PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA ORDE LAMA MAKALAH Disusun Untuk Memenuhi Tugas Terstruktur Mata Kuliah Sejarah Pendidikan Islam Dosen Pembimbing: AL MUJAHIDIN, M.Pd.I Disusun Oleh : EMA SUSANTI NESIS ERIYANTI 1
PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA ORDE LAMA
MAKALAH
Disusun Untuk Memenuhi Tugas Terstruktur
Mata Kuliah Sejarah Pendidikan Islam
Dosen Pembimbing:
AL MUJAHIDIN, M.Pd.I
Disusun Oleh :
EMA SUSANTI
NESIS ERIYANTI
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)
DARUL ‘ULUM SAROLANGUN
TAHUN 2012
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Makalah ini dibuat dengan tujuan memberikan penjelasan tentang sejarah
pendidikan islam pada masa orde lama guna menambah semangat pembaca untuk belajar
lebih semangat karena pendidikan islam di Indonesia
B. Permasalahan
Memahami dan mempelajari seluk beluk sejarah pendidikan islam, periodesasi
sejarah pendidikan islam beberapa kebijakan pemerintahan orde lama tentang pendidikan
dan lembaga pendidikan pada masa orde lama
C. Metode Penulisan
Makalah ini disusun dan ditulis berdasakan kesepakatan kelompok dengan metode
kepustakaan.
2
BAB II
PEMBAHASAN
Kemedekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh putra
bangsa, Sukarno-Hatta memberikan dampak yang sangat besar bagi pembangunan nasional
Indonesia. Kesempatan itu digunakan oleh para tokoh nasional untuk membanguan bangsa
indonesia di segala bidang. Kesungguhan untuk mengisi kemerdekaan itu terlihat ketika
dibentuknya kementerian-kementerian, sekarang departemen, oleh pemerintah. Di antara
kementerian yang ada adalah kementerian pendidikan pengajaran dan kebudayaan. Dengan
terbentuknya kementerian pendidikan tersebut diadakanlah berbagai usaha, terutama mengubah
sistem pendidikan dan menyesuaikannya dengan keadaan yang baru.
Rencana usaha pendidikan dan pengajaran yang telah dipersiapkan pada hari-hari terakhir
penjajah Jepang menjadi pedoman pertama di lapangan pendidikan. Dengan segera Menteri PP
dan Kebudayaan pertama Indonesia, Ki Hajar Dewantara, mengeluarkan instruksi umum yang
memerintahkan kepada semua kepala sekolah dan guru, untuk :
1. Mengibarkan sang merah putih setiap hari di halaman sekolah
2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya
3. Menurunkan bendera Jnepang dan menhentikan nyanyian lagu kebangsaan Jepang
(Kimigayo)
4. Menghapus bahasa dan upacara ala Jepang
5. Memberikan semangat kebangsaan kepada murid.
Perubahan yang terjadi dalam bidang pendiidkan merupajan perubahan yang bersifat
mandasar, yaitu perubahan yang menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar
dan cita-cita bangsa indonesia yang merdeka. Untuk mengadakan penyesuaian dengan cita-cita
3
tersebut, maka bidang pendidikan mengalami peruahan terutama dalam landasan idilnya, tujuan
pendidikan, sistem persekolahan dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat
Indonesia.
Seirama dengan perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia sejak proklamasi
kemerdekaan Indonesia hingga sekarang, maka sejarah kebiajkan pendidikan di Indonesia hingga
sekarang, maka sejarah kebijakan pendidikan di Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan
Islam, memang tidak bisa lepas dari kurun waktu tertentu yang di tandai peristiwa-peritiwa
penting dan tonggak-tonggak sejarah sebagai pengingat. Oleh karena itulah perjalanan sejarah
pendidikan islam di Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1965 sampai sekarang
meskipun sudah berganti beberapa orde.
Dengan segala kesungguhan pemerintah Orde Lama memberikan perhatian pada
pendidikan nasional; bangsa. Tindakan pertama yang diambil oleh pemerintah ialah
menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan dan aspirasi rakyat sebagaimana tercantum dalam
UUD 45 pasal 31 yang berbunyi :
1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-
undang
Pasal di atas mengandung maksud :
a. Mengambil langkah-langkah pertama sebagai usaha persiapan untuk mewujudkan
kewajiban belajar, bila keadaan telah mengizinkan
b. Mengharuskan untuk mendasarkan segala usaha-usaha di lapangan pendidikan dan
pengajaran pada dasar nasional.
4
Pada periode Orde Lama ini berbagai persitiwa dialami oleh bangsa Indonesia dalam
dunia pendidikan ialah :
1. Dari tahun 1945-1950 landasan idiil pendidikan ialah UUD 45 dan falsafah Pancasila
2. Pada pemulaan tahun 1945 dengan terbentuknya negra republik Indoensia Serikat (RIS), di
negara bagian timur dianut suatu sistem pendidikan yang diwarisi dari zaman Belanda
3. Pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan terbentuknya kembali negara kesatuan RI, landasan
idiil pendidikan UUD RI.
4. Pada tahun 1959 presiden mendekritkan RI kembali ke UUD 45 dan menetapkan
manifestropolitik RI menjadi Haluan Negara. Dibidang pendidikan ditetapkan sapta usaha
tama dan panca wardana.
5. Pada tahun 1965 setelah peristiwa G 30S PKI kembali labi melaksanakan Pnacasila dan
UUD 45 secara murni dan konsekwen
A. Priodisasi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia
Pada bagian terdahulu sudah dikemukakan bahwa pendidikan Islam sama tuanya
dengan Islam itu sendiri, dan tentu saja tidak akan terlepas dari sejarah Islam pada
umumnya. Karena itulah periodisasi Sejarah Pendidikan Islam berada dalam periode-periode
sejarah Islam itu sendiri.
Harus Nasution, secara garis besar membagi sejarah Islam ke dalam tiga periode,
yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Periode pembahasan tentang lintasan sejarah
pendidikan Islam sebagai berikut :
1. Periode pembinaan pendidikan islam
2. Periode pertumbuhan pendidikan islam
3. Periode kejayaan islam
5
4. Tahap kemunduran pendidikan
5. Tahap pembaruan pendidikan Islam
B. Beberapa Kebijakan Pemerintahan Orde Lama Tentang Pendidikan
Pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islam, yakni pendidikan yang dipahami
dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamentalis yang terkandunng dalam sumber
dasarnya, yaitu Al-Qur’an dan as-Sunnah. Dalam pengertian ini pendidikan Islam dapat
berwujud pemikiran dan teori pendidikannya yang mendasar diri atau dibangun dan
dikembangkan dari sumber-sumber tersebut.
Dalam realitasnya, pendidikan yang dibangun dan dikembangkan dari kedua sumber
tersebut terdapat beberapa visi, yiatu
1. Pemikiran, teori dan praktik penyelenggaraannya melepaskan diri dan atau kurang
mempertimbangkan situasi konkret dinamika pengumpulan masyarakat muslim (era
klasik dan kontemporer) yang mengitarinya.
2. Pemikiran teori dan praktik penyelenggaraannya hanya mempertimbangkan
pengalaman dan khazanah intelektual ulama klasik
3. Pemikiran, teori dan praktik penyelenggaraannya hanya mempertimbangkan situasi
osial historis dan kultur
4. Pemikiran, teori dan praktik penyelenggaraannya mempertimbangakan pengalaman
dan khazanah intelektual muslim klasik serta mencermati sisio historis dan kultur
masyaakat.
Setidak-tidanaya situasi pendidikan seperti yang tergambar di atas yang ada dan akan
dirumuskan pada saat awal kemerdekaan Indonesia. Namun semanagat para tokoh
pendidikan islam tidak patah semangat untuk memperjuangkan pendidikan islam supaya
6
dapat menjadi pendidikan yang legal dan diatur dalam Undang-undang. Beberapa bulan
setelah Indonesia merdeka pemerintah cukup memberi perhatian terhadap pendidikan islam.
Yaitu pada tanggal 27 Desember 1945, Badan Pekerja Komite Nasionel Pusat (PKPNP)
mengdakan pembicaraan mengenai garis besar pendidikan nasional. Hasil pembicaraan
tersebut diusulkan tentang pendidikan agama sebagai berikut :
1. Pelajaran agama dalam semua sekolah, diberikan pada jam pelajaran sekolah
2. Para guru dibayar oleh pemerintah
3. Pada sekolah dasar pendidikan agama diberikan mulai kelas VI
4. Pendidikan terebut diselenggarakan seminggu sekali pada jajm tertentu
5. Para guru diangkat oleh Departemen Agama
6. Para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum
7. Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama
8. Diadakan latihan bagi para guru agama
9. Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki
10. Pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan.
Urusan keagamaan yang ada sebelum kemerdekaan ditangani oleh kantor agama
yang pada masa penjajahan Belanda bernama resmi “Kantoor woor inlandse zaken”
kemudian pda penjajahan Jepang bernama “Shumuka” setelah Indoensia mengganti nama
kementerian agama dan diresmikan pada tanggal 3 Januair 1946. Kemenmterian agama juga
mengurusi bidang pendidikan yang berhbungan dengan agama.
Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1950 itu juga terdapat pasal yang mengupas
tentang pendidikan dan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri. Pasal ini terdapat pada
Bab XII pasal 20 yang berbunyi :
7
1. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama ; orang tua murid
menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.
2. Cara memenyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam
peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, pengajaran, dinyataka dan
kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama.
Khusus untuk mengelola pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah
umum tersebut, maka pada bulan desember 1946 dikeluarkan surat keputusan bersama
(SKB) antar menteri PP dan K dengan Menteri Agama, yan mengatur pelaksanaan
pendidikan agama di sekolah-sekolah umum (negeri dan swasta) yang berada di bawah
kementerian PP dan K.
Maka sejak itulah terjadi semacam dualisme pendidikan di Indonesia, yaitu
pendidikan agama dan pendidikan umum. Di satu pihak Departemen Agama mengelola
semua jenis pendidikan agama baik di sekolah-sekolah agama maupun di sekolah-sekolah
umum, dan di lain apihak Departemen Pendidikan Pengajaran an Kebudayaan mengelola
pendidikan pada umumnya dan mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan
pendidikan nasional. Keadaan ini sempat dipertentangkan oleh pihak-pihak tertentu yang
tidak senang dengan adanya pendidikan agama terutama komunis, sehingga ada kesan
seakan-akan pendidikan agama khususnya islam, terpisah dari pendidikan.
C. Lembaga Pendidiakan Islam dan Perhatian Pemerintahan Orde Lmaa
Kesadaran perlunya mengembangkan orientasi pendidkan islam yang menyangkut
masalah-maslaah sosial, politik, dan ekonomi (keduniawian) pada akhirnya juag muncul di
kalangan kaum muslimin, baik pergumulan langsusng dengan pribumi yang terpelajar ala
Belanda maupun karena pertemuan dengan pemikiran dan gerakan modern muslim di Timur
8
Tengah. Hal ini yang mempengaruhi juga kurikulum dan bentuk-bentuk (kelembagaan) dan
sistem pengajaran.
Untuk merumuskan ekebiajkan pendidikan yang dibentuk pada akhir tahun 1945
dalam laporannya mengenai bentuk pendidikan islam yang lama dan baru, dinyatakan :
madrasah dan pesantren-pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat sumber pendidikan
dan pencerdasan rakyat jelata, yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia
umumya, hendaknya pula mendapat perhatian dan bantuan materiil dari pemerintah’ karena
lembaga pendidikan ini memberikan pendidikan agama, maka ia dimasukkan dalam
Departemen Agama.
Kebijakan pemerintah Orde Lama untuk memberikan fasilitas dan sumbangan
materiil terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam, disambut dengan baik oleh
masyarakat walaupun tidak semuanya setuj. Dan dianggap sebagai angin segar untuk
mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia, setelah beberapa waktu sebelumnya sempat
dikucilkan oleh Pemerintah Belanda.
Kebijakan tersebut merupakan awal dari bangkitnya pendidikan islam secara umum
baik yang bersifat kelembagaan seperti sekolah-sekolah agama (madrasah) atau non
lemabga, seperti langgar atau suatu surau tempat mengaji, dan sangat dirasakan dampak
positifnya bagi perkembangan madrasah.
Perkembangan madrasah pada masa Orde Lama sejak awal kemerdekaan sangat
terkait dengan peran Departemen Agama yhang mulai resmi berdiri 3 Januari 1946.
Lembaga inilah secara intensif memperjuangkan politik pendidikan islam di indoensia.
Orientasi usaha departemen agama dalam bidang pendidikan agama di ajarkan di sekolah-
sekolah, disamping pada pengembangan madrasah itu sendiri. Secara spesifik usaha ini
9
ditangani oleh satuan khusus yang mengurusi masalah pendidikan agama. Dalam salah satu
dokumen disebutkan bahwa tugas bagian pendidikan di lingkungan Departemen Agama itu
meliputi :
1. Memberi pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri dan partikulir
2. Memberi pengetahuan umum di madrasah dan
3. Mengadakan pendidikan guru (PGA) dan pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN)
Salah satu gambaran dari perkembangan madrasah yang cukup menonjol pada masa
Orde Lama adalah didirikannya dan dikembangkannya pendidikan Guru Agama (PGA) dan
Pendidikan Hakim Islam Negeri. Kedua madrasah ini menandai perkembangan yang sangat
penting dimana madrasah dimaksud mencetak tenaga-tenaga profesional keagamaan,
disamping mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap mengembangkan madrasah. Satu
sumber mengatakan bahwa sampai pertengahan dekade 60-an, madrasah tersebar di berbagai
daerah hampir seluruh propinsi di iNdonesia. Dilaporkan bahwa jumlah madrasah tingkat
rendah pada masa itu sudah mencapai 13.057.776, buah Madrasah Tsanawiyah dan 1.188
Madrasah Aliyah.
10
BAB IIIPANUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa pada masa Orde Lama pendidikan
islam di Indonesia sudah mulai berkembang walauupun mengalami banyak rintangan tetapi
tetap ada kebijakan pemerintahan sehingga proses pendidikan islam di Indonesia tetap
berjalan.
B. Saran-saran
Setelah pembaca membaca makalah ini penulis mengharapkan saran-saran dari
pembaca guna perbaikan makalah untuk kedepannya
11