-
PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN
PT ADIRA FINANCE
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh:
Tiara Alfionissa
(11140480000099)
K O N S E N T R A S I H U K U M B I S N I S
P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
J A K A R T A
1439H /2018M
-
v
ABSTRAK
Tiara Alfionissa. NIM 11140480000099. PENERAPAN ASAS
KESEIMBANGAN
DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN PT ADIRA FINANCE. Program studi Ilmu Hukum, Fakultas
Syariah
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
1439 H/2018 M.
xi + 72 halaman + 2 halaman daftar pustaka + 3halaman
lampiran.
Studi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai penerapan asas
keseimbangan
di dalam perjanjian pembiayaan yang ada di PT Adira Finance
terhadap perlindungan
konsumen yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999
tentang
Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perjanjian pembiayaan yang
ditawarkan
menggunakan perjanjian baku yang dibuat oleh satu pihak saja
yaitu pihak pelaku
usaha, sehingga dapat memberatkan konsumen sebagai debitur
dikemudian hari
apabila tidak diterapkannya asas keseimbangan di dalam
perjanjian tersebut.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan
menggunakan
pendekatan penelitian normatif-yuridis. Penelitian yang
dilakukan selain melakukan
pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan
jurnal (library
research) yang berhubungan dengan skripsi ini, peneliti juga
melakukan penelitian
langsung ke lapangan dengan cara wawancara kepada pihak yang
berhubungan, yaitu
Karyawan PT Adira Finance Kreo dan Konsumen dari PT Adira
Finance.
Hasil penelitian menunjukan bahwa di dalam perjanjian pembiayaan
PT Adira
Finance terdapat 4 (empat) pasal yang bertentangan dengan UUPK
dan POJK-
PKSJK, namun 2 (dua) dari pasal yang bertentangan tersebut pada
aplikasinya
menerapkan asas keseimbangan dimana konsumen mendapatkan hak
untuk
bernegosiasi dan meminta keringanan denda kepada pelaku usaha.
Sedangkan, dua
pasal lainnya bertentangan dengan UUPK dan POJK-PKSJK dan juga
tidak
menerapkan asas keseimbangan dimana konsumen tidak mendapatkan
kejelasan
mengenai pengenaan denda dikemudian hari dan tidak diberikannya
hak untuk
menuntut dan mengajukan keberatan terkait jumlah kewajiban
konsumen.
Kata Kunci : Penerapan Asas Keseimbangan, Perjanjian Pembiayaan,
Perusahaan
Pembiayaan Konsumen, Perlindungan Konsumen.
Pembimbing : Dr. Djawahir Hejazziey, S.H., M.A., M.H
Daftar Pustaka : 1997 sampai 2018
-
vi
KATA PENGANTAR
ِحيمِ ْحمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ
Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah
S.W.T, karena berkat
rahmat, nikmat serta karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan
skripsi dengan judul
“PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PT ADIRA FINANCE”. Sholawat
serta salam peneliti panjatkan kepada Nabi Muhammad
Shallallahu’Alayhi wa
Sallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke
zaman yang
terang benderang ini.
Selanjutnya, dalam penelitian skripsi ini, peneliti banyak
mendapatkan
bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga
dalam kesempatan ini
peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:
1. Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A. Dekan dan para Wakil dekan
Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H., Ketua Program Studi
Ilmu Hukum dan
Drs. Abu Thamrin, S.H., M.Hum, Sekretaris Program Studi Ilmu
Hukum UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah berkontribusi dalam
pembuatan skripsi ini.
3. Dr. Djawahir Hejazziey, S.H., M.A., M.H, Dosen Pembimbing
yang telah
bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran
dalam
memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang
sangat berharga
kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini.
4. A. Kurniawan, selaku karyawan PT Adira Finance Kreo yang
sudah
menyempatkan waktunya untuk peneliti wawancarai terkait data
penelitian
skripsi.
5. Kepala dan Staff Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta yang telah
membantu dalam menyediakan fasilitas yang memadai untuk
peneliti
mengadakan studi kepustakaan guna menyelesaikan skripsi ini.
-
vii
6. Pihak-pihak lain yang telah memberi kontribusi kepada
peneliti dalam
penyelesaian karya tulisnya.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya
bagi
peneliti dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terima kasih.
Jakarta, 4 April 2018
Penulis
-
viii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ……..…………………………...… ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ………………………. iii
LEMBAR PERNYATAAN ……………………………………………………..… iv
ABSTRAK …..……………………………………………………………………… v
KATA PENGANTAR …………………………………………………………….. vi
DAFTAR ISI …………………………………………………………………...… viii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………….. 1
A. Latar Belakang Masalah ……………………………………………… 1
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah …………………..
6
C. Tujuan Penelitian …………………………………………………….. 7
D. Manfaat Penelitian …………………………………………………… 8
E. Metode Penelitian ……………………………………………………...8
F. Sistematika Penelitian ………………………………………………. 13
BAB II KAJIAN PUSTAKA …………………………………………………... 14
A. Kajian Teoritis ………………………………………………………. 14
1. Kerangka Teoritis ……………………………………………….. 14
2. Kerangka Konseptual …………………………………………… 31
B. Tinjauan Kajian Review Terdahulu ………………………………… 32
BAB III PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PT ADIRA
FINANCE ………………………………………………………………. 36
A. Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT Adira Finance ……………..
36
B. Isi Perjanjian Pembiayaan yang Merugikan di PT Adira Finance
….. 42
BAB IV ANALISIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PT ADIRA
FINANCE ………………………………………………………………. 45
A. Penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian pembiayaan
konsumen
di PT Adira Finance ………………………………………………… 45
-
ix
B. Upaya Hukum Konsumen terhadap Perusahaan Pembiayaan yang
Tidak Menerapkan Asas Keseimbangan ……………………………. 61
C. Analisa Peneliti mengenai Penerapan Asas Keseimbangan di
dalam
Perjanjian dan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen …………. 63
BAB V PENUTUP ……………………………………………………………… 68
A. Kesimpulan …………………………………………………………..
68
B. Rekomendasi ………………………………………………………... 69
DAFTAR PUSTAKA ………………...…………………………………………... 71
LAMPIRAN ………………………………………………………………………. 73
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembiayaan konsumen adalah salah suatu kegiatan pembiayaan dalam
bentuk
dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen
dengan system
pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.1 Di dalam Kitab
Undang-
Undang Hukum Perdata tidak menjelaskan secara khusus tentang
perjanjian
pembiayaan dan mengategorikan perjanjian pembiayaan sebagai
perjanjian tak
bernama atau onbenoemde overeenkomst (innominal).2 Namun
demikian buku III
KUHPerdata menganut sistem terbuka, yaitu memberikan kebebasan
yang
seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian
yang berisi apa
saja dan dengan siapa saja, asalkan tidak melanggar hukum,
ketertiban umum dan
kesusilaan.3 Dalam pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen di
Indonesia
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1)
KUHPerdata yang
dikenal dengan Asas Kebebasan Berkontrak, yaitu suatu asas yang
menyatakan
bahwa setiap orang pada dasarnya boleh dan bebas untuk membuat
suatu
perjanjian sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka.
Perjanjian
pembiayaan konsumen tersebut wajib dibuat dalam bahasa
Indonesia, dan apabila
dipandang perlu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing.
Pada kenyataannya, dalam perjanjian pembiayaan konsumen masih
ditemukan
beberapa pasal yang dianggap tidak menerapkan asas keseimbangan
terkait
kedudukan antara kedua belah pihak, dan membuat salah satu pihak
merasa
dirugikan. Ketidak seimbangan tersebut terjadi karena adanya
asas kebebasan
berkontrak yang dibuat oleh salah satu pihak yang dominan
saja.
1 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika,
2008), h. 2
2 Mariam Darus Badrulzaman dkk, Kompilasi Hukum Perikatan,
(Bandung: Citra Aditya Bakti,
2001), h. 67.
3 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1998), h.
13.
-
2
Umumnya, perjanjian yang digunakan di dalam perjanjian
pembiayaan
konsumen menggunakan perjanjian baku atau kontrak standar
(standard contract)
yaitu kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau
dirancang oleh salah
satu pihak dan pihak lainnya hanya tinggal menandatangani
perjanjian yang sudah
dicetak tersebut.4 biasanya kontrak tersebut sudah tercetak
dalam bentuk formulir-
formulir tertentu hingga para pihak hanya mengisikan data-data
informatif
tertentu saja dengan sedikit atau bahkan tanpa perubahan dalam
klausula-
klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak
mempunyai
kesempatan atau sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau
mengubah klausula-
klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut.5
Secara ekonomi penggunaan kontrak standar dalam perjanjian
dianggap
memiliki keuntungan praktis, mengurangi negosiasi yang
bertele-tele dan
penghematan biaya, namun secara hukum perjanjian tersebut
tentunya akan lebih
menguntungkan bagi pembuatnya dan dapat menimbulkan ketidak
seimbangan
antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumennya, adanya
ketidak
seimbangan kedudukan antara para pihak dalam suatu perjanjian
sering
menyebabkan pihak yang kedudukannya lebih rendah akan mengalami
keadaan
yang kurang menguntungkan.
Ditambah lagi saat menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen
banyak
konsumen yang tidak teliti terhadap isi perjanjian tersebut dan
cenderung
langsung menandatanganinya karena malas membaca perjanjian
tersebut yang
berlembar-lembar dan kalimatnya yang panjang, bahkan kadang
fontnya dibuat
dengan ukuran yang kecil dan menggunakan bahasa hukum yang tidak
dimengerti
oleh konsumen. Pelaku usaha juga terkadang tidak menjelaskan isi
dari perjanjian
tersebut dan tidak memberikan waktu yang cukup untuk konsumen
mempelajari
4 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, (Jakarta: PT
Raja Grafindo, 2007), h.
39
5 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)
Buku Kedua… h. 76.
-
3
dan mencermati satu persatu isi dari perjanjian. Kurangnya
perhatian dari
masyarakat dalam membaca isi perjanjian, membuat pihak yang
memiliki posisi
lebih kuat dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan
penyalah
gunaan keadaan demi menguntungkan perusahaan misalnya dengan
menggunakan
asas kebebasan berkontrak dalam menentukan klausul-klausul
tertentu seperti
misalnya dalam isi perjanjian tersebut pelaku usaha sebisa
mungkin
meminimalkan kewajiban mereka dan memaksimalkan hak mereka
sebagai
pelaku usaha lalu mencantumkan klausula tindakan sepihak
terhadap barang yang
sudah dibeli oleh konsumen dan klausula yang dilarang oleh
undang-
undang/klausula eksenorasi seperti yang dijelaskan di dalam
pasal 18 UUPK dan
POJK no 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan.
Maka dari itu di dalam UUPK dan POJK-PKSJK juga diatur mengenai
asas
keseimbangan yang dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan
antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti
materiil ataupun
spiritual. Tujuan dari adanya asas keseimbangan disini tentunya
untuk melindungi
kedudukan para pihak yang bersangkutan.
Dari penjelasan di atas, perusahaan dapat dikatakan tidak
menerapkan asas
keseimbangan dalam membuat isi perjanjian karena hak dan
kewajiban konsumen
berada jauh dibawah pelaku usaha dan dapat menyebabkan kerugian
terhadap
konsumen di kemudian hari, misalnya setelah perjajian pembiayaan
itu berjalan
dan konsumen terlambat bayar, jaminan mereka di eksekusi oleh
pihak
perusahaan pembiayaan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu
dan lain
sebagainya. Walaupun konsumen mengetahui adanya klausula yang
bertentangan
dengan undang-undang, konsumen hanya memiliki pilihan menerima
atau
menolak perjanjian baku yang disodorkan kepadanya, dalam hal
demikian posisi
konsumen adalah sangat lemah karena sebagai pihak yang
membutuhkan.
Meskipun tahu dalam posisi lemah akan tetapi konsumen tidak
mempunyai
pilihan lain selain menyetujui walaupun dengan berat hati karena
sangat
membutuhkan barang modal dari perusahaan pembiayaan
tersebut.
-
4
Terlihat jelas bahwa walaupun sudah ada ketentuan mengenai
perlindungan
konsumen, tetapi masih ada saja pelaku usaha yang melakukan hal
yang dapat
merugikan konsumen dan tidak memposisikan kedudukan konsumen
dengan
seimbang di dalam perjanjian tersebut.
Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, sehingga
peneliti
tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan
judul: “Penerapan
Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Pembiayaan terhadap
Perlindungan
Konsumen PT Adira Finance”
B. Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah dan Perumusan
Masalah
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan sebelumnya,
maka
identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Saat menandatangani perjanjian pembiayaan, konsumen tidak
membacanya dengan teliti dan cenderung langsung
menandatangani
perjanjian tersebut.
b. Terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen
dengan
pelaku usaha.
c. Konsumen banyak dirugikan dengan tidak terpenuhinya asas
keseimbangan di dalam perjanjian pembiayaan.
d. Dalam isi perjanjian, pelaku usaha cenderung mencantumkan
klausula
yang menguntungkan perusahaan dan membebankan
kewajiban-kewajiban
secara berlebihan kepada konsumen.
2. Pembatasan Masalah
Karena luas dan dalamnya masalah-masalah tersebut dan agar
penelitian
ini dapat fokus membahas lebih tuntas, serta dapat mencapai
sasaran yang
diharapkan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Berdasarkan
identifikasi
masalah yang ada maka peneliti hanya membatasi pada
pelaksanaan
perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor saja.
-
5
3. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi serta
pembatasan
masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memfokuskan
pada
masalah utama yaitu penerapan asas keseimbangan dalam
perjanjian
pembiayaan di PT Adira Finance , serta upaya hokum yang dapat
dilakukan
oleh konsumen saat tidak diterapkannya asas keseimbangan.
Untuk mempertegas arah pembahasan dari masalah utama yang
telah
diuraikan diatas, maka dibuat rincian perumusan masalah dalam
bentuk
pertanyaan, sebagai berikut:
a. Bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian
pembiayaan
konsumen PT Adira Finance?
b. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen
saat
pelaku usaha tidak menerapkan asas keseimbangan?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk memberikan informasi tentang penerapan asas
keseimbangan dalam
perjanjian pembiayaan di perusahaan pembiayaan
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
konsumen saat
tidak diterapkannya asas keseimbangan.
D. Manfaat Penelitian
Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
tidak
hanya untuk peneliti, tetapi juga untuk akademik dan masyarakat
umum.
1. Manfaat Teoritis
Dapat dijadikan acuan untuk studi berikutnya yang lebih mendalam
terkait
masalah yang sama.
2. Manfaat Praktis
-
6
a. Dapat memberikan gambaran jelas sebelum melakukan
pembelian
kendaraan bermotor dengan perusahaan pembiayaan konsumen.
b. Mengetahui bagaimana cara pelaku usaha dalam menjalankan
asas
keseimbangan di dalam perjanjian.
c. Memberikan gambaran kepada pemerintah terkait banyaknya
perusahaan
pembiayaan yang masih melanggar UUPK terkait dengan isi
perjanjiannya.
3. Manfaat bagi masyarakat umum
a. Masyarakat mengetahui pentingnya membaca dengan teliti
isi
perjanjian pembiayaan.
b. Masyarakat mengetahui hak dan kewajiban antara pelaku usaha
dan
konsumen
c. Masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memilih
perusahaan
pembiayaan.
d. Masyarakat dapat menghindari terjadinya
kemungkinan-kemungkinan
buruk yang terjadi setelah menandatangani surat perjanjian
pembiayaan.
E. Metode Penelitian
Dalam metode penelitian ini peneliti akan memaparkan tentang
beberapa
metode yang akan digunakan, diantaranya adalah:
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif,
yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau
data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara
mengadakan
penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan
literature-literatur yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum
secara
yuridis maksudnya penelitian yang mengacu kepada studi
kepustakaan yang
-
7
ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan6 sedangkan
bersifat
normative maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk
memperoleh
pengetahuan normative tentang hubungan antara satu peraturan
dengan
peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan
penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data
deskriptif
berupa kata-kata atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang
dapat
diamati.
3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari konsumen
atau
pihak yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti.
Dalam
penelitian ini data primer dikumpulkan melalui wawancara
dengan
menggunakan pedoman wawancara yang dilakukan terhadap sumber
informasi yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan
pedoman
wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan
wawancara
yang terfokus (focused interview). Metode wawancara dianggap
sebagai
metode paling efektif dalam pengumpulan data primer di
lapangan,
karena interview dapat bertatap muka langsung. Hasil wawancara
ini
diharapkan dapat memberikan gambaran dalam perlindungan
hukum
terhadap konsumen jasa pembiayaan atas kendaraan bermotor
yang
bertentangan dengan undang-undang dan bagaimana
penyelesaiannya.
b. Data Sekunder
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif
(Suatu Tinjauan Singkat),
(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.
-
8
Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti
secara
tidak langsung melalui media perantara dan melalui studi
kepustakaan
dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan
perundang-
undangan, buku-buku, kamus, dan literature lain yang berkenaan
dengan
permasalahan yang akan dibahas. dalam penelitian ini
peneliti
menggunakan 3 bahan hukum sebagai berikut:
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang
berasal dari:
a) KUHPerdata.
b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
c) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia.
d) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan.
e) POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan
Usaha Peraturan Pembiayaan.
f) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan.
g) Peraturan Materi Keuangan RI Nomor 130/PMK.010/2012
tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan
Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk
Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2006 tentang
Perusahaan Pembiayaan.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukumyang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku
hasil
karya para sarjana, hasil penelitian serta berbagai hasil
wawancara
-
9
sebagai hasil penelitian peneliti yang berkaitan dengan
permasalahan
yang akan dibahas.
3) Data non-hukum (Tersier)
Bahan non hukum merupakan bahan hukum yang memberikan
petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer dan
sekunder.
Seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, internet
dll.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan
data
terutama data sekunder dan sebagai penunjang adalah data primer.
Sebagai
berikut:
a. Studi kepustakaan (library research), yaitu bentuk
pengumpulan data
yang dilakukan dengan membaca buku literature, mengumpulkan,
membaca dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian,
dan
mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan
perundang-
undangan, dokumen dan bahan kepustakaan lain dari beberapa
buku
referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil
penelitian
ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori,
media masa
seperti koran, internet dan bahan kepustakaan lainnya yang
relevan
dengan masalah yang akan diteliti.
b. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan
tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang
diwawancarai
(interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.7
Wawancara dilakukan dengan cara terpimpin, yaitu wawancara
dilaksanakan dengan jalan informan diberi kebebasan untuk
menjawab
7 Lexi J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2002),
h. 103
-
10
pertanyaan yang ditentukan. Cara tersebut digunakan peneliti
untuk
mendapatkan keterangan secara lisan dari responden.8
5. Teknik Pengolahan Data
Interview atau wawancara yang dipakai dalam penelitian ini
adalah
wawancara bebas terpimpin, Hasil data Interview atau wawancara
tersebut
kemudian diubah dari format audio menjadi visual dalam bentuk
teks
melalui transkrip data.
6. Analisis Bahan Hukum
Data yang diperoleh dari penulisan kepustakaan maupun dari
penelitian lapangan akan diolah berdasarkan analisis normatif,
kualitatif.
Normatif karena peneliti bertitik tolak dari peraturan yang ada
sebagai
norma hukum positif, sedangkan kualitatif yang dimaksud
yaitu
memaparkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan atas hasil
penelitian.9
Memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil pengamatan dan
pertanyaan
kepada sejumlah responden baik secara lisan maupun secara
tertulis selama
dalam melakukan penelitian.
7. Teknik Penulisan
Teknik penulisan dan pedoman yang digunakan peneliti dalam
skripsi
ini berdasarkan kaidah-kaidah dan teknik penulisan yang terdapat
dalam
“Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017”.
F. Sistematika Penulisan
Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab sesuai pembahasan
dan
materi yang diteliti di atas. Adapun perincian sebagai
berikut:
8 Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT
Gramedia, 1989), h. 162
9 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya), h. 233
-
11
BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang
masalah
yang memuat alasan mengapa peneliti mengambil judul penelitian
ini,
identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan
dan
manfaat, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II: Bab ini berisi kajian pustaka, kerangka teoritis dan
kerangka
konseptual, serta kajian tinjauan review terdahulu.
BAB III: Dalam bab ini peneliti akan membahas secara umum
mengenai profil
perusahaan pembiayaan yang akan peneliti bahas di dalam
penelitian
ini, yaitu profil dari PT Adira Finance
BAB IV: Dalam bab ini berisi uraian hasil dari penelitian yang
kemudian
dibahas dengan menggunakan teori yang terdapat di bab II.
BAB V : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan
rekomendasi.
-
12
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritis
1. Kerangka Teoritis
Berikut beberapa teori yang menjadi kerangka teori peneliti
a. Asas Keseimbangan dalam Perjanjian
Dalam rangka menjaga keseimbangan dan memelihara hak-hak
yang
dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian dibuat menjadi
perikatan yang
mengikat bagi para pihak, maka diaturlah berbagai asas umum
yang
merupakan pedoman serta menjadi rambu dalam mengatur dan
membentuk
perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi
perikatan yang
mengikat para pihak.
Berdasarkan penjelasan singkat tersebut dan sebagaimana yang
telah
dijelaskan di dalam point sebelumnya mengenai asas – asas di
dalam sebuah
perjanjian, Herlien Budiono berpendapat adanya asas baru dalam
hukum
perjanjian yaitu asas keseimbangan.
Pengertian asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt
servanda dalam
kenyataannya dapat menimbulkan ketidakadilan. Kebebasan
berkontrak
didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki
posisi
tawar (bargaining position) yang seimbang, tetapi dalam
kenyataannya para
pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang.
Persyaratan standar
selalu diterima oleh pihak lawan tanpa membaca persyaratan ini
atau
mengetahui isi secara utuh, bahwa terhadap penentuan kontrak
standar
tersebut pada penggunaannya menimbulkan kerugian yang sangat
serius.
Dalam beberapa peristiwa dalam persyaratan standar dibuat tanpa
hak karena
konflik-konflik yang akan datang diselesaikan apriori dengan
merugikannya
-
13
atau karena penyelesaian konflik diserahkan kepada instansi yang
tidak dapat
diharapkan.
Kontrak yang demikian seringkali diibaratkan dengan dua kekuatan
yang
tidak seimbang, antara pihak yang mempunyai bargaining position
kuat (baik
karena penguasaan modal/dana, teknologi maupun skill) dengan
pihak yang
lemah bargaining position – nya. Dengan demikian pihak yang
lemah
bargaining position – nya hanya sekedar menerima segala isi
kontrak dengan
terpaksa (taken for granted) sebab apabila mencoba menawar
dengan
alternative lain kemungkinan besar akan menerima konsekuensi
kehilangan
apa yang dibutuhkan. Jadi hanya ada dua alternative pilihan bagi
pihak yang
lemah bargaining position – nya untuk menerima atau menolak
(take it or
leave it), yang dimaksud dengan asas keseimbangan dalam hal ini
adalah
suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata
hukum
dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam
KUHPerdata
yang mendasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme
pada satu
pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak. Bahwa
kata
keseimbangan pada satu sisi dibatasi oleh kehendak (yang
dimunculkan oleh
pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan), dan pada sisi
lain oleh
keyakinan (akan kemampuan untuk) mengejawantahkan hasil atau
akibat
yang dikehendaki; dalam batasan kedua sisi ini tercapailah
keseimbangan
yang dimaknai positif. Pemahaman terhadap daya kerja asas
keseimbangan
yang menekankan keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak
terasa
seimbang dalam kaitannya dengan kontrak konsumen.
1) Pengertian Asas Keseimbangan
Selain asas-asas pokok yang diatur di dalam KUHPerdata
mengenai
perjanjian, terdapat satu asas lagi yang menurut peneliti sangat
penting
dan harus diketahui penerapannya di dalam perjanjian, salah
satunya
adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan dalam Kamus
Besar
-
14
Bahasa Indonesia mengandung arti sama, sebanding, menunjuk
kepada
satu keadaan, posisi, derajat, berat dll.1 Sedangkan asas
keseimbangan
dalam perjanjian yang dijelaskan oleh beberapa ahli seperti
Herlien
Budiono dan Sutan Remy Sjahdeini, adalah:
a) Herlien Budiono di dalam bukunya mengatakan bahwa asas
keseimbangan
adalah asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan
pranata-pranata
hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal
dalam
KUHPerdata yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang
individualisme pada satu pihak sehingga hukum kontrak tersebut
dapat
diterima sebagai bagian dari hukum Indonesia.2
b) Sutan Remy Sjahdeini memahami bahwa asas keseimbangan
adalah
keseimbangan para pihak yang berkontrak dari posisi atau
kedudukan para
pihak yang (seharusnya) sama.3
Di dalam hukum perjanjian islam, terdapat asas yang
menjelaskan
mengenai asas keseimbangan, yaitu Al-Musawah. Al-Musawah
mengandung
pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (bargaining
position)
yang sama, sehingga dalam menentukan term and condition dari
suatu
akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan
yang
seimbang.4 Dasar hukum mengenai asas ini tertuang di dalam
ketentuan al-
Qur’an Surat Al-Hujurat ayat 13.
ْيِد َوأًَتُْن ُحُرٌم ۗ يَا أَيُّهَا الَِّذيَي آَهٌُىا أَْوفُىا
بِاْلُعقُ ًَْعاِم إَِّلَّ َها يُْتلَٰى َعلَْيُكْن َغْيَر ُهِحلِّي
الصَّ ىِد ۚ أُِحلَّْث لَُكن بَِهيَوةُ اْْلَ
َ يَْحُكُن َها يُِريدُ إِىَّ َّللاَّ
1 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-IV,
(Jakarta: PT Gramedia Pusaka
Utama, 2008), h.373.
2 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian di
Indonesia, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2006), h. 510.
3 Sutan remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan
yang Seimbang bagi Para
Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta:
Pustaka Utama Grafiti,2009), h. 7.
4 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia
(konsep, regulasi, dan
implementasinya), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
2010), h. 32
-
15
(الهجرات:٣١/٩٤)
“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-
suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling
mulia
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di
antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang.”
(QS.
Al’Hujurat:49/13)
Dari ketentuan tersebut, dalam Islam ditunjukan bahwa semua
orang
mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (equality before
the law),
sedangkan yang membedakan kedudukan antara satu dengan yang
lainnya di
sisi Allah adalah derajat ketaqwaannya. Orang yang mulia di
sisi-Nya adalah
orang-orang yang bertaqwa, antara lain dengan menjalankan
perintah-
perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.5
a) Tujuan Asas Keseimbangan
Tujuan dari adanya asas keseimbangan adalah untuk memperoleh
hasil
akhir yang menempatkan posisi antara pihak seimbang (equal)
dalam
menentukan hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan
konsumen.
b) Aspek Asas Keseimbangan
Ketiga aspek dari perjanjian yang terkait berkelindan yang
akan
difungsikan sebagai faktor penguji dalam rangka menetapkan
akibat-
akibat yang muncul apabila teriadi ketidak seimbangan adalah
sebagai
berikut:6
(1) Perbuatan Para Pihak
Perilaku individual di dalam khazanah ilmu hukum
didefinisikan
sebagai perbuatan yang ditujukan pada suatu akibat hukum.
Agar
5 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia… h.
33.
6 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian di
Indonesia, h.334-338.
-
16
suatu perbuatan dapat memunculkan akibat hukum maka
perbuatan
hukum dimunculkan oleh dua kategori perbuatan, yakni
pernyataan
kehendak dan kewenangan bertindak.
Keadaan tidak seimbang dapat terjadi sebagai akibat dari
perbuatan hukum yang dengan cara terduga dapat menghalangi
pengambilan keputusan atau pertimbangan secara matang. Yang
dimaksud di sini adalah keadaan yang berlangsung lama,
seperti
ketidakcakapan bertindak (handelings-onbekwaamheid). Juga,
tercakup ke dalam itu ialah perbuatan-perbuatan sebagai akibat
dari
cacatnya kehendak pelaku, misalnya karena ancaman
(bedreiging),
penipuan (bedrog), atau penyalahgunaan keadaan (misbruik van
omstandighedeni).
Penyalahgunaan keadaan dikatakan ada bila seseorang yang
mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa orang lain karena
keadaan atau yang kondisi khusus, misalnya, keadaan kejiwaan,
atau
dalam hal adanya ketergantungan psikis atau praktikal lainnya,
kurang
pengalaman atau karena keadaan terpaksa (noodtoestand),
ternyata
telah tergerak untuk melakukan atau mendorong suatu
perbuatan
hukum tertentu. Terhadap aspek ini dapat ditambahkan satu
factor
lainnya, yakni berkenaan dengan pembebanan atau resiko yang
berada
bukan pada pihak pengambil keputusan, melainkan pada pihak
lainnya. Perbuatan itu harus sedemikian rupa sehingga kontrak
yang
bersangkutan dimunculkan kekeliruan perihal suatu keadaan
tertentu
yang pada gilirannya dapat mengakibatkan situasi dan kondisi
tidak
seimbang.
(2) Isi dari Kontrak
Isi kontrak ditentukan oleh apa yang para pihak, baik secara
tegas
maupun diam-diam disepakati, terkecuali perbuatan hukum yang
-
17
bersangkutan bertentangan dengan aturan-aturan yang
dikategorikan
sebagai hukum yang bersifat memaksa. Hal ini pertama-tama
berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, yakni bahwa pada
prinsipnya setiap orang bebas untuk menentukan sendiri isi
suatu
kontrak. Isi kontrak berkenaan dengan apa yang telah dinyatakan
para
pihak, ataupun maksud dan tujuan yang menjadi sasaran
pencapaian
kontrak sebagaimana betul dikehendaki para pihak melalui
perbuatan
hukum tersebut. Sekalipun kebebasan untuk menentukan sendiri
isi
kontrak tidak dicantumkan secara tegas di dalam
undang-undang,
cakupan asas tersebut dibatasi oleh undang- undang, yakni
bahwa
setiap perbuatan hukum yang bertentangan dengan
undang-undang,
kesusilaan yang baik, atau ketertiban umum, bisa jadi absah,
batal
demi hukum, atau kadang dapat dibatalkan. Suatu perjanjian
dengan
isi seperti itu, umum, yang bertentangan dengan
undang-undang,
kesusilaan, atau ketertiban umum, mengakibatkan keadaan
tidak
seimbang. Perjanjian tersebut dasarkan asas keseimbangan
menyebabkan keabsahan suatu perjanjian terganggu.
(3) Pelaksanaan Kontrak
Sudah selayaknya suatu kontrak harus dipenuhi oleh kedua
pihak
dengan itikad baik. Faktor-faktor pelengkap lain yang menjadi
gayut
bila pihak-pihak terkait tidak melengkapinya sendiri adalah
ketentuan-
ketentuan dari aturan pelengkap, yaitu kepatutan dan
kelayakan.
Penting bahwa itkad baik (goeder trouw) diprioritaskan, bahkan
juga
dalam hal perjanjian dengan aturan-aturan memaksa (dwingend
recht).
Selain itu, juga harus turut diperhitungkan perubahan keadaan
yang
berpengaruh terhadap pemenuhan prestasi yang diperjanjikan.
-
18
b. Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menjelaskan
secara
khusus tentang perjanjian pembiayaan dan mengategorikan
perjanjian
pembiayaan sebagai perjanjian tak bernama atau onbenoemde
overeenkomst
(innominal).7 Di dalam Buku Ketiga, Bab II Pasal 1313 s/d Pasal
1319
KUHPerdata. Pasal 1319 menyatakan bahwa semua persetujuan, baik
yang
mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu
nama
tertentu, tunduk kepada peraturan umum yang termuat dalam bab
ini dan bab
lain. Oleh sebab itu maka perjanjian pembiayaan konsumen terikat
oleh
semua peraturan umum yang termuat dalam buku ketiga KUHPERdata,
salah
satunya adalah ketentuan pasal 1266 KUHPerdata terkait syarat
batal.
1) Pengertian Perjanjian
Berdasarkan Pasal 1313 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana
satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau
lebih”. Suatu
perjanjian diartikan suatu perbuatan hukum mengenai harta
benda
kekayaan antara dua pihak, dalam satu pihak berjanji atau
dianggap
berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan sesuatu
hal.8
Hubungan hukum yang timbul karena perjanjian itu mengikat kedua
belah
pihak yang membuat perjanjian, sebagaimana daya mengikat
Undang-
Undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata
yang
berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku
sebagai
Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Ikatan yang lahir
dari
perjanjian yang demikian dinamakan perikatan.
7 Mariam Darus Badrulzaman dkk, Kompilasi Hukum Perikatan… h.
67.
8 Prodjodikiro Wirdjono, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Cetakan
VII, (Bandung: Sumur
Bandung, 1997), h. 12.
-
19
Perikatan menunjukkan adanya suatu hubungan hukum antara
para
pihak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing.
Perjanjian
menunjukkan suatu janji atau perbuatan hukum yang saling
mengikat
antara para pihak. Menurut Subekti, “perikatan adalah suatu
hubungan
hukum antara dua pihak, berdasar mana pihak yang satu berhak
menuntut
sesuatu dari pihak yang lain, berkewajiban memenuhi itu”.9
Dari definisi yang dikemukakan oleh Subekti, dapat
disimpulkan
bahwa perikatan memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:
a) Adanya hubungan hukum, yaitu hubungan yang diatur oleh
hukum.
b) Adanya pihak kreditur dan debitur, yaitu pihak yang
aktifberpiutang
(kreditur) dan berhak atas prestasi tertentu, sedangkan debitur
adalah
pihak yang diwajibkan memberikan prestasi tertentu.
c) Adanya prestasi, yaitu hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan
baik
oleh kreditur maupun oleh debitur sebagaimana diatur dalam
Pasal
1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Tiap perikatan
adalah
untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.
Perjanjian dapat melahirkan lebih dari satu perikatan, seperti
dalam
perjanjian jual beli, akan lahir perikatan untuk membayar,
menyerahkan
barang, menjamin dari cacat tersembunyi, menjamin barang yang
dijual
dari tuntutan pihak ketiga dan lain-lain. Perikatan yang
bersumber dari
Undang-Undang pada umumnya perikatan yang dilahirkan dan
ditentukan
secara khusus oleh Undang-Undang, seperti ganti rugi,
kewajiban
mendidik anak, pekarangan yang berdampingan dan lain-lain.
2) Asas dalam Hukum Perjanjian
Dalam rangka menjaga keseimbangan dan memelihara hak-hak
yang
dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian dibuat menjadi
perikatan yang
mengikat bagi para pihak, maka diaturlah berbagai asas umum
yang
9 Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan 12, (Jakarta: Intermasa,
1990, h.1
-
20
merupakan pedoman serta menjadi rambu dalam mengatur dan
membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya
menjadi
perikatan yang mengikat para pihak. Berikut ini akan dijelaskan
asas-asas
hukum perjanjian secara umum, diantaranya adalah:
a) Asas konsensualisme
Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan
kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak
tepat
karena maksud asas konsensualisme adalah bahwa lahirnya
kontrak
ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian,
apabila
tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak,
walaupun
kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti
bahwa
dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak
dan
kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak
tersebut
sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para
pihak
untuk memenuhi kontrak tersebut.10
Asas konsensualisme disimpulkan
dari Pasal 1320 KUH Perdata.
b) Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang
sangat
penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh
sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada pasal 1338 ayat
(1)
BW, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada
yang mendasarkannya pada pasal 1320 BW yang menerangkan
tentang syarat sahnya perjanjian.11
c) Asas Personalia
10
Ahmad Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan kontrak, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada,
2007), h. 3
11 Ahmad Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan kontrak… h. 4
-
21
Asas ini diatur dalam pasal 1315 KUHPer, yang berbunyi “Pada
umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama
sendiri
atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya
sendiri”.
Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya
suatu
perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya
sebagai
individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan
mengikat
untuk dirinya sendiri.12
d) Perjanjian Berlaku sebagai Undang-undang (Pacta Sunt
Servanda)
Asas yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ini
menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi
perjanjian adalah sumber dari perikatan. Sebagai suatu perikatan
yang
dibuat dengan sengaja atas kehendak para pihak secara sukarela,
maka
segala sesuatu yang telah disepakati oleh para pihak harus
dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki
oleh
mereka. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak
melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak
untuk
memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum
yang berlaku.13
e) Asas Itikad Baik
Dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, menyatakan bahwa
“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad
baik”.
Rumusan tersebut memberikan arti pada kita semua bahwa
sebagai
sesuatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak,
pelaksanaan
12
Kartini Muljadi dan Gunawarman Widjaja, Perikatan yang Lahir
dari Perjanjian, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 14
13 Kartini Muljadi dan Gunawarman Widjaja, Perikatan yang Lahir
dari Perjanjian… h. 59
-
22
prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya,
sesuai
dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup.14
f) Kontrak Baku dalam Perjanjian
Kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah
ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Penggunaan
kontrak
baku dalam kontrak-kontrak yang biasanya dilakukan oleh pihak
yang
banyak melakukan kontrak yang sama terhadap pihak lain,
didasarkan
pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa semua perjanjian
yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang
membuatnya.15
Kebebasan berkontrak sebagai mana diatur dalam Pasal 1338
ayat
(1) tersebut sangat jelas ideal jika para pihak yang terlibat
dalam suatu
kontrak posisi tawar menawarnya seimbang antara satu dengan
yang
lainnya. Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak
tidak
seimbang, pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan
yang
betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam
perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih
kuat
biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan
klausul-klausul tertentu dalam kontrak baku, yaitu
kalusul-klausul
yang menguntungkan bagi yang membuatnya, atau meringankan
atau
menghapuskan beban-beban atau kewajiban tertentu yang
seharusnya
menjadi bebannya.16
c. Perlindungan Konsumen Perusahaan Pembiayaan
1) Pengertian Perlindungan Konsumen
14
Kartini Muljadi dan Gunawarman Widjaja, Perikatan yang Lahir
dari Perjanjian… h. 79
15 Ahmad Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan kontrak… h. 39
16 Ahmad Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan kontrak… h.
39-40
-
23
Dalam pasal 1 ayat (1) UUPK, perlindungan konsumen adalah
segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen. Sedangkan konsumen dalam pasal 1
ayat
(2) UUPK adalah setiap orang yang pemakai barang dan/atau jasa
yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga,
orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan.
Selain dalam UUPK, perlindungan konsumen juga diatur dalam
POJK
Nomor 1 Tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa
keuangan. Di dalam pasal 1 ayat (3) POJK-PKSJK, perlindungan
konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan
cakupan
perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Sedangkan Konsumen adalah
pihak-
pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan
pelayanan
yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan
2) Hak dan Kewajiban para Pihak
Hak dan Kewajiban para pihak diatur di dalam UUPK dan POJK-
PKSJK. Namun, dalam POJK-PKSJK hanya mengatur hak dan
kewajiban
dari pelaku usaha jasa keuangan saja. Di dalam UUPK, hak dan
kewajiban
para pihak terdapat di dalam Bab III pasal (4) sampai dengan
pasal (7).
Hak dan kewajiban para pihak yang diatur di dalam UUPK
merupakan
hak dan kewajiban yang membahas mengenai pelaku usaha secara
umum.
Sedangkan hak dan kewajiban yang diatur di dalam POJK-PKSJK
merupakan hak dan kewajiban yang dikhususkan untuk para pelaku
usaha
di sektor jasa keuangan saja.
3) Asas dalam Perlindungan Konsumen
Dalam pasal 2 UUPK, perlindungan konsumen diselenggarakan
sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan
dalam
pembangunan nasional, yaitu:
-
24
a) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala
upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan
konsumen
dan pelaku usaha secara keseluruhan.
b) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat
dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan
melaksanakan kewajibannya secara adil.
c) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan
keseimbangan
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah
dalam
arti materiil ataupun spiritual.
d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada
konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
e) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha
maupun
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin
kepastian hukum.
Sedangkan, di dalam pasal 21 POJK-PKSJK, pelaku usaha jasa
keuangan
wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam
pembuatan
perjanjian dengan Konsumen. Keseimbangan dalam membuat
perjanjian,
misalnya dalam hal Konsumen telah memberikan informasi dan
dokumen
yang jujur dan tidak menyesatkan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan
wajib
menyimpan dan menggunakan informasi dan dokumen tersebut
semata-mata
untuk kepentingan Konsumen.
Keadilan dalam membuat perjanjian, misalnya dalam hal Konsumen
telah
sepakat untuk membayar produk dan/atau layanan dari Pelaku Usaha
Jasa
-
25
Keuangan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan juga harus memberikan
produk
dan/atau layanan dimaksud sesuai dengan perjanjian. Sebagai
contoh
kewajaran dalam membuat perjanjian, misalnya penetapan harga
atau biaya
yang dikenakan atas produk dan/atau layanan harus sesuai dengan
biaya yang
dikeluarkan.
4) Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha
Perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha di atur di dalam
POJK-PKSJK.
Selain itu, dalam pasal 8 UUPK juga mengatur mengenai perbuatan
yang
dilarang oleh pelaku usaha, pelaku usaha dalam menawarkan barang
dan/atau
jasa untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan
klausula
baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan
kembali
barang yang dibeli konsumen;
c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan
kembali
uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli
oleh
konsumen;
d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha
baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala
tindakan
sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen
secara
angsuran;
e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang
atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa
atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli
jasa;
g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa
aturan
baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang
dibuat
-
26
sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan
jasa
yang dibelinya;
h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha
untuk
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan
terhadap
barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
Selain itu, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku
yang letak
atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara
jelas, atau yang
pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausula baku yang
telah ditetapkan
oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi
ketentuan
sebagaimana dimaksud diatas dinyatakan batal demi hukum dan
pelaku usaha
wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan
Undang-undang
ini
d. Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor
1) Pengertian Pembiayaan Konsumen
Dalam pasal 1 angka (6) Keputusan presiden Nomor 61 tahun
1988
jo. Pasal 1 angka (7) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009,
perusahaan
pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk
dana
untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan
system
pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Selain itu
pengertian
lain dari pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman yang
diberikan
oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan
jasa
yang akan langsung dikonsumsikan oleh konsumen, dan bukan
untuk
tujuan produksi atau distribusi. Perusaahan yang memberikan
pembiayaan
diatas, disebut perusahaan pembiayaan konsumen (costumer
Finance
company).17
2) Jenis Perusahaan Pembiayaan
17
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2008), h.23
-
27
Atas dasar kepemilikannya, perusahaan pembiayaan konsumen
dapat
dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: 18
a) Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak dari
perusahaan supplier barang dan jasa yang akan dibeli oleh
debitur.
Perusahaan pembiayaan konsumen ini dibentuk oleh perusahaan
induknya, yaitu supplier untuk memperlancar penjualan barang
dan
jasa perusahaan induknya, maka biasanya perusahaan hanya
melayani
barang dan jasa yang diproduksi atau ditawarkan oleh
perusahaan
induknya.
Contoh: PT Trame merupakan perusahaan yang berdiri dibidang
jual beli motor bekas dan baru. Saat daya beli masyarakat mulai
turun,
maka PT Trame ingin memperlancar penjualannya dengan cara
mendirikan PT Tramefan. PT Tramefan merupakan perusahaan
pembiayaan konsumen yang khusus melayani kredit pembelian
segala
merk motor baru dan bekas pada PT Trame.
b) Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup
usaha
dengan supplier barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitur.
Pada
perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini pada dasarnya tidak
jauh
berbeda dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan
anak dari perusahaan supplier. Perusahaan pembiayaan konsumen
ini
biasanya juga hanya melayani pembiayaan barang dan jasa yang
diproduksi oleh supplier yang masih satu grup usaha dengan
perusahaan tersebut. Perbedaannya hanya terletak pada
hubungan
antara supplier dengan perusahaan pembiayaan konsumen.
Contohnya: PT Suzuki Finance merupakan hasil dari kerjasama
antara Itochu Corporation dengan Suzuki Motor Corporation.
Dimana
18
Y.R Soesilo, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta:
Salemba empat, 2000), h. 149
-
28
Itochu merupakan perusahaan yang bergerak di berbagai macam
bidang usaha, salah satu perusahaan yang tergabung dalam
Itochu
adalah Suzuki Motor Corporation yang merupakan produsen
kendaraan bermotor. Demi meningkatkan penjualan kendaraan
bermotor yang di produksi oleh Suzuki Motor Corporation,
maka
Itochu Corporation membentuk satu perusahaan lagi dengan
nama
Suzuki Finance yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen.
Pembiayaan konsumen yang dilayani oleh Suzuki Finance juga
hanyalah pembelian kendaraan bermotor yang dilakukan di
Suzuki
Motor Corporation.
c) Perusahaan pembiayaan yang tidak mempunyai kaitan
kepemilikan
dengan supplier barang dan jasa yang akan dibeli oleh
debitur.
Perusahaan pembiayaan yang tidak mempunyai kaitan
kepemilikan
dengan supplier biasanya tidak hanya melayani pembelian atas
barang
pada satu supplier saja. Perusahaan pembiayaan ini biasanya
melayani
pembiayaan pembelian pada supplier lain. Sedangkan untuk
spesialisasi perusahaan pembiayaan konsumen ini biasanya
terletak
pada jenis atau tipe barang dan daerah pemasarannya
tersebut.
Perusahaan pembiayaan konsumen ada yang berspesialisasi pada
pembelian barang elektronik, meubel, kendaraan bermotor baik
baru
maupun bekas, dll.
Contohnya: PT Adira Finance adalah perusahaan pembiayaan
konsumen yang tidak memiliki kaitan dengan supplier, ia
melayani
konsumen dari berbagai dealer dan pembiayaannya tidak hanya
untuk
kendaraan bermotor tapi juga untuk barang elektronik,
perabotan
rumah, umroh, property dll.
3) Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
-
29
Ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu transaksi
pembiayaan
konsumen, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen, pihak
konsumen, dan pihak supplier.
a) Hubungan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan
Konsumen yang berupa hubungan kontraktual. Dimana pihak
pemberi
biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen)
sebagai
pihak debitur. Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia
dana
dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit.19
b) Hubungan Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan
Pihak
Supplier.
Berbeda dengan hubungan antara perusahaan pembiayaan
konsumen
dengan konsumen dimana terjadi hubungan kontraktual, di
dalam
hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan supplier
tidak
ada hubungan kontraktual. Dalam hal ini antara pihak penyedia
dana
(pemberi biaya) dengan pihak supplier (penyedia barang)
tidak
mempunyai sesuatu hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak
penyedia dana hanya pihak ketiga yang diisyaratkan. Maksud
persyaratan
itu adalah pembayaran atas barang-barang yang dibeli konsumen
dari
supplier akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan
pembiayaan
konsumen.
c) Hubungan antara Konsumen dengan Supplier, yang terdapat
dua
hubungan kontraktual, yaitu:
(1) Perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan
pembiayaan
konsumen dengan konsumen.
(2) Perjanjian jual beli antara supplier dengan konsumen.
e. Resiko Kegiatan Usaha Pembiayaan
19
Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika,
2009), h.4
-
30
Bisnis pembiayaan sepeda motor dan mobil merupakan salah satu
bisnis
yang memiliki tingkat resiko yang sangat besar. Resiko itu
antara lain
adalah Prepayment yaitu konsumen melunasi utang mereka lebih
awal dari
perjanjian semula dan default yaitu konsumen tidak mempu
melunasi hutang
atau kredit kendaraa sepeda motor dan mobil.20
Selain prepayment dan default, perusahaan pembiayaan juga
mengalami
resiko pengurangan nilai dari kendaraan yang disita dari para
konsumen yang
tidak mampu melunasi kreditnya. Hampir seluruh kendaraan yang
disita dari
para konsumen mengalami penurunan nilai jual, selain itu hampir
kendaraan
tersebut sudah mengalami kecacatan atau kerusakan. Ini
menyebabkan
perusahaan pembiayaan menghadapi resiko kesulitan untuk
menjual
kendaraan bekas tersebut ke pasar. Berdasarkan resiko tersebut,
perusahaan
pembiayaan merupakan salah satu perusahaan yang memiliki tingkat
resiko
kerugian yang besar bagi bisnisnya. Resiko adalah sesuatu yang
sering kali
terjadi dalam suatu kegiatan bisnis dan sifatnya tidak terduga.
Untuk dapat
menghilangkan atau meminimalisir resiko yang menyebabkan
kerugian ini,
sebuah perusahaan membutuhkan suatu strategi atau alat yang
mampu
menangani resiko tersebut. Strategi yang dapat diambil antara
lain adalah
menghindari resiko, memindahkan resiko, mengurangi efek negative
resiko,
dan menampung sebagian atau seluruh konsekuansi atas resiko
tersebut.
Dalam proses menanggulangi resiko prepayment, PT Adira Finance
pada
khususnya dan perusahaa pembiayaan kendaraan bermotor pada
umumnya
dapat menggunakan strategi menghindari resiko tersebut dengan
membuat
suatu kebijakan mengenai procedure dan tata cara pembayaran
kredit
kendaraan bermotor dimana salah satu procedure tersebut
mewajibkan
konsumen membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah
ditetapkan, tidak
boleh kurang dari waktu tersebut atau lebih dari waktu tersebut.
Namun,
20
Yuddy Saputra, Dua Macam Resiko Pembiayaan,
https://yuddysaputra.blogspot.co.id/2011/08/ diakses pada
tanggal 6 April 2018.
https://yuddy/
-
31
apabila perusahaan pembiayaan tersebut belum membuat suatu
kebijakan
mengenai procedure dan tata cara pembayaran kredit, perusahaan
pembiayaan
tersebut dapat mengakumulasikan sisa bunga dengan tingkat
inflasi yang
diperkirakan oleh perusahaan sesuai dengan keadaan ekonomi saat
ini ke satu
waktu dimana konsumen ingin melunasi hutangnya pada waktu
tersebut
sebelum tengang waktu kredit seharusnya berakhir.
Untuk resiko default, atau kegagalan pembayaran, PT Adira
Finance
dapat menggunakan strategi mengurangi dampak resiko tersebut
serta
menampung sebagian dari resiko tersebut. Salah satu cara
mengurangi
dampak resiko default, perusahaan sebaiknya melakukan penilaian
dan
observasi terlebih dahulu kepada konsumen yang akan mengajukan
kredit
motor atau mobil tersbut. Ada beberapa cara penilaian yang bisa
digunakan
dalam mengurangi dampak negative dari resiko default ini yang
diantarannya
melakukan penilaian secara ketat pada konsumen yang mengajukan
kredit
dari segi karakter konsumen, kondisi keuangan konsumen, kekayaan
yang
konsumen miliki, dan jaminan apa yang bisa diberikan oleh
konsumen.
Untuk menghindari resiko kerugian dari kendaraan yang disita
dari
konsumen yang tidak mampu melunasi hutangnya. Perusahaan
dapat
mengalihkan resiko kepada perusahaan asuransi dimana, apabila
produk yang
disita mengalami kerusakan yang menyebabkan penurunan nilai,
perusahaan
dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi, yang mana
apabila
kendaraan tersebut mengalami kerusakaan, perusahaan tidak
perlu
mengeluarkan biaya kembali pada saat perbaikan kendaraan
bermotor
tersebut. Selain itu untuk dapat menjual kembali kendaraan
tersebut, PT
Adira Finance diharapkan melakukan kerja sama dengan perusahaan
atau
dealer penjual motor atau mobil bekas, yang mana dengan bekerja
sama
dengan dealer kendaraan bekas, perusahaan diharapkan dapat
meminimalisir
-
32
kerugian atau bahkan mendapatkan keuntungan yang lebih dari
penjuala
kendaraan motor dan mobil bekas tersebut.
2. Kerangka Konseptual
Adapun yang menjadi kerangka konseptual dari peneliti adalah
sebagai
berikut:
a. Penerapan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian
penerapan
adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli
berpendapat
bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu
teori,
metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk
suatu
kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan
yang telah
terencana dan tersusun sebelumnya.
b. Asas Keseimbangan
Sutan Remy Sjahdeini memahami bahwa asas keseimbangan adalah
keseimbangan para pihak yang berkontrak dari posisi atau
kedudukan para
pihak yang (seharusnya) sama.21
Sedangkan, di dalam UUPK Pasal 2, asas
keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan
antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti
materiil
ataupun spiritual.
c. Perjanjian
Berdasarkan Pasal 1313 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata,
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang
atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Suatu
perjanjian
diartikan suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan
antara dua
21
Sutan remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang
Seimbang bagi Para
Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta:
Pustaka Utama Grafiti,2009), h. 7.
-
33
pihak, dalam satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk
melakukan
suatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal.22
d. Pembiayaan Konsumen
Dalam Pasal 1 angka (6) Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988
jo.
Pasal 1 angka (7) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009,
perusahaan
pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana
untuk
pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan
system
pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Selain itu
pengertian lain
dari pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman yang diberikan
oleh suatu
perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang
akan
langsung dikonsumsikan oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan
produksi
atau distribusi. Perusaahan yang memberikan pembiayaan diatas,
disebut
perusahaan pembiayaan konsumen (costumer Finance company).23
B. Tinjauan Kajian Review Terdahulu
Penelitian skripsi ini peneliti merujuk kepada beberapa
penelitian terdahulu,
diantaranya:
1. Nama : Yeti Siti Rohayati
Institusi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Tahun : 2013
Judul Skripsi : Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian
Kredit
Modal Kerja di PT Bank Mandiri (Analisis: Undang-undang Nomor 8
Tahun
1999 tentang perlindungan Konsumen).
Dalam skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi
penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit modal kerja
di bank serta
22
Prodjodikiro Wirdjono, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Cetakan VII,
(Bandung: Sumur
Bandung, 1997), h. 12.
23 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2008), h.23
-
34
membahas mengenai perjanjian kredit didalam bank mandiri.
Sedangkan
perbedaan antara skripsi di atas dengan penelitian yang akan
peneliti buat adalah
bahwa skripsi di atas fokus terhadap perjanjian kredit modal
kerja di bank
mandiri, sedangkan focus yang akan peneliti lakukan mengenai
perjanjian
pembiayaan konsumen yang memang memiliki perbedaan dengan
perjanjian
kredit modal kerja. Selain itu, peneliti juga membahas mengenai
upaya
perlindungan hukum terhadap konsumen perusahaan pembiayaan
akibat tidak
diterapkannya asas keseimbangan.
2. Nama : Ambatua Simarmata
Institusi : Universitas Indonesia
Tahun : 2012
Judul Skripsi : Perusahaan Pembiayaan Konsumen (consumers
Finance) dan
prinsip kehati-hatiannya.
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana system perusahaan
dalam
melakukan pembiayaan terhadap konsumen dan bagaimana cara
perusahaan
menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan perjanjian
pembiayaan
konsumen agar tidak terjadi kerugian di dalam perusahaan
pembiayaan konsumen
tersebut. Perbedaan antara skripsi di atas dengan penelitian
yang akan peneliti
buat adalah bahwa skripsi di atas hanya membahas mengenai
perusahaan
pembiayaan konsumen secara umum, sedangkan penelitian yang akan
peneliti
tulis lebih memfokuskan perusahaan pembiayaan konsumen terhadap
kendaraan
bermotor. Selain itu, peneliti tidak hanya akan membahas
perjanjian pembiayaan
konsumen atas kendaraan bermotor saja, tetapi juga membahas
mengenai
bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang merasa
dirugikan oleh
pelaku usaha, jadi disini peneliti lebih memposisikan diri
sebagai konsumen yang
merasa dirugikan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen.
Kalau skripsi di
atas menggunakan prinsip kehati-hatian dalam perjanjiannya, maka
disini peneliti
-
35
akan membahas mengenai asas keseimbangan di dalam perjanjian
pembiayaan
tersebut.
3. Nama : Herlien Budiono
Judul Buku : Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian
Indonesia
Dalam buku tersebut membahas secara rinci mengenai macam-macam
asas di
dalam perjanjian terutama asas keseimbangan. Buku ini selain
dijadikan sebagai
kajian review terdahulu, peneliti juga mengambil beberapa bahan
untuk
dimasukan ke dalam teori-teori yang ada. Perbedaannya dengan
penelitian yang
akan peneliti tulis adalah di dalam buku tersebut tidak terdapat
pembahasan
mengenai perlindungan konsumen yang merasa dirugikan akibat
tidak
diterapkannya asas keseimbangan di dalam perjanjian yang
diberikan oleh para
pelaku usaha.
4. Nama : Aldo Agustinus Lawadi, Achmad Busro, Ery Agus
Priyono
Judul Jurnal : Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Pembiayaan
Kendaraan
Bermotor Roda Empat pada Lembaga Pembiayaan PT BCA Finance.
Jurnal ini membahas mengenai perjanjian pembiayaan kendaraan
bermotor
roda empat yang diberikan oleh PT BCA Finance, dalam jurnal ini
peneliti juga
membahas mengenai isi perjanjian yang diberikan oleh PT BCA
Finance
bertentangan dengan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan
atau tidak.
Perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah
bahwa jurnal di
atas membahas menggunakan asas proporsionalitas sedangkan
peneliti membahas
penerapan asas keseimbangan di dalam perjanjiannya.
-
36
BAB III
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PT ADIRA FINANCE
A. Profil Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT Adira Finance
1. Sejarah Singkat PT Adira Finance
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance didirikan
pada
tahun 1990 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 131 tanggal 13
Nopember 1990,
dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta,
dan telah
mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia
berdasarkan
Surat Keputusannya Nomor C2-19.HT.01.01.TH.91 tanggal 8 Januari
1991, dan
didaftarkan dalam register untuk maksud itu yang berada di
Kantor Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Nomor
34/Not.1991/PN.JKT.SEL
pada tanggal 14 Januari 1991, serta diumumkan dalam Tambahan
Nomor 421
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 12 tanggal 8 Pebruari
1991.
Sejak awal, Adira Finance berkomitmen untuk menjadi
perusahaan
pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Adira Finance
hadir untuk
melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor baik baru
ataupun
bekas. Melihat adanya potensi ini, Adira Finance mulai melakukan
penawaran
umum melalui sahamnya pada tahun 2004 dan Bank Danamon menjadi
pemegang
saham mayoritas sebesar 75%. Melalui beberapa tindakan
korporasi, saat ini Bank
Danamon memiliki kepemilikan saham sebesar 92,07% atas Adira
Finance. Adira
Finance pun menjadi bagian Temasek Holdings yang merupakan
perusahaan
investasi plat merah asal Singapura.1
Pada 2012, Adira Finance menambah ruang lingkup kegiatannya
dengan
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Demi memberikan
pengalaman layanan
pembiayaan yang maksimal, Perusahaan pun mulai menyediakan
produk
1 https://adira.co.id/sekilas-adira-Finance/, diakses pada
tanggal 26 Januari 2018.
https://adira.co.id/sekilas-adira-finance/
-
37
pembiayaan durables bagi konsumennya. Hingga tahun 2015, Adira
Finance
mengoperasikan 558 jaringan usaha di seluruh Indonesia dengan
didukung oleh
lebih dari 21 ribu karyawan, untuk melayani 3 juta konsumen
dengan jumlah
piutang yang dikelola lebih dari Rp. 40 triliun.2
Adira Finance senantiasa berupaya untuk memberikan kontribusi
kepada
bangsa dan negara Indonesia. Melalui identitas dan janji brand
“Sahabat Setia
Selamanya”, Adira Finance berkomitmen untuk menjalankan misi
yang berujung
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal itu
dilakukan melalui
penyediaan produk dan layanan yang beragam sesuai siklus
kehidupan konsumen
serta memberikan pengalaman yang menguntungkan konsumen. Sampai
dengan
tanggal 31 Mei 2016, Perusahaan memiliki 201 kantor cabang, 279
kantor
perwakilan dan 64 kios yang tersebar di seluruh wilayah Republik
Indonesia.3
2. Visi, Misi dan Nilai PT Adira Finance4
a. Visi PT Adira Finance
Menciptakan nilai bersama demi kesinambungan Perusahaan dan
kesejahteraan masyarakat Indonesia.
b. Misi PT Adira Finance
1) Menyediakan produk dan layanan yang beragam sesuai dengan
siklus
kehidupan pelanggan
2) Memberikan pengalaman yang menguntungkan dan bersahabat
kepada
pemangku kepentingan
3) Memberdayakan komunitas untuk mencapai kesejahteraan
c. Nilai-Nilai Perusahaan
1) (Advance) Keunggulan
2 https://adira.co.id/sekilas-adira-Finance/, diakses pada
tanggal 26 Januari 2018.
3 https://adira.co.id/sekilas-adira-Finance/, diakses pada
tanggal 26 Januari 2018.
4 https://adira.co.id/visi-misi-filosofi-dan-nilai/, diakses
pada tanggal 26 Januari 2018.
https://adira.co.id/sekilas-adira-finance/https://adira.co.id/sekilas-adira-finance/https://adira.co.id/visi-misi-filosofi-dan-nilai/
-
38
Satu langkah lebih baik dan lebih cepat dibandingkan orang lain
pada
umumnya atau pesaing; Mempunyai gambaran ke depan yang jelas
dan
terarah; dan Handal mengambil keputusan dengan cepat dan tepat
dalam
segala keadaan.
2) (Discipline) Disiplin
Mengarah kepada sesuatu yang lebih baik melalui proses
perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan perbaikan secara terus-menerus;
Cara
berpikir dan cara bersikap yang sesempurna mungkin; dan
Bersikap
disiplin sesuai dengan norma organisasi.
3) (Integrity) Integritas
Berkomitmen yang disertai dengan sikap yang konsisten; Dapat
dipercaya (jujur dan tulus); Dapat menjaga etika usaha;
Mempunyai rasa
memiliki yang tinggi; dan Menjadi panutan bagi karyawan
lainnya.
4) (Reliable) Dapat Diandalkan
Mempunyai mental seorang juara, yang tercermin dari perilaku
yang
senantiasa berpikir positif dan cerdas; dan Rasa tanggung jawab
yang
penuh terhadap segala sesuatu yang dilakukan. (Accountable)
Akuntabilitas Menyampaikan sesuatu berlandaskan pada data fakta;
dan
Keterbukaan yang obyektif dan bijaksana.
5) (Teamwork) Kerjasama
Sinergi; Bersedia berkorban satu sama lain; dan Tidak saling
menyalahkan satu sama lain.
6) (Obsessed) Motivasi Tinggi
Bekerja dengan proses yang benar dan berorientasi pada hasil
yang
optimal; Motivasi yang tinggi dalam bentuk bersedia melakukan
pekerjaan
lebih dan bersikap proaktif; Meningkatkan keahlian; dan Saling
menjaga
atau memelihara satu sama lain.
-
39
3. Jenis Pembiayaan di Adira Finance
PT Adira Finance merupakan jenis perusahaan pembiayaan yang
tidak
mempunyai kaitan kepemilikan dengan supplier barang dan jasa
yang akan dibeli
oleh debitur/konsumen. Perusahaan pembiayaan yang tidak
mempunyai kaitan
kepemilikan dengan supplier biasanya tidak hanya melayani
pembelian atas
barang pada satu supplier saja. Perusahaan pembiayaan ini
biasanya melayani
pembiayaan pembelian pada supplier lain. Sedangkan spesialisasi
perusahaan
pembiayaan konsumen biasanya pada jenis atau tipe barang dan
daerah
pemasarannya.
Saat peneliti melakukan wawancara di PT Adira Finance Cabang
Kreo.
Secara umum, PT Adira Finance ternyata memiliki memiliki 4 jenis
pembiayaan,
diantaranya adalah:5
a. Pembiayaan MAXI, yang terdiri dari pembiayaan kredit motor
atau mobil
baru/bekas (new booking / repeat order) untuk seluruh merk
kendaraan,
KPR, umroh dan durable ( kredit untuk elektronik, gadget, dan
perlengkapan
rumah tangga). Pembiayaan ini berpedoman pada Peraturan
Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006
b. Pembiayaan Leasing/FEET, yaitu pembiayaan khusus komersial
(kendaraan
truk, bus, dll) produk, range pembiayaan kredit diatas 2 miliar.
Jenis
pembiayaan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan
Republik
Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006
c. Pembiayaan SMART, Solusi pembiayaan Adira Finance bagi para
pemilik
sepeda motor bekas.
d. Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu
kegiatan
pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan
konsumen
dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip.
Pembiayaan
5 Berdasarkan Wawancara Pribadi dengan Karyawan PT Adira Finance
Kreo, tanggal 23
Januari 2017
-
40
Konsumen berdasarkan Prinsip Syariah ini berpedoman pada
Peraturan Ketua
Bapepam-LK Nomor PER-03/BL/2007.
Namun, Adira Finance Kreo hanya menyediakan pembiayaan untuk
kendaraan roda dua yang baru maupun bekas, roda empat khusus
lease back, dan
durable saja. Di Adira Finance Kreo juga menerapkan dua metode
yaitu
konvensional dan juga syariah.6
4. Mekanisme Transaksi Pembiayaan Konsumen di PT Adira
Finance
Adapun mekanisme transaksi pembiayaan konsumen di PT Adira
Finance
menurut informan yang peneliti wawancarai adalah:
a. Tahap Permohonan
Konsumen dapat melakukannya dengan 3 cara, yaitu:
1) Kendaraan Baru (new), konsumen bisa mendapatkan rekomendasi
dari
dealer atau sub-dealer yang memang sudah bekerjasama dengan
Adira
Finance, konsumen juga bisa langsung mendatangi kantor Adira
Finance
terdekat dari lokasi rumahnya, selain itu konsumen juga bisa
melalui
karyawan Adira Finance.
2) Kendaraan Bekas (use), kurang lebih sama dengan kendaraan
baru,
tambahannya adalah konsumen juga bisa melalui aplikasi OLX.
3) Lease Back, konsumen dapat langsung datang ke kantor Adira
Finance
terdekat, melalui karyawan Adira Finance ataupun melalui kios
yang
sudah bekerjasama dengan Adira Finance.
b. Tahap Pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan
Pada tahap ini, akan dilakukan pengecekan atas kebenaran dari
pengisian
formulir dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap data
dan informasi
yang telah diterima. Selanjutnya dilakukan:
6 Interview Pribadi dengan Bapak Iwan Karyawan PT Adira Finance
Kreo, tanggal 23 Januari
2017
-
41
1) Kunjungan ke tempat calon konsumen (plant visit)
2) Pengecekan ke tempat lain (credit checking)
Hal ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan akan barang
konsumen
dan menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran
laporan calon
konsumen dengan laporan yang telah disampaikan.
c. Tahapan pembuatan costumer profile
Berdasar hasil pemeriksa lapangan, marketing department akan
membuat
costumer profile yang memuat tentang identitas calon konsumen ,
jenis dan
tipe barang kebutuhan konsumen, dll.
d. Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite
Marketing department akan mengajukan proposal atas permohonan
yang
diajukan oleh calon konsumen terebut kepada kredit komite.
Apabila
permohonan calon konsumen ditolak, maka harus diberitahukan
melalui surat
penolakan. Sedangkan apabila permohonan disetujui, maka oleh
marketing
department akan diteruskan ke tahap berikutnya.
e. Tahap pengikatan
Berdasarkan keputusan dari kredit komite, selanjutnya bagian
legal akan
mempersiapkan pengikatan yang berupa perjanjian pembiayaan
konsumen
beserta lampirannya, jaminan pribadi (jika ada) dan jaminan
perusahaan (jika
ada) untuk ditandatangani oleh calon konsumen.
f. Tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen
Setelah perjanjian ditandatangani, selanjutnya perusahaan
pembiayaan
konsumen akan melakukan pemesanan barang kebutuhan konsumen
kepada
supplier dan dituangkan dalam penegasan pemesanan
pembelian/confirm
purchase order dan bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan
barang.
-
42
g. Tahap pembayaran kepada supplier
Setelah barang modal diserahkan oleh supplier kepada
konsumen,
selanjutnya supplier akan melakukan penagihan kepada
perusahaan
pembiayaan konsumen.
h. Tahap penagihan/monitoring pembayaran
Setelah seluruh pembayaran kepada supplier dilakukan, proses
selanjutnya
adalah pembayaran angsuran oleh konsumen sesuai dengan jadwal
yang telah
ditentukan. Pada tahap ini, collecting department akan
memonitor
pembayaran angsuran berdasarkan jatuh tempo yang telah
ditetapkan, dan
berdasarkan sistem pembayaran yang telah disepakati. Di samping
itu, juga
akan dilakukan monitoring terhadap jaminan dan jangka waktu
berlakunya
jaminan.
i. Tahap pengembalian surat jaminan
Setelah konsumen melunasi seluruh kewajibannya kepada
perusahaan
pembiayaan konsumen, maka perusahaan akan mengembalikan
kepada
konsumen berupa jaminan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan
Bermotor)
dan/atau sertifikat dan/ atau faktur /invoice dan dokumen
lainnya jika ada.
B. Isi Perjanjian Pembiayaan yang Merugikan di PT Adira
Finance
Di dalam perjanjian pembiayaan di PT Adira Finance, terdapat
beberapa pasal
yang peneliti anggap akan merugikan konsumen dikemudian hari dan
selanjutnya
akan peneliti analisis pada Bab IV, diantara pasal yang peneliti
anggap akan
merugikan konsumen diantaranya adalah:
1. Pasal 2 ayat (10)
“Seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR dapat ditagih
seketika dan
sekaligus tanpa pemberitahuan/peringatan/teguran secara tertulis
terlebih dahulu
kepada DEBITUR, sehingga suatu peringatan dengan surat juru sita
atau surat
lainnya tidak diperlukan lagi apabila terjadi salah satu keadaan
seperti yang
-
43
peneliti jabarkan sebelumnya, diantaranya adalah “Apabila
DEBITUR lalai
membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah
ditetapkan, atau
DEBITUR lalai/tidak memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian ini
atau perjanjian
/pernyataan lain yang berhubungan dan merupakan satu kesatuan
dengan
perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yag terpisah dari
perjajian ini.””
2. Pasal 2 ayat (11) huruf (e)
“Selama jangka waktu perjanjian ini, segala beban pajak dan/
atau beban lainnya
atas jaminan baik sekarang maupun kemudian hari (bila ada) akan
menjadi beban
DEBITUR. Selama jangka waktu perjanjian, DEBITUR wajib
mengasuransikan
jaminan dan/ atau jasa. Segala kerusakan atau resiko lain pada
jaminan,
DEBITUR harus segera melaporkannya kepada KREDITUR dalam waktu
24 jam
setelah kejadian tersebut berlangsung. Terhadap ketentuan huruf
e butir 11 ini
tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan atau
menunda kewajiban
pembayaran angsuran DEBITUR kepada KREDITUR.”
3. Pasal 2 ayat (11) huruf (g)
“Berdasarkan catatan pembukuan KREDITUR, KREDITUR berhak
menentukan
seluruh jumlah kewajiban DEBITUR, baik berupa pokok pinjaman,
sisa pokok
pinjaman, bunga, denda, biaya pelelangan/penjualan,
honorarium
pengacara/kuasa untuk menagih, serta biaya-biaya lain yang
timbul dan menjadi
beban DEBITUR berdasarkan perjanjian ini,. DEBITUR dengan ini
melepaskan
semua haknya untuk mengajukan keberatan atau tuntutan atas: i)
penyerahan
jaminan; ii) perhitungan yang diberikan KREDITUR atas hasil
penjualan jaminan
dan potongannya; iii) jumlah kewajiban atau sisa kewajiban bunga
dan iv) biaya-
biaya lain /denda-denda serta ongkos-ongkos yang bersangkutan
dengan
penerimaan penjualan jaminan sebagaimana yang diuraikan
diatas.”
4. Pasal 2 ayat (4)
“Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran yang wajib dibayar
berdasarkan
perjanjian ini, maka DEBITUR dikenakan denda atas jumlah yang
tertunggak
-
44
sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari keterlambatan
untuk, fasilitas
pembiayaan kendaraan roda dua atau roda tiga (sepeda motor) dan
0,2% (nol
koma dua persen) per hari keterlambatan untuk fasilitas
pembiayaan kendaraan
roda empat atau lebih (mobil) untuk fasilitas pembiayaan dengan
jaminan selain
kendaraan bermotor (seperti tanah dan/ atau bangunan dan
lain-lain). Denda wajib
dibayar seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran untuk
itu pada saat
ditagih.”
-
45
BAB IV
ANALISIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PT ADIRA FINANCE
A. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Pembiayaan
Konsumen di PT
Adira Finance
Perjanjian yang akan dianalisis oleh peneliti dalam penelitian
ini adalah perjanjian
pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor di PT Adira Finance
Cabang Kreo.
Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan
wawancara langsung
dengan karyawan yang bekerja di dalam perusahaan pembiayaan
tersebut dan dua
orang konsumen PT Adira Finance.
Perjanjian pembiayaan konsumen