, Mandar Maju,
Siahaan, N.H.T, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan,
Jakarta, Penerbit Erlangga Simanjuntak, Cornelius dan Natalie Mulia, 2009, Organ Perseroan Terbatas,
Jakarta, Sinar Grafika Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press Solihin, Ismail, 2009, Corporate Social Responsibility From Charity To
Sustainability, Jakarta, Salemba Empat Suharto, Edi, 2007, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri, Memperkuat
Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR), Bandung, PT. Refika Aditama
Sunggono, Bambang, 1994, Hukum dan Kebijakan Publik, Jakarta, Sinar
Grafika Syafei, Rachmat 2000, Fiqih Muamalah, Bandung, Pustaka Setia, Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, 2005, Ensiklopedi Islam Jilid 3, Jakarta,
PT. Ichtiar Baru van Hoeve Tim Studi Islam IAIN Sunan Ampel, 2010, Pengantar Studi Islam, Surabaya:
Sunan Ampel Pers Tunggal, Amin Widjaja, 2008, Corporate Social Responsibility, Jakarta,
Harvarindo Umary, Barmawie, 1988, Pendidikan Islam, Yogyakarta, Sunan Kalijaga Velazquez, Manuel G, 2005, Etika Bisnis: Konsep dan Kasus Terj. Ana
Purwaningsih, Kurnianto, dan Totok Budi Santoso, Yogyakarta, Penerbit Andi, hlm. 80
Wibisono, Yusuf, 2007, Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR, Gresik,
Fanscho Publishing Widjaja, Gunawan Dan Yerimia Ardi Pratama, 2008, Resiko Hukum Dan
Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Jakarta, Forum Sahabat Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, 2002,
Menggagas Bisnis Islami, Jakarta, Gema Insani Press
186
Zahrah, Muhammad Abu, 2005 Ushul Fiqh Terj. Saefullah Ma’sum, Jakarta,
Pustaka Firdaus Zuhudi, Masjfuk, 1970, Masail Fiqhiyah. Jakarta, PT. Gunung Agung
2. Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia, 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, www.hukumonline.com Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Bina Lingkungan Dan Penerapan Pasal 74 UU PT, www.hukumonline.com
Republik Indonesia, 2007, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-
05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan, www.hukumonline.com
Republik Indonesia, 2003, Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 Tentang Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan, www.hukumonline.com
3. Jurnal, Makalah dan Internet
Ardana, I Komang, 2008, Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial,
www.ejournal.unud.ac.id (diunduh tanggal 11 Oktober 2009 pukul 16.35 WIB)
Arifin, Zainal, 2008, “Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Bebas
Dari Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Rejang Lebong”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Asshiddiqie, Jimly, 2007, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer,
(diunduh tanggal 23 Desember 2009, pukul 12.09 WIB) Dusuki, Asyraf Wajdi dan Humayon Dar, 2005, “Stakeholders’ Perceptions
of Corporate Social Responsibility of Islamic Banks: Evidence from Malaysian Economy”, Advance In Islamic Economic And Finance Journal Vol. 1 (Paper to be presented at the Sixth International Conference on Islamic Economics, to be held in Jakarta, Indonesia, on 21-24 November 2005) (diunduh dari http://islamfinland.files.wordpress.com/2009/08/idb-advances-in-islamic-economics-and-finance.pdf pada Tanggal 12 November 2011, Pukul 12.01 WIB)
Efendi, Muhammad Rizka Maulana, 2010, Corporate Social Responsibility
Dalam Perspektif Islam,, http://lisensiuinjkt.files.wordpress.com/2010/05/corporate-social-responsibility-4-presentasi-kajian-lisensi.pdf., (diunduh tanggal 2 Juli 2011, Pukul15.00 WIB)
Gill, Umar, 2008, Understanding Islam’s link with Corporate Social
www.cgrforum.com/library/634375688588346250.pdf (diakses pada tanggal 12 Oktober 2011, Pukul 14.02WIB)
Ginting, Jamin, 2008, “Tinjauan Terhadap Corporate Social Responsibility
(CSR) Dalam Corporate Governance (GCG)”, Jurnal Law Review Vol. VII, Jakarta, Universitas Pelita Harapan
Hasibuan, Chrysanti, 2006 Sekali Lagi, CSR, http://www.swa.co.id (diunduh
tanggal 17 Agustus 2011, pukul 17.07 WIB) Kusumah, Wiraatmadja Suba, 2010, Aspek Hablumminallah dan
Hablumminannas (Ebony & Ivory, Bagian I) http://www.kalangsunda.net/apps/forums/topics/show/2668787-2-aspek-hablumminallah-dan-hablumminannas-ebony-ivory-bagian-i- (diunduh pada 11 Oktober 2011, pukul 10.12 WIB)
Marlia, Makna Ani dan Rahmat Hidayat, 2008, Pentingnya Implementasi
Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia, http://mamrh.wordpress.com/2008/07/21/53/ (diunduh 3 Juli 2011 Pukul 21.05 WIB)
Mohammed Jawed Akhtar, 2007, “CSR In Islam”, Disertation, AUT
University of New Zealand (diunduh dari http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Companies/z136.pdf, pada tanggal 11 November 2011, pukul 10.00 WIB)
Prakarsa, Wahjudi, 2000, “Corporate Governance Suatu Keniscayaan,”
Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 1 No. 2 Oktober-Desember 2000 Rusydi, Fahmi, 2008, Ijma dan Qiyas Adalah Juga Sumber Hukum Islam,
http://orgawam.wordpress.com/2008/09/28/ijma-dan-qiyas-adalah-juga-sumber-hukum-islam/ (diunduh pada 11 Oktober 2011, pukul 10.11 WIB)
Saidi, Zaim, 2009, Komoditas Terlarang dalam Muamalat,
http://wakalanusantara.com/detilurl/Komoditas.Terlarang.dalam.Muamalat/196 (diakses pada tanggal 1 November 2011, Pukul 11.00 WIB
Sampurna, Muhammad Endro, 2007, Sinergi CSR dengan Perspektif Islam,http://www.csrindonesia.com/data/articles/20080310083332-a.pdf (diunduh pada tanggal 12 Oktober 2011, pukul 10.12 WIB)
Suharto, Edi, 2009, Menggagas Standar Audit Program CSR Initiating Audit
http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/CSRAudit.pdf. (diunduh 3 Oktober 2009 Pukul 17.05 WIB)
Suharto, Edi, 2009, Welfare State Dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial,
www.policy.hu, (diunduh tanggal 23 Desember 2009, pukul 12.04 WIB)
Wahid, Ramli Abdul, 2010, Islam Dan Penegakan Hak Asasi Manusia, http://ramliaw.wordpress.com/2010/09/19/islam-dan-penegakan-hak-asasi-manusia/ (diunduh pada tanggal 19 September 2011, pukul 10.19 WIB)
Wahyudi, Ade Ilham, 2010, Pandangan Islam Tentang CSR,
http://kseiprogres.blogspot.com/2010/01/pandangan-islam-tentang-csr.html (diunduh pada 11 Oktober 2011, pukul 10.12 WIB)
Warta Warga, 2009, Pengertian Koperasi Dan Sistem-Sistem,
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/11/pengertian-koperasi-dan-sistem-sistem (diakses tanggal 23 Desember 2009, pukul 12.15)