PENERAPAN KESEHATAN SAKIT PROPINSISUMATERABARAT · 2020. 5. 4. · konstruksi ruang di rumah sakit. A Persyaratan & petunjuk teknis tata cara penye hatan lingkunganRS 14 1996 Sistem

REGULASIDANPENERAPANKESELAMATANDANKESEHATANKERJA(K3)RUMAHSAKITDIPROPINSISUMATERABARAT

BambangRistiono* NizwariliAzkha**

ABSTRACT

Background: The study is relatedto the implementationofregulation's policy on hospitalsafety andoccupationalhealth in West Sumatera. Hospital will implement regulation that local government established if there is effectivemechanism. Regulation is an authoritative ride regarding to detailprocedures that declare on localgovernment policy.Purpose: The study aims to describe regulation policy of health department on behalf of Local Government for theimplementation of hospital safety and occupational health in order to see effective regulationfactors to make hospitalobedient andwill to implement regulationpolicy that established. Methods: The methodof the study was case study withexplorative descriptive. Dependent variable in the study was hospital safety and occupational health in West Sumatera,

while the Independent variable was regulation policy of Local Government in implementing hospital safety andoccupationalhealthwithfactors in it, that cover sanction andreward, watch, regulationfocus, humanresource,financial,commitment, public control, and transparency. Objective: The study was obtained in Health Department and districthospital in West Sumatera that covers 6 district hospitals, i.e. 2 hospitals with 12 accredited statuses, 2 hospitals with 5accreditedstatuses, 2 hospitals with unaccreditedstatus, andprivatehospital. Subject ofthe study was hospitalmanagerand hospital manager in health Department of West Sumatera Province and district/city. Data were collected by deptinterview andspreading questionnaire that was obtainedbecause ofthe difficulty oflocation andthe busy ofrespondents.Result: The result ofthe study shows that regulation ofhospitalsafety andoccupational health is weak, low commitment

ofhospital management towardhospitalsafely andoccupational health, in order to make effective regulation ofhospitalsafety and ocuupational health, it need the support of human resource, financial, sanction and reward, transparency,andpuclic control. Conclusion and suggestion: In order to make hospital safety and occupational health implementedwell, health department of West Sumatera Province has to: complete the existing rule andsosialized it to all hospitals,presence goverment andhospital,'v presence, increasing hospital's commitment andsupport to make effective regulation.The result ofstudy wished to be used bu localgovernment as a reference in implementing and maintaining regulationpolicy ofhospital safety and occupational health, especially in West Sumatera in thefuture.

STUDI LITERATUR

Keywords: safety and occupational health

PendahuluanKeseiamatandan KesehatanKerja(K3) rumahsakit

saat ini belum dilaksanakan secara. optimal di PropinsiSumateraBarat,Rumahsakit merupakan bagianpentingdalam sistem kesehatan, rumahsakit bertindak sebagaitempat rujukankuratiftingkat pertama,keduadan ketigasehingga jadi ajang Pertemuan segala macam penyakityang dapat mengakibatkan penularan, disampmg iturumahsakit sebagai tempat berkumpulnya orang banyakjuga sebagai sumber dari penyakit.

Rumahsakit dibangun dilengkapi dengan aiatdijalankan dandipelihara sedemikian rupauntukmenjagakeamanan dan mencegah kebakaran serta persiaparsmenghadapi bencana, dengan tuiuan untuk menjamin

* Program Srudi Hint! Pendidikan Dokter Gig! FakultasKedokteran Universitas Andalas

** Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat FakultasKedokteran Universitas Andalas

dan menjaga keseiamatan hioup pasien, pegawat danpengunjung serta lingkungannya.

Menurut permenaker No.OS/Men.l996 tentangsistem manajemen Keseiamatan dan Kesehatan Kerja(K3) bab 111pasal 3 aiutarakan bahwasetiap perusahaanyang mempekerjakan lebih dari 100 orang atau lebihdan atau mengandungpotensi bahayawajib menerapkansistem manajemen K3, hal inijuga tertuang daiam UUKesehatan no. 23 tahun 1992 tentang kesehatankhususnyapasal23 tentang kesehata kerja. Setiap tenagakerja, berhak mendanatkan periindungan ataskeseiamatandan kesehatannva sehingga neriudilakukanupaya untuk membina norma-norma perlinaungan Kerjayang diwujudkan dalam unoang-undang dan peraturanK3.

Kebijakan regulasi K3RS akan dapat terlaksanaapabila didukung oleh kebijakan manajemen sertakomitmendarirumahsakit,hal iniakan terlaksana denganbaik apabila diturtjang dengan faktor-faktor yang

53

Jurnal Kesehatan Masyarakat, September 2009 - Maret 2010, Vol. 4, No. 1

mempengaruhi efektifitas regulasi, sehingga perlumendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh.Beberapa fakta yang membuktikan bahwa K3rumahsakit belum terlaksana dengan baik khususnya diPropinsi Sumatera Barat antara lain (1). Sistempeiaporan tentang kecelakaan maupun penyakit akibatkeriadi rumahsakit belum ada, (2). PemahamantentangK3 di rumahsakit diduga masih rendah baik pekerjanyamaupun manajernya, (3). Minimnya tenaga K.3rumahsakit, (4). Pertgorganisasian K3RS yang belumbaik sehingga perludilakukan peneiitian tentang regulasidan penerapan K3RS.

Peneiitian lain dalam bidangK3R.S dilakukan oieh(1). Novianto, (2005). Tentang rancangan penerapansistem manajemen Keselamatan dan KesehatanKeriadirumahsakitUnismamalangjawa Timur,meneliti tentangbagaimana rancangan sistem manajemen K3 yang dapJ,

diaplikasikandi Rumahsakit IslamUnismaMalangJawaTimur. (2). Kishore,J. dan Joshi,TK. (2001). Tentangstatus kesehatan dan penyakit yang berhubungan denganperilaku dan sikap pekerja laki-laki di New Delhi india,dengan design descriptiv study.

Mengingat keterbatasan peneliti dan iuasnyaoermasalahan serta untuk memungkinkan pengelolaanpeneiitian dengan baik, maka permasalahan peneiitian*.ini dibatasi pada aspek pokokyaitu Kebijakan regulasiPemerintah dalam masalah K3 rumahsakit, pelaksanaanregulasi K3RS dan faktor-faktor yang mempengaruhiefektifitas regulasi. Sehingga dapat dirumuskan masalahdalam Denelitian ini adalah:

Bagaimanapelaksanaan K3 rumahsakit di PropinsiSumatera Barat?

Tujuan peneiitian (1). Mendiskrtosikan kebijakanregulasi. Dinas kesehatan Propinsi dalam pelaksananK3RS, (2). Mendiskripsikan pelaksanaan reguiasi K3rumahsakit di Propinsi Sumatera Barat, (3),Mengidentifikasikan faktor yang mempengaruhiefektifitas regulasi pelaksananK3 rumahsakit di PropinsiSumatera Barat.

MetodePeneiitian ini merupakan study kasus yang bersifat

Diskriptif ekspioratif berbasis pada berbagai sumberbukti baik kualitatif maunun kuantitatif dengan lokasipeneiitian di Propinsi Sumatera Barat dan subyekpeneiitian adalah para manajer rumahsakit pemerintahdan swasta, Popuiasi peneiitian adalah pejabat strukturalrumahsakit vaitu manajer rumahsakit.Variabei oenelitian:

Variabel terikat yaitu :Y = Pelaksanaan K3rumahsakit

Variabel bebas yaitu: X = Regulasi K3RS olehpemerintah daerairi.

Instrumen Peneiitian dalam peneiitian ini adalahkuesioner serta wawancara mendalam kepadamanajemen rumahsakit pemerintah dan swasta.

Hasil dan PembahasanDisajikan dalam bentuk tabel dan narasi dari

Kuesioner serta hasil wawancara rnei.daiam terhadapresponden berkaitan dengan regulasi K3 rumahsakitpelaKsanaan regulasi K3 RS oieh rumahsakit serta faktor-faktor yang berpengaruh pada efektifitas regulasimenurut manajer rumahsakit.

1. Regulasi K3 Rumah SakitPemerintah pusat telah mengeiuarkan beberapa

regulasi yang berkaitan dengan K3RS, namun beiumsemuanva terinvemarisii dan terdokumentasi oleh dinaskesehatan Propinsi Sumatera Barat Peniabaran dariregulasi tersebut oleh pemerintah daerah daiam bentukperaturan daerah beium ada sama sekali, padahalmengacu pada PP no. 25 tahun 2000 tentangkewenangan pemerintah dan propinsi sebagai otonommaka pemerintah daerah mempunyai legalitas dalammengatur regulasi K3RS. Dinas kesehatan propinsimaupun kabupaten atau kota menjadi lembaga regulasiyang mampu menciptakan reguiasi untuk memacuperbaikan mutu secara berkeianjutan. Hal inimenunjukkan bahwa kepedulian pemerintah daerahdalam masalah K3 khususnyarumahsakit masihkurang,dilihat dalam Tabel

Data diatas menunjukkan regulasi yang berkaitandengan K3RS ada 22 buah daiam bentuk KeputusanPresiden, Undang-undang, keputusan menteri,keputusan Dirjen, peraturan pemerintah dan sural

edaran, namun dari pemerintah daerah sendiri yangberbentuk peraturan daerah belum ada. Terbanyakadalah peraturan . menteri (9 bh), sedangkar;kebawahnya sangat sedikit apalagi peraturan daerah.Hal ini menunjukkan bahwa regulasi K3 rumahsakitmasih bersifat sentralistik padahai regulasi akan berjalanapabiia adakebijakanyang diteruskan sampai ke tingkatpelaKsana (Syamsi, 1 999), sehingga sangat sulit untukdapat mencapai kepada tujuannya secara mendasar kalaupemerintah didaerah kurangtanggap, kaitannya denganera desentralisasi merupakan suatu kelambatansehubungan dengan kewenanganyang diberikan kepadadaerah dimana tidak dapat memantaatkan peiuangyangada untuk mengatur daerahnya sendiri, beriicut komentarinforman:

ÿ'.....bentuk dari reguiasi berkaitan dengan K3rumahsakit ada beberapa macam antara tainperaturan pemerintah, peraturan menteri dansebagainyanamunyangberupaperda beiumada.sebenarnya regulasi itu sudah ada sebagian,

54

I

Jurnal Kesehatan Masyarakat, September 2009 -Maret 2010, Vol. 4, No. 1

tetapi tidak terdokumentasi dengan baik, karenasayajuga ba.ru memegangjabatan int.."

Belum adanya perda tentang K3 rumahsakit,menurut seorang informan :........masalah regulasi oleh daerah yang

mengatur tentangK3rumahsakit memangbelumada sampai sekarang karena hat ini mungkinmasihbelumdipahamibetuldandianggap belumprioritas, selain itu untuk membuat suatu

peraturan daerah merupakan hal yang tidakmudah karena harus melalui proses yangpanjang.... "

Tabel 2 menunjukkankronologis serta mengetahuiperiode diterbitkannya regulasi berkaitandengan K3RSolehpemerintahpusat, dapat dilibat bahwadari 22 buahregulasi berpedomanpada UUNo. 1 tahun 1970tentangkeselamatan kerja dari departemen tenaga kerja yangmasihdipakai sampaisekarang. BiladitinjauLebihjauhlagi maka departemen kesehatan baru mengeluarkanregulasi yaitu undang-undang menyangkut kesehatankerja pada tahun 1992. Dengan demikian masalahkesehatan kerjanampaknya masih merupakan hal yangkurang mendapat perhatian.

Tabel i. BentukRegulasiK3RSyang ada dariPusatdan yang dimiliki olehDinas KesehatanPropinsi Sumatera Barat

No Bentuk reguiasi Jumfab ¥ aiig dimiliki Persentase (%)

1 Undang-undang 2 2 1002 Peraturan pemerintah j 2 663 Keputusan Presiden j 0 04 Keputusan menteri 4 3 755 Peraturan Menteri £5 33,36 Surat edaraa 1 i ÿ 100

7 Keputusan dirjen 2 1 508 Peraturan daerah 0 0 ©

Jumlah 79 12 54,5

|Regulasi mempunyai tujuan untuk kesejahterandan keselamatan publik (Brennan dan Berwick, 1966),rumahsakit merupakan tempat kerja yang memberi jasapelayanan kesehatan, serta dapat menjamin Keselamatandan Kesehatan Kerja semua pekerja, pasien, pengunjuns,

dan lingkungan sekitarnya (Depkes, 2004), dengan]demikian sesuai dengan tujuan regulasi K3RS sehinggasudah seharusnyal pemerintah mempunyai kepedulianyang lebihbaikdalammenyikapipelaksanaanregulasiK3RS

I


Tabel 2. Tahun Penerbitan, Isi Regulasi dan Bentuk Regulasi K3RS

TA KEP PERNo

HUNREGULASI UU PP KEPPRES SE DIR PERDA

1 1970 Keselamatan Kerja V2 1975 Keselamatan kerja terhadap V

radiasiÿA

3 1975 Izin pemakaian zat radioaktif V

4 1980 Pemeriksaan kesehatan tenaga Vkerja dalam penyelenggaraan K3

5 1980 Syarat-syarat pemasangan dan Vpemeliharaan aiat pemadam apiringan

6 1981 Kewajibar, melapor penyakit Vakibat kerja

7 1983 Pelayanan kesehatan tenaga kerja V8 1989 Ketentuan KK terhadap radiasi V

9 1992 Kesehatan V

10 1992 Persyaratan Kesling RS V11 1993 Penyakit yang timbul karena V

hubungan kerja12 1993 Komite K3 V

13 1993 A Persyaratan kesehatan V

lingkungan ruang & Bangunanserta fasilitas sanitasi rumahsakit

A Persyaratan kesehatankonstruksi ruang di rumahsakit.

A Persyaratan & petunjuk teknistata cara penye hatanlingkungan RS

14 1996 Sistem Manajemen K3 (SMK3) vId 1996 Pengamanan bahan berbahaya V

bagi Kesehatan16 1997 Peiaksanaar. Audit system V

manajemen K317 1997 Penyelenggaraan pelayanan V

radiology18 1997 Pembentukan PanitiaK3 Rumah V

Sakit19 1997 Inspeksi K3 V

20 1998 Persyaratan kesling kerja V

21 1999 Perubahan PP18 /1999 terhadap V

pemgelolaan limbah B322 2003 Komite Kesehatan dan V

Keselamatan KerjaJUMLAK 2 3 1 4 9 1 2 0

56


Tabe: 3. Fersentaseregulasl K3RSyangdimiliki olehRSdiSumbar dari22 macam yang seiiarusnya adit

Rumah Sakii —---- ....T6"- . . . .-_Fersentase yang dimiliki Fersentase dan seharusnyan£ Yos Sudarsc 17 77.3"s Akhmad Mukhtar il 503 Adnan WD 7 31.84 Pariaman 6 27,35 Solo., 9 40,96 Lubuk Sikaping 5 22,17 Pesisir Selatan 6 27,3

Tabel4. Keterkaitanantara reguiasiK3 dengan Unit-unitoperasional di Rumahsakit

No Tahun Reguiasi Radio Laboratfi Dapur Loura KebcrsihaoSogi riti® dry

1 1979 Keselamatan Kerja V V V V V

2 1975 Keselamatan keria terhadap radiasi V

3 1975 iziis pemakaian zat radioaktifdan atau V

sumber yang lainnva4 1980 Pemeriksaan kesehatan tenaga keija V ¥ V V V

aalam penyelenggaraan keselamatankerja

5 1980 Syarat-svarat pemasangan dan ¥ V V V V

pemeiiiiaraanalat pemadam apiringan

6 1981 Kewajiban melapor penyakit akibat V V V V V

kerja7 1983 Peiayanan kesehatan tenaga kerja ¥ ¥ ¥ V ¥

8 1989 Ketentuan keselamatankerja terhadap V

radiasi9 1992 Kesehatan V ¥ V V V

10 1992 Persyaratan Kesehatan lingkungan V V V V V

rumah sakit11 1993 Penyakit yang timhui karersa V V V V V

hubungan kerja12 1993 Komite K3 V V V V V

13 1993 A Persyaratan kesehatan lingkungan V V V V V

ruang& Bangunan serta fasiiitassanitasi rumah sakit

A Persyaratankesehaian konstrukssruang di ruman sakit.

A Persyaratan& petunjuk teknis latacara penyehatan lingkungan rumahsakit

14 1996 Sistem Manajemen K3 (SMK3) V V V V V

15 1996 Pengamanan bahan berbanaya bags V V ¥ V V

Kesehatan16 1997 PelaksanaanAudit system manajemen V V ¥ V V

K317 1997 Penyelenggaraan peiayanan radiology V

18 1997 Pembentukan PanitiaK3 Rumah V V V V V

Sakit19 1997 Inspeksi K3 V V V V V

20 1998 Persyaratan kesehatan lingkungants Z±S--l <r.

V V V V V

21 1999g-iX

Perubahan PP18 /195*9 terhadap V V V V V

pemgeloiaan lintbah B32.2 2003 Komite Kesehatan dan Keselamatan ¥ V V V ¥

KerjaJumlah 22 18 18 18 ISFersentase 10© m 81,8 81,8 81,8

57


Tabel 5. KomitmenRumah Sakit dengan kebijakanRegulasi K3RS

NoJenis komitmen yang ditunjukkan RSI RS2 RS3 RS4 RS5 RS6 RS7Jumlah %

i Dana nnnnnnn 7 100.02 Kebijakan H II fl 3 42.93 Pengawasan n n 2 28 64 Penghargaan dan Sanksi Fl 11435 Organisasi Fl n n Fl 4 57.16 Ketenagaan ri 1 14,3

7 Pengadaan APD Fl 17 fl fl fl ri fl 7 100,0

8 Pengadan IPAL H 17 2 28.69 Membangun sistim keamanan_0 _1 14.3_Jumlah_ 9 6 4 2 3 2 2

Persentase (%) 100 67 44 22 33 22 22 ill!!

Tabel 4 diatas memperlihatkan bahwadari22 macarnregulasi yang ada berkaitanerat denganunit radiologiyaitu100%berarti sangat pentingperanannyadalam operasionalunit radiologi, sedangkan untuk unit laboratorium, loundry,dapur dan kebersihan mempunyai keterkaitan yag samasebesar 8 1,8%.Hal inimenunjukkan bahwasangat eratnya

keterkaitan regulasi K3 rumahsakit dengan unit-unit dilapangan sehingga sudah selayaknya pemerintahmemperhatikanagar regulasiK3 inidapat terlaksana denganbaik.

Pelaksanaan Regulasi K3 Rumah SakitPertanyaan penelitian kedua mengenai pelaksanaan

regulasi K3RS di tingkat operasional rumahsakit, masalahini terkait dengan komitmen dari manajemen rumahsakitterhadap regulasi K3RS, dalam hal ini akan ditiniau daribeberapa aspek yang menjadi indikator komitmenrumahsakit yaitu penyediaan dana, ketenagaan, kebijakan,pengawasan, organisasi, sanksi dan penghargaan,pengadaan sarana penunjang, dan membangun sistimkeamanan, sesuai dengan permenaker No. 05/MEN/' 1996dimana pengusaha dan pengurus harus menunjukkankomitmenterhadap K3,hasil penelitian dapat dilihat padaTabel 5

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 9 item yangmenjaditolok ukurkomitmenyangdilaksanakanmakadalamaspek pendanaan seluruh rumahsakit telah menyediakandana untuk keperluan K3RS,, hasill penelitian danwawancara dengan direktur rumahsakit nampak bahwakomitmen rumahsakit dalam pelaksanaankebijakanK3RSbaru mencapai 44,4%, dimana komitmen yang kurangterutama dalam bidang rekrutmen tenaga, pengawasan,penghargaan dan sanksi, serta pengadaan IPAL, padaha:hal ini sangat penting.

Apabila kita lihat dari segi jenis komitmen yangmenjadi tolok ukur maka rumahsakit lebihkomit terhadapaspek pendanaan dan pengadaan APD walaupun hal itu

hanya sebagian saja, kalaudilihat dari persentase komitmenyang dimilikioleh rumahsakit makayangdiatas 50% hanya2 buah yaitu rumahsakit yang telah terakreditasi 12 item,hal ini menunjukkan bahwa akreditasi mempunyaipengaruh kepada pelaksanaan K3RS.

"....kami mempunyai komitmen aengan K3RSsehingga berusaha meiaksanakan semua regulasiyang ada, saya senairi kan lulusan MARS yangtahu masalah rumahsakit namun demi'kianpemerintah harus menindak lanjuti'regidasiyangtelah dikeluarkan..."

walaupun komitmen kami ada tapi untukmeiaksanakan semua ketentuan memang angatberat ka'lu tidak mendapat aukungan dari atas.... "

Faktor-faktoryang MempengaruhiEfektifitasRegulasiK3RutnahSakit

Bagian ketiga memperlihatkan faktor-faktor yangmungkin akan mempengaruhi efektifitas regulasi K3RSmenurut persepsi pihak manajemen rumahsakit, karena

tanpa faktor pendukung yang memperkuat pelaksanaanregulasi K3RS maka regulasi tidak akan dapat terlaksana,untuk itupenelitimencobamenggali faktor-faktor apa yangmungkin akan mempengaruhi kepatuhan atau efektifitasregulasi rumahsakit untuk meiaksanakan K3 dengandirektur runahsakit,

Efektivitas regulasi dipengaruhi oleh beberapa factorantars Iain Sumberdaya Manusia, dana. Fokus reguiasi,pengawasan, sanksi dan penghargaan, komitmenmanajemen, konteks yang melatarbelakangi, transparansidan kontrol publik (utarini,A,2004).

Hasil penelitian menurut pendapat para manaierrumahsakit faktor yang akan mempengaruhi efektifitasregulasi K3RS dapat dilihat pada Tabel 6.

<r«s»JO


Rumahsakit swasta mempunyai pandangan yanglebih luas dengan menyatakan setuju hampir semua aspekyang ada kecuali konteksyang melatar beiakangi. Daridataini ternyata bahwa semua rumahsakit sadar bahv/akeberadaan sumberdaya manusia seria komitmenmanajemen merupakan faktor yang sangat penting dalarimendukun efektifitas regulasi K3RS namun tidak dapalmemenuhinyakarenabeberapa kendala, sedangkankontrolpublik dirasakan perlu karena saat sekarang pengetahuanmasyarakat sudah semakin tinggi dan masyarakat sudah

semakinkritis,hal inijuga menunjukkanbahwarumahsakitÿidak arogan serta memperhatikan lingkungannya. Berikutkomentar beberapa informan :

"... pendapat dari saya banyak faktor yang akanmendukungefektifitas regulasi, ietapisumberdayamanusialah yang paling venting, karena tanpaSDMyang mencukupi baik dari segi kualitasmaupun kuantitas, kalau tidak ada siapa yangakan melaksanakan regulasi tersebut.... "

Ta'bel 6. Faktor yang mempengaruhi efektifitas regulasi menurut rumahsakit

No Faktor yang berpengaruh RSI RS2 RS3 RS4 RS5 RS6 RS7 TOTAL %

1 Sumber daya manusia. n n n n n n n 7 1002 Dana n n n n 4 57.13 Fokus regulasi n 1 14.34 Pengawasan n n n 3 42,9

5 Sanksi dan penghargaan n n n 3 42.96 Komitmen manajemen rumah sakit n n n n n n n 7 1007 Konteks yang meiatar beiakangi n n 2 28.68 Transparansi n n n 3 42.99 Kontrol publik n n n n n 5 71.4

JUMLAH 8 5 5 3 6 4 4

Dari data penelitian menunjukkan bahwa beberapafaktor yang akan mempengaruhi efektifitas regulasimenurut beberapa rumahsakit yang utama aaalahsumberdaya manusia, komitmen manajemen dan kontroloari publik yang diikuti dengan dana, sanksi danpenghargaan serta pengawasan

"...selainfaktoryang anda kemukakanfaktor SDMtadi tidak hanya di rumahsakit saja tetapi jugadari pihak regulator yaitu dinas kesehatan,bagaimana kalau orang dinas sendiri tidakmemahami hal ini apa tidak aneh kalaurumahsakit yang diregulasi lebih pandas... "

"...sebaiknya daiam persyaratanpendirian suaturumahsakit diterap 'kan betulpersyaratan K3RSinisecara konsekwen, sehingga siapapun tidakakan mendapat izin mendirikan rumahsakitapabila tidak memenuhi persyaratan yang teiahditentukan.. "

Jadi jelas bahwa pihak regulator harus menyediakanSDM yang profesiona! daiam bidang K3RS sertamenjadikan K3RS ini sebagai suatu syarat mutlak daiampemberian izin pendirian suatu rumahsakit yangdilaksanakan dengan tega:

KesimpuianBerdasarkanhasilpenelitiandan pembahasan dapat

ditarik kesimpuian sebagai berikut : Pelaksanaan K3R.Sdipengaruhi oleh regulasi dan kebijakan dan pemerintah,komitmen manajemen rumahsakit sendiri dan adanyabeberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas regulasi,namun dari ketigahal tersebut regulasi dan kebijakan daripemerintah merupakan aspek yang naiing berperananuntuk terlaksananya K3RSkhususnyadi PropinsiSumateraBarat yang dilaksanakan dengan disiplin yang tegas dantidak ada diskriminasi.

Daftar Pustaka

1. Azwar, Al. (1981). Pengantar ilmu Kesehatan lingkungan.[jakarta: Mutiara.

2. Andreasta.M,. 2004. Desentralisasi Manajemen SumberDaya Manusia Kesehaatan: Pengalaman Implementasi diDI.Yogyakarta. Seminar Nasiona! 3 tahun pelaksanaanDesentralisasi Kesehatan di Indonesia. PKPK FK-UGM.

3. Bloom, Benyamin and Masia. 1981. Taxonomiofeducation-,;!objective, cognitive. Third edition.Red Wood City,California:The Benyamin Publishing Company.

4. Cahyono, 2002. Perbedaan sikap PenyelenggaraanKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara tenaga kerjaterlatih K3 denganyang beium terlatih K3diRS. Dr.SariitoYogyakarta Tesis sarjana S2 UGM.Yogyakarta.

59

PENERAPAN KESEHATAN SAKIT PROPINSISUMATERABARAT · 2020. 5. 4. · konstruksi ruang di rumah sakit. A Persyaratan & petunjuk teknis tata cara penye hatan lingkunganRS 14 1996 Sistem

Documents