-
PENDAFTARAN COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP (CV) SETELAH TERBITNYA
PERMENKUMHAM NO 17 TAHUN 2018
Krisnadi Nasution Alvin Kurniawan Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jalan Semolowaru Nomor 45,
Surabaya 60118, Indonesia
[email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui proses pendaftaran CV
di Indonesia; dan Mengetahui keberadaan Permenkumham Nomor 17 Tahun
2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma
dan Persekutuan Perdata sebagai dasar hukum pendaftaran CV. Jenis
penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach). Teknik analisis datanya
menggunakan teknik menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang CV diatur secara tegas
pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Prosedur pendirian CV
tertuang pada Pasal 16-35 KUHD. Sebagai tindak lanjut
diterbitkannya PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal juga dengan
nama Online Single Submission (OSS), pemerintah menetapkan
Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan
Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Secara
hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan KUHD berada di
atas Permenkumham No.17 Tahun 2018. Konsekuensi hukum lebih
lanjutnya adalah Permenkumham No.17 Tahun 2018 tidak dapat
mengesampingkan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban/pengaturan
yang ada di dalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku.
Apabila terjadi pertentangan antara aturan yang ada di dalam KUHD
dengan Permenkumham No.17 Tahun 2018, maka aturan yang digunakan
adalah aturan di dalam KUHD karena secara hirarki peraturan
perundang-perundangan posisi KUHD lebih tinggi. Keberadaan aturan
yang tidak harmonis antara KUHD dengan Permenkumham No.17 Tahun
2018 juga tidak memenuhi salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian
hukum. Kata Kunci: Pendaftaran, CV, KUHD, Permenkumham
ABSTRACT
This study aims to: Know the CV registration process in
Indonesia; and Knowing the existence of Permenkumham Number 17 Year
2018 concerning Registration of the Commander Association, Firm and
Civil Alliance Guild as the legal basis for registration of CV. The
type of research used is normative with a statute approach. The
data analysis technique uses techniques using deductive logic. The
results of the study indicate that the legal provisions regarding
CV are strictly regulated in Article 19 to Article 35 KUHD. The
procedure for establishing a CV is contained in Articles 16-35
KUHD. As a follow-up to the issuance of PP No.24 of 2018 concerning
Electronic Integrated Business Licensing Services, also known as
Online Single Submission (OSS), the government stipulates
Permenkumham No. 17 of 2018 concerning the Registration of the
Communist Alliance, the Firm and Civil Society Alliance. By
hierarchy of laws and regulations, the position of KUHD is above
Permenkumham No.17 Year 2018. The further legal consequence is
Permenkumham No.17 Year 2018 cannot override KUHD, in other words
all obligations / arrangements contained in the KUHD for the law
must considered still valid. If there is a conflict between the
rules in KUHD and Permenkumham No. 17 of 2018, the rules used are
the rules in the KUHD because hierarchically the laws and
regulations of the KUHD are higher.
-
The absence of harmonious rules between KUHD and Permenkumham
No.17 Year 2018 also does not fulfill one of the legal objectives,
namely legal certainty. Key Word: Registration, CV, KUHD,
Permenkumham
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah Dunia bisnis merupakan dunia yang dinamis
dan terus mengalami
perkembangan dari waktu ke waktu1 sehingga dunia bisnis menjadi
dunia yang paling ramai dibicarakan di berbagai forum, baik yang
bersifat nasional maupun internasional. Ramainya pembicaraan
masalah ini disebabkan, salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara
adalah dari kemajuan ekonominya dan tulang punggung dari kemajuan
ekonomi, adalah dunia bisnis.2
Secara pelaku bisnis di Indonesia dapat dikategorikan menjadi
empat kategori, yaitu industri besar, menengah, kecil dan mikro.
Industri menengah, kecil dan mikro sering disebut sebagai Usaha
Menengah, Kecil, dan Mikro (Selanjutnya disebut UMKM). Industri
besar mayoritas sudah berbentuk badan usaha, sementara itu untuk
UMKM tidak semua telah berbentuk badan usaha. Badan usaha adalah
kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang
bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat.
Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum.
Disebut kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi badan usaha
terdiri atas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja
dikombinasikan untuk mendapat laba atau member layanan kepada
masyarakat.3
Usaha besar kebanyakan sudah berbentuk badan usaha, sementara
itu banyak UMKM yang belum berbentuk badan usaha, sedangkan UMKM
mempunyai peranan penting sehingga UMKM menjadi sektor industri
yang harus terus diperhatikan dan diusahakan agar terus berkembang.
UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian di Indonesia
minimal dalam empat aspek, yaitu: Pertama, jumlah industrinya yang
besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Kedua, potensinya
yang besar dalam menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila
dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha dengan skala
lebih besar. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB (Produk
Domestik Bruto) cukup signifikan. Keempat, memiliki sumbangan
kepada devisa negara dengan nilai ekspor yang cukup stabil4.
UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan
ASEAN. Sekitar 88,8-99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dengan
penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7-97,2%. UMKM memiliki proporsi
sebesar
1 Agus Fauzi, Perencanaan SDM Strategik: Mengantisipasi
Perubahan Lingkungan Bisnis
Yang Dinamis Guna Mencapai Competitive Advantage, Jurnal Ekonomi
dan Kewirausahaan Vol.
5, No. 2, Oktober 2005, h.13 2 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan
Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.
1. 3 Fauziah Ulhaq, Jenis dan Bentuk Badan Usaha, 2017, Diakses
dari
https://www.academia.edu/15003811/JENIS_DAN_BENTUK_BADAN_USAHA
pada 12
Oktober 2018 4 Hadiyati, E, Kajian Pendekatan Pemasaran
Kewirausahaan Dan Kinerja Penjualan Usaha
Kecil, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.11, No. 2,
September 2009, h.183-192
-
99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau
sebanyak 56,54 juta unit. Oleh karena itu, kerjasama untuk
pengembangan dan ketahanan UMKM perlu diutamakan.5
Banyak keuntungan menjalankan usaha dengan menggunakan bentuk
badan usaha. Salah satu bentuk badan usaha yang dapat dilipih
adalah Comanditaire Venootschap (Selanjutnya disebut CV). CV adalah
salah satu bentuk badan usaha populer selain Perseroan Terbatas
(Selanjutnya disebut PT). Sebelumnya pendirian CV diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD).
Disebabkan karena aturan dalam KUHD ini dinilai kurang bisa
menfasilitasi kebutuhan pada saat ini, maka kemudian Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang kemudian
diperjelas lagi dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan
Persekutuan Perdata. Indonesia tidak merupakan negara yang paling
mudah untuk mendirikan perusahaan baru atau untuk berperan aktif di
bidang bisnis.
Apabila sebelumnya pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata
dilakukan melalui Pengadilan, tertanggal 1 Agustus 2018 sudah mulai
berlaku Permenkumham No 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran
Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata,
yang mensyaratkan pendaftaran harus dilakukan melalui Sistem
Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum
Umum (AHU). Penerapan pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata
online ini mengadopsi sistem pendaftaran online PT yang sudah
berlangsung hingga saat ini.6
Aturan tentang pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata melalui
SABU ini relatif masih baru sehingga di lapangan banyak notaris
yang belum mengetahui adanya perubahan aturan dan mekanisme
pendaftaran tersebut. Adanya aturan baru tersebut juga memberikan
dampak pada CV/Firma/Persekutuan Perdata yang lebih dulu eksis
sebelum disahkannya Permenkumham No 17 Tahun 2018. Semua
CV/Firma/Persekutuan Perdata tetap harus mendaftarkan kembali
legalitas Badan Usahanya melalui SABU (pencatatan pendaftaran).
Tenggang waktu yang diberikan adalah selama 1 tahun, hanya saja
memang tak ada sanksi bagi Firma/CV/Persekutuan Perdata yang tak
mendaftar atau terlambat mendaftar. Semua dikembalikan lagi kepada
Badan Usaha yang bersangkutan, karena pendaftaran ini berkaitan
dengan kredibilitas CV/Firma/Persekutuan Perdata itu sendiri.
Efeknya kalau mereka tak mendaftarkan, nama CV atau Firma bisa
dipakai oleh orang lain, sehingga CV dan Firma itu sendiri juga
yang nantinya akan merugi.7
Atuan penggunaan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada
Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai media untuk
pendaftaran perusahaan, khususnya CV bertujuan untuk memberikan
5 Ibid
6 Hamalatul Qur’ani, Ingat! Terlambat Daftar Online, Nama Badan
Usaha Bisa Dipakai
Orang, Badan usaha yang dimaksud adalah Firma, CV dan
Persekutuan Perdata, 20 September
2018, Diakses dari
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ba391538aa89/ingat-terlambat-
daftar-online--nama-badan-usaha-bisa-dipakai-orang pada 15
Oktober 2018
7 Ibid
-
kemudahan. Sebelumnya pendaftaran CV telah diatur dalam KUHD,
akan tetapi kemudian dirubah dengan menggunakan Permenkumham.
Perubahan KUHD dengan Permenkumham ini dinilai oleh penulis tidak
tepat, karena kedudukan KUHD sebagai undang-undang tidak bisa
dihapus oleh Permenkumham yang secara hierarki kedudukannya di
bawah undang-undang.
Dari berbagai uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk
meneliti lebih dalam tentang pendirian CV di Indonesia dengan
mengambil judul “Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (CV) Pasca
Berlakunya Permenkumham No 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran
Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata”.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah
disampaikan, maka rumusan masalah yang diajukan adalah: 1.
Bagaimanakah pendaftaran CV di Indonesia ? 2. Apakah Permenkumham
Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran
Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan
Perdata dapat digunakan sebagai dasar hukum pendaftaran CV ?
METODE PENELITIAN
Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses
untuk
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun
doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.8
Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah
satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula
metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi
penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana
tertentu.9 Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang
sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.10
Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa
“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan
pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan
untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan
jalan menganalisanya”.11
Uraian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut: Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian
hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson
mendefinisikan penelitian hukum doktrinal sebagai berikut:
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2011,
h. 35 9 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum
Normatif, Bayu Publlishing,
Malang, 2006, h.26 10
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya
Bakti, Bandung,
2004, h.57 11
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ctk Ketiga, UI
Press, Jakarta, 2012, h.42
-
“doctrinal research: research wich provides a systematic
exposition of the rules goverming a particular legal kategory,
analyses the relationship between rules, explain areas of
difficullty and, perhaps, predicts future development.” (Penelitian
doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis
aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis
hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin
memprediksi pembangunan masa depan).12
Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian
hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan
atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan
hanya pada peraturanperaturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum
yang lain.13 Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum
tertier.
Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif
adalah:14 1. Pendekatan kasus (case approach) 2. Pendekatan
perundang-undangan (statute approach) 3. Pendekatan historis
(historical approach) 4. Pendekatan perbandingan (Comparative
approach) 5. Pendekatan konseptual (conceptual approach)
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan
perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan
yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus
yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual
approach), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan
dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan
ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun
argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.
Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini
sumber bahan hukum yang digunakan adalah:
12
Peter Mahmud Marzuki.Op.cit., h. 32 13
Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif,
Cetakan ke-8, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 14 14
Ibid., h. 93
-
1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yang digunakan terdiri
dari peraturan perundang-undangan,catatan resmi, risalah dalam
pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.15 Dalam penelitian
ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain adalah: a.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). c. Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD). d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. e.
Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran
Persekutuan
Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata 2. Bahan
Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku
teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan
pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi
tinggi.16 Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan
meliputi: a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum; b. Makalah-makalah c.
Jurnal ilmiah d. Artikel ilmiah
3. Bahan Hukum Tertier Bahan hukum tertier adalah bahan yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang
digunakan meliputi: a. Kamus Besar Bahasa Indonesia b. Kamus hukum
c. Situs internet yang berkaitan dengan pendirian sebuah CV.
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh
bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang
mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah
studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat
pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis
dengan mempergunakan content analisys.17
Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan
mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan,
dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak
maupun elektronik yang berhubungan dengan pertanggungjawaban
notaris terhadap perbuatan melawan hukum atas pembuatan akta
otentik dan Asas-asas pelaksanaan tugas sebagai notaris yang
baik.
15
Ibid., h. 141 16
Ibid., h.142 17
Ibid., h.21
-
Teknik Analisis Bahan Hukum Menurut Peter Mahmud Marzuki yang
mengutip pendapat Philipus
M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang
diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal
dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum).
Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis
itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi
di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana
silogisme tradisional.18
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika
deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu
menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya
menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Analisis dilakukan dengan
melakukan telaah terhadap beberapa peraturan perundang-undangan
yang mempunyai keterkaitan dengan CV. Kemudian menginventarisasi
dan mengidentifikasi peraturan perundangundangan, selanjutnya
dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan
perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap
undang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil
analisis tersebut.
Dalam penelitian hukum ini peraturan perundang-undangan yang
penulis inventarisasi terdiri dari:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 3. Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). 4. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
5. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran
Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan
Perdata.
Penafsiran terhadap undang-undang yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah:
1. Penafsiran Gramatikal Penafsiran gramatikal adalah
menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah). Antara
bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. peOleh
karena itu, Penulis wajib mencari kata yang dimaksud yang lazim
dipakai seharihari, dan juga dapat menggunakan kamus bahasa atau
meminta penjelasan langsung dari ahli bahasa.
2. Penafsiran Sistematis Penafsiran sistematis adalah
menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang
satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan atau
dengan undang-undang lain.19 Terjadinya suatu undang-undang selalu
berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada
undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari
keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang
merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.
Selanjutnya data tersebut dicatat secara sistematis dan konsisten,
sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat
ditulis dengan penatalaksananya secara kritis, logis, dan
18
Ibid., h.47 19
Ibid, h.11
-
sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu norma dari
suatu permasalahan.
PEMBAHASAN Proses Pendaftaran CV
Perseroan Komanditer (CV) adalah suatu Perusahaan yang didirikan
oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung,
bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider dengan satu
orang atau lebih sebagai pelepas uang (Geldschieter) dan diatur
dalam KUHD.20 Ketentuan hukum tentang CV sama dengan ketentuan
hukum persekutuan firma, yaitu diatur secara tegas pada Pasal 19
sampai dengan Pasal 35 KUHD. Adapun yang membedakan pengaturan
hukum CV dengan pengaturan hukum persekutuan firma adalah
keberadaan pengaturan sekutu pelepas uang yang diatur dalam Pasal
19, 20 dan 21 KUHD. Dalam kondisi ini dapat dikatakan CV merupakan
persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu
komanditer. Dalam persekutuan firma hanya terdapat sekutu kerja
firmant, sementara itu dalam CV juga terdapat sekutu komanditer,
yang merupakan sekutu diam yang berperan memberikan pemasukannya
dan tidak terlibat dalam pengurusan perusahaan.21
Sebenarnya pendirian CV tidak memerlukan formalitas tertentu,
Pendirian CV bisa dilakukan secara tertulis atau secara lisan, baik
dengan aktaotentik maupun dibawah tangan. tidak ada keharusan untuk
melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara Republik
Indonesia dalam Pendirian Persekutuan Komanditer CV. Namun apabila
menghendaki akta pendirian Persekutuan Komanditer CV dibuat oleh /
dihadapan notaris dengan sendirinya dengan akta otentik. 22
CV adalah suatu perusahaan yang terdiri dari satu atau lebih
pesero pengurus (Komplementer) dan satu atau lebih juga adalah
persekutuan untuk menjalankan suatu usaha yang dibentuk oleh satu
atau beberapa sekutu yang bertanggungjawab untuk seluruhnya pada
satu pihak, dan satu atau beberapa sekutu bertindak sebagai pelepas
uang pada pihak lain. Pengaturan Firma diatur dalam BAB III bagian
2 Pasal 16 sampai 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)23.
Sementara Pasal 19, 20 dan 21 adalah dasar pengaturan untuk CV.
Dalam Pasal 19 (a) KUHD adalah Perseroan secara melepas uang yang
juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang
atau beberapa pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung
jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih
sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dalam Pasal tersebut
Terdapatnya aturan CV diantara / di dalam kedalam bentuk firma
dalam arti khusus, yang kekhususannya terletak dari adanya
persekutuan komanditer, sementara sekutu jenis ini tidak ada pada
sekutu kerja atau Firman).
20 I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, cet. 7, Kesaint Blanc,
Bekasi, 2007, h. 51.
21 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang
Indonesia, Bentuk Perusahaan,
Jilid 2, cet. 12, Djambatan, Jakarta, 2008, h.75.
22 Henricus Mulyoto, Badan Usaha Pengertian, Bentuk dan Tata
Cara Pembuatan Akta-
Aktanya, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012, h.11 23
Ibid., h.26
-
Dapat dilihat, pada persekutuan komanditer terdiri dari dua
macam sekutu:
1. Sekutu komplementer atau sekutu pengurus (complimentaris)
yang berperan pesero pengurus dalam persekutuan komanditer.
Keberadaannya selain sebagai sekutu komanditer yang ikut memberi
pemasukan modal juga sebagai sekutu komplementaris yang menjadi
pengurus CV.
2. Persero komanditer atau disebut sekutu tidak kerja. Sekutu
ini statusnya sebagai pemberi modal atau pemberi pinjaman saja
sehingga sekutu komanditer tidak terlibat dalam pengurusan CV dan
juga tidak ikut bertindak keluar.24 Mengenai hal tidak ada
pengaturan khusus bagi CV, sehingga dalam
pendirian CV adalah sama dengan pendirian Firma, bisa didirikan
secara lisan (konsesuil diatur dalam Pasal 22 KUHD dikatakan bahwa
tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan AKTA OTENTIK, akan
tetapi ketiadaan akta demikian, tidak dapat dikemukakan untuk
merugikan publik / pihak ketiga). Pada prakteknya di Indonesia
telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan CV
berdasarkan Akta Notaris (Otentik), didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri yang berwenang, dan diumumkan dalam Tambahan
Berita Negara R.I.
Disebabkan adanya kesamaan dalam pendirian (CV) dengan Firma,
maka tahap-tahap pendirian CV adalah sebagai berikut: 1. Pasal 23
KUHD mewajibkan pendiri Firma (yang juga berlaku juga pada CV)
untuk mendaftarkan akta pendiriannya kepada Panitera PN yang
berwenang, dan yang didaftarkan hanyalah akta saja (Pasal 24 KUHD),
dan
2. Para pendiri CV diwajibkan untuk mengumumkan ihtisar resmi
akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara R.I. (Pasal 28
KUHD); kedua pekerjaan ini bisa dilimpahkankepada Notaris yang
membuat akta. Adapun ihtisar isi resmi dari Akta Pendirian CV
meliputi :25
1. Nama lengkap, pekerjaan & tempat tinggal para pendiri; 2.
Penetapan nama CV; 3. Keterangan mengenai CV itu bersifat umum atau
terbatas untuk menjalankan
sebuah perusahaan cabang secara khusus; 4. Nama sekutu yang
tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas
nama persekutuan; 5. Saat mulai dan berlakunya CV; 6.
Clausula-clausula lain penting yang berkaitan dengan pihak ketiga
terhadap
sekutu pendiri; 7. Pendaftaran akta pendirian ke PN harus diberi
tanggal; 8. Pembentukan kas (uang) dari CV yang khusus disediakan
bagi penagih dari
pihak ketiga, yang jika sudah kosong berlakulah tanggung jawab
sekutu secara pribadi untuk keseluruhan;
9. Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk
bertindak atas nama persekutuan.
24
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika,
Cetakan ketiga, Jakarta, 201
l, hal. 17-18.
25 Ayu Ratnawati, Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian
(CV) Dalam
Mewujudkan Kepastian Hukum, Jurnal Repertorium, Volume II No. 2
Juli - Desember 2015, h.
158
-
Pada dasarnya CV bukan badan hukum tetapi mempunyai kekayaan CV
tersendiri dan dapat ditagih pihak ketiga, bila tak cukup menjadi
tanggung jawab sekutu pengurus secara pribadi untuk
keseluruhan.
Terdapat tiga jenis CV, yaitu:26 1. CV diam-diam
Jenis ini belum menyatakan diri secara terbuka sebagai CV. Bagi
orang luar jenis usaha ini masih dianggap usaha dagang biasa.
2. CV terang-terangan Jenis ini telah menyatakan diri secara
terbuka kepada pihak ketiga. Hal ini terlihat dengan dibuatnya akta
pedirian CV oleh Notaris dan akta pendirian, telah didaftarkan di
daftar perusahaan.
3. CV dengan saham Munculnya CV jenis ini karena dalam
perkembangan CV membutuhkan modal. Untuk mengatasi masalah
kekurangan modal dapat dibagi atas beberapa saham masing-masing
komandataris dapat memiliki satu atas beberapa saham. Pesero
Pengurus atau pesero aktif, disebut juga pesero komplementer.
mempunyai hak untuk mengelola CV oleh karenya berhak melakukan
tindakan pengurusan untuk dan atas nama CV, namun dalam tindakanya
tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pesero diam. Pesero
diam atau pesero pasif, disebut juga pesero komanditer. Pesero diam
tidak mempunyai hak dalam mengelola CV oleh karenya ia tidak berhak
melakukan tindakan pengurusan. kalau suatu ketika ia melakukan
tindakan pengurusan, maka ia bertanggung jawab sampai dengan harta
pribadi. tetapi pesero dia ia berwenang melakukan pengawasan dan
memberikan persetujuan tindakan pengurus yang dilakukan oleh pesero
pengurus, serta ia berwenang juga memeriksa dan melakukan
pengawasan atas gedung perusahaan dan pembukuan perusahaan.
Apabila klien menghendaki proses pendirian CV dengan akta
Notaris maka yang perlu disampaikan kepada Notaris, maka beberaa
persyaratan yang harus diserahkan kepada notaris adalah:27 1.
Menentukan Nama CV 2. Menentukan Bidang usaha, Misalnya bidang
jasa, konstruksi, pertambangan,
perdagangan. 3. Siapa pendirinya dengan menujukan bukti
identitas KTP domisili / kantor
pusat CV 4. Apa yang menjadi maksud dan tujuan serta bidang
usaha dari CV tersebut. 5. Kemudian sapa yang akan didudukan
sebagai pesero pengurus dan siapa
yang akan dijadikan sebagai Pesero Komanditer. 6. Menentukan
modal dasar (Jika ada). Dalam Pembuatan Akta CV tersebut harus di
perhatikan juga yaitu: Membuat Akta Pendirian, Mengurus domisili
perusahaan dari kelurahan, mengurus NPWP perusahaan, Mengurus NPWP
para pendiri dan pengurus CV.
Adapun Akta Pendirian / atau Anggaran Dasar CV memuat
mengenai:28 1. Nama dan tempat kedudukan CV
26
Ibid.
27 Ibid.
28 Ibid.
-
2. Jangka waktu berdirinya CV 3. Maksud dan tujuan (kegiatan
bidang usaha) 4. Modal 5. Pengurusan dan tanggung jawab pengurus 6.
Pesero Komanditer dan wewenangnya 7. Pengunduran diri, meninggal
dunia, pailit 8. Penutupan buku dan pembuatan Neraca 9. Keuntungan
10. Kerugian 11. Dana cadangan 12. Pengalihan dan / atau pembebanan
bagian 13. hal-hal lain 14. Domisili Untuk Pendaftaran Akta CV
tidak perlu disahkan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Cukup hanya didaftarkan di pengadilan Negeri setempat dimana
domisili CV didirikan. Dan di wajibkan juga untuk membuka rekening
atas nama CV yang sudah didirikan untuk menyetor. Sejumlah modal CV
diatur dalam Undang-Undang sehingga jumlah tersebut atas
kesepakatan para pendiri CV tersebut.
Pengurusan Perizinan Pendirian CV yang harus dipersiapkan adalah
sebagai berikut:29 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk
usaha di bidang perdagangan 2. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
(SIUJK) untuk perusahaan dibidang
konstruksi 3. Izin Usaha Industri (IUI) untuk perusahaan
Industri
Persyaratan dalam mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
adalah:30 1. Surat Permohonan SIUP (pencetakan sudah disediakan di
aplikasi
ssw.surabaya.go.id) 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/
Pengurus/ Penanggung Jawab
Perusahaan (apabila bukan merupakan penduduk Surabaya) 3. Surat
Pernyataan Lokasi Usaha (pencetakan sudah disediakan di
aplikasi
ssw.surabaya.go.id) 4. Akta pendirian Perusahaan dan / atau
perubahannya
a. Bagi Badan Usaha Perorangan, Apabila memiliki Akta Pendirian
b. Bagi Badan Usaha Usaha Firma, Akta Pendirian Perusahaan c. Bagi
Badan Usaha CV, Akta Disahkan oleh Pengadilan Negeri Kota
Surabaya
d. Bagi Badan Usaha PT, Akta dilampiri Surat Keputusan
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
e. Bagi Badan Usaha Koperasi , Akta dilampiri Surat Keputusan
pengesahan dari Kementerian Koperasi dan UMKM
29
Ibid., h.159
30 Pemkot Surabaya, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), 2018,
Diakses dari
http://ssw.surabaya.go.id/index.php?hal=subijin&kd_ijin=070101&kd_paket=&kd_skpd=&kd_iji
n_ext=
https://ssw.surabaya.go.id/https://ssw.surabaya.go.id/
-
5. Pas Photo digital terbaru Pemilik/ Pengurus/ Penanggung Jawab
perusahaan
6. Surat Ijin dari atasan bagi anggota PNS/Tentara/Polri atau SK
Pensiun 7. Untuk Permohonan Perubahan Modal Perusahaan Bagi Badan
Usaha
Perorangan, Firma dan CV melampirkan Neraca Perusahaan 8. Untuk
Permohonan Penggantian :
a. Jika Hilang : Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
yang dilaporkan oleh Pemilik/Pengurus/Penanggung Jawab
Perusahaan
b. Jika Rusak : SIUP yang rusak 9. Surat Pernyataan Belum
Memiliki SIUP (Khusus untuk permohonan Baru)
Bagi Badan Usaha yang telah berdiri 3 bulan berdasarkan akta
pendirian (pencetakan sudah disediakan di aplikasi
ssw.surabaya.go.id) Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar
Perusahaan (TDP berlaku selama perusahaan masih menjalankan
kegiatan usaha, dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima)
tahun sekali. Persyaratan dalam mengurus Izin Usaha Jasa Kontruksi
(IUJK) adalah:31
1. Akta pendirian Perusahaan dan / atau perubahannya kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau terdaftar di Pengadilan
(FOTOCOPY)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama (untuk penduduk
luar Surabaya)
3. Foto copy SBU yang diterbitkan LPJK 4. Copy Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) Perusahaan 5. Fotocopy SKA/SKT yang telah diregistrasi
oleh Lembaga yang berwenang,
dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli dan/atau
tenaga terampil dengan direktur perusahaan
6. Surat Pernyataan Kebenaran Domisili (bermaterai 6.000,-) 7.
Pas Photo digital terbaru berwarna Direktur Utama ukuran 3 x 4 8.
Tanda bukti pembayaran pajak tahun terakhir (SPT Tahunan)
(untuk
pengajuan perpanjangan) 9. Surat Pernyataan Keabsahan dan
Kebenaran atas dokumen disertai Materei
6.000,- 10. Gambar/Peta/sketsa/denah bangunan/lokasi/ruangan dan
foto kantor
Persyaratan dalam mengurus Izin Usaha Industri (IUI) adalah:32
1. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen disertai
Materei
6.000,- 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab (Jika
Non Surabaya) 3. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan (
beserta
Pendaftara/Pengesahannya)
31
Pemkot Surabaya, Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK), 2018, Diakses
dari
http://ssw.surabaya.go.id/index.php?hal=subijin&kd_ijin=010401&kd_paket=&kd_skpd=&kd_iji
n_ext= 32
Pemkot Surabaya, Izin Usaha Industri (IUI), 2018, Diakses
dari
http://ssw.surabaya.go.id/index.php?hal=subijin&kd_ijin=070501&kd_paket=&kd_skpd=&kd_iji
n_ext=
https://ssw.surabaya.go.id/
-
4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) NPWP Badan Usaha (Fa / CV
/ Koperasi) atau NPWP Pemilik (Badan Usaha Perorangan)
5. Copy Bukti kepemilikan tanah / bangunan Lokasi Kegiatan Usaha
Industri dilampiri KTP Pemilik Tanah dan / atau Bangunan
6. Dokumen Lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / SPPL ) 7. Copy Ijin
Lingkungan (IL) 8. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (Untuk Penggunaan
Bangunan : Home
Industri, Tempat Usaha Workshop, Tempat Usaha Makanan Minuman,
Industri disertai dengan surat peryataan permohonan untuk
melengkapi persyaratan IMB kepada DPRKKP & CKTR) Selain
penggunaan bangunan tersebut diatas, dilampiri tanda terima
permohonan revisi IMB disertai dengan surat pernyataan permohonan
untuk melengkapi persyaratan IMB kepada DPRKP & CKTR atau Tanda
terima permohonan IMB )
9. Copy Surat Kesediaan Disurvey 10. Copy Sertifikat dari
Kementrian Hukum dan HAM 11. Sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan
12. Copy Ijin Edar dari BPOM 13. Sertifikat SNI
Pasal 19 KUHD Ayat (1) menyebutkan bahwa perseroan yang dibentuk
dengan meminjamkan uang atau juga dikenal sebagai perusahaan
kemitraan, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang
Persero yang bersama-sama bertanggung jawab atas keseluruhan dan
satu atau lebih orang sebagai pemberi pinjaman uang. Lebih lanjut
dijelaskan dalam Ayat (2) bahwa suatu perseroan dapat sekaligus
menjadi perusahaan dengan perusahaan di perusahaan dan kemitraan
dengan pemberi pinjaman uang.
Prosedur pendirian CV tertuang pada Pasal 16-35 KUHD. Pertama
adalah membuat akta pendirian CV di depan notaris. Adapun isi akta
pendirian: 1. Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para
pendiri. 2. Penetapan nama CV dan kedudukan hukumnya. 3. Keterangan
mengenai CV yang menyatakan sifat CV di kemudian harinya
akan bersifat khusus atau terbatas untuk menjalankan sebuah
perusahaan cabang secara khusus.
4. Nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani
perjanjian atas nama persekutuan.
5. Mulai dan berakhirnya CV. 6. Klausul-klausul lain yang
penting berkaitan dengan pihak ketiga terhadap
sekutu pendiri. 7. Pendaftaraan akta pendirian ke PN harus
diberi tanggal. 8. Pembentukan kas atau uang dari CV yang khusus
disediakan bagi penagih
dari pihak ketiga yang jika sudah kosong maka berlakulah
tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan.
9. Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk
bertindak atas nama persekutuan.
10. Maksud dan tujuan CV. 11. Modal CV. 12. Penunjukan siapa
sekutu biasa dan sekutu komanditer. 13. Hak, kewajiban, dan
tanggung jawab masing-masing sekutu.
-
14. Pembagian keuntungan dan kerugian sekutu.33 Kedua,
mendaftarkan akta pendiriannya kepada Panitera Pengadilan Negeri
yang berwenang (Pasal 23 KUHD), dan yang didaftarkan hanyalah akta
pendirian CV atau ikhtisar resminya saja (Pasal 24 KUHD). CV
tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri di tempat
kedudukan/wilayah hukum CV, dengan membawa kelengkapan berupa Surat
Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) atas nama CV yang bersangkutan. Ketiga, para pendiri CV
diwajibkan untuk mengumumkan ikhtisar resmi akta pendiriannya dalam
Tambahan Berita Negara R.I. (Pasal 28 KUHD). Berdasarkan beberapa
uraian di atas, dapat diketahui beberapa karakteristik yang
dimiliki oleh CV, yaitu:
Tabel 3.1. Karakteristik CV34
No Karakteristik Penjelasan
1 Dasar Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
2 Bentuk Badan Usaha
Badan usaha tidak berbadan hukum
3 Struktur
Sekutu Komanditer (Persero Pasif) adalah pihak yang memasukkan
modal untuk CV. Sekutu Komanditer tidak boleh menjadi pengurus,
menjadi sekutu komplementer CV dan tidak boleh melakukan tindakan
hukum untuk dan atas nama CV.
Sekutu Komplementer (Persero Aktif) atau dikenal juga sebagai
sekutu kerja/pengurus yaitu pihak yang mewakili untuk dan atas nama
dan mengurus seluruh kepentingan CV.
4 Tanggung Jawab
Tanggung jawab Sekutu Komanditer tidak melebihi modal yang
dimasukkannya dalam CV. Apabila Sekutu Komanditer juga turut serta
melakukan pengurusan CV, tanggung jawabnya tidak lagi terbatas pada
nilai modal yang dimasukkan, tapi menjadi sama dengan tanggung
jawab Sekutu Komplementer.
Sekutu Komplementer bertanggung jawab penuh secara pribadi.
Apabila CV mengalami kerugian, Sekutu Komplementer dapat menanggung
kerugian CV termasuk pelunasan utang CV sampai ke harta
pribadinya.
5 Pendiri
Minimal 2 (dua) orang atau lebih dan Warga Negara Indonesia.
Jika pendiri hanya terdiri dari suami istri, agar disediakan
perjanjian pra nikah sebagai bukti pemisahan harta.
Jika pendiri merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif
33
Handri Raharjo, Hukum Perusahaan (Step By Step Prosedur
Pendirian Perusahaan),
Pustaka Yustisia, Cetakan pertama, Yogyakarta, 2013,
h.56-59.
34 Admin, Panduan Memilih Bentuk Perusahaan: 9 Perbedaan PT dan
CV Yang Harus Kamu
Ketahui, 2018, Diakses dari
https://easybiz.id/panduan-memilih-bentuk-perusahaan-9-perbedaan-
pt-dan-cv-yang-harus-kamu-ketahui/ pada 3 Januari 2019
-
No Karakteristik Penjelasan
harus ada izin dari atasan dari instansi tempat bekerja.
6 Nama Pada umumnya tidak diatur dalam peraturan yang berlaku
mengenai pemberian nama CV sehingga dapat menggunakan nama yang
sama dengan perusahaan lain.
7 Modal
Pada umumnya tidak ada batasan mengenai minimum modal untuk CV,
kecuali ditentukan untuk bidang usaha tertentu berdasarkan
peraturan dan kebijakan yang berlaku.
8 Bukti Setor Modal
Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan dan kebijakan yang
berlaku, pada umumnya dalam pendaftaran CV pada Pengadilan Negeri
setempat tidak diperlukan bukti setor modal.
9 Pengesahan Akta Pendirian CV harus didaftarkan ke Pengadilan
Negeri sesuai domisili CV tersebut.
Sebagai tindak lanjut diterbitkannya PP No.24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal
juga dengan nama Online Single Submission (OSS), pemerintah
menetapkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran
Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.
Terdapat beberapa poin penting dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2018
yang berbeda dengan ketentuan dalam KUHD, yaitu: 1) Pendaftaran
Pendaftaran CV meliputi pendaftaran akta pendirian, pendaftaran
perubahan anggaran dasar, dan pendaftaran perubahan. Untuk
pendaftaran pendirian, harus diawali dengan pengajuan nama CV.
Permohonan pendaftaran pendirian diajukan oleh pemohon kepada
menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).
2) Pemakaian Nama CV Pasal 5 Permenkumham No.17 Tahun 2018
menjelaskan bahwa pengajuan nama CV diajukan kepada Menteri melalui
SABU. Salah satu syarat pengajuan namanya adalah belum dipakai
secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata lain dalam
sistem SABU.
3) Ketentuan peralihan Permenkumham No.17 Tahun 2018 berlaku
sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018. Dalam jangka waktu 1
tahun sejak diundangkan, CV yang telah melakukan pendaftaran ke
pengadilan negeri wajib melakukan pencatatan pendaftaran sesuai
peraturan ini. Pencatatan pendaftaran ini diperbolehkan untuk
menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan
Persekutuan Perdata yang sudah terdaftar di SABU. Adapun tahapan
dalam melakukan pembuatan CV menurut Permenkumham
No. 17 Tahun 2018 permohonan pendaftaran pendirian CV harus
dilakukan dengan terlebih dahulu dengan pengajuan nama CV. Hal ini
seperti yang biasa dilakukan terhadap pendirian badan hukum PT atau
Yayasan (Pasal 3). Proses pengajuan penggunaan nama dilakukan oleh
Pemohon kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha atau
disingkat menjadi SABU (pasal 5).
-
Nama CV yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:35
1. Ditulis dengan huruf latin;
2. Belum dipakai secara sah oleh CV lain dalam Sistem
Administrasi Badan Usaha;
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau
kesusilaan;
4. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara,
lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat
izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
5. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau
rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. Pengajuan nama dilakukan
secara elektronik dengan mengisi Format
Pengajuan Nama yang paling sedikit memuat:36 1. Nomor pembayaran
persetujuan pemakaian nama CV dari bank persepsi;
dan 2. Nama CV yang dipesan. Permohonan pengajuan nama CV
dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia. Pembayaran biaya dilakukan melalui
bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setelah melakukan permohonan pengajuan nama, pemohon harus menunggu
persetujuan dari Menteri. Menurut pasal 7, persetujuan pemakaian
nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diberikan oleh Menteri
secara elektronik. Persetujuan tersebut paling sedikit memuat:37 1.
Nomor pemesanan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata; 2. Nama
CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang dapat dipakai; 3. Tanggal
pemesanan; 4. Tanggal daluwarsa; dan 5. Kode pembayaran.
Persetujuan hanya untuk 1 (satu) nama CV. Jika nama tidak
memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama CV maka Menteri
dapat menolak nama CV. Pemakaian nama CV yang telah mendapat
persetujuan Menteri berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam
puluh) Hari. Jadi nama yang sudah disetujui harus segera ditindak
lanjuti dengan pembuatan akta CV dan dilanjutkan ke proses
pendaftarannya melalui SABU.
Selanjutnya pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran
pendirian CV melalui Sistem Administrasi Badan Usaha paling lama 60
(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian CV.
Permohonan dilakukan dengan cara mengisi Format Pendaftaran. Jika
pendaftaran pendirian CV melebihi jangka waktu maka permohonan
pendaftaran pendirian CV tidak dapat diajukan kepada Menteri.
35
Irma Devita, SABU – Sistem Pendaftaran Online Untuk CV, Firma
dan Persekutuan
Perdata, 17 Oktober 2018, Diakses dari
https://irmadevita.com/2018/sabu-sistem-pendaftaran-
online-untuk-cv-firma-dan-persekutuan-perdata/ pada 3 Januari
2019 36
Ibid.
37 Ibid.
-
Pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dikenai
biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang PNBP yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Pembayaran biaya pendaftaran dilakukan melalui bank persepsi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengisian Format Pendaftaran diunggah secara elektronik dan juga
harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:38 1. Pernyataan
secara elektronik dari Pemohon yang menyatakan bahwa
dokumen untuk pendaftaran CV telah lengkap; dan 2. Pernyataan
dari Korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat
CV. Selain itu Pemohon juga harus mengunggah akta pendirian CV.
Dokumen
untuk pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata disimpan
Notaris, yang meliputi:39 1. Minuta akta pendirian CV yang paling
sedikit memuat;
a. Identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili,
dan pekerjaan; b. Kegiatan usaha; c. Hak dan kewajiban para
pendiri; dan d. Jangka waktu CV, Firma, dan Persekutuan
Perdata.
2. Fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap CV. Pemohon
wajib mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan Format
Pendaftaran dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Pemohon
bertanggung jawab penuh terhadap Format Pendaftaran dan keterangan
tersebut. Berbeda dengan PT yang setelah di daftarkan mendapatkan
produk akhir berupa Surat Keputusan Menteri atau surat
pemberitahuan penerimaan perubahan data perusahaan, setiap
pendaftaran CV secara online mendapatkan hasil berupa Surat
Keterangan Terdaftar (SKT). Berbeda pula dengan PT, SKT ini bukan
merupakan bukti pengesahan atau pengukuhan CV tersebut menjadi
suatu badan hukum. Menteri menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar
(SKT) CV secara elektronik. Dalam hal ini Notaris dapat langsung
melakukan pencetakan sendiri SKT CV menggunakan kertas berwarna
putih ukuran F4/folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. Seperti
halnya ketentuan dalam pencetakan akta PT, maka SKT tersebut wajib
ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat
frasa yang menyatakan “Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari
Sistem Administrasi Badan Usaha”. Keberadaan Permenkumham Nomor 17
Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan
Firma dan Persekutuan Perdata sebagai dasar hukum pendaftaran
CV
Sebelum memastikan keberadaan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018
sebagai dasar hukum pembentukan CV, maka terlebih dahulu perlu
dilihat beberapa perbedaan yang ada pada Permenkumham Nomor 17
Tahun 2018
38
Ibid.
39 Ibid.
-
dengan KUHD yang sebelumnya digunakan sebagai acuan utama
pembentukan CV.
Permasalahan utama yang menjadi sorotan penulis adalah tentang
pengajuan nama sebelum pendaftaran perusahaan. Aturan dalam Pasal 5
ayat (1) Permenkumham No.17 Tahun 2018 menyebutkan seorang pemohon
mempunyai hak mengajukan permohonan nama persekutuan CV melalui
Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Lebih lanjut dijelaskan
dalam Pasal 5 ayat (2) Permenkumham No. 17 Tahun 2018 mengatur
beberapa persyaratan nama CV, antara lain adalah nama CV yang
diajukan belum dipakai secara sah oleh persekutuan yang lain.
Pasal 8 Permenkumham No.17 Tahun 2018 menjelaskan tentang
konsekuensi logis tidak dipenuhinya syarat nama CV seperti yang
diatur dalam Pasal 5, yaitu Menteri dapat menolak permohonan nama
CV yang diajukan secara elektronik. Penjelasan ini berarti bahwa
Artinya, apabila ada pemohon yang mengajukan suatu nama Persekutuan
yang ternyata telah dipakai secara sah oleh Persekutuan lain dalam
SABU, maka ada konsekuensi hukum pengajuan nama tersebut dapat
ditolak oleh Menteri.
Apabila dilihat dari aturan ini pengaturan pendirian CV yang ada
dalam Permenkumham No.17 Tahun 2018 dengan aturan dalam KUHD,
Penulis berpendapat proses pendirian CV menurut KUHD relatif lebih
mudah karena tidak ada kewajiban untuk memesan nama terlebih dahulu
seperti yang ada dalam Permenkumham No.17 Tahun 2018.
Dalam KUHD tidak disebutkan adanya pemesanan nama, hanya diatur
tentang pembuatan akta pendirian CV dan setelah akta pendirian
dibuat kemudian didaftarkan pada Pengadilan Negeri.
Pasal 23 ayat (1) Permenkumham No.17 Tahun 2018 menjelaskan
mulai 1 Agustus 2018, semua CV yang telah terdaftar di pengadilan
negeri sesuai peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1
(satu) tahun setelah 1 Agustus 2018 wajib melakukan pencatatan
pendaftaran sesuai Permenkumham No.17 Tahun 2018.
Sebelum Permenkumham No.17 Tahun 2018 ini diterbitkan,
pendaftaran pendirian CV telah diatur dalam KUHD, yaitu dalam Pasal
16 – 35 KUHD. Berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-undang
Dasar Republik Indonesia 1945, maka KUHD masih berlaku di
Indonesia. KUHD Indonesia diumumkan dengan publikasi pada tanggal
30 April 1847 (S.1847 – 23) dan mulai diberlakukan pada tanggal 1
Januari 1848. KUHD Indonesia tersebut merupakan turunan dari
“Wetboek van Koophandel” (W.v.K) yang dibuat berdasarkan azas
konkordansi (Pasal 131 I.S.). Wetboek van Koophandel berlaku mulai
tanggal 1 Oktober 1838 dan 1 Januari 1842 (di Limburg). W.v.K
meneladani dari ” Code du Commerce” dari Prancis tahun 1808. Akan
tetapi tidak semua lembaga hukum yang diatur dalam “Code du
Commerce” milik Prancis tersebut diambil alih oleh Wetboek van
Koophandel (W.v.K) milik belanda. Terdapat beberapa hal yang tidak
diambil, misalnya mengenai peradilan khusus tentang
perselisihan-perselisihan dalam lapangan perniagaan (Speciale
handelsrechtbanken).40
40
Henri, Sejarah Hukum Dagang dan Asal-Usul KUHD di Indonesia, 6
Agustus 2018,
Diakses dari
https://butew.com/2018/08/06/sejarah-hukum-dagang-dan-asal-usul-kuhd-di-
indonesia/ pada 3 Januari 2018
-
Apabila berpegang bahwa KUHD adalah sebuah undang-undang maka
konsekuensi hukumnya adalah: secara hierarki peraturan
perundang-undangan, kedudukan KUHD berada di atas Permenkumham
No.17 Tahun 2018. Konsekuensi hukum lebih lanjutnya adalah
Permenkumham No.17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan KUHD,
dengan kata lain semua kewajiban/pengaturan yang ada di dalam KUHD
demi hukum harus dianggap tetap berlaku. Hal ini sesuai dengan
teori jenjang hukum Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa Norma yang
lebih rendah berlaku dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi,
sehingga mereka sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih
lanjut yang disebut Grundnorm atau norma dasar.41 Norma yang di
bawah harus sesuai dan tidak bertentangan dengan norma yang di
atasnya. KUHD adalah sebuah aturan hukum setingkat undang-undang,
sehingga Permenkumham No.17 Tahun 2018 harus sesuai dan tidak boleh
bertentangan dengan aturan yang ada di KUHD. Apabila terjadi
pertentangan antara aturan yang ada di dalam KUHD dengan
Permenkumham No.17 Tahun 2018, maka aturan yang digunakan adalah
aturan di dalam KUHD karena secara hirarki peraturan
perundang-perundangan posisi KUHD lebih tinggi.
Selanjutnya Permenkumham No.17 Tahun 2018 dikaji pada aspek
hierarki perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.12
Tahun 2011 menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan
Perundang-undangan terdiri dari: a. Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f.
Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.
Peraturan Menteri tidak diatur dalam Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Meskipun demikian, jenis peraturan tersebut
keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12
Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa jenis Peraturan
Perundang-undangan lain yang tidak disebutkan dalam Pasal 7 ayat
(1) meliputi: peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga,
atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau
Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang
setingkat.
Dalam ketentuan pada Pasal Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12
Tahun 2011 tidak menyebut secara tegas jenis Peraturan Menteri,
akan tetapi frase “…peraturan yang ditetapkan oleh… menteri…”
menunjukkan pengakuan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis
peraturan perundang-undangan.
Peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri setelah
berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tetap diakui
keberadaannya seperti tersebut dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang
No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Peraturan
Perundang-undangan seperti dimaksud pada
41
Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan,
Kanisius, Yogyakarta, 2010,
h.41
-
Pasal 8 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan.
Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua
syarat agar peraturan-peraturan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat
sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) diperintahkan oleh
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau 2) dibentuk
berdasarkan kewenangan.
Dikenal dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dasar
kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang
dibentuk berdasarkan: 1) atribusi pembentukan peraturan
perundang-undangan; dan 2) delegasi pembentukan peraturan
perundan-undangan. A. Hamid S. Attamimmi42 menjelaskan atribusi
kewenangan perundang-undangan sebagai penciptaan wewenang oleh
konstitusi atau oleh pembentuk undang-undang yang diberikan kepada
suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru
untuk itu.
Contohnya adalah peraturan perundang-undangan atribusian dalam
UUD 1945 dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah
(Perda). Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 juga dikenal satu
jenis peraturan perundang-undangan atribusian di luar UUD 1945,
yaitu Peraturan Presiden yang pada masa lalu dikenal sebagai
Keputusan Presiden yang dibuat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD
1945.
Sedangkan delegasi dalam bidang perundang-undangan ialah
pemindahan kewenangan untuk membuat peraturan dari pemegang
kewenangan asal yang mendelegasikan (delegans) kepada yang menerima
delegasi (delegataris) dengan tanggungjawab pelaksanaan kewenangan
tersebut terletak pada delegataris sendiri, sementara itu
tanggungjawab delegans terbatas sekali.43
Sebagai contoh dari peraturan perundang-undangan delegasi,
misalnya tergambar dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menegaskan bahwa:
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan
untuk menjadi Warga Negara Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah dari
undang-undang tersebut dikategorikan sebagai delegated legislation,
yaitu peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi. Dengan
demikian, secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah
peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Peraturan Menteri dibuat berdasarkan kewenangan. Menteri
melaksanakan kewenangan atas urusan pemerintahan tertentu yang
merupakan kekuasaan Presiden. Artinya, apabila Menteri membentuk
Peraturan Menteri tanpa adanya perintah dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan
42
A. Hamid S. Attamimmi, Peranan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis
Mengenai Keputusan Presiden
Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita
VI, Disertasi, Fakultas Hukum
Pasca Sarjana UI, Jakarta, 1990, h. 352
43 Ibid., h. 347
-
Menteri tersebut tetap dikategorikan sebagai peraturan
perundang-undangan. Padahal dalam doktrin tidak dikenal jenis
peraturan perundang-undangan demikian. Hal ini perlu dikaji lebih
lanjut dari perspektif Ilmu Perundang-undangan terutama dalam
kaitannya peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang
bersifat hierarkis dimana norma hukum yang lebih rendah mencari
validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi sebagaimana
dikemukakan Hans Kelsen atau yang disebut oleh Joseph Raz sebagai
chain of validity.44
Dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tidak dikenal peraturan perundang-undangan yang dibentuk
atas dasar kewenangan. Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa adanya
pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
sebelum berlaku Undang-Undang No.12 Tahun 2011, dikenal secara
teoritik sebagai peraturan kebijakan (beleidregels). Yaitu suatu
keputusan pejabat administrasi negara yang bersifat mengatur dan
secara tidak langsung bersifat mengikat umum, namun bukan peraturan
perundang-undangan. 45
Disebabkan bukan peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri
yang peraturan kebijakan tidak dapat diuji oleh Mahkamah Agung yang
memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang. Akan tetapi dengan hadirnya
ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.12 Tahun 2011, maka
tidak lagi perbedaan antara Peraturan Menteri yang merupakan
peraturan perundang-undangan dengan Peraturan Menteri yang
merupakan Aturan Kebijakan.
Kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk sebelum berlakunya
Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tetap berlaku sepanjang tidak
dicabut atau dibatalkan. Selanjutnya kedudukan Peraturan Menteri
yang dibentuk setelah berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 2011,
baik dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi ataupun dibentuk atas dasar kewenangan di bidang
urusan pemerintahan tertentu pada sebuah Kementerian berkualifikasi
sebagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itulah Peraturan
Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat
umum dan dapat dijadikan objek pengujian pada Mahkamah Agung,
apabila dianggap bertentangan dengan undang-undang.
Dalam kasus penerbitan Permenkumham No.17 Tahun 2018 dapat
dilihat bahwa terbitnya aturan ini bukan merupakan perintah
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akan tetapi
dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan
tertentu pada sebuah Kementerian sehingga tetap dilihat sebagai
peraturan perundang-undangan. Disebabkan aturan di dalamnya
bertentangan dengan aturan dalam hierarki yang ada di atasanya,
yaitu KUHD, maka peraturan yang ada dalam Permenkumham No.17 Tahun
2018 perlu dilakukan kajian ulang. Kondisinya akan berbeda apabila
pemerintah mengeluarkan undang-undang baru yang mengatur tentang
Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan
Persekutuan Perdata, maka
44
Jimly Asshiddiqqie & M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen
Tentang Hukum, Konpress,
Jakarta, 2006, h. 157
45 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata
Negara, Alumni,
Bandung, 1997, h. 169
-
aturan yang ada di dalam KUHD tidak berlaku lagi dan digantikan
dengan aturan yang baru.
Pendirian CV dengan pemberlakuan Permenkumham No.17 Tahun 2018
menurut penulis menyebabkan adanya tumpang tindih peraturan karena
di satu sisi KUHD memberikan kewajiban bagi para sekutu CV untuk
mendaftarkan pendirian persekutuan firma dan CV di pengadilan
negeri serta mengumumkannya di berita negara, akan tetapi di sisi
lain Permenkumham No.17 Tahun 2018 mewajibkan pendaftaran pendirian
CV sesuai Permenkumham No.17 Tahun 2018.
Kondisi ini selain menunjukkan ketidakharmonisan peraturan
perundang-undangan juga dapat membebani masyarakat dengan
biaya-biaya pendaftaran di pengadilan negeri dan melalui SABU
sesuai Permenkumham No.17 Tahun 2018 yang mungkin tidak semua
kalangan dapat menyanggupi.
Keberadaan aturan yang tidak harmonis antara KUHD dengan
Permenkumham No.17 Tahun 2018 juga tidak memenuhi salah satu tujuan
hukum, yaitu kepastian hukum. Gustav Radbruch bahwa untuk
menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum
maka yang diutamakan adalah keadilan kemudian kemanfaatan setelah
itu kepastian hukum.46 Meskipun kepastian hukum berada pada bagian
akhir dari tiga tujuan hukum, akan tetapi keberadaannya tetap harus
mendapatkan perhatian agar tujuan sebuah produk hukum dibuat bisa
mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.
46
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Editor Awaludin Marwan, Citra
Aditya Bakti, Bandung,
2012, h.20
-
23
PENUTUP
Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini
adalah:
1. Ketentuan hukum tentang CV sama dengan ketentuan hukum
persekutuan firma, yaitu diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai
dengan Pasal 35 KUHD. Adapun yang membedakan pengaturan hukum CV
dengan pengaturan hukum persekutuan firma adalah keberadaan
pengaturan sekutu pelepas uang yang diatur dalam Pasal 19, 20 dan
21 KUHD. Prosedur pendirian CV tertuang pada Pasal 16-35 KUHD.
Sebagai tindak lanjut diterbitkannya PP No.24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau
dikenal juga dengan nama Online Single Submission (OSS), pemerintah
menetapkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran
Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan
Perdata.
2. Secara hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan KUHD
berada di atas Permenkumham No.17 Tahun 2018. Konsekuensi hukum
lebih lanjutnya adalah Permenkumham No.17 Tahun 2018 tidak dapat
mengesampingkan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban/pengaturan
yang ada di dalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku.
Apabila terjadi pertentangan antara aturan yang ada di dalam KUHD
dengan Permenkumham No.17 Tahun 2018, maka aturan yang digunakan
adalah aturan di dalam KUHD karena secara hirarki peraturan
perundang-perundangan posisi KUHD lebih tinggi. Keberadaan aturan
yang tidak harmonis antara KUHD dengan Permenkumham No.17 Tahun
2018 juga tidak memenuhi salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian
hukum.
Saran Saran yang dapat diberikan adalah:
1. Pemerintah hendaknya sebuah undang-undang baru yang mengatur
tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan
Persekutuan Perdata yang berfungsi sebagai lex specialist, yaitu
hukum khusus yang mengatur tentang permasalahan ini sehingga aturan
yang selama ini termuat dalam KUHD bisa dirubah dengan aturan
ini.
2. Sosialisasi perlu dilakukan secara gencar oleh pemerintah
karena banyak pelaku usaha, khususnya pemilik dan manajemen
Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata
yang belum mengetahui adanya aturan baru tersebut.
Daftar Bacaan
Buku Ardiwisastra, Y.B., Penafsiran dan Konstruksi Hukum,
Alumni, Bandung, 2012. Arief, S. Meuwissen Tentang Pengembanan
Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum,
Refika Aditama, Bandung, 2007 Arief, S., Meuwissen Tentang
Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat
Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2007 Bagir Manan dan Kuntana
Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1997
Hadikusuma, R.T.S.R., dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum
Perusahaan. Rajawali Pers, Jakarta,
1996. Handri Raharjo, Hukum Perusahaan (Step By Step Prosedur
Pendirian Perusahaan), Pustaka Yustisia,
Cetakan pertama, Yogyakarta, 2013 H.M.N. Purwosutjipto,
Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk Perusahaan, Jilid
2, cet. 12,
Djambatan, Jakarta, 2008 Ibrahim, J., Teori dan Metodologi
Penelitian Hukum Normatif, Bayu Publlishing, Malang, 2006. I.G. Rai
Widjaya, Hukum Perusahaan, cet. 7, Kesaint Blanc, Bekasi, 2007
Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006 Jimly Asshiddiqqie &
M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpress, Jakarta,
2006
-
24
Kansil, C.S.T. Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam
Ekonomi) Bagian 1. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2002 Keraf, S.,Etika Bisnis Tuntunan dan
Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998 Mangesti, Y.A., Bernard,
L., Tanya, Moralitas Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014
Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius,
Yogyakarta, 2010 Marzuki, P.M., Penelitian Hukum, Kencana Prenada
Media Group, Jakarta, 2011 Muhammad, A., Hukum Perusahaan
Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. _____________, Hukum
dan Penelitian Hukum,PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. M. Yahya
Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Cetakan ketiga,
Jakarta, 201l Prasetyo, T., Keadilan Bermartabat, Nusa Media,
Bandung, 2015 Rahardjo, S., lmu Hukum, Editor Awaludin Marwan,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012 Rasjidi, L., , Putra, W.I.B.,
Hukum sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
Salman, S. H.R.O., Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika
Masalah), Refika Aditama, Bandung,
2010 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Editor Awaludin Marwan,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012 Soekanto, S., Pengantar
Penelitian Hukum, ctk Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012. Soekanto,
S., Mamudi, S., Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8, Raja
Grafindo Persada, Jakarta,
2004. Jurnal, Artikel, Internet A. Hamid S. Attamimmi, Peranan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan
Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I –
Pelita VI, Disertasi, Fakultas Hukum Pasca Sarjana UI, Jakarta,
1990
Admin, Manfaat mendirikan badan usaha untuk bisnis Anda, 2017,
Diakses dari
https://gajimu.com/tips-karir/kiat-pekerja/memulai-usaha/manfaat-mendirikan-badan-usaha-untuk-bisnis-anda
pada 12 Oktober 2018
Admin, Teori Hukum, 2013, Diaksess dari
http://www.e-jurnal.com/2013/11/teori-tujuan-hukum.html, diakses
tanggal 20 Maret 2018
Admin, Panduan Memilih Bentuk Perusahaan: 9 Perbedaan PT dan CV
Yang Harus Kamu Ketahui, 2018, Diakses dari
https://easybiz.id/panduan-memilih-bentuk-perusahaan-9-perbedaan-pt-dan-cv-yang-harus-kamu-ketahui/
pada 3 Januari 2019
Agus Fauzi, Perencanaan SDM Strategik: Mengantisipasi Perubahan
Lingkungan Bisnis Yang Dinamis Guna Mencapai Competitive Advantage,
Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 5, No. 2, Oktober 2005
Ayu Ratnawati, Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian
(CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Jurnal Repertorium, Volume
II No. 2 Juli - Desember 2015
Dina Amalia, Perbedaan UMKM & Perkembangannya di Indonesia,
7 Desember 2017, Diakses dari
https://www.jurnal.id/id/blog/2017/perbedaan-umkm-perkembangannya-di-indonesia
pada 13 Oktober 2018
Fauziah Ulhaq, Jenis dan Bentuk Badan Usaha, 2017, Diakses dari
https://www.academia.edu/15003811/JENIS_DAN_BENTUK_BADAN_USAHA pada
12 Oktober 2018
Hadiyati, E, Kajian Pendekatan Pemasaran Kewirausahaan Dan
Kinerja Penjualan Usaha Kecil, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan,
Vol.11, No. 2, September 2009: 183-192
-
25
Haekal Muhammad, Mengapa Anda Lebih Baik Pilih CV?, 20 Oktober
2017, Diakses dari
http://izin.co.id/indonesia-business-tips/2017/10/20/mengapa-anda-lebih-baik-pilih-cv/
pada 15 Oktober 2018
Henri, Sejarah Hukum Dagang dan Asal-Usul KUHD di Indonesia, 6
Agustus 2018, Diakses dari
https://butew.com/2018/08/06/sejarah-hukum-dagang-dan-asal-usul-kuhd-di-indonesia/
pada 3 Januari 2018
Henricus Mulyoto, Badan Usaha Pengertian, Bentuk dan Tata Cara
Pembuatan Akta-Aktanya, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012
Hamalatul Qur’ani, Ingat! Terlambat Daftar Online, Nama Badan
Usaha Bisa Dipakai Orang, Badan usaha yang dimaksud adalah Firma,
CV dan Persekutuan Perdata, 20 September 2018, Diakses dari
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ba391538aa89/ingat-terlambat-daftar-online--nama-badan-usaha-bisa-dipakai-orang
pada 15 Oktober 2018
Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang
Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani
Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah
Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
Invesment Indonesia, Bisnis di Indonesia, 2018, Diakses dari
https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/item7? Pada 15
Oktober 2018
Irma Devita, SABU – Sistem Pendaftaran Online Untuk CV, Firma
dan Persekutuan Perdata, 17 Oktober 2018, Diakses dari
https://irmadevita.com/2018/sabu-sistem-pendaftaran-online-untuk-cv-firma-dan-persekutuan-perdata/
pada 3 Januari 2019
Panamean, H. L.l. , Kajian Yuridis Perbedaan Sanksi Undang –
Undang Hak Cipta Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Mengenai Plagiarisme Karya Tulis, 2016, Diakses dari
http://e-journal.uajy.ac.id/8899/3/2MIH02212.pdf pada 20 Oktober
2018
Pemkot Surabaya, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), 2018,
Diakses dari
http://ssw.surabaya.go.id/index.php?hal=subijin&kd_ijin=070101&kd_paket=&kd_skpd=&kd_ijin_ext=
Pemkot Surabaya, Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK), 2018, Diakses
dari
http://ssw.surabaya.go.id/index.php?hal=subijin&kd_ijin=010401&kd_paket=&kd_skpd=&kd_ijin_ext=
Pemkot Surabaya, Izin Usaha Industri (IUI), 2018, Diakses dari
http://ssw.surabaya.go.id/index.php?hal=subijin&kd_ijin=070501&kd_paket=&kd_skpd=&kd_ijin_ext=
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Permenkumham Nomor 17
Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer,
Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata