PENEGAKAN HUKUM KELEMBAGAAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING DI KOTA TANGERANG SELATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Skripsi Diajuan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Oleh : ALVAN RIDWAN NIM : 1113048000031 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1440 / 2019 M
76
Embed
PENEGAKAN HUKUM KELEMBAGAAN KETENAGAKERJAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...PENEGAKAN HUKUM KELEMBAGAAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENEGAKAN HUKUM KELEMBAGAAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP
PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING DI KOTA TANGERANG SELATAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN
Skripsi
Diajuan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh :
ALVAN RIDWAN
NIM : 1113048000031
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1440 / 2019 M
iv
ABSTRAK
Alvan Ridwan. NIM 1113048000031. “PENEGAKAN HUKUM
KELEMBAGAAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENGAWASAN
TENAGA KERJA ASING DI KOTA TANGERANG SELATAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN”. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440
H / 2019 M.
Studi ini bertujuan untuk menjelasan tentang Penegakan Hukum terhadap
Pengawasan Tenaga Kerja Asing Oleh Korwil Pengawasan Tangerang 2
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di
Kota Tangerang Selatan.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan
menggunakan pendekatan penelitian normative empiris. Penelitian yang dilakukan
selain melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-
buku, dan jurnal (library research) yang berhubungan langsung dengan skripsi
ini, peneliti juga melakukan penelitian langsung kelapangan dengan cara
observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu Korwil
Pengawasan Tangerang 2.
Hasil penelitian menunjukan bahwa masih ada tenaga-tenaga kerja asing
yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku yang diatur dalam Pasal 42
sampai Pasal 49 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta masih kurang banyaknya tenaga
pengawas Korwil Pengawasan Tangerang 2 untuk mengawasi perusahaan-
perusahaan di Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pengawasan sesuai
yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengawasan, Tenaga Kerja Asing
Pembimbing : Indra Rahmatullah, SH.I., M.H.
Daftar Pustaka : Tahun 1996 Sampai Tahun 2017
v
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
rahmat dan karunia-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul
“PENEGAKAN HUKUM KELEMBAGAAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP
PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING DI KOTA TANGERANG SELATAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN” tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam semoga
senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga,
kerabat dan sahabatnya. Rasa syukur yang amat mendalam serta beribu-ribu ungkapan
terima kasih Peneliti sampaikan kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam
menyumbangkan ide, gagasan dan saran dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan
kali ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:
1. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum beserta
Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum., Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan arahan dan masukannya dalam
penyusunan skripsi.
3. Bapak Indra Rahmatullah, SH.I., M.H. pembimbing skripsi yang penuh kesabaran,
perhatian, dan ketelitian senantiasa memberikan banyak ide, gagasan serta kritikan
yang membangun dalam Penulisan skripsi ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat
menjadi amal jaria serta bernilai pahala yang berlimpah disisi Allah SWT.
vi
4. Pemerintah Provinsi Banten dan Korwil Pengawasan Tangerang 2 yang telah
memberikan informasi terkait peneliti mengadakan penelitian skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
Kepala Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu
dalam menyediakan fasilitas yang memadai untuk peneliti mengadakan studi
kepustakaan guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercinta dan tersayang Cuhendi S.H dan Siti Mualimah S.E, atas
kasih sayang, motivasi, dukungan, doa, perhatian, ilmu pengetahuan, arti kedisiplinan,
serta tidak henti-hentinya menyemangati dan mendoakan keberhasilan Penulis dalam
penyusunan skripsi. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang
Perguruan Tinggi Negeri Strata 1.
7. Teman hidup Penulis, Siti Fatimah yang telah membantu, memberi semangat, serta
menemani Penulis setiap waktu baik suka maupun duka. Terima kasih atas perhatian,
cinta, kasih sayang, dan waktunya yang diberikan kepada Penulis. Semoga Allah
senantiasa memberkati dan meridhai kebersamaan kita.
8. Semua pihak terkait yang tidak peneliti sebutkan satu persatu. Tidak ada yang peneliti
dapat berikan kecuali doa dan ucapan terima kasih. Akhir kata, peneliti berharap
semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Terima kasih.
Jakarta, 9 Mei 2019
Alvan Ridwan
viii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING …………………………. i
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ……………. ii
LEMBAR PERNYATAAN ……………………………………………. iii
ABSTRAK ………………………………………………………………. iv
KATA PENGANTAR ………………………………………………….. v
DAFTAR ISI ……………………………………………………………. viii
BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………… 1
A. Latar Belakang Masalah …………………………………... 1
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah ……. 6
C. Tujuan, dan Manfaat Penelitian ………………………….. 7
D. Metode Penelitian ………………………………………….. 8
E. Sistematika Penulisan ……………………………………... 11
BAB II : TINJAUAN UMUM PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN DAN PENEGAKAN HUKUM . 13
A. Kerangka Konseptual …………………………………….. 13
B. Kerangka Teori …………………………………………… 33
C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu …………………... 37
BAB III : PENEGAKAN HUKUM PENGAWASAN
KELEMBAGAAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA
TANGERANG SELATAN ……………………………….. 39
A. Mekanisme Pengawasan Kelembagaan Ketenagakerjaan
di Kota Tangerang Selatan ………………………………. 39
B. Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing ………….... 45
ix
C. Penegakan Hukum Terhadap Pengawasan Tenaga Kerja
Asing ……………………………………………………… 47
BAB IV : PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
TENAGA KERJA ASING DI KOTA
TANGERANG SELATAN ……………………………… 50
A. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Tenaga Kerja
Asing di Kota Tangerang Selatan …………………….. 50
B. Penyelesaian Pelanggaran Hukum Pengawasan
Tenaga Kerja Asing di Kota Tangerang Selatan …….. 53
BAB V : PENUTUP ……………………………………………….. 60
A. Kesimpulan ………………………………………………. 60
B. Rekomendasi…………………………………………….. 61
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………….. 62
LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia sejatinya merupakan negara yang merdeka, berdaulat
sejak tanggal diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17
Agustus 1945. Kedaulatan tersebut muncul dengan pembuktian adanya
pernyataan merdeka atau pengakuan dari negara lain (De Jure) juga
berkuasa secara resmi terhadap wilayah eksistensi kedaulatannya (De
Facto).
Konsepsi mengenai kenegaraan dalam disiplin ilmu negara
dijelaskan bahwa terdapat beberapa syarat dimana negara dipandang
sebagai suatu entitas, yakni; rakyat, pemerintah yang berdaulat,
wilayah/teritori dan pengakuan dari negara lain. Keempat unsur tersebut
niscaya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, sehingga
menjadi satu kesatuan yang konstan.
Berkaitan dengan kedaulatan negara Indonesia tentunya memiliki
kuasa penuh untuk mengatur segala urusan di wilayah eksistensinya
sendiri dalam hal pengaturan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai fundamental norm
atau grand norm.1Kuasa tersebut secara tercermin dalam Pasal 1 Ayat (2)
dan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Pada Pasal 2 dijelaskan mengenai posisi kendali kedaulatan
negara Indonesia yang berada di tangan rakyat, dan pada Pasal 33 Ayat (2)
dijelaskan bahwa seluruh kekayaan alam yang berada di wilayah teritori
negara republik Indonesia sepenuhnya dikuasai oleh negara yang
digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
Selanjutnya, berkaitan dengan tenaga kerja asing terdapat dalam
catatan sejarah dimulai pada tahun 1958 melalui penerbitan Undang-
1Jimly Assiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia, cet.II (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011) h. 43.
2
Undang Nomor 78 tentang Penanaman Modal Asing.2 Hal tersebut
menjadi celah pertama dalam hal perluasan hubungan diplomatik negara
Indonesia yang menjadi peluang terjadinya aktifitas ekonomi asing di
Indonesia. Kemudian pada tahun 1989 Presiden Indonesia, Jend. Soeharto
memutuskan bergabung dengan APEC yang disusul dengan pertemuan
APEC pada tahun 1994 yang dilaksanakan di Bogor dengan hasil
kesepahaman untuk mendorong investasi terbuka Asia Pasifik. Pada
Tahun 1995 Indonesia bergabung dengan Asean Free Trade Area (AFTA).
Organisasi tersebut merupakan cikal bakal Masyarakat Ekonomi Asean
(MEA).3
Rangkaian tersebut secara praktis merupakan prakarsa atas
masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia yang tentunya berdasar pada
pembangunan ekonomi negara di sektor ekonomi makro dan pertimbangan
perimbangan ekonomi global.Negara-negara ASEAN termasuk Indonesia
saat ini telah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 yang telah
resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintah anggota ASEAN pada
Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur Malaysia,
adanya MEA diyakini membawa sejumlah manfaat bagi masyarakat dan
Indonesia harus mempunyai daya saing di kawasan negara-negara di
ASEAN.
MEA dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan integrasiekonomi
di kawasan agar tercipta tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
secara merata diantara sesama anggota ASEAN. Dengan berlakunya
MEA, Indonesia harus beradaptasi dalam berbagai aspek,salah satunya
adalah bidang tenaga kerja dengan harapan tenaga kerja asing dapat lebih
mudah untuk masuk pasar Indonesia.
Di era perdagangan bebas saat ini setelah berlakunya WTO dan
MEA, tenaga kerja yang mempunyai kompetensi yang akan dipakai untuk
meningkatkan suatu perekonomian bagi negara-negara terkait. Tenaga
2H. Salim HS, Hukum Divestasi di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Eirlangga, 2010) h. 28.
3
kerja dunia berbondong-bondong meninggalkan negaranya untuk misi
pekerjaan di negara lain yang menawarkan upah lebih tinggi. Para pekerja
yang mempunyai niai jual tinggi tentu akan mempunyai peluang yang
cukup besar dalam mencapai upah yang lebih tinggi.
Menghadapi pergeseran nilai dan tata kehidupan para pelaku
industri dan perdagangan, pengawasan ketenagakerjaan dituntut untuk
mampu mengambil langkah-langkah antisipatif serta mampu menampung
segala perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu penyempurnaan
terhadap sistem ketenagakerjaan harus terus dilakukan agar peraturan
perundang-undangan dapat dilaksanakan secara efektif oleh para pelaku
industri dan perdagangan.4 Dengan demikian pengawasan ketenagakerjaan
sebagai suatu sistemmengembangmisi dan fungsi agar peraturan
perundang-undanganketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk menjaga
keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan bekerja
buruh sehingga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja dalam rangka
meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja dapat
dijamin.
Ihwal kepentingan negara terkait dengan pembangunan ekonomi
dan prinsip ekploitasi kekayaan alam yang pada dasarnya digunakan untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat diskat pemerintah seyogyanya
melakukan pengawasan secara ketat terhadap seluruh aktifitas tenaga kerja
asing selama berada di wilayah Indonesia. Hal ini berdasar pada interaksi
antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal maupun dengan
masyarakat di Indonesia secara keseluruhan yang memerlukan pembatasan
secara paten antara keduanya.5
Kehadiran tenaga kerja asing (TKA) ini juga merupakan suatu
tantangantersendiri bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia karena
dengan kehadiran mereka menjadikan peluang kerja semakin kompetitif.
4Agusmidah, Tenaga Kerja Asing, Hukum Perburuhan, (S2 Ilmu Hukum PPS-USU, 2007),
h. 32. 5HR Abdussalam, Hukum Ketenagakerjaan, cet.II (Penerbit Restu Agung, Jakarta, 2008), h.
322.
4
Diperlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk dapat memberikan
kesempatan bagi pekerja dalam negeri untuk dapat bersaing dengan tenaga
kerja asing di Indonesia.
Dilihat dari perkembangannya, latar belakang digunakannya TKA
di Indonesia mengalami perubahan sesuai zamannya. Tujuan pengaturan
mengenai TKA ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan, pada dasarnya
adalah untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi
warga negara Indonesia di berbagai lapangan dan level. Karenanya, dalam
mempekerjakan TKA di Indonesia dilakukan mekanisme dan prosedur
yang ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga
pengawasan6.
Pengawasan terhadap tenaga kerja asing semakin sulit ketika
pemerintah mengeluarkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat.
Kebijakan bebas visa yang diterapkan oleh suatu negara memang
ditunjukkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan
mancanegara. Sejumlah negara bahkan meyakini bahwa hal tersebut
adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Seperti negara-negara yang
ada di kawasan Asia Tenggara yaitu Malaysia, Filipina, Singapura, dan
Thailand yang dianggap telah meraih keberhasilan di sektor
kepariwisataan antara lain karena penerapan kebijakan tersebut.7
Salah satu wilayah di negara Indonesia yang menjadi fokus utama
Tenaga Kerja Asing adalah Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang
Selatan mempunyai kawasan industri dan kawasan-kawasan lainnya yang
menarik untuk mendatangkan tenaga kerja asing. Rata-rata tenaga kerja
asing yang bekerja di wilayah kota Tangerang Selatan yaitu dalam sektor
pendidikan berprofesi sebagai guru.
6 Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, Cet.
Pertama), h. 111. 7M. Imam Santoso, Perspekti Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan
Nasional, (Jakarta: UI Press, 2004), h. 47.
5
Berdasarkan Data Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan,
RekapitulasiLaporan Keberadaan Warga Negara Asing Bulan Januari S/D
November 2018 sebanyak 532 orang.8
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan
Ibu Oni sebagai Kadis Pengawas Tenaga Kerja Asing Korwil Pengawasan
Tangerang 2ditemukanbeberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan
olehtenaga kerja asing yang berada di wilayah Tangerang Selatan yaitu
berupa ketidaksesuaian data RPTKA (rencana penggunaan tenaga kerja
asing). Data RPTKAyang diserahkan pemberi kerja kepada tidak sesuai
dengan fakta yang ada dilapangan Hal tersebut melanggar Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan dalam
Pasal 43 Ayat (2)memuat keterangan-keterangan dalam rencana
penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. Pertama, alasan penggunaan
tenaga kerja asing. Kedua, jabatan atau kedudukan tenaga kerja asing.
Ketiga jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing. Keempat penunjukan
tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja
asing yang dipekerjakan.
Masalah lainnya adalah ketidaksesuaian dokumen-dokumen yang
dimiliki oleh tenaga kerja asing itu sendiri. Pasalnya dengan adanya
kebijakan bebas visa kunjungan di dalam Peraturan Presiden Nomor 21
Tahun 2016 yang mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan
hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan
kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara. Hal tersebut
menyebabkan visa bebas kunjungan ini kerap kali disalahgunakan oleh
tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing menggunakan bebas visa kunjungan
dipergunakan untuk bekerja.
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengkaji
permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul:
“PENEGAKAN HUKUM
KELEMBAGAANKETENAGAKERJAANTERHADAP
8Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan 2018
6
PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING DI KOTA
TANGERANG SELATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”
B. Identifikasi,Pembatasan, dan Perumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Permasalahan penelitian yang peneliti ajukan ini dapat
diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:
a. Tenaga Kerja Asing
b. Pemaparan Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
c. Pemaparan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Pembatasan Masalah
Berdasarkan uraian peneliti dalam latar belakang masalah diatas,
agarpembahasan skripsi ini tidak melebar dan keluar dari pokok
masalah diatas, maka peneliti membatasinya yaitu pada penegakan
hukum kelembagaan ketenenagakerjaan terhadap fungsi
pengawasantenaga kerja asing Kota Tangerang Selatanmenurut
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Perumusan Masalah
Masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah mengenai
penegakan hukum kelembagaan Ketenagakerjaan yaitu Korwil
Pengawasan Tangerang 2 terhadap pengawasan tenaga kerja asing di
Kota Tangerang Selatanmenurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Rumusan masalah tersebut penulis
rinci dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :
a. Bagaimana standar operasional prosedurpengawasan korwil
tangerang 2 terhadap tenaga kerja asing di kota Tangerang
Selatan?
7
b. Faktor-faktor apa yang menyebabkan lemahnya pengawasan
tenaga kerja asing di Kota Tangerang Selatan?
c. Bagaimana penyelesaian yang telah dilakukan oleh Korwil
Pengawasan Tangerang 2 terhadap pelanggaran tenaga kerja
asing di Kota Tangerang Selatan?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Secara umum tujuan penelitian masalah ini adalah untuk
mendalami permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam
perumusan masalah, secara khusus tujuan penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui standar operasional prosedur pengawasan
korwil tangerang 2 terhadap tenaga kerja asing di kota
Tangerang Selatan.
b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menyebabkan
lemahnya pengawasan tenaga kerja asing di Kota Tangerang
Selatan.
c. Untuk mengetahui penyelesaian yang telah dilakukan oleh
Korwil Pengawasan Tangerang 2 terhadap pelanggaran tenaga
kerja asing di Kota Tangerang Selatan
.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian karya tulis ini adalah
sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
1) Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara
ilmiah dan menuangkan hasil-hasil penulisan tersebut
dalam tulisan;
2) Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku
kuliah untuk diaplikasikan dalam praktik di lapangan;
8
3) Untuk memperoleh manfaat di bidang hukum pada
umumnya, maupun dalam bidang ketatanegaraan
khususnya yakni dengan mempelajari literatur yang ada
serta perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.
b. Manfaat Praktis
Secara praktis tulisan ini bertujuan menggali lebih dalam
dan sebagai bahan rujukan di masa yang akan datang tentang
pelaksanaan penegakan hukum terhadap fungsi pengawasan
tenaga kerja asing oleh korwil pengawasan tangerang 2
berdasarkan undang-undang 13 tahun 2003.
D. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian merupakan suatu sarana pokok di dalam pengembangan
ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena
penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis,
metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut
diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan
dan diolah.9
Penelitian di dalam hukum terbagi menjadi 2 yaitu penelitian
normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif adalah penelitian
dengan cara mengumpulkan data dari penelitian kepustakaan,
sedangkan penelitian empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan
secara langsung di dalam masyarakat.10
Pendekatan penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah
metode normatif empiris, adalah penelitian yang mengacu pada norma-
norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta, Rajawali, 1985) h. 1. 10
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
h. 14.
9
norma yang berlaku di dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan
yang digunakan oleh peneliti ini ada 2 cara yaitu :
a. Bahan Pustaka
Skripsi ini akan menggunakan pendekatan penelitian
dengan bahan-bahan kepustakaan, Penelitian kepustakaan
mengandalkan data-datanya hampir sepenuhnya dari
perpustakaan sehingga penelitian ini lebih populer dikenal
dengan penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan atau
penelitian bibliografis dan ada juga yang mengistilahkan
dengan penelitian non reaktif.11
b. Wawancara
Skripsi ini akan menggunakan metode wawancara, dalam
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara
tatap muka dan melakukan beberapa tanya jawab antara
pewawancara dengan narasumber.
2. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuan-
temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau dalam bentuk
hitungan. Contoh berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan
perilaku seseorang, disamping itu juga mengenai pernanan organisasi,
pergerakan sosial, atau hubungan timbal balik.12
Penelitian kualitatif
dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya.
Sifat penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan
deskriptif anallisis, adalah menggambarkan gejala fenomena yang
11
Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif, (Jakarta: Referensi, 2013), h. 6. 12
Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta,
Pustaka Pelajar Offset, 2003) h. 4.
10
diteliti dimana dalam pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada
pengumpulan data, namun meliputi analisis dan interpretasi data.13
Tidak hanya deskriptif analisis, sifat dari penelitian ini juga
menggunakan empiris sosiologis, dimana pendekatan dilakukan
dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat gejala-gejala sosial
yang ada di masyarakat.14
3. Data Penelitian
Penelitian ini menggunakan sumber penelitian yang berupa bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan secara
langsung dengan objek yang diteliti. Rinciannya adalah sebagai
berikut:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang
mencakup ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dan mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat.15
Bahan hukum yang digunakan penulis merupakan bahan
hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan
3) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 Tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
b. Bahan Hukum Sekunder
Merupakandata-data pendukung bahan primer yang
diambil dari sumber-sumber tambahan yang memuat segala
keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini,
13Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, (Bandung:
Tarsito, 1994), h. 45.
14
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet 1, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2004) h. 45. 15
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (UI-press, Jakarta, cet. 3, 2014), h.
52.
11
seperti buku-buku (textbooks) yang ditulis oleh ahli hukum,
jurnal hukum, pendapat para sarjana yang dengan topik
skripsi ini.16
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer
dan sekunder. Dalam hal ini meliputi Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Kamus Hukum, dan website.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan
data melalui studi dokumen/kepustakaan (library research) yaitu
dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti
buku-buku yang berkaitan dengan pembentukan perundang-undangan,
pendapat sarjana, artikel, kamus, dan juga berita yang diperoleh dari
media masa dan/atau media online.
Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan
metode dokumentasi, metode dimaksudkan dengan mencari hal-hal
atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, media online,
majalah, prasasti, notulen, rapat, dan sebagainya.17
5. Teknik Penulisan
Teknik penyusunan dan penulisan skripsi ini berpedoman pada
buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan pada tahun 2017.
E. Sistematika Penulisan
Dalam penelitian penelitian ini, peneliti akan menyusun alur penelitian
secara sistematis. Dalam melakukan hal tersebut, peneliti akan membagi
16
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 20. 17
M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2007), h. 201.
12
alur penulisan ke dalam beberapa bab sebagai langkah untuk menyusun
alur penelitian secara sistematis. Tidak lupa dalam beberapa bab tersebut,
terdiri pula beberapa sub-bab demi mendukung satu pembahasan ke
pembahasan yang lain. Lebih jelasnya akan peneliti uraikan sebagai
berikut:
BAB I Merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian latar belakang
masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan
sistematika penulisan.
BAB II Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Tinjauan (review)
kajian terdahulu. Dalam bab ini, dijelaskan teori-teori penegakan
hukum, pengawasan dan Ketenagakerjaan sertamekanisme
pengawasan oleh korwil pengawasan Tangerang 2dalam
mengawasi tenaga kerja asing.
BAB III Data Penelitian. Dalam bab ini, berisi penegakan hukum oleh
Korwil Pengawasan Tangerang 2 dan mekanisme
pengawasannya di Kota Tangerang Selatan.
BAB IV Analisis Pengawasan Tenaga Kerja Asing oleh korwil
pengawasan Tangerang 2.Bab ini merupakan inti dari penelitian
skripsi, dalam bab ini akan dibahas tentang faktor-faktor
penyebab pelanggaran tenaga kerja asing dan penyelesaian
pelanggaran hukumnya.
BAB V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian
skripsi ini, dalam bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi.
13
BAB II
TINJAUAN UMUM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN PENEGAKAN HUKUM
A. Kerangka Konseptual
1. Pengawasan
a. Pengertian Pengawasan
Kata pengawasan berasal dari kata “awas” mendapatkan kata
awalan “an” dan akhiran “an” yang berarti “penjagaan”.1 Lebih
lengkapnya definisi pengawasan adalah usaha yang disusun secara
sistematis untuk menentukan acuan kerja pada proses perencanaan
hasil kerja dengan acuan kerja, menganalisis terjadinya penyimangan,
dan segera mengambil langkah perbaikan yang dibutuhkan untuk
keterjaminan penggunaan sumber daya organisasi / perusahaan secara
efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin
Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai
cara suatu organisasi untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan
efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi
organisasi.2
Selain itu pegawasan secara keseluruhan adalah aktivitas
membandingkan antara hasil yang telah dilakukan dengan perencanaan
yang telah ditetapkan. Oleh karenanya dalam pengawasan diperlukan
adanya acuan, standar, alat ukur terkait dengan hasil yang ingin
dicapai.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta, TP,
2008), h. 123. 2
Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan
terhadap Kinerja Karyawan pada PT. (Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM
Bitung, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3, h. 652. 3 Sujamto, Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 53.
14
Pengawasan adalah salah satu fungsi dari dasar-dasar dalam
manajemen. Dalam bahasa Inggris disebut juga dengan controlling.3
Menurut Sujamto, fungsi controlling itu mempunyai dua padanan yaitu
pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dalam arti sempit adalah
segala bentuk kegiatan atau usaha guna menilai dan mengetahui
kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas ataupun
pekerjaan, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau sebaliknya.
Adapun pengertian dari pengendalian yaitu lebih “forceful” dari pada
pengawasan, yang artinya sebagai usaha atau kegiatan untuk menjamin
dan mengarahkan guna dalam melaksanaan tugas atau pekerjaan
berjalan sesuai dengan semestinya.4
Mengenai definsi pengawasan, Vicktor M Siumorang dan Jusuf
Juhir memberikan definisi bahwa pengawasan itu adalah setiap usaha
dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana
pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran
yang hendak dicapai. berbeda dengan Vicktor M Siumorang, Sondang
P Siagian menjelaskan definisi pengawasan adalah proses pengamatan
dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar
semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan rencana yang
telah ditentukan sebelumnya.
DjamaluddinTanjung dan Supardan juga mengemukakan
definisi mengenai pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen
untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan dalam perencanaan.5 Dari definisi para ahli
tersebut dapat diartikan maksud dari pengawasan ialah untuk
mengetahui proses, hasil dan segala sesuatunya apakah berjalan sesuai
dengan kesepakatan yang telah dilakukan pada awalnya atau
peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama, serta mengukur
4Sujamto, Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia, h. 53.
5Adisasmita Raharjo, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah (Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2011), h. 15.
15
tingkat kesalahan yang akan terjadi sehingga dapat diperbaiki menjadi
lebih baik.
Istilah pengawasan ini biasa dikenal dalam teori
ketenagakerjaan yaitu fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan
yang memastikan penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan di
tempat kerja. Peran utamanya yaitu untuk meyakinkan mitra sosial atas
kebutuhan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di tempat
kerja untuk kepentingan bersama, melalui langkah-langkah
pencegahan, edukasi dan jika diperlukan penegakan secara hukum.6
Definisi pengawasan ketenagakerjaan yaitu kegiatan dalam
mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan di dalam bidang ketenagakerjaan. Tugas pengawasan
ketenagakerjaan mempunyai kompetensi dan independensi guna
menjalin dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan