Pendanaan Pemerintah

SUMBER PENDANAAN PEMERINTAH

KELOMPOK 5Hida-Johan-Icad-Rizka-Rajev

SUMBER RUPIAH MURNI

seluruh penerimaan

pemerintah dalam bentuk rupiah,

dan bukan pinjaman luar negeri/dalam

negeri dan hibahdana pendamping terhadap

pinjaman/hibah, dalam bentuk rupiah dari sumber dalam negeri, bukan dari pinjaman

luar negeri/hibah luar negeri

Rupiah Murni

Rupiah Murni

Pendamping

SUMBER PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

UU Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan

Dikelompokan:1.penerimaan negara yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;2.penerimaan pemanfaatan sumber daya alam;3.penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang

dipisahkan;4.penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;5.Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari

pengenaan denda administrasi;6.penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah; dan7.penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Target pendapatan dalam negeri tahun 2015 Penerimaan perpajakan sebesar 77,9% dan PNBP sebesar

22,1% Rp 388,037 T

PP No. 22 Tahun 1997 PP No. 52 Tahun 1998

Jenis-jenis PNBP yg berlaku umum di K/L yaitu;• Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan);

• Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan Negara;• Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan Negara;• Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro);

• Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan

• tuntutan perbendaharaan);• Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah;

• Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.

Penetapan Tarif

Tarif

dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya,

Tarif ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan

biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP

aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

Pengelola PNBPPNBP dipungut atau ditagih oleh Instansi

Pemerintah dengan perintah UU atau PP atau penunjukan dari Menteri Keuangan, berdasarkan Rencana PNBP yang dibuat oleh Pejabat Instansi Pemerintah tersebut. Dimana sebagian PNBP yang dipungut oleh K/L tersebut dapat digunakan kembali oleh K/L yang bersangkutan setelah disetor ke kas negara terlebih dahulu. PNBP yang telah dipungut tersebut wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi PNBP Triwulan yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan tersebut berakhir.

Untuk satker yang berstatus Badan Layanan Umum, tidak seluruh PNBP harus disetor ke kas negara, namun boleh dikelola sendiri oleh satuan kerja yang bersangkutan dengan catatan siap dan sanggup diaudit

Penggunaan Dana PNBP

Kegiatan yang dapat dibiayai oleh PNBP1. Penelitian dan

Pengembangan Teknologi2. Pelayanan Kesehatan3. Pendidikan dan

Pelatihan4. Penegakan Hukum5. Pelayanan yang

melibatkan kemampuan intelektual tertentu

6. Pelestarian Sumber DayaJenis PNBP yang dapat digunakan;Sebagian PNBP pada prinsipnya dapat digunakan oleh instansi pemungut kecuali atas jenis PNBP yang berlaku umum pada K/L antara lain sewa gedung, jasa giro, dan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu.

Pasal 8 UU No 20 Th1997 dan Pasal 4 Ayat (1) PP No 73 Th 1999“Sebagian dana PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut o/ instansi yg bersangkutan”Pasal 5 PP No 73 th 1999“Instansi dapat menggunakan sebagian dana PNBP sebagaimana dimaksud dlm pasal 4 setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan”

Pengajuan Permohonan Ijin Penggunaan Dana PNBP

Syarat:K/L yg telah memiliki PP tentang Jenis dan Tarif

Dokumen:1. Surat Permohonan Penggunaan

sebagian PNBP2. Proposal

Proses Izin Penggunaan1. K/L menyampaikan surat usulan penggunaan sebagian dana

PNBP kepada Menkeu2. Menteri Keuangan menugaskan Dirjen Anggaran u/

menyelesaikan usulan K/L3. Dirjen Anggaran menugaskan Direktur PNBP untuk

menindaklanjuti usulan surat K/L4. Direktorat PNBP a. Menganalisa/menelaah, meneliti proposal penggunaan

sebagian dana PNPB b. Pembahasan bersama K/L dan Biro Hukun Kemenkeu c. Merumuskan rancangan KMK tentang Persetujuan

Penggunaan sebagian dana PNBP, berdasarkan hasil pembahasan

d. Menyampaikan rancangan KMK Kepada Dirjen Anggaran 5. Dirjen Anggaran meneliti dan menyampaikan rancangan

KMK kepada Menteri Keuangan6. Penerapan KMK tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian

Dana PNBP

Penyusunan Pagu Penggunaan PNBPDalam rangka penyusunan RAPBN, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Penggunan Anggaran/pengguna Barang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)

Pasal 14 UU no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Berdasarkan hasil pembahasan target (rencana) PNBP, Direktorat PNBP menetapkan pagu penggunaan PNBP dengan formula :

Target PNBP % Persetujuan Pagu Penggunaan PNBP

Pengalokasian pagu penggunaan PNBP lebih lanjut ke dala program, sub program, kegiatan, sub kegiatan, dan akun belanja dilakukan oleh Direktorat Anggaran I, II, III dengan berpedoman pada juknis penyusunan serta KMK Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP

SUMBER PINJAMAN

Sumber Pinjaman

Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman Dalam Negeri

Pinjaman Luar NegeriPinjaman ProgramUntuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatan untuk mencapai MDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan,pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur.Pinjaman ProyekUntuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).

15

Pinjaman Dalam Negeri Surat Utang Negara (SUN) Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek (s.d. 12bln);Obligasi Negara (> 1 thn):

Coupon Bond Tradable: ORI, FR/VR bond, Global bond Non tradable: SRBI untuk BLBI, dan Surat Utang/SU

ke BI untuk penyehatan dan restrukturisasi perbankan

Zero coupon

16

Pinjaman Dalam Negeri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk

Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah, Musyarakah, Istisna dll

SBSN jangka pendek (Islamic T-Bills); SBSN Ritail (Sukri); SBSN jangka panjang (IFR/Ijarah Fixed Rate; Global Sukuk; SDHI/Sukuk Dana Haji Indonesia).

17

Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah

18

Pinjaman Daerah

Obligasi Daerah

Investasi Daerah

1.

2.

3.

20133

miliar

20173

miliar

20163

miliar

20153

miliar

20143

miliar Biaya Konstruksi

201818 miliar

20133

miliar

2017 3 miliar

20163

miliar

20153

miliar

20143

miliar

Retribusi 2013

500 jt

Retribusi 2017

500 jt

Retribusi 2016

500 jt

Retribusi 2015 500

jt

Retribusi 2014

500 jtBiaya

Konstruksi2012

18 miliar

Retribusi 2018

500 jt

20123

miliar

20183

miliar

1. Pendapatan Retribusi = 02. Opportunity Lost = 3 miliar (asumsi)3. Present Value infrastruktur =18 miliar4. Risiko = dana dpt direalokasi utk proyek lain

1. Pendapatan Retribusi = 3 Miliar (asumsi)2. Opportunity Lost = 03. Present Value infrastruktur >18 miliar4. Risiko = muncul biaya operasional

Mengapa Pinjam?Dengan skema “Dana Cadangan”, pada 2018:

Dengan skema “Pinjaman”, pada 2018

Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan

NEEDS CAPACITY W ILLINGNESS

430 T

188 T

?

KEBUTUHAN, KAPASITAS, DAN INISIATIF UNTUK PINJAM AN JANGKA PANJANG

(Final Report DSF, The Need, Capacity and Willingness Of Regional Governments To Finance Public Infrastructure from Long-Terms Loan, Juni 2011)

• Kebutuhan pemda untuk penyediaan infrastruktur publik selama kurun waktu 2011-2015 diperkirakan sebesar Rp1.100 triliun.

• Pembiayaan APBD diperkirakan dapat mencapai hingga Rp670 triliun, sehingga kebutuhan pinjaman diperkirakan mencapai Rp430 triliun.

• Kapasitas Pemda untuk membayar kembali atas utang jangka panjang diperkirakan sebesar Rp188 triliun atau 44% dari kebutuhan pinjaman jangka panjang.

• Kondisi saat ini, masih sangat sedikit daerah yang melakukan pinjaman atau berinisiatif mengajukan pinjaman

Lanjutan…

Sumber pinjaman• Penerusan Pinjaman Luar Negeri• Penerusan Pinjaman Dalam Negeri• Pusat Investasi Pemerintah

Berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah NKRI

Lembaga Pembiayaan berbadan hukum Indonesia & berkedudukan di wilayah NKRI

• Berbentuk Obligasi Daerah.• Orang pribadi atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.

Pemerintah Pusat

Pemda Lainnya

Lembaga Keuangan Bank

Lembaga Keuangan Non

Bank

Masyarakat

SUMBER HIBAH

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-191/PMK.05/2011 Tentang

Mekanisme Pengelolaan Hibah

Dasar Hukum

setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga

yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Defin

isi

KlasifikasiBentuk

hibah uanghibah barang/jasa

hibah surat berharga

Tahapan Hibah Langsung - Uang

DJPU-DEAS

DJPBN- Dit. PKN

DJPBN-Dit. PAKPPN

PA/KPA

Pengajuan SP2HL/SP4HL

Pengesahan SPHL/SP3HL

Usulan pengesahan revisi DIPA

Pengesahan Revisi DIPA

Permintaan ijin pembukaan rekening

Persetujuan

Pemberian no register

Permintaan no

register

Peny

ampaia

n

lemb

ar

ke 2

SPHL

ke D

JPU 1

2

34

DJPU DONOR

DJPUKPPN

PA/KPA

PermohonanRegistrasi

PermohonanPengesahan Pendapatan

PersetujuanPengesahan Belanja

· Melaporkan dalam SIMAK BMN, LRA dan Neraca· Menjelaskan Hibah dalam CaLK

· Menatausahakan dok. terkait penerimaan hibah

PemberianNo. Register

Penyusunan BAST

Pengesahan

12

34

Tahapan register dapat diskip jika sudah ada registrasinya

Pengajuan Belanja

Tahapan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

K/L yang menerima hibah dalam bentuk uang,

barang, jasa dan surat berharga yang tidak

mengajukan register dan/atau pengesahan

diberikan sanksi administrasi

Hibah yang diterima langsung oleh K/L dan

tidak dikelola sesuai Peraturan Menteri

Keuangan ini menjadi tanggung jawab penerima

hibah Sanksi

Apabila terjadi ineligible atas Pendapatan Hibah

yang tidak diajukan register dan/atau pengesahan

oleh K/L, negara tidak menanggung atas jumlah

ineligible Pendapatan Hibah yang bersangkutan

Apabila terjadi ineligible atas Pendapatan Hibah

yang telah diajukan register dan pengesahan oleh

K/L, negara dapat menanggung atas jumlah yang

ineligible melalui DIPA K/L yang bersangkutanPendapatan

Hibah yang

Ineligible

INFORMASI TAMBAHAN

Sumber-Sumber Pendanaan Daerah1. PAD

a. Pajak Daerahb. Retribusi Daerah c. Hsl. Pengelolaan Kekayaan Daerah yg

dipisahkand. Lain-lain PAD yang sah

2. DANA PERIMBANGAN a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajakb. Dana Alokasi Umum (DAU)c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAHa. Dana Hibahb. Dana Daruratc. Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnyad. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khususe. Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah

Daerah Lainnya31(Berdasarkan UU 33 Tahun 2003 dan UU 28

Tahun 2009)

32

Pendapatan

sumber pendanaan

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

PADDaper: DBH,

DAU, DAK

Lain-lain Pendapatan(Otsus,

Penyesuaian, Hibah dll)

SILPA Tahun LaluDana Cadangan

Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkanPinjaman Daerah

kewenangan

APBD Belanja

Bel. PegawaiBel. ModalBel. Brg Jasa

Bel. Lainnya

Pembiayaan

APBN

Transfer

Surplus/DefisitTitik berat

desentralisasi fiskal:Desentralisasi di sisi pengeluaran kewenangan daerah didanai terutama dg transfer ke daerah yang disertai dengan diskresi untuk menggunakannya serta didukung dengan upaya penguatan local taxing power

DANA DESENTRALISASI( MONEY FOLLOWS FUNCTION )

Dalam kurun waktu 2011-2015, Pemda diperkirakan memerlukan sekitar Rp1.100 triliun untuk penyediaan

infrastruktur publik (Final Report DSF, Juni 2011). PinjamanEstimasiPembiayaan dari APBD : Rp670 T Kebutuhan pinjaman : Rp430 T (Rp60-70 triliun per tahun)Estimasi

Kapasitas Pemda untuk membayar kembali pinjaman jangka panjang :

Rp188 T(44% dari kebutuhan pinjaman

jangka panjang) Alternatif lainnya

(e.g. Public Private Partnership)

Urgensi Sumber Pendanaan Selain dari APBN

CONTOH KASUS

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 menemukan bantuan hibah yang tidak dipertanggungjawabkan oleh penggunaan dana yang diterimanya. Besaran dana cukup mengiurkan, tidak tangung-tanggung nilainya dana  sebesar Rp10.369.464.000,00 dan sebagian penerima hibah menggunakan dananya tidak sesuai dengan NPHD/proposal yang mereka ajukan.

Pada pemeriksaan BPK Jawa Barat  hingga 13 Mei 2013 masih ditemukan penerima bantuan hibah yang belum menyampaikan pertanggungjawaban sebesar Rp10.369.464.000,00 yang terdiri dari 39 penerima hibah Badan/Lembaga/Organisasi Senilai Rp8.104.809.000,00 dan 45 penerima hibah kelompok/anggota masyarakat senilai Rp2.264.655.000,00. 

Selain itu laporan hasil pemeriksaan  25 Januari 2013, BPK juga telah mengungkapkan bahwa penerima bantuan hibah juga belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterimanya sebesar Rp22.552.035.050,00. 

http://www.lawunews.com/2014/06/bpk-temukan-dugaan-dana-hibah-dan.html

BPK Temukan Dana Hibah Dan Bansos Diduga Bermasalah di Kota Cimahi

• Dalam rangka pembenahan internal, Pemkot Cimahi pada 2015 ini melakukan moratorium pemberian bantuan dana hibah dan bansos hingga batas waktu tidak ditentukan.

• Kepala Bagian Kesra Kota Cimahi Totong Solehudin mengatakan, bidang yang terlibat dalam proses pelaksanaan program hibah dan bansos harus dilakukan pembenahan internal.

• "Untuk tahun ini, dimoratorium dulu hingga batas waktu yang diperbolehkan oleh Pemkot Cimahi," katanya, kepada wartawan, di Cimahi, Selasa (13/1/2015).

• Untuk itu, selama moratorium dirinya meminta warga masyarakat untuk menahan diri dengan tidak mengajukan dulu proposal bantuan hibah dan bansos.

• Dia menjelaskan, pembenahan internal dilakukan agar penyalurannya lebih sesuai dengan aturan dan sejalan dengan program pembangunan daerah.

• Meski ada moratorium, masyarakat yang ingin mengajukan dana pembangunan masih bisa mengajukan pembangunan daerah dengan mengandalkan sumber alokasi anggaran dari program pembangunan lainnya.

http://bandung.bisnis.com/read/20150113/61818/524969/pemkot-cimahi-moratorium-bansos-hibah

Pemkot Cimahi Moratorium Bansos & Hibah

Pemerintah ingin memperbesar porsi domestik dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena mengandalkan sumber pembiayaan asing sangat riskan, di tengah ketidakpastian kondisi global.“Itu harus memperdalam pasar domestiknya,” kata Wakil Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro, di Jakarta, Jumat (3/10/2014). Lebih lanjut dia mengatakan, hal tersebut bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, adalah dengan menambah instrumen. Dan kedua, dengan menambah jumlah investor domestik.“Sekarang masalahnya, investor domestik kurang, sehingga asing masih sangat kuat,” kata dia. Menurut Bambang, pemerintah ke depan harus melakukan dua upaya tersebut. “Memperdalam pasar, menambah instrumen, menambah investor potensial untuk membeli surat berharga,” ujar dia.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) menunjukkan, porsi kepemilikan asing dalam surat berharga negara (SBN) naik menjadi Rp 437,35 triliun atau setara 37,27 persen dari total SBN yang diperdagangkan pada 2 Agustus 2014. Jumlah itu melonjak dibanding akhir tahun lalu, yaitu hanya Rp 323,83 triliun atau setara 32,54 persen.

Pemerintah Ingin Perbanyak Sumber Pinjaman dari Dalam Negeri

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/10/03/1428031/Pemerintah.Ingin.Perbanyak.Sumber.Pinjaman.dari.Dalam.Negeri.