Top Banner
PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP PRODUK DI PEGADAIAN SYARIAH (Studi Kasus Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Cinere) SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Oleh: Shahreza Andiat PN 11150490000061 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI’AH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1441 H/2019 M
107

PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

Aug 17, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG

PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP PRODUK DI

PEGADAIAN SYARIAH

(Studi Kasus Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Cinere)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu

Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Shahreza Andiat PN

11150490000061

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI’AH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1441 H/2019 M

Page 2: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP
Page 3: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP
Page 4: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP
Page 5: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

v

ABSTRAK

Shahreza Andiat Putra Negara NIM 11150490000061. PENERAPAN

FATWA DSN NO. 92 TENTANG PEMBIAYAAN DISERTAI RAHN

TERHADAP PRODUK DI PEGADAIAN SYARIAH (STUDI KASUS

PEGADAIAN CABANG SYARIAH CINERE). Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, 1441 H/2019 M.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan

dari Fatwa DSN MUI dalam suatu produk di Pegadaian Syariah Cabang Cinere.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian

deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari

objek penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dan

informasi melalui wawancara eksklusif dengan pihak pegadaian syariah cinere

dan studi dokumentasi langsung ditempat. Teknik wawancara dilakukan dengan

cara menentukan dan memilih informan yang dianggap mengetahui dan mengerti

secara keseluruhan tentang apa yang diharapkan penulis, dan studi dokumentasi

dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang relevan dengan penelitian

penulis. Pengolahan data dilakukan dengan menganalisis hasil dari studi

dokumentasi dan studi lapangan dan mengkaji tentang kesesuaiannya dengan

Fatwa DSN-MUI.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Fatwa DSN-MUI No.

92 tentang pembiayaan disertai rahn di terapkan dalam beberapa produk, dan

produk pembiayaan yang penulis teliti yaitu produk pembiayaan Arrum BPKB

dan Amanah. Pada penerapannya pembiayaan dengan produk tersebut

menggunakan akad yang sama yaitu akad rahn tasjily dan akad pinjaman qardh.

Adanya akad qardh (pinjaman) timbul karena akad rahn yang menyertakan unsur

jaminan maka melahirkan utang piutang. Barang jaminan oleh nasabah

dijaminkan ke pegadaian syariah cinere, dan oleh karena tersebut maka dikenakan

biaya mu’nah akibat dari penyimpanan barang jaminan tersebut berdasarkan

adanya akad rahn/gadai, penyimpanan atas barang jaminan tersebut bukan

merupakan akad ijarah melainkan konsekuensi dari akad rahn sehingga terdapat

kekeliruan yang mengatakan bahwa terdapat akad ijarah dalam penyimpanan

barang jaminan. Penerapan produk Arrum BPKB dan Amanah tersebut terhadap

Fatwa DSN-MUI No. 92 tentang pembiayaan disertai rahn telah terpenuhi namun

terdapat beberapa ketidaksesuaian terhadap Fatwa DSN-MUI lainnya dalam hal

denda dan ganti rugi.

Kata Kunci : Pembiayaan rahn, Fatwa DSN MUI, Pegadaian Syariah.

Pembimbing : Drs. H. Hamid Farihi, M.A.

Daftar Pustaka : 1992 s.d. 2018.

Page 6: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

vi

KATA PENGANTAR

نهللاه يمهالرحم الرحه بهسمه

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT sang pencipta semesta alam

yang telah memberikan rahmat, berkah dan hidayah-Nya kepada Penulis.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW

yang telah membawa manusia ke zaman ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan

Fatwa DSN No 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan disertai Rahn Terhadap Suatu

Produk Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Cinere)”.

Penulis sadar banyak pihak yang membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu perkenankan Penulis

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Para Pihak yang telah

membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.Ag., S.H., M.A., M.H., selaku Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. AM. Hasan Ali, M.A. dan Dr. Abdurrauf, Lc., M.A., selaku Ketua

Program Studi dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah

memberikan arahan dan saran yang terbaik untuk Penulis.

3. Drs. H. Hamid Farihi, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang

senantiasa memberikan semangat, arahan, dukungan serta meluangkan

waktu untuk memberikan masukan yang baik kepada Penulis, sehingga

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak senantiasa selalu

dalam lindungan Allah SWT.

4. Pegadaian Syariah Cabang Cinere, Khususnya Bapak Eko Wiyoto, S.Sos.,

Selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cinere dan Mas Anggi

Kristianto selaku Penaksir Pegadaian Syariah Cinere dan seluruh staff

Page 7: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

vii

Pegadaian Syariah Cabang Cinere yang telah mengizinkan untuk meneliti

dan banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang selama ini telah

memberikan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan

jenjang pendidikan ini dengan baik.

6. Seluruh staff Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas Syariah Dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan

pelayanan dalam memberikan informasi dan sumber referensi.

7. Kedua orang tua saya, kakak serta adik saya yang telah memberikan

segalanya baik moril maupun materil yang tiada henti kepada penulis

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan

2015 khususnya Salma Nadiyah dan Fakhrul Ardian yang telah membantu

banyak dalam menempuh pendidikan ini semoga kita diberikan

kesuksesan dalam menjalani kehidupan kedepannya.

Akhir kata penulis berdoa semoga segala kebaikan semua pihak mendapat balasan

kebaikan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua

pihak.

Jakarta, November 2019

Shahreza Andiat Putra N

Page 8: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................... i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................ ii

LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................. iii

LEMBAR PERNYATAAN .................................................................................. iv

ABSTRAK .............................................................................................................. v

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi

DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. x

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1

B. Identifikasi Masalah ................................................................... 7

C. Pembatasan Masalah ................................................................... 7

D. Rumusan Masalah ....................................................................... 8

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................. 8

F. Kerangka Teori dan Konseptual ................................................. 9

G. Metodelogi Penelitian ............................................................... 14

H. Rancangan Sistematika Penulisan ............................................ 17

BAB II LANDASAN TEORI .................................................................... 18

A. Tinjauan Teoritis ....................................................................... 18

1. Konsep Akad ..................................................................... 18

2. Tinjauan Gadai Syariah (Rahn) ......................................... 22

3. Gadai Dalam Hukum Positif ............................................. 29

4. Pembiayaan Disertai Rahn ................................................ 30

5. Anatomi Kontrak ............................................................... 34

Page 9: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

ix

B. Studi Review Terdahulu ........................................................... 35

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PEGADAIAN SYARIAH

CABANG CINERE ............................................................................................. 39

A. Sejarah ...................................................................................... 39

B. Profil Lembaga ......................................................................... 41

C. Visi dan Misi ............................................................................ 41

D. Kegiatan Usaha ......................................................................... 43

E. Struktur Organisasi, Tugas dan Jabatan ................................... 44

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN ........................... 45

A. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Arrum BPKB dan

Amanah ..................................................................................... 45

1. Prosedur Pembiayaan Arrum BPKB .................................. 45

2. Prosedur Pembiayaan Amanah ........................................... 47

B. Analisis Pembiayaan Arrum BPKB dan Amanah Berdasarkan

Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan

Disertai Rahn ............................................................................ 49

C. Analisis Kontrak Produk Arrum BPKB dan Amanah .............. 62

BAB V PENUTUP ..................................................................................... 70

A. Kesimpulan ............................................................................... 70

B. Saran ......................................................................................... 72

DAFTAR PUSTAKA ................................................................... 74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Transkip Wawancara

2. Draft Perjanjian Pembiayaan

3. Surat Keterangan Wawancara

4. Dokumentasi

Page 10: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

x

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penyaluran Pembiayaan Pegadaian Syariah Di Indonesia 2010-2016 4

Gambar 1.2 Kerangka Konseptual ........................................................................ 13

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Cinere ..................... 44

Gambar 4.1 Alur Skema Pembiayaan ARRUM BPKB ........................................ 45

Page 11: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan jaman menandakan bahwa kehidupan

umat manusia terus bermetamorfosa dari cara konvensional ke modern.

Termasuk di segala bidang kehidupan manusia termasuk di dalamnya

bidang sosial, politik, kebudayaan, teknologi dan ekonomi. Khusus aspek

ekonomi merupakan aspek kehidupan yang sangat dinamis. Artinya, selalu

mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke-waktu.

Untuk kegiatan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi

ruang dan waktu, posisi fatwa sangat diperlukan sebagai pijakan hukum.

Fatwa dijadikan pedoman oleh otoritas keuangan dan Lembaga Keuangan

Syariah (LKS) dalam kegiatannya. Fatwa dijadikan standar untuk

keshariahan produk dan operasional keuangan syariah dan sebagian fatwa

merupakan transformasi akad-akad dalam hukum islam ke dalam kegiatan

transaksi keuangan syariah karena keuangan syariah merupakan bentuk

aplikasi dari hukum islam.1

Lembaga keuangan berperan penting dalam pengembangan dan

pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan

kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin

dipenuhi tanpa bantuan para pengusaha untuk mendapatkan tambahan

modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi

mekanisme saving (tabungan).2

Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah diantaranya

memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk

melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

1 Frank E. Vogel dan Samuel. L. Hayes, Islamic Law and Finance: Religion Risk and

Return (The Netherlands: Kluwer Internasional, 1998), h. 23.

2 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), UII Press,

Yogyakarta, 2004, hal. 51.

Page 12: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

2

Misalnya mengonsumsi suatu barang, taambahan modal kerja,

mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan

permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun

padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai.

Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah yaitu :

1. Memperlancar pertukaran produk (barang dan jasa) dengan

menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali

dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna jasa

keuangan sehingga membuka peluang keuntungan sesuai prinsip

syariah.

4. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai

keamanan dana masyarakat yang dipercayakan sesuai dengan

prinsip syariah.

5. Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat

digunakan ketika dibutuhkan sesuai dengan prinsip syariah.3

Prinsip syariah menurut pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor

21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah yang dimaksud dengan prinsip

syariah adalah :

“prinsip hukum islam delam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa

yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam

penetapan fatwa di bidang syariah”.

Dari ketentuan diatas tampak bahwa menurut Undang-undang

Nomor 21 Tahun 2008, prinsip hukum islam yang akan digunakan dalam

kegiatan yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah terlebih dahulu

harus ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dalam fatwa, yang dalam

3 Mardani, aspek hukum lembaga keuangan syariah di ndonesia, Kencana, Jakarta, 2015,

hal. 5.

Page 13: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

3

hal ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

(selanjutnya disebut Fatwa DSN MUI).

Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang

menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu jaminan nasabah

tersebut digadaikan, kemudian ditaksir oleh pegadaian untuk menilai

besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi

jumlah pinjaman. Sementara ini usaha pegadaian secara resmi masih

dilakukan pemerintah. Sedangkan pegadaian syariah dalam menjalankan

operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pinjaman dengan

menggadaikan barang sebagai jaminan utang dilakukan dalam bentuk

rahn. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank

syariah dengan perum pegadaian membentuk unit layanan gadai syariah di

beberapa kota di Indonesia. Disamping itu ada pula bank syariah yang

menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri.4

PT. Pegadaian (persero) yang sebelumnya berbentuk Perusahaan

Umum Pegadaian (Perum Pegadaian) berdasarkan ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan

Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum)

Pegadaian, sebagaimana diganti dengan Peraturan Pemerintah nomor 103

tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, dan perubahan

yang terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011

tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum (Perum)

Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan itu

dimaksudkan dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas

4 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Kencana, Jakarta, 2017. Hal.

47.

Page 14: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

4

penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat

menengah kebawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.5

Salah satu produk di Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya

disebut LKS) termasuk Pegadaian Syariah adalah “Pembiayaan” yang

dalam hukum islam (fikih) kepentingan kreditur itu sangat dijaga dan

diperhatikan. Oleh karena itu ia dibolehkan meminta barang dari debitur

sebagai jaminan utangnya. Dalam dunia finansial, barang jaminan ini

biasanya dikenal dengan objek jaminan (colleteral) atau barang gadai

(marhun) dalam gadai syariah.

Gambar 1.1

Penyaluran Pembiayaan Pegadaian Syariah di Indonesia tahun 2010-2016

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun Rahn Arrum Mulia

2010 1.613.520, 92.210 176.498

2011 2.157.676 102.900 986.597

2012 2.569.448 64.462 998.597

2013 2.735.327 133.837 1.289.693

2014 3.045.332 200.333 837.546

2015 3.470.196 339.403 594.007

2016 4.910.872 536.107 819.516

Sumber : laporan tahunan pegadaian syariah

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Industri

Keuangan Non Bank (IKNB) syariah, peningkatan bisnis gadai syariah

didukung oleh pertumbuhan pinjaman pembiayaan syariah berbentuk

5 Rizki Sukma Hapsari, perlindungan hukum terhadap nasabah dalam hal terjadi

kerusakan atau kehilangan barang jaminan di PT. Pegadaian (Persero) kota Madiun, jurnal

repertorium vol III, fakultas hukum universitas sebelas maret, 2016.

Page 15: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

5

Rahn yang mencapai Rp 4,01 triliun per Maret 2018, naik 1,77%

dibandingkan periode yang sama di tahun 2017.

Pembiayaan syariah berbentuk Rahn Tasjily naik signifikan 77,9%

menjadi Rp 1,08 triliun. Sebalikanya, pegadaian mencatat penyaluran

pembiayaan dari produk mulia sebesar Rp 41 miliar, turun 87,6%

dibandingkan periode yang sama tahun 2017, yakni sebesar Rp 333 miliar.

Dari tiga produk syariah tersebut, pegadaian secara keseluruhan

berhasil mencatatkan pembiayaan syariah sebesar Rp 5,26 triliun, naik

7,7% dibandingkan tahun sebelumnya.6

Dalam kegiatan operasionalnya pegadaian syariah menggunakan

beberapa peraturan yang mendukung usaha pergadaian tersebut diantara

regulasi tersebut yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

31/POJK/2016 tentang usaha pergadaian, Fatwa DSN No 25/DSN-

MUI/III/2002 tentang Rahn, Fatwa DSN No 26/DSN-MUI/III2002 tentang

Rahn Emas, Fatwa DSN No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily

dan Fatwa DSN No 92/DSN-MUI/2014 tentang Pembiayaan yang disertai

Rahn (al-tamwil al- mautsuq bil-rahn) yang masing-masing terdiri dari

tiga akad, yaitu akad gadai, akad utang dan akad ijarah.

Konsep gadai modern, pada dasarnya gadai syariah berjalan lebih

dari satu akad transaksi Islam. Namun, akad ijarah yang merupakan

kontrak akad setelah akad qard dalam gadai syariah menjadi satu hal

pengenaan biaya/uang sewa. Hal ini menjadi kekhawatiran mengandung

unsur-unsur yang tidak sejalan dengan Islam. Dalam konsep multiakad

ditransaksi gadai syariah dianggap tidak bertentangan dengan larangan dua

akad dalam satu transaksi, karena akad dilakukan secara terpisah dalam

artian akad qard sebagai akad pinjaman uang yang kemudian akad ijarah

sebagai akad sewa tempat barang jaminan.

6https://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/per-maret-2018-pembiayaan-

syariah-pegadaian-capai-rp-526-triliun.

Page 16: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

6

Berdasarkan penelitian terkait sebelumnya, penulis mendapati

dalam praktek yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan Syariah, terdapat

beberapa kesenjangan secara teori, regulasi maupun praktik yang

dijalankan antara pihak LKS dengan nasabah, akad-akad yang tidak

berjalan sesuai dengan prinsip Islam dan peraturan-peraturan yang terkait,

sistem gadai yang dikonstruk oleh DSN-MUI melalui aturan fatwa dengan

sistem yang menggabungkan beberapa akad dalam transaksinya yang

menyertakan jaminan perlu diteliti lebih lanjut tentang penerapan atau

implentasinya agar tidak melampaui batas norma dan nilai syariah yang

sudah ditetapkan.

Selain itu mekanisme menggunakan akad pembiayaan, maka

ketentuan-ketentuan tentang pembiayaan juga harus sesuai dengan prinsip

dan regulasi yang ada. Dalam praktik terjadi ketidakjelasan akad yang

digunakan dalam transaksinya yang menyimpang dari aturan maupun

regulasi yang ada, kapan akad tersebut berlaku, serta barang jaminan yang

dijaminkan tidak memenuhi rukun dan syarat rahn, ketentuan besar biaya

pemeliharaan (mu‟nah) yang pada dasarnya harus berdasarkan biaya riil

dan pasti tidak boleh ditetapkan berdasarkan besaran jumlah pinjaman,

tidak ada kejelasanan terkait mu‟nah atau ujroh yang masih dianggap

sebagai ujroh dengan memakai akad qard dan mu‟nah dengan memakai

akad ijarah, beberapa masih mengambil pendapatan dari biaya

pemeliharaan dari akad murabahah.

Berdasarkan beberapa uraian diatas oleh karena itu penulis ingin

bermaksud untuk meneliti lebih lanjut dengan judul Penerapan Fatwa

DSN No. 92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn

Terhadap Suatu Produk Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian

Cabang Pegadaian Syariah Cinere

Page 17: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

7

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masalah yang dapat

diidentifikasikan penulis adalah sebagai berikut :

a. Konsep inovasi dari rahn yang diterapkan dalam akad-akad yang

ada masih dianggap sebagai hilah agar terhindar dari riba dan

gharar.

b. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait produk-produk yang

ditawarkan di Pegadaian Syariah.

c. Tidak diaturnya dalam bentuk Undang-Undang tentang usaha

pegadaian syariah.

d. Tidak adanya ketegasan penggunakan akad serta pendapatan LKS

dari biaya penyimpanan/pemeliharaan serta besaran biaya yang

perhitungannya tidak didasarkan pada biaya pasti dan riil.

e. Formulasi gabungan beberapa akad menimbulkan adanya biaya

yang harus ditanggung nasabah, yang besarannya berdasarkan nilai

taksiran pembiayaan gadai berbeda-beda tiap LKS.

C. Pembatasan Masalah

Yang menjadi fokus dalam pembahasan ini, maka penulis berusaha

untuk memberikan sebuah batasan atas permasalahan yang penulis bahas.

Pembatasan masalah dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadi

tumpang tindih dengan masalah lain diluar penelitian ini.7

Batasan masalah penelitian ini adalah Penerapan produk Arrum

BPKB dan Amanah berdasarkan Peraturan Fatwa No 92 Tahun 2014

Tentang Pembiayaan Disertai Rahn Di Pegadaian Syariah Cabang Cinere.

7 Tim Penulis Fakultas Syariah Dan Hukum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Jakarta,

UIN Syahid, 2007, Hal. 23.

Page 18: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

8

D. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi serta pembatasan

masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk

pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan produk Arrum BPKB dan Amanah pada

Pegadaian Syariah ?

2. Bagaimana kesesuaiannya terhadap ketentuan dalam Fatwa DSN

MUI No. 92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan Disertai Rahn dan

Fatwa DSN MUI terkait ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan :

1. Menganalisis penerapan produk Arrum BPKB dan Amanah di

Pegadaian Syariah Cabang Cinere.

2. Menganalisis kesesuaian praktik yang diterapkan produk tersebut

berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 dan

Fatwa DSN MUI lainnya yang terkait.

Manfaat Penelitian

Manfaat bagi akademisi yaitu :

1. Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan untuk penelitian

selanjutnya.

2. Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi informasi bagi

masyarakat yang ingin menjadi nasabah pegadaian syariah.

Page 19: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

9

Manfaat bagi praktisi :

1. Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi

mengembangkan bagi lembaga terkait.

2. Dengan adanya penelitian ini menjadi referensi bagi pemerintah

dalam mengeluarkan kebijakan terkait penelitian ini.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini, akan membahas tentang

penerapan suatu produk hukum dalam hal ini adalah undang-undang

dan fatwa dsn mui dalam pembiayaan disetai rahn di pegadaian

syariah. Selanjutnya pembahasan teori yang bersangkutan dengan

penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Prinsip-prinsip Hukum Islam

Menurut Fathurahman Djamil yaitu :

a. Meniadakan Kesulitan dan Tidak Memberatkan („Adamul haraj)

Hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi

kesulitan, semua hukumnya dapat dilaksanakan oleh umat

manusia. Karena itu dalam hukum Islam dikenal istilah rukhshah

(peringanan hukum ).

b. Menyedikitkan Beban (Taqlil Al-Takalif )

Nabi melarang para sahabat memperbanyak pertanyaan tenntang

hukum yang belum ada yang nantinya akan memberatkan mereka

sendiri. Nabi SAW justru menganjurkan agar mereka memetik dari

kaidah-kaidah umum. Yang sedikit tersebut, justru memberikan

kelapangan yang luas bagi manusia untuk berijtihad. Dengan

demikian, hukum islam tidaklah kaku, keras, dan berat bagi umat

manusia.

c. Ditetapkan Secara Bertahap (Tadrijiyyan)

d. Memperhatikan Kemaslahatan Manusia

Page 20: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

10

Dalam penetapan hukum senantiasa didasarkan pada tiga sendi

pokok, yaitu :

1) Hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan

hukum-hukum itu;

2) Hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak

menetapkan hukum dan menundukan masyarakat kebawah

ketetapannya; dan

3) Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan

masyarakat.

Disamping itu, terbentuknya hukum islam didorong oleh

kebutuhan-kebutuhan praktis, ia juga dicari dari kata hati untuk

mengetahui yang dibolehkan dan yang dilarang. Hakekat

kemaslahatan dalam islam adalah segala bentuk kebaikan dan

manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material

dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu yang dipandang

islam bermaslahat jika memenuhi unsur, yaitu kepatuhan syariah

(halal) dan bermanfaat, serta membawa kebaikan (thayyib) bagi

semua aspek secara menyeluruh yang tidak menimbulkan

mudharat dan merugikan pada salah satu aspek. Secara luas,

ditujukan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam

maqasid (tujuan) syariah yang terdiri dari konsep perlindungan

terhadaap keimanan dan ketakwaan, keturunan, jiwa, dan

keselamatan, harta benda, dan rasionalitas. Kelima unsur maslahat

tersebut merupakan hak dasar manusia sehingga harus memenuhi

unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam maqashid syariah secara

terintegrasi.

e. Mewujudkan Keadilan yang Merata.

Disamping orientasi keadilan, hukum islam juga berorientasi pada

moralitas. Keadilan dalam islam adalah menempatkan sesuatu

hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang

Page 21: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

11

berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan

prinsip muamalah yang melarang kegiatan-kegiatan yang pada

akhirnya akan bertentangan dengan keadilan.8

Ada beberapa asas-asas hukum bisnis syariah, yaitu:

a. Kebebasan dalam kepemilikan dan usaha bisnis.

Adalah seseorang bebas memiliki harta dan mengelolanya

sekaligus melakukan berbagai transaksi yang dikehendakinya

selama tidak melanggar aturan syara‟.

b. Keadilan dalam produk dan distribusi

Adalah secara umum, orientasi produksi dalam bisnis syariah

bertujuan untuk mencari nilai tambah dan keuntungan dengan nilai

ibadah.

c. Komitmen terhadap akhlaqul karimah dalam praktik bisnis.

Hal ini sesuai dengan tujuan diutusnya Rasulullah SAW,

sebagaimana sabdanya “sesungguhnya aku diutus untuk

menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR. Al-Bazzar).9

Pembiayaan syariah menurut sudut pandang yuridis adalah

pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan prinsip

musyarakah, pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip murabahah,

prinsip istishna dan prinsip as-salam, pembiayaan sewa menyewa

berdasarkan prinsip ijarah (sewa murni) dan ijarah al-muntahia bit-

tamlik (sewa beli atau sew dengan hak opsi).10

8 Fathurahaman Djamil, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep (Jakarta:

Sinar Grafika, 2013), h. 43-57.

9 Mardani, Hukum Bisnis Syariah (Jakarta: Kencana, 2014), h. 57.

10 Ahmad Supriyadi, “ Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan

Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia”, Al Mawarid Edisi X ,

(2003), h. 43.

Page 22: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

12

Rahn atau Gadai adalah menahan salah satu harta milik si

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.11

Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak

maupun benda tidak bergerak yang diserahkan pemilik agunan kepada

bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, guna menjamin pelunasan

kewajiban nasabah penerima fasilitas.12

11

Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Amp : Perasuransian

Syariah di indonesia, (Depok : Kencana, 2017), h.248.

12 Undang-undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Page 23: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

13

2. Kerangka Konseptual

Gambar 1.2

Kerangka Konseptual

Penerapan produk

Arrum bpkb dan

Amanah

Pengumpulan data

Wawancara,

observasi dan

dokumentasi

FATWA DSN MUI No.

92 Tahun 2014.

PERMA No. 02 Tahun

2008

POJK No 31 Tahun 2016.

PP No 51 Tahun 2011.

Analisis data

penelitian

Hasil

Kesimpulan dan saran

Page 24: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

14

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Normatif adalah penelitian

yang memandang masalah dari sudut pandang legal formal atau

normatifnya. Sementara penelitian empiris yaitu penelitian yang

melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan

untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan atau

perundang-undangan dan hukum yang sedang berlaku secara efektif,

khususnya yang berkaitan dengan peraturan hukum tentang

pelaksanaan pembiayaan disertai rahn serta implentasi atau penerapan

hukumnya bagi para pihak. 13

2. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

kualitatif deskriptif. Metode kualitatif yaitu proses penyusunan,

mengkategorisasikan data kualitatif, mencari pola atau tema, dengan

maksud memahami maknanya. Data kualitatif terdiri atas kata-kata

yang tidak diolah menjadi angka-angka, artinya laporan-laporan itu

perlu dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal

yang penting, disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah

dikendalikan.14

Jika menggunakan analisis kualitatif, maka data yang telah

terkumpul harus dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing

13

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia

Press, 2010), h. 52

14 S.Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung : Tarsito, 1992) ,

h.142.

Page 25: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

15

dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah

penelitian.15

Spesifikasi sifat penelitian ini yaitu Deskriptif analitis.

3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder,

yaitu :

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat

atau lapangan. Data primer ini diperoleh melalui:

a. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan

pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti.

Wawancara ini sebagai pelengkap dalam penelitian. Wawancara

dilakukan kepada jajaran yang mewakili pihak pegadaian syariah

yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait implementasi

fatwa pembiayaan disertai dengan rahn yang mereka jalankan.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen

tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang

diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan, dan dipadukan

membentuk suatu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh. Studi

dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau

melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah

dokumen. Hasil penelitian yang dilaporkan tersebut adalah hasil

analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.16

Dokumen disini

yaitu dokumen tentang penerapan fatwa pembiayaan disertai rahn

dalam suatu produk di pegadaian syariah.

15

Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), h.124

16 Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, Jurnal

Wacana, Vol. XIII, No. 2 (Juni 2014)

Page 26: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

16

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh lewat

pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek

penelitiannya.17

Pengumpulan dilakukan dengan cara mengumpulkan

dan meneliti peraturan perundang-undangan, fatwa DSN MUI, buku-

buku, dan bahan bacaan lain yang relevan yang berkaitan dengan

masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis dan Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh sudah terkumpul, langkah selanjutnya

adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh satu kesimpulan

akhir.18

Untuk dapat memperoleh hasil penelitian yang bisa

dipertanggungjawabkan kredibilitasnya, pengolahan data penelitian ini

dilakukan dengan menganalisis data hasil studi lapangan. Juga

menganalisis Fatwa DSN-MUI yang relevan dengan mengkaji

penerapannya pada pelaksanaan pembiayaan yang disertai rahn di

lapangan serta peraturan atau regulasi lain yang relevan, hingga dapat

menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah

penelitian ini.

5. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan

penelitian ini mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi fakultas

syariah dan hukum tahun 2017.

17

Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 92.

18 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, ( Yogyakarta : Andi Offset, 2000), h. 36-37

Page 27: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

17

H. Rancangan Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka

Penelitian, Metode Penelitian, dan Rancangan Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini berisikan tentang konsep dan tinjauan teoritis akad, gadai

syariah(rahn), gadai menurut hukum positif, konsep pembiayaan disertai

dengan rahn yang meliputi substansi dan konsep berdasarkan literatur

maupun peraturan perundangan dan peraturan lainnya serta penjelasan

penjelasan berdasarkan pustaka.

BAB III : Gambaran Umum

Berisi tentang gambaran umum Pegadaian Syariah Cabang Cinere, yang

diantaranya adalah sejarah, profil, visi dan misi, macam-macam produk,

struktur organisasi, tugas dan jabatan.

BAB IV : Pembahasan dan Hasil

berisi tentang penerapan produk Arrum bpkb dan Amanah pada Pegadaian

Syariah serta menganalisa kesesuaian praktik pada produk tersebut

terhadap ketentuan didalam Fatwa DSN No 92 tahun 2014 serta Fatwa

DSN MUI maupun Peraturan lainnya yang terkait di Pegadaian Syariah

Cabang Pegadaian Syariah Cinere.

BAB V : Penutup Kesimpulan dan Saran

dalam bab ini penulis menulis kesimpulan dari jawaban permasalahan

disertai dengan saran-saran terkait penelitian ini

Page 28: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

18

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Konsep akad

a. Pengertian akad

Menurut bahasa akad adalah Ar-rabith (ikatan), sedangkan

menurut istilah akad memiliki dua makna yaitu; Makna khusus akad

yaitu ijab qabul yang melahirkan hak dan tanggungjawab terhadap

objek akad (ma‟qud alaih). Makna khusus ini yang dipilih oleh

Hanafiah. Pada umumnya, setiap istilah akad itu berarti ijab qabul

(serah terima) kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain.

Sedangkan makna umum akad adalah setiap perilaku yang

melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri

hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Definisi

akad diatas menurut Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah. Istilah akad

ini sinonim dengan istilah iltizam (kewajiban).1

b. Syarat akad

Ada beberapa syarat akad yaitu syarat terjadinya akad (syuruth

al-in‟iqad), syarat sah akad (syuruth al-shihah), syarat pelaksanaan

akad (syuruth an-nafidz, dan syarat kepastian hukum (syuruth al-

iltizam). Masing-masing sebagai berikut :

1) Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad (kontrak), yaitu terbagi kepada

syarat umum dan syarat khusus. Yang termasuk syarat umum yaitu

1 Oni Sahroni, Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya

Dalam Ekonomi Syariah, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 4.

Page 29: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

19

rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang

berakad, objek akad, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang

olrh syara‟. Yang dimaksud syarat khusus adalah syarat-syarat

yang harus ada pda sebagian akad dan tidak disyaratkan pada

bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah

dan keharusan penyerahan barang/objek pada akad al-uqud al-

„ainiyah.

2) Syarat Sahnya Akad

Menurut Ulama Hanafiah, sebagaimana yang dikutip oleh

Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, syarat sahnya akad apabila

terhindar dari enam hal, yaitu:

a) Al-Jahalah (ketidakjelasan harga, jenis dan

spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya

opsi, dan penanggung atau penanggungjawab);

b) Al-Ikrah (Keterpaksaan);

c) Attauqit (Pembatasan Waktu);

d) Al-Gharar(Ada unsur kemudharatan); dan

e) Al-Syarthu al-fasid (syarat-syaratnya rusak, seperti

pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual

dengan harga yang lebih murah).

3) Syarat Pelaksanaan Akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung

pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu (1)

adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (al-

wilayah) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun

perwakilan. (2) pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak

orang lain.

4) Syarat Kepastian Hukum atau Kekuatan Hukum

Page 30: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

20

Suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat apabila ia

terbebas dari segala macam hak khiyar.2

khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk

melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

c. Akad yang berlaku dalam Pegadaian Syariah

Menurut fatwa DSN, akad yang berlaku dalam pegadaian

syariah adalah qardh, rahn dan ijarah sebagaimana penjelasan

fatwa DSN sebagai berikut:

Akad yang digunakan adalah akad Qardh wal Ijarah, yaitu

Qardh wal Ijarah adalah akad pinjaman dari bank untuk nasabah

yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang

jaminan yang diserahkan. Dengan perincian sebagai berikut:

a) Qardh; dimana LKS sebagai muqridh (pihak yang

meminjamkan uang) dan nasabah sebagai muqtaridh (pihak

yang meneriman pinjaman).

b) Rahn; dimana LKS sebagai murtahin (pihak yang

menerima agunan) dan nasabah sebagai rahin (pihak yang

menyerahkan agunan).

c) Ijarah; di mana LKS sebagai musta‟jir (pihak yang

menyewakan) dan nasabah sebagai muajir (pihak yang

menyewa).

Ketiga rangkaian transaksi tersebut termasuk dalam

kategori transaksi multiakad karena akad pertama (akad qardh)

tergantung kepada akad kedua (akad rahn) dan akad ketiga (akad

ijarah).

2 Mardani, HukumPerikatan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 53.

Page 31: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

21

Juga karena seluruh pihak akad dan objek akad dalam

ketiga akad tersebut adalah sama. Pihak kreditor adalah pihak yang

menyewakan dan penerima jaminan, sedangkan pihak debitur

adalah penyewa dan pihak yang menyerahkan jaminan.3

Qardh adalah suatu akad penyaluran dana oleh LKS kepada

nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah

wajib mengembalikan dana tersebut kepada LKS pada waktu yang

telah disepakati.

Akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah terdiri atas

dua macam:

a) Akad Qardh yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial

semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-

MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-

Qardh, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi

transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk

mendapatkan keuntungan;

b) Akad Qardh yang dilakukan sebagai sarana atau

kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan

akad-akad mu‟awadhah (pertukaran dan dapat

bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan

untuk mendapatkan keuntungan.4

Qardh dibolehkan dalam transaksi di Lembaga Keuangan

Syariah, sebagaimana juga dibolehkan dalam Islam, hal ini

dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an sebagai

berikut:

3 Oni Sahroni, Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya

Dalam Ekonomi Syariah, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 217-218.

4 Fatwa DSN-MUI No. 79 Tahun 2011 tentang Qardh Dengan Menggunakan Dana

Nasabah.

Page 32: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

22

رة والل ي قبض وي بصط من ذا الذي ي قرض الل ق رضاحسنا ف يضاع ف ه له أضعافا كثي واليه ت رجعون)البقرة: ٥٤٢(

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada allah pinjaman

yang baik (menafkahkan harta di jalan allah), maka allah akan

melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang

banyak, Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-

Nya-lah kamu dikembalikan..” (Q.S Al-Baqarah :245)

2. Gadai syariah/Rahn

a. Pengertian gadai

Kata al- rahn berasal dari bahasa arab “rahana-yarhanu-

rahnan” yang berarti menetapkan sesuatu. Secara bahasa menurut Abu

Zakariyya Yahya bin Sharaf al-Nawawi (w. 676 H) pengertian al-rahn

adalah al-subut wa al-Dawam yang berarti “tetap” dan “kekal”.

Menurut Taqiyyudin Abu Bakar al-Husaini (w. 829 H), al-rahn adalah

al-subut “sesuatu yang tetap dan al-ihtibas “menahan sesuatu”.

Dengan demikian, pengertian al-rahn secara bahasa seperti yang

terungkap diatas adalah tetap, kekal dan menahan suatu barang sebagai

pengikat utang.5

Secara istilah menurut Ibn Qudamah (w. 629 H), pengertian Al-

rahn adalah al-mal al-ladhi yuj‟alu wathiqatan bidaynin yustaufa min

thamanihi in ta‟adhara istifa‟uhu mimman huwa „alayh “suatu benda

yang dijadikan kepercayaan atas utang, untuk dipenuhi dari harganya,

bila yang berutnag tidak sanggup membayar utangnya”. Menurut

Zakariyya al-Anshary (w.936 H) al-rahn adalah ja‟lu aini malin

5 Ade Sofyan Mulazid, kedudukan sistem pegadaian syariah, (Jakarta: Kencana, 2016), h.

1.

Page 33: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

23

wathiqatan bidaynin yustaufa minha „inda ta‟adhuri wafa‟ihi “

menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta benda sebagai

jaminan utang yang dipenuhi dari harganyaketika utang tersebut tidak

bisa dibayar. Ia menyatakan bahwa tujuan rahn adalah menyerahkan

barang jaminan yang dimiliki dan berpindah kepemilikannya itu ketika

rahin tidak mampu membayar dalam jangka waktu yang telah

ditentukan. Karena itu, jenis barang yang dijadikan jaminan adalah

berupa harta benda yang dapat diperjualbelikan.6

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka secara istilah

rahn adalah perjanjian antara dua pihak yaitu rahin dan murtahin untuk

penyerahan barang yang memiliki harga atau nilai jual sebagai jaminan

atau agunan akibat adanya utang.

b. Dasar hukum Rahn

Gadai hukumnya mubah berdasarkan dalil dari Al-Quran,

Hadist, dan Ijma‟. Dasar gadai dari Al-Quran adalah firman allah SWT

dalam QS. Al-baqarah (2): 283

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(borg)( oleh yang

berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian

6 Ade Sofyan Mulazid, kedudukan sistem pegadaian syariah, (Jakarta: Kencana, 2016), h.

2.

Page 34: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

24

yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan

amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah

tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan

persaksian. Dan, barang siapa yang menyembunyikannya, maka

sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan allah maha

mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dasar dari Hadist diantaranya Hadist yang bersumber dari Aisyah r.a :

“Sesungguhnya Rasulullah SAW membeli makan dari orang

Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya” (HR.

Bukhari Muslim).

Dasar dari Ijma‟ yakni bahwa kaum muslimin sepakat

dibolehkannya gadai secara syariat ketika berpergian (safar) dan

ketika dirumah (tidak berpergian) kecuali mujahid yang berpendapat

gadai hanya berlaku ketika berpergian berdasarkan ayat tersebut.

Akan tetapi, pendapat mujahid ini dibantah dengan argumentasi hadist

diatas. Disamping itu, penyebutan safar (berpergian) dalam ayat

tersebut keluar dari yang umum (kebiasaan).

Selain itu, cara praktik dasar hukum gadai syariah di Indonesia

telah diatur dalam :

1) Bab XIV pasal 372 hingga pasal 412 Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah.

2) Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2000 Tentang Rahn.

3) Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2000 Tentang Rahn

Emas.

4) Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn

Tasjily.

5) Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli

Emas Secara Tidak Tunai.

Page 35: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

25

6) Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/2014 Tentang Pembiayaan

Disertai Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuk Bil Rahn).7

c. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai

Muhammad Anwar dalam buku Fiqh Islam (1988: 56)

menyebutkan rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai

berikut :

1. Ijab Qabul (sighot)

Hal ini dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan,

asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian

gadai di antara para pihak.

2. Orang yang bertransaksi (aqid)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi

gadai yaitu rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai)

adalah :

a) Telah dewasa menurut hukum;

b) Berakal;

c) Atas keinginan sendiri;

3. Adanya barang yang digadaikan (marhun)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang kan

digadaikan oleh rahin (pemberi gadai) adalah:

a) Dapat diserahterimakan

b) Bermanfaat

c) Milik rahin (orang yang menggadaikan)

d) Jelas

e) Tidak bersatu dengan harta lain

7 Mardani. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana,

2015), h. 173.

Page 36: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

26

f) Dikuasai oleh rahin

g) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam buku “Minhajul Muslim”

menyatakan bahwa barang-barang yang tidak boleh

diperjualbelikan, tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan

buah-buahan dipohonnya yang belum masak. Karena penjualan

tanaman dan buah-buahan di pohonnya yang belum masak tersebut

haram, namun untuk dijadikan barang gadai hal ini diperbolehkan,

karena didalamnya tidak memuat unsur gharar bagi murtahin.

Dinyatakan tidak mengandung unsur gharar karena piutang

murtahin tetap ada kendati tanaman dan buah-buahan yang

digadaikan kepadanya mengalami kerusakan(Al-Jazairi, 2000: 532)

4. Marhun bih(utang)

Menurut ulama Hanafiah dan Syafi‟iyah syarat utang yang

dapat dijadikan atas gadai adalah :

a) Berupa utang yang dapat dimanfaatkan;

b) Utang harus lazim pada saat akad;

c) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin.8

Jika ada perselisihan mengenai besarnya hutang antara

rahin dan murtahin , maka ucapan yang diterima ialah ucapan

rahin dengan disuruh bersumpah, kecuali jika murtahin bisa

mendatangkan barang bukti. Tetapi jika yang diperselisihkan

adalah mengenai marhun, maka ucapan yang diterima adalah

ucapan murtahin dengan disuruh bersumpah, kecuali jika rahin

bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan dakwaannya,

karena Rasulullah SAW bersabda: “barang bukti dimintakan dari

8 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah Di Indonesia Konsep Implementasi dan

Institusionalisasi, (Yoyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 115.

Page 37: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

27

orang yang tidak mengaku”.(diriwayatkan Al-Baihaqi dengan

sanad yang baik) (Al-Jazairi, 2000: 533).

Jika murtahin mengklaim telah mengembalikan rahn dan

rahin tidak mengakuinya, maka ucapan yang diterima adalah

ucapan rahin dengan disuruh bersumpah, kecuali jika murtahin

bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan klaimnya (Al-

Jazairi, 2000: 532).

Mazhab Maliki berpendapat bahwa gadai wajib dengan

akad, setelah akad barang orang yang menggadaikan (rahin)

dipaksa untuk menyerahkan borg untuk dipeganag oleh yang

memegang gadaian murtahin (Sayyid Sabiq, 1987: 141).

Sedangkan menurut Al-Jazairi marhun boleh dititipkan kepada

orang yang bisa dipercaya selain murtahin sebab yang terpenting

dari marhun tersebut dapat dijaga dan itu bisa dilakukan oleh orang

yang bisa dipercaya (Al-Jazairi, 2000: 532).9

d. Berakhirnya Akad Rahn

Akad gadai berakhir dengan terjadinya hal-hal sebagai berikut:

1) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.

2) Rahin membayar utangnya.

3) Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin.

4) Pembebasan utang dengan cara apapun, meskipun tidak ada

persetujuan dari pihak rahin.

5) Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari

pihak lain.

6) Rusaknya barang gadaian oleh tindakan atau penggunaan

murtahin.

9 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah Di Indonesia Konsep Implementasi dan

Institusionalisasi, (Yoyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 117.

Page 38: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

28

7) Memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan, hibah atau

sedekah baik pihak dari pihak rahin maupun murtahin.

8) Meniggalnya rahin (menurut Malikiah) dan atau murtahin

(menurut Hanafiah), sedangkan Syafiiyah dan Hanabilah,

menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad

rahn.10

e. Hukum Pemanfaatan barang jaminan

Adapun ulama mazhab berbeda pendapat tentang boleh tidaknya

pemegang gadai menggunakan barang sebagai jaminan tersebut.

Pendapat mereka sebagai berikut:

1) Terhadap pemanfaatan rahin atas borg (barang yang

digadaikan):

a) Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rahin tidak boleh

memanfaatkan barang tanpa seizin murtahin, begitu pula

murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin

rahin. Pendapat ini senada dengan Hanabilah.

b) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika borg sudah

berada di tangan murtahin, rahin mempunyai hak

memanfaatkannya.

c) Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa rahin dibolehkan

untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan borg

berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti

mengendarainya, menyimpannya, dan lain-lain. Akan

tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah

dan kebun, maka rahin harus meminta izin kepada

murtahin.

2) Terhadap pemanfaatan murtahin atas borg:

10

Mardani. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana,

2015), h. 185.

Page 39: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

29

a) Ulama Hanafiah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh

memanfaatkan borg, sebab dia hanya berhak

menguasainya dan tidak boleh memanfaatkan.

b) Ulama Malikiyah membolehkan murtahin memanfaatkan

borg jika diizinkan oleh rahin atau disyaratkan ketika akad

dan barang tersebut adalah barang yang dapat

diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas.

Hampir sama dengan pendapat Syafi‟iyah.

c) Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur.

Mereka berpendapat, jika borg merupakan hewan,

murtahin boleh memanfaatkannya, seperti dengan

mengendarainya atau memerah susunya sekadaar

mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh rahin.

Adapun borg selain hewan tidak boleh dimanfaatkan

kecuali atas izin rahin.11

3. Gadai hukum positif

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas

suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang

yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberi

kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari

barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang

berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang

tersebut dan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.12

11

Mardani. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana,

2015), h. 182.

12 Pasal 1150 KUH Perdata

Page 40: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

30

4. Pembiayaan disertai Rahn

Pembiayaan dalam perbankan Syariah menurut Al-Harran

(1999) dapat dibagi tiga.

1) Returning Bearing Financing, yaitu bentuk pembiayaan yang

secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau

menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan

keuntungan.

2) Return Free Financing, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk

mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang

membutuhkan (poor), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat

diberikan.

3) Charity Financing, yaitu bentuk pembiayaan yang memang

diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehinggaa tidak

ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususya pada

bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan

masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk

investasi bersama (invesment financing) yang dilakukan bersama mitra

usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (mudharabah dan

musyarakah) dan dalam bentuk investasi sendiri (trade Financing)

kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli

(murabahah, salam dan istisna) dan pola sewa (ijarah dan ijarah

munthiya bittamlik).13

Fatwa DSN MUI No. 92 tahun 2014 tentang pembiayaan yang

disertai rahn dalam ketentuan hukum mengatakan Semua bentuk

pembiayaan/ penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

boleh dijamin dengan agunan (Rahn) sesuai ketentuan dalam fatwa

tersebut.

13

Ascarya, akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.

122.

Page 41: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

31

Pada ketentuan terkaid barang jaminan (marhun):

1) Barang jaminan (marhun) harus berupa harta (mal) berharga

baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan

dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk,

efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;

2) Dalam hal barang jaminan (marhun) merupakan musya'

(bagian dari kepemilikan bersama / part of undivided

ownership), maka musya' yang digadaikan harus sesuai dengan

porsi kepemilikannya;

3) Barang jaminan (marhun) boleh diasuransikan sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku danlatau kesepakatan.

Ketentuan terkait utang (marhun bih/dain)

1) Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang;

2) Utang harus bersifat mengikat (lazim), yang tidak mungkin

hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (Fatwa DSN-

MUI Nomor:11DSN-MUIIIV/2000 tentang Kafalah

(Ketentuan Kedua, 4.c)

3) Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta

jangka waktunya;

4) Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan waktu

pembayaran;

5) Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal

diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:

a) mengenakan ta 'widh dan ta 'zir dalam hal Rahin

melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan

kewajibannya;

b) mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal

jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.

Pada ketentuan terkait akad

Page 42: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

32

1) Pada prinsipnya, akad rahn dibolehkan hanya atas utang-

piutang (al-dain) yang antara lain timbul karena akad qardh,

jual-beli (al-bai') yang tidak tunai, atau akad sewa-rnenyewa

(ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai

2) Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya

barang jaminan (marhun); namun agar pemegang amanah

tidak melakukan penyimpangan perilaku (moral hazard),

Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan

(marhun) dari pemegang amanah (al-Amin, antara lain syarik;

mudharib, dan musta j'ir) atau pihak ketiga.

3) Barang jaminan (marhun) dalam akad amanah hanya dapat

dieksekusi apabila pemegang amanah tal-Amin, antara lain

syarik, mudharib, dan musta 'jir) melakukan perbuatan moral

hazard, yaitu:

a) Ta 'addi (Ifrath), yaitu melakukan sesuatu yang tidak

boleh/tidak semestinya dilakukan;

b) Taqshir (tafrith), yaitu - tidak melakukan sesuatu yang

boleh/ semestinya dilakukan; atau

c) Mukhalafat al-syuruth, yaitu melanggar ketentuan-

ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah)

yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

Ketentuan terkait pendapatan murtahin

1) Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad jual beli

(al-bai‟) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan

murtahin hanya berasal dari keuntungan (al-ribh) jual-beli;

2) Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad sewa

menyewa (ijarah) yang pembayaran ujrohnya tidak tunai,

maka pendapatan murtahin hanya berasal dari ujroh;

3) Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena peminjaman

uang (akad qardh), maka pendapatan murtahin hanya berasal

Page 43: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

33

dari mu‟nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang

besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujroh

dalam akad ijarah;

4) dalam hal rahn dilakukan pada akad amanah, maka

pendapatan/penghasilan murtahin (syarik/shahibul mal) hanya

berasa dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh

pemegang amanah (syarik-pengelola/mudharib).

ketentuan terkait penyelesaian akad Rahn

1) akad rahn berakhir apabila rahin melunasi utangnya atau

menyelesaikan kewajibannya dan murtahin mengembalikan

marhun kepada rahin;

2) dalam hal rahin tidak melunasi utangnya atau tidak

menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati,

maka murtahin wajib mengingatkan/memberitahukan tentang

kewajibannya;

3) setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan

memperhatikan asas keadilan kemanfaatan pihak-pihak,

murtahin boleh melakukan hal-hal berikut:

a) menjual paksa barang jaminan (marhun)

sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-

MUI Nomor: 25DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

(ketentuan ketiga angka 5); atau

b) meminta rahin agar menyerahkan marhun untuk

melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad,

dimana penentuan harganya mengacu/berpatokan

pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam

hal terdapat selisih antara harga (tsaman) jual

marhun dengan utang (dain) atau modal (ra‟sul

mal) berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor:

Page 44: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

34

25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (ketentuan

ketiga angka5).

ketentuan penyelesaian perselisihan.

Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya

atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa

berdasarkan syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui

musyawarah.14

5. Anatomi Kontrak

Anatomi kontrak terdiri atas pertama, pembukaan yang terdiri

atas: a) judul, tempat dan waktu perjanjian; b) komparisi (dua pihak

atau lebih); c) recitals (alasan sosial ekonomi yang menyebabkan

dilakukannya perjanjian); d) ruang lingkup. Kedua, ketentuan-

ketentuan pokok perjanjian yang terdiri atas: a) ketentuan umum yang

berisi definisi-definisi; b) kentuan-ketentuan pokok; dan c) ketentuan

penunjang. Ketiga, bagian penutup yang setidaknya mengandung

empat hal yang bersifat penegasan; yaitu: a) penegasan bahwa kontrak

tersebut sebagai alat bukti; b) sebagai bagian yang menyebutkan

tempat pembuatan dan penandatanganan; c) sebagai bagian yang

menyebutkan saksi-saksi dalam kontrak; dan d) sebagai ruang untuk

menempatkan tanda tangan pihak yang berkontrak.15

Anatomi yang

dikemukakan Simatupang lebih sederhana, yaitu: a) judul, b) kepala, c)

14

Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan disertai Rahn.

15 Jaih Mubarak, Al- Ijarah Al-Muntahiya Bi al-Tamlik (IMBT) dalam Perspektif

Anatomi Kontrak Bisnis, Fakultas Pasca Sarjana UIN Bandung, Jurnal ALQALAM Vol 26, No. 3,

2009 h. 193.

Page 45: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

35

komparisi, d) sebab/dasar, e) syarat-syarat, f) penutup, dan g) tanda

tangan.16

B. Review Studi Terdahulu.

1. Lastuti Abubakar Dan Tri Handayani, Telaah Yuridis Perkembangan

Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan

Kebendaan, Tahun 2017.17

Dalam jurnal ini membahas tentang landasan hukum positif dan

implikasi gadai sertifikat tanah terhadap tatanan regulasi yang ada, dengan

menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif

analitis. Dalam jurnal tersebut mengatakan bahwa dengan berlakunya

POJK No 31 Tahun 2016 tentang usaha pergadaian telah membuka

peluang serta kemudahan untuk tumbuh kembang usaha pergadaian di

Indonesia khususnya bagi masyarakat menengah bawah, namun regulasi

yang ada masih belum kokoh untuk mengakomodir usaha pergadaian yang

telah melaksanakan dualisme sistem pergadaian yang berlaku di Indonesia

yaitu konvensional dan syariah. Mengenai gadai sertifikat tanah dalam

kacamata hukum positif gadai dalam bentuk sertifikat tanah tidak

dimungkinkan dilakukan karena bertentangan dengan prinsip tanah dan

unsur gadai yang telah diatur dalam UU Hak Tanggungan dan KUH

Perdata, gadai dengan sertifikat tanah hanya bisa dilakukan dengan konsep

syariah dengan dikeluarkannya fatwa tentang rahn dan rahn tasjily, namun

masih terdapat kendala regulasi yang mengatur fungsi surat kuasa untuk

melakukan pelelangan dan penjualan kepada pihak ketiga serta perluasan

objek gadai berupa sertifikat tanah berdasarkan prinsip syariah sehingga

perlu adannya pembaruan regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah

maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

16

Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, (Jakarta: PT Rineka Cipta,

2003), h. 34.

17 Lastuti Abubakar, Tri Handayani, Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha

Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 2 No 1,

Universitas Padjajaran, 2017.

Page 46: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

36

2. Maman Surahman, Panji Adam, Penerapan Prinsip Syariah Pada

Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah, Tahun 2017.18

Dalam jurnal tersebut menjabarkan konsep gadai dalam literatur

fikih klasik dan konsep syariah pada pegadaian syariah. Dalam literatur

fikih klasik, konsep gadai dinamai dengan rahn, yaitu perjanjian

penyerahan barang sebagai bentuk jamnan atas utang sehingga orang yang

bersangkutan boleh mengambil utang. Dasar hukum yang melandasi rahn

terdapat dalam Al Qur‟an surat Baqarah : 283 serta Hadist Nabi dan

beberapa kaidah-kaidah fikih yang dipakai beberapa ulama yang ada.

Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dilembaga pegadaian syariah

terdapat 3 prinsip yang dipakai, yaitu prinsip tauhid, prinsip tolong-

menolong (taawun), dan prinsip bisnis (tijari).

3. Sirajul Arifin, Litigasi Hibrid Contract Gadai Pada Lembaga

Keuangan Syariah, Tahun 2018.19

Dalam jurnal tersebut mengatakan bahwa sistem gadai

menggunakan landasan Fatwa DSN MUI No 26/DSN/III/2002 tentang

rahn, Fatwa No. 68/DSN/III/2008 tentang Rahn Tasjily dan Fatwa No

92/DSN/IV/2014 tentang pembiayaan disertai dengan rahn pada dasarnya

terdapat tiga akad didalamnya yaitu akad gadai, akad utang dan akad

ijarah. Jalinan model akad yang dikenal dalam sistem tersebut yaitu hibrid

contract atau multiakad, yang pada implementasinya masih banyak

diperdebatkan dikalangan para ahli. Dengan berlakunya tiga peraturan

yang dipakai pada lembaga pegadaian syariah, maka semua jenis

pembiayaan dan atau penyaluran dana lembaga keuangan syariah dalam

hal ini pegadaian syariah boleh dijamin dengan agunan atau jaminan

(rahn) sesuai dengan Fatwa DSN MUI diatas sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan. Penggabungan beberapa akad menurut

18

Maman Surahman, Panji Adam, Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di

Lembaga Pegadaian Syariah, Jurnal Law And Justice, Vol 2 No 2, 2017.

19 Sirajul Arifin, litigasi hibrid contract gadai pada lembaga keuangan syariah, islamica;

jurnal studi keislaman, vol 2 no 12, tahun 2018.

Page 47: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

37

ahli tidak selamanya dilarang dalam artian diperbolehkan apabila tidak ada

syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatgandakan harga

dalam qard.

4. Habib Wakidatul Ihtiar, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional

Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai

Rahn, Tahun 2016.20

Dalam jurnal diatas membahas tentang fatwa pembiayaan yang disertai

rahn dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil dari

penelitian tersebut yaitu lattar belakang DSN MUI mengeluarkan fatwa

tersebut adalah fatwa-fatwa tentang rahn yng sudah ada belum

mengakomodir pengembangan usaha berbasis rahn, yang masih berkutat

pada hukum-hukum dan mekanisme yang sempit dan alasan lainnya yaitu

kebutuhan lembaga keuangan syariah akan fatwa yang mendukung

pengembangan usaha berbasis rahn. Metode istinbath yang diapakai DSN

MUI dalam mengeluarkan fatwa ini dalam penelitian ini adalah maslahah

mursalah. Pembiayaan-pembiayaan boleh disertakan dengan rahn sebagai

penguat terpenuhinya maqashid al-aqad.

5. Amik Amalia Nur Imansari, Pembiayaan Murabahah Disertai

Jaminan Perspektif Fatwa DSN-MUI NO. 92/DSN-MUI/IV/2014

(Studi Kasus Di BMT Istiqomah Unit II Plosokandang Kedungwaru

Tulungagung, Tahun 2017.21

Dalam skripsi tersebut berisi tentang prosedur pelaksanaan pembiayaan

murabahah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 92 tahun 2014 tentang

pembiayaan disertai rahn, pada penelitian tersebut mengatakan bahwa di

20

Habib Wakidatul Ihtiar, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-

MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Dengan Rahn, Jurnal An-Nisbah, Vol. 03, No.

01, Tahun 2016.

21 Amik Amalia Nur Imansari, Pembiayaan Murabahah Disertai Jaminan Perspektif Fatwa

DSN-MUI NO. 92/DSN-MUI/IV/2014 (Studi Kasus Di BMT Istiqomah Unit II Plosokandang

Kedungwaru Tulungagung, (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam

Negeri Tulung Agung, 2017) h. 180.

Page 48: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

38

BMT tersebut meminta jaminan dalam akad pembiayaan tersebut, namun

jaminan tersebut tidak diakui sebagai rahn oleh pihak BMT karena dalam

pengambilan jaminan tersebut terdapat cacat rukun dan syarat yang tidak

terpenuhi. Begitu pula ketika akad pembiayaan murabahah berlangsung

pihak BMT tidak menyerahkan objek pembiayaannya karena pihak dari

BMT belum membeli barang yang menjadi objek pembiayaan. Juga harga

yang tercantum dalam akad bukan harga sebenarnya melainkan harga dari

besarnya jaminan yang diserahkan. Dan akad yang tertulis tidak sesuai

dengan akad lisan dalam hal uang yang diberikan adalah uang untuk

membeli barang berbeda dalam akad lisan yang terjadi bahwa uang

tersebut bukan untuk membeli barang. Sehingga pada kesimpulan skripsi

tersebut bahwa pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh pihak

BMT tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014 tentang

pembiayaan disertai rahn dan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002

tentang Rahn.

Page 49: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

39

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PEGADAIAN SYARIAH CABANG

CINERE

A. Sejarah

Gagasan untuk mendirikan Pegadaian Syariah berawal pada saat

beberapa general manager melakukan studi banding ke Malaysia. Pada

tahun 1993, mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian

syariah oleh pimpinan Perum Pegadaian. Tetapi ketika itu, ada sedikit

kendala sehingga hasil studi banding itu pun hanya ditumpuk. Menurut

Suharjo, salah satu kendalanya adalah Perum Pegadaian (pada saat itu

masih berbentuk badan hukum Perum) belum memiliki pedoman

operasional unit layanan gadai syariah. Lebih dari itu, tidak didukung oleh

pemerintah.

Upaya Perum Pegadaian untuk mendirikan pegadaian syariah di

Indonesia baru mulai menemukan titik terang pada tahun 2000-an ketika

produk gadai (rahn) mulai diperkenalkan oleh Bank Muamalat Indonesia

(BMI). Namun dalam perjalanannya produk gadai ini tidak mengalami

perkembangan karena fasilitas pembiayaannya kurang mendapatkan

perhatian dari masyarakat dan sarana pendukung lainnya kurang optimal,

seperti kurangnya sumber daya penaksir, alat untuk menaksir, teknologi

informatika dan gudang penyimpanan barang jaminan.

Dengan adanya kerjasama antara Perum Pegadaian dengan BMI,

maka pegadaian syariah di Indonesia baru dapat diwujudkan secara resmi

pada Januari tahun 2003 yang pertama kali dibuka adalah Kantor Cabang

Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta. Kantor cabang ini menjadi salah

satu unit layanan gadai syariah yang dilaksanakan oleh perum pegadaian

di samping unit layanan konvensional.

Page 50: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

40

Pendirian pegadaian syariah secara yuridis empiris dilatarbelakangi

oleh keinginan warga masyarakat Islam yang menghendaki adanya

pegadaian syariah yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Adapun

secara yuridis normatif didasari oleh lahirnya UU N0. 10 Tahun 1998

tentang perbankan sehingga lembaga keuangan syariah beroperasi di

Indonesia. Dalam kaitan lembaga keuangan ini, Umar Chapra dalam

bukunya The future of Economics an Islamic Perperctive menyatakan

bahwa lembaga keuangan nonbank, seperti pegadaian, asuransi, institusi

kredit khusus korporasi atau korporasi audit investasi.

Menurut Guladi, penyebab mengapa Pegadaian Syariah di

Indonesia belum berkembang adalah salah satunya karena faktor landasan

hukum yang kurang mendukung sehingga keberadaannya belum optimal

sesuai harapan masyarakat. Bandingkan dengan perkembangan bank

syariah di Malaysia sebagaimana dinyatakan oleh Sutan Remi Sjahdeini,

sekalipun bank Islam baru ada satu, namun telah memiliki undang-undang

khusus yang mengatur mengenai bank syariah sehingga saat ini

perkembangan bank syariah di Malaysia begitu pesat. Dalam kaitan ini

juga diutarakan oleh Zainul Arifin, di antara hal yang menghambat

perkembangan Bank Muamalat Indonesia terdapat masalah legalitas yang

tidak mendukung. Tambah Guladi, peraturan yang berlaku saat ini belum

sepenuhnya mengakomodasi operasional pegadaian syariah sebagai akibat

dari sejumlah perbedaan dalam melaksanakan operasional pegadaian

konvensioanl. Hal ini terlihat dari ketentuan operasionalnya masih perlu

disesuaikan terutama dalam penerapan prinsip-prinsip kesyariahannya.1

Perum Pegadaian Syariah telah memiliki banyak kantor wilayah

seluruh Indonesia yang membawahi beberapa kantor cabang syariah. Di

Jakarta khususnya, pegadaian syariah yang ada di Jakarta telah memiliki

1 Ade Sofyan Mulazid, kedudukan sistem pegadaian syariah, (Jakarta: Kencana, 2016), h.

59.

Page 51: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

41

empat kantor cabang yang tersebar diseluruh wilayah jabodetabek, seperti

Cabang Dewi Sartika, Cabang Margonda Depok, Cabang Cinere, Cabang

Pondok Aren. Selain itu pada tahun 2004 Kantor Wilayah Perum

Pegadaian telah membuka Kantor Cabang Cinere yang berlokasi di Jl.

Karang Tengah No. 25D Lebak Bulus Jakarta Selatan, kantor cabang ini

didirikan Tepatnya pada tanggal 05 November 2004. Dengan persetujuan

kantor pusat dan kantor wilayah di mana dalam menjalankan

operasionalnya berpegang pada prinsip syariah sebagaimana halnya

institusi yang berlabel syariah dengan konsep syariah Islam. Dalam awal

pendiriannya Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cinere Jakarta, pegadaian

syariah bekerja sama dengan BMI. Yang diantaranya berawal dari BMI

tersebut, maka berdirilah Pegadaian Syariah Cabang Cinere. Namun pada

tahun 2007 kerjasama tersebut beralih kepada Bank Syariah Mandiri

(BSM).2

B. Profil Lembaga

1. Nama : Pegadaian Cabang Syariah Cinere

2. Alamat : Jl. Karang Tengah No. 25D Lebak

Bulus Jakarta Selatan.

3. Tahun Didirikan : 2004

4. Pengurus : 4 (Empat) Orang

5. Pengawas : -

6. Jumlah Unit : 6 (Enam)

C. Visi Misi

Visi pegadaian syariah

2 Wawancara dengan Anggi Kristianto, Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Cinere,

Jakarta 12 Agustus 2019.

Page 52: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

42

a) Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu

menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi

yang terbaik untuk masyarakat.

b) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu

memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah

kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

c) Memastikan pemerataan dan infrastruktur yang memberikan

kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam

mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi

pilihan utama masyarakat

d) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha

lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Misi pegadaian syariah yaitu :

“menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai syariah dengan

pasar sasaran adalah masyarakat golongan sosial ekonomi lemah (kecil)

dan dengan caara mudah, cepat, dan aman dan hemat, sesuai dengan

mottonya benar caranya berkah hasilnya”.

Visi dari pegadaian itu sendiri yaitu “Menjadi The Most Valuable

Financial Company Di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan

Pilihan Utama Masyarakat”

Sedangkan misi dari pegadaian yaitu :

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh

pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis

2. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan

mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai

ke nasabah dan pemangku kepentingan

3. Memberikan service excelence dengan fokus nasabah melalui

Page 53: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

43

- Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital

- Teknologi informasi yang handal dan mutakhir

- Praktek manajemen risiko yang kokoh

- SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.3

D. Kegiatan Usaha

Adapun kegiatan usaha yang ada di pegadaian syariah dijelaskan

dalam beberapa produk syariah yaitu :

1. Rahn : Pembiayaan Rahn dari Pegadaian Syariah adalah solusi

tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya,

aman penyimpanannya. Barang Jaminan berupa emas perhiasaan,

emas batangan, Berlian, Smartphone, laptop, barang elektronik

lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya.

2. Amanah : Amanah adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah

kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan internal dan eksternal serta

profesional, guna pembelian kendaraan bermotor.

3. Arrum : Arrum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk

pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan

jaminan BPKB Kendaraan Bermotor.

4. Arrum Haji : Arrum haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi

ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman.4

5. Produk lainnya yang ditawarkan pegadaian syariah kepada

masyarakat yaitu Multi Pembayaran Online, Konsinyasi Emas,

Tabungan Emas, Mulia, Rahn Hasan, Rahn Tasjily Tanah Dan

Gadai Syariah.5

3 Diakses pada tanggal 14 agustus 2019 dari https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-

dan-misi

4 Diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 dari https://www.pegadaian.co.id/

5 Diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 dari https://pegadaiansyariah.co.id/

Page 54: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

44

E. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi di Kantor Pegadaian Cabang Syariah

Cinere pada saat melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Pegadaian Cabang Syariah Cinere

Pimpinan pegadaian

cabang syariah cabang

cinere

Eko Wiyoto, S.Sos

Penaksir

Anggi

Kristianto

Penyimpan

Elin Fergita

Kasir 2

Siti Hidayah

Kasir 1

M. Luthfi

Office Boy

Romeih

Driver

Azis

Keamanan 1. Asman

2. Yayan

3. Tri

4. Nurwahid

5. Taufik

Unit

Rawa Bambu

Unit

Pondok Cabe

Unit

Tarumanegara

Unit

Bintaro Utama

Unit

Srengseng

sawah

Unit

Andara

Page 55: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

45

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Arrum BPKB dan Amanah

1. Prosedur Pembiayaan Arrum BPKB

Salah satu pembiayaan yang ditawarkan pegadaian syariah

kepada masyarakat adalah pembiayaan Arrum BPKB, yaitu

pembiayaan yang ditujukan untuk pengusaha Usaha Kecil Dan

Menengah (UMKM) yang ingin mengembangan bisnisnya dengan

jaminan berupa BPKB dengan minimal lama usaha sudah berjalan

selama dua tahun dengan jangka angsuran mulai dari 12 bulan

sampai 36 bulan.1

Gambar 4.1

Alur skema pembiayaan ARRUM BPKB

Sumber: Brosur Arrum BPKB Pegadaian Syariah Cabang Cinere

Adapun proses dalam mengajukan Arrum bpkb nasabah

datang ke pegadaian syariah dan memilih pembiayaan Arrum

BPKB yang memberikan pinjaman tanpa harus buka rekening

terlebih dahulu kemudian nasabah akan dimintakan untuk mengisi

1 Wawancara dengan Anggi Kristianto, Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Cinere,

Jakarta 12 Agustus 2019.

Nasabah ingin

mengembangkan

bisnis dan

memperluas pasar

Nasabah datang ke

Pegadaian Syariah

dan memilih

layanan Arrum

BPKB

Nasabah mengisi

formulir dan

menyerahkan

dokumen ke petugas

Dokumen diperiksa

petugas dan analis

melakukan survei

kelayakan usaha

Penandatangan

akad dan dana

pinjaman sudah bisa

diterima

Selama masa

peminjaman,

pegadaian memelihara

marhun BPKB

Page 56: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

46

formulir dan menyerahkan dokumen ke petugas, setelah itu

dokumen akan diperiksa oleh petugas dan analis melakukan survey

kelayakan usaha, setelah proses-proses tersebut berjalan maka

dilakukan penandatanganan akad dan dana pinjaman sudah bisa

dicairkan sesuai dengan jumlah yang disepakati. Selama masa

peminjaman pegadaian memelihara Marhun BPKB nasabah sampai

nasabah melunasinya. Untuk lamanya pencairan dana pinjaman

dapat memakan waktu tiga hari sampai satu minggu hari kerja hal

ini dikarenakan jumlah sumber daya manusia (SDM) pegadaian

yang terbatas.

Sebelum mengajukan permohonan pembiayaan Arrum

BPKB, nasabah terlebih dahulu untuk melengkapi syarat-syarat

dan ketentuan yang ditetapkan pihak pegadaian syariah diantaranya

yaitu :

a) Memiliki usaha produktif yang sah dan telah berjalan

minimal dua tahun.

b) Memiliki tempat tinggal tetap.

c) Memiliki BPKB asli dengan maksimal usia kendaraan:

15 tahun terakhir untuk BPKB motor plat hitam;

25 tahun terakhir untuk BPKB plat mobil hitam;

20 tahun terakhir untuk BPKB mobil plat kuning.

d) Fotokopi KTP pemohon suami dan istri

e) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

f) Fotokopi Surat / Buku Nikah

g) Fotokopi Surat Keterangan Usaha dari RT/RW untuk

pinjaman sampai 25 juta untuk pinjaman lebih dari 25 juta

surat keterangan usaha dari kelurahan

h) Rekening Tagihan Pembayaran Telepon / Listrik / Air

i) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Page 57: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

47

j) Surat-surat dan dokumen lain yang dibutuhkan apabila

perlu

Setelah nasabah melengkapi ketentuan dan persyaratan

yang ditetapkan oleh pegadaian syariah, maka petugas akan

memeriksa kelengkapan dari persyaratan tersebut apabila

dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan nasabah tidak

langsung mendapatkan uang pinjaman tersebut melainkan petugas

dari pegadaian syariah yang biasa disebut analis akan mensurvei

kelayakan usaha dari nasabah.

Beberapa unsur yang dianalisa oleh pihak analis yaitu

kondisi kendaraan itu sendiri, kondisi tempat dan keadaan

keuangan usaha dari si nasabah, pendapatan dan keuntungan harian

dari usaha tersebut dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk

kebutuhan hidup si nasabah, analis uji kelayakan dilakukan untuk

menentukan besarnya nilai pinjaman yang bisa didapatkan oleh

nasabah. Setelah berkas dan dokumen lengkap serta analis telah

melakukan uji kelayakan dan sepakat untuk melanjutkan

pembiayaan langkah selanjutnya adalah pencairan dana pinjaman

berdasarkan kesepakatan para pihak.2

2. Prosedur pembiayaan Amanah

Pembiayaan amanah digunakan untuk pembelian kendaraan

bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk Pegawai Negeri

Sipil (PNS) atau karwayan tetap dengan gaji tetap sesuai dengan

prinsip syariah mulai dengan angsuran 12 bulan sampai dengan 60

bulan.

2 Wawancara dengan Anggi Kristianto, Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Cinere,

Jakarta 12 Agustus 2019.

Page 58: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

48

Terdapat beberapa ketentuan dan syarat-syarat yang harus

dipenuhi nasabah sebelum mengajukan pembiayaan dalam produk

Amanah ini yaitu:

a) Untuk PNS atau Karyawan tetap minimal berusia 21 tahun

dengan masa kerja minimal dua kerja

b) Untuk pengusaha memiliki usaha produktif yang sah dan

telah berjalan minimal dua tahun

c) Memiliki tempat tinggal tetap

d) Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun

e) Kendaraan digunakan diwilayah pemohon

f) Fotokopi KTP nasabah suami / istri

g) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

h) Fotokopi Surat / Buku Nikah

i) Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan

pembayaran listrik

j) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

k) Fotokopi Kartu pegawai / Karyawan

l) Fotokopi Surat Keterangan (SK) pengangkatan pegawai /

karyawan

m) Surat persetujuan suami / istri

n) Slip gaji 3 bulan terakhir

o) Surat dan dokumen lain jika diperlukan

Setelah nasabah mengisi formulir dan melengkapi

ketentuan dan persyaratan, kemudian pihak dari pegadaian syariah

akan melakukan verifikasi berkas dan dokumen, domisili dan

tempat kerja terkait dan pihak pegadaian melakukan survei dengan

mendatangi kantor dari pegawai tersebut. Apabila instansi atau

perusahaan tempat bekerja nasabah telah bekerjasama dengan

pegadaian syariah maka pihak pegadaian hanya akan menghubungi

Page 59: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

49

pihak dari instansi / perusahaan tersebut dan nasabah langsung bisa

datangi bagian yang mengurusi kerjasama dengan pegadaian

syariah sehingga tidak perlu mendatangi kantor pegadaian syariah,

setelah pihak pegadaian selesai verifikasi dan analis uji kelayakan

maka nasabah jika suami maka istri harus datang guna tandatangan

akad dikantor pegadaian syariah sebelum nasabah mendapatkan

pinjaman dari pembiayaan terlebih dahulu untuk membayar uang

muka sebesar 10 % untuk pembelian motor 20 % untuk pembelian

kendaraan mobil.

Dalam hal analisa uji kelayakan, tim analis pegadaian

syariah menganalisa mulai dari harga dari kendaraan itu sendiri,

besaran gaji yang diterima oleh nasabah, biaya yang dikeluarkan

oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, berdasarkan

ketentuan-ketentuan tersebutlah menjadi penentu besaran nilai

pinjaman yang dapat diberikan oleh pihak pegadaian syariah

kepada nasabah.3

B. Analisis pembiayaan ARRUM BPKB dan Amanah berdasarkan

Fatwa DSN MUI No. 92 tahun 2014 tentang Pembiayaan Disertai

Rahn

Berdasarkan ketentuan hukum dalam Fatwa No. 92 /DSN-

MUI/IV/2014 tentang pembiayaan disertai rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq bi

Al-Rahn) mengatakan bahwa semua bentuk pembiayaan / penyaluran dana

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (Rahn)

sesuai dengan ketentuan dalam fatwa tersebut.

Penulis akan menguraikan hasil analisis berdasarkan ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut maupun ketentuan lain dari

3 Wawancara dengan Anggi Kristianto, Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Cinere,

Jakarta 12 Agustus 2019.

Page 60: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

50

fatwa yang masih terkait dengan pembahasan penelitian ini, ketentuan

dalam fatwa mengatur enam hal tentang pembiayaan disertai rahn

diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan terkait barang jaminan (marhun)

Analisa penulis berdasarkan wawancara dengan pihak

pegadaian syariah cabang cinere, pada pelaksanaannya terhadap

produk ARRUM BPKB dan Amanah hanya menerima barang

jaminan berupa surat sah kepemilikan dari kendaraan yang

dijadikan jaminan yang dalam hal ini adalah BPKB, sedangkan

fisik kendaraan tetap berada dalam penguasaan nasabah. Dalam hal

barang jaminan pegadaian syariah cabang cinere menerapkan

Fatwa DSN MUI No. 68 tahun 2008 tentang Rahn Tasjily.4

Berdasarkan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 yang

dijaminkan adalah surat kendaraan tersebut dalam hal ini adalah

BPKB kendaraan sementara fisik kendaraan tetap berada ditangan

rahin. Dengan dijaminkannya/digadaikannya surat kendaraan

tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang tersebut kepada

murtahin, kepemilikan barang jaminan (marhun) tersebut tetap

dimiliki oleh rahin secara hukum.

Dalam Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan disertai rahn

memberikan beberapa pilihan terhadap kriteria barang jaminan

yang bisa dijaminkan, namun pegadaian syariah cabang cinere

hanya menerima barang bukti berupa BPKB dan tidak menerima

barang jaminan selain dari itu meskipun fatwa membolehkan. Oleh

karena itu pegadaian syariah telah sesuai menerapkan ketentuan

dalam Fatwa DSN MUI meskipun tidak semua ketentuan dalam

Fatwa diterapkan.

4 Wawancara dengan Anggi Kristianto, Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Cinere,

Jakarta 12 Agustus 2019.

Page 61: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

51

Barang jaminan adalah setiap barang bergerak yang

dijadikan jaminan oleh nasabah kepada perusahaan pergadaian.5

Rahn Tasjily disebut juga dengan Rahn Ta‟mini, Rahn

Rasmi, atau Rahn Hukmi adalah jaminan dalam bentuk barang atas

utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada

penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya,

sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada

dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).6

Barang jaminan disertakan dalam hal ini agar pihak yang

meminjam merasa aman dengan piutangnya, karena jika pihak

yang meminjam tidak bisa mengembalikan utangnya, maka rahn

tersebut sebagai gantinya. Dengan kata lain agar pihak yang

meminjamkan uang bisa mengeksekusi agunannya jika rahin tidak

mampu melunasi utangnya, karena jaminan tersebut sebagai

pengikat dalam utang piutang. Jaminan tersebut juga berfungsi

hanya sebagai jaminan atas risiko moral hazard dan wanprestasi

(ta‟addi, taqshir dan mukhalafatu asy-syuruth) dan tidak berfungsi

sebagai jaminan atas modal dan keuntungan.7

Pada pembiayaan produk Amanah dan Arrum BPKB tidak

memperbolehkan jaminan yang dijaminkan merupakan bagian dari

kepemilikan bersama atau part of undivided ownership walaupun

aturan dalam Fatwa membolehkan hal tersebut, karena yang

dijaminkan merupakan kendaraan itu sendiri dalam bentuk surat

dalam hal ini BPKB sehingga dalam kontrak pembiayaan Arrum

5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha

Pergadaian.

6 Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.

7 Oni Sahroni, Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya

Dalam Ekonomi Syariah, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 83.

Page 62: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

52

BPKB dan Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Cinere tidak

menerima jaminan yang merupakan bagian dari kepemilikan

bersama. Kontrak pembiayaan Arrum BPKB dan Amanah

mensyaratkan bahwa barang jaminan yang dijaminkan merupakan

milik penuh dari rahin bukan bagian dari kepemilikan bersama.

Ketentuan lain barang jaminan pelaksanaannya di

Pegadaian Syariah Cabang Cinere pada produk Arrum BPKB dan

Amanah barang jaminan (marhun) yang dijaminkan nasabah

diasuransikan oleh Pihak Pegadaian meliputi asuransi nasabah,

asuransi kredit dan asuransi kendaraan, dengan memakai jasa

asuransi Jamkrindo untuk jika nasabah meninggal, atau cicilan

macet dan Jasa Raharja Putra yang meliputi asuransi kehilangan

dan kerusakan dari kendaraan tersebut sesuai dengan kesepakatan

pada saat akad. Untuk pembayaran biaya asuransi nasabah hanya

membayar satu kali diawal setelah biaya-biaya perhitungan

asuransi selesai sesuai ketentuan yang berlaku di pegadaian

syariah.8

2. Ketentuan terkait utang (marhun bih/dain)

Analisa penulis terkait ketentuan terkait utang pada

pelaksanaannya di Pegadaian Syariah Cabang Cinere pada Produk

Arrum BPKB dan Amanah utang yang yang diberikan oleh pihak

pegadaian kepada nasabah dalam bentuk uang tidak dalam bentuk

barang. Meskipun dalam fatwa tertulis utang boleh dalam bentuk

barang, karena pada pelaksanaannya nasabah yang datang ke

Pegadaian Syariah Cabang Cinere membutuhkan dana pinjaman

dalam bentuk uang. Pada produk Arrum BPKB nasabah

membutuhkan dana pinjaman untuk modal usaha atau memperluas

8 Wawancara dengan Anggi Kristianto, Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Cinere,

Jakarta 12 Agustus 2019.

Page 63: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

53

dan mengembangkan usaha mikro nasabah tersebut. Pada produk

Amanah nasabah datang membutuhkan dana untuk memiliki

kendaraan bermotor.

Utang pada pelaksanaannya terhadap produk Arrum BPKB

dan Amanah antara nasabah dan pihak pegadaian syariah bersifat

mengikat. Dengan adanya ijab qabul yang dituangkan dalam

bentuk kontrak perjanjian maka utang yang terjadi dalam

pembiayaan Arrum BPKB dan Amanah bersifat mengikat.

Nasabah (rahin) bersedia mengikatkan diri kepada Pegadaian

Syariah (murtahin) untuk membayar utang atas pinjaman yang

diberikan kepada rahin secara cicilan ditambah biaya pemeliharaan

yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak tersebut. Begitu

juga dengan jumlah kuantitas dan kualitas serta jangka waktunya

semua tertuang jelas dalam perjanjian kontrak akad pembiayaan.

Di Pegadaian Syariah Cabang Cinere untuk produk Arrum

BPKB dan Amanah nasabah bisa mendapatkan dana pinjaman

dengan nilai maksimal sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus

juta rupiah ) dan untuk Arrum BPKB nilai minimal yang nasabah

bisa dapat sebesar Rp 2,500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

rupiah) dengan jangka waktu untuk Arrum BPKB dari 12 bulan,

18, 24 sampai 36 bulan dan produk Amanah dari 12 bulan, 24,

36,48 sampai 60 bulan.9

Mengenai jangka waktu sesuai kesepakatan dan

kemampuan nasabah dalam membayar angsuran dengan pihak

Pegadaian Syariah Cabang Cinere yang dituangkan dalam kontrak

tertulis akad pembiayaan.

9 Wawancara dengan Anggi Kristianto, Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Cinere,

Jakarta 12 Agustus 2019.

Page 64: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

54

Untuk perpanjangan waktu pembayaran utang, pada

pelaksanaannya akad pembiayaan Arrum BPKB dan Amanah tidak

menerapkan perpanjangan waktu pembayaran, perjanjian yang

tertuang dalam kontrak pembiayaan antara nasabah dan pihak

pegadaian syariah cabang cinere menyepakati untuk tidak

mencamtumkan klausula/pasal perpanjangan pembayaran

pelunasan tetapi mengenakan adanya ta‟widh atas keterlambatan

pembayaran pelunasan sesuai kesepakatan dalam kontrak

pembiayaan.

Ta‟widh adalah menutup kerugian yang terjadi akibat

pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian riil yang

dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk

memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan

akan terjadi karena adanya peluang yang hilang. Ta‟zir adalah

sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu

membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran yang disengaj oleh

nasabah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar‟i dan tidak

mempunyai kemauan dan i‟tikad baik untuk membayar

hutangnya.10

Pada pelaksanaannya di Pegadaian Syariah Cabang Cinere

dalam kontrak pembiayaan Arrum BPKB dan Amanah terdapat

klausula yang mengenakan denda ta‟widh kepada nasabah yang

apabila terlambat membayar pinjaman yang telah jatuh tempo,

biaya atas keterlambatan permbayaran terhitung sejak tanggal jatuh

tempo pembayaran dan besarannya denda ditetapkan dalam

kontrak pembiayaan tersebut.

10

Arianto Saputra, analisis pengelolaan dana ta‟zir dan ta‟widh bagi nasabah

wanprestasi pada PT. BRISYARIAH,(Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014). H. 29.

Page 65: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

55

Mengenai pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu

pembayaran utang diperpanjang dalam produk Arrum BPKB dan

Amanah tidak berlaku karena nasabah hanya dikenakan denda atas

keterlambatan pembayaran dan klausula perpanjangan waktu tidak

ada dalam kontrak pembiayaan Arrum BPKB dan Amanah

3. Ketentuan terkait akad

Analisa penulis terkait akad pada pelaksanaannya di

Pegadaian Syariah Cabang Cinere pada produk Arrum BPKB dan

Amanah menggunakan akad pinjaman Arrum dan akad Rahn

Tasjily. Hal ini terjadi karena adanya perjanjian utang piutang

antara nasabah dan pegadaian syariah, oleh karena terjadi

perjanjian gadai/Rahn maka adanya jaminan tidak bisa dilepaskan

dari perjanjian utang piutang dalam bentuk akad qardh.

Namun pada pelaksanaannya, perikatan yang terjadi antara

nasabah dan pegadaian syariah sebagaimana yang tertuang dalam

kontrak pembiayaan, akad yang dijelaskan hanya terkait rahn

tasjily. Karena implementasinya pada produk Arrum BPKB dan

Amanah akad yang terjadi selain akad Rahn dalam hal jaminan,

terdapat akad qardh dari dana pinjaman yang melahirkan utang

piutang dan akad ijarah terkait sewa tempat penyimpanan barang

jaminan (marhun).11

Akad yang berlaku dalam produk pegadaian syariah terdiri

dari akad qardh, rahn, dan ijarah. Yaitu qardh wal ijarah adalah

akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai

11

Wawancara dengan Anggi Kristianto, Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Cinere,

Jakarta 12 Agustus 2019.

Page 66: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

56

dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang

diserahkan.12

Akad ijarah yang dianggap sebagai pengikat atas perjanjian

sewa jasa penyimpanan/pemeliharaan barang (marhun) milik

nasabah merupakan pemahaman yang keliru dan tidak tepat karena

dalam transaksi gadai akad utama dalam pembiayaan Arrum BPKB

dan Amanah adalah akad Qardh (utang-piutang) sehingga tidak

bisa dibarengi dengan akad sewa-menyewa (ijarah). Oleh karena

terjadi transaksi gadai maka dikenakan jasa penyimpanan marhun

atau barang gadaian milik nasabah yang disebut sebagai biaya

penyimpanan atau mu‟nah yang pada hakikatnya sudah menjadi

kewajiban nasabah, karena secara hak dan kepemilikan

berdasarkan prinsip syariah adalah milik nasabah.

Sehingga biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun

merupakan kewajiban nasabah sebagai konsekuensi dari adanya

akad rahn atas barang jaminan (marhun) milik nasabah yang

dijaminkan ke pegadaian syariah, maka tidak perlu adanya akad

ijarah dalam hal biaya penyimpanan dan pemeliharaan (mu‟nah)

atas barang jaminan (marhun) tersebut, karena implikasi dari

penggunaan akad juga berpengaruh terhadap kategori pendapatan

murtahin yang apabila tidak sesuai maka transaksi dpat

dikategorikan gharar bahkan riba.

Analisa pada akad amanah menurut fatwa DSN adalah

akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk

bertanggungjawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut

rusak, hilang tau berkurang (kualitas dan kuantitasnya).

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada poin diatas terkait

12

Oni Sahroni, Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya

Dalam Ekonomi Syariah, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 167.

Page 67: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

57

barang jaminan (marhun) dibolehkan dalam akad amanah tersebut

dengan syarat hanya berfungsi sebagai jaminan atas risiko moral

hazard dan wanprestasi dan tidak berfungsi sebagai jaminan atas

modal dan keuntungan. Maksud dari moral hazard dan wanprestasi

maka pihak yang meminjamkan uang berhak untuk menjual

jaminan sebagai ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh

risiko tersebut diatas sebagaimana dalam fatwa.13

Berdasarkan kontrak akad Arrum BPKB dan Amanah

apabila saat berlangsungnya pembiayaan tersebut kemudian terjadi

perbuatan moral hazard dan/atau wanprestasi dan telah diberikan

peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-

masing 7 (tujuh) hari maka pegadaian syariah akan melakukan

eksekusi terhadap barang jaminan dengan melakukan penjualan

marhun di depan umum menurut tata cara dan dengan harga yang

dianggap baik oleh pihak pegadaian syariah atau melakukan

penjualan di bawah tangan marhun dengan persetujuan rahin.

4. Ketentuan terkait pendapatan murtahin

Analisa penulis berdasarkan ketentuan fatwa dan hasil

wawancara pada pelaksanaannya di Pegadaian Syariah Cabang

Cinere dalam pembiayaan produk Arrum BPKB dan Amanah

terjadi perjanjian yang timbul karena adanya utang piutang yaitu

akad qardh, maka pendapatan yang didapat oleh murtahin

(pegadaian syariah) hanya berasal dari mu‟nah yang dibebankan

kepada nasabah atas jasa pemeliharaan barang jaminan (marhun)

yang besarannya sudah ditetapkan pada saat akad.

13

Oni Sahroni, Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya

Dalam Ekonomi Syariah, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 83.

Page 68: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

58

Pada pelaksanannya di Pegadaian Syariah Cabang Cinere,

mu‟nah yang dikenakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Cinere

kepada nasabah sebesar 0,7 % dari nilai taksiran.14

Namun pelaksanaannya berdasarkan kontrak pembiayaan

tidak ada kejelasan dan ketegasan pemakaian akad qard yang

dituangkan dalam bentuk definisi sehingga akibatnya ialah adanya

kesalahan penyebutan pendapatan murtahin yang disebutkan dalam

akad lisan sebagai ujroh dan juga sebagai mu‟nah yang mana dua

hal tersebut berasa dari akad yang berbeda.

Jasa penyewaan tempat dan pemeliharaan barang yang

disediakan oleh pegadaian syariah cabang cinere masih dianggap

sebagai suatu konsep akad ijarah baru, hal ini tentu bertolak

belakang dengan ketentuan fatwa bahwa jasa pemeliharaan dan

penyimpanan merupakan pendapatan murtahin yang berbentuk

mu‟nah yang didasari atas akad qard.

5. ketentuan terkait penyelesaian akad Rahn

Analisa penyelesaian akad rahn pada pembiayaan produk

Arrum BPKB dan Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Cinere

adalah nasabah membayar angsuran/cicilan perbulannya ditambah

dengan biaya mu‟nah sesuai dengan jangka waktu yang telah

ditentukan dan sudah disepakati dalam kontrak pembiayaan,

setelah nasabah melunasi utangnya terhadap pegadaian syariah,

maka pihak pegadaian syariah akan mengembalikan barang

jaminan/gadaian yang disimpan kepada nasabah dan berakhirlah

akad rahn tersebut.

Pengembalian marhun atau pengambilan marhun bertempat

di kantor pegadaian syariah tempat nasabah mengajukan pinjaman,

14

Wawancara dengan Anggi Kristianto, Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Cinere,

Jakarta 12 Agustus 2019.

Page 69: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

59

apabila nasabah mengajukan pinjaman dipegadaian syariah cabang

cinere maka pengambilan barang jaminan bisa langsung

mendatangi kantor pegadaian syariah cabang cinere, namun apabila

nasabah mengajukan pinjaman di Unit Pegadaian Syariah (UPS)

dibawah pegadaian syariah cabang cinere, maka dibutuhkan satu

sampai dua hari, karena penyimpanan barang jaminan hanya

disimpan dikantor cabang.15

Dalam wawancara dengan Penaksir Pegadaian Syariah

Cabang Cinere menyatakan bahwa jika utang nasabah telah jatuh

tempo namun nasabah belum juga membayar/melunasinya, maka

pihak pegadaian syariah cabang cinere melakukan peringatan

dengan tiga langkah, yang pertama peringatan melalui SMS dalam

waktu 7 (tujuh) hari tidak ada respon langkah kedua melalui via

telepon setelah di telepon nasabah juga tidak ada respon dari

nasabah maka langkah terakhir yaitu peringatan melalui surat

pemberitahuan.

Pelaksanaannya di Pegadaian Syariah Cabang Cinere pada

produk Arrum BPKB dan Amanah apabila nasabah (rahin) cidera

janji dan pihak pegadaian syariah (murtahin) telah mengirimkan

suart peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu

masing-masing 7 (tujuh) hari, maka pihak pegadaian syariah

(murtahin) melaksanakan eksekusi (jual paksa/lelang) barang

jaminan (marhun) di depan umum menurut tatacara dan dengan

harga yang dianggap baik oleh pihak pegadaian syariah (murtahin)

atau melakukan penjualan di bawah tangan dengan persetujuan

rahin atas objek pinjaman amanah yang dijadikan jaminan utang

dalam akad.

15

Wawancara dengan Anggi Kristianto, Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Cinere,

Jakarta 12 Agustus 2019.

Page 70: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

60

Selanjutnya setelah melakukan pelelangan/penjualan

apabila terdapat kelebihan sisa uang penjualan marhun tersebut,

maka berdasarkan Fatwa DSN MUI uang tersebut akan

dikembalikan kepada nasabah, namun apabila masih terdapat

kekurangan maka sisa utang menjadi kewajiban nasabah apabila

nasabah tidak mampu membayar maka kerugian akan dicover oleh

asuransi.16

6. ketentuan penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan wawancara serta analisa penulis terhadap

penyelesaiaan perselisihan, pegadaian syariah cabang cinere lebih

mengedepankan langkah-langkah penyelesaian melalui

musyawarah mufakat berdasarkan itikad baik dari masing-masing

pihak, namun apabila perselisihan terkait utang tidak bisa

diselesaikan dengan musyawarah mufakat serta alternatif lain maka

berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam akad, pegadaian

syariah melakukan pelelangan terhadap barang jaminan untuk

menutupi utang dari nasabah.

Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya

atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, perselisihan yang

merugikan perusahaan secara materi dan non materi maka

penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa

berdasarkan syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui

musyawarah yang dalam hal ini berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku adalah menyelesaikan di wilayah

kekuasaan absolut pengadilan agama domisi para pihak.

Penyelesaian perselisihan berdasarkan ketentuan Undang-

Undang Nomor: 3 Tahun 2006 pengadilan agama bertugas dan

16

Wawancara dengan Anggi Kristianto, Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Cinere,

Jakarta 12 Agustus 2019.

Page 71: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

61

berwenang memeriksa, dan memutus dan menyelesaikan perkara di

tingkat pertama anatar orang-orang yang beragama islam di

bidang:

a) perkawainan;

b) waris;

c) wasiat;

d) hibah;

e) wakaf;

f) zakat;

g) infaq;

h) shadaqah; dan

i) ekonomi syariah.17

Pada saat penulis melakukan penelitian di Pegadaian Syariah

Cabang Cinere belum ada terjadi perselisihan antara pihak pegadaian

syariah (murtahin) dengan nasabah (rahin) yang diselesaikan hingga

sampai ranah pengadilan agama, karena berdasarkan wawancara dengan

pihak Pegadaian Syariah Cabang Cinere ketika terjadi peselisihan dengan

nasabah pihak pegadaian syariah akan melakukan penyelesaian dengan

langkah-langka persuasif.

Namun apabila mengacu pada kontrak perjanjian disebutkan

dalam penyelesaian perselisihan yang berbunyi “apabila terjadi

perselisihan dalam melaksanakan akad, maka akan diselesaikan melalui

musyawarah untuk mufakat dengan dilandasai oleh itikad baik dari

masing-masing pihak”. “apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak

tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka pihak

sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan

Agama”.

17

Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49.

Page 72: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

62

C. Analisis Kontrak Produk Arrum BPKB dan Amanah

Analisa dan evaluasi dokumen kontrak perjanjian ini menggunakan

teori dan syarat penyusunan kontrak perjanjian dari sisi anatomi dokumen

kontrak perjanjian (Anatomy Of Contracts).

Dari hasil analisis dan evaluasi kontrak perjanjian Arrum BPKB

dan Amanah dijelaskan sebagai berikut:

1. Judul Perjanjian Arrum BPKB dan Amanah

Dalam kontrak Arrum BPKB dan Amanah sebelum judul,

terdapat simbol pernyataan filosofis yaitu menggunakan menuliskan

dengan huruf latin “Bismillahirrahmaanirrahiim” dan menuliskan

terjemahan ayat Quran yang dianggap relevan dengan isi kontrak

dalam perjanjian Arrum dan Amanah menuliskan terjemahan surat Al-

Maidah ayat 1 dan As-Syu‟ara ayat 181. Judul kontrak Arrum BPKB

dinamakan AKAD PINAJAMAN ARRUM dan judul kontrak Amanah

dinamakan AKAD RAHN TASJILY PADA PEGADAIAN

AMANAH diikuti dengan nomor perjanjian, (nama produk, bulan dan

tahun khusus dalam kontrak Amanah).

Tidak ada keharusan menulis kontrak syariah dengan diawali

dengan basmallah dan terjemahan ayat Qur‟an akan tetapi agar terasa

lebih utama dari aspek pemahaman sehingga sosialisasi dan akselerasi

akad muamalah-ekonomi dimasyarakat cepat terwujud.

2. Signifikansi pernyataan tempat dan waktu

Dari kontrak syariah Arrum BPKB dan amanah yang diteliti,

tergambar bahwa kontrak syariah tersebut menempatkan pernyataan

tentang waktu dan tempat perjanjian pada bagian depan dengan

menuliskan hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat diadakan perjanjian.

Penyataan mengenai tempat dan waktu perjnajian syariah dimuat

dalam kontrak, dan masing-masing memiliki kepentingan tersendiri.

Pernyataan tentang waktu Arrum dan Amanah berhubungan dengan

prestasi/pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terikat

Page 73: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

63

dengan kontrak, terutama mengenai waktu mu‟nah dibayarkan oleh

rahin kepada murtahin dan waktu berakhirnya akad. Sedangkan

penyataan tempat berkaitan dengan yuridiksi dan/atau kekuasaan

relatif peradilan jika terjadi sengketa kemudian hari. Signifikansi

pernyataan tersebut adalah untuk menghindari risiko mengenai

kemungkinan adanya sangkalan dari salah satu pihak, bahwa ia pada

saat tersebut tidak berada di tempat pembuatan kontrak tersebut.18

3. Komparisi Kontrak

Komparisi adalah penjelasan mengenai pihak yang melakukan

perbuatan hukum yang berupa penjelasan mengenai: identitas yang

meliputi nama, pekerjaan, dan domisili pihak-pihak, dasar hukum yang

memberi kewenangan yuridis untuk bertindak dari para pihak

khususnya untuk badan usaha dan kedudukan para pihak yang ditulis

dengan sebutan: “selanjutnya dalm perjanjian ini disebut pihak

pertama,” atau “selanjutnya dalam perjanjian ini disebut pihak kedua”.

Komparisi dalam kontrak Arrum BPKB dan Amanah adalah

penjelasan mengenai: identitas meliputi nama, pekerjaan, alamat, (no

tlp dan no ktp dalam kontrak Amanah), kedudukan para pihak dengan

sebutan pihak pertama dan pihak kedua.

4. Recitals/sebab atau dasar kontrak

Recitals adalah bagian pembukaan kontrak yang berisi tentang

penjelasan resmi atas latar belakang suatu keadaan dalam suatu

perjanjian/kontrak untuk menjelaskan mengapa terjadi perikatan;

dengan kata lain, recitals pada dasarnya merupakan penjelasan

mengenai sebab masing-masing pihak bersepakat untuk melakukan

perjanjian. akan tetapi, recitals tidak mutlak harus ada dalam perjanjian

jika tidak ada hal yang perlu dijelaskan; kecuali perjanjian yang

bersifat novasi, didalam aktanya harus dijelaskan penggantian

18

Daeng Naja, Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis,

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), H. 116.

Page 74: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

64

perikatan lama dengan perikatan baru; jika tidak ada penjelasan

demikian, tidaklah terjadi perjanjian novasi yang dimaksud.19

Recitals Arrum BPKB dan Amanah adalah berupa penjelasan

mengenai latar belakang dilakukannya akad rahn ini. dalam kontrak

produk Amanah recitals tidak disebutkan dengan bentuk kata

“Menimbang” melainkan disebutkan berupa penjelasan latar belakang

terjadi perjanjian secara langsung, sedangkan kontrak Arrum BPKB

recitals tidak dijelaskan baik secara langsung maupun dalam bentuk

kata “menimbang”.

Persetujuan (consent) dalam kontrak Arrum BPKB

dicantumkan setelah identitas para pihak dan Amanah dicantumkan

setelah recitals atau sebab terjadi perikatan. Produk Arrum BPKB

dalam bentuk “Bahwa PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA

secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan para pihak sepakat

dan setuju untuk mengadakan akad rahn tasjily produk pegadaian

ARRUM, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:” dan

produk Amanah dalam bentuk “berdasarkan hal-hal tersebut diatas,

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Akad Pinjaman

Amanah, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:”.

5. Ruang lingkup kontrak

Ruang lingkup merupakan hal yang penting dalam kontrak.

Walaupun penempatannya banyak terjadi perbedaan pendapat apakah

bagian pendahuluan/pembukaan kontrak atau bagian substansi kontrak.

Rumusan ruang lingkup pada kontrak Arrum BPKB dan Amanah

menurut penulis dicantumkan pada bagian diktum kontrak, termasuk

dalam substansi kontrak yang disebutkan dalam pasal-pasal pokok

kontrak.

Substansi kontrak: ketentuan umum dan prinsip penyusunan klausul

Arrum BPKB dan Amanah sebagaimana disebutkan diatas pada

19

Daeng Naja, Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis,

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), H. 119-120.

Page 75: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

65

susunan anatomi kontrak bagian kedua terdiri dari ketentuan pokok

yang terdiri dari ketentuan umum, pokok dan ketentuan penunjang.

Ketentuan umum berisi tentang batasan istilah-istilah atau

pengertian-pengertian yang digunakan dalam kontrak yang

bersangkutan penjelasan-penjelasan tersebut disepakati oleh para pihak

guna menghindari dan mempersempit ruang perselisihan yang diduga

akan muncul yang disebabkan oleh perbedaan pengertian dan

penafsiian dari para pihak yang terikat dengan kontrak dimaksud.

Dalam kontrak Arrum BPKB terdapat definisi yang dicantumkan pada

pasal 1 kontrak diantaranya istilah tentang rahin, akad, marhun,

mu‟nah, marhun bih, ta‟widh. Penurut penulis ketika meneliti kontrak,

seharusnya juga menjelaskan pengertian murtahin dan rahn tasjily

yaitu akad yang dipakai dalam pembiayaan Arrum BPKB. Sedangkan

pada kontrak Amanah tidak terdapat definisi/penjelasan istilah yang

dipakai, hal ini dapat menyebabkan terjadinya perselisihan perbedaan

interpretasi kesepakatan/perjanjian.

Selanjutnya ketentuan pokok dan penunjang perjanjian

diantaranya berisi tentang pasal-pasal yang memuat klausula kontrak,

ketentuan pokok dan penunjang dalam kontrak Arrum BPKB dan

Amanah diantaranya adalah ketentuan tentang objek akad, ketentuan

mengenai hak dan kewajiban rahin dan murtahin, ketentuan mengenai

biaya-biaya, ketentuan mengenai ganti rugi, jaminan, pembayaran,

pemeliharaan marhun dan ketentuan mengenai larangan sanksi,

kelalaian, eksekusi, force majeur, penyelesaian perselisihan,

penyerahan piutang kepada pihak lain. Ketentuan pokok dan

penunjang kontrak Arrum BPKB disebutkan dalam pasal-pasal

berikut:

a. Pasal 2 : Jumlah Pinjaman, Tujuan, Dan Jangka Waktu;

b. Pasal 3 : Tarif Mu‟nah;

c. Pasal 4 : Biaya-Biaya;

d. Pasal 5 : Jaminan Pelunasan Pinjaman;

Page 76: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

66

e. Pasal 6 : Pemeliharaan Marhun;

f. Pasal 7 : Pembayaran;

g. Pasal 8 : Ta‟widh (Ganti Rugi);

h. Pasal 9 : Cidera Janji;

i. Pasal 10 : Larangan;

j. Pasal 11 : Force Majeur;

k. Pasal 12 : Eksekusi;

l. Pasal 13 : Masa Berlaku;

m. Pasal 14 : Penyelesaian Perselisihan;

n. Pasal 15 : Kuasa Yang Tidak Dapat Ditarik Kembali;

o. Pasal 16 : Penyerahan Piutang Kepada Pihak Lain;

p. Pasal 17 : Penutup.

Dan untuk ketentuan pokok dan penunjang kontrak Amanah

dimuat dalam pasal sebagai berikut:

a. Pasal 1 : Jumlah Pinjaman Dan Tujuan;

b. Pasal 2 : Jangka Waktu;

c. Pasal 3 : Biaya-Biaya;

d. Pasal 4 : Pembayaran;

e. Pasal 5 : Ganti Rugi Keterlambatan;

f. Pasal 6 : Jaminan Pinjaman;

g. Pasal 7 : Pemeliharaan Marhun;

h. Pasal 8 : Cidera Janji;

i. Pasal 9 : Larangan Dan Sanksi;

j. Pasal 10 : Force Majeur;

k. Pasal 11 : Eksekusi;

l. Pasal 12 : Masa Berlaku;

m. Pasal 13 : Kuasa Yang Tidak Dapat Ditarik Kembali;

n. Pasal 14 : Addendum;

o. Pasal 15 : Penyelesaian Perselisihan.

p. Pasal 16 : Penutup.

Page 77: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

67

Pada kontrak Arrum BPKB dan Amanah yang penulis teliti,

penulis tidak menemukan diktum mengenai pernyataan bahwa

perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak bertentangan dengan

hukum dan peraturan yang berlaku baik dibagian kepala kontrak

maupun isi kontrak itu sendiri,meskipun tidak ada kewajiban untuk

untuk mencantumkannya dalam bentuk klausula.

Pada bagian isi kontrak Amanah terkait pasal ganti rugi

keterlambatan yaitu pasal 5 ayat 2 dalam kontrak tersebut menyebutkan

jumlah besaran ganti rugi yang harus nasabah bayar jika terlambat

membayar angsuran yang telah disepakati, hal ini bertentangan dengan

fFatwa DSN MUI tentang ganti rugi yang mengatakan besarnya ganti

rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad.

Pada ketentuan penunjang dalam kontrak Arrum BPKB dan

Amanah terdapat klausula bahwasanya para pihak sepakat untuk tidak

menggunakan ketentuan pasal 1266,(1267 KUH Perdata khusus kontrak

Amanah) terkait masa berlaku dan pasal 1813 KUH Perdata terkait

kuasa yang tidak dapat ditarik kembali.

Adapun pasal 1266 KUH Perdata berbunyi “Syarat batal

dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik,

andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal

demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus

dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan,

meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban

dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan

dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas

permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk

memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu

bulan”.20

20

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1266.

Page 78: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

68

Pasal 1267 KUH Perdata berbunyi “pihak yang terhadapnya

perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain

untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau

menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian

dan bunga”.21

Dan pasal 1813 KUH Perdata berbunyi “pemberian kuasa

berakhir dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan

pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan

meninggalnya atau pengampuan pailitnya, baik pemberi kuasa maupun

penerima kuasa; dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau

menerima kuasa”.22

Dalam ketentuan pokok dan penunjang yang terdapat dalam

kontrak Arrum BPKB dan Amanah terdapat beberapa pasal yang tidak

dicantumkan dalam salah satu kontrak yaitu pasal 16 penyerahan

piutang kepada pihak lain dalam kontrak Arrum BPKB dan pasal 14

addendum pada kontrak Amanah.

6. Bagian Penutup

Bagian penutup dalam kontrak syariah Arrum BPKB dan

Amanah ditulis dalam bentuk pasal penutup. Pasal 17 penutup kontrak

Arrum BPKB berbunyi “akad pinjaman piutang ini dibuat 2 (dua)

masing-masing ditandatangani oleh para pihak, yang keduanya

memiliki kekuatan hukum yang sama. Satu lembar asli untuk PIHAK

PERTAMA dan satu lembar asli untuk PIHAK KEDUA”. Dan pasal

16 penutup kontrak Amanah berbunyi “akad ini dibuat rangkap 2 (dua)

masing-masing ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas kertas

bermaterai cuikup yang mempunyai kekuatan hukum sama. Satu

lembar asli untuk MURTAHIN dan satu lembar asli untuk RAHIN”.

Ketentuan penutup kontrak Arrum BPKB dan Amanah tidak

mencantumkan saksi-saksi dalam bentuk klausula atau pasal

21

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1267.

22 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1813.

Page 79: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

69

melainkan dicantumkan dalam bentuk ruang tandatangan para pihak

dan para saksi yang dalam hal ini adalah isteri atau suami dari nasabah.

Penggunaan materai dalam kontrak adalah bukan sebagai

syarat sahnya suatu dokumen kontrak/perjanjian melainkan sebagai

bentuk pembayaran pajak kepada negara selain itu surat/dokumen

perjanjian atau kontrak yang dibuat dengan tujuan agar dapat dijadikan

bukti di pengadilan yang bersifat perdata jika ada masalah dikemudian

hari maka harus dibubuhi materai.23

Demikian sebaiknya dokumen

perjanjian/kontrak dibubuhi materai.

23

Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Pasal 2.

Page 80: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

70

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang sudah diteliti

dan dianalisis berdasarkan bahan pustaka yang ada maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada penerapannya di Pegadaian Syariah Cabang Cinere

dalam produk pembiayaan Arrum BPKB dan Amanah

menggunakan akad Rahn Tasjily dari segi barang jaminan

yang dijaminkan rahin kepada murtahin sebagaimana

tertulis dalam kontrak, yaitu dengan menyerahkan bukti

sah surat kepemilikan untuk dijaminkan yang dalam hal ini

adalah BPKB kendaraan yang mana secara fisik kendaraan

tersebut dikuasai oleh rahin. Perjanjian gadai secara

derivatif melahirkan adanya jaminan yang timbul akibat

utang piutang yang berasal dari akad qardh. Akad dalam

hal ini adalah akad pinjaman dana/utang dalam bentuk

uang yang diberikan oleh murtahin kepada rahin yang

besaran jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan

pada saat akad terjadi.

Akad qardh yang digunakan dalam pembiayaan Arrum dan

Amanah ialah akad qardh yang dananya berasal dari dana

nasabah berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor: 79/DSN-

MUI/III/2011 tentang qardh dengan menggunakan dana

nasabah, yaitu sebagai sarana kelengkapan transaksi lain

seperti produk rahn sehingga diperbolehkan menggunakan

dana nasabah.

2. Pada pembiayaan Arrum BPKB dan Amanah, pendapatan

murtahin hanya berasal dari biaya administrasi dan biaya

Page 81: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

71

pemeliharaan (mu‟nah) atas marhun yang dibayarkan oleh

nasabah sebagai konsekuensi dari akad rahn, biaya

pemeliharaan/penyimpana marhun dalam hal ini bukan

merupakan sebuah akad ijarah (sewa-menyewa) melainkan

biaya yang lahir dari akad rahn atas barang jaminan yang

dijaminkan ke Pegadaian Syariah, sehingga biaya

penyimpanan atas barang jaminan (marhun) tersebut

merupakan kewajiban nasabah sebagai pemilik barang

tersebut.

3. Penerapan produk Arrum BPKB dan Amanah berdasarkan

dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014

tentang pembiayaan disertai rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq

Bi Al-Rahn) dan Fatwa DSN terkait lainnya telah

memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Analisis kesesuaian praktik pelaksanaan terhadap fatwa

merupakan upaya untuk menggambarkan juga

pengendalian objek tentang kenyataan dalam

melaksanakan norma yang ada. LKS khususnya Pegadaian

Syariah yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan

dengan prinsip-prinsip syariah dalam hal ini adalah Fatwa

DSN MUI dan peraturan lainnya.

4. Analisis anatomi kontrak Arrum BPKB dan Amanah masih

terdapat bagian-bagian yang tidak dicantumkan dalam

kontrak, seperti definisi dalam kontrak Amanah yang tidak

dicantumkan, besaran ganti rugi (ta‟widh) yang cantumkan

dalam kontrak, dan dalam kontrak Arrum BPKB tidak

adanya unsur recitals atau penjelasan latar belakang

terjadinya perikatan, serta tidak ada pernyataan bahwa

perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan

perundangan dan peraturan lainnya.

Page 82: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

72

B. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian seperti yang telah diuraikan diatas, maka

dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pegadaian Syariah harus lebih mensosialisasi kepada

masyarakat mengenai keberadaan dan kelebihan produk-

produknya. Dan bagaimana jaminan yang dijaminkan oleh

nasabah dijamin keamanan dan keutuhannnya sehingga

bertambah rasa kepercayaan masyarakat kepada pegadaian

syariah.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa DSN MUI

yang mengatur tentang usaha pergadaian dan mekanisme

operasional pegadaian sekiranya dapat dijadikan dalam

bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

dalam bentuk Undang-Undang, sehingga memiliki

kekuatan hukum yang kuat dalam tatanan hukum di

Indonesia, seyogyanya pemerintah dan para stakeholder

dapat berperan aktif untuk dapat merealisasikannya.

3. Pihak pegadaian agar melakukan koreksi terhadap anatomi

agar sesuai dengan kaidah dan unsur-unsur anatomi

kontrak, serta klausul kontrak yang dibuat agar tidak

menimbulkan perselisihan interpretasi antar nasabah,

terlebih banyak istilah-istilah syariah yang nasabah masih

awam untuk mengerti. Dan berpedoman berdasarkan

Fatwa DSN MUI dan Peraturan perundangan lainnya.

4. Skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan

baik dari segi penulisan maupun dari segi pengambilan

data sehingga saya harapkan di kemudian hari bila ada

yang akan melakukan penelitian lanjut lebih mendalam

kiranya dapat memberikan data yang lebih valid dan

Page 83: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

73

memadai dari apa yang saya teliti dan saya tulis sehingga

dapat memberikan informasi yang akurat guna menambah

wawasan masyarakat.

Page 84: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

74

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya, akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Ashsofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, 2001.

Arifin, Sirajul litigasi hibrid contract gadai pada lembaga keuangan syariah,

islamica; jurnal studi keislaman, vol 2 no 12, tahun 2018.

Abubakar, Lastuti. Handayani, Tri, Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan

Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan, Jurnal Bina Mulia

Hukum, Vol 2 No 1, Universitas Padjajaran, 2017.

Amalia, Amik Nur Imansari, Pembiayaan Murabahah Disertai Jaminan Perspektif

Fatwa DSN-MUI NO. 92/DSN-MUI/IV/2014 (Studi Kasus Di BMT

Istiqomah Unit II Plosokandang Kedungwaru Tulungagung, Skripsi S-1

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulung

Agung, 2017.

Azwar, Saifudin. Metode Penelitian: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Dewi, Gemala, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Amp : Perasuransian

Syariah di indonesia, Depok : Kencana, 2017.

Djamil, Fathurahaman, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep

Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 92/DSN-

MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (at-Tamwil al-

Mautsuq bi al-Rahn).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 79/DSN-

MUI/III/2011 tentang Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 68/DSN-

MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.

Page 85: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

75

Ghofur Abdul, Anshori, Gadai Syariah Di Indonesia Konsep Implementasi dan

Institusionalisasi, Yoyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta : Andi Offset, 2000.

Ifham Sholihin, Ahmad, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Gramedia Pustaka Utama,

2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mardani, Hukum Bisnis Syariah, Jakarta: Kencana, 2014.

Mardani, HukumPerikatan Syariah Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mardani, aspek hukum lembaga keuangan syariah di ndonesia, Kencana, Jakarta,

2015.

Mubarak, Jaih, Al- Ijarah Al-Muntahiya Bi al-Tamlik (IMBT) dalam Perspektif

Anatomi Kontrak Bisnis, Fakultas Pasca Sarjana UIN Bandung, Jurnal

ALQALAM Vol 26, No. 3, 2009.

Naja, Daeng, Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis,

Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”,

Jurnal Wacana, Vol. XIII, No. 2, Juni 2014.

Nasution. S, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung : Tarsito, 1992.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang

Usaha Pergadaian.

Ridwan, Muhammad, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), UII Press,

Yogyakarta, 2004.

Saputra, Arianto, “analisis pengelolaan dana ta‟zir dan ta‟widh bagi nasabah

wanprestasi pada PT. BRISYARIAH”, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Page 86: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

76

Simatupang, Richard Burton, Aspek Hukum dalam Bisnis, Jakarta: PT Rineka

Cipta, 2003.

Soemitra, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Kencana, Jakarta, 2017.

Sofyan Ade, Mulazid, kedudukan sistem pegadaian syariah, Jakarta: Kencana,

2016.

Sukma Hapsari, Rizay, perlindungan hukum terhadap nasabah dalam hal terjadi

kerusakan atau kehilangan barang jaminan di PT. Pegadaian (Persero)

kota Madiun, jurnal repertorium vol III, fakultas hukum universitas sebelas

maret, 2016.

Maman Surahman, Panji Adam, Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di

Lembaga Pegadaian Syariah, Jurnal Law And Justice, Vol 2 No 2, 2017.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia

Press, 2010.

Sahroni, Oni, Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan

Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah, Depok: Raja Grafindo Persada,

2017

Supriyadi, Ahmad, “ Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu

Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan Perbankan Syariah di

Indonesia”, Al Mawarid Edisi X , 2003.

Tim Penulis Fakultas Syariah Dan Hukum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi,

Jakarta, UIN Syahid, 2007.

Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor: 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.

Page 87: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

77

Vogel, Frank E dan Samuel. L. Hayes, Islamic Law and Finance: Religion Risk

and Return The Netherlands: Kluwer Internasional, 1998.

Wakidatul Ihtiar, Habib, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:

92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Dengan Rahn,

Jurnal An-Nisbah, Vol. 03, No. 01, Tahun 2016.

https://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/per-maret-2018-

pembiayaan-syariah-pegadaian-capai-rp-526-triliun.

Page 88: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP

78

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Page 89: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP
Page 90: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP
Page 91: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP
Page 92: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP
Page 93: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP
Page 94: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP
Page 95: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP
Page 96: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP
Page 97: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP
Page 98: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP
Page 99: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP
Page 100: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP
Page 101: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP
Page 102: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP
Page 103: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP
Page 104: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP
Page 105: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP
Page 106: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP
Page 107: PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48507...PENERAPAN FATWA DSN NO. 92 TAHUN 2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP