LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 1 apaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 telah berhasil melakukan transformasi kelembagaan yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI (Setjen dan BK DPR RI). Babak baru dalam mengoptimalkan peran dan dukungan kepada Dewan tercermin dalam Organisasi baru yang difokuskan pada penguatan dan penajaman fungsi serta membangun budaya baru seiring dengan tuntutan dinamika lembaga DPR. Sebagai sistem pendukung DPR RI sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Setjen dan BK DPR RI melalui Reformasi Birokrasi berbenah diri dalam memberikan peran sertanya mendukung terwujudnya parlemen modern yang merupakan tujuan DPR RI periode 2015 – 2019. DPR yang modern sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis DPR RI 2015-2019 merupakan parlemen yang menjalankan fungsi representasi, legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR yang membawa aspirasi publik, DPR yang membuka ruang seluas-luasnya untuk partisipasi publik, DPR yang mudah diakses, terbuka, dan transparan, dan DPR yang mampu memanfaatkan teknologi informasi digital untuk menjangkau publik lebih luas dan memudahkan pekerjaan. C BAB I PENDAHULUAN
98
Embed
PENDAHULUAN - dpr.go.id · PDF filePerluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam ... Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan ... yang dipimpin oleh pimpinan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
1
apaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 telah berhasil melakukan
transformasi kelembagaan yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor
27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI (Setjen dan
BK DPR RI). Babak baru dalam mengoptimalkan peran dan dukungan kepada Dewan tercermin
dalam Organisasi baru yang difokuskan pada penguatan dan penajaman fungsi serta membangun
budaya baru seiring dengan tuntutan dinamika lembaga DPR.
Sebagai sistem pendukung DPR RI sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Setjen dan BK DPR RI melalui
Reformasi Birokrasi berbenah diri dalam memberikan peran sertanya mendukung terwujudnya
parlemen modern yang merupakan tujuan DPR RI periode 2015 – 2019. DPR yang modern
sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis DPR RI 2015-2019 merupakan parlemen yang
menjalankan fungsi representasi, legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR yang membawa
aspirasi publik, DPR yang membuka ruang seluas-luasnya untuk partisipasi publik, DPR yang
mudah diakses, terbuka, dan transparan, dan DPR yang mampu memanfaatkan teknologi informasi
digital untuk menjangkau publik lebih luas dan memudahkan pekerjaan.
C
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
2
Gambar 1.1
DPR Modern
Road map reformasi birokrasi Setjen dan BK DPR RI tahun 2015-2019 disusun untuk
mendukung terwujudnya DPR Modern. Sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan
Sekretaris jenderal DPR RI Nomor 550/SEKJEN/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Dalam road map tersebut, telah disusun kegiatan
berdasarkan area perubahan reformasi birokrasi sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah
melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11
Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.
Adapun kegiatan reformasi birokrasi sebagai yang tertuang dalam road map Sekjen dan BK
DPR RI Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 1
Kegiatan Reformasi Birokrasi pada Tingkat Mikro
di Setjen dan BK DPR RI
AREA PERUBAHAN KEGIATAN
a. Manajemen Perubahan a. Pengembangan nilai-nilai religious, akuntabel, professional, dan integritas atau RAPI yang dianut oleh seluruh pegawai; dan
b. Pembentukan agen perubahanyang dapat mendorong terjadinyaperubahan pola 2urve.
b. Penguatan Pengawasan
a. Pembangunan unit kerja untukmemperoleh predikat menuju WBK/WBBM;
b. Pelaksanaan pengendalianGratifikasi;
c. Implementasi whistleblowingsystem;
d. Penerapan penanganan benturan kepentingan;
e. Pembangunan SPIP di lingkunganunit kerja;
f. Pengelolaan Pelaporan LHKSAN;
g. Peningkatan Kapabilitas APIP melalui IACM menuju Level 3 pada
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
3
AREA PERUBAHAN KEGIATAN
tahun 2019; dan
h. Survey Maturity Level SPIP.
c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
a. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja; dan
b. Pembangunan SAKIP untuk mencapai sasaran penilaian LAKIP “A” pada tahun 2019.
d. Penguatan Kelembagaan
Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan ASN di masing-masing K/L dan Pemda
e. Penguatan Tatalaksana a. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemberian dukungan lepada DPR;
b. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemberian dukungan kepada DPR;
c. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; dan
d. Penerapan sistem kearsipan yang handal.
f. Penguatan Sistem
Manajemen SDM Aparatur
a. Perbaikan berkelanjutan system perencanaan kebutuhan pegawai ASN di Setjen dan BK DPR RI;
b. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi di Setjen dan BK DPR RI;
c. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka di Setjen dan BK DPR RI;
d. kebijakan pemanfaatan assessment center;
e. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai di Setjen dan BK DPR RI;
f. Perumusan dan penetapan kebijakan reward andpunishment berbasis kinerja di Setjen dan BK DPR RI;
g. Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di Setjen dan BK DPR RI;
h. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di Setjen dan BK DPR RI;
i. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di Setjen dan BK DPR RI;
j. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di Setjen dan BK DPR RI;
k. Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
l. Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai Setjen dan BK DPR RI;
m. Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan; dan
n. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
4
AREA PERUBAHAN KEGIATAN
g. Penguatan Peraturan
Perundang-undangan
a. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan;
b. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, 4urvey4 tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;
c. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan;
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a. Pengembangan Maklumat Pelayanan; dan
b. Meningkatkan standar pelayanan.
i. Quick Wins a. Percepatan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Draft RUU sesuai Prioritas Prolegnas
b. Pengembangan Sistem Informasi Legislasi (SILEG)
Reformasi Birokrasi pada hakekatnya adalah untuk melakukan perubahan sikap dan mental aparatur
negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara akuntabel, profesional, dan transparan.
Sedangkan road map adalah instrumen yang digunakan untuk mewujudkan sikap akuntabel, profesional, dan
transparan. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu perubahan yang diharapkan maka dalam setiap
prosesnya perlu dievaluasi dan dilaporkan perkembangannya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,
maka perlu disampaikan laporan pelaksanaan RB yang telah dilakukan pada tahun 2016.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengukur tingkat capaian organisasi dalam pelaksanaan
RB sesuai dengan road map yang ditetapkan. Selain itu, juga untuk mengetahui kendala-kendala yang
dihadapi oleh setiap area perubahan dan penyesuaian-penyesuaian yang telah dilakukan. Laporan RB ini
selanjutnya akan menjadi tolak ukur terciptanya good governance di Setjen dan BK DPR RI dan dapat
menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan serta terukur sesuai
dengan rencana aksi yang telah ditetapkan dalam road map. Selain itu, laporan pelaksanaan RB ini juga
merupakan dokumen untuk mendukung Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang
akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2017. Hasil PMPRB ini nantinya akan dievaluasi KemPAN RB yang
hasilnya akan menentukan nilai kinerja organisasi Setjen dan BK DPR RI.
Laporan RB disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab II Rencana Aksi
Bab III Capaian Reformasi Birokrasi
Bab IV Penutup
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
5
alam menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Setjen dan BK DPR RI Tahun 2015-
2019 senantiasa mendasarkan kepada arahan pemerintah secara umum sebagaimana
terdapat Peraturan Menteri PANRB No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Tahun 2015-2019. Selain itu, dalam menyusun Agenda Reformasi juga
memperhatikan kegiatan sebagaimana sudah ditetapkan dalam Renstra Setjen dan BK DPR RI DPR
RI 2015-2019.
A. Rencana Aksi Tahun 2015-2019
Berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi Setjen dan BK DPR RI yang telah
ditetapkan dalam Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 550/SEKJEN/2016 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Tahun 2015-2019, Setjen dan BK DPR RI menyusun rencana aksi
program reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2019.
1. Manajemen Perubahan
Hal utama yang mendapatkan perhatian pada progam manajemen perubahan
adalah bagaimana menjaga komitmen pimpinan dan perluasan media sosialisasi
reformasi birokrasi. Secara khusus terkait dengan perubahan pola 5urve dan budaya
kinerja (mental aparatur) adalah melakukan konseptualisasi atas pola 5urve organisasi,
mengoptimalkan peran agen perubahan dalam dalam meningkatkan kinerja organisasi
dan pemantapan nilai-nilai budaya unggul RAPI agar terinternalisasi secara baik ke
seluruh pegawai. Begitu juga harus diketahui pengetahuan, pemahaman dan
D
BAB II RENCANA AKSI
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
6
pelaksanaan refromasi birokrasi di antara seluruh pegawai termasuk semangat
reformasi birokrasi ke depan.
Hal yang tak kalah penting untuk dilakukan adalah mengetahui sejauh mana
pemangku utama (DPR RI) merasakan puas terhadap kinerja Setjen dan BK DPR RI.
Untuk itu perlu adanya 6urvey kepuasan DPR RI terhadap kinerja Setjen dan BK DPR RI
yang dilakukan setiap tahun. Kegiatan ini sejalan dengan penetapan sasaran kinerja
yang ditetapkan dalam Renstra Setjen dan BK DPR RI DPR RI 2016-2019.
Selanjutnya, Rencana Aksi area manajemen perubahan yang akan dilakukan
Setjen dan BK DPR RI DPR RI 2016-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 2
Rencana Aksi Area Manajemen Perubahan 2016-2019
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.
Pembentukan Tim Reformasi. Keputusan Sekjen tentang Pembentukan Tim RB
X X X X
Penetapan Rencana Kerja Tim RBI.
Keputusan tentang Rencana Kerja TIM RB
X X X X
Monitoring, evaluasi dan tindaklanjut.
Laporan monitoring X X X X
2. Penyusunan Road Map
Penyusunan dan Penetapan Road Map yang memuat 8 area perubahan dan quick win.
Keputusan Sekjen tentang Penetapan Road Map RB Setjen dan BK DPR RI 2015-2019
X
Pelibatan seluruh unit organisasi dalam penyusunan Road Map.
Laporan Kegiatan Penyusunan Road Map
X
Sosialisasi dan internalisasi Road Map kepada seluruh anggota organisasi.
Laporan Kegiatan Sosialisasi Kepada Pegawai
X
3. Pemantauan dan Evaluasi.
Pengorganisasian PMPRB. Keputusan Sekjen tentang Pembentukan Tim PMPRB
X X X X
Sosialisasi PMPRB. Laporan Kegiatan Sosialisasi PMPRB
X X X X
Pelatihan Assessor. Laporan Kegiatan Diklat Assessor RB
X X X X
PembentukanTim PMPRB. Keputusan Sekjen tentang Pembentukan Tim PMPRB
X X X X
Penyusunan Pedoman Mekanisme Kerja PMPRB (termasuk pengaturan tentang riviu kertas kerja).
Keputusan Sekjen tentang Pedoman Mekanisme Kerja PMPRB
X X X X
Rencana Aksi dan Tindak Lanjut.
Laporan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut
X X X X
4. Perubahan Pola Penyelenggaraan pertemuan Laporan Kegiatan Rapat X X X X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
7
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
Pikir dan Budaya Kinerja.
yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi.
(Melanjutkan kegiatan Raboan)
Raboan
Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan kepada semua pejabat struktural.
(Melanjutkan program diklat Leadership and Management)
Laporan Kegiatan Diklat Leadership and Management
X X X X
Sosialisasi mengenai langkah-langkah reformasi birokrasi yang sedang dilakukan.
(Dilaksanakan secara periodik minimal enam bulan sekali)
Laporan Kegiatan Sosialisasi
X X X X
Sosialisasi dengan memanfaatkan media komunikasi cetak seperti banner, poster, booklet atau buku saku.
(Melaksanakan updating setiap ada informasi baru)
Media Komunikasi Cetak
X X X X
Sosialisasi dengan memanfaatkan media IT seperti website @portal.dpr.go.id.
(Melaksanakan updating setiap adai nformasi baru)
Media IT X X X X
Pembentukan Agen Perubahan
(Sudah dilakukan melalui Keputusan Sekjen Nomor 1228/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Pedoman Pembentukan Agen Perubahan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI)
Pelaksanaan Keputusan Sekjen Nomor 1228/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Pedoman Pembentukan Agen Perubahan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI
(Laporan Pembentukan Agen Perubahan)
X X X X
Pengembangan kapasitas agen perubahan melalui berbagai pelatihan, misalnya pelatihan agen perubahan, ceramah implementasi RAPI, pemberian consulting, coaching and training, serta knowledge sharing.
Kegiatan Diklat X X X X
Penetapan RAPI sebagai budaya unggul.
Revisi Peraturan Sekjen DPR I Nomor 03/PER-
X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
8
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
SEN/202 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal DPR RI).
Pencanangan budaya kerja positif.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pencanangan Budaya Kerja Positif.
X
Penegakan kode etik dan kode perilaku.
Revisi Persekjen tentang Pembentukan, Susunan, Tugas dan Tata Beracara Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)
X
Pelaksanaan penegakan kode etik dan kode perilaku
X X X X
Penanganan konflik kepentingan.
Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penerapan Persekjen No.8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI
X X X X
Pengelolaan laporan kekayaan pegawai.
Laporan Kegiatan Pelaksanaan LHKPN dan LHKASN
X X X X
Pelaksanaan sistem whistleblowing
Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penerapan Persekjen No.9 Tahun 2015 tentang whistleblower system)
X X X X
Penanganan gratifikasi dan transparansi
Tersusunnya Pedoman Penanganan Gratifikasi dan Transparansi
X
Laporan Kegiatan Penanganan Gratifikasi dan Transparansi
X X X X
Survei internal RAPI kepada seluruh pegawai yang ditujukan untuk mengetahui Pengetahuan, Pemahaman, dan Pelaksanaan dalam keseharian di lingkungan kerja
Laporan Survei RAPI X X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
9
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
Survei kepuasan pemangku utama (DPR RI) terhadap kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
Laporan Survei Kepuasan X X X X
2. Penguatan Sistem Pengawasan
Dalam Area Penguatan Pengawasan tersebut terdapat 2 (dua) rencana aksi
yang akan dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2016-2019 yaitu:
a. Peningkatan Penerapan SPIP di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
b. Peningkatan Kapabilitas APIP di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI
Dalam kerangka penerapan SPIP di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, selain
melihat terselenggaranya SPIP itu sendiri juga menekankan beberapa indikator lainnya
diantaranya penerapan whistleblowing system, penerapan gratifikasi, pembangunan
wilayah zona integritas, penanganan pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen
dan BK DPR RI, dan penanganan benturan kepentingan. Sedangkan dalam kerangka
peningkatan kapabilitas APIP kegiatan yang dilakukan berupa peningkatan kualitas dan
kuantitas auditor serta pembangunan infrastruktur pengawasan.
Selanjutnya, Rencana Aksi area Penguatan Sistem Pengawasan yang akan
dilakukan Setjen dan BK DPR RI 2016-2019 adalah sebagai berikut.
Tabel 3
Rencana Aksi Area Penguatan Sistem Pengawasan 2016-2019
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
1. Penguatan Sistem Pengawasan
Sosialisasi Surat Keputusan Sekjen No. 1268/SEKJEN/2015 ttg Pedoman SPIP
Kegiatan Sosialisasi X X X X
Membentuk Satgas SPIP Terbentuknya Satgas SPIP
X
Membuat MOU dengan BPKP MOU dengan BPKP X
Diagnostik asesmen Diagnostik asesmen X
Melakukan penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal
Penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal
X
Reviu penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal
Hasil Reviu penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal
X
Melakukan kegiatan pengendalian intern melalui Probity Audit
Kegiatan pengendalian intern melalui Probity Audit
X X
Membangun sistem informasi dan komunikasi dengan unit
Terbentuknya sistem informasi dan
X X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
10
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
kerja atas pelaksanaan SPIP komunikasi dengan unit kerja atas pelaksanaan SPIP
pencanangan zona integritas oleh Menpan dan penunjukkan unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat menuju WBK/WBBM
X
Penilaian Mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan
X
Pengusulan kepada MenPANRB untuk Unit yang telah WBK untuk menuju WBBM
X
Penunjukkan unit kerja baru yang diusulkan untuk mendapat predikat menuju WBK/WBBM
X
Pengusulan reviu kepada MenPAN RB
X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
11
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
Penetapan Predikat WBBM oleh KemenPANRB
X
Penilaian Mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan
X
Penetapan predikat WBK oleh Instansi terkait
X
Pengusulan reviu kepada MenPAN RB
X
Penetapan predikat WBK oleh Instansi terkait
X
5. Pengaduan Masyarakat terhadap kinerja Sekretariat Jenderal
Penyusunan peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI
peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI
X
Sosialisasi Peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI
Kegiatan sosialisasi X
Implementasi Peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI
Kegiatan implementasi X
Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI
Kegiatan pemantauan dan Evaluasi
X
6. Penanganan Benturan Kepentingan
Sosialisasi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan
Kegiatan sosialisasi X
Implementasi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan
Kegiatan implementasi X
Pemantauan dan Evaluasi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan
Kegiatan Pemantauan X
Revisi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan
Hasil Revisi X
7. Peningkatan kapabitas APIP
Pengajuan diklat pembentukan JFA dan diklat perjenjangan
Kegiatan Diklat X X X X
Penambahan kuantitas JFA dari internal dan eksternal
kuantitas JFA dari internal dan eksternal
X
Rekruitmen JFA baru rekruitmen JFA baru X X X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
12
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
PKM/PKS PKM/PKS X X X X
Pendampingan oleh BPKP Kegiatan pendampingan
X X X X
Bimtek IACM dan melaksanakan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 1
Kegiatan Bimtek X
Pelaksanaan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 2
Kegiatan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 2
X
Pelaksanaan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 3
Kegiatan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 3
X
Pelaksanaan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 4
Kegiatan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 4
X
8. Pembangunan Infrastruktur pengawasan
Sosialisasi peraturan Sekjen No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Sekretariat Janderal DPR RI
Kegiatan Sosialisasi X
Implementasi Peraturan Sekjen No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Sekretariat Janderal DPR RI
Kegiatan Implementasi X
Pemantauan dan evaluasi implementasi No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Sekretariat Janderal DPR RI
Kegiatan Pemantauan X
Penyesuaian /revisi SK Sekjen No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Sekretariat Janderal DPR RI dan penyusunan peraturan Sekjen tentang pedoman reviu, dan sosialisasi peraturan
Hasil Revisi X
Sosialisasi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan
Kegiatan Sosialisasi X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
13
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI
Implementasi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI
Kegiatan Implementasi X
Evaluasi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI
Kegiatan Evaluasi X
Penyesuaian/revisi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI
Hasil Revisi X
Sosialisasi peraturan Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI
Kegiatan Sosialisasi X
Pemantauan implementasi Peraturan Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI
Kegiatan Pemantauan X
Pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI
Kegiatan Pemantauan X
Penyesuaian /revisi SK Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI
Hasil Revisi X
Pembuatan SOP kegiatan pengawasan dan Internalisasi SOP
SOP X
Pelaksanaan SOP kegiatan pengawasan
SOP X
Evaluasi SOP kegiatan Hasil Evaluasi X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
14
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
pengawasan
Penyesuaian /revisi SOP kegiatan pengawasan
Hasil Revisi X
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Setjen dan BK DPR RI perlu
dilakukan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Setjen
dan BK DPR RI. Sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP,
penyelenggaraan SAKIP sebagaimana tergambarkan dalam Gambar berikut.
Penyelenggaraan SAKIP
Dalam Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja tersebut
terdapat 5 (lima) rencana aksi yang akan dilaksanakan
oleh Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2016-2019
yaitu:
a. Penguatan Sistem Perencanaan Kinerja
b. Penguatan Sistem Pengukuran Kinerja
c. Penguatan Sistem Pelaporan Kinerja
d. Penguatan Sistem Evaluasi Internal
e. Penguatan Sistem Pembangunan/
Pengembangan TI dalam Manajemen Kinerja
Selanjutnya, Rencana Aksi area Penguatan Akuntabilitas Kinerja yang akan
dilakukan Setjen dan BK DPR RI 2016-2019 adalah sebagai berikut.
Tabel 4
Rencana Aksi Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja 2016-2019
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
1. Penguatan Sistem Perencanaan Kinerja
1. Penyempurnaan Renstra Renstra X
2. Penyempurnaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
RKT X X X X
3. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
RKA X X X X
RENCANA
STRATEGIS
PERJANJIAN
KINERJA
PENGUKURAN
KINERJA
PELAPORAN
KINERJA
REVIU DAN EVALUASI
KINERJA
PENGELOLAAN
DATA KINERJA
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
15
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
4. Penetapan Rencana Aksi (kinerja dan keuangan) tiap bulan
Laporan kinerja dan keuangan per bulan
X X X X
5. Penerapan Perjanjian Kinerja (PK)
PK X X X X
2. Pengukuran Kinerja
1. Sistem Penilaian Kinerja secara berjenjang
Penilaian kinerja X X X X
2. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja
Monev X X X X
3. Penguatan Sistem Pelaporan Kinerja
1. Peningkatan kemampuan pegawai dalam menyusun laporan kinerja
Laporan Kinerja X
2. Peningkatan ketepatan waktu penyerahan laporan
X X X X
4. Evaluasi Internal
1. Penyusunan pedoman evaluasi laporan kinerja
Evaluasi Kinerja X
2. Pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi
X X X X
5. Pembangunan/Pengembangan TI dalam Manajemen Kinerja
1. Penyusunan rencana pembangunan informasi manajemen kinerja
Aplikasi X
2. Pembangunan sistem database kinerja
X
3. Pembangunan sistem monev kinerja
X
4. Penguatan Kelembagaan
Seiring dengan revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang MD3, salah satu perubahan yang membawa dampak signifikan adalah
perubahan bentuk hukum lembaga pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI) yang semula ditetapkan dalam Peraturan DPR RI menjadi dalam
Peraturan Presiden. Dan pada tanggal 2 Maret 2015 telah ditetapkan Peraturan
Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Presiden tersebut maka perlu
disusun Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Organisasi dan Tata Kerja. Setelah
melewati serangkaian proses pembahasan dengan pihak Kemenpan dan RB dengan
melibatkan Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara maka diterbitkan
surat persetujuan penataan organisasi dengan Nomor B/3153/M.PAN-RB/09/2015
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
16
pada tanggal 28 September 2015. Dengan keluarnya surat persetujuan tersebut, maka
ditetapkanlah Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI pada
tanggal 1 Oktober 2015.
Organisasi merupakan sesuatu yang dinamis. Dengan mempertimbangkan faktor
internal maupun faktor eksternal, organisasi senantiasa menuntut untuk dilakukan
evaluasi.
Terkait dengan capaian reformasi birokrasi pada area perubahan penguatan
kelembagaan, Setjen dan BK DPR RI dihadapkan pada beberapa kondisi yang
diindikasikan dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:
a. ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi dilihat dari peraturan tentang
organisasi dan tata kerja yang dibuat dengan permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan di lapangan;
b. duplikasi fungsi, tumpang tindih, tambahan tugas dan fungsi organisasi; dan
c. kesesuaian struktur dengan peraturan yang diamanatkan dan adaptif dalam
menghadapi perubahan lingkungan strategis.
Harapan dari pemangku kepentingan sebagaimana tuntutan area perubahan
penguatan kelembagaan yaitu:
a. meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/ kesinergisan di
antara Setjen dan BK DPR RI;
b. menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit kerja di lingkungan Setjen
dan BK DPR RI;
c. meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antara Setjen dan BK DPR RI;
dan
d. meningkatnya kinerja aparatur di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
Untuk mendapatkan hasil terwujudnya kelembagaan yang tepat ukuran, tepat
fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antara Setjen dan BK DPR RI sehingga
mampu mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik, maka pada area 4
penguatan kelembagaan terdapat 2 (dua) rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh
Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2016-2019 yaitu:
1. Evaluasi kelembagaan
2. Penataan kelembagaan yang meliputi penyusunan kebijakan penataan organisasi
Agenda prioritas pada penguatan kelembagaan di Setjen dan BK DPR RI adalah
penataan dan pendampingan dalam menyusun dan mengevaluasi rincian tugas dan
fungsi organisasi, yang pada tahun pertama ini difokuskan pada evaluasi unit kerja
yang baru dibentuk dan belum dilengkapi dengan pembentukan organ dan alat-alat
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
17
kerja seperti pedoman di dalam unit kerja tersebut. Setiap tahun kegiatan
pendampingan akan dilaksanakan, namun dengan penentuan target objek evaluasi unit
kerja yang berbeda.
Selanjutnya, Rencana Aksi area Penguatan Kelembagaan yang akan dilakukan
Setjen dan BK DPR RI 2016-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 5
Rencana Aksi Area Penguatan Kelembagaan 2016-2019
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
Evaluasi Organisasi
Penyusunan rencana kerja evaluasi organisasi
Laporan Evaluasi
X X X X
Penyusunan instrument evaluasi organisasi
X X X X
Pengumpulan data evaluasi organisasi
X X X X
Pengolahan dan analisis data evaluasi organisasi
X X X X
Laporan evaluasi organisasi X X X X
Penyusunan Kebijakan Penataan Organisasi
Penyusunan Pedoman Penataan Organisasi
Pedoman X
Pembangunan sistem penataan organisasi berbasis teknologi informasi
Aplikasi Sistem Penataan Organisasi
X X
5. Penguatan Tata Laksana
Dalam Area Penguatan Tata Laksana tersebut terdapat 4 (empat) rencana aksi yang
akan dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2016-2019 yaitu :
a. Penyusunan Peta Proses Bisnis di Setjen dan BK DPR RI;
b. Penyusunan SOP ;
c. Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi; dan
d. Manajemen Kearsipan Berbasis TIK.
Selanjutnya, Rencana Aksi area Penguatan Tata Laksana yang akan dilakukan
Setjen dan BK DPR RI 2016-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 6
Rencana Aksi Area Penguatan Tata Laksana 2016-2019
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
1. Penyusunan Peta Proses Bisnis di Setjen DPR
Pembentukan Tim
Peta Proses Bisnis
X
Penyusunan Rencana Kerja X
Pelaksanaan penyusunan peta proses bisnis
X X X X
Penetapan hasil penyusunan peta X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
18
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
proses bisnis
2. Penyusunan SOP
Penyusunan Rencana Kerja
SOP
X
Pelaksanaan penyusunan SOP X X X X
Penetapan hasil penyusunan SOP X X X X
3. Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi
Pembentukan Tim Pembangunan/Pengembangan Aplikasi
Ti m Pengembangan Aplikasi
X X X X
Penyusunan Rencana Kerja X X X X
Implementasi Pembangunan/Pengembangan Aplikasi
Aplikasi X X X X
1. Pembangunan Aplikasi Arsip dan Museum
X X X
2. Pembangunan website Badan Keahlian
X
3. Penerapan dan Evaluasi Aplikasi SILEG
X
4. Pembangunan website ITTAMA dan Whistleblowing System
X
5. Pengembangan Aplikasi Arsip dan Museum
X X
6. Pembangunan Website TV dan Radio Parlemen
X
7. Pembangunan aplikasi e-Paper X
8. Pengembangan website Perpustakaan diintegrasikan dengan SLIMS
X
9. Pembangunan website Biro KSAP
X
10. Integrasi Aplikasi Arsip dan Museum dengan PPID
X
11. Pembangunan aplikasi e-Repository Institusi
X
Penyerahan Aplikasi X X X X
Penyusunan SK penggunaan aplikasi untuk unit kerja lain yang terkait
SK Sekjen X X X X
4. Manajemen Kearsipan Berbasis TIK
Meng-alihmediakan dokumen legislasi kedalam bentuk digital
Arsip Digital X
Meng-alihmediakan dokumen anggaran kedalam bentuk digital
X
Meng-alihmediakan dokumen pengawasan kedalam bentuk digital
X
Meng-alihmediakan personal files kedalam bentuk digital
X
Memasukkan dokumen yang telah berbentuk digital ke dalam aplikasi
X X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
19
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
Menambah jenis konten arsip, antara lain: foto, video, audio
X
Launching aplikasi Arsip dan Museum (ARMUS) untuk publik
X
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Rencana aksi Penguatan Sistem Manajemen SDM diarahkan untuk mewujudkan
pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR yang memiliki kompetensi
tinggi dibidang tugasnya. Untuk itu perlu dilakukan penilaian terhadap kompetensi yang
dimiliki para pegawai melalui pemetaan kompetensi. Dalam area perubahan Penguatan
Sistem Manajemen SDM Aparatur terdapat 15 (lima belas) rencana aksi yang akan
dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2016-2019 yaitu:
a. Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN;
b. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara
transparan dan berbasis kompetensi;
c. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka, kompetitif,
berbasis kompetensi didukung makin efektifnya pengawasan oleh KASN;
d. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center;
e. Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi
jabatan;
f. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan database
profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN ;
g. Menyusun dan menetapkan pola karir termasuk pengkaderan pegawai ASN;
h. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat;
i. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung
kinerja;
j. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai.
k. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja;
l. Pembangunan /pengembangan sistem informasi pegawai ASN;
m. Pembentukan Jabatan Fungsional Transkriptor;
n. Penataan Jabatan; dan
o. Pembentukan Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR.
Selanjutnya, Rencana Aksi Area Penguatan Sistem Managemen SDM Aparatur yang
akan dilakukan Setjen dan BK DPR RI 2016-2019 adalah sebagai berikut:
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
20
Tabel 7
Rencana Aksi Area Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur 2016-2019
URAIAN KEGIATAN
SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
1. Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN
Menyusun rencana kebutuhan pegawai
Rencana Kebutuhan Pegawai
X
Menerapkan rencana kebutuhan pegawai di dalam sistem manajemen ASN
Laporan Pelaksanaan Rencana Kebutuhan Pegawai
X X X X
Monitoring dan evaluasi perencanaan kebutuhan pegawai ASN
Laporan Monitoring dan Evaluasi Perecanaan Kebutuhan Pegawai ASN
X X X X
2. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi
Melaksanakan system rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi
Laporan Pelaksanaan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Secara Transparan Berbasis Kompetensi
X X X X
Monitoring dan evaluasi system rekrutmen dan seleksi
Laporan Monitoring dan Evaluasi Sistem Rekrutmen dan Seleksi
X X X X
3. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, berbasis kompetensi didukung makin efektifnya pengawasan oleh KASN
Mengganti Persetjen DPR RI No 561/Sekjen/2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Lingkungan Setjen DPR RI dan Persetjen DPR RI 01A/PER-SEKJEN/2013 tentang Pedoman Pengangkatan Pejabat Eselon I, II, III dan IV Setjen DPR RI dengan peraturan baru terkait system promosi
Peraturan Setjen DPR RI tentang Sistem Promosi
X
Melaksanakan peraturan mengenai sistem promosi secara terbuka berbasis kompetensi
Laporan Pelaksanaan Sistem Promosi Secara Terbuka Berbasis Kompetensi
X X X X
Monitoring dan evaluasi system promosi
Laporan monitoring dan evaluasi system promosi
X X X X
4. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center
Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pemanfaatan assessment center
Pedoman Pelaksanaan dan Pemanfaatan Assessment Center
X
Melaksanakan assessment center di dalam manajemen pegawai ASN
Laporan Pelaksanaan Assessment Center
X X X X
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan assessment
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
X X X X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
21
URAIAN KEGIATAN
SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
center di dalam manajemen pegawai ASN
Assessment Center
5. Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan
Mengukur gap competency pegawai ASN
Laporan Hasil Pengukuran Gap Competency pegawai ASN
X X X X
Menerapkan hasil rekomendasi tindaklanjut atas hasil pengukuran gap competency
Laporan Tindaklanjut Pengukuran Gap Competency
X X X X
6. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN
Mengevaluasi peraturan mengenai database profil kompetensi
Laporan Evaluasi X X X X
Merumuskan kebijakan mengenai pemanfaatan/ pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN
Kebijakan Pemanfaatan/ Pengembangan Database Profil Kompetensi
X
Melaksanakan pemanfaatan/ pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN
Laporan Pelaksanaan Pemanfaatan/ Pengembangan Database Profil Kompetensi
X X X X
7. Menyusun dan menetapkan pola karir termasuk pengkaderan pegawai ASN
Melaksanakan pola karir dan pengkaderan pegawai ASN
Laporan Pelaksanaan Pola Karir Pegawai ASN
X X X X
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pola karir dan pengkaderan pegawai ASN
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pola Karir Pegawai ASN
X X X X
8. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat
Merumuskan kebijakan pengendalian kualitas diklat
Kebijakan Pengendalian Kualitas Diklat
X X X X
Menetapkan kebijakan pengendalian kualitas diklat
Keputusan Setjen tentang Pengendalian Kualitas Diklat
X
X
X
X
9. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja
Menerapkan sistem diklat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
Laporan Pelaksanaan Sistem Diklat
X X X X
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan system diklat
Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan system diklat
X X X X
10. Perumusan dan penetapan
Melaksanakan penilaian kinerja pegawai
Laporan Pelaksanaan Kinerja Pegawai
X X X X
Monitoring dan evaluasi Laporan Monitoring dan X X X X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
22
URAIAN KEGIATAN
SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
kebijakan penilaian kinerja pegawai
pelaksanaan penilaian kinerja pegawai
Evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai
11. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja
Mengganti Persertjen DPR RI No. 2A Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Persetjen DPR RI No. 12 Tahun 2015 dengan menetapkan peraturan baru tentang pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan tambahan bagi PNS
Peraturan Setjen DPR RI tentang Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Bagi PNS
X
Melaksanakan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja
Laporan Pelaksanaan Kebijakan Reward and Punishment berbasis kinerja
X X X X
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan reward and punishment
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Reward and Punishment berbasis kinerja
X X X X
12. Pembangunan /pengembangan sistem informasi pegawai ASN
Melaksanakan system informasi pegawai ASN
Laporan Pelaksanaan Sistem Informasi pegawai ASN
X X X X
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan system informasi pegawai ASN
Laporan Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Pegawai ASN
X X X X
13. Pembentukan Jabatan Fungsional Transkriptor
Perumusan Permenpan tentang Jabatan Fungsional Transkriptor
Laporan Perumusan Permenpan tentang Jabatan Fungsional Transkriptor
X
Perumusan Petunjuk Pelaksanaan Permenpan
Laporan Perumusan Petunjuk Pelaksanaan Permenpan
X X
Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Permenpan
Peraturan Setjen DPR RI tentang Petunjuk Pelaksanaan Permenpan
X
Pengangkatan Jabatan Fungsional Transkriptor
Peraturan Setjen DPR RI tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Transkriptor
X X X
14. Penataan Jabatan
Pelaksanaan Analisis Jabatan Laporan Pelaksanaan Analisis jabatan
X X X X
Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Laporan Evaluasi Jabatan
X X X X
Pelaksanaan Analisis Beban Kerja
Laporan Pelaksanaan Analisa beban Kerja
X X X X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
23
URAIAN KEGIATAN
SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
15. Pembentukan Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR
Penyusunan NA Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR
NA Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR RI
X X X
Penyusunan Draft Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR
Draft Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR
X X X
Penetapan Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR
Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR RI
X
7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
Dalam area perubahan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan terdapat 4
(empat) rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI pada tahun
2016-2019 yaitu:
a. Program Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan;
b. Penyusunan Pedoman Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di
lingkungan Setjen dan BK DPR RI;
c. Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Setjen dan BK
DPR RI; dan
d. PenataanAdministrasi/Dokumentasi/Sosialisasi Peraturan Perundang -
Undangan.
Selanjutnya, Rencana Aksi area Penataan Peraturan Perundang-Undangan
yang akan dilakukan Setjen dan BK DPR RI 2016-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 8
Rencana Aksi Area Penguatan Peraturan Perundang-undangan 2016-2019
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
1. Penyusunan program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Setjen DPR RI
Membentuk tim inter unit kerja X
Identifikasi kebutuhan peraturan X
Menyusun program prioritas pembentukan peraturan
Keputusan Sekjen tentang Penetapan prolegset untuk 5 tahun dan prioritas tahunan
X X X X
Menyusun program pembentukan peraturan jangka panjang
X X
Penyebarluasan program X X X
Evaluasi program X X X X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
24
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
2. Penyusunan Pedoman Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPRI
Membentuk tim inter unit kerja Keputusan Sekjen tentang pembentukan Tim
X
Menyusun konsep Pedoman Evaluasi
Keputusan Sekjen tentang Pedoman Evaluasi
X
Uji konsep Pedoman X
Penyebarluasan PEDOMAN EVALUASI
X X
3. Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Setjen DPR RI yang ada
Melanjutkan Identifikasi peraturan sekjen yang mengatur/ kebijakan di masing-masing unit kerja
Hasil Inventarisasi X
Melakukan maping X
Mengevaluasi peraturan Sekjen yang sudah ada
X X X X
4. Penataan sistem administrasi peraturan, pendokumentasian dan informasi peraturan perundang-undangan
Pembentukan tim inter unit Keputusan Sekjen tentang pembentukan Tim
X
Pembuatan aplikasi database
Database peraturan, pendokumentasian dan informasi peraturan perundang-undangan
X
Entry data X X X
Sosialisasi X
Evaluasi X
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terdapat 4 (empat) rencana
aksi yang akan dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2015-2019 yaitu:
a. Penerapan Pelayanan Publik terintegrasi;
b. Penguatan kualitas Pelayanan Publik;
c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan
di masing-masing kementerian/lembaga; dan
d. Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM).
Selanjutnya, Rencana Aksi area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang
akan dilakukan Setjen dan BK DPR RI 2016-2019 adalah sebagai berikut:
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
25
Tabel 9
Rencana Aksi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2016-2019
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
1. Penerapan Pelayanan Publik terintegrasi
Evaluasi Penerapan Pelayanan Publik Satu Atap
Review SOP: Layanan informasi pubik, pengaduan masyarakat, penyaluran delegasi masyarakat
X
Penyusunan Regulas Kebijakan Pelayanan Satu Atap
SOP: Layanan informasi pubik, pengaduan masyarakat, penyaluran delegasi masyarakat
X
Penetapan Kebijakan Pelayanan Satu Atap
SK Sekjen tentang penetapan SOP: Layanan informasi pubik, pengaduan masyarakat, penyaluran delegasi masyarakat
X
Penerapan Kebijakan Pelayanan Satu Atap
Layanan satu atap
Aplikasi pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan aplikasi LAPOR
Terbentuknya Forum Komunikasi Pengelola Pengaduan Masyarakat
X X
2. Penguatan kualitas Pelayanan Publik.
Evaluasi standar pelayanan Hasil evaluasi layanan yg ada di tiap unit:
1. Penyediaan Risalah
2. Penyediaan Bahan Rapat
3. Konsep Daftar Pertanyaan Rapat
4. Penyusunan naskah pidato
5. Pendampingan Delegasi
6. Penyusunan Laporan Delegasi Dalam dan Luar Negeri
7. Layanan Pemberitaan melalui website dan media sosial.
8. Layanan Pemberitaan melalui Majalah dan Buletin
X X X X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
26
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
Parlementaria
9. Layanan Pemberitaan melalui TV Parlemen
10. Konsep naskah akademik & draft RUU
11. Pemantauan pelaksanaan UU
12. Konsep keterangan tertulis DPR
13. Analisis surat pengaduan masyarakat
14. Penelitian atau pengkajian
15. Pengelolaan jaringan internet
16. Pengelolaan website DPR RI
17. Layanan perpustakaan
18. Layanan kearsipan
19. Analisis audit BPK
20. Analisis APBN
21. Layanan administrasi keuangan
22. Layanan kesehatan
23. Sistem pengamanan
Survey kepuasan layanan informasi publik
Hasil Survey X X X X
Penyusunan Standar Pelayanan
Standar Pelayanan X X X X
3. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan
Penguatan pelayanan informasi berbasis teknologi informasi
a. Laporan hasil evaluasi dan inovasi aplikasi
b. Sistem penyiaran digital TV Radio Parlemen
c. Inovasi program siaran digital dan inovasi pemancar luasan siaran melalui satelit.
d. Sistem arsip digital untuk pemberitaan website dan media sosial
e. Terbentuknya
X X X X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
27
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
publishing house dan pengelola e-journal dan e-book
4. Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Penyusunan Standar Pelayanan
SOP tentang layanan di tiap unit
X
Penyusunan Maklumat Pelayanan
Maklumat Layanan Publik X
Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
SK Sekjen tentang Standar layanan di tiap unit
X
Penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
Laporan pertanggung jawaban layanan publik
X X X X
Survey Kepuasan Publik Survey Kepuasan Publik tentang layanan public bebas korupsi dan birokrasi bersih dan melayani
X
Penyempurnaan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
Revisi SOP tentang layanan di tiap unit
X
B. Indikator Keberhasilan.
Semua rencana aksi pada 8 (delapan) area perubahan yang dilakukan oleh Setjen dan
BK DPR RI pada tahun 2016-2019 akan diukur keberhasilannya melalui indikator
keberhasilan sebagaimana tabel dibawah ini.
Tabel 10
Indikator Keberhasilan
NO AREA PERUBAHAN INDIKATOR KEBERHASILAN
1. Manajemen Perubahan a. perubahan pola pikir dan budaya kinerja (mental aparatur) pada setiap pegawai melalui pembentukan pola pikir (mind set) dan penerapan budaya organisasi (culture set) yang berorientasi kinerja, efektif, efisien, dan akuntabel yang tertuang dalam budaya unggul yaitu Religius, Akuntabel, Profesional dan Integritas (RAPI).
b. pembentukan dan optimalisasi peran agen perubahan.
2. Penguatan Pengawasan a. peningkatan penerapan SPIP di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
b. peningkatan peran dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
3. Penguatan Akuntabilitas kinerja Peningkatan penilaian kinerja Setjen dan BK DPR RI mencapai nilai “ A” pada tahun 2019.
4. Penguatan Kelembagaan Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang tepat ukuran dan fungsi
5. Penguatan Tata Laksana a. Pengembangan e-Government yang terintegrasi;
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
28
NO AREA PERUBAHAN INDIKATOR KEBERHASILAN
b. Tersusunnya Peta Proses Bisnis; dan
c. Manajemen Kearsipan berbasis TIK.
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
a. meningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan dukungan keahlian dan persidangan;
b. Penempatan pegawai dalam jabatan sesuai derngan persyaratan kompetensinya;
c. Terjadi peningkatan integritas pegawai;
d. terlaksananya identifikasi kelompok pegawai yang potensial (talent pool) untuk kaderisasi kepemimpinan;
e. Terlaksananya pelatihan yang berorientasi pada pengembangan kompetensi;
f. peningkatan kesempatan pengembangan potensi pada semua pegawai; dan
g. peningkatan dukungan prima kepada DPR dengan Quality and Innovation Driven.
7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan
a. pembentukan peraturan perundang-undangan yang terstandarisasi;
b. menurunnya tumpang tindih dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
c. tugas unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI menjadi lebih terarah, teratur dan terencana; dan
d. efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan di Setjen dan BK DPR RI.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a. Peningkatan Kualitas pelayanan publik;
b. Terbentuknya standar layanan di semua unit yang melakukan pelayanan publik ; dan
c. Meningkatnya Citra Positif pelayanan publik di DPR RI.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
29
A. CAPAIAN AREA PERUBAHAN
Reformasi Birokrasi Setjen dan BK DPR RI pada periode 2015-2019 fokus kepada 8
area perubahan yang dilaksanakan berdasarkan road map Reformasi Birokrasi Setjen dan BK
DPR RI 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal
1. Manajemen Perubahan Hal utama yang mendapatkan perhatian pada program manajemen perubahan adalah
bagaimana menjaga komitmen pimpinan dan perluasan media sosialisasi reformasi birokrasi.
Hal ini ditandai dengan keterlibatan Pimpinan Tinggi Madya dalam pelaksanaan kegiatan-
kegiatan Reformasi Birokrasi. Dengan perhatian dan komitmen tersebut maka program
manajemen perubahan khususnya perubahan pola pikir dan budaya kinerja (mental aparatur)
secara relatif sudah dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dalam Road Map
Reformasi Birokrasi.
Kegiatan yang terkait dengan perubahan pola pikir dan budaya kinerja (mental
aparatur) adalah mengoptimalkan peran role model. Kegiatan utama sepanjang tahun 2016
adalah melakukan sosialisasi RAPI dan internalisasi melalui penerapan di lingkungan kerja.
Kebiasaan yang mulai terbangun adalah kegiatan berdoa sebelum melakukan kegiatan-
kegiatan di lingkungan kerja masing-masing.
Perubahan pola pikir dan budaya kinerja juga mengoptimalkan peran dari agen
perubahan. Agen perubahan yang terbentuk sudah melakukan perannya melalui penyusunan
dan pelaksanaan rencana tindak pada lingkungan kerjanya masing-masing.
BAB III CAPAIAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2016
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
30
Selanjutnya langkah-langkah atau rencana aksi yang telah dilakukan Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sampai dengan 22 Februari 2017 disajikan pada tabel
berikut.
Tabel 11
Capaian Area Manajemen Perubahan Tahun 2016-2017
Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan Langkah-Langkah yang Telah Dilakukan
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.
1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
Keputusan Sekjen No.291/SEKJEN/2016 tentang Pembentukan Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Kerja Perumusan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
2. Penetapan rencana kerja. Penetapan Rencana Kerja Tim RBI.
3. Monitoring, evaluasi, dan tindaklanjuti. Monitoring, evaluasi dan tindaklanjut dilakukan sepanjang tahun.
Penyusunan Road Map.
1. Road Map disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal.
Penyusunan dan Penetapan Road Map yang memuat 8 area perubahan dan quick win (Keputusan Sekjen DPR RI No.550/SEKJEN/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrsai Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI 2015-2019 dan Keputusan Sekjen DPR RI No.551/SEKJEN/2016 tentang Penetapan Quick Wins Reformasi Birokrsai Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI 2015-2019).
2. Pelibatkan seluruh unit organisasi dalam penyusunan Road Map.
Pelibatan seluruh unit organisasi dalam penyusunan Road Map.
(Keputusan Sekjen No.291/SEKJEN/2016 tentang Pembentukan Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Kerja Perumusan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI).
3. Seluruh anggota organisasi mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map.
Sosialisasi melalui website dan pencetakan buku Road Map.
Pemantauan dan Evaluasi.
1. Pembentukan dan pengorganisasian PMPRB.
Keputusan Sekjen No.535/SEKJEN/2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun Anggaran 2016.
2. Sosialisasi PMPRB. Sosialisasi PMPRB telah dilaksanakan melalui kegiatan reboan, website dan banner.
3. Pelatihan Asessor PMPRB . Pelatihan dilakukan melalui diskusi dengan Narasumber dari Kemenpan pada tanggal 16 dan 17 Februari 2016, dan terakhir pada awal Februari 2017.
4. Pembentukan Tim PMPRB. Pembentukan Tim PMPRB (2016 dan 2017).
5. Penyusunan Pedoman Mekanisme Kerja PMPRB.
Dalam proses penyempurnaan Rancangan Persekjen tentang Pedoman Mekanisme Kerja PMPRB.
6. Rencana Aksi dan Tindak Lanjut. Rencana Aksi dan Tindak Lanjut.
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja.
1. Penyelenggaraan pertemuan yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi/ pendelegasian.
Kegiatan reboan.
2. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan kepada semua pejabat
Sudah dilaksanakan melalui Diklatpim dan Tansformasional
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
31
Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan Langkah-Langkah yang Telah Dilakukan
struktural Leadership (16-17 Desember 2016).
3. Sosialisasi mengenai langkah-langkah reformasi birokrasi yang sedang dilakukan.
Sosialisasi melalui website dpr, portal dan acrylic.
4. Sosialisasi dengan memanfaatkan media komunikasi cetak seperti banner, poster, booklet atau buku saku.
Sudah dilaksanakan melalui pemasangan spanduk, banner acrylic dan pembagian sticker.
5. Sosialisasi dengan memanfaatkan media IT seperti website dpr.go.id dan @portal.dpr.go.id.
Sudah dilaksanakan melalui website dpr dan portal.
6. Penetapan Pedoman Pembentukan Agen Perubahan.
Keputusan Sekjen Nomor 1228/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Pedoman Pembentukan Agen Perubahan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.
7. Pengembangan kapasitas agen perubahan melalui berbagai pelatihan, misalnya pelatihan agen perubahan.
Pelaksanaan workshop pada tanggal 20 April 2016 dan Pelatihan Revolusi Mental pada tanggal 26-27 Agustus 2016.
8. Penegakan kode etik dan kode perilaku.
Penegakan kode etik dan kode perilaku melalui penerapan disiplin pegawai. Dari pemantauan terhadap pelaksanaan jam kerja sampai dengan 31 Desember 2016 terdapat 402 orang yang melakukan pelanggaran disiplin masuk kerja dan ketentuan jam kerja, namun yang telah diproses dan dijatuhkan hukuman disiplin baru 201 orang atau 50 persen.
9. Penanganan konflik kepentingan. Persekjen No.8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2016.
10. Pengelolaan laporan kekayaan pegawai.
Pegawai yang sudah mengisi LHKASN sudah mencapai 75,018%.
11. Pelaksanaan sistem whistleblowing. Persekjen No.9 Tahun 2015 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Sekretariat Jenderal.
12. Penanganan gratifikasi dan transparansi.
Persiapan Pembentukan Unit Penanganan Gratifikasi (UPG) yang diawali dengan konsultasi kepada KPK pada tanggal 12 April 2016.
13. Survei internal RAPI yang ditujukan untuk mengetahui Pengetahuan, Pemahaman, dan Pelaksanaan dalam keseharian di lingkungan kerja.
Survei internal RAPI sudah dilaksanakan pada 17 Februari 2017, dengan hasil survei menunjukan bahwa 76 persen mengetahui RAPI, 47 persen memahami RAPI dan 80,6 persen mengamalkan RAPI.
14. Survei kepuasan pemangku utama (DPR RI) terhadap kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
Survei kepuasan pemangku utama (DPR RI) terhadap kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sudah dilaksanakan pada Minggu ke-2 Oktober s/d Minggu ke-2 Januari. Hasil survei menunjukkan Indeks Kepuasan Dukungan Setjen sebesar 3,5 dan Indeks Kepuasan Dukungan BK sebesar 3,59 serta total 3,55 untuk Indeks Kepuasan Dukungan Setjen dan BK DPR RI.
Daam rangka perubahan pola pikir dan budaya kerja yang dilaksanakan melalui
kegiatan pengembangan kepemimpinan melalui diklat kepemimpinan dan diklat pendukung
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
32
lainnya. Dalam tabel berikut merupakan diklat kepemimpinan yang dilaksanakan pada tahun
2016.
Tabel 12
Peserta Diklat Kepemimpinan Tahun 2016
NO NAMA DIKLAT NAMA PESERTA JABATAN JUDUL PROYEK PERUBAHAN
1 Diklat Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXIII Tahun 2016 LAN RI
Dra. Damayanti, M.si.
Deputi Persidangan
“Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Guna Meningkatkan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.”
2 Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XLII Kelas C Tahun 2016
Dr. Dewi Barliana S., M.Psi.
Inspektur I “Pola Program Pelatihan Mandiri (PPM) dan E-Learning Sebagai Model Peningkatan Kapabilitas Auditor di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.”
Juliasih, SH., MH. Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
“Strategi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Jenderal DPR RI.”
3 Diklat Kepemimpinan Tingkat III
Widiharto, S.H., M.H.
Kepala Bagian Sekretariat Badan Legislasi
“Optimalisasi Penyiapan Bahan Rapat Melalui Media Online di Badan Legislasi DPR RI.”
Sarilan Putri Kh., S.Sos.
Kepala Bagian Sekretariat Komisi X
“Aplikasi Kunjungan Kerja dan Hasil Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI.”
4 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan X Tahun 2016 LAN RI
Iis Muldiyanti, S.Sos., M.M
Kepala Subbagian Rapat, Bag. Set. KSB
“Penyusunan Standar Operasional Prosedur Rapat Pimpinan BKSAP DPR RI”
Saeful Anwar, S.IP., M.E
Kepala Subbagian Teknik Televisi, Bag. Televisi dan Radio Parlemen
“Peningkatan Pelayanan Administrasi Kunjungan Individual Anggota DPR RI pada Sub Bagian Penyiapan Administrasi Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota”
Tingkat IV Angkatan X Tahun 2016 Kementerian Sekretariat Negara RI
Intan Pujakesuma, S.E.
Kepala Subbagian TU Sekretaris Jenderal, Bag. TU Pimpinan Setjen
“Pembangunan Aplikasi Administrasi Persuratan di Sekretariat Jenderal DPR RI”
Dalam tabel berikut merupakan gambaran diklat yang mendukung area perubahan
mental aparatur.
Tabel 13
Diklat terkait Area Perubahan Mental Aparatur
NO NAMA DIKLAT JUMLAH PESERTA
PELAKSANAAN KETERANGAN
1 Diklat Transformational Leadership
23 16-17 Desember 2016 Peserta Diklat ini adalah Pejabat Eselon I dan II
2 Diklat Berbasis Kompetensi 19 7-9 November 2016 Peserta Diklat ini adalah Pejabat Eselon III
3 Diklat Revolusi Mental Eselon III dan IV
40 28-29 Oktober 2016
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
33
NO NAMA DIKLAT JUMLAH PESERTA
PELAKSANAAN KETERANGAN
4 Diklat Peningkatan Motivasi Kerja (Achievement Motivation)
21 4-6 September 2016 Peserta Diklat ini adalah Pejabat Eselon IV
5 Diklat Revolusi Mental Agen Perubahan
24 26-27 Agustus 2016 Peserta Diklat ini adalah Pejabat Eselon III dan IV
6 Workshop Pengembangan Kapasitas Agen Perubahan
13 20 April 2016
Perubahan pola pikir dan budaya kerja terlihat dari penerapan budaya organisasi
Setjen dan BK DPR RI. Budaya kerja merupakan roh dari kehidupan suatu organisasi, jika
budaya kerja bagus maka organisasinya juga akan bagus, tapi berlaku sebaliknya. Budaya
kerja yang diharapkan dalam reformasi birokrasi adalah menjadi birokrasi yang efesien,
efektif, produktif, dan profesional. Budaya kerja ini juga diharapkan bisa merubah pola pikir
yang belum baik menjadi lebih baik lagi. Untuk mewujudkan budaya kerja yang diharapkan
dalam reformasi birokrasi tersebut, Setjen dan BK DPR RI telah menetapkan nilai-nilai dasar
bagi pegawai negeri sipil sebagai budaya organisasi yang legalitasnya termuat di dalam
Peraturan Sekjen DPR RI Nomor : 03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil Sekretariat Jenderal DPR RI. Nilai-nilai dasar tersebut adalah Religius, Akuntabilitas,
Profesional, dan Integritas yang disingkat menjadi RAPI. RAPI tersebut sangat diharapkan
bisa dilaksanakan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pegawai negeri sipil. Pada
tanggal 17 Januari telah dilaksanakan survey budaya organisasi Setjen dan BK DPR RI
dengan melibatkan responden dari berbagai jenis jabatan (jabatan pimpinan tinggi pratama,
jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana) dan
berbagai tingkat pendidikan. Dari survey tersebut didapatkan hasil bahwa pegawai negeri sipil
Setjen dan BK DPR RI mayoritas sudah mengetahui dan memahami terhadap nilai-nilai dasar
PNS sebagai budaya organisasi. Angka 76% tersebut merupakan langkah yang baik bagi
organisasi Setjen dan BK DPR RI untuk bisa mewujudkan reformasi birokasi secara
menyeluruh.
Nilai-nilai budaya organisasi bukan hanya untuk dibuat dan menjadi slogan dalam
organisasi, tapi nilai tersebut harus dilaksanakan dalam menjalankan kehidupan organisasi.
Komitmen seluruh pegawai khususnya para pimpinan sebagai pemangku kebijakan sangat
diperlukan untuk bisa melaksanakan budaya tersebut. Dalam hal ini Setjen dan BK DPR RI
telah membentuk Majelis Kode Etik dan membuat Sanksi Pelanggaran Kode Etik sebagai
upaya mewujudkan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan RAPI sebagai budaya
organisasi. Pelaksanaan budaya tersebut perlu selalu di evaluasi setiap tahunnya. Evaluasi
tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pegawai bisa melaksanakannya.
Sedangkan dari survey yang sama, diperoleh hasil bahwa penerapan budaya organisasi pada
religius, akuntabilitas, dan integritas mendapatkan nilai lebih dari 3 (tiga), maka pelaksanaan
religius, akuntabilitas, dan integritas sudah mencapai kriteria baik, sedangkan professional
mendapat nilai 2,97, maka professional hanya mencapai kriteria cukup baik. Jika nilai dilihat
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
34
dari rata-rata keseluruhan pelaksanaan budaya organisasi, diperoleh nilai sebesar 3,23, maka
penerapan budaya organisasi sudah baik.
Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh masukan bagi pemangku kebijakan
agar sosialisasi RAPI sebagai budaya kerja organisasi lebih ditingkatkan lagi. Selain ada
sanksi bagi yang melanggar kode Etik, pegawai mengharapkan ada penghargaan bagi
pegawai yang telah menerapkan budaya organisasi dengan tentunya alat ukur yang jelas.
Selain survey budaya organisasi, pada tahun 2016 juga telah dilaksanakan survey
pemangku kepentingan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekjen DPR RI Nomor
420/SEKJEN/2017 tentang Penetapan Hasil Survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Tahun 2016. Dari hasil survey tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
a) Hasil survey penilaian kepuasan pengguna terhadap Kualitas Dukungan SDM Setjen
yang dilakukan kepada 162 orang Anggota DPR Rl, secara keseluruhan menunjukkan
skor kepuasan 3,71 skala Likert. Apabila dihitung dengan rentang kriteria diperoleh hasil
sebesar 73,36 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan Anggota
DPR Rl terhadap layanan yang diberikan oleh Setjen DPR Rl sudah sangat baik, lebih
dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Setjen dan BK DPR Rl. Hasil survei
terhadap penilaiankepuasan pengguna terhadap Kualitas Dukungan SDM Setjen DPR Rl
menunjukkan skor tertinggi ada pada Layanan Kesehatan, diikuti Profesionalitas SDM
dan Layanan Administrasi Perjalanan Dinas. Skor kepuasan terendah ada pada layanan
Penyediaan Sarana dan Prasarana.
b) Hasil survei terhadap Kepuasan Pengguna Layanan BK DPR Rl menunjukkan skor
kepuasan 3,64 skala Likert. Apabila dihitung dengan rentang kriteria diperoleh hasil
sebesar 72,65 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan Anggota
DPR Rl terhadap layanan yang diberikan oleh BK DPR Rl sudah sangat baik, lebih dari
target yang telah ditetapkan dalam Renstra Setjen dan BK DPR Rl. Hasil survei terhadap
peniiaian Kepuasan Pengguna Layanan BK DPR Rl, skor tertinggi ada pada Kesesuaian
Layanan dengan Kebutuhan, diikuti Kualitas Produk, Kemudahan Mendapatkan Produk,
dan Kualitas SDM. Skor kepuasan terendah ada pada Kemudahan Mendapatkan
Layanan Dukungan Keahlian dan Kesesuaian Produk dengan Kebutuhan Dewan.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
35
2. Penguatan Sistem Pengawasan
Pesan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan bahwa reformasi birokrasi pada area
pengawasan ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan
bebas dari KKN. Untuk mewujudkan tujuan yang terdapat dalam Grand Design tersebut,
Sekretariat Jenderal DPR RI telah memperkuat unit pengawasan dimana sebelumnya fungsi
pengawasan dijalankan pada Eselon III, sejak bulan September tahun 2015 fungsi pengawasan
berada pada tingkat Eselon I.
Fungsi pengawasan pada Sekretariat Jenderal DPR RI melekat pada Inspektorat Utama
sebagaiama tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia sebagaiaman diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor
2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan intern di lingkungan Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
Jenderal. Diharapkan dengan perubahan pelaksanaan fungsi pengawasan intern di Inspektorat
Utama maka upaya penguatan pengawasan intern dapat diwujudkan.
Peningkatan area penguatan pengawasan telah dilaksanakan melalui kegiatan antara
lain:
a. Kebijakan Penanganan Gratifikasi telah dilakukan public campign secara berkala (melalui
himbauan menjelang hari raya). Namun sampai saat ini belum dibentuk unit penanganan
Gratifikasi. Beberapa kali telah diadakan workshop dengan nara sumber dari Komisi
Pemerantasan Korupsi (KPK) dan Bappenas. Pada intinya untuk membentuk unit
penanganan gratifikasi memerlukan tahapan yang cukup panjang dan waktu yang lama,
maka disarankan untuk sementara agar menerbitkan Surat Keputusan Sekjen DPR RI
tentang pemberian tugas kepada Inspektur Utama untuk menerima hasil gratifikasi yang
selanjutnya akan diteruskan kepada KPK.
b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), belum seluruh organisasi
melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko, belum mengidentifikasi
resiko, Sistim Pengendalian Intern belum dimonitoring dan dievaluasi secara berkala.
Disarankan seluruh komponen organisasi dalam hal ini masing-masing individu dalam
pelaksanaan tugasnya menerapkan SPI dan seluruh kegiatannya terdokumentasi, serta
perlu dibentuk Satgas SPIP di tingkat Eselon II.
Contoh praktek penerapan SPIP, antara lain:
1) Pakta Integritas ditandatangani pada saat pelantikan atau mutasi pejabat dan
pegawai.
2) Pendelegasian wewenang yang jelas, yaitu pada saat seorang pejabat tidak dapat
melaksanakan tugasnya karena suatu hal (cuti, dinas luar, diklat, sakit) maka
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
36
dibuatkan surat penugasan “Pelaksana Tugas (Plt)/Pelaksana Harian (Plh)” yang
tercantum secara jelas mengenai penugasan dari siapa kepada siapa, jabatan yang
ditugaskan, dan jangka waktu penugasan. Pada akhir masa penugasan maka si
pelaksana tugas/pelaksana harian membuat laporan mengenai hal-hal apa saja yang
telah dilakukan selama penugasan. Hal ini dikarenakan “history” kegiatan selama
penugasan penting untuk diketahui oleh pejabat yang bersangkutan.
3) Survey internal dilakukan dengan tujuan untuk menilai integritas dan etika para
pegawai. Selain itu, juga untuk menilai kepemimpinan bagi para pejabat. Dampak dari
survey internal diharapkan menghasilkan hal yang positif, yaitu misalnya ditunjukkan
dengan trend menurunnya indisipliner pegawai.
a) Peran APIP yang efektif.
(1) APIP dievaluasi mengenai hasil kerjanya,
(2) Sosialisasi peningkatan kapabilitas APIP, dan
(3) Sosialisasi oleh pemangku kepentingan mengenai pentingnya peningkatan
kapabilitas APIP.
b) Hubungan kerja yang harmonis.
Hubungan antara APIP selaku pengawas dan manajemen atau auditi dibangun
atas dasar persamaan pemikiran, bahwa baik pengawas maupun auditi dalam
menjalankan peran dan tugasnya adalah untuk mendukung tercapainya tujuan
organisasi.
Contoh: Penyampaian laporan hasil pengawasan (per semester) yang dibuat
oleh Inspektur Utama; Penentuan indikator kinerja yang dirumuskan dan
ditetapkan bersama dalam kegiatan audit kinerja.
c) Identifikasi dan penilaian resiko.
Identifikasi resiko dibuat per satuan kerja atau biro. Hasil identifikasi resiko
dibahas bersama dalam rapat koordinasi dan dievaluasi bersama. Hasil yang
ingin dicapai adalah pembenahan sistem, salah satunya melalui penyusunan
SOP pelaksanaan kegiatan.
d) Kegiatan pengendalian.
Beberapa contoh kegiatan pengendalian adalah
(1) Reviu kinerja (LAKIP dan Laporan per kegiatan),
(2) Pembinaan SDM (contoh: jum’at tidak boleh dinas dan setelah diklat
diwajibkan sharing knowledge melalui Program Pelatihan Mandiri/PPM),
(3) pengendalian pengelolaan sistem informasi, dan
(4) pengamanan atas aset fisik.
e) Informasi dan komunikasi.
Diantaranya melalui pembangunan aplikasi dan website, majalah terbitan, SMS
center, dan laporan per periodik dari setiap biro.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
37
f) Pemantauan dan pengendalian.
Telah dilakukan pemantauan upacara bendera, pemantauan penggunaan
area parkir di gedung Nusantara I dan bentuk pengendaliannya telah
memanfaatkan alat komunikasi yang terhubung ke unit-unit kerja.
c. Pembentukan Whistle Blowing System (WBS); telah terdapat kebijakan tentang Whistle
Blowing System, telah ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pedoman Sistim Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System)
Tindak Pidana Korupsi dilingkungan Setjen DPR RI dan telah disosialisasikan kepada
Pejabat Eselon I dan Eselon II pada acara Rakor Sekjen DPR RI tanggal 13 April 2016
namun sampai saat ini belum ada yang menyampaikan keluhan melalui WBS.
d. Penanganan Benturan Kepentingan; telah ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal
DPR RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dan
telah disosialisasikan kepada Pejabat Eselon I dan Eselon II Sekjen DPR RI pada tanggal
13 April 2016.
e. Pembangunan Zona Integritas; telah dilakukan pencanangan zona integritas pada bulan
Nopember 2015, dan telah ditetapkan dan disampaikan unit yang akan dikembangkan
menjadi unit WBK/WBBM yaitu Biro Persidangan yang disampaikan pada acara
Pencanangan. Saat ini telah dilaksanakan rapat-rapat kordinasi dan sosialisasi oleh
KemenPAN dan RB, tetapi belum dapat dilakukan evaluasi karena unit yang ditunjuk
belum melakukan kegiatan yang dipersyaratkan untuk WBK/WBBM. Apabila unit
WBK/WBBM akan diubah harus ditetapkan kembali dengan Surat Keputusan Sekretaris
Jenderal DPR RI.
f. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); beberapa rekomendasi APIP yang
memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dan kegiatan APIP saat ini telah
didukung oleh anggaran yang memadai. Untuk peningkatan kapabilitas APIP menuju Level
3 (teridentifikasi) melalui Internal Audit Capability Model (IACM), kegiatan yang sedang
dilaksanakan diantaranya peningkatan kapabilitas Auditor (SDM) melalui diklat, baik
tekhnis maupun substansi, seminar, conferensi, Program Pelatihan Mandiri (PPM) baik
tatap muka maupun melalui e-learning, benchmarking, serta penyusunan regulasi dibidang
pengawasan.
Dalam rangka pencapaian hasil yang diharapkan tersebut, ada beberapa target yang
ingin dicapai melalui program penguatan pengawasan, yaitu: Pertama, peningkatan kepatuhan
terhadap pengelolaan keuangan negara, yang tingkat keberhasilannya dapat diukur dari
tersusun dan terlaksananya kegiatan SPIP pada Tahun 2019 Level 3 (terdefinisi) dan.
Kapabilitas APIP melalui Internal Audit Capability Model (IACM) pada tahun 2019 Level 3
(teridentifikasi), Kedua, program peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan negara di
lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang tingkat
keberhasilannya diukur dari tersedianya laporan evaluasi atas kemanfaatan dari produk
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
38
layanan dan kegiatan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ketiga,
peningkatan status opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan DPR RI
dengan tingkat keberhasilan berupa tersedianya Peraturan Sekjen DPR RI tentang Tindak
Lanjut Temuan hasil Pemeriksaan BPK. Keempat, penurunan tingkat penyalahgunaan
wewenang yang tingkat keberhasilannya diukur dari adanya unit-unit kerja Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Setjen dan Badan
Keahlian DPR RI. Manfaat dari keempat target tersebut adalah adanya perbaikan dan
peningkatan kualitas kepatuhan unit kerja dan pegawai terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, Setjen dan BK DPR RI memiliki 5 kegiatan
yang masuk ke dalam road map reformasi birokrasi, yaitu:
a. Penguatan sistem perencanaan kinerja
b. Penguatan sistem pengukuran kinerja
c. Penguatan sistem pelaporan kinerja
d. Evaluasi internal
e. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja
Capaian area penguatan akuntabilitas kinerja pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:
a. Penguatan sistem perencanaan kinerja
Sebagai awal penguatan sistem perencanaan kinerja, Setjen dan BK DPR RI telah
melaksanakan perubahan rencana strategis disesuaikan dengan perubahan struktur
organisasi Setjen dan BK DPR RI. Pada saat ini perjanjian kinerja disusun sampai dengan
eselon II, sedangkan untuk turunan ke kinerja eselon III diperjanjikan dalam sasaran kerja
pegawai masing-masing eselon III. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) Setjen dan BK DPR RI telah dilengkapi dengan reviu oleh APIP namun tidak semua
unit kerja melengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Term of Reference (TOR),
dan pricelist. Sedangkan untuk sinkronisasi perencanaan kinerja dalam penyusunan RKT
dan PK sudah mengacu kepada Renstra. Penyesuaian dilakukan pada target yang
ditetapkan. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan untuk menyempurnakan sistem
perencanaan kinerja yang sudah ada. Dari sisi aturan sudah memenuhi norma yang ada,
akan tetapi perlu dilakukan peningkatan kualitas untuk mendukung akuntabilitas kinerja.
b. Penguatan sistem pengukuran kinerja
Dalam hal pengukuran kinerja, sistem penilaian kinerja seharusnya dilakukan
secara berjenjang dan juga oleh dua rekan sejawat, akan tetapi pada saat ini penilaian
kinerja masih dilakukan oleh atasan. Sedangkan untuk monitoring pencapaian kinerja telah
dilaksanakan dengan pencapaian pada tahun 2016 untuk realisasi kinerja mencapai 100%
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
39
sedangkan realisasi anggaran mencapai 80%. Secara sistem, sudah tersedia sistem
pengukuran kinerja berupa e-monev (Bappenas), SMART (Kemenkeu), dan TEPRA
(LKPP) akan tetapi perlu dioptimalkan penggunaannya.
c. Penguatan sistem pelaporan kinerja
Dalam rangka penguatan sistem pelaporan kinerja, maka Setjen dan BK DPR RI
telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terkait penyusunan laporan kinerja
untuk eselon I dan eselon II pada tahun 2016. Sejalan dengan siklus penyusunan laporan
kinerja, Setjen dan BK DPR RI telah mengeluarkan surat
NoSJ/19708/SETJENDPRRI/KP.03/11/2016 tanggal 15 November 2016 perihal
pemberitahuan penyusunan laporan kinerja eselon I dan eselon II di lingkungan Setjen dan
BK DPR RI. Dalam surat dimaksud telah ditetapkan tenggat waktu penyampaian laporan
kinerja yaitu 23 Januari 2017 untuk laporan kinerja eselon II dan 3 Februari 2017 untuk
laporan kinerja eselon I. Sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, sejumlah 7
Eselon II dari 20 eselon II dan 1 Eselon I dari 4 eselon I yang menyerahkan laporan
kinerja tepat waktu. Sementara untuk laporan kinerja unit eselon I dan eselon II di
lingkungan Setjen dan BK DPR RI sampai saat ini belum dipergunakan untuk melakukan
perbaikan manajemen kinerja. Di sisi lain, target laporan kinerja Setjen yaitu B belum
dapat diketahui karena Kemenpan dan RB belum menyerahkan hasil evaluasi atas laporan
kinerja Setjen dan BK DPR RI.
d. Evaluasi internal
Terkait evaluasi internal, telah terdapat pedoman evaluasi kinerja dengan mengacu
kepada Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 07/SEKJEN/2012 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Akan tetapi pedoman yang bersangkutan perlu untuk
dilakukan revisi seiring perubahan peraturan yang menaunginya yaitu Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan
Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan
evaluasi atas Renstra-RKT_PK dan laporan kinerja dengan bekerjasama dengan
Kemenpan dan RB. Akan tetapi pada saat ini belum ditentukan unit kerja eselon I dan
eselon II yang dijadikan sampel dalam penilaian laporan kinerja.
e. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja
Penggunaan teknologi informais dalam manajemen kinerja telah diawali dengan
pembuatan aplikasi PORTAL pegawai yang didalamnya terdapat aplikasi penilaian
prestasi kerja pegawai yang menunjukkan kinerja yang diperjanjikan dan dihasilkan oleh
pegawai. Untuk pembaharuan data atas manajemen kinerja utamanya dalam aplikasi
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
40
penilaian prestasi kerja pegawai dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan
jabatan. Sedangkan untuk monev kinerja melalui aplikasi penilaian prestasi kerja pegawai
belum dapat dilaksanakan karena belum terintegrasi dengan aplikasi catatan harian.
Selain itu monev kinerja yang dilaksanakan juga belum komprehensif terutama terkait
dengan anggaran.
4. Penguatan Kelembagaan Capaian reformasi birokrasi area perubahan penguatan kelembagaan secara garis
besar dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Evaluasi organisasi
Sejalan dengan dinamika organisasi dan mempertimbangkan permasalahan
yang ditemukan di lapangan, Setjen dan BK DPR RI melakukan evaluasi organisasi
dengan melakukan penguatan beberapa tugas dan fungsi unit kerja. Kegiatan evaluasi
organisasi yang dilaksanakan Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2016 meliputi:
a. Perubahan struktur organisasi
Beberapa permasalahan yang ditemui diantaranya permasalahan di bidang
analisis kebijakan dan perumusan produk hukum, di bidang penataan pelaksanaan
kegiatan analisa surat pengaduan masyarakat, di bidang pengelolaan
anggaran/keuangan, pengelolaan pegawai tidak tetap (tenaga ahli, staf administrasi,
dan pegawai non pegawai negeri lainnya), serta permasalahan dukungan terhadap
musyawarah pimpinan DPR RI. Sehingga disusunlah naskah akademik perubahan
struktur organisasi yang pada akhirnya mendapat persetujuan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat
Persetujuan Nomor B/467/M.PAN-RB/01/2016 perihal Penataan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia. Dengan memperhatikan surat Kemenpan dan RB tersebut,
Sekretariat Jenderal menetapkan perubahan struktur organisasi Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor
2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Secara garis besar
perubahan struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris
Jenderal di atas adalah sebagai berikut:
1) Penataan kembali pelaksanaan tugas analisa surat pengaduan masyarakat
yang dilaksanakan oleh Bagian Pengaduan Masyarakat. Semula tugas
melaksanakan analisis surat pengaduan masyarakat terpusat dalam satu
subbagian menjadi terbagi dalam dua subbagian yaitu Subbagian Analisis
Pengaduan Masyarakat I dan Subbagian Analisis Pengaduan Masyarakat II,
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
41
dengan melekatkan tugas tata usaha Bagian pada Subbagian Analisis
Pengaduan Masyarakat II.
2) Penataan kembali dukungan pengelolaan administrasi pegawai tidak tetap
(tenaga ahli, staf administrasi, dan pegawai non pegawai negeri lainnya), yang
semula dilaksanakan oleh Subbagian Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di
Bagian Keanggotaan dan Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Biro Kepegawaian
dan Organisasi, menjadi dilaksanakan khusus oleh Bagian Tata Usaha Tenaga
Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR yang ditempatkan di Biro
Kesekretariatan Pimpinan. Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf
Administrasi Anggota DPR terdiri atas Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan
Subbagian Tata Usaha Staf Administrasi Anggota DPR.
Dampak penataan ini unit kerja Bagian Keanggotaan dan Pengelolaan
Pegawai Tidak Tetap berubah nomenklatur menjadi Bagian Keanggotaan dan
Kesekretariatan Fraksi dengan organisasi terdiri atas Subbagian Administrasi
Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi.
3) Penataan kembali tugas dan fungsi perencanaan dan pengelolaan keuangan.
Dua bagian di Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu Bagian Perencanaan
yang terdiri atas 3 subbagian yaitu Subbagian Penyusunan Program dan
Anggaran DPR, Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian, dan Subbagian Pelaksanaan Anggaran, serta
Bagian Akuntansi dan Pelaporan yang terdiri atas 3 subbgaian yaitu Subbagian
Kas dan Pembukuan, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan, dan
Subbagian Penggajian dilakukan penataan menjadi 3 bagian dengan susunan
organisasi sebagai berikut:
a) Bagian Perencanaan, yang terdiri atas:
(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran DPR; dan
(2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian.
b) Bagian Administrasi Keuangan, yang terdiri atas:
(1) Subbagian Kas dan Pembukuan; dan
(2) Subbagian Penggajian.
c) Bagian Evaluasi dan Pelaporan, yang terdiri atas:
(1) Subbagian Monitoring dan Evaluasi; dan
(2) Subbagian Pelaporan.
4) Penataan kembali dukungan musyawarah Pimpinan DPR RI, yang semula
dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Badan Musyawarah, dilakukan
pemisahan fungsi, sehingga berdampak penambahan 1 unit kerja eselon 3
yaitu Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan yang mempunyai tugas
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
42
melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Musyawarah Pimpinan DPR
RI, pertemuan koordinasi, dan konsultasi. Bagian Sekretariat Musyawarah
Pimpinan terdiri atas Subbagian Rapat dan Subbagian Tata Usaha.
b. Pendampingan terhadap unit kerja yang baru terbentuk
Selain melaksanakan perubahan struktur sebagaimana dijelaskan di atas,
Setjen dan BK DPR RI juga melakukan pendampingan sebagaimana agenda
prioritas pada penguatan kelembagaan di Setjen dan BK DPR RI. Kegiatan
penataan dan pendampingan dalam menyusun dan mengevaluasi rincian tugas dan
fungsi organisasi, pada tahun pertama ini, evaluasi difokuskan kepada unit kerja
yang baru dibentuk dan belum lengkap pembentukan organ dan alat-alat kerja
seperti pedoman di dalam unit kerja tersebut diantaranya adalah Bagian Hubungan
Masyarakat dan Bagian Televisi dan Radio Parlemen. Walaupun fungsi pelayanan
informasi publik dan pengelolaan televisi parlemen bukan merupakan fungsi baru di
Setjen dan BK DPR RI, akan tetapi dengan perubahan struktur perlu dilakukan
penilaian atas ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi dilihat dari
peraturan tentang organisasi dan tata kerja yang dibuat dengan permasalahan yang
dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan.
c. Penyiapan kegiatan evaluasi organisasi
Mencermati dinamika DPR RI yang begitu cepat, yang menuntut adanya
perceptan perubahan menuju DPR modern, serta adanya usulan dari unit kerja
untuk menyesuaikan tugas dan fungsi maka dilakukan evaluasi organisasi pada
akhir tahun 2016. Dari hasil evaluasi tersebut, Setjen dan BK DPR RI mengajukan
perubahan struktur organisasi yang berdampak pada perubahan Peraturan Presiden
tentang Setjen dan BK DPR RI. Secara garis besar perubahan yang dilaksanakan
pada Peraturan Presiden dimaksud adalah sebagai berikut:
1) Penambahan Staf Khusus Pimpinan DPR, khususnya Staf Khusus Ketua DPR
yang semula 3 orang menjadi 5 orang.
2) Penataan kembali rumusan fungsi Deputi Bidang Persidangan dan Deputi
Bidang Administrasi.
3) Pada Badan Keahlian, yaitu ditambahkan 1 eselon II dengan nomenklatur
Sekretariat Badan Keahlian dan peningkatan fungsi TU pada masing-masing
pusat yang sebelumnya ditangani oleh eselon IV menjadi eselon III.
4) Pada Deputi Bidang Persidangan, dilaksanakan penambahan fungsi protokol
yang merupakan pindahan dari Deputi Bidang Administrasi. Dampaknya dalam
batasan organisasi dilakukan penambahan jumlah eselon II, yang semula
berjumlah 5 Biro menjadi 6 Biro.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
43
5) Pada Deputi Bidang Administrasi, dilaksanakan penambahan fungsi
pengelolaan administrasi keanggotaan dan pengelolaan pegawai non pegawai
negeri serta pemisahan fungi perencanaan dengan keuangan.
6) Pada Inspektorat Utama, yaitu penguatan fungsi TU pada masing-masing
inspektorat yang sebelumnya ditangani oleh eselon III yang melaksanakan
dukungan adminisrasi kepada keseluruhan inspektorat utama menjadi eselon
III yang langsung berada di bawah masing-masing inspektorat.
7) Perubahan tersebut di atas juga berimplikasi kepada beberapa unit kerja
eselon III dan IV sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
Dalam proses penataan organisasi yang berdampak pada peraturan presiden
maka proses pembentukan Peraturan Presiden berada dalam koordinasi dengan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mengingat
penataan organisasi yang akan dilaksanakan berdampak pada perubahan peraturan
presiden maka kegiatan ini dapat memakan waktu yang lebih lama. Sehingga
kegiatan ini akan menjadi prioritas dalam kegiatan penataan organisasi di tahun
2017, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan persiapan penyusunan Peraturan
Sekretaris Jenderal tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan BK DPR RI.
2. Penyusunan kebijakan penataan organisasi
Kegiatan penyusunan kebijakan penataan organisasi yang dilaksanakan Setjen dan BK
DPR RI pada tahun 2016 meliputi:
a. Penyusunan Pedoman Penataan Organisasi
Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penataan organisasi dapat
dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta menjaga kualitas penataan organisasi,
Setjen dan BK DPR RI telah menyusun kebijakan penataan organisasi, yang diatur
dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penataan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pedoman penataan organisasi di lingkungan
Setjen dan BK DPR RI disusun dengan tujuan:
1) Untuk memberikan panduan bagi tiap-tiap unit kerja di lingkungan Setjen dan BK
DPR dalam menyiapkan, menyusun, dan melaksanakan penataan organisasi
sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi, prosedur dan ketentuan yang berlaku;
dan
2) Untuk memberikan panduan kepada unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR
dalam melakukan penataan organisasi dengan mengutamakan kepentingan
organisasi secara keseluruhan.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
44
Secara garis besar pedoman ini berisi tentang pertimbangan penataan
Pertanggungjawaban Tata Usaha (adminstrasi) pada tanggal 14 September 2016.
b. Penyusunan Pedoman Penyusunan NA
Pedoman/manual standar format penyusunan NA dan RUU yang disusun
merupakan penyesuaian dari pedoman format penyusunan NA dan RUU yang
berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjadi pedoman format
penyusunan NA dan RUU yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 serta penyempurnaan dari mekanisme yang telah dilaksanakan.
Penyusunan pedoman ini diperlukan untuk menyamakan pemahaman
mengenai sistematika dan susbstansi Naskah Akademik RUU dan menjamin
penympurnaan atau peningkatan kualitas NA. Pedoman penyusunan NA
menguraikan dengan bahasa yang mudah dimengerti mengenai isi dari suatu NA
RUU.
Pada saat ini, pedoman penyusunan NA sampai pada tahap pengeditan
dan penghalusan kalimat. Langkah selanjutnya adalah penerbitan dalam bentuk
buku dan sosialisasi.
Walaupun pedoman ini belum selesai, namun praktek penyusunan NA
sudah disesuaikan dengan pedoman yang baru, sehingga secara tidak langsung
telah dilakukan sosialisasi secara langsung dalam praktek penyusunan NA dan
RUU.
Beberapa substansi penting dalam pedoman ini adalah disamping
menjelaskan lebih rinci dan sederhana mengenai isi NA, juga dilengkapi dengan
lampiran yaitu instrument-instrumen pendukung seperti uraian singkat mengenai
metode penelitian hukum, instrument Regulatory Impact Assesment, Regulatory
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
77
Cost and Benefit Analysis, dan metode ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity
Communication,Interest, Process, Ideology)
c. Peningkatan Kapasitas Pejabat Fungsional Perancang Undang-Undang
Kegiatan yang dilakukan dalam penguatan SDM antara lain melalui
pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi perancang undang-undang. Pendidikan dan
pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai di Pusat PUU
dengan telah diikutkan dalam berbagai diklat. Diklat-diklat tersebut dilaksanakan
pada bulan Januari sampai dengan September 2016 yaitu:
Tabel 14
Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi
di Pusat Perancangan Undang-Undang
NO NAMA DIKLAT/SEMINAR/
WORKSHOP TEMPAT DAN TANGGAL PENYELENGGARA
1. Seminar Comparative Legislative Drafting Process – The UK and Indonesian System
Hotel Sultan pada tanggal 24 Februari 2016
Westminster Foundation dan Pusat PUU BKD
2. Workshop Penelitian Hukum dan Roccipi
Hotel Santika BSD pada tanggal 11-12 Maret 2016
Westminster Foundation dan Pusat PUU BKD
3. Workshop Penelitian Hukum dan Roccipi
Hotel Grand Zuri BSD pada tanggal 18-19 Maret 2016
Westminster Foundation dan Pusat PUU BKD
4. Seminar Nasional Penguatan BKD dalam Rangka Percepatan Reformasi DPR RI BKD I
Ruang KK II DPR RI pada tanggal 28 April 2016
BKD DPR RI
5. Seminar Nasional Peningkatan Kapasitas Perancang
Hotel Royal Kuningan pada tanggal 11 – 12 Agustus 2016
Pusat PUU BKD DPR RI dan Ditjen PP Kemenkumham
6. Workshop 71 Tahun DPR RI dan Kinerjanya
Ruang Rapat MKD pada tanggal 25 Agustus 2016
Pusat Penelitian BKD DPR RI
9. Diklat Bahasa Indonesia
Park Hotel Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2016
Pusdiklat Setjen DPR RI
10. International Symposium Perbandingan Pembentukan Undang-Undang di Beberapa Negara di Dunia
Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2016
Ditjen PP Kemenkumham
11. Diklat Presentasi yang Efektif Ruang Belajar Pusdiklat Nusantara I pada tanggal 22 – 25 Agustus 2016
Pusdiklat Setjen DPR RI
12. Seminar Nasional tentang Terorisme (Pansus Terorisme)
Ruang rapat KK II
DPR RI
Pansus Terorisme DPR RI
13. Seminar Sosialisai Layanan Perpustakaan
Ruang Rapat Badan Anggaran Nusantara II
Perpustakaan DPR RI
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
78
NO NAMA DIKLAT/SEMINAR/
WORKSHOP TEMPAT DAN TANGGAL PENYELENGGARA
pada tanggal 31 Maret 2016
14. Seminar Evaluasi Sistem Ketenagajerjaan Pemerintahan Jokowi-JK Dalam Menghadapi Persaingan Global Ekonomi Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27
Aula Serba Guna Pustaka Loka Gedung Nusantara IV pada tanggal 24 Maret 2016
Komisi IX DPR RI
15. Seminar Nasional Evaluasi dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional
Nusantara IV pada tanggal 23 – 24 Agustus 2016
Komisi III DPR RI
16. Seminar Kesehatan Kerja
Ruang Pansus B DPR RI pada tanggal 4 Maret 2016
Pusdiklat Setjen DPR RI
17. Seminar Penanggulangan Stres
Ruang Pansus B DPR RI pada bulan Maret 2016
Pusdiklat Setjen DPR RI
18. Workshop on Development Effectiveness to Implement The SDGs
Operational Room DPR RI pada tanggal 30-31 Agustus 2016
DPR RI
d. Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung
Sesuai hasil rapat website tertanggal 27 Juli 2016, saat ini sedang dalam
penyusunan website PUU yang menjadi satu kesatuan dengan Website Badan
Keahlian DPR RI. Namun kegiatan ini masih dalam proses untuk disesuaikan
dengan pembentukan website Badan Keahlian DPR RI. Sedangkan sarana
prasarana pendukung seperti computer belum dilaksanakan selama kegiatan
quick wins ini.
Kegiatan yang masih akan dilanjutkan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:
a. Penyelesaian Pedoman Penyusunan Naskah Akademik.
b. Penyelesaian SOP Penyusunan NA dan RUU.
c. Penerapan Pedoman dan SOP
1) RUU tentang Kehutanan.
2) RUU tentang Perikanan.
3) RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4) RUU tentang Persandian.
d. Pembuatan Website PUU
e. Evaluasi dan Monitoring.
f. Penyempurnaan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
79
2. Sistem Informasi Legislasi Sistem informasi legislasi (Sileg) merupakan gambaran rekam jejak program
legislasi nasional rancangan undang-undang. Aplikasi Sileg atau sistem informasi
legislasi merupakan aplikasi yang telah dirintis Setjen DPR RI sejak tahun 2015.
Dengan adanya sileg maka dapat memberikan informasi tentang proses legislasi di
DPR RI dan masyarakat dapat mengakses proses penyusunan dan pembahasan RUU
di DPR. Keberadaan sileg saat ini telah melalui tahapan implementasi, sosialiasi,
evaluasi, dan perbaikan.
Pada tahap implementasi, sileg telah dapat diakses secara online mengenai
proses pembahasan rancangan undang-undang DPR RI. Selanjutnya dilakukan
sosialiasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Setelah berjalan terdapat evaluasi
yaitu untuk memberikan informasi tentang proses awal pembentukan undang-undang,
maka dilakukan penambahan menu penyusunan yang didalamnya terdapat informasi
konsep naskah akademik dan draft RUU yang telah disiapkan oleh Badan Keahlian,
selanjutnya dilakukan presentasi di hadapan Alat Kelengkapan, apabila telah disetujui
akan diupload ke sileg. Selain itu juga dilakukan penambahan menu harmonisasi yang
didalamnya terdapat informasi tentang konsep yang telah dilakukan harmonisasi di
Badan Legislasi.
Selain itu setelah melalui evaluasi, sileg yang baru juga memberikan kemudahan
bagi masyarakat untuk memberikan feedback terkait penyusunan undang-undang yang
ditujukan kepada email masing-masing alat kelengkapan. Terkait pengisian/upload data
sileg, perlu disusun pedoman. Hal ini untuk menjaga kelengkapan informasi yang ada
dalam sileg.
Gambaran perubahan sebelum dan sesudah evaluasi sileg sebagaimana
terdapat dalam tabel berikut:
Tabel 15
Gambaran Sileg sebelum dan sesudah evaluasi
Lama Baru
1. Proses pembahasan RUU tidak tampak dan masih berdiri sendiri
1. Proses pembahasan setiap RUU terlihat jelas dan telah terintegrasi pada tautan setiap Nama RUU
2. Tidak ada proses pembahasan penyiapan RUU
2. Untuk mengetahui proses pembahasan setiap RUU dapat ditelusuri pada menu rekam jejak
3. Menu Prolegnas, Harmonisasi, berdiri sendiri berada pada menu Badan Legislasi
3. Menu Prolegnas, Harmonisasi sudah terintegrasi pada setiap tautan Nama RUU, terdapat 2 kategori Prolegnas yaitu Prolegnas 2015-2019 (long list) dan Prolegnas Prioritas yang telah dikelompokkan berdasarkan tahun
4. Menu RUU berdiri sendiri, dalam menu RUU berisi tentang:
4. Pada menu Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas secara umum memuat informasi tentang:
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
80
Lama Baru
a. Nama RUU yang diusulkan
b. Komisi/Pansus yang membahas
c. Email komisi/pansus yang membahas
a. Nama RUU yang diusulkan
b. Komisi dan Fraksi Pengusul RUU
c. Masyarakat Pengusul
d. Pasangan Kerja Komisi/Pansus pembahas RUU
e. Komisi/Pansus yang membahas
f. Status RUU
g. Tanggal Pengusulan
h. Posisi RUU
i. Menu RUU yang berisi tentang deskripsi konsepsi (DPR/Pemerintah/DPD), rekam jejak, dan email komisi/pansus yang membahas
Aplikasi Sileg secara keseluruhan telah selesai dibangun dan sudah bisa
digunakan secara baik.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
81
Aplikasi sileg dibagi dalam dua bagian yaitu :
a. Aplikasi Sileg dalam Website www.dpr.go.id
Tampilan dalam website www.dpr.go.id yang disajikan untuk umum, dalam
tampilan ini masyarakat bisa melihat hasil pemhahasan baik dalam menu-menu.
Cara akses informasi dalam sileg adalah dengan membuka website
www.dpr.go.id , masuk ke menu diatas : menu Legislasi. dari menu legislasi dapat
diaskes dua menu didalamnya yaitu :
Prolegnas 2015-2019
Prolegnas Prioritas
Dari kedua menu tersebut yaitu Prolegnas 2015-2019 dan prolegnas
Prioritas didalamnya terdapat informasi nama-nama RUU. Dalam masing-masing
nama RUU tersebut, terdapat informasi antara lain:
a. Nama RUU yang diusulkan
b. Komisi dan Fraksi Pengusul RUU
c. Masyarakat Pengusul
d. Pasangan Kerja Komisi/Pansus pembahas RUU
e. Komisi/Pansus yang membahas
f. Status RUU
g. Tanggal Pengusulan
h. Posisi RUU
i. Menu RUU yang berisi tentang deskripsi konsepsi (DPR/Pemerintah/DPD), rekam jejak, dan email komisi/pansus yang membahas
b. Aplikasi Sileg dalam Portal Setjen
Aplikasi Sileg dalam Portal digunakan untuk halaman belakang, dimana
dalam halaman ini digunakan oleh administrator aplikasi (user) untuk memasukan
materi materi yang akan ditampilkan dalam aplikasi Sileg yang ada dalam tampilan
halaman website www.dpr.go.id
Administrator user adalah staff atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala
bagian Panitia Khusus atau Komisi yang membahas yang membahas rancangan
undang undang.
Pengguna Aplikasi Sileg adalah Sekretariat Alat kelengkapan Dewan seperti
Komisi, Panitia Khusus dan Badan, serta Bdan Keahlian.
Sekretariat Alat kelengkapan Dewan seperti Komisi, Panitia Khusus
berperan dalam pengisian website sileg yang ada dalam menu website
www.dpr.go.id, sesuai dengan Pansus RUU yang ditanganinya. Sekretariat Alat
kelengkapan Dewan seperti Komisi, Panitia Khusus mengusulkan kepada
Sekretariat Baleg untuk dibuatkan “rumat” Rancangan undang undang yang akan
dibahas, dan mengusulkan nama pejabat / staff yang akan menjadi administrator
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
83
aporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen dan BK DPR RI Tahun 2016
merupakan gambaran secara keseluruhan dari pelaksanaan kegiatan RB dan Quick
Wins di lingkungan Setjen dan BK DPR RI tahun 2016. Diharapkan laporan ini dapat
memberikan informasi kepada publik tentang apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Setjen dan
BK DPR RI untuk mewujudkan DPR Modern dalam kerangka reformasi birokrasi. Laporan ini juga
memberikan informasi kepada pelaksana RB khususnya Pimpinan di lingkungan Setjen dan BK DPR
RI untuk memperhatikan dan mencermati rencana-rencana kegiatan RB yang telah disepakati dalam
Road Map Reformasi Birokrasi Setjen dan BK DPR RI, apakah dapat dilaksanakan, apakah ada
kendala atau hambatan, apakah perlu adanya penyesuaian target atau rencana.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2015 – 2019, maka untuk tahun 2017
rencana aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana terdapat dalam tabel 16.
Tabel 16
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
MANAJEMEN PERUBAHAN
1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.
Pembentukan Tim Reformasi. Keputusan Sekjen tentang Pembentukan Tim RB
X
Penetapan Rencana Kerja Tim RBI.
Keputusan tentang Rencana Kerja TIM RB
X
Monitoring, evaluasi dan tindaklanjut.
Laporan monitoring X
2. Pemantauan dan Evaluasi.
Pengorganisasian PMPRB. Keputusan Sekjen tentang Pembentukan Tim PMPRB
X
L
BAB IV PENUTUP
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
84
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
Sosialisasi PMPRB. Laporan Kegiatan Sosialisasi PMPRB
X
Pelatihan Assessor. Laporan Kegiatan Diklat Assessor RB
X
PembentukanTim PMPRB. Keputusan Sekjen tentang Pembentukan Tim PMPRB
X
Penyusunan Pedoman Mekanisme Kerja PMPRB (termasuk pengaturan tentang riviu kertas kerja).
Keputusan Sekjen tentang Pedoman Mekanisme Kerja PMPRB
X
Rencana Aksi dan Tindak Lanjut.
Laporan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut
X
3. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja.
Penyelenggaraan pertemuan yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi.
(Melanjutkan kegiatan Raboan)
Laporan Kegiatan Rapat Raboan
X
Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan kepada semua pejabat struktural.
(Melanjutkan program diklat Leadership and Management)
Laporan Kegiatan Diklat Leadership and Management
X
Sosialisasi mengenai langkah-langkah reformasi birokrasi yang sedang dilakukan.
(Dilaksanakan secara periodik minimal enam bulan sekali)
Laporan Kegiatan Sosialisasi X
Sosialisasi dengan memanfaatkan media komunikasi cetak seperti banner, poster, booklet atau buku saku.
(Melaksanakan updating setiap ada informasi baru)
Media Komunikasi Cetak
X
Sosialisasi dengan memanfaatkan media IT seperti website @portal.dpr.go.id.
(Melaksanakan updating setiap adai nformasi baru)
Media IT X
Pembentukan Agen Perubahan
(Sudah dilakukan melalui Keputusan Sekjen Nomor 1228/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Pedoman Pembentukan Agen Perubahan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI)
Pelaksanaan Keputusan Sekjen Nomor 1228/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Pedoman Pembentukan Agen Perubahan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI
(Laporan Pembentukan Agen Perubahan)
X
Pengembangan kapasitas agen perubahan melalui berbagai pelatihan, misalnya pelatihan
Kegiatan Diklat X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
85
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
agen perubahan, ceramah implementasi RAPI, pemberian consulting, coaching and training, serta knowledge sharing.
Penetapan RAPI sebagai budaya unggul.
Revisi Peraturan Sekjen DPR I Nomor 03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal DPR RI).
X
Pencanangan budaya kerja positif.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pencanangan Budaya Kerja Positif.
X
Penegakan kode etik dan kode perilaku.
Revisi Persekjen tentang Pembentukan, Susunan, Tugas dan Tata Beracara Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)
X
Pelaksanaan penegakan kode etik dan kode perilaku
X
Penanganan konflik kepentingan.
Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penerapan Persekjen No.8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI
X
Pengelolaan laporan kekayaan pegawai.
Laporan Kegiatan Pelaksanaan LHKPN dan LHKASN
X
Pelaksanaan sistem whistleblowing
Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penerapan Persekjen No.9 Tahun 2015 tentang whistleblower system)
X
Penanganan gratifikasi dan transparansi
Tersusunnya Pedoman Penanganan Gratifikasi dan Transparansi
X Kegiatan yang belum terealisasi pada tahun 2016
Laporan Kegiatan Penanganan Gratifikasi dan Transparansi
X
Survei internal RAPI kepada seluruh pegawai yang ditujukan untuk mengetahui Pengetahuan, Pemahaman, dan Pelaksanaan dalam keseharian di lingkungan kerja
Laporan Survei RAPI
Survei kepuasan pemangku utama (DPR RI) terhadap kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
Laporan Survei Kepuasan X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
86
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN
1. Penguatan Sistem Pengawasan
Sosialisasi Surat Keputusan Sekjen No. 1268/SEKJEN/2015 ttg Pedoman SPIP
Kegiatan Sosialisasi X Kegiatan yang belum terealisasi pada tahun 2016
Membentuk Satgas SPIP Terbentuknya Satgas SPIP
Membuat MOU dengan BPKP MOU dengan BPKP X Kegiatan yang belum terealisasi pada tahun 2016
Diagnostik asesmen Diagnostik asesmen
Melakukan penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal
Penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal
X Kegiatan yang belum terealisasi pada tahun 2016
Reviu penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal
Hasil Reviu penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal
X
Melakukan kegiatan pengendalian intern melalui Probity Audit
Kegiatan pengendalian intern melalui Probity Audit
X
Membangun sistem informasi dan komunikasi dengan unit kerja atas pelaksanaan SPIP
Terbentuknya sistem informasi dan komunikasi dengan unit kerja atas pelaksanaan SPIP
Pencanangan zona integritas oleh Menpan dan penunjukkan unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat menuju WBK/WBBM
Telah diselesaikan pada tahun 2016
Penilaian Mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan
X
Pengusulan kepada MenPANRB untuk Unit yang telah WBK untuk menuju WBBM
Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
Penunjukkan unit kerja baru yang diusulkan untuk mendapat predikat menuju WBK/WBBM
Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
Pengusulan reviu kepada MenPAN RB
X
Penetapan Predikat WBBM oleh KemenPANRB
Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
Penilaian Mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan
Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
Penetapan predikat WBK oleh Instansi terkait
X
Pengusulan reviu kepada MenPAN RB
Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
Penetapan predikat WBK oleh Instansi terkait
Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
5. Pengaduan Masyarakat terhadap kinerja Sekretariat Jenderal
Penyusunan peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI
Peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI
X Kegiatan yang belum terealisasi pada tahun 2016
Sosialisasi Peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI
Kegiatan sosialisasi X
Implementasi Peraturan Sekjen Kegiatan implementasi Target akan
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
88
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI
dilaksanakan pada tahun 2018
Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI
Kegiatan pemantauan dan Evaluasi
Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
6. Penanganan Benturan Kepentingan
Sosialisasi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan
Kegiatan sosialisasi Telah dilaksanakan pada tahun 2016
Implementasi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan
Kegiatan implementasi X
Pemantauan dan Evaluasi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan
Kegiatan Pemantauan Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
Revisi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan
Hasil Revisi Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
7. Peningkatan kapabitas APIP
Pengajuan diklat pembentukan JFA dan diklat perjenjangan
Kegiatan Diklat X
Penambahan kuantitas JFA dari internal dan eksternal
kuantitas JFA dari internal dan eksternal
Rekruitmen JFA baru rekruitmen JFA baru X
PKM/PKS PKM/PKS X
Pendampingan oleh BPKP Kegiatan pendampingan X
Bimtek IACM dan melaksanakan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 1
Kegiatan Bimtek
Pelaksanaan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 2
Kegiatan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 2
X
Pelaksanaan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 3
Kegiatan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 3
Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
Pelaksanaan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 4
Kegiatan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 4
Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
8. Pembangunan Infrastruktur pengawasan
Sosialisasi peraturan Sekjen No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Sekretariat Janderal DPR RI
Kegiatan Sosialisasi Telah
dilaksanakan pada tahun 2016
Implementasi Peraturan Sekjen No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Sekretariat
Kegiatan Implementasi X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
89
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
Janderal DPR RI
Pemantauan dan evaluasi implementasi No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Sekretariat Janderal DPR RI
Kegiatan Pemantauan Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
Penyesuaian /revisi SK Sekjen No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Sekretariat Janderal DPR RI dan penyusunan peraturan Sekjen tentang pedoman reviu, dan sosialisasi peraturan
Hasil Revisi Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
Sosialisasi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI
Kegiatan Sosialisasi Telah
dilaksanakan pada tahun 2016
Implementasi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI
Kegiatan Implementasi X
Evaluasi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI
Kegiatan Evaluasi Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
Penyesuaian/revisi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI
Hasil Revisi Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
Sosialisasi peraturan Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI
Kegiatan Sosialisasi Telah
dilaksanakan pada tahun 2016
Pemantauan implementasi Kegiatan Pemantauan X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
90
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
Peraturan Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI
Pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI
Kegiatan Pemantauan Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
Penyesuaian /revisi SK Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI
Hasil Revisi Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
Pembuatan SOP kegiatan pengawasan dan Internalisasi SOP
SOP X Kegiatan yang
belum terealisasi pada tahun 2016
Pelaksanaan SOP kegiatan pengawasan
SOP X
Evaluasi SOP kegiatan pengawasan
Hasil Evaluasi Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
Penyesuaian /revisi SOP kegiatan pengawasan
Hasil Revisi Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
1. Penguatan Sistem Perencanaan Kinerja
1. Penyempurnaan Renstra Renstra
2. Penyempurnaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
RKT X
3. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
RKA X
4. Penetapan Rencana Aksi (kinerja dan keuangan) tiap bulan
Laporan kinerja dan keuangan per bulan
X
5. Penerapan Perjanjian Kinerja (PK)
PK X
2. Pengukuran Kinerja
1. Sistem Penilaian Kinerja secara berjenjang
Penilaian kinerja X
2. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja
Monev X
3. Penguatan Sistem Pelaporan Kinerja
1. Peningkatan kemampuan pegawai dalam menyusun laporan kinerja
Laporan Kinerja
2. Peningkatan ketepatan waktu penyerahan laporan
X
4. Evaluasi Internal
1. Penyusunan pedoman evaluasi laporan kinerja
Evaluasi Kinerja
2. Pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi
X
5. Pembangunan/Pe 1. Penyusunan rencana Aplikasi Target akan
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
91
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
ngembangan TI dalam Manajemen Kinerja
pembangunan informasi manajemen kinerja
dilaksanakan pada tahun 2018
2. Pembangunan sistem database kinerja
Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
3. Pembangunan sistem monev kinerja
Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
PENGUATAN KELEMBAGAAN
Evaluasi Organisasi
Penyusunan rencana kerja evaluasi organisasi
Laporan Evaluasi
X
Penyusunan instrument evaluasi organisasi
X
Pengumpulan data evaluasi organisasi
X
Pengolahan dan analisis data evaluasi organisasi
X
Laporan evaluasi organisasi X
Penyusunan Kebijakan Penataan Organisasi
Penyusunan Pedoman Penataan Organisasi
Pedoman
Pembangunan sistem penataan organisasi berbasis teknologi informasi
Aplikasi Sistem Penataan Organisasi
X
PENGUATAN TATA LAKSANA
1. Penyusunan Peta Proses Bisnis di Setjen DPR
Pembentukan Tim
Peta Proses Bisnis
X
Penyusunan Rencana Kerja X
Pelaksanaan penyusunan peta proses bisnis
X
Penetapan hasil penyusunan peta proses bisnis
X
2. Penyusunan SOP
Penyusunan Rencana Kerja
SOP
Pelaksanaan penyusunan SOP X
Penetapan hasil penyusunan SOP
X
3. Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi
Pembentukan Tim Pembangunan/Pengembangan Aplikasi
Tim Pengembangan Aplikasi X
Penyusunan Rencana Kerja X
Implementasi Pembangunan/Pengembangan Aplikasi
Aplikasi X
1. Pembangunan Aplikasi Arsip dan Museum
X
2. Pembangunan website Badan Keahlian
3. Penerapan dan Evaluasi Aplikasi SILEG
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
92
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
4. Pembangunan website ITTAMA dan Whistleblowing System
5. Pengembangan Aplikasi Arsip dan Museum
X
6. Pembangunan Website TV dan Radio Parlemen
X
7. Pembangunan aplikasi e-Paper
X
8. Pengembangan website Perpustakaan diintegrasikan dengan SLIMS
Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
9. Pembangunan website Biro KSAP
Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
10. Integrasi Aplikasi Arsip dan Museum dengan PPID
Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
11. Pembangunan aplikasi e-Repository Institusi
Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
Penyerahan Aplikasi X
Penyusunan SK penggunaan aplikasi untuk unit kerja lain yang terkait
SK Sekjen X
4. Manajemen Kearsipan Berbasis TIK
Meng-alihmediakan dokumen legislasi kedalam bentuk digital
Arsip Digital
Meng-alihmediakan dokumen anggaran kedalam bentuk digital
X
Meng-alihmediakan dokumen pengawasan kedalam bentuk digital
X
Meng-alihmediakan personal files kedalam bentuk digital
X
Memasukkan dokumen yang telah berbentuk digital ke dalam aplikasi
X
Menambah jenis konten arsip, antara lain: foto, video, audio
Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
Launching aplikasi Arsip dan Museum (ARMUS) untuk publik
Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
1. Perbaikan berkelanjutan
Menyusun rencana kebutuhan pegawai
Rencana Kebutuhan Pegawai
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
93
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN
Menerapkan rencana kebutuhan pegawai di dalam sistem manajemen ASN
Laporan Pelaksanaan Rencana Kebutuhan Pegawai
X
Monitoring dan evaluasi perencanaan kebutuhan pegawai ASN
Laporan Monitoring dan Evaluasi Perecanaan Kebutuhan Pegawai ASN
X
2. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi
Melaksanakan system rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi
Laporan Pelaksanaan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Secara Transparan Berbasis Kompetensi
X
Monitoring dan evaluasi system rekrutmen dan seleksi
Laporan Monitoring dan Evaluasi Sistem Rekrutmen dan Seleksi
X
3. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, berbasis kompetensi didukung makin efektifnya pengawasan oleh KASN
Mengganti Persetjen DPR RI No 561/Sekjen/2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Lingkungan Setjen DPR RI dan Persetjen DPR RI 01A/PER-SEKJEN/2013 tentang Pedoman Pengangkatan Pejabat Eselon I, II, III dan IV Setjen DPR RI dengan peraturan baru terkait system promosi
Peraturan Setjen DPR RI tentang Sistem Promosi
Melaksanakan peraturan mengenai sistem promosi secara terbuka berbasis kompetensi
Laporan Pelaksanaan Sistem Promosi Secara Terbuka Berbasis Kompetensi
X
Monitoring dan evaluasi system promosi
Laporan monitoring dan evaluasi system promosi
X
4. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center
Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pemanfaatan assessment center
Pedoman Pelaksanaan dan Pemanfaatan Assessment Center
X
Melaksanakan assessment center di dalam manajemen pegawai ASN
Laporan Pelaksanaan Assessment Center
X
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan assessment center di dalam manajemen pegawai ASN
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Assessment Center
X
5. Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan
Mengukur gap competency pegawai ASN
Laporan Hasil Pengukuran Gap Competency pegawai ASN
X
Menerapkan hasil rekomendasi tindaklanjut atas hasil pengukuran gap competency
Laporan Tindaklanjut Pengukuran Gap Competency
X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
94
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
6. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN
Mengevaluasi peraturan mengenai database profil kompetensi
Laporan Evaluasi X
Merumuskan kebijakan mengenai pemanfaatan/ pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN
Kebijakan Pemanfaatan/ Pengembangan Database Profil Kompetensi
X
Melaksanakan pemanfaatan/ pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN
Laporan Pelaksanaan Pemanfaatan/ Pengembangan Database Profil Kompetensi
X
7. Menyusun dan menetapkan pola karir termasuk pengkaderan pegawai ASN
Melaksanakan pola karir dan pengkaderan pegawai ASN
Laporan Pelaksanaan Pola Karir Pegawai ASN
X
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pola karir dan pengkaderan pegawai ASN
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pola Karir Pegawai ASN
X
8. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat
Merumuskan kebijakan pengendalian kualitas diklat
Kebijakan Pengendalian Kualitas Diklat
X
Menetapkan kebijakan pengendalian kualitas diklat
Keputusan Setjen tentang Pengendalian Kualitas Diklat
X
9. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja
Menerapkan sistem diklat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
Laporan Pelaksanaan Sistem Diklat
X
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan system diklat
Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan system diklat
X
10. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai
Melaksanakan penilaian kinerja pegawai
Laporan Pelaksanaan Kinerja Pegawai
X
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai
Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai
X
11. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja
Mengganti Persertjen DPR RI No. 2A Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Persetjen DPR RI No. 12 Tahun 2015 dengan menetapkan peraturan baru tentang pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan tambahan bagi PNS
Peraturan Setjen DPR RI tentang Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Bagi PNS
Melaksanakan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja
Laporan Pelaksanaan Kebijakan Reward and Punishment berbasis kinerja
X
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan reward and punishment
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Reward and Punishment berbasis kinerja
X
12. Pembangunan Melaksanakan system informasi Laporan Pelaksanaan Sistem X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
95
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
/pengembangan sistem informasi pegawai ASN
pegawai ASN Informasi pegawai ASN
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan system informasi pegawai ASN
Laporan Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Pegawai ASN
X
13. Pembentukan Jabatan Fungsional Transkriptor
Perumusan Permenpan tentang Jabatan Fungsional Transkriptor
Laporan Perumusan Permenpan tentang Jabatan Fungsional Transkriptor
Perumusan Petunjuk Pelaksanaan Permenpan
Laporan Perumusan Petunjuk Pelaksanaan Permenpan
X
Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Permenpan
Peraturan Setjen DPR RI tentang Petunjuk Pelaksanaan Permenpan
X
Pengangkatan Jabatan Fungsional Transkriptor
Peraturan Setjen DPR RI tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Transkriptor
X
14. Penataan Jabatan
Pelaksanaan Analisis Jabatan Laporan Pelaksanaan Analisis jabatan
X
Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Laporan Evaluasi Jabatan X
Pelaksanaan Analisis Beban Kerja
Laporan Pelaksanaan Analisa beban Kerja
X
15. Pembentukan Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR
Penyusunan NA Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR
NA Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR RI
X
Penyusunan Draft Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR
Draft Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR
X
Penetapan Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR
Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR RI
PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. Penyusunan program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Setjen DPR RI
Membentuk tim inter unit kerja X
Identifikasi kebutuhan peraturan X
Menyusun program prioritas pembentukan peraturan
Keputusan Sekjen tentang Penetapan prolegset untuk 5 tahun dan prioritas tahunan
X
Menyusun program pembentukan peraturan jangka panjang
X
Penyebarluasan program X
Evaluasi program X
2. Penyusunan Pedoman Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan
Membentuk tim inter unit kerja Keputusan Sekjen tentang pembentukan Tim
Menyusun konsep Pedoman Evaluasi
Keputusan Sekjen tentang Pedoman Evaluasi
Uji konsep Pedoman
Penyebarluasan PEDOMAN X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
96
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
Sekretariat Jenderal DPRI
EVALUASI
3. Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Setjen DPR RI yang ada
Melanjutkan Identifikasi peraturan sekjen yang mengatur/ kebijakan di masing-masing unit kerja
Hasil Inventarisasi
Melakukan maping
Mengevaluasi peraturan Sekjen yang sudah ada
X
4. Penataan sistem administrasi peraturan, pendokumentasian dan informasi peraturan perundang-undangan
Pembentukan tim inter unit Keputusan Sekjen tentang pembentukan Tim
X
Pembuatan aplikasi database
Database peraturan, pendokumentasian dan informasi peraturan perundang-undangan
X
Entry data X
Sosialisasi X
Evaluasi
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
5. Penerapan Pelayanan Publik terintegrasi
Evaluasi Penerapan Pelayanan Publik Satu Atap
Review SOP: Layanan informasi pubik, pengaduan masyarakat, penyaluran delegasi masyarakat
Penyusunan Regulas Kebijakan Pelayanan Satu Atap
SOP: Layanan informasi pubik, pengaduan masyarakat, penyaluran delegasi masyarakat
X
Penetapan Kebijakan Pelayanan Satu Atap
SK Sekjen tentang penetapan SOP: Layanan informasi pubik, pengaduan masyarakat, penyaluran delegasi masyarakat
X
Penerapan Kebijakan Pelayanan Satu Atap
Layanan satu atap
Aplikasi pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan aplikasi LAPOR
Terbentuknya Forum Komunikasi Pengelola Pengaduan Masyarakat
Target akan dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019
6. Penguatan kualitas Pelayanan Publik.
Evaluasi standar pelayanan
Hasil evaluasi layanan yg ada di tiap unit:
1. Penyediaan Risalah
2. Penyediaan Bahan Rapat
3. Konsep Daftar Pertanyaan Rapat
4. Penyusunan naskah pidato
X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
97
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
5. Pendampingan Delegasi
6. Penyusunan Laporan Delegasi Dalam dan Luar Negeri
7. Layanan Pemberitaan melalui website dan media sosial.
8. Layanan Pemberitaan melalui Majalah dan Buletin Parlementaria
9. Layanan Pemberitaan melalui TV Parlemen
10. Konsep naskah akademik & draft RUU
11. Pemantauan pelaksanaan UU
12. Konsep keterangan tertulis DPR
13. Analisis surat pengaduan masyarakat
14. Penelitian atau pengkajian
15. Pengelolaan jaringan internet
16. Pengelolaan website DPR RI
17. Layanan perpustakaan
18. Layanan kearsipan
19. Analisis audit BPK
20. Analisis APBN
21. Layanan administrasi keuangan
22. Layanan kesehatan
23. Sistem pengamanan
Survey kepuasan layanan informasi publik
Hasil Survey X
Penyusunan Standar Pelayanan
Standar Pelayanan X
7. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan
Penguatan pelayanan informasi berbasis teknologi informasi
a. Laporan hasil evaluasi dan inovasi aplikasi
b. Sistem penyiaran digital TV Radio Parlemen
c. Inovasi program siaran digital dan inovasi pemancar luasan siaran melalui satelit.
d. Sistem arsip digital untuk pemberitaan website dan media sosial
e. Terbentuknya publishing house dan pengelola e-
X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN