Penerapan E-Government dalam Pem Da

1

BEBERAPA PEMIKIRAN PENERAPAN E-GOVERMENT

DALAM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA *)

Oleh: Achmad Djunaedi **)

Berada dalam arus gencarnya globalisasi, demokratisasi dan perkembangan

teknologi komunikasi dan informasi (ICT) tidak dapat melepaskan kita dari tuntutan

penerapan teknologi tersebut dalam meningkatkan layanan pemerintah kepada

warganya. Salah satu sarana peningkatan layanan tersebut adalah electronic

government (e-government). Makalah ini bermaksud untuk melontarkan beberapa ide

atau pemikiran dalam rangka menerapkan e-government dalam pemerintahan daerah

di Indonesia pada umumnya dan DIY pada khususnya. Sejalan dengan maksud

tersebut, bagian pertama makalah ini membahas secara singkat “apa dan mengapa

tentang e-government” dan disusul bagian kedua tentang ide-ide atau pemikiran

penerapan e-government dalam pemerintahan daerah di Indonesia secara umum,

diangkat dari pemikiran-pemikiran dalam khasanah pustaka. Makalah ini diakhiri

dengan bagian ketiga yang melontarkan beberapa pemikiran tentang penerapan e-

government dalam pemerintahan daerah di DIY.

1. Sekilas E-Government

Telah banyak buku serta makalah seminar dan jurnal yang membahas tentang

e-government dan karena itu bahasan bagian pertama ini hanya akan menyingkat atau

merangkum pengetahuan yang telah ada.

1.1. Definisi E-Government

Banyak ditemui variasi definisi e-government, tapi definisi-definisi tersebut

kurang lebih sama, maka dalam makalah ini diambil diambil salah satu saja yaitu:

*) Disampaikan dalam Seminar Nasional “E-Government & Workshop Linux” diselenggarakan oleh

FMIPA UGM di Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 2002. **) Prof. Dr. Ir. Achmad Djunaedi, MUP, sebagai pengamat penerapan teknologi komunikasi dan

informasi (ICT) dalam perencanaan kota dan daerah, adalah dosen Program Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Jur. T. Arsitektur FT UGM yang saat ini menjabat Kepala BAPPEDA Propinsi DIY (e-mail: [email protected] website: http://intranet .ugm.ac.id/~a-djunaedi)

2

E-Government berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti: wide area network, internet, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan Pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya. Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara lain: pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, pertambahan pendapatan dan/atau pengurangan biaya.

(Sumber: Situs Web Bank Dunia, Juni 2002)

Dari definisi tersebut dapat ditarik unsur-unsur obyek, tujuan dan alatnya sebagai

terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1: Unsur-unsur pada definisi e-government

1.2. Macam interaksi antar pelaku dalam E-Government

E-government bertujuan untuk meningkatkan interaksi antar pelaku. Dari

definisi di atas terdapat interaksi antar pelaku sebagai berikut:

Gambar 2: Macam interaksi dalam e-government

E-Government diartikan sebagai: penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan.

alat

tujuan

obyek

Business to business (B2B): transaksi

antar bisnis lebih efisien.

Business to Customers (B2C):

terasa lebih dekat.

Warga

Government to Customers (G2C)

Government to Business (G2B)

Antar lembaga pemerintah/

Government to Government (G2G)

G2C, G2B, G2G lebih akrab, nyaman, transparan, dan murah.

Warga Pemerintah Pemerintah

Antar warga masyarakat (C2C)

Bisnis

Bisnis

3

1.3. Macam cara/alur interaksi dengan Pemerintah dalam E-Government

Disamping cara interaksi tradisional, e-government memberi kemudahan bagi

warga dan dunia usaha untuk mengakses layanan pemerintah. Dalam hal ini, terdapat

beberapa macam cara atau alur interaksi dari pengguna layanan ke pemberi layanan

(Pemerintah) seperti dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3: Macam cara interaksi dengan Pemerintah dalam e-government (sumber: PIU UK, 2000, dimodifikasi dari Fig. 6.3 hal. 48)

1.4. Tingkatan layanan atau tahapan pengembangan E-Government secara umum

Pengembangan e-government dapat dilakukan dalam beberapa tahap atau

tingkatan. Beberapa sumber pustaka menjelaskan tentang tingkatan layanan e-

government sebagai berikut:

Warga/bisnis

PC

TV inter-aktif

HP

Kios/ War-net

Pusat

layanan (panggilan)

Kunjungan langsung/ Kirim surat/ Menelpon langsung

Arah peningkatan interaksi antar manusia dan juga peningkatan biaya Arah peningkatan

kenyamanan/ketersediaan

Pemerintah

4

(1) Pemerintah Inggris (PIU UK, 2000)

Gambar 4: Tingkatan layanan e-government (sumber: PIU UK, 2000, Fig. 4.1 hal. 22)

(2) Hermawan Kartajaya dkk. (2002: 330-331) menjelaskan tiga tahapan

pengembangan layanan e-government, sebagai berikut:

Tahap I : Menerbitkan Informasi tentang diri sendiri bagi kepentingan

warga dan kalangan bisnis (lewat web/internet)—juga

menyediakan fasilitas komunikasi dua arah.

Tahap II : Aplikasi Intranet yang memungkinkan data dapat dikumpulkan

(online), diolah, dan disebarluaskan dalam bentuk baru (agar

lebih efisien); meskipun sebagian proses pemberian servis tetap

secara offline, publik dapat memantau kinerja secara online.

Tahap III : Aplikasi Extranet yang memungkinkan warga wilayah dapat

mengisi blanko aplikasi secara online (lewat internet).

1.5. Tingkatan pengembangan E-Government berkaitan dengan pembangunan daerah

Berkaitan dengan pembangunan daerah, Herwawan Kertajaya dkk.

mengusulkan tahapan pengembangan seperti berikut:

(I) “Sekedar menjalankan kuajiban” sebagai penyedia layanan publik, tapi

sudah mulai dilewatkan jaringan komputer (LAN/WAN).

(II) Penyediaan layanan publik dilewatkan internet (dapat diakses dari

manapun).

Tingkatan (Nilai)

Kompleksitas

PUBLIKASI: layanan penyediaan informasi utk. pengguna

INTERAKSI: layanan pencarian dan pengambilan informasi berdasar kriteria dari pengguna

TRANSAKSI: layanan pencarian informasi, pembelian produk dan pengisian formulir utk diproses (misal: mengisi dan membayar pajak)

5

(III) Menuju layanan yg berorientasi pada pembangunan ekonomi nasional

jangka panjang (layanan pada kalangan bisnis, pemasok, dan lembaga

pemerintah lainnya)—layanannya dilewatkan LAN/WAN; belum

semuanya lewat internet (ekstranet).

(IV) Berorientasi ke pembangunan ekonomi jangka panjang dan semua

layanannya lewat internet (ekstranet).

Penjelasannya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 5: Tingkatan pengembangan e-government (sumber: Hermawan Kartajaya, dkk., 2002: 331)

2. Beberapa Ide Penerapan E-Government dalam Pemerintahan

Daerah secara umum di Indonesia

Upaya penerapan e-government dalam pemerintahan telah banyak dilakukan

di banyak tempat. Bersumber dari upaya-upaya yang pernah ada (dijumpai di

khasanah pustaka), di bagian berikut ini, dipilih beberapa ide, pemikiran atau kiat-kiat

yang mungkin dapat dipakai untuk pengembangan e-government di Indonesia.

2.1. Pengembangan E-Government perlu mempunyai visi/tujuan dan strategi jelas dan terkait dengan pembangunan daerah

Belum seluruh bagian masyarakat kita mampu memanfaatkan teknologi

komunikasi dan informasi, tapi dengan tantangan global (seperti misalnya: Pasar

Orientation

IV III

II I Horizontal Shift

Vertical Shift

Vectoral Shift (Contoh: Singapura)

Network Integration

Internally-Networked Externally-Networked

Economic Development

Public-Service

Provider

6

Bebas Asean 2003) dan kebutuhan untuk menarik investor dan wisatawan maka

pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengembangan

e-government di daerahnya masing-masing. Pengembangan tersebut perlu disesuaikan

dengan visi, misi, strategi dan program pembangunan wilayahnya, atau dengan kata

lain pengembangan e-government perlu mempunyai tujuan dan agenda yang jelas.

Sebagai contoh: Visi e-government Singapura: “To be a leading eGovernment to

better serve the nation in the Digital Economy”, dengan program strateginya meliputi:

“(1) knowledge-based workplace, (2) electronic service delivery, (3) technology

experimentation, (4) operational efficiency improvement, (5) adaptive and robust

infocomm infrastructure, and (6) infocomm education” (Swee & Virginia, 2002).

Tanpa masuk ke teknologi e-government, pemerintahan daerah kita akan

terisolasi dan tertinggal dalam dunia dengan pembedaan digital (digital divide). Selain

itu, revolusi informasi yang didukung dengan pesatnya perkembangan ICT juga telah

terjadi di luar bidang pemerintahan, yaitu antara lain dalam bentuk: e-banking, e-

commerce, distance education, dan sebagainya.

2.2. Kiat-kiat menuju E-Government yang unggul

Agar kita dapat berhasil dan unggul dalam penerapan e-government, maka

perlu kita simak nasehat dalam publikasi the Harvard Policy Group (2000). Menurut

nasehat tersebut, kita perlu melakukan delapan hal, yaitu:

1) Fokuskan pada cara teknologi informasi dapat mengarahkan bentuk kegiatan

dan strategi dalam sektor publik.

2) Gunakan teknologi informasi bagi inovasi strategis, bukan hanya otomasi

kegiatan taktis.

3) Manfaatkan pengalaman-pengalaman terbaik (best practices) dalam

menerapkan inisiatif pemanfaatan teknologi informasi. Contoh best practices

antara lain: di Australia <www1.maxi.com.au>, di Singapura

<www.ecitizen.gov.sg>, di AS yang ditangani swasta <www.ezgov.com> dan

<www.govworks.com>.

4) Tingkatkan anggaran dan pendanaan bagi inisiatif pemanfaatan teknologi

informasi yang menjanjikan (mempunyai harapan keberhasilan).

5) Lindungi privasi dan sekuriti.

7

6) Bentuk dan kembangkan kerjasama berkaitan dengan teknologi informasi

untuk mendorong pembangunan ekonomi.

7) Gunakan teknologi informasi untuk mempromosikan keadilan dalam peluang

kerja dan kesejahteraan masyarakat.

8) Persiapkan diri terhadap berkembangnya demokrasi digital (demokrasi dalam

era digital).

Tindakan ke 1 sampai 4 mendukung transisi ke layanan elektronis, sedangkan

tindakan ke 5 sampai 8 akan menjawab tantangan yang sedang timbul dalam

kepemerintahan.

Melengkapi kiat-kiat di atas, menurut Accenture (2001: 8-9), ada lima

karaktaristik e-government yang unggul, yaitu:

(1) Visi dan Implementasi: mempunyai visi sejak awal dan mekanisme

implementasi yang baik/tepat.

(2) Berorientasi ke Pengguna/Warga masyarakat: pada umumnya, di awal

pengembangan e-government, informasi yang dipublikasikan disusun dan

diorganisasikan dengan mempertimbangkan cara pemerintah bekerja dan

memberikan layanan secara fisik. Pada e-government yang unggul, layanan

kepada publik atau warga masyarakat dirancang dengan mempertimbangkan

kemauan dan cara berpikir masyarakat umum, bukan berdasar cara kerja

lembaga-lembaga pemerintah. Dalam berkomunikasi dengan Pemerintah lewat

e-government, masyarakat tidak perlu tahu struktur organisasi dan tata laksana

pemerintah. Misal: untuk aplikasi IMB, cukup diklik tombol aplikasi, yang

juga untuk layanan aplikasi-aplikasi lainnya (tidak perlu tahu instansi yang

mengurusinya lalu mengklik tombol instansi tersebut).

(3) Menggunakan Manajemen Hubungan Masyarakat (Customer Relationship

Management/ CRM): Humas pemerintahan bergeser fungsinya bagaikan

humas dalam perusahaan jasa, dengan menggunakan teknik-teknik manajemen

informasi pengguna jasa, pemasaran, meminimalkan duplikasi pengumpulan

informasi dan pembuatan profil perilaku pengguna jasa dalam rangka

memprediksi kebutuhan di masa depan.

(4) Volume dan Kompleksitas/kerumitan: mampu menangani volume informasi

yang besar dengan kompleksitas tinggi (tapi masih nyaman dan nampak

sederhana atau tidak rumit bagi pengguna).

8

(5) Penggunaan Portal sebagai satu pintu masuk: memudahkan bagi

pengguna/warga masyarakat dengan tidak perlu mengunjungi situs tiap

instansi, cukup satu situs sebagai pintu masuk (portal) untuik mendapatkan

semua layanan yang diperlukan. Contoh: eCitizen Portal layanan dari

Pemerintah Singapura untuk warganya (www.ecitizen.gov.sg)—lihat gambar

berikut.

Gambar 6: Contoh portal untuk warga masyarakat (sumber: <www.ecitizen.gov.sg>, diakses 28 Oktober 2002)

Lebih lanjut Accenture (2001: 10-15) menyarankan:

(1) Tujuan yang pada awalnya dipasang sering lebih cepat tercapai, sehingga

perlu ditetapkan tujuan yang lebih manantang dan memotivasi pengembangan

lebih lanjut. Contohnya: tujuan yang paling “dangkal” yang menyebutkan

setiap instansi mempunyai situs web akan segera tercapai dalam waktu

singkat. Bila tujuan dirumuskan untuk jangka panjang, maka perlu rumusan

sasaran-sasaran atau tujuan antara.

(2) Agar cepat mencapai keunggulan, e-government perlu dikembangkaan dengan

strategi “berpikir besar, mulai dengan yang kecil, dan ditingkatkan secara

9

cepat” (thinking big, starting small and scaling fast)—seperti terlihat pada

gambar berikut:

Gambar 7: Strategi pengembangan e-government (sumber: Accenture, 2001: 12)

2.3. Pengembangan lebih lanjut e-government menjadi e -governance

Dalam pengembangan e-government, kita perlu mempertimbangkan bahwa e-

government dapat dikembangkan lebih lanjut dan lebih luas ke e-governance.

Menurut Heeks (2001a: 2), e-governance diartikan sebagai pemanfaatan ICT untuk

mendukung pemerintahan yang baik (good governance). Lebih lanjut dijelaskan

bahwa e-governance mencakup:

(1) e-Administration: untuk memperbaiki proses pemerintahan dengan

menghemat beaya, dengan mengelola kinerja, dengan membangun koneksi

strategis dalam pemerintah sendiri, dan dengan menciptakan pemberdayaan.

(2) e-Citizen & e-Services: menghubungkan warga masyarakat dengan

Pemerintah dengan cara berbicara dengan warga dan mendukung

akuntabilitas, dengan mendengarkan masyarakat dan mendukung demokrasi,

dan dengan meningkatkan layanan publik.

(3) e-Society: membangun interaksi di luar pemerintah dengan bekerja secara

lebih baik dengan pihak bisnis, dengan mengembangkan masyarakat, dengan

membangun kerjasama dengan pemerintah, dan dengan membangun

masyarakat madani.

Dalam hal ini, menurut Heeks (2001b: 3), terdapat tiga cara potensial bagi pemerintah

untuk berkembang, yaitu:

PENGEMBANGAN

WAKTU

1

2

Berpikir besar

Meningkat pesat

Mulai dari yang kecil

3

10

(1) Otomasi: mengganti proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan,

penyampaian hasil atau informasi yang dilakukan oleh tenaga manusia dengan

proses dengan teknologi komunikasi dan informasi. Misal: otomasi fungsi

klerikal (tata usaha) yang ada.

(2) Informatisasi: mendukung proses yang kini dilakukan dengan tenaga manusia.

Misal: pengambilan keputusan beserta pengkomunikasian dan

implementasinya.

(3) Transformasi: menciptakan proses baru pengolahan informasi yang

dijalankan dengan ICT atau mendukung proses baru pengolahan informasi

yang dijalankan oleh tenaga manusia. E-government dalam jangka panjang

akan merubah cara kerja pemerintah, menggeser cara kerja tradisional dengan

cara kerja elektronis yang lebih efisien dan efektif.

Dengan ketiga cara tersebut diharapkan pemerintahan dapat lebih efisien, dalam arti

dapat lebih murah, dapat berbuat lebih banyak, dan dapat bekerja lebih cepat. Selain

itu, pemerintahan diharapkan dapat lebih efektif, dalam arti: dapat bekerja lebih baik

dan inovatif.

Untuk mewujudkan e-Governance, Heeks (2001b: 17-19) menjelaskan tentang

enam persyaratan kesiapan. Kesiapan tersebut berkaitan dengan: (i) infrastruktur

sistem data, (ii) infrastruktur legal/hukum, (iii) infrastruktur kelembagaan, (iv)

infrastruktur SDM, (v) infrastruktur teknologi, dan (vi) kepemimpinan dan pemikiran

strategis.

3. Beberapa Ide Penerapan E-Government dalam Pemerintahan

Daerah secara khusus di DIY

Pemerintah DIY saat ini telah mempunyai situs web (www.pemda-

diy.go.id)—seperti terlihat pada gambar berikut.

11

Gambar 8: Situs web Pemerintah Daerah DIY (sumber: <www.pemda-diy.go.id>, diakses 28

Oktober 2002)

Meskipun demikian, dalam tulisan ini dilontarkan ide atau pemikiran pengembangan

e-government DIY yang difokuskan pada beberapa hal, yaitu: (1) kesesuaian visi dan

strategi pengembangan e-government dengan visi dan strategi pengembangan DIY,

(2) tahapan pengembangan e-government di DIY, dan (3) persiapan persyaratan

keberhasilan e-government di DIY. Sebagai catatan: ide dan pemikiran ini bukan

mewakili kelembagaan asal penulis, tapi masih bersifat “lontaran awal dan

individual” dari penulis sebagai pemerhati pengembangan penerapan ICT ke

perencanaan kota dan daerah.

3.1 Kesesuaian visi dan strategi pengembangan e-government dengan visi dan strategi pengembangan DIY

Seperti tertera dalam Propeda DIY 2001-2005, visi pembangunan DIY

mengarah pada pembangunan DIY sebagai pusat pendidikan, pusat budaya, dan

daerah tujuan wisata. Strategi pembangunan DIY jangka menengah meliputi empat

butir, yaitu: (1) menanggulangi pengangguran dan kemiskinan dengan menciptakan

lapangan kerja dan usaha bagi masyarakat miskin, (2) menyiapkan perangkat lunak

dan perangkat keras serta aparatur pemerintah dalam rangka pelaksanaan otonomi

12

daerah, (3) menjamin kehandalan ketahanan pangan yang merata kepada segenap

masyarakat di wilayah DIY, dan (4) mengantisipasi dan menanggulangi dampak

bencana, baik bersifat fisik maupun nonfisik yg terencana dgn baik.

Terkait dengan visi dan strategi pembangunan DIY tersebut maka e-

government di DIY perlu mempunyai visi (misalnya): “unggul dalam layanan publik

dalam mendukung pewujudan DIY sebagai pusat pendidikan, pusat budaya, dan

daerah tujuan wisata disamping mampu melayani warganya dengan baik, menarik

investasi dan mendorong penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan kerjasama

antar wilayah dan antar lembaga pemerintah”. Berdasar visi tersebut dapat

dirumuskan pengguna e-government terdiri dari: (i) warga masyarakat secara umum,

(ii) pelajar, mahasiswa dan pihak-pihak terkait dengan pendidikan, (iii) budayawan

dan pihak-pihak yang terkait, (iv) wisatawan, calon wisatawan, dan pihak-pihak

terkait, (v) calon investor, (vii) dunia usaha dan industri, dan (vii) lembaga-lembaga

pemerintah. Ketujuh macam pengguna ini dapat mewarnai rancangan “e-Citizen

Portal” DIY dalam arti pada layar pertama terdapat tujuh tombol yang dapat dipilih

sesuai dengan macam pengguna. Selanjutnya, tiap macam pengguna dilayani sesuai

kebutuhannya masing-masing tanpa mereka perlu tahu cara kerja pemerintah dalam

melayani mereka; dengan kata lain pengguna menghadapi Pemerintah sebagai

“holistik” (tanpa perlu tahu nama instansi yang melayaninya).

3.2 Tahapan pengembangan e-government di DIY

Mengacu pada tingkatan pengembangan e-government menurut Hermawan

Kertajaya dkk. (2002), karena perekonomian DIY tidak dapat bertumpu dari

sumberdaya alam, tapi lebih mendasarkan pada keunggulan sumberdaya manusianya,

maka (menurut penulis) pengembangan e-government DIY perlu “agak mengikuti

jejak” Singapura. Dalam hal ini, pembangunan e-government DIY sebaiknya

menuruti tahapan sebagai berikut:

Tahap pertama, e-government dikembangkan sebagai internally-networked

public-service provider (kuadran I)

Tahap kedua, e-government dikembangkan menjadi externally-networked

public-service provider (kuadran II)

Tahap ketiga meloncat ke externally-networked economic development

oriented (kuadran IV).

13

Tahap pertama sebetulnya telah diawali dengan pembangunan berbagai sistem

informasi di beberapa instansi serta tersedianya pusat layanan satu atap. Keadaan ini

tinggal dikembangkan lebih lanjut dengan membangun kerangka besar pengembangan

jaringan kerja internal (“berfikir besar”) dan membangun tiap sistem informasi yang

diperlukan serta perangkat jaringannya. Pendekatan “layanan satu atap” perlu tetap

dipegang dalam layanan tahap pertama ini, dalam arti pengguna jasa tidak perlu tahu

lokasi asal dan cara kerja layanan itu diberikan; yang perlu diketahui: pengguna

datang ke pusat layanan satu atap dan mendapat layanan sesuai jenis layanan yang

diperlukan (bukan sesuai nama instansi).

Tahap kedua akan mudah dilakukan dengan akan meluasnya prasarana

jaringan komunikasi data di wilayah DIY di masa depan (ini perlu didukung dengan

perencanaan). Jangka waktu tahap kedua ini tidak perlu terlalu lama dan perlu cepat

disusul dengan tahap ketiga karena pengembangan e-government DIY perlu segera

dapat mendukung pengembangan perekonomian DIY.

3.3 Persiapan persyaratan keberhasilan e-government di DIY

Mengacu persyaratan yang dijelaskan oleh Heeks (2001b: 17-19), kesiapan

menuju keberhasilan e-government berkaitan dengan: (i) infrastruktur sistem data, (ii)

infrastruktur legal/hukum, (iii) infrastruktur kelembagaan, (iv) infrastruktur SDM, (v)

infrastruktur teknologi, dan (vi) kepemimpinan dan pemikiran strategis. Dari enam

persyaratan tersebut, kita dapat berfokus pada empat daripadanya, yaitu:

(1) Infrastruktur legal/hukum: perlu ada perangkat hukum untuk menangkal

kejahatan digital, serta melindungi privasi, sekuriti data/informasi, dan

transaksi digital perorangan, perusahaan dan lembaga pemerintah.

(2) Infrastruktur kelembagaan: e-government tidak hanya terbatas pada publikasi

informasi, maka suatu instansi layanan informasi daerah tidaklah cukup dan

instansi tersebut nantinya perlu dikembangkan menjadi suatu instansi yang

menangani e-government dalam tingkatan yang juga memberi layanan

transaksi digital.

(3) Infrastruktur SDM: sistem kepegawaian perlu dapat dikembangkan agar

mampu menarik SDM berkualitas profesional dalam bidang ICT untuk ikut

berkiprah dalam e-government milik pemerintah (selain itu perlu

dimungkinkan layanan e-government yang dilakukan oleh swasta).

14

(4) Infrastruktur teknologi: meskipun teknologi yang diperlukan rekatif mahal,

tapi peluang kerjasama dengan swasta perlu dikembangkan dalam membangun

infrastruktur teknologi untuk mendukung e-government.

Sebagai penutup, perlu kita sadari bahwa kemajuan ICT sangat pesat dan sering tidak

dapat diterka dengan tepat, sehingga visi atau tujuan yang kita rumuskan sering perlu

selalu direvisi. Hal ini senada dengan tulisan Accenture (2001: 12) bahwa

“government online is moving up the maturity curve, but still has a long way to

travel”. Semoga kutipan ini tidak mengecilkan semangat kita tapi justru melontarkan

tantangan dinamika yang tidak berkesudahan untuk terus berkembang.

Daftar Pustaka

Harvard Policy Group. 2000. Eight Imperatives for Leaders in a Networked World: Guideliness for the 2000 Election and Beyond. John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, MA (http://www.ksg.harvard.edu/stratcom/hpg).

Heeks, Richard. 2001a. Building e-Governance for Development: A Framework for National and Donor Action. i-Government Working Paper Series, Paper No. 12, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, Manchester, UK (http://www.man.ac.uk/idpm/idpm_dp.htm#ig).

Heeks, Richard. 2001b. Understanding e-Governance for Development. i-Government Working Paper Series, Paper No. 11, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, Manchester, UK (http://www.man.ac.uk/idpm/idpm_dp.htm#ig).

Hermawan Kartajaya, M. Hermawan, Yuswohady, Taufik, Sonni, H. Anwar, H.H. Joewono, J. Mussry. 2002. MarkPlus on Strategy. PT Gramedia, Jakarta.

PIU UK. 2000. Electronic Government Services for the 21st Century. Performance and Innovation Unit, Cabinet Office, UK, London (http://www.cabinet-office.gov.uk/innovation).

Swee & Virginia. 2002. Competing and Collaborating in the Information Age. Institute of Systems Science, National University of Singapore, dalam presentasinya untuk Eisenhower Fellowship IT Executive Program, 20 Juni 2002 di Singapura.

15

Daftar Situs Web

Accenture. 2001. eGovernment Leadership: Rhetoric vs. Reality – Closing the Gap. <www.accenture.com>, April 2001.

Bank Dunia. Juni 2002. E*Goverment: A Definition of E*Government. Diakses dari <http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm>, tanggal 19 Juni 2002.