PENEMPATAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AKTIF DALAM PEMERINTAHAN (Study Kasus Penempatan Komjen Pol Mochamad Irawan sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Barat) Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Oleh: WAHYU NIM: 11140480000035 P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1440 H/2019M
73
Embed
PENEMPATAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44734/1/WAHYU-FSH.pdfiii pengesahan panitia ujian skripsi skripsi yang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENEMPATAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA AKTIF DALAM PEMERINTAHAN
(Study Kasus Penempatan Komjen Pol Mochamad Irawan sebagai Pelaksana Tugas
Gubernur Jawa Barat)
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh:
WAHYU
NIM: 11140480000035
P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1440 H/2019M
i
PENEMPATAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA AKTIF DALAM PEMERINTAHAN
(Study Kasus Penempatan Komjen Pol Mochamad Irawan sebagai Pelaksana Tugas
Gubernur Jawa Barat)
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh:
WAHYU
NIM: 11140480000035
P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1440 H/2019M
ii
PENEMPATAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA AKTIF DALAM PEMERINTAHAN
(Study Kasus Penempatan Komjen Pol Mochamad Irawan sebagai Pelaksana Tugas
Gubernur Jawa Barat)
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh:
WAHYU
NIM: 11140480000035
Pembimbing:
P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1440 H/2019M
iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI
Skripsi yang berjudul “PENEMPATAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA AKTIF DALAM PEMERINTAHAN (STUDI KASUS
PENEMPATAN KOMJEN POL. MOCHAMMAD IRAWAN SEBAGAI
PELAKSANA TUGAS GUBERNUR JAWA BARAT)” telah diajukan dalam
sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada 10 Januari 2019. Skripsi
ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Program Stara Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.
Jakarta, Januari 2019
PANITIA UJIAN MUNAQASYAH
1. Ketua : Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 19691121 199403 1 001
2. Sekretaris : Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum.
NIP. 19650908 199503 1 001
3. Pembimbing : Dr. Sodikin, S.H., M.H.
NIDN. 0310056801
4. Penguji I : Prof. Dr. A. Salman Maggalatung, S.H., M
NIP.19651119 199803 1 002
5. Penguji II : Mufidah, S.H.I., M.Hum.
NIDN. 2101018604
iv
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Sumber-sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 10 Januari 2019
Wahyu
NIM. 11140480000035
v
ABSTRAK
Wahyu NIM 11140480000035 “PENEMPATAN ANGGOTA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA AKTIF DALAM PEMERINTAHAN (Studi Kasus Penempatan Komjen Pol Mochammad Irawan sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Jawa
Barat)”. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440 H/2019 M.
Studi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai penempatan anggota kepolisian
aktif sebagai pelaksana tugas oleh Menteri Dalam Negeri. Adapun yang akan dianalisis
pertamanya ialah dasar pertimbangan Menteri Dalam Negeri menempatkan anggota
Kepolisian dalam pemerintahan dianalisis dari undang-undang yang mengatur Pejabat
Pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan. kedua menganalisis dasar hukum yang
dijadikan Menteri Dalam Negeri menempatkan anggota kepolisian aktif sebagai pelaksana
tugas. Serta yang terakhir menganalisis penempatan kepolisian sebagai pelaksana tugas
dilihat dari segi kewenangan yang dimiliki Kepolisian dan kewenangan yang dimiliki oleh
Pelaksana tugas
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library research
dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan, perundang-undangan, buku-buku, dan
jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara teori dan undang-undang penempatan
anggota Kepolisian aktif tidak dibenarkan. Pertama, Menteri Dalam Negeri menempatkan
anggota Kepolisian Komjen Pol. Mochammad Irawan sebagai Pelaksana tugas Gubernur
Jawa Barat atas dasar pertimbangan Provinsi Jawa Barat dikategorikan sebagai daerah yang
rawan akan dipergunakannya isu sara, dasar pertimbangan itu sudah melanggar Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 8 Ayat (2). Kedua,
dari dasar hukum yang dig11qunakan Menteri Dalam Negeri menempatkan anggota
Kepolisian aktif dalam pemerintahan sudah melanggar yang diamanatkan Pasal 201 Ayat
(10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karena maksud dari Pasal tersebut posisi
Pelaksana tugas Gubernur digantikan pejabat Pimpinan Tinggi Madya, yang dimana
pangkat Pimpinan Tinggi Madya sangat erat sekali dengan jabatan Aparatur Sipil Negara
(ASN) bukannya dari Kepolisian. ketiga dilihat dari segi kewenangan yang berikan oleh
undang-undang, secara atribusi Kepolisian mempunyai tugas sebagai alat keamanan negara
sedangkan Pelaksana tugas Gubernur mempunyai tugas di bidang pemerintahan, sehingga
anggota kepolisian aktif yang menempati posisi Pelaksana tugas Gubernur dapat dikatakan
anggota Kepolisian menempati tugas di luar tugas Kepolisian, Kepolisian yang menduduki
jabatan di luar tugas Kepolisian melanggar Undang-Undang Kepolisian Pasal 28 ayat (2),
hal ini karena dalam teori kewenangan, suatu lembaga negara memperoleh kewenangan
melalui tiga cara yaitu, atribusi, delegasi, mandat.
Kata Kunci : Penempatan, Kepolisian, Pelaksana tugas Gubernur
Pembimbing : Dr. Sodikin, S.H., M.H.
Daftar Pustaka: Tahun 1995 samapi Tahun 2016
vi
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji dan syukur Hadirat Allah S.W.T, karena berkat rahmat,
serta karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penempatan
Anggota Kepolisian Republik Indonesia Aktif Dalam Pemerintahan (Study
kasus Penempatan Komjen Pol Mochammad Irawan sebagai Pelaksana Tugas
Gubernur Jawa Barat)”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi
Muhammad Shallallahu’Alayhi wa Sallam, semoga kita semua mendapatkan syafa’atnya
di akhirat kelak. Amin.
Selanjutnya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada para pihak baik
secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyelesaian
skripsi ini, yang terhormat:
1. Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum
dan Drs. Abu Thamrin, S.H., M.Hum. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mengarahkan menyelesaikan
skripsi.
3. Dr. Sodikin, S.H., M.H. Pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan
waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran dalam memberikan bimbingan,
motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada peneliti dalam
menyusun skripsi ini.
4. Kepala dan Staff Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, Kepala dan Staff Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
yang telah membantu dalam menyediakan fasilitas yang memadai untuk
mengadakan studi kepustakaan guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Pihak-pihak lain yang telah memberi kontribusi kepada peneliti dalam
menyelesaikan karya tulis ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dan
studi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
vii
Demikian ucapan terima kasih peneliti, semoga Allah SWT. Memberikan
pahala dan balasan yang berlipat atas semua jasa-jasa mereka. Semoga skripsi ini
bermanfaat bagi peneliti khususnya bagi para pembaca pada umumnya. Amiin
Jakarta, 28 Desember 2018
Peneliti
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................... ii
PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI ............................................... ii
LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................. iv
ABSTRAK .............................................................................................................. v
KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi
DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1
B. Identifikasi, Batasan, dan Perumusan Masalah ............................ 5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .................................... 6
D. Metode Penelitian ......................................................................... 7
E. Sistematika Penelitian ................................................................. 11
BAB II KAJIAN PUSTAKA ....................................................................... 14
A. Kerangka Konseptual .................................................................. 14
B. Kerangka teori ............................................................................. 20
1. Teori Negara Hukum.............................................................. 20
2. Teori Kewenangan ................................................................. 26
C. Tinjauan (Review) kajian Terdahulu ........................................... 30
BAB III KEPOLISIAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA .................................................................................... 33
A. Kedudukan Kepolisian Sebelum Reformasi ............................... 33
B. Kedudukan Kepolisian Setelah Reformasi ................................. 36
C. Tugas dan Wewenang Kepolisian ............................................... 40
BAB IV KEABSAHAN ANGGOTA POLISI SEBAGAI PELAKSANA
TUGAS GUBERNUR ..................................................................... 46
A. Dasar Pertimbangan Menteri Dalam Negeri Menunjuk Komjen
Pol. Mochamad Irawan sebagai Pelaksana tugas Gubernur Jawa
Barat ........................................................................................... 46
ix
B. Analisis Dasar Hukum Penunjukan Komjen Pol. Mochammad
Irawan sebagai Pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat ............... 48
C. Analisis Kedudukan Komjen Pol Mochammad Irawan sebagai
Pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat ........................................ 52
BAB V PENUTUP ........................................................................................ 58
A. Kesimpulan ................................................................................. 58
B. Rekomendasi ............................................................................... 59
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 61
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Setiap negara pasti memiliki tujuan tertentu yang berbeda antara satu
negara dengan negara yang lainnya. Para ahli hukum negara sebagian
berpendapat bahwa tujuan negara dihubungkan dengan tujuan akhir
manusia dan ada pula yang menghubungkan antara tujuan negara dan
kekuasaan. Akan tetapi umumnya pada zaman modern, tujuan negara adalah
menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat demi tercapainya
masyarakat adil dan makmur. Tujuan negara menurut Niccolo Macchiavelli
adalah “mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan
ketentraman guna tercapainya tujuan negara yang lebih tinggi yaitu
kemakmuran bersama”.1
Tujuan negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 alinea ke empat, adapun tujuan negara Indonesia yaitu:
“1. Untuk segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum, 3. Untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan 4. Untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”,
Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan negara tersebut, lembaga-lembaga
negara dibentuk.2 Pembentukan lembaga negara dapat melalui Konstitusi
negara yakni Undang-Undang Dasar 1945 dan dapat juga melalui Undang-
Undang.
1Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara
Aktualisasi Dalam Teori Negara Indonesia, (Bandung: Fajar Media, 2013), h.
2Mexsasai Indra, Dinamika Hukum Tata Negara (Bandung, Refika Aditama, 2011), h.
160
2
Negara Kesatuan Repubik Indonesia adalah negara hukum. Salah
satu ciri negara hukum, yang dalam Bahasa Inggris disebut legal state atau
state based on the rule of law, dalam Bahasa Belanda dan Jerman disebut
rechtstaat, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam
penyelenggaraan kekuasaan negara. 3 Undang-Undang Dasar 1945 pasca
amandemen membentuk lembaga negara dan membagi kekuasaan lembaga
negara sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam bidang
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Dasar mengaturnya dalam Bab VI
Pasal 18 dan dalam bidang Pertahanan dan Kemanan negara diatur dalam
Bab XII terkhusus Pasal 30.
Gubernur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimasukan ke dalam
Bab VI Pemerintahan Daerah yang termaktub dalam Pasal 18 Ayat (4)
“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala
Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara
demokratis”. Artinya, Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Daerah
Provinsi, bukan Kepala Pemerintahan Provinsi. Jabatan Gubernur bukanlah
kepala dari gabungan institusi Gubernur dan DPRD Provinsi. Gubernur
melainkan hanya kepala eksekutif saja.4 Gubernur kemudian diperjelas
melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah, Pasal 65 menjelaskan mengenai Tugas Gubernur dalam mencapai
tujuan negara Indonesia, yaitu sebagai berikut:
a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama
DPRD
b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan
rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas
bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD
3Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2013), h. 281
4Jimly Asshidiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 249
3
d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD,
rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
untuk dibahas bersama
e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah
g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Bab XII tentang Pertahanan dan Kemanan Undang-Undang Dasar
1945, dalam bab ini terdiri dari dua institusi yakni Tentara Negara Indonesia
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Negara Indonesia
(TNI) tercantum dalam Pasal 30 Ayat (3) dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia tercantum dalam Pasal (4). Ketentuan ini menegaskan pemisahan
antara TNI dan POLRI dalam menjalankan tugas. Untuk bidang pertahanan
dilakukan oleh TNI, dan untuk bidang keamanan dilakukan oleh Kepolisian.
Pemisahan ini terjadi karena koreksi pada masa Orde Baru ada kebijakan
dalam bidang pertahanan/keamanan dilakukan penggabungan antara TNI
dan Kepolisian.5 Sebagai akibat dari penggabungan tersebut terjadinya
kerancuan dan tumpang tindih fungsi antara peran dan fungsi TNI sebagai
kekuatan pertahanan negara dengan peran dan fungsi Kepolisian Negara RI
sebagai kekuatan keamanan negara.
Kepolisian Negara RI diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13
menyebutkan Tugas Pokok Kepolisian: a. memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan, c. memberikan
perlindungan, pengayoman. Sebagai alat kemanan, Kepolisian menjamin
kemanan, ketertiban, dan ketentraman umum. Sebagai penegak hukum,
Kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik tindak pidana sebagai bagian
5Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2010), h. 234
4
dari sistem penegak hukum pidana terpadu (integrated criminal justice
system).6 Dua tugas Kepolisian tersebut sangat berbeda satu sama lain.
Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
terdapat salah satu Pasal dari beberapa Pasal hasil dari TAP MPR Nomor
VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian. Pasal itu ialah
Pasal 28 Ayat (3) menjelaskan mengenai dilarangnya anggota Kepolisian
menduduki jabatan di pemerintahan atau jabatan diluar tugas yang dimiliki
oleh Kepolisian, sebagaimana penjelasannya “Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah
mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian”. Pasal itu juga
merupakan bentuk keseriusan Reformasi pemerintah Indonesia untuk
membangun masyarakat madani yang berbeda dengan masayarakat negara
yang militeristik seperti era Orde Baru, sehingga dirumuskan kembali dalam
suatu Undang-Undang hubungan antara sipil dan militer dalam struktur
politik dan tata hukum Indonesia.7
Ironisnya, pada saat akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah
Tahun 2018 adanya kekosongan beberapa kursi Gubernur di sejumlah
daerah. Kekosongan tersebut akibat dari masa jabatan Gubernur habis
sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan ada beberapa
Gubernur defenitif sebelumnnya ikut mencalonkan kembali, sehingga dari
kekosongan kursi Gubernur tersebut digantikan oleh Pelaksana tugas
Gubernur. Akan tetapi yang menarik dari kebijakan Menteri Dalam Negeri
ialah Menteri Dalam Negeri tidak menempatkan pejabat dari Pemerintahan
Daerah yang bersangkutan atau pejabat dari Kementrian Dalam Negeri
sebagai peran pengganti untuk mengisi kekosongan kursi Gubernur di Jawa
Barat, tetapi lebih memilih menempatkan anggota Kepolisan Komjen Pol
Mochammad Irawan sebagai Pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat.
6Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia,… h. 235
7Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 82
5
Tentunya penempatan ini melanggar sebagaimana yang diamanatkan oleh
TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia, TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 Tentang
Peran TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian hukum dengan judul “Penempatan Anggota Polisi Aktif dalam
Pemerintahan (Studi Kasus Penempatan Komjen Pol Mochamad Irawan
sebagai Pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat)”
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan, peneliti mencoba
mengindentifikasi permasalahan yang ada dalam judul penelitian ini
sebagai berikut:
a. Terjadinya kekosongan posisi Gubernur secara bersamaan di
beberapa daerah pada saat dilaksanakannya Pemilihan Kepala
Daerah
b. Penempatan anggota Kepolisian Komjen Pol Mochammad
Irawan sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Barat
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara
dibidang keamanan dan Gubernur sebagai alat negara dibidang
Pemerintahan
d. Kekosongan peran Gubernur diisi oleh pejabat memiliki
kewenangan yang masih berkaitan dengan wewenang Gubernur
2. Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti menganggap
perlu adanya pembatasan masalah, agar masalah yang akan dibahas
menjadi lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan peneliti.
Disini peneliti hanya membahas terkait masalah “Penempatan Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif dalam Pemerintahan (Study
6
kasus Penempatan Komjen Pol Mochamad Irawan sebagai Pelaksana Tugas
Gubernur Jawa Barat)”
3. Perumusan Masalah
Dari pembatasan masalah di atas, pokok permasalahan dalam
perumusan masalah tersebut adalah “Penempatan Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagai Pejabat Pemerintahan”
Dari pokok permasalahan tersebut, peneliti merumuskan masalah
sebagai berikut:
a. Apa Pertimbangan Menteri Dalam Negeri Menempatkan Komjen
Pol. Mochammad Irawan sebagai Pelaksana tugas Gubernur Jawa
Barat?
b. Apa dasar hukum Menteri Dalam Negeri menempatkan Komjen
Pol. Mochammad Irawan sebagai Pelaksana tugas Gubenur?
c. Bagaiamana kedudukan anggota Kepolisian aktif Komjen Pol.
Mochammad Irawan sebagai Pelaksana tugas Gubernur Jawa
Barat?
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat
dirumuskan sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui pertimbangan Menteri Dalam Negeri
menempatkan Komjen Pol. Mochammad Irawan sebagai Pelaksana
tugas Gubernur Jawa Barat
b. Untuk mengetahui dasar hukum yang dijadikan Menteri Dalam
Negeri menempatkan Komjen Pol. Mochammad Irawan sebagai
Pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat.
c. Untuk mengetahui kedudukan anggota Kepolisian aktif Komjen Pol.
Mochammad Irawan sebagai Pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat
7
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Diharapkan kajian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu
pengetahuan yang berkaitan dengan Penempatan Anggota Kepolisian
Negara Republik Indoensia Aktif dalam Pemerintahan (Study Kasus
Penempatan Komjen Pol Mochamad Irawan Sebagai Pelaksana tugas
Gubernur Jawa Barat )
b. Manfaat Praktis
1) Bagi mahasiswa
Diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan
keilmuan dan keahlian, khususnya dalam Penempatan Anggota
Polisi aktif Menjadi Pejabat Pemerintah.
e. Bagi Peneliti
Dapat melatih kemampuan diri dalam menerapkan teori
yang telah diterima selama kuliah, memperdalam dan
meningkatkan keterampilan serta kereativitas dalam berfikir dan
dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan topik
yang diambil.
f. Bagi Fakultas Syariah dan Hukum
Dapat menambah hasil penelitian yang aktual terkait
permasalahan Penempatan Anggota Polisi aktif Menjadi Pejabat
Pemerintah.
D. Metode Penelitian
Untuk dapat merampungkan penyajian skripsi ini agar dapat memenuhi
kriteria sebagai tulisan ilmiah diperlukan data yang relevan dengan skripsi
ini. Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan itu, maka diterapkan
metode pengumpulan data sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif.
8
Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakan
hukum sebagai bangun sistem norma. Sistem norma yang dimaksud
adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-
undangan.8 Yaitu dengan cara menganalisis peraturan-peraturan
yang terkait dengan Kepolisian, dan penempatan Pelaksana tugas
Gubernur.
2. Pendekatan Penelitian
Sehubungan dengan jenis penelitian yuridis normatif, maka
pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach)
Yaitu dengan dasar hukum yang dijadikan sebagai
penujukan polisi sebagai pelaksana tugas dianalisis dengan undang-
undang yang diatasnya atau undang-undang yang terkaitlainnya.
b. Pendekatan Historis (Historical approach)
Yaitu dengan cara membanding kedudukan Polisi pada masa
rezim orde baru dan sekarang, kemudian singkronkan dengan
peremasalahan yang peneliti bahas.
3. Data Penelitian
Data penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data
primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang dibuat oleh
peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang
sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti
langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian
dilakukan semisal berupa ungkapan – ungkapan verbal yang didapat
dari berbagai sumber. Sedangkan data sekunder adalah data yang
telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah
yang sedang dihadapi.
4. Sumber Data
a. Bahan Hukum Primer
8 Fahmi Muhamad Ahmadi dan Jaenal Aripin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta:
Lembaga Peneltian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010 Cet. Pertama), h. 31
9
Bahan-bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.9 Dalam
penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahum 1945
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (ASN)
4) Undang-Undang Nomor 5 Tentang Administrasi
Pemerintahan
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah
6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemiihan
Gubernur, Bupati dan Walikota
7) Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Cuti di Luar
Tanggungan Negara
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh
dari literatur hukum, artikel yang berasal dari jurnal, publikasi
media dalam surat kabar, internet, dokumen skripsi, dan komentar-
komentar para ahli dan pakar hukum.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan
informasi lebih lanjut terhadap bahan-bahan hukum primer dan
sekunder antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
kamus hukum, majalah, koran, blog, dan lainnya.
5. Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data pada dasarnya tergantung dari
jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, cet-IV 2010). h. 141
10
data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah
dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri
dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.10
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi
pustaka (library research). Studi pustaka dilakukan guna
mengklarifikasikannya dengan masalah yang dikaji. Penelitian ini
adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum
yang meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.
Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma,
kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,
perjanjian, serta doktrin (ajaran).11
Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian
doctrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang
menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (law as it is
written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim
melalui proses pengadilan (law it is decided by the judge through
judicial process)12. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini
didasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah
spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.13
Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang
merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran
10 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2004), h. 163
11 Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:
Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 31
12 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:
Kencana, 2006), h. 118
13 J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2003), h. 3
11
berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.14 Logika
keilmuan yang juga dalam penelitian hukum normatif dibangun
berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum
normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.
6. Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis
kualitatif. Untuk memperoleh data yang lebih akurat dan faktual,
data yang diperoleh dari penelitian studi kepustakaan, aturan
undang-undang, dan artikel penulis uraikan dan hubungkan
sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang
lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah
dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara
deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan.
Selanjutnya bahan hukum yang ada di analisis untuk dapat menilai
penempatan anggota kepolisian dalam pemerintahan dengan bahan
pertimbangan dari tugas dari kepolisian dan Undang-undang yang
berkaitan seperti Undang-Undang Tentang Kepolisian, Undang-
Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
7. Teknik Penulisan
Teknik penulisan skripsi ini mengacu pada buku “Pedoman
Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017”
E. Rancangan Sistematika Penelitian
Skripsi ini disusun yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab
terdiri atas sub-sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan
permasalahan yang diteliti. Adanya urutan dan tata letak masing-masing bab
serta pokok pembahasan sebagai berikut:
14 J Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: UMM
Press, 2007) h. 57
12
BAB I : Pendahuluan
Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Indentifikasi,
Pembatasan, dan Rumusan Masalah yang ditanyakan, Tujuan
dan Manfaat diadakannya Penelitian, , Metode Penelitian yang
digunakan, dan Rancangan sistematikan Penelitian
BAB II : Kajian Pustaka
Pada bab ini terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama
membahas terkait dengan penjelasan umum definisi
penempatan, Gubernur, Pelaksana Tugas dan Kepolisian. Sub
bab kedua membahas mengenai teori-teori. teori kewenangan.
Teori dan teori negara hukum. sub bab ketiga, berisi Tinjauan
(review) kajian terdahulu
BAB III : Kepolisian dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Pada bab ini terdiri dari sub bab pertama menjelaskan
kedudukan kepolisian sebelum reformasi, sub bab kedua
menjelaskan kedudukan kepolisian setelah amandemen
reformasi, sub bab ketiga menjelaskan tugas dan wewenang
kepolisian.
BAB IV : Keabsahan Penempatan Anggota Polisi aktif Komjen Pol
Mochammad Irawan Menjadi Pelaksana tugas Gubernur
Jawa Barat
Pada bab ini terdiri dari sub bab pertama menjelaskan
pertimbangan Menteri Dalam Negeri menempatkan anggota
Kepolisian aktif Komjen Pol Mochammad Irawan sebagai
Pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat. sub bab kedua,
menjelaskan dasar hukum Menteri Dalam Negeri menempatkan
anggota Kepolisian aktif Komjen Pol Mochammad Irawan
sebagai Pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat. Sub bab ketiga,
13
kedudukan anggota Kepolisian aktif Komjen Pol Mochammad
Irawan sebagai Pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat.
BAB V : Penutup
Pada bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membahas
mengenai kesimpulan atas jawaban pada peranyaan-pertanyaan
yang terdapat pada rumusan masalah, dan sub bab kedua
membahas mengenai rekomendasi-rekomendasi dari hasil
kesimpulan tersebut.
14
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Konseptual
1. Pengertian Penempatan
Penempatan berasal dari kata dasar tempat yang menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tempat memiliki pengertian sesuatu
yang dipakai untuk menaruh (menyimpan, meletakkan, dan
sebagainya).1 Tempat memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda
sehingga tempat dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau
semua benda dan segala benda yang digunakan. Secara etimologi
penempatan adalah proses, cara perbuatan atau menempati.2 Maka dapat
diartikan penempatan adalah proses seseorang atau pejabat yang
memiliki kewenangan menunjuk orang lain atau pejabat lain untuk
mengisi kekosongan tempat yang telah ditinggalkan. bisa juga memiliki
pengertian proses atau cara sesorang menempati tempat yang kosong
karena telah ditinggalkan. Dalam kasus ini ialah penempatan seorang
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Pelaksana tugas
Gubernur Jawa Barat, ditempatkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk
mengisi kekosongan peran Gubernur Jawa Barat.
2. Pengertian Gubernur
Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang terdiri dari banyak
daerah-daerah. Pengertian dari negara kesatuan adalah negara yang
bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya
yang berada di tangan pemerintah pusat.3 Oleh karena itu, Indonesia
1 Dapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 2007), h. 1167
2 Dapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,… h. 1167
3 A. Salman Maggatung & Nur Rohim Yunus, Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara Aktualisasi
Dalam Teori Negara Indonesia (Bandung: Fajar Media, 2013), h. 140
15
yang terdiri dari banyaknya daerah-daerah tidak akan mempunyai
daerah di dalam lingkukannya yang berbentuk negara, namun daerah-
daerah tersebut dibagi menjadi daerah daerah provinsi dan daerah
provinsi dibagi pula menjadi daerah-daerah yang lebih kecil dan
semuanya berada dibawah pemerintahan pusat.4 Hal ini ditegaskan pula
dalam UUD 1945 Pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang
diatur dengan undang-undang”
Setiap daerah-daerah dimpin oleh pemerintahan daerah yang
disebut kepala daerah. Untuk daerah Provinsi kepala daerahnya disebut
sebagai Gubernur. Menurut Wikipedia gubernur adalah kepala daerah
untuk wilayah tingkat provinsi5. Kata “gubernur” bisa berasal dari
Bahasa portugis “governador”, Bahasa Spanyol “gobernador”, atau
dalam Bahasa Belanda “gouverneur”. Bentuk dari Bahasa Belanda ini
mirip dengan bentuk yang digunakan oleh Bahasa Perancis yang
memiliki arti secara harafihnya “pemimpin”, “Penguasa”, atau “yang
memerintah
Gubernur dipilih melalui pemilihan umum, yang diadakan setiap
lima tahun sekali dan dipilih langsung oleh rakyat. Masa jabatan
Gubernur yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah ialah
lima tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
Calon gubernur yang mengikuti pemilihan umum dapat melalui diusung
4 C.S.T Kansil & Christine S.T Kansil, Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum
Administrasi Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 2
5 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gubernur, diakses pada tanggal 15 Desember 2018, Pukul