PenataanUlangRegulasi SDA dan Pemberantasan Korupsi...B.RegulatoryCapture dan Private Interests •‘as a rule regulation is acquired by the industry and is designed and operated

Penataan Ulang RegulasiSDA dan PemberantasanKorupsi

Andri G. Wibisana

OutlineI. Relevansi Harmonisasi Peraturan:

Berangkat dari PersoalanII. Beberapa Issue Penting:

A. Over-regulationB. Regulatory Capture dan Private

InterestsC. Akuntabilitas dan TranparansiD. Perhatian Khusus pada Penegakan

Hukum

2

I. Relevansi Harmonisasi Peraturan: Berangkatdari Persoalan

• Disharmonisasi:• Muhajir, et al (Integritas, 2020), memberikan beberapa contoh

bagaimana disharmoni terjadi di antara produk legislasi:• Penetapan Kawasan hutan dalam konteks RTRW

bertentangan dengan penetapan Kawasan hutan menurut UU Kehutanan 1999

• Kewenangan mengurus mangrove yang ada berdasarkan tigaundang-undang: UUKSDHE 1990, UU Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan 2013, UU Kelautan 2014

• Penggunaan istilah yang berbeda untuk masyarakat adat, yang berpotensi mempengaruhi perbedaan perlindungan dan wilayah masyarakat adat.

• Menciptakan ketidakpastian hukum• Peraturan yang tumpang tindih dapat menciptakan ruang yang lebih

besar bagi adanya diskresi• Harmonisasi diperlukan pula dalam kaitannya dengan

pemberantasan korupsi• Harmonisasi yang seperti apa?

• Peraturan harmonis yang tepat dalam kerangka pemberantasankorupsi

3

• Apa tantangannya?• Tantangan terbesar adalah political will.

• Anthony Ogus (2003): “In many jurisdictions, the colonial heritage has meant that the power of the ruling elite, and of their supporting bureaucracy, is linked to, and sometimes dominates, the legal infrastructure. It is, therefore, naive to assume that there will be a political will to achieve any radical changes to the system. As the analysis of the corruption problems reveals, a policy of chipping away at the margins may prove to be more effective.”

• Hubungan antara regulasi dan korupsi:• Semakin banyak regulasi, semakin tinggi kemungkinan adanya

pelanggaran, semakin banyak kesempatan bagi penegak hukumuntuk melakukan pemerasan dan untuk memperoleh suap(Benedetto)

• Regulasi yang semakin banyak juga meningkatkan kemungkinanterjadi disharmoni peraturan

4

• Beberapa catatan dari Benedetto, perludiperhatikan:• Pertama, yang dibutuhkan adalah fewer but better

quality rules• Harmonisasi berguna untuk meningkatkan kualitas

peraturan• Kedua, sanksi harus dipandang dalam kerangka

insentif dan disinsentif, sticks and carrots• Sanksi semakin berat ketika keuntungan dari

pelanggaran semakin besar dan kemungkinanpendeteksian pelanggaran semakin rendah

• Ketiga, regulasi dapat meningkatkan birokrasi, monopoli kekuasaan, dan diskresi• Semakin besar diskresi, semakin mudah untuk

terjadinya praktek menyimpang

5

II. Beberapa Issue PentingA. Hiper-regulasi• Muhajir dkk (2020) merujuk pada studi PSHK: Tidak kurang

12.471 regulasi yang dikeluarkan oleh institusi negara dalamkurun waktu 2000-2015• Solusi:

• Deregulasi• Asumsinya: praktik koruptif seringkali muncul dari

regulasi, karena itu deregulasi akan menurunkantingkat korupsi

• Persoalannya, regulasi diperlukan sebagai intervensi• terjadi kegagalan pasar seperti eksternalitas negatif• Usulan untuk mengurangi regulasi (dan izin) dan

meningkatkan penegakan hukum mengasumsikanadanya penegakan hukum yang baik. Jika penegakanhukum rendah, deregulasi akan hanya berfungsi untukmelegalkan yang selama ini dianggap sebagaipelanggaran• Regulasi dan Izin sebagai alat kontrol perlu

dipertahankan dan diperbaiki6

B. Regulatory Capture dan Private Interests• ‘as a rule regulation is acquired by the industry and

is designed and operated primarily for its benefit’ (Stigler)• Regulasi selalu "about (degrees of) ‘capture’”

(Baldwin, dkk)• Pihak yang akan terkena regulasi akan selalu

mendesakkan agenda pribadi mereka dengan ongkosyang dibayar oleh orang lain (taxpayers)• Interest group yang relatif solid dan terorganisir akan lebih

mudah menang dibandingkan dengan interest group yang tercerai berai dan tidak terorganisir

• Regulasi/Izin sebagai alat untuk pendapatan (toll-booth)• Negara atau pribadi birokrat (atau keduanya)• Cerita tentang Amdal• Tresya, Mayasari, dan Suhendra (Integritas, 2020) bahkan

mengusulkan “Moratorium pemberian izin baru di keempatsektor [i.e., minerba, perkebunan, kehutanan, dan perikanan] sampai KLHS dan rencana tata ruang, rencana pengelolaan SDA, serta penataan izin selesai”

7

C. Akuntabilitas dan Transparansi• Kontrol diperlukan untuk mencegah pelanggaran, tetapi

juga bisa merupakan sumber korupsi• Praktik koruptif seringkali terjadi di ruang gelap, di mana korupsi

merupakan hasil kerja sama para pihak yang semuanya memilikiinsentif untuk merahasiakan perbuatannya (Bowles)

• Akuntabilitas melalu reason-giving: memaksa regulator mempublikasikan kriteria untuk keputusan yang diambil, pilihan-pilihan yang dipertimbangkan besertakonsekuensinya, serta data dan bukti yang mendasarikeputusan• Menurut Gardiner dan Lyman, transparansi akan

mengurangi kesempatan melakukan korpusi dengan“procedures which make the process and content of decision-making more visible”• Transparansi akan memudahkan pendeteksian (dan

penghukuman) praktik koruptif• Supreme Court Justice Louis Brandeis: ‘Sunlight is the best

disinfectant’8

D. Perhatian Khusus pada Penegakkan Hukum• Selain harmonisasi, Nagara et al. (Integritas, 2020)

mengusulkan: • Adanya penguatan penegakan hukum yang akuntabel

• Semakin akuntabel, tingkat penegakan hukum SDA akan semakinbaik

• risk-based approach terhadap penegakan hukum(Benedetto, juga Baldwin et al.):• Memetakan area yang paling rawan terjadi pelanggaran

(misalnya kegiatan administrasi apa yang paling rawankorupsi) dan memfokuskan pengawasan dan penegakanhukum pada kasus-kasus di mana bukti pelanggaranmungkin untuk didapatkan• Alasan: pengawasan memakan biaya, sedang sumber daya

terbatas. Sehingga pengawasan ditujukan pada target tertentu• Nagara et al. mengusulkan agar penegakan hukum

difokuskan pada kejahatan skala besar (sambil menghindarikriminalisasi terhadap masyarakat adat)

9

Terima kasih

10