Penerapan Aplikasi Resep Elektronik dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di BIdang Kesehatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan penggunaan teknologi

informasi dan komunikasi cukup luas didunia. Hal tersebut

merupakan dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi (IPTEK). Meskipun dengan adanya perkembangan

teknologi muncul beberapa dampak negatif namun kita juga

tidak memungkiri bahwasannya juga memiliki dampak

positif. Perkembangan teknologi cukup membantu manusia

dalam menjalankan aktifitas terutama dalam dunia

pemerintahan yang biasa disebut dengan electronic government

atau biasa disingkat dengan e-government.

World Bank (dalam Bhatnagar, 2009), mendefinisikan e-

government sebagai penggunaan teknologi informasi oleh

badan-badan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk

mewujudkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis

dan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain. Sedangkan

menurut Bhatnagar (2009), e-government saat ini telah

menjadi suatu jembatan menuju transformasi kinerja

Pemerintah terutama dalam melaksanakan pelayanan publik

yang baik bagi masyarakat. Penelitian-penelitian yang

pernah ada menemukan bahwa implementasi e-government

1

mempunyai manfaat dan dampak yang cukup signifikan dalam

banyak hal. Manfaat tersebut antara lain adalah

peningkatan efisiensi, kualitas layanan publik,

transparansi, partisipasi publik, dan pengembangan

ekonom. Dengan penerapan e-government maka akan membantu

tercapainya efektivitas dan efisiensi kinerja

pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Penerapan e-government pun ternyata tidak terbatas

dalam pelayanan publik di bidang umum seperti

kependudukan. Namun e-government juga diterapkan dalam

pelayanan publik di bidang kesehatan seperti yang

dilakukan di UPT Puskesmas Babakan Sari, Kecamatan

Kiaracondong Kota Bandung. Mengingat puskesmas sebagai

unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang

bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan

di suatu wilayah kerja. Puskesmas berperan

menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan merupakan unit

pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan

kesehatan di Indonesia.

Berdasarkan fungsi tersebut, maka operasional

puskesmas adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat khususnya masyarakat yang sedang sakit. Dalam

kegiatan operasional tersebut Puskesmas memberikan obat

2

kepada pasien, dan reaksi obat ini dapat berakibat

positif dan negatif bagi pasien. Dalam pemberian resep

pada pasien ini terkadang terjadi kesalahan baik itu

kesalahan dalam diagnosis penyakit pasien sehingga salah

dalam memberikan obat. Kesalahan dalam memberikan obat

tersebut dapat menimbulkan kejadian reaksi obat merugikan

atau biasa disebut dengan ROM. Menurut lembaga pengawasan

obat di Amerika Serikat, Food Drug Administration,definisi ROM

adalah setiap kejadian merugikan yang berkaitan dengan

penggunaan obat pada manusia, berupa setiap kejadian

merugikan yang terjadi pada waktu penggunaan obat dalam

praktik profesional.

Pernyebab terjadinya ROM yang paling sering

adalah medication error. Medication error adalah kejadian yang

merugikan pasien, akibat pemakaian obat selama dalam

penanganan tenaga kesehatan, yang sebetulnya dapat

dicegah. Kejadian medication error dibagi dalam 4 fase, yaitu

fase prescribing (penulisan  resep), fase transcribing

(pembacaan resep), fase dispensing (penyiapan hingga

penyerahan resep oleh petugas apotek) dan

faseadministration (proses penggunaan obat) oleh pasien.

Mengingat dampak dari terjadinya ROM ini cukup

mengkhawatirkan bahkan bias menyebabkan kematian, maka

3

perlu dilakukan pencegahan yang bisa dilakukan dengan

cara penggunaan resep elektronik.

Dengan adanya penggunaan resep elektronik ini

diharapkan mampu mengurangi intensitas terjadinya ROM

karena medication error. Selain itu, melalui aplikasi resep

elektronik juga mampu meningkatkan pelayanan publik oleh

pemerintah dalam bidang kesehatan. Atas dasar itulah

makalah ini mengambil judul penulisan “Penerapan Aplikasi

Resep Elektronik dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang

Kesehatan”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah diuraikan

sebelumnya maka rumusan masalah yang diidentifikasi dalam

penulisan makalah ini yaitu bagaimana penerapan aplikasi

resep elektronik dalam peningkatan penyelenggaraan

pelayanan publik di Puskesmas Babaksari Kecamatan

Kiaracondong Kota Bandung?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan

dari penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui

penerapan aplikasi resep elektronik dalam meningkatkan

4

penyelenggaraan pelayanan publik di Puskesmas Babaksari,

Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung

5

BAB II

KAJIAN TEORI

A. E-Government

Definisi dari Electronic Government yang lebih sering di

sebut E-Government telah banyak dikemukakan ole para

banyak ahli. Menurut James S.L Young (2003:11), “e-

government merupakan penggunaan teknologi oleh pemerintah

khususnya penggunaan aplikasi internet berbasis web untuk

meningkatkan akses dan pemberian layanan pemerintah

kepada warga negara, mitra bisnis, pegawai atau karyawan,

dan badan pemerintah lainnya”.

E-government menurut Akadun (2009:130) Electronic

administration berkembang dengan mengadopsi electronic business,

electronic commerce, electronic market. Yang lebih dulu meng-

aplikasikan teknologi tersebut dalam institusi bisnis

dengan menggunakan jasa internet. Pelaksanaan electronic

government dapat mem- berikan dampak positif bagi

penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan definisi lain e-government menurut World

Bank (dalam Bhatnagar, 2009) yaitu e-government mengacu

ppada penggunaan teknologi informasi oleh instansi

pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mengubah

hubungan dengan warga negara, bisnis, dan unit lain dari

6

pemerintah. Teknologi yang digunakan ini dapat melayani

sebuah keragaman yang berbeda yaitu pemberian pelayanan

pada warga negara yang lebih baik, meningkatkan

interaksi dengan dunia bisnis dan industry, pemberdayaan

masyarakat melalui akses terhadap informasi, atau

manajemen pemerintah yang lebih efisien. Hasil yang

didapat yaitu korupsi yang berkurang, transparansi yang

meningka, kenyamanan yang lebih besar, peningkatan

penerimaan negara, dan/atau pengurangan biaya.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan

bahwa e-government merupakan penggunaan teknologi informasi

untuk menunjang tugas-tugas pemerintah guna meningkatkan

pelayanan publik yang efektif dan efisien sehingga

kepuasaan masyarakat dapat dicapai.

E-Government memilki banyak manfaat untuk menunjang

efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, menurut

Indrajit manfaat e-government (2002:5) antara lain:

a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada

para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan

industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan

efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara

b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam

rangka penerapan konsep Good Corporate Governance

7

c. Mengurangi secara signifikan total biaya

administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan

pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan

aktivitas sehari-hari

d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk

mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui

interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan

e. Menciptakan suatu lingkungan masyara- kat baru yang

dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai

permasalahan yang dihadapi sejalan dengan perubahan

global dan trend yang ada

f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain

sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan

berbagai kebijakan publik secara merata dan

demokratis.

B. Resep Elektronik

Sistem resep elektronik adalah pemanfaatan sisem

elektronik untuk menfasilitasi dan meningkatkan

komunikasi urutan resep atau obat, membantu pilihan,

administrasi dan penyediaan sebuah obat melalui

pengetahuan dan mendukung keputusan serta penyediaan

jejak audit yang kuat untuk seluruh obat-obatan yang

digunakan. Definisi ini menegaskan bahwa peresepan

8

elektronik adalah tentang komunikasi, tentu lebih dari

hanya sekedar resep tetapi juga mencakup pasokan dan

administrasi serta fungsi lainnya seperti audit

Sistem resep elektronik juga dapat menyediakan

berbagai tingkat pendukung keputusan klinis, untuk

membantu pembuatan resep yang didasari informasi lengkap

tentang pasien dan tentang obat-obatan yang digunakan

seperti informasi tentang alergi pasien, atau tentang

potensi interaksi obat-obat. Demikian juga selama

pemberian obat, seorang perawat dapat memiliki akses

untuk dukungan pembuatan keputusan, misalnya akses ke

pemeriksaan laboratorium atau intruksi tambahan pada saat

pemberian obat.

Peresepan elektronik secara konseptual mudah. Dalam

pengaturan rumah sakit, sistem ini memungkinkan untuk

informasi pertukaran obat secara cepat antara dokter,

farmasi dan perawat. Informasi ini kemudian digunakan

untuk menyiapkan dan mendistribusikan obat ke bangsal dan

bisa diterima oleh pasien.. Ketika obat tertentu telah

diresepkan, pelaksanaan pemberian obat ini menjadi tugas

perawat. selanjutnya Administrasi pengobatan yang

melibatkan proses digital mengakui dan mendaftarkan bahwa

pasien telah diberi obat yang tepat. Meskipun terlihat

simple tetapi dalam pelaksanaannya sangat kompleks. namun

9

demikian diharapkan sistem resep elektronik ini dapat

meningkatkan Patient safety (NHS,2010).

C. Pelayanan Publik

1. Definisi Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

pelayanan publik, yang dimaksud dengan pelayanan

publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara

dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan

administrasi yand disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik.

Menurut Sinambela (dalam e-Journal Ilmu

Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, 2013: 68-81)

mengungkapkan pelayanan publik diartikan sebagai

setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah

terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap

kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau

kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya

tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Kemudian, Menurut Moenir (dalam Kurniawan,

2009:10) pelayanan publik adalah kegiatan yang

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan

landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan

10

metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang

lain sesuai dengan haknya.

2. Standar Pelayanan Publik.

Standar pelayanan publik itu sendiri dirumuskan

sebagai tolok ukur yang dipergunakan untuk acuan

penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau

janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan

untuk memberi pelayanan yang berkualitas (LAN, 2009).

Rumusan yang sama juga terdapat dalam Peraturan

Menteri PAN (Permenpan) Nomor 20 Tahun 2006 tentang

Pedoman Penyusunan Stardar Pelayanan Publik.

Ruang lingkup standar pelayanan publik,

sebagaimana dituangkan dalam buku yang diterbitkan

Lembaga Administrasi Negara tahun 2003 meliputi

sekurang-kurangnya:

1. Nama Jenis Pelayanan

2. Visi dan Misi Pelayanan

3. Prosedur Pelayanan

4. Persyaratan Pelayan

5. Waktu Pelayan

6. Biaya atau Tarif Pelayan

7. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Pelayanan.

11

Sedangkan dalam Permenpan Nomor 20 tahun 2006

disebutkan bahwa ruang lingkup atau kompenten yang

harus ada dalam standar pelayanan, yakni:

Jenis Pelayanan

Dasar Hukum Pelayanan

Persyaratan Pelayanan

Prosedur Pelayanan

Waktu Penyelesaian Pelayanan

Biaya Pelayanan

Produk Pelayanan

Sarana dan Prasarana Pelayanan

Mekanisme Pengaduan

Adapun prinsip-prinsip Penyusunan Standar Pelayanan

(Permenpan No 20 Tahun 2006), adalah:

a. Konsensus, standar pelayanan merupakan komitmen

atau hasil kesepakatan bersama antara pimpinan dan

staf unit pelayanan dengan memperhatikan sungguh-

sungguh.

b. Sederhana, standar pelayanan yang ditetapkan

memuat aturan-aturan yang besifat pokok sehingga

mudah dipahami dan dilaksanakan, baik oleh petugas

pemberi layanan maupun oleh masyarakat.

c. Konkrit, standar pelayanan yang ditetapkan

bersifat nyata dan jelas untuk dilaksanakan.

12

d. Mudah diukur, standar pelayanan yang ditetapkan

dapat diukur implementasinya, baik yang bersifat

teknis maupun non teknis.

e. Terbuka, standar pelayanan yang ditetapkan

bersifat terbuka untuk mendapatkan saran, dan

masukan untuk penyempurnaan.

f. Terjangkau, standar pelayanan dapat

dilaksanakan secara baik dan benar, baik oleh

petugas pemberi layanan maupun oleh masyarakat yang

menerima layanan.

g. Dapat dipertanggungjawabkan, bahwa hal-hal yang

diatur dalam standar pelayanan dapat

dipertanggungjawabkan secara nyata kepada pihak-

pihak yang berkepentingan.

h. Mempunyai batas waktu penyampaian, bahwa

standar pelayanan dapat memberikan ketepatan waktu

bagi pencapaian hal-hal yang diatur dalam standar

pelayanan.

i. Berkesinambungan, maknanya standar pelayanan

yang sudah ditetapkan dapat terus menerus

disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan

tuntutan penigkatan kualitas pelayanan.

Suatu standar pelayanan juga perlu memperhatikan

kepuasan pelanggan. Terdapat 5 dimensi yang dapat

13

dipergunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan

terhadap kinerja suatu unit pelayanan (Basuki,

2013:126), kelima dimensi tersebut adalah :

a. Tangibles, terdiri dari penampilan fisik bangunan

serta sarana dan prasarana yang mendukung termasuk

tempat pelayanan itu diberikan, penampilan petugas

saat memberikan pelayanan.

b. Reliability (kehandalan), terdiri dari kecakapan dan

keakuratan petugas dalam memberikan pelayanan, dan

ketepatan waktu dalam pemberian layanan.

c. Responsiveness, meliputi kemudahan petugas untuk

dihubungi, dan kesediaannya untuk memberikan

pertolongan kepada pelanggan.

d. Assurance, terdiri dari pengetahuan, kesopanan dan

sikap untuk dapat dipercaya yang dimiliki petugas

sehingga tidak menimbulkan keraguan dan resiko yang

mungkin timbul akibat pelayanan yang diberikan.

e. Emphaty, merupakan kemampuan untuk memahami

kebutuhan pelanggan, meliputi kepedulian dari

petugas secara individual terhadap pengguna layanan.

14

BAB III

PEMBAHASAN

Seperti diketahui bahwa menurut Undang-undang Nomor

32 Tahun 2004 pelayanan kesehatan merupakan salah satu

urusan wajib pemerintahan daerah. Dimana daerah dituntut

untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada

masyarakatnya. Agar dapat menyelenggarakan pelayanan

kesehatan secara prima, maka dibutuhkan terobosan baru

baik dari segi peralatan, sistem dan proses. Salah satu

caranya adalah dengan menerapkan e-goverment di bidang

kesehatan seperti yang dilakukan oleh puskesmas

Babakansari, Bandung.

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah

kerja. Puskesmas juga berperan menyelenggarakan sebagian

dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dan merupakan unit pelaksana tingkat

pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di

Indonesia. Seperti pada umumnya, tugas operasional

puksesmas tidak lain adalah membuat resep untuk pasien.

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter untuk

menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku (sumber:

15

http://www.inaicta.web.id/inaicta/pemenang-inaicta-2010/). Dalam

sebuah resep tersebut haruslah tercantum mengenai

beberapa point yaitu :

1. Identitas diri, seperti nama, umur, jenis

kelamin, alamat dan berat badan pasien.

2. Nomor izin dan paraf dokter.

3. Tanggal resep.

4. Ruangan asal resep (pada rumah sakit atau

pelayanan kesehatan lainya).

5. Nama obat, bentuk dan kekuataan sediaan obat.

6. Dosis dan jumlah obat.

7. Aturan, cara dan teknik pengguna

Pada awalnya pembuatan resep yang terjadi di

puskesmas Babakansari, Bandung dengan menggunakann cara

manual yaitu menulis pada kertas. Namun pada faktanya

pegawai puskesmas khususnya para apoteker kesulitan

membaca resep yang berisi perintah tertulis dari dokter.

Tulisan steno atau acak-acakan berisi perintah dokter

tersebutlah yang kerapkali sulit dibaca dan hanya

segelintir orang saja yang mampu memahaminya. Padahal

jika melihat pada prinsip-prinsip Penyusunan Standar

Pelayanan (Permenpan No 20 Tahun 2006) suatu pelayanan

publik harus menerapkan prinsip keterbukaan yaitu dimana

seharusnya standar pelayanan harus diketahui dan terbuka

16

baik oleh dokter, apoteker dan pasien untuk mendapatkan

saran, masukan, maupun penyempurnaan.

Penulisan resep secara manual juga mengakibatkan

pemberian obat kepada pasien yang ternyata memiliki

potensi menyebabkan reaksi merugikan yaitu beurpa

interaksi maupun duplikasi obat. Menurut penggagas resep

elektronik, Irma Melyani Puspitasari mengatakan bahwa

interaksi adalah efek samping yang diakibatkan reaksi

kimia dari komponen obat yang berbeda sedangkan duplikasi

obat adalah terjadinya pemberian obat dengan komposisi

yang sama diresepkan pada dua jenis obat yang berbeda.

Hal tersebut mengingat juga bahwa seorang dokter

merupakan manusia yang tidak mungkin menghafal semua

kompisisi obat satu persatu karena menyadari bahwa jumlah

obat berkisar 5.000 hingga 10.000 item dalam suatu

puskesmas.

Sedangkan mengenai pelayanan yang dirasakan oleh

para pasien puskesmas Babakansari, Bandung dengan

penulisan resep secara manual cenderung lama dan kurang

efektif serta sering terjadi medication error bahkan lebih

jauh dari kesalahan tersebut adalah munculnya kejadian

reaksi obat merugikan (ROM), atau dalam dunia kedokteran

biasa dikenal dengan istilah adverse drug reaction. Sehingga

pasien kurang mendapatkan penanganan yang cepat dan

17

mudah. Selain itu, prosedur pelayanannya juga terlalu

berbelit-belit untuk mendapatkan sebuah obat, dimana

pasien harus membawa kertas resep untuk diserahkan ke

bagian apoteker disana juga diproses secara manual dahulu

yang membutuhkan waktu cukup lama untuk menunggu

keluarnya obat. Jika berpedoman pada standar pelayanan

publik itu sendiri puskesmas sebagai penyedia layanan

kesehatan seharusnya pelayanan yang diberikan mampu

menjadi tolok ukur yang dipergunakan untuk acuan

penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji

dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk

memberi pelayanan yang berkualitas (LAN, 2009).

Berdasarkan pengalaman dan beberapa kesalahan yang

terjadi puskesmas Babakansari, Bandung akhirnya pada

tahun 2010 muncul sebuah terobasan baru dengan mencoba

merubah sistem pelayanan yang konvensianal yaitu

menyangkut penulisan resep secara manual dengan

menggunakan teknologi dan infomatika. Penerapan e-

government dalam bidang pelayanan kesehatan ini digagas

oleh Irma Melyani Puspitasari berdasarkan proyek tesisnya

di Program Studi Teknik Biomedika Institut Teknologi

Bandung. Dari sinilah muncul penggunakan aplikasi resep

elektronik yang dampaknya sangat luar biasa terhadap

18

penyelenggaraan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas

Babakansari, Bandung.

Resep Elektronik (e-prescription) merupakan salah satu

wujud dari e-Government di Indonesia. E-Government dalam hal

ini sesuai dengan definisi yang disebutkan oleh James S.L

Young (2003:11), yakni penggunaan teknologi oleh

pemerintah khususnya penggunaan aplikasi internet

berbasis web untuk meningkatkan akses dan pemberian

layanan pemerintah kepada warga negara, mitra bisnis,

pegawai atau karyawan, dan badan pemerintah lainnya.

Sistem resep elektronik itu sendiri adalah sistem

komputerisasi penulisan resep obat yang dikenal juga

dengan istilah e-prescribing dan e-prescription. Pada sistem ini,

dokter menuliskan dan mengirimkan resep kepada bagian

farmasi/apotek menggunakan media elektronik menggantikan

tulisan tangan dan penggunaan media kertas.

Sistem resep elektronik dapat membantu para dokter

di puskesmas Babakansari, Bandung pada saat menulis

resep, dengan memberikan informasi obat juga mendeteksi

ROM pada resep untuk mengurangi medication error. Sistem ini

menjadi salah satu pemenang dalam Indonesian ICT

award (INAICTA) 2010. Dalam resep elektronik ini terdiri

dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras

yang digunakan adalah komputer dan perangkat lunaknya

19

adalah perangkat lunak resep elektronik dengan modul

pendeteksi ROM. Sehingga kemungkinan untuk terjadi ROM

sangat minim.

Hal tersebut sesuai dengan manfaat e-government

menurut Indrajit (2002:5) yakni meningkatkan

transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate

Governance dan untuk memperbaiki kualitas pelayanan

pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat,

kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja

efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan

bernegara. Jadi dengan penerapan aplikasi resep

elektronik telah mampu meningkatkan kualitas pelayanan

kesehatan pada warga sehingga untuk memperoleh kebutuhan

akan obat tidak perlu menunggu terlalu lama. Selain itu

kinerja pegawai puskesmas Babakansari, Bandung juga

menjadi efektif dan efisien karena segala pencacatan

sudah tersedia dalam database sehingga tidak perlu lalu

lalang mencari rekam medis.

Diagram sederhana sistem resep elektronik.

20

Sumber : majalah1000guru.net

Aplikasi sistem resep elektronik ini terdiri dari

satu computer yang bertindak sebagai server (pusat

data). Server tersebut  dihubungkan dengan komputer-

komputer lainnya menggunakan hub pada LAN (local area

network). Perangkat lunak hanya diinstalasi pada

komputer serveraja. Sistem ini dapat digunakan pada 1

komputer, 2 komputer, maupun pada banyak komputer.

Tampilan menu utama perangkat lunak sistem resep

elektronik.

21

Sumber : majalah1000guru.net

Perangkat lunak sistem resep elektronik pendeteksi

ROM ini secara sederhana mempunyai fungsi sebagai

berikut:

1. Mencatat semua data pasien yang dapat dengan mudah

dicari kembali.

2. Menulis resep secara elektronik tanpa kertas dan

langsung dikirim ke apotek sehingga pasien bisa

langsung pergi ke apotek untuk mengambil obat.

3. Membantu para dokter pada saat menulis resep dengan

memberikan informasi tentang obat-obatan yang akan

diresepkan dan mendeteksi apabila ada interaksi antara

obat-obat tersebut dalam resep dengan memberikan

peringatan (alert) sebelum dikirim ke apotek.

4. Mencatat data penggunaan obat.

5. Membuat laporan dengan lebih mudah dan cepat.

22

Berdasarkan penerapan aplikasi resep elektronik dan

manfaat yang dirasakan tersebut maka jika dianalisa dari

prinsip-prinsip Penyusunan Standar Pelayanan (Permenpan

No 20 Tahun 2006) maka dapat dikatakan telah memenuhi

beberapa kriterianya diantaranya seperti, prinsip

konsensus yaitu bahwa standar pelayanan merupakan

komitmen atau hasil kesepakatan bersama antara pimpinan

dan staf unit pelayanan dengan memperhatikan sungguh-

sungguh. Dimana pergantian kebijakan dari penggunaan

aplikasi resep elektronik di puskesmas Babakansari telah

dijalankan sesuai standart baru yang telah disepakati

sehingga puskesmas tersebut menjadi pelopor administrasi

nirkertas, transparan, dan akuntabel yang berati juga

telah menerapkan prinsip sederhana, terbuka dan konkrit

yaitu bahwa standart pelayanan yang ditetapkan bersifat

nyata dan jelas untuk dilaksanakan. Selain itu, setiap

transaksi keuangan dari pasien tercatat dan tidak bisa

diedit lagi sehingga membutuhkan kehati-hatian saat

memasukkan data.

Resep elektronik juga ditunjang oleh teknologi untuk

kecepatan proses administrasi yang dirancang untuk

mendeteksi duplikasi dan komposisi obat yang merugikan.

Sistem jaringannya meliputi bagian pendaftaran,

pemeriksaan, dan pengambilan obat yang berarti adanya

23

prinsip berkesinambungan dalam standar pelayanan karena

selain sudah diterapkan sejak tahun 2010 aplikasi ini

juga terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan

tuntutan penigkatan kualitas pelayanan serta mengurangai

kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pemberian obat

seperti juga penambahan pemberian peringatan (alert) pada

bagian apoteker .

Sedangkan menurut dimensi yang dapat dipergunakan

untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap

kinerja suatu unit pelayanan (Basuki, 2013:126), dapat

dianalisis bahwa pelayanan kesehatan dengan resep

elektronik ini bersifat Tangibles yaitu penampilan fisik

bangunan serta sarana dan prasarana yang mendukung

termasuk tempat pelayanan itu diberikan, penampilan

petugas saat memberikan pelayanan. Hal tersebut terlihat

dari adanya penyediaan ruang pendaftaran dan ruang poli

pemeriksaan yang terhubung oleh komputer guna mendukung

penyelenggaraan layanan kesehatan secara elektronik oleh

puskesmas Babakansari, Bandung yang juga sering kali

mendapat kunjungan tamu dari luar negeri

Resep elektronik menjadikan proses administrasi

pasien sejak mendaftar hingga mengambil obat dilakukan

melalui hubungan antarkomputer sehingga pasien hanya

perlu membawa kartu berobat yang isinya nomor penanda

24

rekam medis yang sudah disimpan di dalam server komputer.

Jadi pelayanan dapat dijalankan secara efektif dan

efisien serta keakuratan lebih terjamin. Hal ini berati

pelayanan resep elektronik bersifat Reliability (kehandalan)

yaitu kecakapan dan keakuratan petugas dalam memberikan

pelayanan, dan ketepatan waktu dalam pemberian layanan.

Adanya Responsiveness yaitu kemudahan petugas untuk

dihubungi, dan kesediaannya untuk memberikan pertolongan

kepada pelanggan terlihat dalam petugas puskesmas yang

tidak perlu mencari lagi berkas pasien dalam rak arsip.

Setiap dokter yang memeriksa pasien bisa langsung

mencantumkan keluhan, diagnosis, berikut resep untuk

pasien ke dalam kolom perangkat lunak Resep Elektronik.

Pasien yang selesai menjalani pemeriksaan tinggal

menyebutkan nomor pasien kepada bagian farmasi untuk

mendapat obat tanpa harus membawa kertas resep.

Sehingga pasien juga tidak perlu bingung dan kinerja

petugas puskesmas juga efektif dan efisien. Pelayanan dipuskesmas Babakansari, Bandung jika

dianalisa juga bersifat Emphaty yaitu kemampuan untuk

memahami kebutuhan pelanggan, meliputi kepedulian dari

petugas secara individual terhadap pengguna layanan.

Dimana hal tersebut dapat dilihat dalam proses

pengobatan pasien menjadi lebih ringkas dan cepat

25

karena petugas puskesmas dalam memenuhi kebutahan obat

pasien tinggal melihat data yang telah ada dalam

software terkait nama obat, dosis dan aturan, cara atau

teknik penggunaan.

26

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota yang berarti berada pada tingkat

pertama pembangunan kesehatan mempunyai tanggung jawab

untuk menyelenggarakan pembangunan di Indonesia. Dalam

melakukan fungsinya tersebut, puskesmas memiliki tugas

operasional memberikan obat kepada pasien, dan reaksi

obat ini dapat berakibat positif dan negatif bagi pasien.

Dan dalam pemberian resep pada pasien terkadang terjadi

kesalahan dalam diagnosis penyakit pasien sehingga salah

dalam memberikan obat. Kesalahan dalam memberikan obat

tersebut dapat menimbulkan kejadian reaksi obat merugikan

atau biasa disebut dengan ROM. Dari permasalahan itulah

akhirnya muncul inovasi untuk membuat aplikasi resep

elektronik yang dicetuskan oleh Irma Meliyani Puspitasari

dalam penelitian tesisnya.

Aplikasi resep elektronik adalah aplikasi dimana

penulisan resep obat menggunakan sistem komputerisasi

sehingga memudahkan pasien, dokter dan apoteker.

Penulisan resep tidak lagi menggunakan cara manual dan

terjadinya ROM akibat medication error dapat diminimalisir.

27

Selain itu, melalui penerapaan aplikasi ini dapat

meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Babakan

Sari. Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

B. Saran

Berdasarkan uraian dalam penulisan makalah ini

diharapkan penyedia layanan kesehatan baik itu dari

pemeritah ataupun pihak puskesmas dan rumah sakit mampu

memenuhi tuntutan jaman dan kebutuhan masyarakat terutama

di bidang pelayanan kesehatan. Mengingat saat ini

pelayanan kesehatan di Indonesia cenderung berbelit-

belit. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan

teknologi diharapkan mampu dimanfaatkan untuk

meningkatkan pelayanan publik. Salah satu penerapan e-

government di bidang kesehatan yang bisa dibilang cukup

efektif meningkatkan pelayanan kesehatan adalah

penggunaan resep elektronik yang diterapkan pertama kali

di Puskesmas Babakan Sari, Bandung. Atas keberhasilan

yang dicapai oleh Puskesmas tersebut seharusnya bisa

diterapkan di daerah dalam rangka peningkatan pelayanan

kesehatan di daerah lain.

28