1 Muammar Arafat Yusmad PENATAKELOLAAN PERBANKAN SYARIAH NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM ISLAM (AL MAQASHID AS SYAR’IYAH) ABSTRAK: Perbankan adalah sebuah sebuah lembaga intermediasi yang mendukung kegiatan perekonomian nasional. Sejak keberlakuan UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Indonesia telah menganut dual banking systems yaitu memberlakukan dua sistem perbankan yakni sistem perbankan konvensional dan bank dengan prinsip bagi hasil. Saat ini perbankan syariah di Indonesia telah memiliki payung hukum tersendiri sejak berlakunya UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penata kelolaan perbankan syariah perlu dilakukan dengan baik dan sistematis oleh otoritas yang berwenang mengatur tentang regulasi perbankan. Besarnya ekspektasi masyarakat akan sebuah lembaga perbankan syariah yang benar-benar bersih dari praktik-praktik maisir, gharar dan riba harus direspon oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam kapasitasnya selaku pembina dan pengawas bank syariah. Kini, sejak berlakunya UURI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan (OJK), pengawasan terhadap bank syariah tidak lagi menjadi kewenangan Bank Indonesia, dan beralih ke OJK terhitung sejak 31 Desember 2013. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan historis, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Melalui penulisan jurnal ini diharapkan penatakelolaan perbankan syariah melalui konstruksi hukum terhadap regulasi-regulasi dalam berbagai tingkatan dapat mewujudkan tujuan- tujuan hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam konsep al Maqashid as Syar’iyah yaitu terpeliharanya agama, jiwa akal, keturunan dan harta benda. Kata kunci: Tata kelola bank syariah A. PENDAHULUAN Perbankan hadir di tengah masyarakat sebagai pendukung kegiatan perekonomian nasional. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan selanjutnya menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
12
Embed
PENATAKELOLAAN PERBANKAN SYARIAH NASIONAL DALAM · PDF filepraktik-praktik maisir, ... operasionalnya benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip ... Prinsip syariah adalah prinsip hukum
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Muammar Arafat Yusmad
PENATAKELOLAAN PERBANKAN SYARIAH NASIONAL DALAM
MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM ISLAM (AL MAQASHID AS
SYAR’IYAH)
ABSTRAK:
Perbankan adalah sebuah sebuah lembaga intermediasi yang mendukung
kegiatan perekonomian nasional. Sejak keberlakuan UURI No. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, Indonesia telah menganut dual banking systems yaitu memberlakukan dua
sistem perbankan yakni sistem perbankan konvensional dan bank dengan prinsip bagi
hasil. Saat ini perbankan syariah di Indonesia telah memiliki payung hukum tersendiri
sejak berlakunya UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penata
kelolaan perbankan syariah perlu dilakukan dengan baik dan sistematis oleh otoritas
yang berwenang mengatur tentang regulasi perbankan. Besarnya ekspektasi
masyarakat akan sebuah lembaga perbankan syariah yang benar-benar bersih dari
praktik-praktik maisir, gharar dan riba harus direspon oleh Bank Indonesia sebagai
bank sentral dalam kapasitasnya selaku pembina dan pengawas bank syariah. Kini,
sejak berlakunya UURI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan (OJK),
pengawasan terhadap bank syariah tidak lagi menjadi kewenangan Bank Indonesia,
dan beralih ke OJK terhitung sejak 31 Desember 2013.
Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan historis,
pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Melalui
penulisan jurnal ini diharapkan penatakelolaan perbankan syariah melalui konstruksi
hukum terhadap regulasi-regulasi dalam berbagai tingkatan dapat mewujudkan tujuan-
tujuan hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam konsep al Maqashid as
Syar’iyah yaitu terpeliharanya agama, jiwa akal, keturunan dan harta benda.
Kata kunci: Tata kelola bank syariah
A. PENDAHULUAN
Perbankan hadir di tengah masyarakat sebagai pendukung kegiatan
perekonomian nasional. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan selanjutnya menyalurkan kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
2
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.1 Sebagai lembaga intermediasi,
peranan bank sangat besar bagi perekonomian nasional. Sejak keberlakuan
UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Indonesia telah menganut dual
banking systems yaitu berlakunya dua sistem perbankan yakni bank
konvensional dan bank dengan prinsip bagi hasil. Kini bank syariah telah
memiliki dasar hukum tersendiri dengan berlakunya UURI No. 21 tahun 2008
tentang Perbankan Syariah. Bank syariah hadir di tengah-tengah masyarakat
tidak lain adalah sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yang menginginkan
adanya sebuah sistem keuangan syariah khususnya perbankan yang benar-
benar menerapkan ajaran Islam. Islam melarang praktik-praktik muamalah
yang mengandung unsur-unsur perjudian (maisir), ketidakjelasan dan
manipulatif (gharar) dan praktik melipatgandakan keuntungan secara tidak
wajar (riba). Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan
operasionalnya dengan sistem bagi hasil dan tanpa bunga sesuai dengan prinsip
dasar ajaran Islam.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disingkat UUD 1945) mengamanatkan bahwa tujuan
pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur,
berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi
yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan
tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada
perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri,
handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian
internasional.2
Penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi
ekonomi sebagai amanat konstitusi tentu tidak dapat dilepaskan dari besarnya
peranan perbankan syariah sebagai salah satu unsur dalam sistem perbankan
nasional. Tatakelola bank syariah yang baik melalui konstruksi hukum
diperlukan agar eksistensi bank syariah tetap sejalan dengan konsep tujuan
hukum Islam sebagaimana yang dimaksudkan dalam al maqashid as Syar’iyah.
B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan (approaches) dalam
pengumpulan bahan hukum dan analisis hukum. Beberapa pendekatan tersebut
pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual
1Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun
1992 tentang Perbankan. 2 Lihat Penjelasan atas UURI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3
(conseptual approach). Analisis hukum terhadap penelitian dilakukan dengan
menggunakan teori tujuan hukum Islam menurut Abu Ishaq Al Shatibi yang
dikenal dengan teori al Maqashid as Syar’iyah atau al maqashidissyar’iyah.
Pendapat-pendapat dari ahli hukum Islam lainnya juga digunakan sebagai
pendukung dari analisis teori tujuan hukum Islam.
C. PEMBAHASAN
Menurut ketentuan Pasal 50 UURI No. 21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah disebutkan bahwa: “Pembinaan dan Pengawasan Bank
Syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan oleh Bank Indonesia”. Ketentuan
tersebut diatas berarti BI mempunyai dua tugas yang berat yaitu selaku
pembina bank syariah yang mengharuskan BI untuk melakukan pembinaan
terhadap bank syariah agar dapat menyesuaikan diri dengan sistem perbankan
syariah sekaligus menyejajarkan dirinya dengan eksistensi perbankan
konvensional yang telah lebih dulu ada. Di sisi lain, BI juga bertugas untuk
melakukan pengawasan terhadap bank syariah agar segala kegiatan
operasionalnya benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sejak
berlakunya UURI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan (OJK),
maka tugas pengawasan bank syariah tidak lagi menjadi kewenangan BI tetapi
tershitung tanggal 31 Desember 2013 beralih ke OJK.
Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan Prinsip Syariah3. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam
dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga
yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.4
Menurut sejarahnya, Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah bank Islam yang
pertama kali didirikan di Indonesia. Dana awal yang terkumpul pada saat akte
pendirian dibuat adalah sekitar 84 milyar rupiah. Selanjutnya tanggal 3
November 1991 berlangsung acara silaturrahiem antara sejumlah kalangan
perbankan, ulama dan tokoh masyarakat dengan Presiden Soeharto di Istana
Bogor, pada saat itu terkumpul sejumlah dana sebesar Rp. 106.126.382.000
(seratus enam milyar, seratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh
dua ribu rupiah). BMI resmi memulai kegiatan operasionalnya tanggal 1 Mei
1992.5 Semakin berkembangnya bank syariah nasional tentu harus diikuti
dengan penatakelolaan kegiatan operasional bank yang baik sebagai sebuah
perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan keuangan yang berbasis
syariah. Pertumbuhan perbankan syariah nasional terus berkembang pesat dan
3 Pasal 1 angka ‘6’ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 4 Pasal 1 angka ‘12’ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 5 Muh. Firdaus N.H.,et al. Konsep dan Implementasi Bank Syariah,
(Jakarta:P.T.Renaisan, 2005) , Hal. 24
4
saat ini menurut data BI jumlah bank syariah ada 11 (sebelas) buah dengan
jumlah kantor cabang (bransch office) sebanyak 308 kantor. Demikian pula
Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 24 buah, Layanan syariah (office
channeling) 31 buah dan cabang pembantu dan kantor kas sebanyak 404
kantor.6
Tata kelola perbankan syariah yang baik dapat diwujudkan melalui
sebuah konstruksi hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang perbankan syariah secara sistematis dan taat asas. Maksud ‘taat asas’ di
sini adalah peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh bertentangan
satu sama lain. Peraturan perundang-undangan yang berada pada level bawah
tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Demikian pula
sebuah peraturan yang menjadi sebuah aturan khusus (lex specialis) juga tidak
boleh bertentangan dengan aturan yang sifatnya umum (lex generale).
Peraturan tertinggi yang menjadi pedoman dalam tata kelola perbankan
nasional adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945) sebagai konstitusi nasional. Selanjutnya yang menjadi dasar
hukum perbankan nasional adalah UURI No. 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sebagai peraturan
khusus (lex specialis) adalah UURI N0. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah. Sebagai peraturan pelaksanaan adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI)
yang mengatur tentang perbankan syariah.
Melalui sebuah tata kelola perbankan syariah nasional yang baik,
diharapkan akan terwujud tujuan-tujuan hukum Islam atau
maqashidissyar’iyah. Secara bahasa (lughawi), al maqashid al-syar’iyah
terdiri atas dua kata yaitu maqashid dan syar’iyah. Maqashid berarti
kesengajaan atau tujuan, syar’iyah secara bahasa berarti jalan menuju sumber
air yang dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.7
Mempelajari dengan seksama firman Allah swt dan sunnah Rasulullah
Muhammad saw melalui Al Qur’an dan hadith nabi dapat diketahui tentang
tujuan hukum Islam. Secara umum sering diumumkan bahwa tujuan hukum
Islam adalah kebahagian hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan
jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang
mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. 8
6 Data jumlah bank syariah dalam www.bi.go.id, tanggal akses 20 Desember 2013. 7 Aspari Jaya Bakri. Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi. (Jakarta:Raja
Grafindo Persada, 1996) hal. 63, selanjutnya dikutip oleh penulis dalam ringkasan disertasi
Dyah Ochtorina Susanti. Asas Keadilan Dalam Perjanjian Berdasar Akad Musyarakah Pada
Pembentukan Comanditer Venootschap. PDIH Universitas Brawijaya, 2011, hal. 27. 8 Mohammad Daud Ali. Hukum Islam. (Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2004),